DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Jakarta 2014
PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan kuasanya kami dapat menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan rencana.
Terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Nasional merupakan amanah dari UU Nomor 7 Tahun 2004 dan
Peraturan Presiden
Nomer 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, dimana keberadaan Dewan Sumber Daya Air Nasional ini merupakan jawaban akan kebutuhan suatu wadah yang difungsikan untuk mewujudkan koordinasi antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
Sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Nasional maka ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dimana keberadaan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional ini untuk membantu tugas-tugas Dewan Sumber Daya Air Nasional, namun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 bahwa kedudukan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional merupakan salah satu unit esselon II di lingkup Ditjen SDA dengan demikian tidak terlepas dari program Ditjen SDA.
Dengan berlandasan pada UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan sebagai tindak lanjut dari INPRES No.7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dengan berdasar pada Permen PU No.01/PRT/M/2006, diwajibkan untuk semua pejabat membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), begitu juga dengan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional yang merupakan bagian dari Ditjen SDA. i|Page
DAFTAR ISI HalamanHsdfsd KATA PENGANTAR ................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................. iii DAFTAR TABEL ....................................................................................... iv RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .......................................1 1.2 Kondisi dan Tantangan Pembangunan........................................6 1.3 Rencana Strategis .......................................................................8 BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KERJA................ 16 2.1 Rencana Kerja Tahunan ............................................................ 16 2.2 Perjanjian Kerja.........................................................................19 BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA ........................................................ 23 3.1 Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi Eselon II ........................... 24 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ..................................................... 26 3.3 Evaluasi dan Analisis Anggaran ................................................. 44 3.4 Hal hal yang diperhatikan untuk peningkatan kinerja............... 53 BAB IV PENUTUP .................................................................................. 54 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan ..................................................... 55 4.2 Permasalahan, Kendala Utama, Strategi Pemecahannya..........56 4.3 Harapan .................................................................................... 57 BAB V LAMPIRAN ................................................................................ 58
iii | P a g e
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan ......................................................... 17 Tabel 2.2 Formulir Penetapan Kinerja................................................... 19 Tabel 2.3 Rencana Capaian Fisik Triwulan tahun 2014.......................... 20 Tabel 3.1 Tabel Penilaian LAKIP ............................................................ 24 Tabel 3.2 Formulir Rencana Aksi Capaian Kinerja tahun 2014 .............. 25 Tabel 3.3 Ketersediaan Dana Sekretariat DSDAN 2009 – 2013 ............. 44
iv | P a g e
RINGKASAN EKSEKUTIF Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional merupakan salah satu institusi yang terbentuk dalam lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Permen PU No. 11/PRT/M/2008.
Rencana Strategis Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional tidak terlepas dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional juga merupakan elemen organisasi Kementerian Pekerjaan Umum, dimana sebagai penjabaran Visi Kementerian Pekerjaan Umum, yang dalam periode lima tahun ke depan memiliki tujuan sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan
penanganan
kawasan
rawan
bencana
untuk
mengurangi
kesenjangan
antarwilayah.
Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan effisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
v|Page
Sesuai dengan Perpres No. 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional bahwa Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional dibentuk untuk membantu tugastugas Dewan Sumber Daya Air Nasional, tetapi kegiatan yang ada pada Satker Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional harus dapat mendukung keberhasilan program dan kegiatan pengelolaan SDA pada Kementerian Pekerjaan Umum bidang Sumber Daya Air. Dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, sasaran kegiatan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah :
Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SDA dan SIH3, untuk zona Barat, zona Tengah dan zona Timur.
Penyelenggaraan koordinasi Pengelolaan SDA di Daerah merupakan kegiatan konsultasi dan koordinasi antar sekretariat Dewan SDA Provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA wilayah sungai.
Penyebaran Informasi mengenai kegiatan Koordinasi Pengelolaan SDA.
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA.
Fasilitasi perumusan rekomendasi/saran Dewan SDA Nasional dan pemilihan anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah periode ke dua.
Layanan Perkantoran
Kinerja Keuangan Sekretariat Dewan Sumber Daya Nasional untuk tahun 2014 secara garis besar sesuai dengan kedudukan organisasinya, dimana Sekretariat Dewan SDA Nasional bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka seluruh aktivitas kegiatannya mendapat pendanaan dari APBN melalui RKP dan RENJA K/L BIDANG SDA di Kementerian Pekerjaan Umum, adapun Langkah-langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan alokasi pembiayaan DIPA Satuan Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional pada Tahun 2014 sebesar Rp. 9.906.000.000,(Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Rupiah) yang kemudian terdapat vi | P a g e
penambahan anggaran sebesar Rp. 689.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta
Rupiah)
pada
tanggal
2
Oktober
2014
sehingga
menjadi
sebesar
Rp.
10.595.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). Dari alokasi pembiayaan tersebut dapat direalisasi sebesar Rp. 9.149.426.641,- (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 86,36 %, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2013 dimana alokasi pembiayaan DIPA Sekretariat Dewan SDA Nasional sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) setelah dilakukan penghematan sebesar Rp. 551.159.000,- atau 6,12 %, tanggal 4 Juli 2013 menjadi sebesar Rp. 8.448.841.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Dari alokasi pembiayaan tersebut dapat direalisasi sebesar Rp. 7.822.590.680 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau sebesar 92,59 %
Dalam pencapaian sasaran dan rencana pelaksanaan di tahun 2013 ini terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran kegiatan pada Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional diantaranya adalah :
Sebagaimana telah disebutkan dalam Keppres No. 6 Tahun 2009, bahwa keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang terdiri dari 44 anggota meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah yang berasal dari berbagai lembaga, maka keberagaman anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan berbagai kesibukannya
acapkali
mengalami
kesulitan
untuk
mensinkronkan
kesediaan
waktunya dalam setiap pertemuan, hal ini menyebabkan target-target yang sudah direncanakan oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional dari indikator waktu sulit dicapai sesuai dengan rencana.
Keberagaman latar belakang pengetahuan dan profesi anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional berpengaruh terhadap lamanya pemahaman substansi untuk mencapai kesepakatan.
vii | P a g e
Beberapa langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada yakni :
Memaksimalkan pendekatan dan komunikasi dengan para anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk dapat mensinkronkan waktu para anggota Dewan agar kegiatan dapat terus berjalan, sehingga target sasaran dapat terpenuhi.
Mengupayakan pendalaman pengetahuan anggota Dewan Sumber Daya air Nasional mengenai konsepsi pengelolaan sumber daya air sesuai UU Nomor 7 tahun 2004 dan peraturan turunannya.
Melakukan rasionalisasi terhadap sub komponen kegiatan dan volume kegiatan yang tidak berpengaruh langsung terhadap outcome.
.
viii | P a g e
ix | P a g e
BAB I PENDAHULUAN Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terbentuknya Dewan Sumber Daya air Nasional, sementara keberadaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang merupakan amanah UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, merupakan jawaban atas kebutuhan akan wadah koordinasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan serta mewujudkan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air.
Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 dan untuk membantu tugas-tugas Dewan Sumber Daya Air Nasional tersebut dalam pasal 2, Perpres 12 Tahun 2008 mengamanatkan pembentukan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional adapun susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat Dewan SDA Nasional ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 11/PRT/M/2008.
Dengan ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional ini berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional, dan kedudukan Sekretariat Dewan SDA Nasional ini berada di dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI a. Tugas dan Fungsi Tujuan
utama
terbentuknya
Sekretariat
Dewan
SDAN
memang
untuk
memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional, hal ini yang mewarnai 1|Page
seluruh tugas dan fungsi Sekretariat yang tidak terpisahkan dengan tugas dan fungsi Dewan itu sendiri. Adapun uraian tugas dari Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah sebagai berikut :
Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional;
Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Dewan SDA Nasional.
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
Menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.
Dalam menjalankan tugas tersebut diatas maka Sekretariat Dewan SDAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
Pelayanan administrasi anggota dewan;
Pelaksanaan fasilitasi pemilihan anggota Dewan dari unsur nonpemerintah untuk periode berikutnya;
Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan;
Pemberian dukungan teknis dalam penyusunan program kerja Dewan;
Fasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk membantu tugas dan fungsi Dewan;
Pelaksanaan persidangan Dewan Sumber Daya air Nasional;
Penyiapan materi tindak lanjut laporan permasalahan sumber daya air dan daerah-daerah dan analisisnya;
Pelayanan data dan informasi untuk mendukung tugas Dewan;
Pelayanan Informasi kepada masyarakat;
Fasilitasi hubungan kerja Dewan dengan pihak lain; dan
Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan Sekretariat Dewan.
2|Page
b. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomer 11/PRT/M/2008 dapat dapat digambarkan dalam bagan seperti dibawa ini :
SEKRETARIS HARIAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (Ir. Adang Saff Ahmad, CES)
BAGIAN TATA USAHA (Drs. Wawan Hernawan,MM) MM
BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM (Ir. Drs. Hasan Basri, SP.1)
BAGIAN PELAYANAN INFORMASI (Ir. Irawan Hartono, MT)
SUBBAGIAN PERSIDANGAN (Suhendi, SAP, M.Si)
SUBBAGIAN PERENCANAAN & PROGRAM (Sri Sudjarwati, ST, MT)
SUBBAGIAN DATA & INFORMASI (Nur Widayati, SP, MT)
SUBBAGIAN UMUM & KEUANGAN (Sri Nastiti S, S.Sos, MM)
SUBBAGIAN KEBIJAKAN & EVALUASI (Widayati, S.TP, MT)
SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT (Drs. Ade Satyadharma, M.Si)
JABATAN FUNGSIONAL/ TENAGA AHLI
Pegawai Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional seluruhnya berjumlah 22 orang yang terdiri dari 10 Pegawai struktural, 6 pegawai non struktural, dan 6 pegawai non-PNS. Institusi Sekretariat Dewan SDAN ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Harian dan dalam susunan organisasinya, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional terdiri dari:
3|Page
1) Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, persidangan anggota Dewan, dan fasilitasi pemilihan anggota Dewan dari unsur nonpemerintah, serta pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggan di lingkungan Sekretariat Dewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a) Pelayanan administrasi dan persidangan anggota Dewan; b) Fasilitasi pemilihan anggota Dewan dari unsur nonpemerintah dan; c) Pelaksanaan
administrasi
umum,
kepegawaian,
keuangan
dan
kerumahtanggan Sekretariat Dewan.
Struktur organisasi Bagian Tata Usaha terdiri dari : (1) Subbagian persidangan; Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi anggota Dewan, penyiapan dan penyelenggaraan persidangan Dewan serta fasilitasi pemilihan anggota Dewan dari unsur nonpemerintah. (2) Subbagian umum dan keuangan; Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan anggaran, pembiayaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Dewan SDA Nasional.
2) Bagian Penyusunan Program Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dalam penyusunan program, analisis permasalahan sumber daya air, dan penyiapan substansi persidangan Dewan, serta fasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : a) Pemberian dukungan teknis dalam penyusunan program kerja Dewan;
4|Page
b) Fasilitasi tenaga ahli/pakar/narasumber untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan; c) Penyusunan draft analisis permasalahan sumber daya air dan; d) Penyusunan materi sidang.
Struktur Organisasi Bagian Penyusunan Program terdiri dari : (1) Subbagian Perencanaan Program; Mempunyai
tugas
melakukan
pemberian
dukungan
teknis
dalam
penyusunan program kerja Dewan SDA Nasional dan fasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. (2) Subbagian Kebijakan dan Evaluasi; Mempunyai tugas melakukan penyusunan draf analisis permasalaan sumber daya air, penyusunan materi persidangan, dan evaluasi pelaksanaan program Dewan SDA Nasional.
3) Bagian Pelayanan Informasi Bagian Pelayanan Informasi mempunayi tugas melaksanakan penyediaan dan pelayanan data dan informasi, serta fasilitasi hubungan kerja Dewan dengan pihak lain. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyediaan data dan informasi bagi anggota Dewan dan tenaga ahli/pakar/narasumber; b. Pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat; c. Fasilitasi hubungan kerja Dewan dengan pihak lain.
Struktur Organisasi Bagian Pelayanan Informasi terdiri dari : (1) Subbagian data dan informasi;
5|Page
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan data dan informasi
bagi
anggota
Dewan
SDA
Nasional
dan
tenaga
ahli/pakar/narasumber. (2) Subbagian hubungan masyarakat; Mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
pelayanan
dan
penyiapan
penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta fasilitasi hubungan kerja Dewan dengan pihak lain.
1.2 KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN
a. Kondisi dan Tantangan Internal Pembangunan Tahun 2014 Berdasarkan analisis bahwa kondisi dan tantangan internal Pembangunan akan sangat berpengaruh baik langsung maupun tak langsung terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut : i. Kondisi Sumber Daya Manusia: Aspek sumber daya manusia menitikberatkan pada integritas staff dalam mewujudkan visi organisasi, kekompakan dalam bekerja, komunikasi publik yang baik serta proses regenerasi. Namun ada beberapa kelamahan seperti keterbatasan jumlah SDM, serta kemampuan menulis ide atau gagasan yang belum maksimal serta belum seluruh pegawai berstatus PNS. Sementara dalam rangka meningkatkan efektifitas sumber daya manusia tersedia program diklat bagi staff dan jabatan struktural serta terbuka bagi penyampaian ide atau gagasan. Tantangan ke depan adalah adanya kebijakan moratorium pengadaan PNS baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pegawaiSekretariat Dewan SDA Nasional.
ii. Sistem kerja:
6|Page
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dan tersedianya SOP untuk pelaksanaan kerja. Disamping itu ada beberapa kelemahan yang ada seperti ruang kerja yang terlalu sempit, serta adanya beberapa pekerjaan yang harus ditangani oleh seseorang karena tidak tersedianya SDM yang memadai. Sistem kerja menuntut adanya sistem pelaporan yang baku bagi setiap kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan ke depan dalam penyampaian laporan secara tepat waktu dan sesuai target.
iii. Pendanaan: Tersedianya alokasi pendanaan untuk berbagai kegiatan yang diprogramkan tidak serta merta membuat program berjalan sesuai dengan rencana hal itu disebabkan oleh kebutuhan dana perkegiatan terkadang tidak sesuai dengan alokasi yang direncanakan, serta belum adanya standar honorarium anggota dewan SDA nasional. Tantangan kedepan adalah adanya kebijakan yang mendadak mengenai pemotongan anggaran.
b. Kondisi dan Tantangan Eksternal Pembangunan Tahun 2014 Berdasarkan analisis bahwa kondisi dan tantangan eksternal pembangunan akan sangat berpengaruh baik langsung maupun tak langsung terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut : i.
Birokrasi dengan Kantor Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua DSDAN Antara
Sekretariat
DSDAN
dengan
Kantor
Menko
Perekonomiaan
mempunyai hubungan personal yang baik secara personal, namun kelemahan disini adalah tidak adanya SOP mengenai hubungan kerja antara Sekretariat DSDAN dengan dengan kantor Menko. Terhadap tantangan yang akan dihadapi adalah padatnya jadwal kedinasan Menko bidang
7|Page
Perekonomian serta keputusan jadwal sidang yang sering kali ditetapkan secara mendadak. ii.
Pelayanan Komunikasi dan Informasi terhadap para Anggota Dewan SDAN Tersedianya peraturan tata tertib bagi para anggota dewan dalam persidangan dan tata cara mengambil keputusan, disamping itu juga adanya sarana informasi melalui media cetak dan elektronik. Terhadap kondisi tersebut ada kelemahan dimana penunjukan pejabat yang hadir mewakili anggota dewan sering berganti ganti sehingga penyampaian informasi berupa hasil rapat bagi kementerian terkait (anggota dewan) tidak maksimal, kehadiran anggota juga belum maksimal. Sedangkan tantangan kedepan adalah adanya mutasi jabatan di lingkungan Kementerian/Lembaga anggota Dewan SDA Nasional yang menyebabkan keharusan bagi pejabat selaku anggota dewan yang baru untuk mempelajari kembali tupoksi/visi misi Dewan Sumber Daya Air Nasional.
iii.
Pelayanan komunikasi dan informasi terhadap Pemerintah daerah dan Masyarakat. Tersedianya
sarana
layanan
informasi
dan
komunikasi
yang
diselenggarakan sekretariat. Kelemahan yang dihadapi adalah banyak masyarakat yang belum mengenal keberadaan Dewan Sumber Daya Air Nasional. Tantangan kedepan yang dihadapi adalah adanya kebutuhan daerah untuk dilakukan pendampingan oleh sekretariat dewan SDA nasional baik sebagai narasumber maupun pertemuan antar sekretaiat dewan.
1.3 RENCANA STRATEGIS 1.1 Rencana Strategis Perencanaan Stratejik merupakan langkah awal dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil atau outcome yang ingin dicapai
8|Page
selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam melakukan proses perencanaan stratejik ini maka akan dihasilkan suatu rencana stratejik yang memuat visi, misi dan tujuan serta strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Melihat kronologis pembentukan Sekretariat Dewan Sumber Daya air Nasional yang menyatakan bahwa kedudukan Sekretariat Dewan sumber Daya Air Nasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sesuai Permen PU No. 11/PRT/M/2008. Dengan demikian Rencana Strategis Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional harus tetap dalam koridor visi dan misi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga untuk 5 tahun kedepan Rencana Startegis Sekretariat Dewan SDA Nasional tentunya juga akan tetap menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 1) Visi Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Visi merupakan pandangan ke depan merupakan arah bagi instansi pemerintah tersebut agar dapat terus berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif tetapi tetap produktif. Visi juga merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang memuat cita serta harapan ke depan yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kementerian Pekerjaan Umum Jangka Panjang hingga tahun 2025 adalah :
9|Page
“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pemukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025” Dibidang sumber daya air dengan memperhatikan lingkungan strategis beserta identifikasi potensi dan peluang serta kebutuhan yang ada maka Visi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut : “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang memadai sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang berkelanjutan” Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air. Karena itu koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan keninscayaam yang harus bisa diwujudkan agar kepentingan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dapat diintegrasikan.
Kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan yang telah dinyatakan sebagai visi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tidak mungkin tercapai tanpa adanya keterpaduan dan hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi di luar lingkungan Ditjen Sumber Daya Air bahkan beberapa instansi di luar Kementerian Pekerjaan Umum termasuk organisasi atau lembaga swadaya masayarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air mempunyai visi sebagai berikut :
10 | P a g e
“Menjadi Inisiator, Fasilitator dan Motor pembangun sinergi antar stakeholder dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Dari rumusan visi tersebut terkandung makna bahwa dalam mengelola sumber daya air tidak bisa dikelola secara individual atau terpisah-pisah tetapi sangat membutuhkan sinergi antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan untuk dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sehingga keberadaan dan fungsinya sumber daya air tetap terpelihara, untuk itu sangat diperlukan adanya peran insiator, fasilitator dan motor dalam mengkoordinasikan kepentingan antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan tersebut.
2) Misi Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, dan dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam mewujudkan visinya Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional mempunyai misi sebagai berikut : Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan dari unsur non-pemerintah. Menggerakkan terselenggaranya koordinasi pengelolaan sumber daya air di provinsi dan wilayah sungai.
Guna mewujudkan visi dan terlaksananya misi tersebut, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional harus peka membaca dinamika perubahan lingkungan yang terkait dengan sumber daya air dan harus 11 | P a g e
responsif dalam menggalang terwujudnya upaya antisipatif. Oleh karena itu semua personil Sekretariat
Dewan
Sumber Daya
Air
Nasional
senantiasa menegakkan nilai-nilai : a. Akomodatif dalam menerima laporan/pengaduan b. Sensitif terhadap dinamika permasalahan yang dapat memperburuk kondisi sumber daya air. c. Berinisiatif dalam menggerakkan anggota Dewan SDA Nasional d. Fasilitatif dalam penyelesaian solusi e. Aktif menyampaikan atau menyebarkan informasi kepada para pihak yang berkepentingan
3) Tujuan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Tujuan dari suatu instansi pemerintah ditetapkan tentunya dengan mengacu kepada visi dan misi instansi pemerintah tersebut, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejiknya, walaupun tujuan tersebut tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Telah dipahami bersama bahwa terbentuknya Sekretariat Dewan SDA Nasional tidak terlepas dari keberadaan Dewan SDA Nasional, dimana tugas Dewan SDA Nasional disini adalah membantu Presiden dalam : a) Menyusun dan merumuskan Kebijakan Nasional serta strategi pengelolaan sumber daya air. b) Memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah. c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah. d) Menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi pada tingkat nasional.
