Peran Dewan SDA Nasional dan Sekretariat-nya
Disajikan oleh: Imam Anshori – Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional
[email protected] Jakarta, 28 Maret 2012
SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
Dewan SDA Nas merupakan wakor PSDA di tk Nasional. Mengapa perlu dibentuk? menyangkut kepentingan multi pihak membangun keterpaduan tindak mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor Dasar Pembentukan: Amanat UU No 7/ 2004, Pasal 14 huruf h, Pasal 15 huruf h, dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 87.
Membangun kesepahaman dan keselarasan antar-stakeholder melalui wadah koordinasi Keputusan Presiden
Dewan Sumber Daya Air Nasional
Koordinasi pengelolaan SDA tk Nasional
Keputusan Gubernur
Dewan Sumber Daya Air Provinsi
Koordinasi pengelolaan SDA Tk Prov
Keputusan Bupati/Walikota
Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
Koordinasi pengelolaan SDA tk Kab/Kota
TKPSDA – Wil. Sungai
Koordinasi pengelolaan SDA tk WS
Keputusan Ment/Gub/Bupati
HAL-HAL YG DIKOORDINASIKAN Tingkat Nasional • Jakstra pengelolaan SDA tk. Nas • Penetapan WS & CAT; • Sistem Informasi H3 Tk Nas • Pola PSDA pada WS Lintas Negara; • Issu SDA yg berdampak Nas.
Tingkat Prov/ Tingkat Kab
Tingkat WS
• Jakstra pengelolaan • SDA tk.Prov/Kab • • Pengusulan WS dan • CAT; • • Sistem Inform H3 Tk.Prov/Kab; •
Pola & Renc Pengelolaan SDA WS;
• Program PSDA di Prov • / Kab • • Alokasi Sumber Daya • PSDA di Prov/Kab; • • Issu SDA yang berdampak thd • kepentingan • Prov/Kab
Sharing biaya & manfaat Hulu Hilir;
Renc Alokasi Air ; Pedoman siaga banjir Program Tahunan PSDA di WS; Pola Operasi Waduk; Tarif penggunaan Air & Sumber Air; Penetapan Sempadan Sungai Pengendalian pencemaran air Pengendalian erosi dan runoff Pengend dampak penambangan, 4 dll
TUGAS DEWAN SDA NASIONAL (Ps 6 Perpres No.12/2008 ttg Dewan SDA)
Membantu Presiden dalam: 1. 2. 3. 4. 5.
Merumuskan Kebijakan dan Strategi Nas pengelolaan SDA Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA Memberikan pertimbangan kpd Presiden untuk Penetapan WS dan CAT Mengusulkan perubahan Penetapan WS dan CAT. Merumuskan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi H3 pada Tk. Nas.
Esensi FUNGSI Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA:
K onsultasi/ komunikasi O bservasi R ekomendasi M ediasi A dvokasi
Dewan SDA Nasional dan Perangkat Pendukungnya Dasar Hukum: UU 7/2004 Ps 14 huruf h , dan Ps 87 ayat 1) Perpres 12/2008, Keppres 6/2009, dan Kepmenko Perekon 11/2009
KETUA
(Menko bidang Perekonomian)
KETUA HARIAN (Menteri Pekerjaan Umum)
Panitia Khusus
Tim Kerja: Tenaga ahli/ Praktisi
Dirjen SDA selaku
Sekretaris DSDAN Anggota DSDA-N (unsur Pem dan Non pemerintah) Unsur pemrth 16 Mtr, 6 Gub = 22 org
Sekretariat Kepala Sekretariat
Unsur Ornop 11 kepentingan = 22 organisasi
memfasilitasi
3 Kabag/6 Kasubag Staf Sekretariat
KepMen PU selaku Ketua Harian Dewan SDA Nas No.11 /2008
Sekretariat sbg jantung Dewan VISI Sekretariat Dewan SDA Nas: • Inisiator dalam penyusunan rencana kerja Dewan, dan kontent materi yg akan dibahas.
• Fasilitator dalam pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi PSDA
• Motor dalam membangun sinergi antar instansi/lembaga
pemerintah dan non pemerintah, dan komunikasi antar lembaga koord di tk. nasional
Karena itu: Sekretariat harus peka thd dinamika perubahan lingk yg terkait dg SDA , dan responsif menggalang terwujudnya langkah-langkah antisipatif.
