LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2016

BAB I PENDAHULUAN I. GAMBARAN UMUM SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan secara operasional berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dipimpin oleh seorang kepala badan yaitu Zefnihan, AP, M.Si

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bappeda dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Pengkoordinasian kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.

2.

Mengkoordinasiaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3.

Pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

4.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan sesuai dengan bidang tugasnya.

II. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir terdiri dari: 1(satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala bidang yang dilengkapi dengan sub bagian dan sub bidang. Secara rinci tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir adalah sebagai berikut : 1) Kepala Badan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

I-1

2) Sekretaris Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi dengan dukungan sub bagian : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga badan. b) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan bidang statistik sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan. c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 3) Bidang Sosial dan Budaya Bidang sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang Sosial dan Budaya. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai 2 (dua) sub bidang : a) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sub bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan sub bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. b) Sub Bidang Pemerintahan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Umum sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Pemerintahan dan Umum LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

I-2

4) Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bidang Pembangunan Ekonomi. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 2 (dua) sub bidang : a) Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sub Bidang Ekonomi sumber Daya Alam yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan sub bidang ekonomi sumber daya alam. b) Sub Bidang Perekonomian Koperasi, UMKM, Perindag & BUMD mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perekonomian Koperasi, UMKM, Perindag & BUMD sesuai urusan yang menjadi kewenangannya. 5) Bidang Prasarana Fisik dan Prasarana Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai Tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bidang Fisik dan Prasarana. a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya. b) Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman sesuai urusan yang menjadi kewenangannya. 6) Bidang Statistik dan Kerjasama Wilayah, Monitoring dan Evaluasi Bidang Statistik dan Kerjasama Wilayah, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan peraksanaan kegiatan berdasarkan

LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

I-3

urusan. dan program sesuai ruang lingkup Bidang ruang lingkup Statistik dan Kerjasama Wilayah, Monitoring dan Evaluasi. a) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan. b) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Data dan Statistik 7) Kelompok Jabatan Fungsional Rincian Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

I-4

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA Zefnihan. AP.M.Si NIP. 19741025 199311 1 001

SEKRETARIS Sukalrli,SPt ,M.Si NIP. 19721024 200003 1 002

JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG UMUM DAN

KASUBAG

KEPEGAWAIAN Aditiarwarman, SH.MH NIP. 19640414 199202 1 001

Drs. Zuharpen

NIP .19660305 199203 1 008

Harrison Tar,S.pi.M.Si NIP. 19720416 199903 1003

NIP. 19610324 198603 1 004

KASUBBID KESRA

& KEMASYARAKATAN Hardi,SE,MM,AK NIP. 19751109 200003 1 003

PRASARANA

Drs. Suardi. S, M.Si

KASUB.BAG KEUANGAN

Afrizal Umari, ST.M.SE NIP. 19790420 200501 1 009

KABID FISIK DAN

KABID EKONOMII

KABID SOSOBUD

PEREN. &

PELAPORAN

ISyakyakirti,SEi NIP.19690106 198903 1 003

KABID STATISTIK KERJASAMA WIL & MONEY Ruri Firzanna, SE.M.Ec.Dev NIP. 19780723 200212 2 004

KASUBBID EKONOMI

KASUBBID SARANA &

KASUBBID KERJASAMA

SUMBER DAYA ALAM

PRASARANA DAN UMUM

KERJASAMA PEM.WIL &

Ir., Bedriyetti NIP. 19641015 198808 2 001

Satria Rizaldo, S.Kom NIP. . 19700917 200501 1 005

PERBATASAN Edmondantes, SE.MM NIP. 19640220 198703 1 003

KASUBBID PEMERINTAHAN & UMUM

KASUBBID PEREK. UKM PERINDAG & BUMD

Andi Asmara , ST

Yolly Aang Sofria, S.STP, M.Sc NIP. 19640414 199202 1 001

KASUBBID. PENATAAN RUANG & PEMUKIMAN

Fionna Mirzal,ST.M.Si

NIP. 19800516 200902 1 005

Nip. 19780515 200604 2 021

KASUBBID STATISTIK MONITORING EVALUASI Rifda Desriani,SE NIP. 19831207 200902 2 003

(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 .Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010). III. SUMBERDAYA APARATUR Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun berjumlah 39 orang PNS termasuk 9 orang tenaga sukarela dengan klasifikasi sebagai berikut : 1) Berdasarkan golongan ruang a) Golongan IV

: 7 orang

b) Golongan III

: 24 orang

c) Golongan II

: 8 orang


I-5

d) Sukarela

: 9 orang

2) Berdasarkan pendidikan a) Pasca Sarjana

: 11 orang

b) Sarjana Perikanan

: 2 orang

c) Sarjana Komputer

: 1 orang

d) Sarjana Hukum

: 4 orang

e) Sarjana Pemerintahan

: 3 orang

f) Sarjana Planologi

: 2 orang

g) Sarjana Teknik Industri

: 1 orang

h) Sarjana Teknik Sipil

: 1 orang

i) Sarjana Ekonomi

: 6 orang

j) Sarjana Administarsi Pemerintahan

: 1 orang

k) SLTA

: 8 orang

3) Berdasarkan jabatan a) Eselon II

: 1 orang

b) Eselon III

: 5 orang

c) Eselon IV

: 11 orang

d) Tenaga administrasi

: 22 orang

e) Tenaga Sukarela

: 9 orang


I-6

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja SKPD yang mengaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa factor kecendurungan yang mempergaruhi kinerja, merumuskan isu stratejik yang harus dipecahkan, efektifnya perencanaan strategis suatu SKPD apabila rencana itu disusun secara inklutif yang beorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja SKPD sekarang, bagaimana gambaran kinerja SKPD masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja SKPD dalam upaya mencapai gambaran kinerja SKPD masa depan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Stratejik adalah suatu prosese berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun untuk mencapai hasil tersebut Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabuapten Pesisir Selatan, Menetapkan perencanaan Stratejik sebagai berikut: I.

RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi A.

VISI : “ Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pencerdasan Kehidupan Bangsa dan Sadar Arsip

Terwujudnya Masyarakat Sejahtera melalui Pencerdasan Kehidupan Bangsa dan Sadar Arsip, Yaitu karakteristik masyarakat yang bercirikan antara lain sudah menyadri bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupanya perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

II-1

II. Rencana Stratejik 1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik, maka Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai visi :

“Terwujudnya Perencanaan Yang Sinergis, Aplikatif dan Akuntabel

Visi tersebut mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan yang

disusun oleh Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan pendekatan bottom up planning dengan top down planning. Artinya perencanaan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat kampung, nagari, kecamatan dan kabupaten. Selain itu hasil aspirasi masyarakat disinkronkan dengan perencanaan yang telah disusun oleh masing – masing SKPD dengan menggunakan informasi tehnologi untuk efektif dan efesien pekerjaan. Pada visi tersebut terdapat kata kunci yang dapat dijelaskan dari sudut pandang planner : Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang terdiri dari keputusan atau pilihan tentang alternatif cara‐cara dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.


II-2

Sinergis berarti proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dan disusun berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat, stakeholders, pemerintah dan wakil rakyat. Berkelanjutan maksudnya adalah perencanaan pembangunan yang dibuat merupakan usaha yang terus menerus dilakukan sampai tujuan yang diinginkan tercapai dan tidak dilakukan secara parsial. 2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Bappeda Kabupaten

Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas perencana yang handal dan profesional serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal. c. Merumuskan konsep perencanaan yang matang, akurat, berkelanjutan (Sustainable), berwawasan lingkungan yang berorientasi ”Good Governance” dan pemberdayaan masyarakat. Misi 1. Meningkatkan Kualitas Perencana Yang Handal Dan Profesional Serta Memiliki Rasa Tanggung Jawab Yang Tinggi Meningkatkan Kualitas Perencaan diseluruh bidang Pembangunan Sumberdaya manusia merupakan salah satu kelemahan yang dihadapi oleh hampir semua SKPD. Kelemahan tersebut disebabkan rendahnya pendidikan, kurang mendapat pelatihan yang sesuai dengan bidangnya, rendahnya kemauan untuk membaca dan belajar, terperangkap oleh rutinitas pekerjaan dan faktor eksternal – internal lainnya. Oleh karena itu, sesuai tuntutan kemajuan zaman, pengembangan karir dan perubahan di tengah masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur perencana harus menjadi prioritas sebagai antisipasi tuntutan profesionalitas SDM. Misi 2. Menciptkan Perencanaan Yang Aplikatif,Terintegrasi antar berbagai Program dan menjamin keberlanjutan Usaha Perekonomian Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

II-3

Menigkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Melahirkan Dokumen‐Dokumen Perencanaan Yang Sesuai Kebutuhan Sebagai Wujud Dari Perencanaan Partisipatif. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal dimaksudkan untuk melibatkan segenap lapisan masyarakat, mulai dari tingkat kampung, nagari, dan kecamatan dalam menyusun usulan perencanaan. Sedangkan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD), usulan kegiatan/program pembangunannya harus memperhatikan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah sinkronisasi usulan masyarakat dan SKPD. Misi 3. Merumuskan Konsep Perencanaan Yang Matang, Akurat, Berkelanjutan (Sustainable), Berwawasan Lingkungan Yang Berorientasi ”Good Governance” Dan Pemberdayaan Masyarakat Menciptkan Sistem Koordinasi Yang Lancar Dengan Instansi Terkait dan Stakeholder dalam Rangka yang Sesuai Menginventarisasi Permasalahan Untuk Melahirkan Konsep Pembangunan Yang Mantap Rumusan konsep perencanaan pembangunan yang matang, akurat berkelanjutan (Sustainable), berwawasan lingkungan dan berorientasi ”Good Governance” serta pemberdayaan masyarakat merupakan harapan semua orang. Rumusan perencanaan tersebut diukur dengan rentang waktu berlakunya, dokumen perencanaan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 5 (lima) tahun dengan namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan untuk 20 (dua puluh) tahun yang lebih dikenal nama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Tujuan dan Sasaran Misi 1.

“ Meningkatkan Kualitas Perencana Yang Handal Dan Profe sional Serta Memiliki Rasa Tanggung Jawab Yang Tinggi ” “ Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan” Tujuan dan sasaran Misi 1 adalah : LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

II-4

No.

Uraian

1 Meningkatkan Kualitas tenaga perencana yang handal dan profesional 1.1. Peningkatan Kualitas Perencanaan di Seluruh Bidang Pembangunan Agar misi meningkatkan kualitas perencana yang handal dan profesional serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dapat tercapai, perlu adanya peningkatan taraf pendidikan tenaga perencana ke jenjang pendidikan yang tinggi, pelatihan melalui diklat fungsional perencanaan, penyusunan makalah dan bahan ekspose. Selain itu, aparat Bappeda perlu turun ke lapangan untuk mengenal situasi dan kondisi masyarakat pesisir selatan. Misi 2. “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Serasi Dan Seimbang Dengan Dukungan Sumber daya Yang Optimal “ “Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan” Tujuan dan sasaran Misi 2 adalah : Tujuan dan sasaran Misi 2 adalah : No. 2

Uraian Tersedianya Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang serasi, Aspiratif & Berkelanjutan 2.1. Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah 2.2. Singkronisasi Perencanaan antara Masyarakat dan SKPD 2.3. Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Serasi, Aspiratif & Berkelanjutan

Misi Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal dapat tercapai diperlukan peningkatan peranan anggota masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholders) dari setiap tingkatan perencanaan. SKPD diharapkan menggali kebutuhan masyarakat dengan terlibat secara aktif di setiap level perencanaan. Keterlibatan secara aktif SKPD dalam tahap – tahap perencanaan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih akurat. Misi 3. “Merumuskan Konsep Perencanaan Yang Matang, Akurat, Berkelanjutan (Sustainable), Berwawasan Lingkungan Yang Berorientasi ”Good Governance” Dan Pemberdayaan Masyarakat” LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

II-5

Tujuan dan sasaran Misi 3 adalah : No. 3

Uraian Adanya dokumen perencanaan pembangunan komprehensif 3.1. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan /Evaluasi Hasil Pembangunan

Agar misi Merumuskan konsep perencanaan yang matang, akurat, berkelanjutan (Sustainable), berwawasan lingkungan yang berorientasi ”Good Govermance” dan pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan, harus diarahkan perencanaan pembangunan memperhatikan situasi dan kondisi riil kehidupan masyarakat. Bila perencanaan pembangunan mampu menangkap kondisi tersebut, diharapkan proses penyusunan anggaran lebih mudah karena adanya persamaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif. III. Indikator Kienerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang , sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapkan telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta RPJMD tahun 2015‐2019. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator‐indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

II-6

PERJANJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO. (1) 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(2) 1 Terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) 100

2 Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

100

1 Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.

100

2 Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

100

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.

1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif

100

Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.

1 Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

100

2 Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

100

Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan menjamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan


II-7

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik 2015 – 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Sasaran Kinerja Tahun 2015 yang berisikan tentang sasaran dan strategi / cara mencapai sasaran tersebut (dengan indicator kinerja). Penetapan Kinerja selengkapnya disajikan dalam lampiran table sebgai berikut.


II-8

No

Sasaran Strategis

1

Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja Utama a. b. c. d. e. f. g h. i j.

2

Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang‐undangan yang berlaku.

No

a. b. c.

Sasaran Strategis

d.

Tersusunnya dokumen feasibility studi

e.

Tersusunnya dokumen 3 tahun kepala daerah (Evaluasi paruh waktu capaian RPJMD Kab. Pesisir Selatan) Tersusunnya dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersusunnya dokumen RPJMD Kab. Pesisir Selatan

g. Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang

a.


2011 100%

Target Kinerja pada Tahun 2012 2013 2014 100% 100% 100%

2015 100%

Persen / non komulatif

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%


‐

100%

100%

100%

100%


‐

‐

100%

‐

‐


‐

‐

Persen / non komulatif Persen / non komulatif

‐ ‐

‐ ‐

Persen / non komulatif Persen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif

Satuan Pengukuran / Tipe Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif

Indikator kinerja Utama

f.

3

Terkoordinasikannya perencanan pembangunan di bidang social budaya Terkoordinasikannya perencanann pembangunan di bidang Prasarana Wilayah Terkoordinasikannya perencanann pembangunan di bidang ekonomi Terkoordinasikannya upaya penanggulangan kemiskinan Terkoordinasikannya perencanaan dan penanganan perumahan Terkoordinasikannya pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi Pemukiman (PPSP) Terkoordinasikannya program kabupaten sehat Terkoordinasikannya program pencapaian target pembangunan millennium (MDGs) Terkoordinasikannya penataan ruang daerah Terkoordinasikannya program percepatan pembangunan daerah tertinggal Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Kepala Daerah dan kepala SKPD

Satuan Pengukuran / Tipe Persen / non komulatif

Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non

II-1

‐ 100%

‐ 100%

100% ‐ ‐ ‐ 100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

‐ 100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2011 ‐

Target Kinerja pada Tahun 2012 2013 2014 1 ‐ ‐

2015 ‐

‐

‐

1

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1

1

‐

‐

‐

‐

1

‐

‐

‐

‐

(RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.

4

Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b.

Tersusunnya dokumen RKPD Kab. Pesisir Selatan

c.

Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan

d.

Tersusunnya dokumen RTRW Kab. Pesisir Selatan

e.

Tersusunnya dokumen RDTR di Kab. Pesisir Selatan

a.

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Terselanggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dari tingkat Nagari sampai Kabupaten

b. 5

6

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan

No

Sasaran Strategis

Terkoordinir dan tersedianya kepentingan penyempurnaan Pembangunan Daerah.

a.

Terkoordinasikannya Program P2KP



7

a.

data untuk Perencanaan

b. c. d. e. f.

Terkoordinasikannya Program Pamsimas Terkoordinasikannya Program WISM Terkoordinasikannya Program BPS dan SSK Terkoordinasikannya Program P2KP MP PPSP Terkoordinasikannya Kegiatan KPDT EXPO

g. a.

Terkoordinasikannya Program PKH Tersedianya Profil Daerah

b.

Tersedianya Profil Daerah Tertinggal Tersedianya Buku Peluang Investasi Tersedianya dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tersedianya buku monitoring dan evaluasi pembangunan Tersedianya data/informasi untuk penyusunan


komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Pelaksanaan / non komulatif

II-2

Satuan Pengukuran / Tipe Persen / non komulatif Persen / non komulatif Persen / non komulatif Persen / non komulatif Pelaksanaan / non komulatif Persen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non

1

1

1

1

1

‐

1

‐

‐

‐

1

‐

‐

‐

‐

1

‐

‐

‐

‐

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

100%

‐

‐

‐

‐

2011 100% 100% 100% ‐ ‐

Target Kinerja pada Tahun 2012 2013 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% ‐ ‐ ‐ ‐ 100% 100% ‐ 1 ‐

2015 100% 100% ‐ 100% ‐

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

1

‐

‐

1

‐

‐

1

1

1

1

‐

‐

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

dokumen perencanaan Terlaksanannya pelatihan GIS


komulatif Pelaksananan / non komulatif

II-3

‐

1

‐

‐

‐

IV. Keberhasilan Pada tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil mempelopori dan mendorong Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperoleh beberapa penghargaan, yaitu : 1. Penghargaan Pangripta Nusantara Pada bulan April tahun 2015, Bappeda menerima penghargaan Pangripta Nusantara yaitu penghargaan untuk penyusunan dokumen tahunan terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat yang diterima langsung oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan 2. Penghargaan Kabupaten Sehat Bappeda menerima penghargaan Kabupaten Sehat untuk kategori Swasti Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan


II-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA I. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assesment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator‐indikator masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan

mengolah

masukan

menjadi

keluaran

atau

proses

penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah : 1. Masukan (inputs) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. 2. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangkah menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.


III-1

Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2015, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) karena LAKIP ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator‐ indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

X > 85 : Sangat Berhasil

70 < X < 85

: Berhasil

55 < X < 70

: Cukup Berhasil

X < 55 : Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci pengukuran kinerja yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

III-2

II.

Hasil Pengukuran Kinerja Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator‐indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup: 1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing‐masing kelompok indikator kegiatan; 2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing‐masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata‐mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja


III-3

Target pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya

persen

100

100

100

2

Terkoordinasikannya perencanann pembangunan di bidang Prasarana Wilayah

persen

100

100

100

3

Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

persen

100

100

100

4

Terkoordinasikannya upaya penanggulangan kemiskinan

persen

100

100

100

5

Terkoordinasikannya kerjasama pembangunan antar daerah

persen

100

100

100

6

Terkoordinasikannya program kabupaten sehat

persen

100

100

100

7

Terkoordinasikannya penataan ruang daerah

persen

100

100

100

8

Terkoordinasikannya pembinaan pembangunan pasca daerah tertinggal

persen

100

100

100

9

Terkoordinasikannya Asistensi Penyusunan Renstra Terkoordinasikannya aksi PPK

persen

100

100

100

persen

100

100

100

11

Meningkatnya kapasitas SDM perencana

orang

40

50

125

12

Terlaksananya TOT bagi Tim Asistensi Renstra

orang

40

45

112,5

1

Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan

dokumen

1

1

100

2

Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010‐2015

dokumen

1

1

100

3

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Kepala Daerah dan kepala SKPD Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Tersusunnya Profil Potensi Maritim

dokumen

1

1

100

dokumen

1

1

100

dokumen

1

1

100

Tersusunnya Naskah Akademis BUMD

dokumen

1

1

100

10


SATUAN

4

5 6


III-4

1

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dokumen Tata Ruang (RDTRK Air Haji)

1

1

100

2

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dokumen Jangka Pendek Daerah (RKPD) tahun 2016

1

1

100

3

Tersusunnya Background Study (Studi Pendahuluan) RPJMD Tahun 2016‐2020

dokumen

1

1

100

4

Tersusunnya Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Pulau‐pulau kecil

dokumen

1

1

100

5

Tersusunnya Perencanaan Objek Wisata Kawasan Mandeh

dokumen

1

1

100

1

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran

dokumen

2

2

100

2

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

dokumen

2

2

100

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif

1

Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dari tingkat Nagari sampai Kabupaten

kali

1

1

100

Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

1

Terkoordinasikannya Program Pamsimas di Kabupaten Pesisir Selatan

persen

100

100

100

2

terkoordinasikannya Program WISMP di Kabupaten Pesisir Selatan

persen

100

100

100

3

Terkoordinasikannya program Keluarga Harapan di Kabupaten Pesisir Selatan

persen

100

100

100

Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1

Tersusunnya Profil Daerah Kab. Pesisir Selatan

dokumen

1

1

100

2

Tersusunnya peraturan KDH tentang pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang

dokumen

1

1

100

3

Tersusunnya Buku Statistik Daerah

dokumen

4

4

100

4

Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaanpembangunan

dokumen

3

3

100

Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.


III.

EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Bappeda tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari 7 sasaran strategis dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

III-5

Sasaran 1 Terlaksana dan Terkoordinirnya Unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah SASARAN STRATEGIS Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1


persen

100

100

100

2


persen

100

100

100

3


persen

100

100

100

4


persen

100

100

100

5


persen

100

100

100

6


persen

100

100

100

7


persen

100

100

100

8


persen

100

100

100

Terkoordinasikannya Asistensi Penyusunan Renstra 10 Terkoordinasikannya aksi PPK

persen

100

100

100

persen

100

100

100

11 Meningkatnya kapasitas SDM perencana

orang

40

50

125

12 Terlaksananya TOT bagi Tim Asistensi Renstra

orang

40

45

112,5

9

Pada tahun 2015 dari target indikator kinerja Bappeda mengenai Terlaksana dan Terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi sangat baik, hal ini dinilai dari pencapaian seluruh indikator kinerja yang nilainya 100%, bahkan untuk indikator Meningkatnya kapasitas SDM perencana terealisasi sebesar 125%. Kegiatan yang mendukung untuk tercapaianya indikator tersebut yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Koordinasi Pembinaan Pembangunan Pasca Daerah Tertinggal, Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, Koordinasi Kabupaten Sehat, Koordinasi Aksi PPK, Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Koordinasi Asistensi Penyusunan Renstra, TOT bagi Tim Asistensi Renstra, Pendidikan dan Pelatihan Formal. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

III-6

Sasaran 2 Terbantunya Bupati Dalam Merumuskan Kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang Berlaku. SASARAN STRATEGIS Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang‐undangan yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1


dokumen

1

1

100

2

Tersusunnya Laporan Keterangan dokumen Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan Tahun Tersusunnya Dokumen Penetapan dokumen Kinerja Kepala Daerah dan kepala SKPD Tersusunnya Rencana Induk dokumen Pengembangan Kepariwisataan

1

1

100

1

1

100

1

1

100

3

4 5

Tersusunnya Profil Potensi Maritim

dokumen

1

1

100

6


dokumen

1

1

100

Sasaran strategis Bappeda yang kedua adalah “Terbantunya Bupati Dalam Merumuskan Kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang Berlaku”. Untuk mecapai sasaran strategis ini, maka ditetapkanlah 6 indikator yang harus dicapai yaitu: ‐

Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Selatan direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

‐

Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan (LKPJ AMJ) direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

‐

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Kepala Daerah dan kepala SKPD direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

‐

Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

‐

Tersusunnya Profil Potensi Maritim direncanakan sebanyak 1 dokumen dan teralisasi 1 dokumen.

‐

Tersusunnya Naskah Akademis BUMD direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.


III-7

Sasaran 3 Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Menentukan Arah Pembangunan Daerah. INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang (RDTRK Air Haji)

dokumen

1

1

100

2

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek Daerah (RKPD) tahun 2016

dokumen

1

1

100

3

Tersusunnya Background Study (Studi Pendahuluan) RPJMD Tahun

dokumen

1

1

100

4


dokumen

1

1

100

5


dokumen

1

1

100

Sasaran strategis Bappeda yang ketiga adalah Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Menentukan Arah Pembangunan Daerah. Untuk mencapai sasaran ini, pada tahun 2015 dilaksanakan 3 program dan 5 (lima) kegiatan untuk mencapai 5 (lima) indikator kinerja yaitu : ‐

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang (RDTRK) Air Haji direncanakan sebanyak 1 dokumen

‐

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek Daerah (RKPD) tahun 2016 direncanakan sebanyak 1 dokumen

‐

Tersusunnya Background Study (Studi Pendahulua) RPJMD Tahun 2016‐2020 direncanakan sebanyak 1 dokumen

‐

Tersusunnya Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Pulau‐pulau Kecil direncanakan sebanyak 1 dokumen

‐

Tersusunnya Perencanaan Objek Wisata Kawasan Mandeh direncanakan sebanyak 1 dokumen

Dari lima target kinerja pada sasaran strategis ketiga yang direncanakan tahun 2015, kelimanya tercapai dengan baik yaitu 100 persen. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

III-8

Sasaran 4 Tersusunnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. SASARAN STRATEGIS Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran

dokumen

2

2

100

2

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

dokumen

2

2

100

Sasaran strategis Bappeda yang keempat adalah Tersusunnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mencapai sasaran ini, pada tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) kegiatan untuk mencapai 2 (dua) indikator kinerja yaitu : ‐

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran sebanyak 2 (dua) dokumen yang telah tersealisasi sebesar 100% yaitu dokumen KUA APBD tahun 2016 dan KUA Perubahan APBD tahun 2015

‐

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebanyak 2 (dua) dokumen yang telah tersealisasi sebesar 100% yaitu dokumen PPAS APBD tahun 2016 dan PPAS Perubahan tahun APBD 2015.

Sasaran 5 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat (Buttom‐Up) Sebagai Aplikasi dari Perencanaan Partisipatif INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif

1


SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

kali

1

1

100

Sasaran strategis Bappeda yang kelima adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat (Buttom‐Up) Sebagai Aplikasi dari Perencanaan Partisipatif dengan target kinerja Terselanggaranya Musyawarah LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

III-9

Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dari tingkat Nagari sampai Kabupaten sebanyak 1 kali. Sasaran strategis ini pada akhir tahun 2015 terealisasi 100%. Sasaran 6 Tekoordinirnya Perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan Satuan Organisasi Lainnya dalam Lingkup Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal dan Kecamatan yang Berada di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1


persen

100

100

100

2


persen

100

100

100

3


persen

100

100

100

SASARAN STRATEGIS Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran strategis Bappeda yang keenam adalah Tekoordinirnya Perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan Satuan Organisasi Lainnya dalam Lingkup Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal dan Kecamatan yang Berada di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tiga indikator target kinerja yaitu: ‐

Terkoordinasikannya Program Pamsimas di Kabupaten Pesisir Selatan yang terealisasi 100%.

‐

Terkoordinasikannya Program WISMP di Kabupaten Pesisir Selatan yang terealisasi 100%

‐

Terkoordinasikannya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pesisir Selatan yang terealisasi 100%


III-10

Sasaran 7 Terkoordinir dan Tersedianya Data Untuk Kepentingan Penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah SASARAN STRATEGIS Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1


dokumen

1

1

100

2

Tersusunnya peraturan KDH tentang dokumen pemberian rekomendasi

1

1

100

3


dokumen

4

4

100

4


dokumen

3

3

100

Sasaran strategis Bappeda yang ketujuh adalah Terkoordinir dan Tersedianya Data Untuk Kepentingan Penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan empat indikator target kinerja yaitu: ‐

Tersusunnya Profil Daerah Kab. Pesisir Selatan yang direncanakan sebanyak satu dokumen dan terealisasi satu dokumen atau 100%.

‐

Tersusunnya Peraturan KDH tentang Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang direncanakan sebanyak satu dokumen dan terealisasi satu dokumen 100%.

‐

Tersusunnya Buku Statistik Daerah yang direncanakan sebanyak empat dokumen dan terealisasi empat dokumen atau 100%.

‐

Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan yang direncanakan sebanyak tiga dokumen dan terealisasi tiga dokumen atau 100%.

IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD sebesar Rp. 3.701.973.558 dan terealisasi sebesar Rp. 3.472.493.630 atau 93,80% seperti rincian berikut :


III-11

SASARAN STRATEGIS

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN

Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

989.387.787 938.347.120

94,84


463.724.549 451.909.510

97,45

Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang 1.180.322.424 1.058.874.405 (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.

89,71


252.785.010 251.285.010

99,41

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan 182.294.450 181.688.450 daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif

99,67

Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, 417.072.623 379.876.070 dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

91,08

Capaian realisasi keuangan secara keseluruhan yang mencapai angka 93,80. Sementara itu terdapat capaian realisasi keuangan yang rendah yaitu pada sasaran strategis ketiga yaitu Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Menentukan Arah Pembangunan Daerah yang mencapai 89,71%. Hal ini disebabkan karena kegiatan Background Study RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016‐2020 dilaksanakan pada anggaran perubahan. LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

III-12

BAB IV PENUTUP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan ini menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 1.

Telah terlaksananya program/kegiatan pembangunan yang selaras dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010‐2015.

2.

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perda RTRW Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010‐2030.

3.

Meningkatnya peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan indikator terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kampung, Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Sasaran meningkatnya peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tercapai 100 persen.

4.

Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Air Haji dengan tujuan terwujudnya penataan ruang yang sinergis sehingga ada sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar kawasan dan antar sektor.

5.

Adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan utama dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun berikutnya dan dapat dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun berikutnya.

6.

Program dan kegiatan pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih terarah dengan adanya program‐program serta kegiatan koordinasi antara Bappeda dengan SKPD terkait. Sasaran program dan kegiatan pembangunan SKPD lebih terarah tercapai 100 persen. Kepala Bappeda Pesisir Selatan

ZEFNIHAN, AP, M.Si NIP. 19741025 199311 1 001


IV-1

PERJANJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO. (1) 1.

2.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan

1

(3) 100

2

Terbantunya Bupati dalam merumuskan 100 kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1 Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan menjamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

100 Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.

2 3.

(2) Terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

TARGET


100

Meningkatkan keterlibatan masyarakat 1 dalam melahirkan dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.


100

Menciptakan sistim koordinasi yang 1 lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.

100 Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

2

Terkoordinir dan tersedianya data untuk 100 kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1.

Program Kerjasama Pembangunan

Rp

302,063,333.00

2.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Rp

72,033,100.00

3.

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Rp

385,359,344.00

4.

Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya

Rp

197,206,337.00

5.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Rp

351,911,175.00

6.

Program Perencanaan Tata Ruang

Rp

215,851,000.00

7.

Program perencanaan pembangunan daerah

Rp

1,060,429,800.00

8.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

69,133,000.00

9.

Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp

23,450,620.00

10.

Program Pengembangan data/informasi

Rp

385,119,697.00

Painan, BUPATI PESISIR SELATAN

H. NASRUL ABIT

Februari 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PESISIR SELATAN

ZEFNIHAN, AP, M.Si NIP. 19741025 199311 1 001

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.


Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wil h (RTRW)

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1


persen

100

100

100

2


persen

100

100

100

3


persen

100

100

100

4


persen

100

100

100

5


persen

100

100

100

6


persen

100

100

100

7


persen

100

100

100

8


persen

100

100

100

9

Terkoordinasikannya Asistensi Penyusunan Renstra

persen

100

100

100

10 Terkoordinasikannya aksi PPK

persen

100

100

100

11 Meningkatnya kapasitas SDM perencana

orang

40

50

125

12 Terlaksananya TOT bagi Tim Asistensi Renstra

orang

40

45

112.5

1


dokumen

1

1

100

2

Tersusunnya Laporan Keterangan dokumen Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010‐2015

1

1

100

3

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Kepala Daerah dan kepala SKPD

dokumen

1

1

100

4

Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)

dokumen

1

1

100

5

Tersusunnya Profil Potensi Maritim

dokumen

1

1

100

6


dokumen

1

1

100

1

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dokumen Tata Ruang (RDTRK Air Haji)

1

1

100

Wilayah (RTRW), 2 Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan 3 Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah. 4

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dokumen Jangka Pendek Daerah (RKPD) tahun 2016

1

1

100

Tersusunnya Background Study (Studi Pendahuluan) RPJMD Tahun 2016‐2020

dokumen

1

1

100


dokumen

1

1

100

5


dokumen

1

1

100

1

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan dokumen Kebijakan Umum Anggaran

2

2

100

2

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

2

2

100


1


kali

1

1

100

Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

1


persen

100

100

100

2


persen

100

100

100

3


persen

100

100

100

Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1


dokumen

1

1

100

2

Tersusunnya peraturan KDH tentang dokumen pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang

1

1

100

3


dokumen

4

4

100

4


dokumen

3

3

100


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010‐2015 No 1

2

Sasaran Strategis


Terlaksana dan terkoordinirnya unsur a. Terkoordinasikannya perencanan pembangunan di bidang social budaya Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan b. Terkoordinasikannya perencanann Daerah. pembangunan di bidang Prasarana Wilayah c. Terkoordinasikannya perencanann pembangunan di bidang ekonomi d. Terkoordinasikannya upaya penanggulangan kemiskinan e. Terkoordinasikannya perencanaan dan penanganan perumahan f. Terkoordinasikannya pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi Pemukiman (PPSP) g Terkoordinasikannya program kabupaten sehat h. Terkoordinasikannya program pencapaian target pembangunan millennium (MDGs) i Terkoordinasikannya penataan ruang daerah j. Terkoordinasikannya program percepatan pembangunan daerah tertinggal Terbantunya Bupati dalam merumuskan a. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja kebijakan di bidang Perencanaan Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Pembangunan Daerah berdasarkan Selatan Peraturan Perundang‐undangan yang b. Tersusunnya Laporan Keterangan berlaku. Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan c. Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Kepala Daerah dan kepala SKPD

Satuan Pengukuran / Tipe Persen / non komulatif Persen / non komulatif

Target Kinerja pada Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

Persen / non komulatif Persen / non komulatif Persen / non komulatif Persen / non komulatif

100%

100%

100%

100%

100%

‐

100%

100%

100%

100%

‐

‐

100%

‐

‐

‐

‐

100%

100%

100%

Persen / non komulatif Persen / non komulatif Persen / non komulatif Persen / non komulatif Dokumen / non komulatif

‐

‐

‐

100%

100%

‐

‐

‐

100%

100%

‐

‐

‐

‐

100%

100%

100%

Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No

3

4

5

6

Sasaran Strategis

Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.


Indikator kinerja Utama d. Tersusunnya dokumen feasibility studi e. Tersusunnya dokumen 3 tahun kepala daerah (Evaluasi paruh waktu capaian RPJMD Kab. Pesisir Selatan) f. Tersusunnya dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah g. Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis a. Tersusunnya dokumen RPJMD Kab. Pesisir Selatan b. Tersusunnya dokumen RKPD Kab. Pesisir Selatan c. Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan d. Tersusunnya dokumen RTRW Kab. Pesisir Selatan e. Tersusunnya dokumen RDTR di Kab. Pesisir Selatan a. Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran b. Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara a. Terselanggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dari tingkat Nagari sampai Kabupaten

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif Tekoordinirnya perencanaan Dinas, a. Terkoordinasikannya Program P2KP Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan

Satuan Pengukuran / Tipe Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Pelaksanaan / non komulatif


Target Kinerja pada Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐

‐

1

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1

1

‐

‐

‐

‐

1

‐

‐

‐

‐

1

1

1

1

1

‐

1

‐

‐

‐

1

‐

‐

‐

‐

1

‐

‐

‐

‐

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

100%

‐

‐

‐

‐

No

Sasaran Strategis

Indikator kinerja Utama b. Terkoordinasikannya Program Pamsimas c. Terkoordinasikannya Program WISM d. Terkoordinasikannya Program BPS dan SSK e. Terkoordinasikannya Program P2KP MP PPSP f. Terkoordinasikannya Kegiatan KPDT EXPO g. Terkoordinasikannya Program PKH

7

Terkoordinir dan tersedianya data untuk a. Tersedianya Profil Daerah kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Tersedianya Profil Daerah Tertinggal

Tersedianya Buku Peluang Investasi

Tersedianya dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tersedianya buku monitoring dan evaluasi pembangunan Tersedianya data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan Terlaksanannya pelatihan GIS

Satuan Pengukuran / Tipe Persen / non komulatif Persen / non komulatif Persen / non komulatif Persen / non komulatif Pelaksanaan / non komulatif Persen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Dokumen / non komulatif Pelaksananan / non komulatif

Target Kinerja pada Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

‐

‐

‐

‐

‐

‐

100%

100%

100%

‐

‐

1

‐

‐

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

‐

‐

1

‐

‐

1

1

1

1

‐

‐

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

‐

1

‐

‐

‐

Kepala Bappeda

ZEFNIHAN, AP. M.Si. NIP. 19741025 199311 1 001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

Recommend Documents