12 | P a g e
Sehingga untuk mendukung tugas-tugas Dewan SDA Nasional seperti yang tertuang diatas, maka tujuan utama Sekretariat Dewan SDA Nasional adalah : Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan yang terwadahi dalam organisasi Dewan Sumber Daya Air Nasional.
4) Sasaran Strategis Sekretariat Dewan SDA Nasional Sasaran strategis Sekretariat Dewan SDA Nasional dalam menunjang Pembangunan di Indonesia mempunyai sasaran strategis yaitu : Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan, di dalam sasaran strategis itu adalah peningkatan kualitas pelaporan dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air, Matriks pelaksanaan
Kebijakan
Nasional
Pengelolaan
Sumber
Daya
Air,
pendampingan penyelenggaraan koordinasi pengelolan sumber daya air di daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan Kebijaksanaan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air dan faslitasi perumusan rekomendasi/saran Dewan Sumber Daya Air Nasional. Di dalam sasaran strategis itupun juga terdapat peningkatan kualitas mengenai kegiatan koordinasi, dengan indikator jumlah dokumen penyebaran informasi kegiatan koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air serta jumlah dokumen hasil perumusan strategi pola pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai lintas negara.
b. Kebijakan, Program dan Kegiatan 1) Kebijakan Sekretariat Dewan SDA Nasional Dalam menentukan arah kebijakan pada pembangunan sumber daya air maka perlu diidentifikasi sebagai berikut :
13 | P a g e
a) Melakukan sosialisasi Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA untuk semua sektor di seluruh Provinsi. b) Melakukan sosialisasi matrik tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA c) Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional d) Memaksimalkan fungsi pendampingan penyelenggaraan koordinasi Pengelolaan SDA di daerah e) Memaksimalkan penyebaran informasi terkait kegiatan koordinasi pengelolaan SDA. f)
Meningkatkan fasilitasi perumusan rekomendasi dan saran Dewan
g) Melaksanakan perumusan strategi pola pengelolaan SDA wilayah sungai lintas negara.
2) Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan SDA Nasional Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka disusunlah Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan outcome yaitu : meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air yang dapat diukur dari indikator kinerja outcome, yaitu : Cakupan layanan pendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan SDA. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari indikator kinerja outcome untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah : a) Kapasitas tampung sumber air yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara b) Pencapaian penyelenggaraan pengelolaan SDA terpadu c) Debit air layanan sarana/prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan dan industri (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/dipelihara) d) Luas
cakupan
layanan
jaringan
irigasi
dan
rawa
(dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/dipelihara). 14 | P a g e
e) Luas
kawasan
yang
terlindungi
dari
bahaya
banjir
(dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/dipelihara). Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Sekretariat Dewan SDA Nasional tidak memungkinkan untuk memenuhi kelima IKU tersebut sepenuhnya, tetapi kegiatan di Sekretariat Dewan SDA Nasional dapat berupa kebijakan yang mendukung tercapainya kelima IKU tersebut. Untuk kegiatan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan SDA Nasional dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Air adalah “ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)”.
15 | P a g e
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan Stratejik merupakan langkah awal dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil atau outcome yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan.
Dalam melakukan proses perencanaan stratejik ini maka akan dihasilkan suatu rencana stratejik yang memuat visi, misi dan tujuan serta strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Melihat kronologis pembentukan Sekretariat Dewan Sumber Daya air Nasional yang menyatakan bahwa kedudukan Sekretariat Dewan sumber Daya Air Nasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sesuai Permen PU No. 11/PRT/M/2008. Dengan demikian Rencana Strategis Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional harus tetap dalam koridor visi dan misi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga untuk 5 tahun kedepan Rencana Startegis Sekretariat Dewan SDA Nasional tentunya juga akan tetap menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
2.1 RENCANA KERJA TAHUNAN Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak terlepas dari Rencana Strategis yang merupakan Rencana Program Lima tahunan 16 | P a g e
yang dilanjutkan dengan merumuskan ke dalam rencana kerja tahunan. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Dewan SDA Nasional Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1 :
Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan SDA Nasional Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi 1. Jumlah laporan pendampingan berbagai kebutuhan penyelenggaraan koordinasi PSDA di daerah 2. Jumlah laporan penyebaran informasi mengenai kegiatan koordinasi PSDA
2 Laporan
5 Laporan
3. Jumlah laporan monitoring dan evakluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA Nasional
3 Laporan
4. Jumlah laporan fasilitasi perumusan rekomendasi / saran Dewan SDA Nasional
5 Laporan
5. Jumlah bulan layanan perkantoran
12 Bulan
6. Jumlah Kendaraan bermotor
3 Unit
7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3 Unit
8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
13 Unit
9. Sistem Pelaporan secara elektronik (e-monitoring) Satker Kementerian PU III
28 Laporan
Dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014 hanya mengakomodir satu Sasaran Strategis, yaitu “Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan“, untuk menunjang pencapaian sasaran strategis ini ada lima indikator kinerja yang diterapkan, yaitu Jumlah laporan pendampingan penyelenggaraan koordinasi PSDA di daerah, Jumlah laporan penyebaran informasi mengenai kegiatan 17 | P a g e
koordinasi PSDA, Jumlah laporan monitoring dan evakluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA Nasional, Jumlah laporan fasilitasi perumusan rekomendasi / saran Dewan SDA Nasional, Jumlah bulan layanan perkantoran.
Dalam mendukung kondisi tersebut, maka indikator kinerja diarahkan sebagai berikut :
laporan
pendampingan
penyelenggaraan
koordinasi
PSDA
di
daerah
dimaksimalkan menjadi 2 Laporan yaitu Koordinasi dan Internalisasi kebijakan Nasional PSDA dan SIH3 serta Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA
Jumlah laporan penyebaran informasi mengenai kegiatan koordinasi PSDA terdapat 5 kegiatan sehingga dapat menjadi 5 laporan diantaranya penyebarluasan melalui pameran dan media masa, penyebarluasan informasi melalui wawancara dan dialog di media elektronik TV dan radio, pengembangan sistim informasi pelaksanaan kebijakan nasional PSDA dan SIH3, operasi dan pemeliharaan sistem informasi sekretariat dewan SDA Nasional, dan penyusunan bahan publikasi (bulletin/booklet/leaflet) tentang Dewan SDA Nasional. Untuk laporan monitoring dan evakluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA Nasional terdapat 3 laporan yaitu mengenai monitoring dan evaluasi
kebijakan
PSDA
pada
instansi
pusat,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan kebijakan PSDA pada isntansi daerah, serta monitoing dan evaluasi pasca bencana.. Sementara untuk laporan fasilitasi perumusan rekomendasi / saran Dewan SDA Nasional terbagi menjadi 5 kegiatan, sehingga bisa didapat 5 laporan. Dan indikator yang terakhir adalah untuk Layanan Perkantoran sebagai pendukung seluruh kegiatan yang ada di sekretariat Dewan SDA Nasional yang diarahkan untuk memenuhi selama 1 tahun anggaran atau 12 bulan.
18 | P a g e
2.2 PERJANJIAN KERJA Perjanjian Kerja Tahun 2014 Sekretariat Dewan SDA Nasional, diwujudkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014, di dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan SDA Nasional Tahun 2014 ini memuat hanya satu sasaran strategis yaitu
“Meningkatnya
keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan“, adapun Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan SDA Nasional Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
Tabel 2.2
Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sekretariat Dewan SDAN Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2014
Satuan Kerja Tahun Anggaran
: Sekretariat Dewan SDAN : 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan
Indikator Outcome : Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air
43 Laporan
Indikator Output: 1. Jumlah laporan pendampingan penyelenggaraan koordinasi PSDA di daerah
2 Kegiatan
2. Jumlah laporan penyebaran informasi mengenai kegiatan koordinasi PSDA
5 Komponen
3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA Nasional 4. Jumlah laporan fasilitasi perumusan rekomendasi / saran Dewan SDA Nasional 5. Jumlah bulan layanan perkantoran
3 Laporan
5 Kegiatan
12 bulan
6. Jumlah Kendaraan bermotor
3 Unit
7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3 Unit
19 | P a g e
8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
13 Unit
9. Sistem Pelaporan secara elektronik (e-monitoring) Satker Kementerian PU III
28 Laporan
Tabel 2.3 Rencana Capaian Fisik Triwulanan TA 2014 Satuan Kerja Tahun Anggaran
No
1
2
3
4
: Sekretariat Dewan SDAN : 2014
Program/Kegiatan/Output
TW III
TW IV
10,4
29,8
58,1
100
Jumlah laporan penyebaran informasi mengenai kegiatan koordinasi PSDA Jumlah laporan monitoring dan evakluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA Nasional
5 Laporan
13,7
40,1
73,8
100
3 Laporan
11,9
34,8
69,8
100
laporan fasilitasi perumusan rekomendasi / saran Dewan SDA Nasional
5 Laporan
18,7
41,5
68,3
100
12 bulan
16,8
36,5
66,5
100
3 Unit
15
44,6
65,4
100
3 Unit
15
30
60
100
13 Unit
20
50
80
100
28 Laporan
0
0
37,69
100
6
Kendaraan bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Sistem Pelaporan secara elektronik (e-monitoring) Satker Kementerian PU III
9
TW II
2 Laporan
layanan perkantoran
8
TW I
laporan pendampingan penyelenggaraan koordinasi PSDA di daerah
5
7
Rencana Capaian Fisik (% prosen)
Target
Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang hanya mengakomodir satu Sasaran Strategis, yaitu
“Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai
kebutuhan“, dan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis ini ada delapan indikator kinerja yang diterapkan, yaitu : 1) Untuk indikator Kinerja pendampingan penyelenggaraan koordinasi PSDA di daerah dilakukan dengan 2 kegiatan diantaranya Koordinasi dan Internalisasi 20 | P a g e
kebijakan Nasional PSDA yang dilakukan di Kendari, SIH3 yang dilakukan untuk 33 provinsi terbagi menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona barat (Batam), zona tengah (Mataram), zona timur (Makasar). Sementara kegiatan yang kedua adalah koordinasi dan konsultasi Sekretariat Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA berupa kegiatan konsultasi dan koordinasi antar sekretariat Dewan SDA Provinsi di Sumatera Barat dan kegiatan konsultasi dan koordinasi antar sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan SDA wilayah sungai di Solo.
2) Indikator kinerja ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan pada Bagian Pelayanan Informasi, yaitu Penyebaran Informasi mengenai kegiatan Koordinasi Pengelolaan
SDA,
dalam
hal
ini
diarahkan
untuk
5
kegiatan
yaitu
Penyebarluasan Informasi melalui Pameran dan Media Massa, kemudian Penyebarluasan Informasi Melalui Wawancara/Dialog di Media Elektronik TV dan Radio, kegiatan lain adalah Penyebarluasan Informasi Melalui Pembuatan Dokumentasi Audiovisual, kemudian terdapat juga kegiatan Operasi dan pemeliharaan
Sistem
Informasi
Sekretariat
Penyusunan
Bahan
Publikasi
tentang
Dewan
Dewan
SDA SDA
Nasional Nasional
dan baik
Bulletin/Booklet/Leaflet, dari berbagai kegiatan tersebut maka dapat dibuat menjadi 5 dokumen.
3) Indikator lain yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi (monev) tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, kegiatan ini merupakan keberlanjutan dari kegiatan penyelenggaraan sosialisasi matriks tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, dimana kegiatan penyelenggaraan sosialisasi diarahkan untuk sosialisasi kepada Instansi Pusat dan Daerah, sehingga untuk kegiatan monitoring dan evaluasi juga diarahkan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan real pada Instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan matriks tindak lanjut Kebijakan Nasional pengelolaan SDA tersebut. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pada Instansi Daerah dilakukan di 15 provinsi, sementara untuk 21 | P a g e
monitoring dan evaluasi tindak lanjut Kebijakan Nasional pengelolaan SDA pada Instansi pusat dilaksanakan untuk kegiatan lanjutan pengisian MC-0 dari matrik tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA pada beberapa kementerian. Selain kegiatan monev daerah dan pusat, sekretariat Dewan SDA Nasional juga mempunyai kegiatan monev pasca bencana yang dilakukan di 5 provinsi.
4) Sementara untuk fasilitasi perumusan rekomendasi/saran Dewan SDA Nasional, kegiatan ini terkait dengan berbagai jenis perumusan rekomendasi, sehingga dalam anggaran Sekretariat Dewan SDA Nasional ini di bagi menjadi 5 kegiatan yaitu fasilitasi rapat kerja/koordinasi/konsultasi dan mediasi, kemudian kegiatan rapat penyusunan rancangan keputusan/rekomendasi
Dewan SDA Nasional,
kegiatan lainnya adalah fasilitasi sidang pleno Dewan SDA Nasional, penyusunan rencana kerja (blue print), dan yang terakhir adalah Pembekalan Anggota DSDAN periode 2014 – 2019.
5) Dan indikator yang terakhir adalah untuk Layanan Perkantoran sebagai pendukung seluruh kegiatan yang ada di sekretariat Dewan SDA Nasional yang diarahkan untuk memenuhi selama 1 tahun anggaran atau 12 bulan.
Dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang sudah ditetapkan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional ini sangat diharapkan seluruh struktur organisasi dibawah Sekretariat Dewan SDA Nasional dapat bekerja sama saling bahu membahu dalam mewujudkan target tersebut.
22 | P a g e
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Didalam BAB III ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan SDA Nasional, disamping itu akan disajikan pula mengenai Pengukuran Kinerja Tahun 2014, yang berkaitan dengan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2014, dimana dalam Target Penetapan Kinerja telah disesuaikan dengan anggaran yang telah di dapatkan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional.
Akuntanbilitas Kinerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional disini akan diuaraikan secara triwulanan yang memuat kondisi antara rencana dan realisasi fisik. Dalam tabel yang akan disajikan akan terlihat beberapa capaian maupun kegagalan yang dialami dalam menyelenggarakan program kerja yang telah ditetapkan tahun 2014, termasuk didalamnya program kegiatan Sekretariat Dewan SDA Nasional, target capaian serta realisasi fisik yang dicapai.
23 | P a g e
3.1 PENGELOLAAN KINERJA UNIT ORGANISASI ESELON II
Akuntabilitas Kinerja diharapkan dapat memperlihatkan sejauh mana capaian dan usaha yang telah dilakukan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional Tahun 2014, upaya apa yang telah dilakukan, hambatan serta prestasi yang telah dicapai sehingga target yang telah dtetapkan dapat terlaksana dengan baik Pada tabel dibawah akan diuraikan mengenai capaian IKU yang dilakukan disertai dengan kriteria penilaian dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Permen PAN No. 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi s Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tabel 3.1 Keterangan Tabel Penilaian LAKIP
24 | P a g e
No
Program Kegiatan/ Output
Fisik Target TWI
1 1
2
3
4
5 6 7 8 9
Fasilitasi Pelaksanaan tugas pokok DSDAN Laporan pendampingan penyelenggaraan koordinasi PSDA di daerah
TWIII
TWIV
RN
RL
Kinerja
RN
RL
Kinerja
RN
RL
Kinerja
RN
RL
Kinerja
15,74
10,96
69,62
38,55
27,29
70,79
67,69
47,90
70,76
100
98,40
98,40
10,36
23,36
225,54
29,79
53,3
178,78
58,09
67,65
116,45
100
100
100
13,71
3,84
28,04
40,14
20,5
50,99
73,81
56,3
76,27
100
100
100
11,88
0
0
34,78
0
0
69,78
7,82
11,2
100
96,52
96,52
18,7
10,18
54,43
41,54
26,7
64,25
68,27
43,86
64,24
100
97,42
97,42
16,84
14,91
88,56
36,5
41,3
113,23
66,5
64,88
97,56
100
100
100
15
0
0
44,57
0
0
65,43
0
0
100
91,74
91,74
15
99,88
665,89
30
99,9
332,93
60
100
166,6
100
100
100
20
0
0
50
0
0
80
100
125
100
100
100
16,84
0
0
36,05
0
0
66,5
37,69
56,67
100
100
100
2 laporan
Laporan penyebaran informasimengenai kegiatan koordinasi PSDA Laporan monev tindaklanjut pelaksanaan kebijakan PSDA nasional
5 laporan
Laporan fasilitasi perumusan rekomendasi/saran DSDAN Layanan perkantoran
5 laporan
Kendaraan bermotor Perangkat pengolah data dan komunikasi Peralatan dan fasilitasi perkantoran Pelaporan E-monitoring
TWII
3 laporan
12 bulan layanan 3 unit 3 unit 13 unit 28 laporan
Tabel 3.2 Formulir Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2014 Sekretariat Dewan SDA Nasional
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Dari kinerja yang telah ditampilkan dalam tabel maka Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional melakukan Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap Kegiatan yang telah dilakukan. Adapun penjelasan terkait dengan pencapaian indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1) Tahun 2014 target pendampingan peyelenggaraan Koordinasi PSDA di daerah telah tercapai yang terdiri dari: a. Koordinasi dan internalisasi Kebijakan Nasional PSDA di tingkat Propinsi yang telah dilaksanakan di kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dengan peserta sejumlah ± 60 orang yang terdiri atas BAPPEDA Provinsi, perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari provinsi Bali, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan juga Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara, serta para anggota dewan dari Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dilaksanakan pada Triwulan I pada bulan Maret, sebagaimana dilihat pada tabel 3.2 khususnya pada kegiatan koordinasi dan internalisasi Kebijakan Nasional PSDA. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja berbeda dengan tahun 2013 yang lalu yang dilakukan sebanyak 3 (tiga kali).
b. Kegiatan lainnya adalah Koordinasi dan Internalisasi Kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat Propinsi yang difungsikan untuk mensinkronkan program antar 3 aktor pelaku Sistem Informasi H3, yaitu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan peran Pemerintah Daerah, agar program yang dihasilkan oleh masing-masing pelaku khususnya untuk sistem informasi yang harus di share tidak saling tumpang tindih. Selain untuk mensinkronkan program, kegiatan ini juga digunakan sebagai ajang pertemuan untuk menyepakati NSPM dari informasi yang akan di publikasikan, serta untuk mempublikasikan sistem informasi H3 ke daerah. Target grup dalam kegiatan tersebut terdiri atas para Kepala Dinas terkait, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, Kepala Pusat Data Sekretariat Jenderal Kementerian PU, dan Kepala Stasiun Klimatologi dan Meteorologi terkait. Kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 Zona yaitu Zona Barat, Zona Tengah dan Zona Timur. Untuk Zona Barat telah dilaksanakan di Batam dengan peserta 50 orang.
Untuk Zona Tengah dilaksanakan di Lombok/Mataram dengan jumlah peserta 50 orang. 27 | P a g e
Sementara untuk zona Timur dilaksanakan di Makasar dengan jumlah peserta 40 orang..
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada triwulan I bulan Februari dan triwulan II (tabel 3.2) yaitu pada bulan Juni dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan.
c. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Tingkat Provinsi dan Wilayah Sungai merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi antar sekretariat baik sekretariat Dewan SDA Provinsi maupun Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA-WS). Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Tingkat Provinsi dan 28 | P a g e
Wilayah Sungai pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III belum dapat dilaksanakan hal itu karena padatnya jadwal sekretariat dan banyaknya rapat rapat pembahasan Rekomendasi Pansus sehingga waktu yang semula ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut belum dapat ditentukan dan akan ditindaklanjuti pada Triwulan IV. Untuk kegiatan penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Tingkat Provinsi dan Wilayah Sungai ini terdiri dari 2 kegiatan, yang pertama kegiatan koordinasi dan konsultasi antar sekretariat Dewan SDA Provinsi yang telah dilaksanakan di kota Padang provionsi Sumatera Barat pada bulan Oktober, dengan sejumlah 65 peserta dari seluruh sekretariat yang sudah terbentuk, sementara hanya ada 5 provinsi yang Dewan SDA Provinsinya belum terbentuk diatara lain provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
Untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi antar sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) telah dilaksanakan di Solo, provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober, dengan 60 orang peserta dari seluruh kepala sekretariat TKPSDA-WS yang ada di Balai Wilayah Sungai. Sesuai dengan Keppres 12 Tahun 2012 bahwa telah ditetapkan sejumlah 131 wilayah sungai
dengan rincian 5 wilayah sungai lintas
negara, 29 wilayah sungai lintas provinsi, 29 wilayah sungai strategis 29 | P a g e
nasional, 53 wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan 15 wilayah sungai dalam satu kabupaten, namun dari 131 wilayah sungai tersebut baru 44 wilayah sungai yang sudah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA-WS), dengan rincian 36 wilayah sungai kewenangan pusat dan 8 wilayah sungai kewenangan provinsi, sementara sejumlah 87 wilayah sungai belum membentuk TKPSDA-WS.
2) Indikator kinerja ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan pada Bagian Pelayanan Informasi, yaitu Penyebaran Informasi mengenai kegiatan Koordinasi Pengelolaan SDA, Kegiatan tersebut pada Triwulan I belum maksimal untuk dilakukan karena hal itu terkait bahan bahan publikasi berupa artikel, berita, isu isu strategis belum dapat diperoreh mengingat pada Triwulan I merupakan awal dari tahun anggaran dan belum banyak kegiatan yang telah dilakukan, selanjutnya pada Triwulan ke II telah terlihat realisasi dari rencana kegiatan namun masih berada di bawah target rencana (tabel 3.2) hal itu disebabkan karena proses penyuntingan berita, artikel dari kegiatan kegiatan yang telah dilakukan cukup memakan waktu terutama dalam pencetakan, namun pada Triwulan III-IV proses penyebaran Informasi telah tercapai dengan baik dimana kegiatan penyebarluasan informasi melalui pameran, dialog di Radio dan TV, serta penerbitan bulletin telah dilaksanakan.
30 | P a g e
Kegiatan penyebarluasan informasi dalam hal ini diarahkan untuk 5 kegiatan yaitu : a) Penyebarluasan Informasi melalui Pameran dan Media Massa. Untuk Tahun 2014 pameran diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dan diselenggarakan di lapangan Sapta Taruna Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka Hari Air Dunia pada tanggal 8 – 10 Mei 2014, dengan pengunjung sejumlah 215 orang terdaftar dalam buku tamu yang tersedia dan dari
pengunjung tersebut 55 orang mengisi kuestioner yang
disediakan. Sementara untuk pameran lainnya diselenggarakan di Makasar dalam rangka Hari Pangan nasional pada tanggal 6 – 11 November 2014, dengan pengunjung sejumlah 204 orang.
Disamping penyebarluasan informasi melalui pameran, Sekretariat Dewan SDA Nasional juga melakukan jumpa pers kepada media yang dilakukan di Pusat Komunikasi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum
pada
tanggal 16 Desember 2014, dengan mengangkat isu “Melalui Dewan SDA Nasional Kita Wujudkan Sinergi Pengtelolaan SDA”
31 | P a g e
Kemudian kegiatan lain dilakukan penyebarluasan informasi melalui iklan layanan masyarakat yang telah dilakukan di Televisi Stasiun Kereta Api, TVRI, dan media Televisi Swasta meliputi Metro TV, TV ONE, dan Kompas TV. untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui Pembuatan Dokumentasi
Audiovisual
berupa
Publik
Service
Advertise
(PSA)
dilakukan melalui Televisi Stasiun Kereta pada tempat tayang TV Stasiun Jakarta Kota, TV Stasiun Bandung, dan TV Stasiun Tugu Yogyakarta, TV Stasiun Gubeng Surabaya, dengan jadwal tayang sebagai berikut: No 1
Jenis
Durasi
Iklan
(detik)
PSA
30’
Lokasi
Jam Tayang
Stasiun Jakarta 07.00 – 21.00
Tanggal Tayang 18 Juni – 17 Juni 2014
Kota 2
PSA
30’
Stasiun
07.00 – 21.00
18 Juni – 17 Juni 2014
Tugu 07.00 – 21.00
18 Juni – 17 Juni 2014
Stasiun Gubeng 07.00 – 21.00
18 Juni – 17 Juni 2014
Bandung 3
PSA
30’
Stasiun Yogyakarta
4
PSA
30’
Surabaya
Sedangkkan penyebarluasan Informasi Melalui Pembuatan Dokumentasi Audiovisual, dalam kegiatan ini dilakukan pembuatan film dokumenter atau semacam iklan tayangan yang ditujukan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, dalam kegiatan ini dilakukan di beberapa televisi maupun beberapa media lainnya. Untuk kegiatan ini bekerjasama dengan TVRI, Metro TV, dan TV One, dan Kompas TV dalam beberapa program, yang terinci sebagai berikut:
32 | P a g e
No
Stasiun
Jam
Program
Version
Siaran 1
TVRI
Durasi 30’
Freq
Tanggal tayang
60’
19:21:02 Indonesia Malam
DSA Kement PU
60
1
19:43:08 Indonesia Malam
DSA Kement. PU
60’
1
08:12:04 Indonesia Pagi
DSA Kement. PU
30’
1
06:22:11 Indonesia Pagi
DSA Kement. PU
30’
1
12:18:52 Indonesia Siang
DSA Kement PU
30’
1
12:39:55 Indonesia Siang
DSA Kement. PU
30’
1
06:11:02 Indonesia Pagi
DSA kement. PU
30’
1
06:12:21 Indonesia Pagi
DSA Kement. PU
30’
1
12:18:58 Indonesia Siang
DSA Kement. PU
30’
1
12:21:04 Indonesia Siang
DSA Kement. PU
30’
1
12:39:44 Indonesia Siang
DSA Kement. PU
30’
1
19:18:46 Indonesia Malam
DSA Kement. PU
30’
1
19:23:05 Indonesia Malam
DSA Kement. PU
30’
1
11 Juli 2014
12 Juli 2014
13 Juli 2014
13
No 1
Stasiun
Jam
Program
Version
Durasi 30’
Freq
60’
Kompas
16:41:08 KURMA
ULI-PSA 305
30’
TV
12:15:19 Kompas Siang
3T-PSA
12:17:19 Kompas Siang
Korma-PSA 30S
30’
1
12:27:00 Kompas Siang
Photo-PSA 30S
30’
1
60’
Tanggal Tayang
1
11 Juli 2014
1
12 Juli 2014 13 Juli 2014
4 2
Metro TV
06:22:00 Bincang Pagi
Photo-PSA 30S
30’
1
11 Juli 2014
06:46:05 Bincang Pagi
Photo-PSA 30S
30’
1
12 Juli 2014 33 | P a g e
12:07:05 Metro Siang
Korma-PSA 30S
60’
1
06:11:50 Bincang Pagi
ULI-PSA 30S
30’
1
06:32:25 Bincang Pagi
ULI-PSA 30S
30’
1
12:21:45 Metro Siang
Korma-PSA 30S
30’
1
12:50:10 Metro Siang
Korma-PSA 30S
30’
1
13 Juli 2014
7 3
TV ONE
11:25:12 Indonesia Terkini
Korma-PSA 30S
30’
1
05:41:53 Kabar Pagi
3T-PSA 1’
09:08:51 Ala Indonesia
ULI-PSA 30S
30’
1
11:45:02 Kabar Siang
ULI-PSA 30S
30’
1
09:20:57 Tempo Hari
Photo-PSA 30S
30’
1
11:15:13 Indonesia Terkini
Photo-PSA 30S
30’
1
12:42:47 Kabar Siang
Korma-PSA 30S
30’
1
60’
11 Juli 2014
1 12 Juli 2014
13 Juli 2014
7
b) kemudian kegiatan lainnya adalah Penyebarluasan informasi Melalui Wawancara/Dialog di Media Elektronik TV dan Radio. Untuk tahun 2014 penyebarluasan Informasi melalaui Wawancara/Dialog di media elektronik TV dilakukan di lima acara televisi, yaitu tiga kali di stasiun TV “Rajawali TV”, satu kali di “TV Berita Satu”, dan satu kali di “TVRI”. Dalam program “TV Berita Satu” pada tanggal 17 Juli 2014, adapun topik yang diambil adalah “Mewujudkan Ketahanan Air” dengan narasumber dari unsur pemerintah yaitu Dr. Ir Arie Setiadi M, MSc selaku Direktur Bina Penatagunaan SDA Kementerian Pekerjaan Umum, dan Ir. Achmadi Partowijoto, CEA dari Kemitraan Air Indonesia.
34 | P a g e
Yang kedua dalam program “Dialog TVRI” pada tanggal 23 Oktober 2014, adapun topik yang diambil adalah “Kearifan Lokal Solusi Terbaik Sumber Daya Air” dengan narasumber ibu Ully Sigar Rusady dari Yayasan Garuda Nusantara, dan bapak Ir. Napitupulu dari Kemitraan Air Indonesia, dimana keduanya adalah anggota Dewan SDA Nasional unsur non pemerintah.
Selanjutnya dalam stasiun TV “Rajawali TV” dilakukan dialog sebanyak tiga
kali yaitu
pada
tanggal 28
November 2014 dengan
topik
“Meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air” dengan narasumber dari anggota Dewan SDA Nasional unsur non pemerintah bapak Dr. Ir. Moch Amron dari Kemitraan Air Indonesia, dan bapak Ir. S. Indro Tjahyono dari yayasan SKEPHI, kemudian pada tanggal 4 Desember 2014 dengan topic “Tantangan dan Peluang Dewan SDA Nasional 5 tahun Mendatang” dengan narasumber dari unsur pemerintah bapak Ir. Adang Saf Ahmad CES selaku Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional dan bapak Ir S. Indro Tjahyono dari Yayasan SKEPHI,, serta pada tanggal 5 Desember 2014 dengan topik “Pendayagunaan SDA Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan” dengan narasumber dari unsur pemerintah yaitu bapak Ir. Robert Sianipar dari Kementerian Koordinator Perekonomian, bapak Ir. Donny Azdan dari BAPPENAS, dari unsur non pemerintah sendiri adalah bapak Imam Mustofa dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
35 | P a g e
Adapun penyebarluasan informasi melalui Wawancara/Dialog yang lainnya
dilakukan
dengan
melalui
media
elektronik
Radio
yang
diselenggarakan di tiga stasiun Radio, yaitu di “Radio KBR 68H” dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 dengan topik yang diambil adalah “Perbaikan Kualitas Air Sungai Yang Melintasi Kawasan Perkotaan dan Industri” dengan narasumber dari bapak Ir. Kuswanto Sumoatmojo dan Kepala BPLHD dari Jawa Barat, serta pada tanggal 17 November 2014 dengan topic yang diambil adalah “Menyelamatkan Danau/Waduk/Embung/Situ” dengan narasumber bapak Ir. Slamet Budi Santoso yang merupakan pemerhati SDA, serta Ibu Dra. Nurhayati dari BMKG.
