Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2015

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2015

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

RINGKASAN EKSEKUTIF Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Tahun 2015 ini memiliki program utama yaitu Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian dengan sasaran strategis adalah : mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan, mewujudkan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan, dan mewujudkan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK. Untuk mengetahui capaian sasaran strategis telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : presentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan,

presentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan, dan tercapainya target penyaluran kredit berpenjamin atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan telah dilakukan kegiatan koordinasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang mencakup tujuh sub kegiatan, yaitu Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal; Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran; Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk Pekerja Migran (TKI); Koordinasi Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Koordinasi Kebijakan Bidang Penegmbangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil; Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan Koordinasi Kebijakan Kredit Program (Kredit Usaha Rakyat). Evaluasi dan analisis capaian kinerja 2015 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan telah menunjukkan hasil yang cukup baik target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hal itu ditunjukkan dengan capaian indikator Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang mencapai 100%; Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang mencapai 100%. Namun demikian, suatu prestasi yang sangat baik dicapai dalam indikator Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Perluasan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mencapai 113,75% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015 telah berhasil baik dan mendukung program “Nawa Cita” pemerintah.

ii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ............................................................................................................. Ringkasan Eksekutif ......................................................................................................... Daftar Isi............................................................................................................................

i ii iii

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................... A. Latar Belakang ................................................................................... B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ............................................. C. Aspek Strategis .................................................................................... D. Isu Strategis ..........................................................................................

1 1 2 3 4

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... A. Rencana Strategis ............................................................................... B. Rencana Kerja 2015 ........................................................................ C. Perjanjian Kinerja ............................................................................... D. Pengukuran Kinerja .............................................................................

6 6 7 8 9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................. B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi ................................................. C. Analisis Capaian Kinerja dari Waktu ke Waktu .............................. D. Realisasi Anggaran ..............................................................................

12 12 14 31 35

BAB IV

PENUTUP ................................................................................................

40

LAMPIRAN : Lampiran I. Lampiran II. Lampiran III. Lampiran IV.

Perjanjian Kinerja 2015 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Manual Indikator Kinerja Utama Capaian Indikator Kinerja Utama 2015

iii

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 2015

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Sedikitnya terdapat dua hal utama yang mempengaruhi perjalanan ekonomi Indonesia pada Tahun 2015 yakni : yang pertama adalah perubahan kepemimpinan bangsa Indonesia yang diikuti dengan perubahan arah kebijakan termasuk perubahan struktur dan nomenklatur kementerian; dan yang kedua adalah tantangan perekonomian global yakni perlambatan perekonomian global, berakhirnya suku bunga murah sejalan dengan berakhirnya program stimulus Amerika Serikat (quantitative

easing) dan di dalam negeri tantangannya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi serta twin deficit. Dalam hal arah kebijakan, sejalan dengan program nawacita yang diusung oleh pemerintahan yang baru, sedikitnya terdapat tiga hal strategis yang menjadi tanggung jawab Unit Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, ketiga program tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Mengingat

semakin

pentingnya

peran

dan

fungsi

koordinasi

dalam

mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, khususnya perlambataan ekonomi dan kebutuhan akan pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah panjang, dalam pemerintahan ini peran Kementerian Koordinator diperkuat yakni dengan penambahan fungsi pengendalian yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadikan Unit Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan memiliki peran sentral khususnya dalam mengawal tercapainya program pemerintah Tahun 2015 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan menjaga daya beli masyarakat dengan serangkaian program paket kebijakan. 1


Dalam upaya mengantisipasi tuntutan output yang semakin meningkat tersebut, unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) 2015 dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Renja yang ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan maupun kegagalan unit organisasi dan sekaligus menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja. Hasil evaluasi atas kinerja Deputi I tergambar pada laporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Laporan kinerja menjadi potret implementasi Sasaran Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi I yang meliputi : perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengelolaan kinerja, serta pelaporan dan evaluasi. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Per-5/ M.EKON/05/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian decantumkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang ekonomi makro dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan secara struktural membantu pekerjaan dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tugas pokoknya adalah “Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan”. dan menjalankan fungsinya untuk : 1. Melakukan koordinasi, dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang ekonomi makro dan keuangan; 2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga di

bidang

ekonomi makro dan keuangan; 3. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan keuangan; dan 4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

2


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan membawahi 5 (lima) lima unit Eselon II yang terdiri dari : 1. Asisten Deputi Fiskal; 2. Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran; 3. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil; 4. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; 5. Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan 1 Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

Asisten Deputi Fiskal

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara

Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Bidang Perbankan

Bidang BUMN Industri

Bidang Penerimaan Negara

Bidang Moneter

Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah

Bidang Pengeluaran Negara dan Pembiayaan

Bidang Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional

Bidang Sektor Riil

Bidang Program dan Tata Kelola

Bidang BUMN Usaha Jasa

Kelompok Jabatan Fungsional

C. ASPEK STRATEGIS Dalam rangka mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menuangkannya ke dalam Perjanjian Kinerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bentuk tanggung jawab keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja.

3


Sasaran strategis yang ingin dicapai melalui perencanaan strategis di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan adalah : 1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan. 2. Mewujudkan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan. 3. Mewujudkan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan dalam mewujudkan sasaran stategis di atas dituangkan dalam : 1. Presentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan. 2. Presentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan. 3. Tercapainya target penyaluran kredit berpenjamin atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). D. ISU STRATEGIS Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Setidaknya terdapat isu strategis yang menjadi bagian dari koordinasi Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Pertama,

menjaga

pertumbuhan

ekonomi

tetap

tinggi

sehingga

dapat

menciptakan tambahan lapangan pekerjaan yang cukup bagi angkatan kerja baru yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan. Selain itu tugas yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga dan mengendalikan inflasi tetap rendah guna menjaga tingkat daya beli masyarakat. Kedua, menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar optimal dalam memberikan daya dorong pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, peerlu dijaga agar penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan tetap tumbuh tinggi namun dengan tetap menjaga keberlangsungan sektor riil dan menjaga iklim investasi tetap kondusif. Ketiga, mendorong peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kontribusi pembangunan di Indonesia dengan melalui penguatan modal BUMN melalui program penyertaan modal negara dan memfasilitasi BUMN agar mendapatkan sumber dana yang murah dan jangka panjang sesuai dengan karakteristik pembiyaan infratruktur yang memang membutuhkan pembiyaan dalam jangka panjang 4


Keempat, koordinasi dalam meningkatkan arus investasi dengan jalan menjaga iklim investasi tetap kondusif dan memberikan relaksasi fiskal guna lebih meningkatkan daya saing investasi. Kelima, mendorong tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia dengan jalan memberikan dukungan kemudahan akses pembiyaan UMKM dengan proses yang mudah, cepat dan tingkat suku bunga yang kompetitif. Keenam, melakukan harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah sehingga salah satu agenda pembangunan yang tercantum dalam nawacita yakni membangun dari pinggiran dapat terealisasi dengan baik.

5


BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS Sebagaimana telah disebutkan dalam bab pendahuluan bahwa unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merupakan bagian integral dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta rencana strateginya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya unit organisaasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menetapkan Rencana Kerja Tahunan yang berisi sasaran program/kegiatan, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai. Pada pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2015, target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 yang ditetapkan untuk setiap indikator kinerja. Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam perencanaan kinerja Tahun 2015 adalah: 1. Pertama, Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan; 2. Kedua, Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan; dan 3. Ketiga, Terwujudnya Perluasaan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pencerminan tingkat capaian Sasaran Strategis adalah : 1. Pertama, Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan dengan Target 80%; * 2. Kedua, Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan dengan Target 80%; * dan 3. Ketiga, Tercapainya Target Penyaluran Kredit Berpenjamin atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 20 Triliun. Catatan *: Target IKU Tahun 2015 sebesar 80% ditetapkan dengan asumsi bahwa struktur organisasi (jabatan struktural) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan I belum sepenuhnya terisi Sumber Daya Manusia (SDM).

6


Rencana Kinerja merupakan bagian dari Rencana Strategis Unit Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2015- 2019 merupakan perencanaan jangka menengah organisasi yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019. B.

RENCANA KERJA 2015 Dengan berpedoman pada Renstra dan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja (Renja), unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan telah menyusun Renja Tahun 2015 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk yang didukung. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran pendukung lainnya yang berkaitan dengan isu strategis, unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan melaksanakan beberapa program Tahun 2015, yaitu : 1. Program Kebijakan Bidang Fiskal. 2. Program Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran. 3. Program Kebijakan Bid. Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill. 4. Program Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 5. Program Kebijakan Perluasan Akses Pembiayaan Bagi UMK melalui Skema Penyaluran Kredit Berpenjaminan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 6. Program Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Negara. 7. Program Kebijakan Asuransi dan Remitansi untuk Pekerja Migran (TKI). Penyusunan Renja Tahun 2015 juga merupakan ditindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang dokumen perencanaan kinerja tahunan.

7


C.

PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan telah melaksanakan penandatangan perjanjian kinerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini diikuti dengan Penandatanganan perjanjian kinerja antara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dengan seiap unit eselon II yang dikoordinasikannya melalui kontrak kinerja.

Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dengan target yang telah ditetapkan. Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta IKU yang bersifat cascade dari atasan.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan utama penetapan kinerja adalah untuk : 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dengan pemberi tugas; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pencapaian sasaran strategis unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat eselon I. Rencana Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2015 sebagaimana yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

8


Tabel 1 Penetapan Kinerja Kedeputian I Target 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

80%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Persentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

80%

Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Rp. 20 Triliun

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, disusun rencana aksi kegiatan sebagaimana pada lampiran. D.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian I Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan tahun 2015 dengan realisasinya. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Formula penghitungan capaian IKU adalah sebagai berikut :

Indeks Capaian IKU

=

Realisasi Target

×

100%

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut : Tabel 2 Indeks Capaian IKU Hijau

Kuning

Merah

100 ≤ X ≤ 120 (memenuhi ekspektasi)

80 ≤ X < 100 (belum memenuhi ekspektasi)

X < 80% (tidak memenuhi ekspektasi)

9


Tabel 3 Perhitungan Manual IKU Kedeputian I Manual Perhitungan IKU 1

: Peresentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

Definisi

: Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan dengan Kementerian/ Lembaga yang menghasilkan rekomendasi yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Satuan Teknik Menghitung

: % : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target Realisasi X 100 % Target

Sifat Data IKU Sumber Data

: Maksimisasi : Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran, Keasdepan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan BUMN

Periode Data IKU

: Semesteran

Manual Perhitungan IKU 2

:

Definisi

: Implementasi fungsi pengendalian di bidang ekonomi makro dan keuangan oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan

Satuan

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan

%

Teknik Menghitung

: Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target Realisasi X 100 % Target

Sifat Data IKU

: Maksimisasi

Sumber Data

: Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran, Keasdepan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan BUMN

Periode Data IKU

: Semesteran 10


Manual Perhitungan IKU 3

: Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat/KUR

Definisi

: Implementasi Penyaluran Pagu Kredit Berpenjaminan KUR

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Realisasi Penyaluran dibagi Pagu Penyaluran Pagu

X 100%

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Periode Data IKU

: Semesteran

Catatan : 1. Jumlah Rekomendasi yang ingin dicapai untuk Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 pada tahun 2015 masing-masing adalah 10 (sepuluh) rekomendasi. 2. Target yang ditetapkan untuk Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 pada tahun 2015 masing-masing 80%. Artinya, unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merencanakan hanya 8 rekomendasi dapat dicapai untuk masing-masing Sasaran Strategis 1 dan 2. Telah disampaikan pada halaman 6 bahwa Target IKU Tahun 2015 sebesar 80% hanya menunjukkan bahwa struktur organisasi (jabatan struktural) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan belum sepenuhnya terisi Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Jika 10 (sepuluh) rekomendasi masing-masing untuk Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 dapat dicapai, maka perhituangan realisasinya adalah 100%. Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah perlu untuk menyusun pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja. Menindaklanjuti rekomendasi

tersebut,

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

telah

menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang didalamnya diatur juga mekanisme pengumpulan data kinerja. 11


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian kinerja unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam Penetapan Kinerja Kedeputian I Tahun 2015. Prinsip pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan disampaikan sebagai berikut : 1. Unit Organisasi Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan merupakan bagian integral dari Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Deputi menjabarkan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Sasaran Program yang menghasilkan rekomendasi yang diharapkan memiliki dampak luas (outcomes). Yang ditindaklanjuti oleh Asisten Deputi dengan menjabarkan Sasaran Program Deputi dalam Sasaran Kegiatan yang menghasilkan rekomendasi (output). 3. Dalam menjalankan Sasaran Kegiatan, Para Asisten Deputi didukung dengan anggaran sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Kegiatan yang dilaksanakan Para Asisten Deputi menghasilkan berbagai rekomendasi di tingkat eselon II yang disampaikan kepada Deputi. 4. Rekomendasi menjadi indikator kinerja Asisten Deputi bila : Deputi mendisposisikan agar rekomendasi diteruskan kepada Menko Perekonomian, Deputi mendisposisikan agar rekomendasi dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk ditindaklanjuti, dan hasil koordinasi Asisten Deputi ditindaklanjuti oleh pejabat setingkat di instansi terkait. 5. Rekomendasi menjadi indikator kinerja Deputi bila : Menko Perekonomian mendisposisikan agar rekomendasi diteruskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Lembaga terkait dan atau Sidang Kabinet; Menko Perekonomian mendisposisikan agar rekomendasi diteruskan menjadi produk Perundanganundangan, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri; dan Hasil koordinasi Deputi ditindaklanjuti oleh pejabat setingkat di instansi terkait. Tingkat capaian kinerja Kedeputian I Tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

12


Tabel 4 Capaian Kinerja Kedeputian I Sasaran Strategis 1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan Indikator Kinerja Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan (10 rekomendasi)

Target

Realisasi

Kinerja

80%

100%

100%

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

80%

100%

100%

Persentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan (10 rekomendasi) Sasaran Strategis 3 Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Indikator Kinerja Tercapainya

target

penyaluran

Target kredit

berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Rp. 20,Triliyun

Realisasi

Kinerja

Rp. 22,75,-

113,75%

Triliun

Rata-Rata Capaian Kinerja

104,58%

Presentase rekomendasi yang direncanakan untuk Sasaran Strategis 1 dan sasaran Strategis 2 masing-masing adalah 100% dengan jumlah rekomendasi masing-masing 10 rekomendasi. Adapun target yang ditetapkan untuk masing-masing untuk Sasaran Strategis adalah 100%. Sampai dengan LAKIP 2015 disusun realisasi capaian Sasaran Strategis 1 dan 2 unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mencapai 100% dan capaian realisasi Sasaran Strategis 3 sebesar 113,75%. Capaian ratarata atas indikator kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 113,75%, yang merupakan ratarata penjumlahan dari masing-masing indikator kinerja dibagi tiga. Sehingga status kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan untuk sasaran strategis 1, 2 dan 3 berwarna hijau, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 di atas. 13


B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan. Sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka terwujudnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan kepada

stakeholder. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan yang berdampak luas meliputi rekomendasi kebijakan antara lain sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Kredit Indonesia kepada BUMN. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) disusun dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat, melalui pengoptimalan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan infrastruktur yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional (LKI) secara langsung. Hal tersebut merupakan salah satu outcome terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan. Melalui alternatif pembiayaan dimaksud, diharapkan BUMN akan lebih mudah mendapatkan akses pembiyaan dengan tingkat bunga yang murah (sovereign rates) dan dengan tenor yang lama sampai dengan 30 tahun. Dengan fasilitas tersebut, BUMN diharapkan berkontribusi sebesar 6% atau sekitar 350 triliun dari kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 yang diperkirakan mencapai Rp.5.452 triliun. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu, beserta Peraturan Pelaksanaannya. Pemerintah menerbitkan revisi regulasi Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) yang secara efektif berlaku mulai tanggal 6 Mei 2015. Penerbitan regulasi dimaksud akan mendorong 14


peningkatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemerataan pembangunan. Kebijakan umum yang tertuang dalam PP No.18 Tahun 2015 antara lain : (1) diutamakan pada industri yang memberikan daya dorong yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) industri yang bersifat Intermediate goods dan substitusi impor guna mengurangi Current Account

Defisit dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah struktural perkonomian Indonesia pada jangka menengah-panjang; (3) memenuhi kebutuhan dalam negeri (industri vital dan strategis yang mendorong kemandirian nasional); (4) mengisi pohon industri yang kosong; (5) tidak mengganggu pertumbuhan industri yang ada; (6) tidak saling menghapuskan dengan kebijakan lain; (7) lebih ramah terhadap investor; (8) lebih terbuka dari peraturan sebelumnya; dan (9) tidak menjadi lebih restriktif. Fasilitas Tax Allowance diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah adapada bidang-bidang usaha sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I dan/atau bidangbidang usaha dan daerah-daerah tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2015. Terdapat setidaknya 66 KBLI di dalam Lampiran I dan 77 KBLI di dalam Lampiran II. Sementara itu bentuk fasilitas yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak adalah : (1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5%; (2) penyusutan dan amortisasi dipercepat; (3) pengenaan PPh sebesar 10% atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri atau tarif yang lebih rendah apabila terdapat Tax Treaty, dan (4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapit tidak lebih dari 10 tahun. Sejak berlaku efektif hingga saat ini, 7 perusahaan telah mendapatkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Tax Allowance. Hal tersebut merupakan salah satu outcome terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan. 3. Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam upaya meningkatkan efektifitas skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, telah dilakukan beberapa perbaikan. Perbaikan tersebut diantaranya akan berdampak pada: 1. Skema KUR dengan susunan basis data UMKM melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebagai sarana dalam memastikan ketepatan sasaran penyaluran KUR. 15


2. Penguatan peran Kementerian Teknis serta Pemerintah Daerah dalam penyusunan basis data UMKM sebagai calon debitur KUR. 3. Upaya perbaikan skema tersebut didukung dengan penguatan regulasi KUR yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 4. Penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Perbaikan skema KUR dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada tanggal 5 Agustus 2015 ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No..6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Pedoman tersebut mengatur pelaksanaan KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR Penempatan TKI. Kebijakan program KUR tersebut akan mengatur skema subsidi bunga pemerintah dimana debitur dapat menerima KUR dengan suku bunga maksimum 12% efektif per tahun. KUR disalurkan dalam tiga jenis yaitu KUR Mikro dengan plafon kredit sampai dengan maksimum Rp.25 juta; KUR Ritel dengan plafon kredit diatas Rp.25 juta sampai dengan Rp.500 juta dan KUR Penempatan TKI dengan plafon kredit maksimum Rp.25 juta. 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Menimbang pelaksanaan Program KUR Tahun 2015 yang telah berjalan sejak Agustus 2015 serta memperhatikan pencapaian target Tahun 2015 yang mencapai Rp.20 triliun, pada bulan Oktober 2015 pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan evaluasi atas pelaksanaan KUR. Pada tanggal 20 Oktober 2015 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan yang memutuskan adanya beberapa Relaksasi Kebijakan Program KUR Tahun 2015. Relaksasi perubahan atas pelaksanaan program KUR Tahun 2015 antara lain mengarahkan sektor yang dapat dibiayai, perluasan penerima KUR, pembiayaan investasi untuk tanaman keras, penambahan jangka waktu kredit, serta penambahan pola linkage executing. Perubahan kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan 16


Pembiayaan Bagi UMKM No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 2015 dan diundangkan tanggal 26 Oktober 2015. 6. Penetapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat Dalam rangka mendukung pelaksanaan program KUR, selain diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan KUR, ditetapkan pula Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR. Kepmenko No.170 Tahun 2015 ini menetapkan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI sebagai Bank Pelaksana KUR. Serta ditetapkan pula Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo sebagai Perusahaan Penjamin KUR. 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.188 Tahun 2015 tentang Penunjukan Penyalur dan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Sebagai langkah meningkatkan, memperluas, dan mempercepat pelaksanaan Program KUR Tahun 2015 serta sebagai amanah dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.8 Tahun 2015, dilakukan pula penambahan Penyalur KUR yang diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.188 Tahun 2015 menambah Penyalur KUR yaitu : BPD Nusa Tenggara Timur dan BPD Kalimantan Barat sebagai Penyalur KUR Mikro dan KUR Ritel, serta BII Maybank dan Bank Sinar Mas sebagai Penyalur KUR Penempatan TKI. Hal tersebut merupakan salah satu outcome terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan. 8.

Pembentukan Komite Privatisasi berdasarkan Surat Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi No. S-29.1/M.EKON/01/2015. Arahan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) atas Program Tahunan Privatisasi (PTP) Tahun 2015 melalui Surat Menteri Koordinator

Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi No.S-29.1/M.EKON/01/2015 tanggal 30 Januari 2015. Dalam rangka pembahasan usulan PTP Tahun 2015 untuk 4 (empat) BUMN yakni PT. Bank Mandiri, Tbk, PT. Aneka Tambang, Tbk, PT. Waskita 17


Karya, Tbk dan PT. Adhi Karya, Tbk., sebagaimana disampaikan Menteri BUMN melalui surat No.S-770/MBU/12/2014 tanggal 12 Desember 2014, No.S821/MBU/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan No.S-43/MBU/1/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Program Tahunan Privatisasi Tahun 2015, telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi yaitu : 1) Rapat Tim Pelaksana Komite Privatisasi pada tanggal 22 Desember 2015 membahas usulan PTP Tahun 2015 untuk privatisasi PT. Adhi Karya, Tbk dan PT. Waskita Karya Tbk dengan mekanisme Right Issue melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menggunakan dana PMN kepada masing-masing BUMN sebesar Rp.1,4 Trilyun dan Rp.3,5 Trilyun, sehingga kepemilikan negara pada PT. Adhi Karya, Tbk dan PT. Waskita Karya Tbk tetap (tidak terdilusi). 2) Rapat Tim Pelaksana Komite Privatisasi pada tanggal 21 Januari 2015 membahas usulan PTP Tahun 2015 untuk privatisasi PT. Aneka Tambang Tbk

dengan

mekanisme Right Issue melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menggunakan dana PMN sebesar Rp.7 Trilyun, sehingga kepemilikan negara pada PT. Antam, Tbk tetap (tidak terdilusi). 3) Rapat Tim Pelaksana Komite Privatisasi pada tanggal 27 Januari 2015 membahas usulan PTP Tahun 2015 untuk privatisasi PT. Bank Mandiri, Tbk

dengan

mekanisme Right Issue melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menggunakan dana PMN kepada masing-masing BUMN sebesar Rp.5,6 Trilyun sehingga kepemilikan negara pada PT. Bank Mandiri, Tbk tetap (tidak terdilusi). 4) Rapat Komite Privatisasi pada tanggal 30 Januari 2015 membahas usulan PTP Tahun 2015 untuk membahas privatisasi 4 (empat) BUMN yakni PT. Bank Mandiri, Tbk, PT. Aneka Tambang, Tbk, PT. Waskita Karya, Tbk dan PT. Adhi Karya, Tbk. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komite Privatisasi tersebut, telah ditetapkan Arahan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan atas PTP Tahun 2015 yang dituangkan dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi No.S-29.1/M.EKON/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 : 1) Usulan privatisasi PT. Adhi Karya, Tbk pada prinsipnya disetujui dengan mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah sebesar 51%. 2) Usulan privatisasi PT. Waskita Karya, Tbk pada prinsipnya disetujui dengan mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah sebesar 67,76%. 18


3) Usulan privatisasi PT. Bank Mandiri, Tbk pada prinsipnya disetujui dengan mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah sebesar 60%. 4) Usulan privatisasi PT. Aneka Tambang, Tbk pada prinsipnya disetujui dengan mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah sebesar 65% dengan catatan memperhatikan timing, pricing dan sizing serta pelaksanaannya melaporkan terlebih dahulu kepada Komite Privatisasi. Hal tersebut merupakan salah satu outcome terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan. 9. Draft MoU tingkat menteri mengenai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT). Arah kebijakan reforma agraria terkait dengan pemberdayaan UMK, petani, nelayan, dan pembudi daya ikan melalui Program Percepatan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) adalah melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan. Masyarakat yang terkendala dengan keterbatasan asset dan akses sumber ekonomi dan produksi, diharapkan dengan program pemberdayaan lintas sektor Kementerian/ Lembaga akan mempercepat pencapaian kesejahteran masyarakat tersebut. Untuk itu diperlukan kesepakatan bersama K/L terkait dalam rangka koordinasi dan implementasi program kegiatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui SHAT. Sasaran dari program SHAT selama 5 (lima) tahun adalah 877.500 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk meningkatkan kemampuan akses dana perbankan dan peningkatan kesejahteraan

UMK

sasaran

melalui

pemberdayaan

masyarakat,

disamping

memberikan hak legalitas kepemilikan lahan. Program ini diharapkan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan apabila rancangan pemberdayaan kepada penerima manfaat (Petani, Nelayan dan MBR) berjalan dengan efektif. 10. Buku Road Map Pengendalian Inflasi Nasional. Buku Roadmap pengendalian inflasi mencoba menjawab bagaimana koordinasi pengendalian inflasi dapat dilakukan dan langkah yang dapat diambil oleh pihakpihak terkait. Roadmap pengendalian Inflasi disusun berdasarkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik masing-masing dan juga mencakup langkah-langkah identifikasi, rekomendasi (jangka pendek dan jangka menengah) serta dukungan/ 19


peran Bank Indonesia, pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah. Pengendalian inflasi dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, yaitu : (1) terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domestik, (2) ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis SDA dan bahan baku impor, (3) produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan, (4) inefisiensi struktur mikro pasar, (5) pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor BBM dan LPG, (6) masih lemahnya konektivitas antardaerah, dan (7) stabilitas nilai tukar rupiah. Tantangan pengendalian inflasi inti adalah dalam hal bagaimana mengelola ekspektasi inflasi yang belum mengarah ke sasaran inflasi dan stabilitas pergerakan nilai tukar. Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut diperlukan “extra

effort” yang terkooordinasi dan terencana dengan baik, serta komitmen penuh dari seluruh stakeholders, baik ditingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan acuan tunggal sebagai peta jalan (Roadmap) dalam rangka harmonisasi kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran inflasi nasional. Buku Roadmap pengendalian inflasi terdiri dari 5 bagian, yaitu : (1) Roadmap pengendalian inflasi nasional, (2) Roadmap pengendalian inflasi wilayah Sumatera, (3) Roadmap pengendalian inflasi wilayah Jawa, (4) Roadmap pengendalian inflasi wilayah Kalimantan, dan (5) Roadmap pengendalian inflasi wilayah SulawesiMaluku-Papua-Bali-Nusa Tenggara. Buku Roadmap ini akan memberikan arahan bagi pengambil kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian perihal Penyediaan Anggaran dalam APBN 2015 untuk Mendukung Program KUR di masing-masing kementerian teknis. Dalam rangka

mendukung penyaluran KUR, Menteri Koordinator

Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan dalam Pembiayaan Bagi UMKM mengeluarkan Surat No.S-229/M.EKON/11/2015 perihal Dukungan Penyaluran KUR pada tanggal 3 November 2015. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja serta Kepala Badan Nasional 20


Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut merupakan hasil dari tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 5 Oktober 2015 dan hasil Rapat Koordinasi Komite Kebijakan tanggal 20 Oktober 2015 yang mengamanahkan Kementerian Teknis untuk menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima KUR, melakukan pendataan UMKM binaannya, serta melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM di sektornya. 2. Persetujuan Komite Privatisasi tentang Kepemilikan Saham Negara pada PT. Waskita Karya, (Persero) Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Tim Pelaksana Komite Privatisasi No. S-28/D.I.M.EKON/05/2015 tanggal 21 Mei 2015. Persentase kepemilikan saham Negara dan Publik pada surat usulan privatisasi PT. Waskita Karya, Tbk melalui surat Menteri BUMN kepada Menko Perekonomian No.S770/MBU/12/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar 67,76% : 32,24%. Persentase tersebut merupakan posisi akhir bulan September 2014 setelah eksekusi MESOP Tahap I Tahun 2014, namun belum memperhitungkan eksekusi MESOP Tahap II bulan November 2014 dan kemungkinan MESOP berikutnya yang dijadwalkan periode Tahun 2015-2019. Berdasarkan perhitungan, persentase kepemilikan saham Negara setelah Right Issue dengan HMETD melalui PMN sebesar Rp.3.500 Milyar, dan setelah eksekusi MESOP II dan berikutnya pada Tahun 2015-2019, menjadi 66,02% dan Publik sebesar 33,98%. Hal tersebut tidak sama dengan Arahan Komite Privatisasi atas Program Tahunan Privatisasi Tahun 2015 yang disampaikan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi No.S-29.1/M.EKON/01/2015 Tanggal 30 Januari 2015. Berdasarkan Surat Menteri BUMN kepada Menko Perekonomian No.S-203/MBU/04/2015 tanggal 16 April 2015 terkait perubahan kepemilikan saham negara pada PT. Waskita Karya, Tbk, maka perlu dilakukan perubahan lembar persetujuan Komite Privatisasi atas PTP Tahun 2015 tentang Kepemilikan Saham Negara pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Privatisasi No.S-28/D.I.M.EKON/05/2015 tanggal 21 Mei 2015. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan tersebut menindaklanjuti surat Menteri BUMN terkait perubahan kepemilikan saham negara pada PT. Waskita Karya, Tbk. Hal tersebut merupakan salah satu outcome terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan. 21


3. Persetujuan Komite Privatisasi tentang Penyesuaian Batas Maksimum Jumlah Saham yang dilepas dari Portepel pada PT. Adhi Karya, (Persero) Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Tim Pelaksana Komite Privatisasi No.S-41/D.I.M.EKON/07/2015 tanggal 27 Juli 2015. Berdasarkan surat Menteri BUMN kepada Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor: S-377/MBU/06/2015, tanggal 29 Juni 2015, menyampaikan perlu penyesuaian jumlah saham yang dilepas dari portepel pada right issue PT. Adhi Karya, Tbk. Hal ini karena terjadinya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang berdampak langsung pada penurunan harga saham PT. Adhi Karya sebesar 29,7% (dari Rp. 2.900 menjadi Rp. 2.040 per saham) yang akan mempengaruhi jumlah saham baru yang dilepas dari portepel. Mempertimbangkan kondisi pasar yang sedang melemah, dan dalam rangka memberikan keleluasaan dan fleksibilitas bagi manajemen PT. Adhi Karya dalam mengeksekusi program right issue, maka perlu dilakukan penyesuaian batas maksimal jumlah saham portepel yang akan dilepas dengan tetap mempertahankan kepemilikan Pemerintah sebesar 51% dan

untuk

mendapatkan perkiraan hasil privatisasi PT. Adhi Karya, Tbk sebesar Rp. 2,7 T. Dengan demikian batas maksimum jumlah saham dilepas dari Portepel untuk privatisasi PT. Adhi Karya, Tbk yang semula ditetapkan dalam Arahan Komite Privatisasi sebesar maksimal 30% diubah menjadi maksimal 50% dengan asumsi harga saham sekitar Rp. 1.500 per lembar saham. Dalam rangka memberikan keleluasaan dan fleksibilitas bagi manajemen PT. Adhi Karya dalam mengeksekusi program right issue, maka perlu dilakukan penyesuaian batas maksimal jumlah saham portepel yang akan dilepas dengan tetap mempertahankan kepemilikan Pemerintah melalui Persetujuan Komite Privatisasi tentang Penyesuaian Batas Maksimum Jumlah Saham Yang Dilepas dari Portepel pada PT. Adhi Karya, (Persero) Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Privatisasi No.S-41/D.I.M.EKON/07/2015 tanggal 27 Juli 2015. 4. Persetujuan Komite Privatisasi tentang Penyesuaian Batas Maksimum Jumlah Saham yang dilepas dari Portepel dalam rangka Right Issue pada PT. Aneka Tambang, Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Tim Pelaksana Komite Privatisasi No.S-40/D.I.M.EKON/07/2015 tanggal 22 Juli 2015. Berdasarkan surat Menteri BUMN kepada Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor: S-377/MBU/06/2015, tanggal 29 Juni 2015, menyampaikan 22


perlu penyesuaian jumlah saham yang dilepas dari portepel pada right issue PT. Antam, Tbk. Hal ini karena terjadinya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang berdampak langsung pada penurunan harga saham PT. Antam, Tbk sebesar 31,34% (dari Rp. 1.085 menjadi Rp. 745 per lembar saham) yang akan mempengaruhi jumlah saham baru yang dilepas dari portepel. Mempertimbangkan kondisi pasar yang sedang melemah, dan dalam rangka memberikan keleluasaan dan fleksibilitas bagi manajemen PT. Antam, Tbk dalam mengeksekusi program right

issue, maka perlu dilakukan penyesuaian batas maksimal jumlah saham portepel yang akan dilepas dengan tetap mempertahankan kepemilikan Pemerintah sebesar 65% dan untuk mendapatkan perkiraan hasil privatisasi PT. Antam, Tbk sebesar Rp.5,38T. Dengan demikian batas maksimum

jumlah saham dilepas dari Portepel untuk

privatisasi PT. Antam, Tbk yang semula ditetapkan dalam Arahan Komite Privatisasi sebesar maksimal 50,94% dengan asumsi PMN sebesar 7 T diubah dengan PMN sebesar Rp. 5,38 T sebagaimana yang disetujui DPR RI. Dalam rangka memberikan keleluasaan dan fleksibilitas bagi manajemen PT. Antam dalam mengeksekusi program right issue, maka perlu dilakukan penyesuaian

batas maksimal jumlah

saham portepel yang akan dilepas dengan tetap mempertahankan kepemilikan Pemerintah melalui Persetujuan Komite Privatisasi tentang Penyesuaian Batas Maksimum Jumlah Saham Yang Dilepas dari Portepel dalam rangka Right issue PT. Aneka Tambang, Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Privatisasi No.S-184/D.I.M.EKON/08/ 2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Penyesuaian Batas Maksimum Jumlah Saham Yang Dilepas dari Portepel pada C. 5. Penyusunan Daftar Inventaris Masalah MoU Pemberdayaan UMK, Petani, Nelayan, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) 2015. Pemberdayaan UMK, Petani, Nelayan, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Lintas Sektor SHAT merupakan bagian terpadu mendukung Program Prioritas Kabinet Kerja terkait Nawa Cita Ke-5 melalui Program Sertifikasi Kepemilikan Tanah 9 Juta Bidang secara bertahap selama 2015-2019. Kementerian ATR/BPN dalam Program Nasional Agraria (Prona) membagi kegiatan sertifikasi menjadi dua bagian yaitu sertifikasi pelepasan kawasan hutan +4,5 juta bidang dan sertifikasi lahan yang dimiliki masyarakat +4,5 juta bidang. 23


Hasil penyusunan DIM dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi revisi MoU SHAT dengan mengacu pada visi dan misi Presiden, perubahan regulasi dan nomenklatur, penyesuaian target, kendala lintas sektor dan daerah, serta penguatan kelembagaan Pokja, sehingga dengan demikian hak dan kewajiban pusat dan daerah dapat diakomodir dengan sebaik-baiknya di dalam rencana revisi MoU. 6. Evaluasi Progres Kinerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadura (BPWS). Dalam

rangka

melakukan

analisis/telaahan

tentang

manfaat

BPWS

bagi

pengembangan ekonomi di Wilayah Surabaya dan Madura, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan diskusi berkerjasama dengan Bappeda Jawa Timur, PT. Pelindo III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Bappeda seluruh Madura dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (Bapel BPWS). Beberapa kondisi faktual yang diperoleh adalah : kondisi perekonomian pasca dibangunnya jembatan Suramadu mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi masih dibawah rata-rata kemajuan perekonomian wilayah Jawa Timur, kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi tidak dilaksanakan dengan baik oleh BPWS baik ditataran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan ditemui adanya tumpang tindih kewenangan antara BPWS dan Pemerintah Daerah, kurangnya kemampuan pengembangan ekonomi di Kaki Jembatan Sisi Surabaya dan Kaki Jembatan sisi Madura sebagai akibat kurang optimalnya keberhasilan menyediakan lahan (land banking) bagi pengembangan wilayah industri, dan permasalahan socio cultural masyarakat Madura berakibat pada kurangnya dukungan bagi pengembangan ekonomi daerah di sekitar kaki jembatan sisi Madura. Berdasarkan kondisi faktual dan dalam rangka mendukung pemadatan lembaga non struktrural (LNS) yang ada, rekomendasi yang dapat diberikan adalah : membubarkan BPWS dan menyerahkan pengembangan ekonomi daerah pada BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah) dan kabupaten/kota di Kaki Jembatan Suramadu, dilakukan revisi Perpres yang mengatur BPIW sehingga cakupan wilayahnya meliputi pembangunan di Madura, meneruskan penugasan BPWS dengan melakukan revitalisasi tugas dan kewenangan BPWS yang tercantum dalam Perpres, serta perlu melibatkan Pemda setempat dalam struktural pegawai BPWS sehingga prioritas pembangunan Pemda dapat lebih terakomodir. 24


7. Evaluasi Peraturan Presiden No.18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di DaerahDaerah Tertentu dan Peraturan Pelaksananya sebagai Tindaklanjut Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII. Ketentuan Pasal 6 PP No.18 Tahun 2015 mengamanatkan pelaksanaan evaluasi ketentuan Tax Allowance dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak PP tersebut diundangkan oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berkenaan dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 7 Desember 2015 untuk memberikan insentif pajak bagi industri padat karya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk merumuskan revisi PP No.18 Tahun 2015 sesuai dengan pokok-pokok perubahan sebagaimana dimaksud dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII. Evaluasi PP tersebut akan: (1) Memindahkan bidang usaha Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari (KBLI 15201), Industri Sepatu Olahraga (KBLI 15202), dan Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri (KBLI 15203) pada Lampiran II PP No.18 Tahun 2015 ke dalam Lampiran I PP No.18 Tahun 2015; (2) Menambah bidang usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil (KBLI 14111) dan Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit (KBLI 14112) pada Lampiran I PP No.18 Tahun 2015; dan (3) Mengubah pengaturan persyaratan jumlah tenaga kerja bagi industri alas kaki dan industri pakaian tersebut. Sehubungan dengan perumusan revisi PP No.18 Tahun 2015 tersebut, total keseluruhan KBLI berubah dari yang sebelumnya berjumlah 143 KBLI menjadi 145 KBLI dengan rincian 71 KBLI pada Lampiran I dan 74 KBLI pada Lampiran II. Oleh karena pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan kriteria umum Wajib Pajak yang mengajukan fasilitas Tax Allowance diatur di dalam peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 18 Tahun 2015, maka secara pararel akan dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perindustrian No.48/M-IND/PER/5/2015 sebagai peraturan pelaksanaan di sektor industri untuk mengakomodir pengaturan terhadap kriteria nilai investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja pada bidang usaha tambahan tersebut. 8. Kajian Evaluasi Pemberian Fasilitas Tax Allowance. Pada Kuartal I Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sebesar -0,18% qoq sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi 25


tahunan hanya berada pada angka 4,71% yoy yang merupakan pertumbuhan terendah dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut utamanya disebabkan oleh perlambatan laju investasi (4,36% yoy) dan perlambatan pengeluaran pemerintah (2,2% yoy). Berkenaan dengan hal tersebut, laju investasi berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi kunci utama dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru demi mendorong perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penanggulangan kemiskinan. Peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun luar negeri, akan mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi, dan alih manajemen. Oleh karena itu, peningkatan investasi sangat dibutuhkan bagi suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mengingat pentingnya peningkatan investasi dalam perekonomian nasional maka dipandang perlu melakukan upaya untuk menarik investor ke Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara tujuan investasi lainnya, iklim investasi di Indonesia memiliki kelemahan terutama dalam hal rendahnya rasio elektrifikasi, tingginya biaya logistik, dan suku bunga kredit yang belum kompetitif. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengompensasikan kelemahan berinvestasi tersebut yaitu dengan menetapkan kebijakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (Tax Allowance) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 yang dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan kedua melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2011. Selanjutnya pemerintah menetapkan

pengganti

Peraturan

Pemerintah

No.52

Tahun

2011

dengan

menerbitkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2015 yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2015. Mempertimbangkan kebijakan Tax Allowance yang mengalami beberapa perubahan dalam hal substansi pengaturannya, dipandang perlu untuk melakukan suatu kajian guna mengetahui efektivitas pemberian fasilitas Tax Allowance agar tujuan dari pelaksanaan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Selain itu penyusunan kajian tersebut dimaksudkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan fasilitas Tax Allowance di Indonesia pada masa mendatang. Melalui pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) secara langsung kepada perusahaan, pelaksanaan Focus Group 26


Discussion, dokumentasi, dan studi pustaka, penyusun menganalisis rumusan masalah tersebut sebagai berikut : 1. Bahwa perubahan kebijakan sebagaimana tertuang di dalam regulasi fasilitas Tax

Allowance di Indonesia sejak tahun 2007 menunjukkan upaya Pemerintah dalam meningkatkan jumlah investasi nasional melalui perubahan cakupan usaha, kriteria, persyaratan hingga prosedur pengajuan. 2. Secara umum faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas Tax Allowance berasal dari faktor eksternal perusahaan, seperti adanya saran atau masukan dari konsultan pajak dan informasi dari perusahaan lain terkait fasilitas tersebut. Sementara itu faktor internal adanya harapan dari perusahaan agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengompensasikan pengeluaran perusahaan, seperti biaya tenaga kerja, biaya modal, dan pengeluaran perusahaan lainnya. 3. Kendala dan permasalahan yang dihadapi pelaku bisnis dalam memanfaatkan fasilitas Tax Allowance sebagian besar dikarenakan kegiatan sosialisasi dari Pemerintah yang dinilai kurang. 4. Pemanfaatan fasilitas Tax Allowance pada beberapa perusahaan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja. Kebijakan fasilitas Tax Allowance juga dinilai telah berhasil mengisi kekosongan pohon industri. Berdasarkan kajian disimpulkan bahwa kebijakan fasilitas Tax Allowance cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan investasi nasional. Kajian memberikan dua pokok rekomendasi kajian adalah lebih baik apabila Pemerintah memberikan fasilitas

Tax Allowance pada saat perusahaan sudah dalam tahap pertumbuhan ketika perusahaan sudah mampu membukukan keuntungan (profit) dari kegiatan operasionalnya. Sementara itu untuk meningkatkan jumlah pemanfaatan fasilitas, diperlukan adanya perubahan strategi dan orientasi metode sosialisasi dari yang sebelumnya mengedepankan quantity oriented (jumlah peserta sosialiasi) menjadi

quality oriented (kualitas pemahaman peserta sosialisasi). 9. Kajian Dampak Sosialisasi Ekonomi terhadap Kebijakan Moratorium TKI Pengguna Perorangan. Kajian ketenagakerjaan disusun untuk memberikan gambaran aspek sosial dan ekonomi mengenai dampak berlakunya kebijakan penghentian penempatan TKI yang bekerja pada pengguna perorangan terhadap daerah asal TKI. Output dari kajian ini adalah berupa : (1) analisis potensi dampak dalam aspek sosial ekonomi di daerah 27


kantong TKI yang telah ditetapkan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. (2) rekomendasi sinergi dan program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi berlakunya kebijakan penghentian penempatan TKI terutama terkait potensi dampak yang telah dilakukan analisis. Hasil analisis didapatkan bahwa kebijakan moratorium terbukti tidak berpengaruh terhadap menurunnya minat calon TKI untuk mencari pekerjaan keluar negeri. Keterlibatan pihak swasta dalam penempatan TKI yang bekerja pada pengguna perorangan lebih banyak merugikan TKI. Peran pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam tatakelola yang integrative melalui sistem pelayanan dan pengawasan terpadu. Diperlukan strategi dan program yang komprehensif dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi bagi daerah asal TKI. 10. Kajian Peran Lembaga Linkage dalam Peningkatan Kredit UMKM. Sektor Keuangan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non bank perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Salah satu jenis lembaga keuangan non bank yang mempunyai peran cukup besar dalam mendorong sektor usaha skala mikro dan kecil serta mampu melakukan pemberdayaan masyarakat adalah koperasi, BMT, dan Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga tersebut biasa disebut sebagai lembaga linkage dalam menyalurkan pembiayaan/kredit kepada masyarakat. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh lembaga linkage adalah terbukti mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang relatif buruk. Kelebihan lain yang dimiliki oleh lembaga linkage adalah kemudahan untuk dapat diakses oleh UMKM. Peran penting lembaga linkage dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM menjadi salah satu pendukung perumusan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM. Oleh karenanya perlu disusun suatu kajian terkait peran lembaga linkage dalam meningkatkan kredit/pembiayaan UMKM. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan kepada UMKM melalui Lembaga Linkage baik pola Channeling maupun pola Executing. Kajian memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penyaluran melalui Lembaga Linkage dengan pola channeling maupun executing baik dari sisi ketentuan, kelembagaan dan aspek lainnya serta menginventarisasi kebijakan penggunaan Lembaga Linkage dalam penyaluran KUR. 28


Kesimpulan yang dihasilkan dari kajian tersebut diatas, antara lain : (1) Penyebaran lembaga linkage tidak merata; (2) BPR, koperasi, dan BMT yang terlibat dalam program linkage relatif tidak banyak; (3) Sosialisasi program linkage belum optimal; (4) Kerja sama antara bank pelaksana dan lembaga linkage kurang optimal; (5) Suku bunga pendanaan linkage relatif terlalu tinggi; (6) Administrasi program linkage terlalu sulit dipenuhi UMKM; (7) Tidak ada perbedaan opini antar-responden; (8) Ada perbedaan pendapat antar-jenis opini; (9) Kondisi keuangan dan kinerja lembaga linkage relatif konstan; dan (10) Lembaga linkage tidak menjadikan program pemerintah untuk penyaluran pendanaan channeling dan executing sebagai bagian pokok dari kegiatan; serta (11) Penyaluran pendanaan channeling dan executing tidak berdampak bagi unsur-unsur keuangan pokok lembaga linkage. Adapun rekomendasi yang disampaikan kepada Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dalam kajian tersebut adalah : (1) Meningkatkan sosialisasi program linkage; (2) Meningkatkan keterlibatan lembaga linkage dalam penyaluran pendanaan program linkage; (3) Memperbaiki aturan main antara bank pelaksana dan lembaga linkage; (4) Pemisahan kinerja kredit program linkage dan program non linkage; (5) Menurunkan suku bunga pendanaan linkage; dan (6) Program pemeringkatan lembaga linkage dan UMKM; serta (7) Membangun database lembaga linkage dan UMKM yang komprehensif dan terintegrasi. Kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian tersebut menjadi salah satu input bagi Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan lembaga linkage.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Perluasan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2015, “Tercapainya Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Sebesar Rp.20 triliun” menjadi salah satu target IKU Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.22,75 triliun (113,75%). Jumlah tersebut dicapai dalam empat bulan penyaluran KUR oleh 3 Bank BUMN. Bank dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi adalah Bank BRI dengan penyaluran sebesar Rp.16,2 triliun. 29


Capaian output/kinerja yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai capaian yang sangat baik. Capaian kinerja ini merupakan hasil koordinasi dan sinergitas yang baik dengan para pemangku kepentingan KUR yang tergabung dalam Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan bank pelaksana, perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Outcome kebijakan KUR yang positif khususnya dicapai dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sesuai dengan laporan penyaluran KUR, jumlah debitur yang menerima KUR pada Tahun 2015 mencapai 1.003.553 juta UMKM. Tenaga kerja yang berhasil diserap dari program KUR adalah sebanyak 20.344.639.

Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Total penyaluran KUR tahun 2007-2014 sebesar Rp.178,85 triliun dengan NPL sebesar 3,3%. Berdasarkan workshop evaluasi KUR dan Rakor Komite Kebijakan KUR pada tanggal 15 Desember 2014, KUR tetap dilanjutkan dengan penguatan regulasi dan perbaikan skemanya. Hasil evaluasi melalui kajian oleh pihak terkait KUR seperti Bank Dunia dan TNP2K tersebut menjadi salah satu dasar dalam upaya perbaikan program KUR antara lain dengan meningkatkan penyalurannya kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan serta kepada usaha mikro dan kecil agar mempunyai multiplier effect yang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa perbaikan regulasi untuk pelaksanaan KUR Tahun 2015 yaitu: 1. Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada 15 Juli 2015. 2. Peraturan Menko Perekonomian No.6 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Lamp I, KUR Mikro, Lamp II, KUR Ritel dan Lamp III, KUR Penempatan TKI) diundangkan tanggal 7 Agustus 2015. 3. Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015.

30


4. Keputusan Menko Perekonomian No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015, meliputi : PT. BRI, PT. Bank Mandiri, PT. BNI, Perum Jamkrindo, dan PT. Askrindo. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terkait KUR khususnya pada sektor penyaluran, kriteria penerima KUR, dan jenis penyaluran KUR, beberapa Regulasi terkait Relaksasi KUR antara lain: 1. Permenko 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu : penambahan sektor yang dibiayai ; perluasan penerima KUR; pembiayaan investasi untuk tanaman keras; penambahan jangka waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel. 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR. 3. Penguatan basis data SIKP dengan dukungan Kementerian teknis, Pemda dan TNP2K. Dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kepmenko 170 Tahun 2015, telah ditetapkan penambahan Bank Pelaksana KUR : KUR Penempatan TKI (Bank Sinarmas, BII Maybank); KUR Mikro dan KUR Ritel (BPD Kalimantan Barat, BPD Nusa Tenggara Timur) dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan. C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DARI WAKTU KE WAKTU Setelah mengetahui capaian kinerja tahun 2015 berdasarkan perbandingan realisasi dan target, maka agar kondisi tersebut dapat menjadi “pijakan” kinerja tahun-tahun mendatang, perlu dilihat atau dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada sub bahasan ini, pola membandingkan capaian kinerja adalah terhadap capaian tahun lalu, capaian beberapa tahun kebelakang, dan keterkaitan dengan Standar Nasional unit kerja pendukung (Kedeputian I), serta tindak lanjut hasil evaluasi laporan kinerja 2014 oleh APIP (Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah) Inspektorat Kemenko Bdang Perekonomian.

31


Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Tahun 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013*)

Realisasi s/d Desember 2013

Kinerja 2013

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c)

(f)

Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter.

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter.

Baik

Baik

Baik

Beberapa topik yang telah dibahas dalam rapat koordinasi :  Perkembangan Inflasi.  Perkembangan ekonomi dunia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.  Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia.

1. Telah diadakan rapat koordinasi pengelolaan fiskal dan moneter dengan melibatkan instansi terkait. 2. Tiga indikator Kedeputian Fiskal dan Moneter mencapai rata-rata realisasi diatas 87,8% s.d. Desember 2013.

a) Tersusunnya peraturan yang menunjang pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter sebesar 100% dari target yang ditetapkan. b) Terkendalinya tingkat inflasi yang lebih rendah di daerah dari target 4,5% (+/- 1) direvisi menjadi ( 7,2%) sebanyak 53,3% dari target yang ditetapkan. c) Tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2013 sebesar 110% dari target ditetapkan Rp 36 triliun.

Sumber : Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kedeputian I Tahun 2013.

Tabel 6 Implementasi Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Tahun 2013 Sasaran Strategis (a) Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Indikator Kinerja

Target 2013*) (c)

Realisasi s/d Desember 2013 (d)

Kinerja % (e)=(d)/(c)

5 Peraturan

5 Peraturan

100

Terkendalinya tingkat inflasi yang lebih rendah dari target 4,5% (+/- 1) di daerah**

30 Daerah

17 Daerah

57

Tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2013.

Rp. 36 Triliun

Rp. 39,6 Triliun

110

(b) Tersusunnya peraturan yang menunjang pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Keterangan (f)

** revisi indikator kinerja inflasi yaitu yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 (7,2%).

Sumber : Capaian Indikator Kinerja Utama Kedeputian I Tahun 2013.

32


Tabel 7. Pengukuran Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Tahun 2014 Anggaran Sasaran Strategis

Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Indikator Kinerja

Target

Tersusunnya peraturan yang menunjang pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

5 Peraturan

5 Peraturan

%

Program/ Kegiatan Pagu

Realisasi

Rp. 10,5 milyar

Rp. 8.930.633.624

%

100% Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Terkendalinya inflasi IHK yang lebih rendah dari inflasi nasional. Tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2014.

Realisasi

50%

56,1%

112,2%

Rp. 37 Triliun

Rp. 37 Triliun

100%

85,05% Per 31 Desember 2014

Sumber : Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kedeputian I Tahun 2014.

Tabel 8 Capaiam Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2015

SS

Indikator Kinerja

Target 2015


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)

(f)

Terwuudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Presentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

80%

100%

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN.

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu, beserta Peraturan Pelaksanaannya .

3.

Pembentukan Komite Privatisasi berdasarkan Surat Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi No.S29.1/M.EKON/01/2015.

4.

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

100%

33


Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Presentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

80%

100%

100%

5.

Draft MoU tingkat menteri mengenai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT).

6.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

7.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.188 Tahun 2015 tentang Penunjukan Penyalur dan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

8.

Penetapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

9.

Penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

10.

Buku Road Map Pengendalian Inflasi Nasional.

1.

Kajian Evaluasi Pemberian Fasilitas Tax Allowance.

2.

Kinerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.

3.

Kajian Dampak Sosialisasi Ekonomi terhadap Kebijakan Moratorium TKI Pengguna Pereorangan.

4.

Kajian Peran Lembaga Linkage dalam Peningkatan Kredit UMKM.

5.

Persetujuan Komite Privatisasi tentang Kepemilikan Saham Negara pada PT. Waskita Karya, (Persero) Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Tim Pelaksana Komite Privatisasi No.S-28/D.I.M.EKON/05/2015 tanggal 21 Mei 2015.

6.

Persetujuan Komite Privatisasi tentang Penyesuaian Batas Maksimum Jumlah Saham yang dilepas dari Portepel pada PT. Adhi Karya, (Persero) Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Tim Pelaksana Komite Privatisasi No.S-41/D.I.M.EKON/07/2015 tanggal 27 Juli 2015.

7.

Persetujuan Komite Privatisasi tentang Penyesuaian Batas Maksimum Jumlah Saham yang dilepas dari Portepel dalam rangka Right Issue pada PT. Aneka Tambang, Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Tim Pelaksana Komite Privatisasi No.S184/D.I.M.EKON/08/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

8.

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian perihal Penyediaan Anggaran dalam APBN 2015 untuk Mendukung Program KUR di masing-masing kementerian teknis.

9.

Penyusunan Daftar Inventaris Masalah MoU Pemberdayaan UMK, Petani, Nelayan, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah melalui SHAT 2015.

10.

Evaluasi Pembahasan Peraturan Presiden No.18 Tahun 2015 dan Peraturan Pelaksananya.

34


Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Tercapainya target penyaluran Kredit berpenjamin (Kredit Usaha Rakyat/KUR).

Rp. 20 Triliun)

Rp. 22,75 Triliun

1.

Pada bulan Januari 2015 Pemerintah telah memutuskan penyaluran KUR 2015 seebsar Rp. 20 Triliun.

2.

Kinerja target penyaluran KUR adalah 113,75%.

113,75%

Catatan : Realisasi Januari - Desember 2015

Pada tahun 2015 Unit organisasi Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan merencanakan menghasilkan 20 (duapuluh) kegiatan untuk program yang berdampak luas pada

stakeholder, yaitu 10 (sepuluh) rekomendasi dalam mencapai sasaran Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro Keuangan dan 10 (sepuluh) rekomendasi untuk Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan. Keduapuluh rekomendasi dapat dicapai sesuai dengan persyaratan, sementara beberapa kegiatan tidak dapat dijadikan penilaian karena hanya menghasilkan output yang belum memberikan dampak dan masih membutuhkan tindaklanjut. Fluktuasi beban kerja yang cenderung mengalami peningkatan signifikan belum seimbang dengan sumberdaya manusia yang terbatas juga menyebabkan realisasi program/kegiatan tidak dapat terserap sesuai rencana. Namun demikian, capaian sasaran strategis bagi Terwujudnya Perluasan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat dilaksanakan melebihi target yang ditentukan. Penyaluran kredit berpenjamin KUR melebihi target yang direncanakan sehingga memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dari Rp.20 Triliun yang ditetapkan pada awal tahun, realisasi penyaluran KUR sampai akhir tahun sebesar Rp.22,75 Triliun (113,75%), hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi unit organisasi Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mengingat KUR sebagai salah satu Program Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam “Nawa Cita” dan sesuai dengan fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk lebih fokus memastikan terwujudnya pelaksanaan agenda prioritas 3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”, agenda prioritas 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”, dan agenda prioritas 7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. D. REALISASI ANGGARAN Pada tahun 2015, Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp.12.500.000.000,- dan realisasi yang dimanfaatkan adalah sebesar 35


Rp.9.530.506.000,- terserap sebesar 76,24% dari sasaran penyerapan yang ditargetkan sebesar 70%, dengan SILPA Rp.2.969.494.000,-. Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi Anggaran Kedeputian I Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Pagu Anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian dengan rincian sebagai berikut : 1) Kebijakan Bidang Fiskal sebesar Rp.2.000.000.000,2) Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran sebesar Rp.2.000.000.000,3) Kebijakan Bidang Pembiayaan Kredit Asuransi dan Remitansi untuk Pekerja Migran sebesar Rp.1.000.000.000,4) Kebijakan Bidang BUMN sebesar Rp.2.000.000.000,5) Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil sebesar Rp.2.500.000.000,6) Kebijakan Bidang Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp.1.000.000.000,7) Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar Rp.2.000.000.000,2. Realisasi Anggaran per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.9.504.961.000,atau sebesar 76,04% dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut : 1). Kebijakan Bidang Fiskal sebesar Rp. 1.428.085.986,2). Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran sebesar Rp. 1.419.290.587,3). Kebijakan Bidang Pembiayaan Kredit Asuransi dan Remitansi untuk Pekerja Migran sebesar Rp. 770.037.706,4). Kebijakan Bidang BUMN sebesar Rp.1.709.224.311,5). Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil sebesar Rp.1.423.352.855,6). Kebijakan Bidang Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp. 926.830.314,7). Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar Rp.1.828.139.841,Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2014, realisasi anggaran tahun 2015 unit organisasi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mengalami penurunan. Pada tahun 2014 penyerapan anggaran mencapai Rp.8.930.636.824 (85,05%) dari pagu anggaran sebesar Rp.10.500.000.000,- dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015

sebesar

Rp.9.504.961.000

(76,04%)

dari

total

padu

anggaran

sebesar

Rp.12.500.000.000,-. 36


Tabel 9 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2015 No.

Realisasi Anggaran

Kegiatan

Pagu

1

Kebijakan Bidang Fiskal

2M

1.428.085.986,-

71,4%

2

Kebijakan Bidang Moneter Neraca Pembayaran

2M

1.419.290.587,-

71,0%

3

Kebijakan Bidang Pembiayaan Kredit Asuransi dan Remitansi untuk Pekerja Migran

1M

770.037.706,-

77,0%

4

Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Negara

2M

1.709.224.311,-

85,46%

5

Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil

2,5 M

1.423.352.855,-

56,93%

6

Kebijakan Bidang Kredit Usaha Rakyat

1M

926.830.314,-

92,70%

7

Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

2M

1.828.139.841,-

91,41%

9.504.961.000,-

76,04%

Total Realisasi

12,5 M

%

Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran unit organisasi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan adalah sebagai berikut : a) Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang Langkahlangkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering kementerian/lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015. b) Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. c) Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.5 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan

37


nomenklatur kegiatan sehingga diperlukan revisi anggaran melalui Ditjen Anggaran yang membutuhkan waktu yang agak lama; d) Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga yang mendapat alokasi pagu kegiatan yang cukup besar tidak di dorong sebagai prioritas utama. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Tahun 2015 dalam kerangka biaya per sasaran yang dicapai ditunjukkan dalam tabel 10 sebagai berikut: Tabel 10 Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran (cost per outcome) Sasaran Program

Jenis Kegiatan

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi di bidang ekonomi makro dan keuangan

Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi makro dan keuangan

Rekomendasi Pengendalian Kebijakan

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi UMKM

Sasaran Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

6,310,311,000

5,088,363,073

80.64

Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan terkait dengan bidang ekonomi makro dan keuangan

2,210,303,000

1,427,470,738

64.58

Rekomendasi hasil telaahan/ kajian

Terwujudnya rekomendasi pengendalian kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi makro dan keuangan

3,880,946,000

2,944,328,389

75.87

Layanan dukungan admnistrasi kegiatan dan tata kelola

Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola terkait dengan bidang ekonomi makro dan keuangan

148,440,000

70,343,800

47.39

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan didukung oleh 34 (tiga puluh empat) pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari : satu pejabat eselon I, lima pejabat eselon II, sepuluh pejabat eselon III, empat pejabat eselon IV, dan empat belas pelaksana. Meskipun belum seluruh bagan organisasi terisi dengan pegawai organik, sumberdaya yang ada berupaya memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan optimal.

38


Dengan dukungan sumberdaya peralatan dan ruang yang ada unit organisasi juga telah berupaya memaksimalkan penggunaannya. Meskipun terdapat keterbatasan ruang, kegiatan rapat dan pembahasan koordinasi, sinkronisasi, maupun pengendalian kebijakan diutamakan dilakukan di dalam Lingkungan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adapun rapat-rapat di luar kantor dilakukan apabila ruang dan tempat rapat yang tersedia sudah benar-benar tidak memungkinkan lagi (penuh terpakai oleh jadwal rapat unit kerja lainnya).

