Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan Perkenan-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kota Prabumulih Tahun 2015 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performing Government) BAPPEDA Kota Prabumulih yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksnaan kegiatan dalam periode tahun 2015. Dalam metode dan teknik penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kota Prabumulih Tahun 2015 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh

Stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Prabumulih dalam tahun 2015. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kota Prabumulih.

Prabumulih, Pebruari 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Kepala,

ELMAN, ST., MM Pembina TK.I / IV.b NIP. 19670625 199503 1 001


ii

2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) kota prabumulih

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2016


EXECUTIVE SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayaka kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system

akuntabilitas

yang

memadai.

LAKIP

ini

mengungkapkan

keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan. Selain itu LAKIP ini juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Prabumulih mengelola anggaran sebesar Rp. 9.532.070.895,- (Sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua

juta tujuh puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.598.870.895,- (satu

milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.933.200.000,- (Tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua

ratus ribu rupiah).

Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja

pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan belanja langsung tersebut

digunakan

untuk

membiayai

dilaksanakan Bappeda Kota Prabumulih. dilaksanakan

kegiatan-kegiatan

yang

Program dan kegiatan yang

Bappeda terdiri dari 15 program dan

70 kegiatan.

Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan


iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Desember Tahun 2015 adalah realisasi fisik rata-rata sebesar 86.16% dan realisasi keuangan sebesar 78.42% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 7.557.711.557,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh

ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda Kota Prabumulih dapat dikatakan Sangat Baik. Hal ini dibuktikan bahwa ratarata capaian dari 19 indikator kinerja berada di interval 85 – 100. Untuk realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 yang hanya menunjukan angka 78.42%

disebabkan

oleh

beberapa

kebijakan

diantaranya efisiensi

penggunaan anggaran namun dengan tidak menyampingkan pencapaian output fisik kegiatan. Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.


iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

……………………

i

EXECUTIVE SUMMARY

……………………

iii

DAFTAR ISI

……………………

v

DAFTAR TABEL

……………………

vii

BAB I

PENDAHULUAN

……………………

1

A.

LATAR BELAKANG

……………………

1

B.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

……………………

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

……………………

D

SARANA DAN PRASARANA

……………………

E

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

……………………

SISTEMATIKA LAPORAN

……………………

C.

F

BAB II

2

5

7 9

20

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………

22

A.

VISI DAN MISI

22

B.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KOTA PRABUMULIH

……………………

C.

STRATEGI KEBIJAKAN

……………………

D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA PRABUMULIH

……………………

26

36 ……………………


30

v

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) E

F

BAB III

……………………

PERJANJIAN KINEJA BAPPEDA KOTA PRABUMULIH

……………………

44

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 ……………………

46

A.

47

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

……………………

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

……………………

C.

CAPAIAN KINERJA ATAS IKU

……………………

D

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SAARAN STRATEGIS

……………………

AKUNTABILITAS KEUANGAN

……………………

64

……………………

69

B.

E

BAB IV

40

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BAPPEDA KOTA PRABUMULIH

PENUTUP

51

56 57

LAMPIRAN


vi


DAFTAR TABEL Tabel

1.1

Susunan Kepegawaian Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

…………….

7

Tabel

1.2

Daftar Barang

…………….

7

Tabel

1.3

Identifikasi Analisa Faktor Lingkungan internal dan Eksternal

…………….

12

Tabel

2.1

Misi dan Tujuan Rencana Strategis Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013- 2018

…………….

27

Tabel

2.2

Tujuan dan Strategis Renstra Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

…………….

31

Tabel

2.3

Strategi dan Kebijakan Renstra Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

…………….

34

Tabel

2.4

Indikator Kinerj Utama (IKU) Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

…………….

37

Tabel

2.5

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

…………….

40

Tabel

2.6

Penetapan Kinerja Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

…………….

44

Tabel

3.1

Cara Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

…………….

47

Tabel

3.2

Capaian Sasaran Strategis Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

…………….

51

Tabel

3.3

Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja Bappeda Kota pRabumulih Tahun 2015

…………….

54


vii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Tabel

3.4

Capaian Indikator Kinerja UtamaBappeda Kota PrabumulihTahun 2015

…………….

56

Tabel

3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 dan 2015 Bappeda

…………….

58

Tabel

3.6


…………….

59

Tabel

3.7


…………….

59

Tabel

3.8


…………….

60

Tabel

3.9


…………….

61

Tabel

3.10


…………….

61

Tabel

3.11


…………….

62

Tabel

3.12


…………….

63

Tabel

2.13


…………….

63

Tabel

3.14

Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

…………….


65

viii


BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sebagai

salah

satu

upaya

meningkatkan

pelaksanaan

Pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab,

akuntabilitas

kinerja

dan

untuk

instansi

memantapkan pemerintah

pelaksanaan

sebagai

wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi

pemerintah,

serta

dalam

rangka

Good

perwujudan

Govermance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu upaya pemenuhan tata pemerintahan yang akuntabel maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengisyaratkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dari entitas tertinggi (Instansi) hingga unit kerja setingkat esselon II, setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya

kepada

Presiden

selaku

Kepala


Pemerintahan

1

serta

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodi dan melembaga. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah

(LAKIP),yaitu

guna

mendorong

instansi

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

sehingga

beroperasi

secara

efisien,

efektif

dan

responsive terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014) dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2015 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

adalah

unsur

pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. 1. Kedudukan Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

merupakan

unsur

perencana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) 2. Tugas a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan

Kebijakan

dalam

lingkup

Perencanaan

dan

Pengendalian Pembangunan Daerah; b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan dan

menetapkan

pelaksanaan

kebijakan

dalam

lingkup

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan kota; c) Perencanaan

Pembangunan

Daerah

adalah

Penyusunan

Rencana, Penetapan Rencana, Pelaksanaan Rencana serta Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah; b) Penyelenggaraan,

penyusunan

Peraturan

Daerah

dibidang

perencanaan pembangunan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah; c) Penyelenggaraan, kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah; d) Penyelenggaraan,

Pengorganisasian,

Penyingkronisasian,

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) e) Penyelenggaraan,

Pengkoordinasian,

Pengintegrasian,

Penyingkronisasian Perencanaan Pembangunan Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); f) Penyelenggaraan,

Penyusunan,

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja Daerah (APBD); g) Penyelenggaraan,

Penyusunan,

Pengevaluasian dan

Pengendalian,

Pemantauan,

Pemberian Rekomendasi

Pemanfaatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); h) Penyelenggaraan, Pengkoordinasian Perencanaan Kerja Sama dengan Kabupaten/Kota, Propinsi, Lembaga lainnya dalam Negeri dan Luar Negeri; i) Penyelenggaran

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota di Bidang Perencanaan Pembangunan; j) Penyelenggaraan,

Pengkoordinasian

Perencanaan

dan

Pengembangan Wilayah Kota dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Kota; k) Penyelenggaraan, Pengendalian,

Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan; l) Penyelenggaraan, Penyiapan Bahan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan; m) Penyelenggaraan, Pengkoordinasian Pelaksanaan Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah; n) Penyelenggaraan, Pengkoordinasian, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; o) Penyelenggaraan, Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) p) Penyelenggaraan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. C. STRUKTUR ORGANISASIDAN SUMBERDAYA MANUSIA Susunan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih : 1. Kepala Badan; 2. Sekertaris dengan Sub Bagian : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan; 3. Bidang Perekonomian dengan Sub Bidang : 1) Sub Bidang Usaha Kecil Menengah dan Agribisnis; 2) Sub Bidang Industri dan Sumberdaya Alam; 4. Bidang Sosial dan Budaya dengan Sub Bidang : 1) Sub Bidang Kependudukan dan Sumberdaya Manusia; 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan; 5. Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang dengan Sub Bidang : 1) Sub Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan; 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Keciptakaryaan; 6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan Sub Bidang : 1) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; 2) Sub Bidang Evaluasi Pembangunan; 7. Bidang Program Anggaran Data dan Informasi dengan Sub Bidang 1) Sub Bidang Program Data dan Informasi; 2) Sub Bidang Program Anggaran; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015 KEPALA Sekretaris

Sub bagian Umum & Kepegawaian

Bidang Pengendalian & Evaluasi Pembangunan

Sub Bagian Keuangan

Bidang

Bidang

Sarana Prasarana & Tata Ruang

Perekonomian

Sub Bidang

Sub Bidang

Sub Bidang

Sub Bidang

Pengendalian Pembangunan

Perhubungan & Kebinamargaan

UKM & Agribisnis

Data & Informasi

Sub Bidang

Sub Bidang

Sub Bidang

Evaluasi Pembangunan

Tata Ruang & Keciptakaryaan

Sub Bidang Industri & Sumberdaya Alam


Bidang Program Anggaran Data & Informasi

Program Anggaran

6

Sub Bagian Program & Pelaporan

Bidang Sosial & Budaya

Sub Bidang Kependudukan & Sumberdaya Manusia Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat & Kebudayaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015 sebanyak 50 orang, dengan perincian : Tabel 1.1

Susunan Kepegawaian Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015.

Kualifikasi Pendidikan

No

Jumlah Pegawai PNS Golongan IV

III

II

I

-

-

1.

S3

-

-

2.

S2

5

3

3.

S1

1

21

4.

DIPLOMA

1

5.

SD/SMP/SMU

1 2

Jumlah

Jabatan Struktural

6

PHL

Jumlah

Non esselon

II

III

IV

1

3

3

1

3

10

10

8

24

Eesselon

4

26

3

4

1

1

10

12

2

1

17

50

1

6

13

14

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda 2015

D. SARANA DAN PRASARANA Adapun sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh Bappeda Kota Prabumulih dapat dilihat pada table berikut : Tabel 1.2

Daftar Barang

No

Jenis Barang

Jumlah

1.

Kendaraan Roda 4

3

2.

Kendaraan Roda 2

10

3.

MesinFotocopy

1

4.

Alat Ukur (GPS Garmin)

4


7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) No

Jenis Barang

Jumlah

5.

Mesin Ketik Elektronik (Brother)

2

6.

Filling Besi/Metal

4

7.

Brankas

2

8.

Lemari Kaca

1

9.

Alat Penghancur Kertas

4

10.

Mesin Absensi

1

11.

Infocus

2

12.

Kursi Rapat

6

13.

Kursi Tamu

3

14.

Kursi Putar

7

15.

Kursi Lipat

20

16.

Meja Biro

8

17.

Kursi Kerja

11

18.

Lemari Filling

10

19.

Lemari Es

3

20.

AC

11

21.

Kipas Angin

3

22.

Televisi

1

23.

Camera Film

2

24.

MesinKetik

1

25.

Personal Computer

27

26.

Laptop

11

27.

Note Book

19

28.

Ploter

1

29.

Hard Disk

12

30.

Printer

25

31.

PapanPengumuman

1

32.

Meja Kerja Ess II

1

33.

Meja Kerja Ess III

9

34.

Meja Kerja Ess IV

10


8


Jenis Barang

Jumlah

35.

Meja Rapat

1

36.

Kursi Kerja Ess II

1

37.

Lemari Buku Untuk Pejabat Ess III

1

38.

Lemari Arsip Dinamis

7

39.

Camera Attachment

2

40.

Proyektor Attachment

8

41.

LemariEtalase

2

42.

Alat Kantor Lainnya

1

43.

Faximile

1

44.

KursiKerja

1

45.

Lemari Filling

8

46.

AlatDapurLainnya

1

47.

KursiKerjaEss III

8

48.

Microphone/wireless Mic

1

49.

TV. Monitor

1

Sumber data : Buku Inventaris Barang Bappeda 2015

E. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Identifikasi terhadap permasalah pembangunan dan isu-isu strategis

yang

muncul,

selanjutnya

dijadikan

dasar

dalam

menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Salah satu model seerhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (Strenghts, Weakneses, Oportunities,danTheats).

Analisis

ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasikan variabel internal dan eksternal, yang dimiliki oleh suatu entitas/organisasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) dalam

menyikapi

perubahan

dinamika

lingkungan

eksternal

(Peluang dan Tantangan) dikombinasikan dengan Sumberdaya Internal Organisasi (Kekuatan dan Kelemahan).

Pada sisi lain

Analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi SKPD periode 2013 – 2018.

Indentifikasi faktor – faktor SWOT

tersebut adalah sebagai berikut : Kekuatan (Strengh) :  Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda yang tertuang dalam Peraturan Walikota Prabumulih No. 64 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kota Prabumulih;  Adanya Standard Operating Procedure (SOP);  Struktur organisasi yang jelas;  Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan Bappeda;  Adanya

peraturan

–

peraturan

pendukung

perencanaan

pembangunan daerah. Kelemahan(Weaknesses) :  Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur perencana;  Sarana dan prasarana kurang memadai;  Belum adanya sistem aplikasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;  Kurangnya data penunjang perencanaan terbatas/kurangnya basis data;  Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Peluang(Opprtunities) :  Apresiasi masyarakat terhadap perencanaan cukup tinggi;  Adanya

kesempatan

mengikuti

program

pendidikan

dan

pelatihan perencanaan dari lembaga terkait;  Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Propinsi, APBD, Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri;  Kerjasama antar instansi dan antar daerah;  Pemanfaatan teknologi informasi. Peluang(Opprtunities) :  Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan;  Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah;  Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses perencanaa;  Sering berubahnya peraturan perundang-undangan;  Sering terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matrik SWOT.

Melalui tabel1.3 Identifikasi analisa faktor

lingkungan internal dan eksternal berikut ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :  Stategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya;  Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untukmengatasi ancaman;


11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip)  Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada;  Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Tabel1.3

No S1 S2 S3

S4

S5

No O1 O2

O3

O4 O5

Identifikasi analisa faktor lingkungan internal dan eksternal

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (S) No KELEMAHAN (W) Adanya Tugas Pokok dan Fungsi W1 Belum memadainya kuantitas dan (TUPOKSI) kualitas aparatur perencanaan Adanya Standar Operating Procedure W2 Sarana dan Prasarana kurang (SOP) memadai Struktur organisasi yang jelas W3 Belum adanya sistem aplikasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Adanya dukungan angaran untuk W4 Data penunjang perencanaan kegiatan belanja adminsitrasi dan terbatas/kurangnya basis data perencanaan pembangunan Bappeda Adanya peraturan-peraturan pendukung W5 Belum optimalnya monitoring dan perencanaan pembangunan daeran evaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (O) No ANCAMAN (T) Apresiasi masyarakat terhadap T1 Tingginya tuntutan peningkatan perencanaan cukup tinggi pelayanan Adanya kesempatan mengikuti program T2 Respon dari dinas/instansi terkait pendidikan dan pelatihan perencanaan lainnya masih lemah dari lembaga yang terkait Adanya bantuan program/kegiatan yang T3 Kebutuhan data yang valid dalam bersumber dari dana APBD propinsi, setiap proses perencanaan APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri Kerjasama antar instansi dan antar T4 Sering berubahnya peraturan daerah perundang-undangan Pemanfaatan teknologi informasi T5 Sering terjadinya mutasi pegawai sehingga menggagu kinerja

2. Analisa Faktor Lingkungan Internal Analisa faktor lingkungan internal meliputi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip)  Kekuatan  Kelemahan Kekuatan a. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda (Tupoksi) Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kota Prabumulih; b. Sudah Tersedianya Standard Operasional Prosedure (SOP) Administrasi Bidang Perencanaan Keputusan

Walikota

Prabumulih

155.a/KPTS/Bappeda/2013 Prosedur

Operasional

Nomor

:

tentang

Standard

Operasional

Prosedur

(SOP)

Administrasi

Pemerintahan Bappeda Kota Prabumulih telah memuat seluruh SOP terkait tugas dan fungsi Bappeda; c. Struktur Organisasi Yang Jelas Bappeda

sebagai

salah

satu

SKPD

yang

terdapat

pada

Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki Struktur Organisasi dan Tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah No : 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kota Prabumulih. d. Sumber Pembiayaan Yang Cukup Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas


13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Seluruh kegiatan di lingkungan Bappeda Kota Prabumulih dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih; e. Adanya

Peraturan-peraturan

Pendukung

Perencanaan

Pembangunan Daerah Landasan hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

menjadi

acuan

setiap

produk

perencanaan

yang

dihasilkan. Kelemahan a. Belum Memadainya Kualitas dan Kuantitas Aparatur Perencana Kuantitas pegawai dilingkungan Bappeda saat ini masih sangat kurang. Rata-rata perbidang hanya memiliki 2-3 staf, bahkan ada bidang yang hanya memiliki 1 orang staf. Hali ini sangat menyulitkan

mengingat

diselesaikan. tambahan

banyaknya

pekerjaan

yang

harus

Dari sisi kualitas, Bappeda masih memerlukan

pegawai

khususnya

yang

berlatar

belakang

pendidikannya di bidang perencanaan pembangunan; b. Sarana dan Prasarana Belum Memadai Sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih masih belum optimal dalam mendukung kelancaran penyelesaian kegiatan; c. Belum Adanya System Aplikasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Untuk pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah masih diperlukannya sistem aplikasi sehingga mempercepat proses pengendalian dan evaluasi; d. Data Penunjang Perencanaan Terbatas/Kurangnya Basis Data Pengelolaan data base yang valid dan update menjadi urat nadi dalam membuat perencanaan pembangunan yang baik, akurat, sinergi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; e. Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan belum dapat dilakukan secara kontinyu.

Hal ini

terkait erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil, prasarana transportasi, maupun hubungan komunikasi yang harmonis dengan instansi/stakeholders yang dituju. 3. Analisa Faktor Lingkungan Eksternal Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi :  Peluang  Ancaman Peluang a. Apresiasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Cukup Tinggi Tingginya

antusiasme

pembangunan

semakin

masyarakat meningkat.

terhadap Sehingga

perencanaan masyarakat

proaktif untuk mengajukan usulan daerah mereka;


15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) b. Kesempatan

Mengikuti

Program

Pendidikan

dan

Pelatihan

Perencanaan Dari Lembaga Terkait Banyaknya

kesempatan

untuk

mengikuti

pendidikan

dan

pelatihan baik pendidikan formal maupun informal melalui beasiswa penuh maupun kemudahan izin belajar menjadi peluang yang

harus

benar-benar

dimanfaatkan

untuk

menambah

wawasan pegawai; c. Adanya Bantuan Program/Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Propinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan investro Baik Dalam Maupun Luar Negeri Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat membutuhkan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun investasi baik dari dalam maupun luar negeri; d. Adanya Kerjasama Antar Instansi dan Antar Daerah Perkembangan Kota Prabumulih ke depan mengingat letak geografisnya yang sangat strategis, tentunya tidak terlepas dari hubungan

kerjasama

menguntungkan.

dengan

daerah

sekitar

yang

saling

Hal ini akan menjadi peluang yang sangat

besar untuk dikembangkan demi kemajuan Kota Prabumulih; e. Pemanfaatan Teknologi Informasi Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadi

peluang

tersendiri

untuk

dapat

mengoptimalkan

teknologi tersebut dalam rangka mengatasi segala permasalahan daerah.


16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Ancaman a. Tingginya Tuntutan Peningkatan Pelayanan Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik di Kota Prabumulih menjadi peluang Pemerintah Daerah untuk berupaya memenuhi

tuntutan

tersebut

dengan

melakukan

beberapa

peningkatan dan pengembangan pelayanan yang dilakukan pemerintah hingga ke tingkat kelurahan/desa; b. Tuntutan dan Aspirasi Masyarakat Semakin Beragam Seiring Dengan Semakin Meningkatnya Pengawasan Dari Para Pemangku Kepentingan Terhadap Berbagai Kebijakan Pembangunan Seiring dengan kebutuhan dan apresiasi masyarakat yang meningkat terhadap kebijakan pemerintah, tuntutan akan kinerja pelayanan juga mengalami perkembangan. Perlu antisipasi yang bijak dalam menyikapi tuntutan masyarakat yang sangat banyak yang

terkadang

seringkali

sulit

direalisasikan

mengingat

keterbatasan kemampuan keuangan daerah; c. Sering Terjadinya Mutasi Pegawai Sering

terjadinya

mutasi

pegawai

sehingga

menyebabkan

terhambatnya pelaksanaan program kegiatan; d. Sering Berubahnya Peraturan Perundangan Peraturan

perundang-undangan

yang

sering

berubah

dan

terkadang kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain menyebabkan Pemerintah Daerah terkadang bingung dalam menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil;


17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) e. Kebutuahan Data Yang Valid Dalam Setiap Proses Perencanaan Data yang valid dan update menjadi urat dani dalam membuat perencanaan yang baik, akurat, sinergi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan

faktor-faktor

tersebut

maka

dilakukan

penentuan alternatif strategi dengan menempatkan fakto-faktor tersebut dalam matriks SWOT.

Melalui Tabel 1.3Indentifikasi

Analisa Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal berikut ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh :


18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Diagram 3.1 Matriks SWOT

IFAS

EFAS

Kekuatan (Strengths) :

Kelemahan (Weaknesses) :

-

-

-

Adanya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Adanya Standard Operating Procedure (SOP) Struktur Organisasi Yang Jelas Adanya Dukungan Anggaran Untuk Kegiatan Belanja Administrasi dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Adanya Peraturan Peraturan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

-

Belum Memadainya Kuantitas dan Kualitas Aparatur Perencana Sarana dan Prasarana Kurang Memadai Belum Adanya Sistem Aplikasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Data Penunjang Perencanaan Terbatas/Kurangnya Basis Data Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan

Peluang (Opportunities) :

Strategi SO

Startegi WO

-

-

-

-

-

Apresiasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Cukup Tinggi Adanya Kesempatan Mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dari Lembaga Terkait Adanya Bantuan Program/Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Propinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Insvestor Baik Dalam Maupun Luar Negeri Kerjasama Antar Instansi dan Antar Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi

-

Mempedomani Peraturan-peraturan Untuk Kesempurnaan Perencanaan Mengembangkan Mekanisme Koordinasi Secara Terpadu Meningkatkan Koordinasi Yang Berkesinambungan

-

Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Yang Akurat Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Perencana Dengan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bappeda

Ancaman (Threats) :

Strategi ST

Strategi WT

-

-

-

-

Tingginya Tuntutan Peningkatan Pelayanan Respon Dari Dinas/Instansi Terkait Lainnya Masih Lemah Kebutuhan Data Yang Valid Dalam Setiap Proses Perencanaan Sering Berubahnya Peraturan Perundang-undangan Seringnya Terjadi Mutasi Pegawai Sehingga Mengganggu Kinerja

-

Meningkatkan Pemahaman Stakeholders dan SKPD di Bidang Perencanaan Pembangunan Meningkatkan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya


19

Meningkatkan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Meningkatkan Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Sosialisasi Hasil Penelitian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) F. SISTEMATIKA LAPORAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan

mengenai

Pencapaian

Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Prabumulih selama Tahun 2015. Capaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2013 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi.

Analisis atas

capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja ini Akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Porformance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

(BAPPEDA) Tahun

Badan 2015

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

berpedoman pada Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Kata

Pengantar,

memuat

gambaran

singkat

sebagai

pengantar

berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja; Executif Summary, menyajikan ringkasan isi

dari LAKIPBadan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015; Bab I

Pendahuluan, pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta

permasalahan

utama

(Strategic

issued)yang sedang dihadapi organisasi;


20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Bab II

Perencanaan

dan

Perjanjian

Kinerja,

pada

bab

ini

menjelaskan secara ringkas beberapa hal penting dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan

Kinerja) terkait : 1. Visi dan misi 2. Tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi unit kerja yang memuat uraian dari tujuan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan, dan faktorfaktor lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (sesuai

dengan periode Rencana Strategis).

Cara pencapaian

tujuan dan sasaran yang menjelaskan mengenai cara yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam bentuk program dan kegiatan beserta Indikator Kinerja Utama yang digunakan. Bab III

Akuntabilitas

Kinerja

menjelaskan

analisis

Perencanaan dikaitkan

Tahun

pencapaian

Pembangunan dengan

2015,

Daerah

pada

bab

kinerja

ini

Badan

Kota

prabumulih

pertanggungjawaban

terhadap

pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015 Bab IV

Penutup, Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu


21


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih berpedoman pada Dokumen Perencanaan sebagai berikut : 1.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih 2013 – 2018;

2.