Wawancara/dialog yang ketiga dilakukan pada tanggal 14 November 2014 di stasiun Radio “RRI Pro 3 FM” mengambil topic “Intervensi Konsep Modern Banjir Jakarta” dengan narasumber bapak Ir. Arie Setiadi Moerwanto selaku Direktur Bina Penatagunaan SDA dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan bapak Imam Mustofa dari HKTI.
Untuk wawancara/dialog keempat dilakukan pada tanggal 28 November 2014 di stasiun “Radio Smart FM” mengambil topik “Mengendalikan Pertambangan Bahan Galian Di Sungai” dengan narasumber bapak Ir
36 | P a g e
Rudy Suhendar dari PERPAMSI dan bapak Edi Eko Susilo dari APPATINDO. c) Selain dari pada itu kegiatan lain yang dlakukan terkait dengan penyebaran informasi adalah pembuatan data dan Informasi Wilayah Sungai. d) Kegiatan lainnya terkait dengan Penyebaran Informasi adalah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi melalui kegiatan update Data dan upload informasi atau berita yang dilaksanakan sebanyak 2 kali setiap bulan, serta Layout Laman Website yang dilaksanakan sekali di tahun 2014. e) Untuk kegiatan berikutnya adalah Penyebarluasan Informasi Melalui Penyusunan Bahan Publikasi Tentang Dewan SDA Nasional dalam bentuk Bulletin, Booklet, maupun Leaflet. Dalam pembuatan Bulletin secara spesifik setiap tahun diterbitkan 5 Bulletin, sehingga bisa dipastikan Bulletin ini terbit dua bulanan, dengan berbagai tema atau topik, antara lain adalah: Sosialisasi Perpres No. 88 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Sistem Informasi Hidrologi Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional, Tindak Lanjut dan Penajaman Rekomendasi Pansus Dewan SDA Nasional, Pembahasan Rekomendasi Pansus Dewan SDA Nasional, Pembahasan 3 Pansus Dewan SDA Nasional, dengan masing-masing penerbitan sejumlah 1.500 eksemplar. Sementara untuk pembuatan Booklet dalam satu tahun hanya diterbitkan 1 booklet dengan tema atau topik adalah “Kiprah Dewan SDA Nasional Menuju Keterpaduan Pengelolaan SDA”, dengan penerbitan sejumlah 1.500 eksemplar. Dan untuk kegiatan lain terkait dengan penyusunan bahan publikasi adalah pembuatan Leaflet, dimana dalam satu tahun diterbitkan 2 leaflet dengan tema “Sekretariat Motor Penggerak Dewan SDA Nasional” dan “Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA”, namun dalam penyusunan leaflet ini hanya diterbitkan 750 eksemplar untuk masing-masing terbitan.
37 | P a g e
3) Indikator lain yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, kegiatan ini merupakan keberlanjutan dari kegiatan penyelenggaraan sosialisasi matriks tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, dimana kegiatan penyelenggaraan sosialisasi diarahkan untuk sosialisasi kepada Instansi Pusat dan Daerah, sehingga untuk kegiatan monitoring dan evaluasi juga diarahkan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan real pada Instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan matriks tindak lanjut Kebijakan Nasional pengelolaan SDA tersebut, selain melakukan monitoring pada Pusat dan daerah untuk 2014 ini terlah dimasukan agenda baru yaitu monitoring pasca bencana. Pada Triwulan I-II (tabel 3.2) kegiatan Monev belum dapat dilakukan karena pada Triwulan tersebut sekretariat lebih berfokus pada kegiatan koordinasi dan internalisasi PSDA yang dilakukan di beberapa daerah. Pada Triwulan III Monev belum secara maksimal dijalankan karena ada beberapa kegiatan seperti penyusunan rekomendasi Pansus yang memerlukan waktu yang tidak sebentar dan kepadatan acara rapat rapat dengan narasumber Pansus. Monev baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV dimana kegiatan inti sekretariat sebagian besar telah dilaksanakan.
Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pada Instansi Daerah dilakukan di 15. Provinsi pada bulan September – Desember, sementara untuk monitoring dan evaluasi tindak lanjut Kebijakan Nasional pengelolaan SDA pada Instansi pusat dilaksanakan untuk kegiatan lanjutan pengisian MC-0 dari matrik tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA pada beberapa kementerian. Disamping itu juga telah dilakukan Monitoring dan Evakluasi pasca bencana di 5.provinsi pada bulan November – Desember.
38 | P a g e
4) Untuk kegiatan Fasilitasi Perumusan Rekomendasi/saran Dewan SDA Nasional tentang Kebijakan pengelolaan SDA, terbagi menjadi berbagai jenis perumusan rekomendasi, sehingga dalam anggaran Sekretariat Dewan SDA Nasional
ini
dibagi
menjadi
5
kegiatan
yaitu
fasilitasi
rapat
kerja/koordinasi/konsultasi dan mediasi antar sektor pengelolan SDA, kemudian kegiatan rapat penyusunan rancangan keputusan/rekomendasi Dewan SDA Nasional, kegiatan lainnya adalah fasilitasi sidang pleno Dewan SDA Nasional, penyusunan rencana kerja Periode II Dewan SDA Nasional (blueprint),
dan
pembekalan
anggota
Dewan
SDA
Nasional
unsur
nonpemerintah tahun 2014. Kegiatan tersebut pada Triwulan I difokuskan dengan pengumpulan isu isu terkait rekomendasi yang akan dibuat Dewan Sumber Daya Air Nasional, pembekalan anggota Dewan SDA Nasional yang baru terpilih serta beberapa rapat dewan SDA nasional terhadap isu isu yang sedang terjadi pada triwulan I yang diantaranya adalah isu banjir nasional. Pada Triwulan II – III difokuskan pada rapat rapat pembahasan isu isu strategis dari Pansus Dewan SDA Nasional
dimulai
dengan
hearing
dengan
narasumber,
pembahasan
rekomendasi sampai kepada penyusunan rekomendasi Pansus Dewan SDA Nasional. Pada Triwulan IV target dari seluruh kegiatan inti Dewan SDA 39 | P a g e
Nasional telah tercapai dan dalam triwulan ini telah dijadwalkan dilaksanakan penyusunan blueprint serta persiapan sidang Pleno guna melaporkan hasil kerja dari Dewan SDA Nasional tahun 2014 kepada Ketua Dewan SDA Nasional.
Untuk kegiatan rapat kerja/koordinasi/konsultasi dan mediasi diarahkan untuk pembahasan yang sifatnya teknis, karena dalam rapat-rapat ini difungsikan untuk mendapatkan bahan yang akan dijadikan sebagai dukungan teknis untuk penyusunan kebijakan pengelolaan SDA dan untuk bahan pertimbangan bagi penyusunan rekomendasi Dewan SDA Nasional kepada Presiden. Termasuk dalam kegiatan ini diantaranya adalah pembahasan Bencana Banjir Nasional yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pada bulan Januari – Maret, serta Rapat Kelompok Kerja mengenai tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Dewan SDA Nasional yang baru bisa dilaksanakan pada Triwulan III pada bulan September.
Kegiatan rapat penyusunan rancangan keputusan/rekomendasi Dewan SDA Nasional lebih difokuskan untuk pembahasan-pembahasan yang sifatnya nonteknis dalam bentuk rapat-rapat pengambilan keputusan, pembuatan rekomendasi, dalam hal ini seperti rapat penyiapan masukan oleh Pansus I, Pansus II, dan Pansus III yang membahas isu-isu strategis, yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2014 dan rapat 40 | P a g e
rapat penyempurnaan definisi Ketahanan Air. Isu-isu strategis yang dibahas adalah penanganan krisis air baik secara kualitas maupun kuantitas, menata ulang kelambagaan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, akselerasi pemamfaatan sumber daya air untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air, pengintegrasian urusan wajib lainnya yang menjadi amanat UU No.7
tahun
2004
ke
dalam
dokumen
perencanaan
daerah,
dan
pengintegrasian rencana tata ruang wilayah dengan rencana pengelolaan SDA WS.
penanganan krisis air baik secara kualitas maupun kuantitas
dibahas dalam Pansus I, sementara isu strategis menata ulang kelambagaan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, akselerasi pemamfaatan sumber daya air untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air dibahas di Pansus II, sedangkan pengintegrasian urusan wajib lainnya yang menjadi amanat uu no.7 thn 2004 ke dalam dokumen perencanaan daerah, dan pengintegrasian rencana tata ruang wilayah dengan rencana pengelolaan SDA WS dibahas dalam Pansus III. Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan/Rekomendasi tersebut baru dapat dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan III
Untuk kegiatan fasilitasi sidang Pleno Dewan SDA Nasional, Sekretariat Dewan SDA Nasional belum apat mengadakan sidang pleno dikarenakan adanya transisi kabinet pemerintahan yang baru terbentuk dan harus 41 | P a g e
menunggu penunjukan Menteri Koordinator Perekonomian yang baru selaku ketua Dewan SDA Nasional sehubungan dengan pergantian Pemerintahan RI, namun deikian Sekretariat Dewan SDA Nasional telah melaksanakan beberapa rapat pra Sidang Pleno Dewan SDA Nasional pada tahun 2014 untuk membahas hasil kerja Dewan SDA Nasional yang akan disampaikan ke Sidang Pleno nanti berupa rencana kerja Dewan SDA Nasional tahun 2015, substansi hasil penyiapan rekomendasi pansus Dewan SDA Nasional tahun 2014 terhadap 5 (lima) isu strategis nasional, pembentukan pansus untuk penyiapan rekomendasi Dewan SDA Nasional tahun 2015, dan saran agar ketahanan air menjadi agenda prioritas dalam RPJMN 2015-2019.
Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan blueprint Sekretariat Dewan SDA Nasional. Kegiatan blueprint ini diarahkan untuk menyusun program kerja 5 tahun ke depan hal ini untuk mengantisipasi mengingat adanya pergantian anggota Dewan SDA Nasional dalam setiap periode. Kegiatan Blueprint telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang melibatkan anggota sekretariat dengan beberapa narasumber.
42 | P a g e
Kegiatan lain adalah Pembekalan Anggota Dewan SDA Nasional unsur Nonpemerintah untuk Periode ke II 2014 – 2019 yang dilaksanakan pada Triwulan I bulan Februari. Untuk kegiatan yang terakhir ini merupakan kegiatan yang cukup spesifik, karena Sekretariat Dewan Sumber Daya Air sebagai “jantungnya” Dewan Sumber Daya Air memberikan pembekalan dan pemahaman
kepada
22
Anggota
Dewan
Sumber
Daya
Air
unsur
nonpemerintah yang dimana 5 anggotanya adalah anggota baru bergabung dan sedangkan sisanya yaitu 17 anggota merupakan anggota yang lama dan terpilih kembali untuk masa keanggotaan 5 tahun ke depan. Tujuan dari diadakannya pembekalan ini adalah agar anggota Dewan SDA Nasional yang baru dapat memahami tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional.
5) Dan indikator yang terakhir adalah untuk Layanan Perkantoran sebagai pendukung seluruh kegiatan yang ada di sekretariat Dewan SDA Nasional yang diarahkan untuk memenuhi selama 1 tahun anggaran atau 12 bulan serta kegiatan pendukung lainnya berupa penyediaan kendaraan bermotor, perangkat pengeolah data dan informasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, serta e-monitoring.
Dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang sudah ditetapkan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional ini sangat diharapkan seluruh struktur organisasi dibawah Sekretariat
43 | P a g e
Dewan SDA Nasional dapat bekerja sama saling bahu membahu dalam mewujudkan target tersebut.
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN
Sesuai dengan kedudukan organisasinya, dimana Sekretariat Dewan SDA Nasional bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka seluruh aktivitas kegiatannya mendapat pendanaan dari APBN melalui RKP dan RENJA K/L bidang SDA di Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretariat Dewan SDA Nasional mulai bekerja pada bulan Oktober Tahun 2008. Pembiayaan kebutuhan operasional Sekretariat pada Tahun 2008 berasal dari bagian anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Pembinaan OP SDA yang ada di Direktorat Bina PSDA – Ditjen SDA. Mulai Tahun 2009 hingga sekarang, Sekretariat memperoleh dukungan pendanaan tahunan dalam DIPA Satuan Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional. Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Ketersediaan anggaran dan realisasi penyerapannya dapat dilihat di dalam tabel berikut Tabel 3.3 Ketersediaan dana sekretariat Dewan SDA Nasional Tahun 2009-2013 No
Tahun Anggaran
Prosentase penyerapan
1
2009
91,20%
2
2010
89,98%
3
2011
93,05%
4
2012
85,50%
5
2013
92,59%
44 | P a g e
Alokasi pembiayaan DIPA Satuan Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional pada Tahun 2014 sebesar Rp. 9.906.000.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Rupiah) yang kemudian terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 689.000.000,(Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2014 sehingga menjadi sebesar Rp. 10.595.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). Penambahan anggaran tersebut dialokasikan ke program kerja terkait penyebaran informasi mengenai kegiatan koordinasi PSDA sebesar Rp. 465.100.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan Fasilitasi perumusan rekomendasi/saran Dewan SDA Nasional sebesar Rp. 223.900.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
Dari alokasi pembiayaan anggaran
DIPA baru tersebut dapat direalisasi sebesar Rp. 9.149.426.641,- (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 86,36 % Realisasi
DIPA Rp. 10.595.000.000,-
Jumlah
Persentase
Rp. 9.149.426.641
86,36 %
Porsi pembiayaan dari dana yang tersedia masing-masing dialokasikan untuk melakukan kegiatan sbb: Alokasi biaya dan realisasi anggaran tahun 2014 dapat dilaporkan sbb:
No 1 2 3
Diskripsi Pembiayaan Pendampingan Penyeleng. Koordinasi PSDA di daerah Penyebaran Informasi kegiatan koordinasi PSDA Monev tindak lanjut pelaks. kebijakan
Persentase Realisasi 98,41 % 92,95 % 74.43% 45 | P a g e
PSDA 4
Fasilitasi Perumusan Rekomendasi/Saran DSDAN
76,57%
5 6
Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor
92,05 % 91,74 %
7
Perangkat pengolah data dan komunikasi
99,89 %
8
Peralatan dan Fasilitas Kantor
99,79 %
9
Pelaporan E-monitoring Satker Kementerian PU III Total
99,92 % 86,36 %
1. Pendampingan Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan SDA di Daerah Pelaksanaan alokasi pembiayaan untuk pendampingan penyelenggaraan koordinasi pengelolaan SDA di daerah terdiri:
a. Kegiatan Koordinasi dan Internalisasi Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air dan Koordinasi dan Internalisasi Kebijakan tentang Pengelolaan
Sistem
Infromasi
Hidrologi,
Hidrometeorologi,
Hidrogeologi tingkat Nasional.
Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari keputusan Dewan SDA Nasional sebagai bagian dari Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2014, untuk menindaklanjuti penyebarluasan dan meng-implementasi-kan kebijakan Pengelolaan SDA, terutama untuk mensosialisasikan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air dan juga Kegiatan Koordinasi dan Internalisasi SIH3
46 | P a g e
b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Wadah Koordinasi PSDA Tingkat Provinsi dan Wilayah Sungai
Koordinasi dan Konsultasi pengelola Wadah Koordinasi kegiatan ini dilakukan dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi antar pengelola wadah koordinasi antara lain dalam bentuk sharring knowledge, antarwadah koordinasi baik ditingkat provinsi maupun wilayah sungai sehingga kegiatan ini dapat di ambil manfaatnya oleh para peserta dari berbagai best practice yang telah dilakukan oleh berbagai sekretariat yang ada.
2. Penyebaran Informasi Kegiatan Koordinasi Pengelolaan SDA
Kegiatan Penyebaran & Pelayanan Informasi diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional ditujukan guna memberi layanan ketersediaan data & informasi untuk memenuhi kebutuhan Anggota Dewan SDA Nasional, Sekretariat Dewan SDA Nasional dan masyarakat. Kegiatan penyebaran dan pelayanan Informasi dilakukan diselenggarakan baik melalui media cetak maupun media elektronik serta melalui media IT secara confergency dengan bentuk kegiatan sbb:
a. Penyebarluasan Informasi melalui Pameran dan media masa yang dilaksanakan 2 event dalam 1 tahun.
b. Penyebarluasan Informasi melalui Wawancara/Dialog di Media Elektronik TV dan Radio.
c. penyebaran informasi dengan pembuatan data dan Informasi Wilayah Sungai.
47 | P a g e
d. Melakukan operasi dan Pemeliharaan pengembangan terhadap content Situs Dewan SDA Nasional http://www.dsdan.go.id.
e. Penerbitan Buletin Dewan SDA Nasional, termasuk Leaflet dan Booklet dengan fokus tema terkait dengan kegiatan pengelolaan SDA serta peran dan kegiatan koordinasi antarsektor, antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA.
3. Monev Tindak Lanjut Kebijakan Nasional PSDA
Kegiatan ini diarahkan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan real pada Instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan matriks tindak lanjut Kebijakan Nasional pengelolaan SDA tersebut. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada Instansi Daerah dilakukan di 15 provinsi, sementara untuk monitoring dan evaluasi tindak lanjut Kebijakan Nasional pengelolaan SDA pada Instansi pusat dilaksanakan untuk kegiatan lanjutan pengisian MC-0 dari matrik tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA pada beberapa kementerian. Disamping itu pada tahun 2014 ini telah dilakukan juga monev pasca bencana di 5 provinsi. Sebelumnya penyelenggaraan Monev pada instansi di daerah telah dijadwalkan untuk dilakukan pada 18 provinsi dan hanya terealisasi 15 provinsi, namun alokasi pembiayaan tidak jauh berbeda dengan alokasi anggaran dikarenakan ada penambahan perserta monev dan juga daerah yang dituju cukup jauh.
48 | P a g e
4. Fasilitasi Perumusan Rekomendasi/Saran Dewan SDA Nasional Sesuai dengan keberadaan Sekretariat Dewan SDA Nasional tugas pokok yang harus dilaksanakan adalah memfasilitasi kegiatan Dewan SDA Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya searah dengan rencana kerja tahunan yang diputuskan dalam sidang Dewan SDA Nasional. Bentuk fasilitasi yang disiapkan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional guna mencapai sasaran adalah sbb : (1) Fasilitasi rapat kerja/koordinasi/konsultasi/mediasi guna mendapatkan bahan yang akan dijadikan sebagai dukungan teknis untuk penyusunan kebijakan pengelolaan SDA dan atau
pertimbangan dan rekomendasi
Dewan SDA Nasional kepada Presiden. (2) Fasilitasi kegiatan rapat-rapat lanjutan dan atau yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus (organisasi yang dibentuk oleh Dewan SDA Nasional sesuai Peraturan Dewan SDA Nasional) dalam rangka finalisasi pembahasan draft rancangan keputusan/rekomendasi Dewan SDA Nasional yang siap diajukan pada sidang Pleno Dewan SDA Nasional. (3) Fasilitasi pelaksanaan persidangan Dewan SDA Nasional yang berupa sidang pleno yang dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun untuk pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional. Meskipun Sidang Pleno belum dapat dilaksanakan pada tahun 2014 namun Sekretariat Dewan SDA Nasional telah melaksanakan rapat rapat persiapan sidang pleno pada bulan Desember 2014. (4) Blueprint/Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional bertujuan untuk memetakan kondisi, visi misi dan tupoksi dari Dewan Sumber Daya Air Nasional. Blueprint Dewan SDA Nasional disusun dengan mengundang 2 orang narasumber dan tidak menggunakan tenaga ahli, hal itu dikarenakan adanya pembatasan belanja honorarium dan belanja jasa profesi, sehingga alokasi anggaran untuk pembuatan blueprint masih tersisa. (5) Pembekalan Anggota DSDAN unsur nonpemerintah periode II 2014 – 2019 telah dilakukan pada bulan Februari tahun 2014 untuk memberikan 49 | P a g e
pemahaman kepada calon anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur nonpemerintah mengenai visi dan misi dan juga tupoksi DSDAN. 5. Layanan Perkantoran Sekretariat Dewan SDA Nasional Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Dewan SDA Nasional yaitu memfasilitasi kegiatan Dewan SDA Nasional, dengan demikian diperlukan suatu alokasi anggaran dalam konteks administrasi perkantoran yang terbagi menjadi beberapa kegiatan antara lain : a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Alokasi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan Dewan SDA Nasional, dimana alokasi ini dimaksud untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja, lembur dan honor tetap. b. Penyelenggaraan O & P Perkantoran Dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Dewan SDA Nasional selain aspek sumber daya manusia, perlu juga memperhatikan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, seperti pemeliharaan peralatan dan mesin, pembayaran biaya telepon, biaya daya listrik, pengiriman surat dinas, dan lain sebagainya. c. Administrasi Kegiatan Untuk membantu
kelancaran tugas & fungsi Dewan SDA Nasional
dibutuhkan dukungan administratif bagi anggota Dewan SDA Nasional, termasuk dalam persiapan penyelenggaraan rapat-rapat dan persidangan, kegiatan ini dimaksud untuk pembayaran honor operasional satker, honor output kegiatan, dan sebagainya. 6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan Fasilitas Perkantoran, pengadaan kendaraan bermotor serta E-monitoring Dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretariat Dewan SDA Nasional maka perlu dukungan sarana dan prasarana dalam bentuk sebagai berikut : (1) Perangkat Sistem Server 50 | P a g e
(2) Perangkat Kantor Sekretariat Dewan SDA Nasional (3) Fasilitas Ruang Rapat (4) Fasilitas/Peralatan Kantor Khusus untuk kendaraan bermotor Sekretariat Dewan SDA Nasional telah menganggarkan pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 3 Unit, namun hanya terealisasi 2 unit, hal itu dikarenakan anggaran pemberlian kendaraan bermotor adalah anggaran yang dibatasi oleh Kementerian Keuangan, dan untuk dapat mencairkan anggaran tersebut harus menggunakan risalah lelang dari kendaraan lama yang sudah dihapuskan, sementara Sekretariat Dewan SDA Nasional hanya mempunyai dua risalah lelang sehingga hanya dapat meealisasikan pembelian kendaraan bermotor sebanyak 2 unit pada tahun 2014.
3.4 HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
A. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, persidangan anggota Dewan, dan fasilitasi pemilihan anggota Dewan dari unsur nonpemerintah, serta pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan
dan
kerumahtanggan
di lingkungan
Sekretariat
Dewan.
Dalam
melaksanakan tugas tersebut terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya Indikator Kinerja di bagian Tata Usaha diantaranya: 51 | P a g e
a. Kebutuhan Dana sangat menentukan bagi terselenggaranya kegiatan inti dari sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, karena kebutuhan dana terkadang tidak sesuai dengan alokasi yang direncanakan. b. Sumber Daya Manusia yang terbatas sangat mempengaruhi kinerja dari satker karena tidak adanya pejabat yang menempati jabatan struktural di satker. c. Kebijakan pemotongan anggaran yang mendadak juga mempengaruhi alokasi anggaran dalam kegiatan.
B. Bagian Penyusunan Program Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dalam penyusunan program, analisis permasalahan sumber daya air, dan penyiapan
substansi
persidangan
Dewan,
serta
fasilitasi
penyediaan
tenaga
ahli/pakar/narasumber. Dalam melaksanakan tugas tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya Indikator Kinerja di bagian Penyusunan Program diantaranya: a. Penunjukan pejabat yang hadir mewakili anggota dewan sering berganti ganti, hal tersebut mengakibatkan kesulitan bagi bagian Penyusunan Program karena mengharuskan untuk menjelaskan kembali kegiatan kegiatan yang telah dilakukan. b. Hasil hasil rapat yang sering kali tidak dilaporkan oleh anggota dewan kepada instansi yang diwakili juga memberikan penurunan terhadap efektifitas kegiatan. c. Mutasi jabatan yang terlalu sering pada pucuk pimpinan Esellon II dapat memperlambat kinerja organisasi dan diperlukan perhatian kepada pejabat terkait untuk mengetahui seluk beluk dari tupoksi dewan SDA nasional.
C. Bagian Pelayanan Informasi Bagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pelayanan data dan informasi, serta fasilitasi hubungan kerja Dewan dengan pihak lain. Dalam melaksanakan tugas tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya Indikator Kinerja di bagian Pelayanan Informasi diantaranya: 52 | P a g e
a. Keberadaan Dewan SDA Nasional yang belum banyak dikenal oleh masyarakat sedikit menghambat informasi mengenai bagaimana cara pengelolaan SDA di masyarakat dengan lebih efektif sehingga hal ini berpengaruh pada hasil nyata dari efektifitas kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional. b. Operasi dan Pemeliharaan server yang terkendala jaringan yang tidak baik (seringnya disconnect) sehingga menyulitkan untuk mengupdate berita dan secara tidak langsung memperlambat penerbitan bulletin/booklet/leaflet. c. Kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan permasalahan khususnya yang mengenai pencarian berita terkait pengelolaan suber daya air di daerah, hal itu dikarenakan sumber daya manusia yang ada sering kali mempunyai tugas rangkap dan tidak mempnyai waktu yang cukup untuk mencari berita di daerah.
53 | P a g e
BAB IV PENUTUP Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Dewan SDA Nasional sudah sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Dewan SDA Nasional, dimana Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis in juga sudah mengacu pada Rencana Strategi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang berada dalam koridor Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya Dewan SDA Nasional menghadapi beberapa permasalahan maupun hal hal yang dapat meningkatkan kinerja Dewan SDA Nasional.
4.1 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN
Sekretariat Dewan SDA Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengalami beberapa keberhasilan dan kegagalan. A. Keberhasilan: Terdapat beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan itu dapat dicapai baik di bagian Tata Usaha, Bagian Penyusunan Program, dan Bagian Pelayanan Informasi Sekretariat Dewan SDA Nasional, diantaranya sebagai berikut: 1. Tersedianya sarana layanan informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Sekretariat yang sesuai denan target capaian. 2. Tersedianya SOP yang terkoneksi antar bagian dalam Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional. 3. Menyelaraskan program program kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional untuk memfasilitasi kegiatan Dewan sda Nasional secara optimal.
54 | P a g e
B. Kegagalan: Sedangkan mengenai kegagalan yang dialami oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional pada tahun ini adalah: 1. Banyak masyarakat yang belum mengenal keberadaan Dewan Sumber Daya Air Nasional, hal itu dikarenakan kurangnya pendampingan kepada daerah dalam mensosialisasikan keberadaan Dewan Sumber Daya Air Nasional. 2. Penunjukan pejabat yang hadir mewakili anggota dewan sering berganti ganti sehingga penyampaian informasi berupa hasil rapat bagi kementerian terkait (anggota dewan) tidak maksimal, kehadiran anggota juga belum maksimal. . 3. Lamanya waktu untuk menyepakati sebuah keputusan akibat pemahaman yang beragam dari anggota Dewan SDA Nasional.
4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA SERTA STRATEGI PEMECAHANNYA
Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan SDA nasional, diantaranya: 1. Terjadinya pergeseran anggaran yang sangat menyulitkan mekanisme Emonitoring, sehingga lebih memerlukan kedisiplinan dan ketelitian dalam melakukan input data secara periodik. 2. Keberagaman anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan berbagai kesibukannya acapkali mengalami kesulitan untuk mensinkronkan kesediaan waktunya dalam setiap pertemuan, hal ini menyebabkan target-target yang sudah direncanakan oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional dari indikator waktu sulit dicapai sesuai dengan rencana, demikian juga dengan keberagaman latar belakang pengetahuan dan profesi anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional berpengaruh terhadap lamanya pemahaman substansi untuk mencapai kesepakatan maupun kualitas dari hasil kesepakatan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap outcome dari kegiatan tersebut 3. Meskipun output telah mencapai 100%, tetapi untuk mencapai outcome yang diharapkan tidak cukup diselesaikan dengan output yang didapat, karena 55 | P a g e
outcome yang diharapkan akan selalu terkait dengan dinamika koordinasi pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan permasalahan yang berhubungan dengan SDA, yang merupakan kegiatan yang terus menerus atau berkelanjutan, sehingga tidak cukup hanya satu tahun anggaran saja.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diperlukan strategi pemecahannya untuk ditindaklanjuti di tahun yang mendatang Strategi pemecahan masalah: 1. Perlu perencanaan yang lebih detail dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan agar dapat sejalan untuk mendukung visi dttan misi serta rencana strategisnya, sebagai arahan dalam pembangunan. 2. Perlu dilakukan kesepakatan yang lebih konsisten untuk menentukan sejauh mana fasilitasi yang dapat diberikan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional dalam mendukung tugas-tugas Dewan SDA Nasional. 3. Perlu ada kesepakatan juga dengan anggota Dewan SDA Nasional, untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan target pencapaian kinerja. 4. Memaksimalkan pendekatan dan komunikasi dengan para anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk dapat mensinkronkan waktu para anggota Dewan agar kegiatan dapat terus berjalan, sehingga target sasaran dapat terpenuhi.
4.3 HARAPAN
Berdasarkan segala pemrmasalahan dan kendala serta keberhasilan yang telah dicapai, maka Sekretariat Dewan SDA Nasional mempunyai harapan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai, diantaranya: 1. Peningkatan DIPA / Anggaran operasional untuk Sekretariat Dewan SDA Nasional tahun 2015 guna mendukung tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional. 56 | P a g e
2. Perlunya penabahan sumber daya manusia mengingat dalam unit kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional hanya berisikan 22 orang pegawai. Yang berstatus PNS hanya 16 pegawai, sisanya non PNS. Sedangkan tugas dan fungsi yang diemban cukup berat karena terkait dengan koordinasi 44 anggota Dewan SDA Nasional. 3. Meningkatkan hubungan antara Sekretariat Dewan SDA Nasional dengan masyarakat, maupun instansi pemerintahan yang terkait guna mengoptimalkan kinerja dari Dewan Sumber Daya Air Nasional.
57 | P a g e
BAB V LAMPIRAN Lampiran yang disajikan di akhir laporan memuat: 1. Lampiran Formulir Pernyataan penetapan Kinerja (persatker) 2. Penetapan Kinerja (Formulir PK) (persatker) 3. Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT) 4. Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja (persatker)
58 | P a g e