PRODUK DEWAN SDA NASIONAL s/d Feb 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Peraturan Dewan tentang Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan Peraturan Presiden No.33 th 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA Matriks Tindak Lanjut Pelaks Perpres No. 33/2011 Pertimbangan Dewan SDAN thd Ranc Keputusan Presiden ttg Cekungan Air Tanah (sudah jadi Keppres) Pertimbangan Dewan SDAN tentang Ranc Keputusan Presiden ttg Wilayah Sungai RaPerpres Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi H3 tk Nas Identifikasi permasalahan SDA pada WS lintas negara (WS Sesayap di Kaltim, dan WS Noelmina di NTT) Masukan Dewan SDA Nas kpd BKPRN, DKP, DEN, dan DNPI
Kedudukan JAKNAS SDA dalam Sistem Pengelolaan SDA Menjadi pengarah pengelolaan SDA di tk Nasional
periode 2011-2030
Menjadi acuan bagi para Menteri/pimp lembaga
pemerintah dalam menetapkan kebijakan sektoral yg terkait dg bidang SDA; dan
Menjadi
acuan bagi Penyusunan pengelolaan SDA pd tingkat provinsi. (PP 42/2008 Ps. 7 Ay. 1)
kebijakan
RENCANA KERJA DEWAN SDA NASIONAL TAHUN 2012 Page 1 of 3
1. Terkait dg PERPRES No. 33 Tahun 2011 Tentang
KEBIJAKAN NASIONAL Pengelolaan SDA: a) Lanjutan sosialisasi (untuk instansi tingkat Provinsi yang belum menerima sosialisasi pada tahun 2011) b) Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional PSDA (Mutual Check-0) 2. Terkait dg Raperpres Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi H3 (SI-H3)Tingkat Nasional: a) Mengawal naskah sampai dg ditetapkan Presiden b) Penyusunan Matrik Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SI-H3 c) Sosialisasi Perpres Kebijakan Pengelolaan SI-H3
RENCANA KERJA DEWAN SDA NASIONAL TAHUN 2012
Page 2 of 3
3. Pemantauan dan evaluasi tindaklanjut UU Nomor 7
Tahun 2004: a) Peraturan turunan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. b) Pelaksanaan Kep.Pres tentang CEKUNGAN AIR TANAH, dan Kep.Pres tentang WILAYAH SUNGAI 4. Pengelolaan SDA di WS Lintas Negara: a) Penyiapan bahan masukan Dewan SDA Nasional kepada delegasi Indonesia tentang permasalahan Pengelolaan SDA pada WS SESAYAP di Prov. Kaltim dan WS BENANAIN di Prov. NTT b) Identifikasi permasalahan PSDA pada WS NOELMINA di Prov NTT
RENCANA KERJA DEWAN SDA NASIONAL TAHUN 2012 Page 3 of 3
5. Penyiapan
Rekomendasi Dewan SDA Nasional terhadap 8 (delapan) isu: a) Pencapaian target surplus beras 10 juta ton pd th 2014 b) Pencapaian target MDG di bid penyediaan AIR MINUM c) Pengurangan resiko kerugian akibat BANJIR d) Pencapian target rehab hutan dan lahan kritis 2,5 jt Ha e) Perbaikan kualitas air sungai yg melintasi kawasan Perkotaan, Industri, dan Permukiman f) Peningkatan pemanfaatan energi listrik tenaga air g) Pendayagunaan sungai dan danau untuk transportasi h) Pemenuhan kebutuhan air di pulau pulau kecil
MEDIA INFORMASI dan KOMUNIKASI • Website Dewan SDA Nasional (dsdan.go.id) • Milis antar-anggota Dewan • Milis antar-anggota Pansus • Fax dan Telepon (direct call, SMS) • Surat • Bulettin (2 bulanan) • Leaflet dan Brosur • Layanan masyarakat (TV, Radio, Baliho) • Dialog interaktif di Radio, TV, dan Mall • Seminar dan Sosialisasi
http://dsdan.go.id/
Standar Layanan Sekretariat Dewan SDA Nas No
Jenis Layanan
Standar Layanan
1
Penyampaian surat undangan rapat/sidang Dewan SDA Nas
Tiga hari sebelum rapat/sidang
2
Penyelesaian Laporan Singkat hasil Sidang Dewan SDA Nas
3
Penyelesaian Risalah Rapat termasuk transkrip
4
Penanganan laporan/masukan masyarakat
Tiga hari sesudah laporan diterima
5
Penyelesaian laporan tahunan Sekretariat Dewan SDA Nas
Tanggal 20 Januari tahun berikutnya
6
Penyelenggaraan pemilihan calon anggota Dewan SDA Nas
Satu hari sesudah sidang Tiga hari sesudah rapat/ sidang
Seratus hari kalender
Sumber dana Dewan SDA Nasional:
SATKER SEKRETARIAT DEWAN SDA NASIONAL
GRAFIK KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN SDA NASIONAL DARI UNSUR PEMERITAH TAHUN 2011 100.00
Prosentasi Kehadiran
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
GRAFIK KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN SDA NASIONAL DARI UNSUR NONPEMERITAH TAHUN 2011
PERSENTASE KEHADIRAN
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA