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih;

3.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015

4.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

A. VISI DAN MISI Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mempu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Kondisi diatas menuntut setiap daerah untuk dapat mengelola potensi

yang

ada

melalui

perencanaan

pembangunan yang bijak serta berkelanjutan.

serta

pelaksanaan

Akan tetapi banyak

perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah hanya berpihak pada beberapa sektor saja dengan mengesampingkan sektor lainnya, misalnya saja mewujudkan targetnya, tidak jarang pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah hanya menekankan pada pembangunan fisik dengan mengekspoitasi kekayaan alam, sedangkan pembangunan non fisik seperti pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) kurang mendapat perhatian yang cukup. Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi disparitas antar daerah, antar sub daerah, serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan); memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan; menciptakan atau menambah lapangan kerja;

meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan

masyarakat

daerah; mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kota Prabumulih serta kondisi yang ada saat ini, maka Badan Perencanaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah yang membantu Walikota

dalam

pembangunan

menentukan

daerah

serta

kebijakan penilaian

bidang atas

perencanaan

pelaksanaannya,

menentukan Visisebagai berikut : “MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI INSTITUSI PERENCANA YANG PROFESIONAL UNTUK MENGHASILKAN PERENCANAAN YANG BERKUALITAS” Institusi Perencana, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

Kota

Prabumulih

sebagai

lembaga

yang

bertanggung jawab dalam melakukan proses penyusunan tahapan – tahapan

kegiatan

perencanaan

pembangunan

diwilayah

Kota

Prabumulih; Profesional, adalah perencanaan yang dihasilkan harus merupakan harapan dari seluruh stakeholders. Perencanaan yang dilakukan harus merupakan perpaduan antara system perencanaan dari bawah (Bottom

Up Planning) dengan system perencanaan dari atas (Top Down Planning). Setiap aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih diharapkan menjadi aparatur perencana mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah; Perencanaan yang berkualitas, adalah suatu proses perumusan tujuan yang diinginkan melalui tahapan – tahapan kegiatan dengan pengelolaan sumberdaya yang ada dalam rangka menghasilkan suatu produk yang bermutu baik dan untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau lebih berkembang dimasa mendatang.


24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Sebagai

suatu

lembaga

perencana,

produk

perencanaan

pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat dihandalkan dalan arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai

dengan

kondisi

regional

maupun

diimplementasikan pada suatu waktu.

sektoral

serta

dapat

Sebagai institusi pemerintah

yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa

dan

bernegara

melalui

pelaksanaan

analisis

kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Guna mewujudkan Visi Bappeda 2013 – 2018 diatas, maka disusunlah Misiyang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

Kota

Prabumulih.

Dengan misi ini diharapkan seluruh organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya.

Oleh

karena

itu

Misi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pembangunan daerah berdasarkan data yang akurat,

perencanaan

Meningkatnya Produk – produk perencanaan daerah baik dari segi ketapatan waktu, kualitas maupun kuantitas dengan meningkatkan akurasi data sebagai dasar perencanaan dan meningkatkan kinerja BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) monitoring,

evaluasi

dan

pengendalian

serta

meningkatkan

kerjasama, penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan perencanaan yang komprenhensif; 2. Membangun sumberdaya perencana yang profesional, Meningkatkan

kapabilitas

aparatur

perencana

sehingga

terwujudnya aparatur perencana yang kompeten dibidangnya dan berdedikasi tinggi; 3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan, Meningkatkan

koordinasi

agar

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan berjalan sinergi antara perencanaan pembangunan daerah, propinsi dan pusat melalui pengembangan mekanisme koordinasi internal maupun eksternal; 4. Meningkatkan kinerja kelembagaan perencanaan pembangunan, Meningkatkan

kinerja

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan.

B. TUJUAN DAN PRABUMULIH

SASARANJANGKA

MENENGAHBAPPEDA

KOTA

1. Tujuan Tujuan

merupkan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. mengarahkan

perumusan

sasaran,

kebijakan,


Tujuan akan program

26

dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) kebijakan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka

menengah Bappeda Kota Prabumulih sebagaimana tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1

Misi dan Tujuan Rencana PrabumulihTahun 2013 – 2018

Strategis

Bappeda

Kota

No

Misi

Tujuan

1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

produk perencanaan pembangunan

dokumen perencanaan pembangunan

daerah berdasarkan data yang akurat 2.

3.

Membangun sumberdaya perencana

Meningkatkan kapabilitas aparatur

yang profesional

perencana

Meningkatkan koordinasi

Mewujudkan penyelenggaraan

perencanaan pembangunan

perencanaan pembangunan yang bersinergi

4.

Meningkatkan kinerja kelembagaan

Mewujudkan badan perencanaan yang


akuntabel dan transparan

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. penyusunan kegiatan. ingin dicapai.

Sasaran memberikan fokus pada

Sasaran menggambarkan hal – hal yang

Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah

ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :


27

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Tujuan Pertama : Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan Sasaran Pokok yaitu : 1. Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

produk

–

produk

perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja program dan kegiatan; 2. Meningkatnya

ketepatan

waktu

penyusunan

akurat

sebagai

dokumen

perencanaan; 3. Meningkatnya

data

yang

dasar

dalam

perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 4. Meningkatnya kerjasama, penelitian dan pengembangan; 5. Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pemanfaatan

dan

pengendalian tata ruang. Dengan Indikator sebagai berikut : 1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Persentase

kosistensi

dan

kesesuaian

antar

dokumen

perencanaan; 3. Persentase rapat koordinasi bidang prasarana wilayah; 4. Persentase laporan pengendalian, capaian kinerja monitoring dan evaluasi; 5. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan; 6. Penilaian terhadap laporan kinerja Bappeda; 7. Jumlah dokumen laporan keuangan; 8. Persentase ketersediaan data yang akurat; 9. Persentase capaian kerjasama dan penelitian; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

28

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) 10.Persentase system informasi perencanaan tata ruang; 11.Persentase dokumen informasi perencanaan kawasan budidaya 12.Persentase RTH publik 20% dari luas wilayah kota; 13.Persentase penyaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik memenuhi syarat inklusif dalam proses rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang; 14.Persentase informasi mengenai rencana tata ruang melalui peta analog dan peta digital; 15.Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan pola ruang dalam RTRW; 16.Jumlah

masyarakat

yang

dilayani

dalam

pengurusan

izin

pemanfaatan ruang; 17.Persentase tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pemanfaatan ruang. Tujuan Kedua: Meningkatnya kapabilitas aparatur perencana. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan Sasaran Pokok yaitu : 1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencana Dengan Indikator sebagai berikut : 1. Persentase pemahaman aparatur perencana terhadap tugas pokok dan fungsi; 2. Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan; 3. Persentase

aparatur

yang

kompeten

dalam

perencanaan

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan. Tujuan

Ketiga

:

Mewujudkan

pembangunan yang bersinergi; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan Sasaran Pokok yaitu : 1. Meningkatnya koordinasi dan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 2. Meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas

perencanaan

pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya. Dengan Indikator sebagai berikut : 1. Persentase usulan yang diakomodir dalam APBD dan Dokumen perencanaan; 2. Persentase rapat koordinasi bidang ekonomi dan sosial budaya. Tujuan Keempat : Mewujudkan Badan Perencanaan yang akuntabel dan transparan Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan Sasaran Pokok yaitu : 1. Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Bappeda. Dengan Indikator sebagai berikut : 1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor; 2. Persentase penataan sistem administrasi perkantoran; 3. Persentase tingkat disiplin aparatur; 4. Jumlah SOP; 5. Persentase pencapaian SPM. C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan

bagaiman

tujuan

dan

sasaran


akan

dicapai

30

serta

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan.

Rumusan

strategi

Bappeda

menunjukan

keinginan

yang

kuat

bagaimana

menciptakan nilai tambah (Value Added) bagi stakeholderlayanan. 1. Strategi Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi diwaktu yang akan datang. Strategi yang akan dilakukan Bappeda adalah melakukan evaluasi pelaksanaan

visi,

misi

dan

tupoksi

organisasi

yang

telah

dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung

pencapaian

perencanaan Program

yang

kinerja

strategik

Operasional

dan

organisasi

meliputi

Kegiatan

serta

melakukan

Penetapan

Kebijakan,

atau

Aktivitas

dengan

memperhatikan sumberdaya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan – kebijakan dan program. Tabel 2.2

Tujuan dan Strategi Renstra Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

No

Tujuan

Strategi

Misi Pertama 1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan

1.

Mempedomani peraturan – peraturan untuk kesempurnaan perencanaan

pembangunan


31


Tujuan

Strategi 2.

Meningkatkan pemahaman stakeholders dan SKPD dibidang perencanaan pembangunan

3.

Menyesuaikan jadwal penyusunan dokumen yang telah ditetapkan

4.

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi

5.

Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.

Meningkatkan kerjasama, penelitian, pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian

7.

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

8.

Meningkatkan pelayanan terhadap perizinan penataan ruang

9.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang

Misi Kedua 2.

Meningkatkan kapabilitas aparatur

1.

perencana

Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan

2.

Meningkatkan jumlah SDM perencana

Misi Ketiga 3.

Mewujudkan penyelenggaraan

1.

Meningkatkan koordinasi dalam


32


Tujuan

Strategi

rencana pembangunan yang

pelaksanaan tugas dan fungsi

bersinergi 2.

Mengembangkan mekanisme koordinasi secara terpadu

3.

Meningkatkan koordinasi yang berkesinambungan

4.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya

5.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah

6.

Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Misi Keempat 4.

Mewujudkan Badan Perencanaan yang akuntabel dan trasparan

1.

Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Bappeda

2. Kebijakan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Berikut ini Tabel 2.3 menampilkan kebijakan –

kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi – strategi yang ditetapkan.


33

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Tabel 2.3

Strategi dan Kebijakan Renstra Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

No 1.

Strategi

Kebijakan

Misi Pertama 1.

Mempedomani peraturan – peraturan untuk kesempurnaan

- Menyediakan peraturan terkait perencanaan

perencanaan 2.

Meningkatkan pemahaman stakeholders dan SKPD dibidang

- Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan

perencanaan pembangunan - Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD 3.

Menyesuaikan jadwal penyusunan dokumen yang telah ditetapkan

- Melaksanakan penyusunan dokumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

4.

Meningkatkan ketersediaan data

- Melakukan inventarisasi dan

dan informasi yang akurat dengan

kompilasi data pembangunan di

pemanfaatan teknologi informasi

segala bidang - Mengembangkan manajemen basis data

5.

Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi - Melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

6.

Meningkatkan kerjasama,

- Meningkatkan kerjasama, penelitian

penelitian, pengembangan dan

dan pengembangan dengan lembaga

sosialisasi hasil penelitian

penelitian pemerintah, pemerintah daerah dan swasta - Melakukan sosialisasi hasil penelitian


34


Strategi

Kebijakan - Mengadakan workshop untuk mengkaji dn mengembangkan potensi daerah

7.

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pemanfaatan dan

- Mengarahkan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang

pengendalian tata ruang 8.

Meningkatkan pelayanan terhadap perizinan penataan

- Melaksanakan pengendalian ruang kota melalui perizinan

ruang 9.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses

- Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang

penyusunan tata ruang 2.

Misi Kedua 1.

Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dengan

- Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan

mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan 3.

Misi Ketiga 1.

Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

- Meingkatkan intensitas koordinasi perencanaan pembangunan dalam ruang lingkup internal badan perencanaan

2.

Mengembangkan mekanisme koordinasi secara terpadu

3.

Meningkatkan koordinasi yang berkesinambungan

4.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di

- Membuat mekanisme koordinasi yang jelas dan terarah - Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dua arah - Melakukan rapat – rapat koordinasi bidang ekonomi dan sosial budaya

bidang ekonomi dan sosial budaya


35


Strategi 5.

Kebijakan

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di

- Melakukan rapat – rapat koordinasi bidang prasarana wilayah

bidang prasarana wilayah 6.

4.

Mendorong peningkatan

- Mengikutsertakan masyarakat dalam

partisipasi masyarakat dalam

setiap proses perencanaan


pembangunan

Misi Keempat 1.

Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

- Menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana

Bappeda - Membina disiplin aparatur - Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan - Menyediakan sistem administrasi perkantoran - Standar Operasional Prosedur - Menyediakan system perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KOTA PRABUMULIH Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih telah menetapkan

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

sebagai

ukuran

keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategi organisasi.

Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Trategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih 2013 2018. Indikator Kinerj Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan


36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih yang digunakan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2.4

No I

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Penanggung Jawab

Sumber Data

Keterangan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 Meningkatnya

- Jumlah

Bidang Sarana

Perda, Perwako

kualitas dan

dokumen

Prasarana dan

kuantitas

perencanaan

Tata Ruang,

produk-produk

yang sesuai

Bidang

perencanaan

dengan

Program

dan monitoring

peraturan yang

Anggaran

evaluasi

berlaku

Data dan

kinerja

Informasi

program dan kegiatan - Persentase

2 Meningkatnya

Bidang

Dokumen

laporan

Pengendalian

Laporan

pengendalian

dan Evaluasi

(Monev

capaian kinerja

Pembangunan

APBD, TP,

monitoring dan

RKPD dan

evaluasi

Teppa)

- Ketepatan

Bidang

Penetapan

ketepatan

waktu

Program

RKPD,

waktu

penyusunan

Anggaran

Penetapan

penyusunan

dokumen

Data dan

APBD

dokumen

perencanaan

Informasi

perencanaan 3 Meningkatnya data yang

- Jumlah ketersediaan

Bidang

Dokumen

Pengendalian

(PDA,


37


Sasaran Strategis akurat sebagai dasar dalam

Indikator Kinerja Sasaran data yang akurat

Penanggung Jawab dan Evaluasi

Sumber Data PDRB, IPM

Pembangunan

dan CSR)

Bidang

Dokumen

Keterangan

perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 4 Meningkatnya

- Jumlah capaian

kerjasama,

kerjasama,

Perekonomian

MoU dan

penelitian dan

penelitian dan

, Bidang

CSR

pengembangan

pengembangan

Sosial dan

pembangunan

pembangunan

Budaya

5 Meningkatnya

- Persentase

Bidang Sarana

Album Peta,

kualitas

informasi

Prasarana dan

RTRW dan

perencanaan,

penataan

Tata Ruang

RDTR

pemanfaatan

ruang

Bidang Sarana

Muatan

ruang terbuka

Prasarana dan

Teknis

hijau publik

Tata Ruang

RTRW,

dan pengendalian tata ruang - Persentase

Perda RTRW II

Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Perencana 1 Meningkatnya

III

Persentase

Sekretariat

Laporan

kualitas dan

aparatur yang

Kinerja

profesionalism

mengikuti

Pegawai

e aparatur

pendidikan dan

perencana

pelatihan

Mewujudkan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Yang Bersinergi


38


Sasaran Strategis 1 Meningkatnya

Indikator Kinerja Sasaran - Persentase

Penanggung Jawab Bidang

Sumber Data Dokumen

koordinasi dan

usulan yang

Program

RKPD dan

peran serta

diakomodir

Anggaran

APBD

masyarakat

dalam APBD

Data dan

dalam proses

dan Dokumen

Informasi

perencanaan

Perencanaan

Keterangan

pembangunan 2 Meningkatnya

- Persentase

Bidang

Dokumen

efisiensi dan

rapat

Perekonomian

Survey

efektivitas

koordinasi

, Bidang

Indeks

perencanaan

bidang

Sosial dan

Kepuasan

pembangunan

ekonomi dan

Budaya

Masyarakat,

bidang

sosial budaya

Analisis

ekonomi, sosial

Kajian

dan budaya

Kemiskinan, Analisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Laporan Koordinasi Penanggulan gan Kemiskinan Daerah dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah

IV

Mewujudkan Badan Perencanaan Yang Akuntabel dan Transparan 1 Meningkatnya

- Persentase

Sekretariat


Laporan

39


Sasaran Strategis kapabilitas

Indikator Kinerja Sasaran aparatur yang

kelembagaan

berkompten

dan

dalam

ketatalaksanaan

perencanaan

Bappeda

pembangunan

Penanggung Jawab

Sumber Data Kinerja

Keterangan

Pegawai

E. RENCANA KERJA TAHUNAN(RKT) BAPPEDA KOTA PRABUMULIH Rencana Kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Hasil dari proses

penetapan tersebut berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).Dari IKU diatas, maka dijabarkan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015.

Untuk target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.5

No I

Rencana Kinerja (RKT) Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Target

Program

Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 Meningkatnya

Jumlah dokumen

80%


Program perencanaan

40


Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

kualitas produk-

perencanaan yang

produk perencanaan

sesuai dengan

dan monitoring

peraturan yang

evaluasi kinerja

berlaku

Target

Program pembangunan daerah

program dan kegiatan Persentase laporan

50%

pengendalian

Program perencanaan pembangunan daerah

capaian kinerja monitoring dan evaluasi 2 Meningkatnya

Ketepatan

waktu

80%

Program peningkatan

ketepatan waktu

penyusunan

pengembangan sistem

penyusunan dokumen

dokumen

pelaporan capaian

perencanaan

perencanaan

kinerja dan keuangan Program perencanaan pembangunan daerah Program pengembangan data/informasi

3 Meningkatnya data

Jumlah

80%

Program perencanaan

yang akurat sebagai

ketersediaan data

pembangunan daerah

dasar dalam

yang akurat

Program

perencanaan dan

pengembangan

evaluasi pelaksanaan

data/informasi

pembangunan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

4 Meningkatnya kerjasama, penelitian

Jumlah

capaiaan

70%

kerjasama,


Program kerjasama pembangunan

41


Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

dan pengembangan

penelitian

pembangunan

pengembangan

Target

Program

dan


Persentase

kualitas perencanaan,

informasi penataan

pemanfaatan dan

ruang

65%

Program perencanaan tata ruang

pengendalian tata ruang Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar Program pengembangan wilayah perbatasan II


Persentase

kualitas dan

aparatur yang

profesionalisme

mengikuti

aparatur perencana

pendidikan dan

50%

Program perencanaan pembangunan

pelatihan Program perencanaan tata ruang Program peningkatan kapabilitas sumberdaya aparatur III

Mewujudkan penyelenggaraan perencanaan


42


Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Target

Persentase usulan

95%

Program

pembangunan yang bersinergi 1 Meningkatnya

Program peningkatan

koordinasi dan peran

yang diakomodir

pengembangan sistem

serta masyarakat

dalam APBD dan

pelaporan capaian

dalam proses

dokumen

kinerja dan keuangan

perencanaan

perencanaan


Persentase rapat

efisiensi dan

koordinasi bidang

efektivitas

ekonomi dan sosial

perencanaan

budaya

50%

Program perencanaan pembangunan ekonomi

pembangunan bidang ekonomi sosial dan budaya Program kerjasama pembangunan Program perencanaan sosial dan budaya IV

Mewujudkan Badan Perencanaan Yang Akuntabel dan Transparan 1 Meningkatnya

Persentase

60%

Program pelayanan

kapabilitas

aparatur yang

Program peningkatan

kelembagaan dan

berkompenten

sarana dan prasarana

ketatalaksanaan

dalam perencanaan

aparatur

bappeda

pembangunan

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem


43


Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Target

Program pelaporan capaian kinerja dan keuangan

F. PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KOTA PRABUMULIH Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada RKT Tahun 2015.

Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun

2015 meliputi sembilan sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 7 indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

No I

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Target

Jumlah dokumen perencanaan

2 Dok

Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 Meningkatnya kualitas produkproduk perencanaan dan monitoring

yang sesuai dengan peraturan

evaluasi kinerja program dan

yang berlaku

kegiatan Persentase laporan

50%

pengendalian capaian kinerja monitoring dan evaluasi 2 Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan 3 Meningkatnya data yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan

Ketepatan waktu penyusunan

80%

dokumen perencanaan Jumlah ketersediaan data

80%

yang akurat

dan evaluasi pelaksanaan pembangunan


44


Sasaran Strategi 4 Meningkatnya kerjasama, penelitian dan pengembangan pembangunan

Indikator Kinerja

Target

Jumlah capaiaan kerjasama,

70%

penelitian dan pengembangan pembangunan

5 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata

Persentase informasi

65%

penataan ruang

ruang II

Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Perencana 1 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencana

Persentase aparatur yang

50%

mengikuti pendidikan dan pelatihan

III

Mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang bersinergi 1 Meningkatnya koordinasi dan peran

Persentase usulan yang

serta masyarakat dalam proses

diakomodir dalam APBD dan


dokumen perencanaan

2 Meningkatnya efisiensi dan

Persentase rapat koordinasi

efektivitas perencanaan

bidang ekonomi dan sosial

pembangunan bidang ekonomi sosial

budaya

95%

50%

dan budaya IV

Mewujudkan Badan Perencanaan Yang Akuntabel dan Transparan 1 Meningkatnya kapabilitas

Persentase aparatur yang

kelembagaan dan ketatalaksanaan

berkompenten dalam

bappeda


60%

BAB III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

45


AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator – indikator masukan keluaran hasil manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan yang menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih salah satu

pengemban

amanah

masyarakat

Kota

Prabumulih

dalam

hal

Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban menyajikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

sesuai

ketentuan

yang

diamanatkan

dalam

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Laporan

tersebut

memberikan

gambaran

penilaian

tingkat

pencapaian target masing - masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2013 – 2018 maupun Renja Tahun 2014. digunakan

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

untuk

menilai

keberhasilan

dan


kegagalan

pelaksanaan

46

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) kegiatan

sesuai

dengan

program,

sasaran

yang

ditetapkan

untuk

mewujudkan visi dan misi pemerintah.

A.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA 1.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Cara pengukuran/penghitungan realisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Cara Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

I

Meningkatnya kualitas dan

Indikator Kinerja

Cara Pengukuran

kuantitasdokumen perencanaan pembangunan 1

Meningkatnya kualitas

-

Jumlah dokumen

(Jumlah dokumen

dan kuantitas produk-

perencanaan

perencanaan yang

produk perencanaan

yang sesuai

sesuai dengan peraturan

dan monitoring

dengan peraturan

yang berlaku)

evaluasi kinerja

yang berlaku

program kegiatan -

2

Meningkatnya ketepatan waktu

-

Persentase

(jumlah SKPD yang

laporan

menyampaikan laporan

pengendalian,

pengendalian, capaian

capaian kinerja

kinerja monitoring dan

monitoring dan

evaluasi) : (Jumlah

evaluasi

SKPD)

Ketepatan waktu

(Tepat/Tidak tepatnya

penyusunan

penyusunan dokumen


47


Sasaran Strategis

3

Indikator Kinerja

penyusunan dokumen

dokumen

perencanaan

perencanaan

Meningkatnya data

-

Cara Pengukuran perencanaan

Jumlah

Jumlah ketersediaan

yang akurat sebagai

ketersediaan

data yang akurat

dasar dalam

data yang akurat

perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 4

Meningkatanya

-

Jumlah capaian

Jumlah capaian

kerjasama, penelitian

kerjasama,

kerjasama, penelitian

dan pengembangan

penelitian dan

dan pengembangan

pembangunan

pengembangan

pembangunan

pembangunan 5


-

Persentase

(Total luas wilayah yang

perencanaan,

informasi

memiliki peta skala 1 :

pemanfaatan dan

penatan ruang

5000) : (Total luas

pengendalian tata

wilayah kota

ruang

prabumulih) -

II

Persentase ruang

(Total luas RTH publik) :

terbuka hijau

(Total luas wilayah kota

publik

prabumulih)

Persentase

(Jumlah aparatur yang

dan profesionalisme

aparatur yang

mengikuti pendidikan

aparatur perencana

mengikuti

dan pelatihan) : (Jumlah

pendidikan dan

PNS Bappeda)

Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Perencana 1


-

pelatihan III

Mewujudkan Penyelenggaraan Perencanaan


48


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Cara Pengukuran

Pembangunan Yang Bersinergi 1

2

Meningkatnya

Persentase

(Jumlah Program di

koordinasi dan peran

usulan yang

RKPD) : (Jumlah

serta masyarakat

diakomodir dalam

Program APBD)

dalam proses

APBD dan

perencanaan

Dokumen

pembangunan

Perencanaan

Meningkatnya

-

-

Persentase rapat

(Jumlah rapat

efisiensi dan

koordinasi bidang

Bid.Perekonomian,

efektifitas

ekonomi dan

Bidang Sosial Budaya) :

perencanaan

sosial budaya

(Jumlah Rapat yang

pembangunan bidang

dilaksanakan)

ekonomi. sosial budaya IV

Mewujudkan Badan Perencanaan Yang Akuntabel dan Transparan 1

2.

Meningkatnya

-

Persentase

(Jumlah aparatur yang

kapabilitas

aparatur yang

memiliki latar belakang

kelembagaan dan

berkompeten

pendidikan atau

ketatalaksanaan

dalam

pelatihan perencanaan) :

Bappeda

perencanaan

(Jumlah PNS di

pembangunan

Bappeda)

Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk


49

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran sebagai berikut : 

85 s.d 100

: Sangat Berhasil



70 s.d <85

: Berhasil



55 s.d <70

: Cukup berhasil



0 s.d <55

: Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja 100.

Angka capaian

kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi

kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang di harapkan.  Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input) dan keluaran (output).  Indikator Sasaran


50

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. target

kualitatif

Indikator sasaran dilengkapi dengan

dan

satuannya

untuk

mempermudah

pengukuran pencapaian sasaran.

B.

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis Sebagai rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

No I

Capaian Sasaran Strategis Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Predikat

80%

100%

125.00%

Sangat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan 1 Meningkatnya

1

Jumlah

kualitas dan

dokumen

kuantitas

perencanaan

produk-produk

yang sesuai

perencanaan

dengan

dan monitoring

peraturan yang

evaluasi kinerja

berlaku


Berhasil

51


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Predikat

50%

80%

160.00%

Sangat

program kegiatan 2

Persentase laporan

Berhasil

pengendalian, capaian kinerja monitoring dan evaluasi 2 Meningkatnya

3

Ketepatan

ketepatan waktu

waktu

penyusunan

penyusunan

dokumen

dokumen

perencanaan

perencanaan

3 Meningkatnya

4

Jumlah

data yang

ketersediaan

akurat sebagai

data yang

dasar dalam

akurat

80%

100%

125.00%

Sangat Berhasil

80%

83.33%

104.17%

Sangat Berhasil

perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 4 Meningkatanya

5

Jumlah capaian

kerjasama,

kerjasama,

penelitian dan

penelitian dan

pengembangan

pengembangan

pembangunan

pembangunan

5 Meningkatnya

6

Persentase

kualitas

informasi

perencanaan,

penatan ruang

70%

100%

142.86%

Sangat Berhasil

65%

91.67%

141.03%

Sangat Berhasil

pemanfaatan dan


52


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Predikat

50%

68.89%

137.78%

Sangat

pengendalian tata ruang II


III

7

Persentase

kualitas dan

aparatur yang

profesionalisme

mengikuti

aparatur

pendidikan dan

perencana

pelatihan

Berhasil

Mewujudkan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Yang Bersinergi 1 Meningkatnya

8

Persentase

koordinasi dan

usulan yang

peran serta

diakomodir

masyarakat

dalam APBD

dalam proses

dan Dokumen

perencanaan

Perencanaan

95%

100%

105.26%

Sangat Berhasil


9

Persentase

efisiensi dan

rapat

efektifitas

koordinasi

perencanaan

bidang

pembangunan

ekonomi dan

bidang ekonomi.

sosial budaya

50%

100%

200%

Sangat Berhasil

Sosial budaya IV

Mewujudkan Badan


53


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Predikat

60%

90.74%

151.23%

Sangat

Perencanaan Yang Akuntabel dan Transparan 1 Meningkatnya

10

Persentase

kapabilitas

aparatur yang

kelembagaan dan

berkompeten

ketatalaksanaan

dalam

Bappeda

perencanaan

Berhasil

pembangunan

Berdasarkan

uraian

tabel

tersebut,

maka

rangkuman

hasil

pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 3.3

Rangkuman Hasil Pengukuran Prabumulih Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

1


Kinerja

Bappeda

Kota

Jumlah Indikator Kinerja 2

Rata-rata Capaian Kinerja 142.50%

Sangat Memuaskan

1

125.00%

Sangat Memuaskan

1

104.17%

Sangat Memuaskan

Predikat

dan kuantitas produkproduk perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja program kegiatan 2

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

3

Meningkatnya data


54


Sasaran Strategis

Jumlah Indikator Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja

Predikat

1

142.86%

Sangat Memuaskan

1

141.03%

Sangat Memuaskan

1

137.78%

Sangat Memuaskan

1

105.26%

Sangat Memuaskan

1

200.00%

Sangat Memuaskan

1

151.23%

Sangat Memuaskan

yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 4

Meningkatanya kerjasama, penelitian dan pengembangan pembangunan

5

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

6

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur perencana

7

Meningkatnya koordinasi dan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

8

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Sosial budaya

9

Meningkatnya


55


Sasaran Strategis

Jumlah Indikator Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja

Predikat

kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Bappeda

C.

CAPAIAN KINERJA ATAS IKU Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

No 1

Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

Indikator Kinerja Jumlah dokumen

100%

Tingkat Capaian 125.00%

Sangat Berhasil

50%

80%

160.00%

Sangat Berhasil

80%

100%

125.00%

Sangat Berhasil

80%

83.33%

104.17%

Sangat Berhasil

70%

100%

142.86%

Sangat Berhasil

Target

Realisasi

80%

Predikat

perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 2

Persentase laporan pengendalian, capaian kinerja monitoring dan evaluasi

3

Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

4

Jumlah ketersediaan data yang akurat

5

Jumlah capaian kerjasama, penelitian


56


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Predikat

65%

91.67%

141.03%

Sangat Berhasil

50%

68.89%

137.78%

Sangat Berhasil

95%

100%

105.26%

Sangat Berhasil

50%

100%

200%

Sangat Berhasil

60%

90.74%

151.23%

Sangat Berhasil

dan pengembangan pembangunan 6

Persentase informasi penatan ruang

7

Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

8

Persentase usulan yang diakomodir dalam APBD dan Dokumen Perencanaan

9

Persentase rapat koordinasi bidang ekonomi dan sosial budaya

10

Persentase aparatur yang berkompeten dalam perencanaan pembangunan

D.

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Meningkatnya

Kualitas

dan

Kuantitas

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Produk-produk Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan”


57

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Hasil evaluasi kinerja kualitas produk-produk perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja program dan kegiatan, dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 90% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 dan Tahun 2015 Bappeda Kota Prabumulih Realisasi

No 1

Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan

Tahun 2014 100%

Tahun 2015 100%

100%

80%

Target Tahun 2016

Keterangan

85%

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 2

Persentase laporan pengendalian,

80%

capaian kinerja monitoring dan evaluasi

Sasaran 2 : “Meningkatnya

Ketepatan

Waktu

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan” Hasil

evaluasi

kinerja

ketepatan

waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 125.00% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :


58

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Tabel 3.6


No 1

Indikator Kinerja Ketepatan waktu penyusunan

Tahun 2014 100%

Tahun 2015 100%

Target Tahun 2016

Keterangan

80%

dokumen perencanaan


Data-data

Yang

Akurat

Sebagai

Dasar

Dalam

Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan” Hasil evaluasi kinerja data-data yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 104,17% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 3.7


No

Indikator Kinerja

1

Persentase ketersediaan data yang

Tahun 2014 100%

Tahun 2015 83%

Target Tahun 2016

Keterangan

80%

akurat

Sasaran 4 : “Meningkatnya Kualitas Kerjasama, penelitian dan pengembangan pembangunan” BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

59

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Hasil

evaluasi

kinerja

kualitas

kerjasama,

penelitian

dan

pengembangan pembangunan, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 142.86% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 3.8


No

Indikator Kinerja

1

Persentase capaian kerjasama dan

Tahun 2014 100%

Target Tahun 2016

Tahun 2015 100%

Keterangan

70%

penelitian


Kualitas

Perencanaan,

Pemanfaatan

dan

Pengendalian Tata Ruang” Hasil evaluasi kinerja kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

tata

ruang,

dengan

1

(satu)

indikator

kinerja

mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 141.03% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 3.9

No

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 dan Tahun 2015 Bappeda Kota Prabumulih Indikator Kinerja

Realisasi


Target

Keterangan

60


1

Tahun 2014 100%

Persentase sistem informasi

Tahun 2015 91,67%

Tahun 2016 65%

perencanaan tata ruang

Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Perencana Sasaran 6 : “Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Perencana” Hasil

evaluasi

kinerja

kualitas

dan

profesionalisme

aparatur

perencana, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 137.78% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 3.10


No 1

Indikator Kinerja Persentase aparatur yang

Tahun 2014 100%

Tahun 2015 68,89%

Target Tahun 2016

Keterangan

50%

mengikuti pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya

Mewujudkan

Penyelenggaraan

Perencanaan

Pembangunan Yang Bersinergi Sasaran 7 :


61

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) “Meningkatnya Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan” Hasil evaluasi kinerja koordinasi dan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 105.26% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 3.11


No 1

Indikator Kinerja Persentase usulan yang

Tahun 2014 100%

Tahun 2015 100%

Target Tahun 2016

Keterangan

95%

diakomodir dalam APBD dan dokumen perencanaan

Sasaran 8 : “Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas Perencanaan Pembangunan” Hasil

evaluasi

kinerja

efisiensi

dan

efektifitas

perencanaan

pembangunan, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 200.00% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 dan Tahun 2015 Bappeda Kota Prabumulih


62

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Realisasi No 1

Indikator Kinerja Persentase rapat koordinasi

Tahun 2014 100%

Tahun 2015 100%

Target Tahun 2016

Keterangan

50%

bidang ekonomi dan sosial budaya

Mewujudkan Badan Perencanaan Yang Akuntabel dan Transparan Sasaran 9 : “Meningkatnya

Kapabilitas

Kelembagaan

dan

Ketatalaksanaan

Bappeda” Hasil evaluasi kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan Bappeda, dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 151.23% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.13


No 1

Indikator Kinerja Persentase aparatur yang

Tahun 2014 100%

Tahun 2015 90,74%

Target Tahun 2016

Keterangan

75%

kompeten dalam perencanaan pembangunan

E.

AKUNTABILITAS KEUANGAN


63

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) Sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Prabumulih mengelola anggaran sebesar Rp. 9.532.070.895,- (Sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua

juta tujuh puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.598.870.895,- (satu

milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.933.200.000,- (Tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua

ratus ribu rupiah).

Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja

pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan belanja langsung tersebut

digunakan

untuk

membiayai

dilaksanakan Bappeda Kota Prabumulih.

kegiatan-kegiatan

yang

Program dan kegiatan yang

dilaksanakan Bappeda terdiri dari 15 program dan

70 kegiatan.

Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember Tahun 2015 adalah realisasi fisik rata-rata sebesar 86.16% dan realisasi keuangan sebesar 78.42% dengan penyerapan dana sebesar Rp.

6.221.403.933,-

(Enammilyarduaratusduapuluhsatujutaempatratustigaribu

Sembilan

ratustigapuluhtiga rupiah).Tabeldanrealisasianggaranpencapaiansasaranstrategistahun 2015 adalahsebagaiberikut : Tabel 3.14

No

Tabel Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015

Sasaran Strategis

Program

Pagu Anggaran (Rp)

1

Meningkatknya

Program

Kualitas Produk-

Perencanaan

665.449.500,-


Realisasi Keuangan (Rp)

%

533.650.100,-

64

82.57%


Sasaran Strategis

Program

produk

Pembangunan

Perencanaan dan

Daerah

Pagu Anggaran (Rp)


%

Monitoring Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan 2

Meningkatnya

Program

Ketepatan Waktu

Peningkatan

Penyusunan

Pengembangan

Dokumen

Sistem Pelaporan

Perencanaan

Capaian Kinerja

51.000.000,-

47.358.000,-

92.86%

257.998.100,-

254.175.900,-

98.52%

15.000.000,-

14.801.100,-

98.67%

177.135.000,-

85.039.700,-

48.01%

441.300.000,-

283.347.000,-

64.21%

64.550.000,-

54.950.000,-

85.13%

184.746.100,-

126.746.100

68.52%

dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data / Informasi 3

Meningkatnya Data

Program

Yang Akurat

Perencanaan

Sebagai Dasar

Pembangunan

Dalam Perencanaan

Daerah

dan Evaluasi

Program

Pelaksanaan

Pengembangan

Pembanguna

Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi/Stat istik Daerah

4

Meningkatnya

Program


65


Sasaran Strategis

Program

Kerjasama,

Kerjasama

Penelitian dan

Pembangunan

Pagu Anggaran

Realisasi Keuangan

(Rp)

(Rp)

%

2.083.162.500,-

1.741.783.200,-

83.61%

249.944.300,-

197.021.300,-

78.83%

150.000.000,-

140.424.000,-

93.62%

139.211.650,-

138.454.100,-

99.46%

58.950.000,-

31.086.200,-

52.73%

60.000.000,-

2.500.000,-

4.17%

335.965.000,-

325.309.950,-

96.83%

Pengembangan Pembangunan 5

Meningkatnya

Program

Kualitas

Perencanaan Tata

Perencanaa,

Ruang

Pemanfaatan dan

Program

Pengendalian Tata

Perencanaan

Ruang

Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

6

Meningkatnya

Program

Kualitas dan

Perencanaan

Profesionalisme

Pembangunan

Aparatur Perencana

Daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

7

Meningkatnya

Program


66


Sasaran Strategis

Program

Koordinasi dan

Peningkatan

Peran Serta

Pengembangan

Masyarakat Dalam

Sistem Pelaporan

Proses

Capaian Kinerja

Perencanaan

dan Keuangan

Pagu Anggaran (Rp)


%

Pembangunan 8

Meningkatnya

Program

Efisiensi dan

Perencanaan

Efektivitas

Pembangunan

Perencanaan

Ekonomi

Pembangunan

Program

Bidang Ekonomi

Kerjasama

Sosial dan Budaya

Pembangunan Program

906.935.000,-

703.522.900,-

77.57%

92.472.000,-

87.020.000,-

94.10%

74.988.000,-

63.870.000,-

85.17%

Perencanaan Sosial dan Budaya 9

Meningkatnya

Program Pelayan

970.812.000,-

759.048.828,-

78.19%

Kapabilitas

Program

818.558.250,-

534.621.655,-

65.31%

Kelembagaan dan

Peningkatan

Ketatalaksanaan

Sarana dan

Bappeda

Prasarana Aparatur 43.528.000,-

36.540.000,-

83.95%

91.255.000,-

60.133.900,-

65.90%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan SIstem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


67


Sasaran Strategis

Total

Program

Pagu Anggaran

Realisasi Keuangan

(Rp)

(Rp)

%

7.933.200.000,-

6.221.403.933,-

78.42%

BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

68

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2015, dapat

disimpulkan

Pembangunan

bahwa

Daerah

secara

(Bappeda)

umum Kota

Badan

Perencanaan

Prabumulih

telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Sembilan sasaran sebagaimana

tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 semuanya telah direalisasikan dengan kategori Sangat Berhasil dan realisasi fisik kegiatan 2015 sebesar 88.16% sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 78.42%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018 sudah dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Hal ini menunjukan

sudah

pengendalian

berjalananya

system

perencanaan,

dan

pelaporan pada Tahun 2015. Untuk realisasi penyerapan anggarantahun 2015 yang hanya menunjukan angka 78.42% disebabkan oleh beberapa kebijakan diantaranya adalah efisiensi penggunaan anggaran.

Namun patut

diperhatikan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk tidak memperhatikan pencapaian output kegiatan dan dari realisasi fisik kegiatan yang menunjukan angka sebesar 88.16% dapat dinilai bahwa kebijakan efisien tersebut tidak menunjukan penurunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

69

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) pencapaian output fisik.

Hal ini perlu dipertimbangkan untuk

dilanjutkan dimasa mendatang. Sejumlah permasalahan dalam perencanaan pembangunan yang senantiasa berkembang menjadi tantangan bagi Bappeda Kota Prabumulih dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Melihat pada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Bappeda

Kota

Prabumulih

dirasakan

perlu

diupayakan

untuk

memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kota Prabumulih. Berikut beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya : o Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; o Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik internal maupun eksternal.

Secara internal

dapat dimulai dengan

sinergitas antar bidang, evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang berada di bawah kendali sekretariat; o Melakukan oordinasi dan asistensi, terutama dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian PAN dan RB; o Mengkolaborasikan

hasil

koordinasi

dan

asistensi

guna

mengoptimalkan kinerja Bappeda Kota Prabumulih. Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Prabumulih ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagai Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PRABUMULIH

70

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2015 Pemerintah (Lakip) merencanakan

Pembangunan

Daerah

dan

Menciptakan

Good

Govermance di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih yang tentunya tidak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Prabumulih, Pebruari 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Kepala,

ELMAN, ST., MM Pembina TK.I / IV.b NIP. 19670625 199503 1 001


71

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan

Recommend Documents