39


BAB IV PENUTUP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja unit-unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Laporan kinerja Deputi Bidang Kordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan utama Kedeputian I yang dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang lebih baik, terukur, dan terarah. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator ekonomi makro tahun 2015 hanya dapat dicapai 4.73% lebih rendah dari rencana sebesar 5,7%, meskipun angka inflasi dapat ditekan menjadi 3.3% jauh dibawah asumsi dasar sebesar 5%. Capaian kinerja Deputi I pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hal itu ditunjukkan dengan capaian indikator Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan mencapai 100%; Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang mencapai 100%. Namun demikian, suatu prestasi yang sangat baik dicapai dalam indikator Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Perluasan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mencapai 113,75% dari target yang ditetapkan. Masih banyak tantangan yang harus diwujudkan dimasa mendatang yang harus segera disikapi dengan bentuk kerja nyata yang positif dan transparan. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang tranparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kegiatan utama Kedeputian I, sehingga dapat menjadi umpan balik terhadap peningkatan kinerja keasdepan dan kedeputian khususnya, serta berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan pada masa yang akan datang. 40


LAMPIRAN

41

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II


Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Organisasi

Target

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2015

Pelaksana

2016 2017 2018 2019

KEGIATAN-KEGIATAN Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal 1

Asdep Fiskal

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal Indikator Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal yang

85

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

ditindaklanjuti 2

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal Indikator Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal yang ditindaklanjuti

3

Sasaran Kegiatan Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi I Indikator Persentase hasil dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi I

Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan

Asdep Moneter dan

Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran

1

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 42


Indikator Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Moneter dan Neraca

85

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Pembayaran yang ditindaklanjuti 2

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi) Indikator Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang Moneter (inflasi) yang ditindaklanjuti

3

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Remitansi, Pembiayaan dan Asuransi TKI Indikator Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Remitansi, Pembiayaan dan Asuransi TKI yang ditindaklanjuti

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan

Asdep Pengembangan

Ekonomi Daerah dan Sektor Riil

Ekonomi Daerah dan Sektor Riil

1

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Indikator Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Ekonomi Daerah

90

80

80

80

80

dan Sektor Riil yang ditindaklanjuti

43


2

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Daerah Indikator Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan

80

80

80

80

80

dengan pengembangan ekonomi daerah yang ditindaklanjuti

Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan

Asdep Pasar Modal

Lembaga Keuangan

dan Lembaga Keuangan

1

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK Indikator Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK yang

85

80

80

80

80

75

80

80

80

80

80

80

80

80

80

ditindaklanjuti 2

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK Indikator Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang PMLK yang ditindaklanjuti

3

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan kecil Indikator Persentase hasil rekomendasi kebijakan kebijakan KUR Mikro

44


Koordinasi Kebijakan Bidang Badan Usaha

Asdep BUMN

Milik Negara (BUMN) 1

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN Indikator Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN yang

85

80

80

80

80

75

80

80

80

80

ditindaklanjuti 2

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN Indikator Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti

Sumber : Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

45

LAMPIRAN III

Manual Perhitungan IKU Deputi I Definisi

1

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan :

Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan dengan Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Satuan

:

%

Teknik Menghitung

:

Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target Realisasi X 100 % Target

Sifat Data IKU

:

Maksimisasi

Sumber Data

:

Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran, Keasdepan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan BUMN

Periode Data IKU

:

Semesteran

Keterangan Lain

:

-

Manual Perhitungan Definisi IKU Deputi I

2

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan : Implementasi pengendalian di bidang ekonomi makro dan kebijakan di bidang fungsi ekonomi makro dan keuangan

keuangan oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan

Satuan

:

%

Teknik Menghitung

:

Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target Realisasi X 100 % Target

Sifat Data IKU

:

Maksimisasi

Sumber Data

:

Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran, Keasdepan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan BUMN

Periode Data IKU

:

Semesteran

Keterangan Lain

:

-

Manual Perhitungan

Periode Data IKU

3

Keterangan Lain IKU Deputi I

Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit : Semesteran Usaha Rakyat/KUR :

-

Definisi

:

Implementasi Penyaluran Pagu Kredit Berpenjaminan KUR

Satuan

:

%

Teknik Menghitung

:

Realisasi Penyaluran dibagi Pagu Penyaluran X 100% Pagu

Sifat Data IKU

:

Maximize

Sumber Data

:

Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Periode Data IKU

:

Semesteran

Keterangan Lain

:

-

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

SS

Indikator Kinerja

Target 2015


Kinerja

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=

Terwujudnya Presentase koordinasi dan rekomendasi sinkronisasi kebijakan di kebijakan di bidang bidang ekonomi ekonomi makro dan makro dan keuangan keuangan

80%

100%

Keterangan

(f) 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN.

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu, beserta Peraturan Pelaksanaannya.

3.

Pembentukan Komite Privatisasi berdasarkan Surat Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi No. S-29.1/M.EKON/01/2015.

4.

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

5.

Draft MoU tingkat menteri mengenai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT).

6.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

7.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penunjukan Penyalur dan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

8.

Penetapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

9.

Penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

100%

10. Buku Road Map Pengendalian Inflasi Nasional. 1. Kajian Evaluasi Pemberian Fasilitas Tax Allowance.

Presentase Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di kebijakan di bidang bidang ekonomi ekonomi makro dan makro dan keuangan keuangan

80%

100%

2.

Kajian Dampak Sosialisasi Ekonomi terhadap Kebijakan Moratorium TKI Pengguna Perorangan.

3.

Kajian Peran Lembaga Linkage dalam Peningkatan Kredit UMKM.

4.

Persetujuan Komite Privatisasi tentang Kepemilikan Saham Negara pada PT. Waskita Karya, (Persero) Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Tim Pelaksana Komite Privatisasi No. S28/D.I.M.EKON/05/2015 tanggal 21 Mei 2015.

5.

Persetujuan Komite Privatisasi tentang Penyesuaian Batas Maksimum Jumlah Saham yang dilepas dari Portepel pada PT. Adhi Karya, (Persero) Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Tim Pelaksana Komite Privatisasi No. S-41/D.I.M.EKON/07/2015 tanggal 27 Juli 2015.

6.

Persetujuan Komite Privatisasi tentang Penyesuaian Batas Maksimum Jumlah Saham yang dilepas dari Portepel dalam rangka Right Issue pada PT. Aneka Tambang, Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Tim Pelaksana Komite Privatisasi No. S184/D.I.M.EKON/08/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

7.

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian perihal Penyediaan Anggaran dalam APBN 2015 untuk Mendukung Program KUR di masing-masing kementerian teknis.

100%

8.

Penyusunan Daftar Inventaris Masalah MoU Pemberdayaan UMK, Petani, Nelayan, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah melalui SHAT 2015.

9.

Evaluasi Progres Pengendalian Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Evaluasi Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu 10. dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dan Peraturan Pelaksananya sebagai Tindaklanjut Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII. Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Tercapainya target penyaluran Kredit berpenjamin

Catatan : Realisasi Januari - Desember 2015

Rp. 20 Triliun

Rp. 22,75 Triliun

1. 113,75% 2.

Pada bulan Januari 2015 pemerintah telah memutuskan penyaluran KUR 2015 sebesar Rp. 20 Triliun. Kinerja target penyaluran KUR adalah 113,75%.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Fiskal

SS

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi s/d Juni 2015

Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f) 1). Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN. 2). Peraturan Pemerintah no. 18 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidangbidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah -Daerah Tertentu, beserta Peraturan Pelaksanaannya 3). Persetujuan Permohonan Pinjaman Komersial Luar Negeri PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk 4). Persetujuan Permohonan Pinjaman Komersial Luar Negeri PT. PLN (Persero)

Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti

85%

70%

82%

5). Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Luar Negeri 6). Koordinasi Penyusunan R-PMK tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) 7). Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 8). Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengeluaran negara dan pembiayaan

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Fiskal

Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti

1). Kunjungan Lapangan dalam rangka meninjau proyek PT. Sulawesi Mining Invesment di Morowali 75%

10%

13%

2). Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan proyek PT. Pelindo III sebagai pengguna PKLH dalam rangka pembahasan Tax Holiday.

1). FGD Penyusunan Analytical Hierarki Process sebagai acuan pedoman bagi Komite Verifikasi dalam Rapat Pleno Pemberian Fasilitas Tax Holiday Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti

2). FGD mengenai penentuan utang luar negeri (ceiling) 65%

50%

77%

3). FGD mengenai penyusunan kajian dalam rangka persiapan evaluasi pemberian fasilitas tax allowance 4). FGD terkait evaluasi Keppres 59 Tahun 1972 dan Keppres No.39 Tahun 1991 5). FGD terkait Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI

Catatan:

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah

SS

Indikator Kinerja

Target 2015


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f) 1). Rapat Program Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (FPED). 2). Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Penyusunan Draft MoU Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT).

Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti

90%

65%

72%

3). Rakor Sinkronisasi dan Koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka Persiapan Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). 4). Rapat Koordinasi Dana Transfer Daerah (DAU & DAK). 5). Rapat Kordinasi dan Harmonisasi Persiapan Launching Buku Pedoman Tanggung JAwab Sosial dan Lingkungan (TJSL) KADIN sesuai ISO 26000. 1). Monev Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Pusat-Daerah di Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

2). Monev Persiapan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pembentukan Perusahaan Penjamianan Kredit Daerah (PPKD) Semester I Tahun 2015. Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti

80%

50%

63%

3). Monev FPED dalam Kerangka Pembangunan Terpadu Desa Disekitar Kawasan Gunung Gede Pangrango Provinsi Jawa Barat. 4). Monev Persiapan Daerah Menghadapi MEA melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah.

5). FGD Pembahasan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. 1). Lokakarya Nasional Forum Pengembangan Ekonomi Daerah "Kerjasama Program CSR antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan". Persentase dari rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti

70%

60%

86%

2). FGD Sosialisasi Dana Desa. 3). FGD Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) MoU Pemberdayaan UMK, Petani, Nelayan, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah.

Catatan:

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara

SS

Indikator Kinerja

Target 2015

(a)

(b)

(c)

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, kebijakan bidang BUMN dan sosialisasi kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti

85%

x

50,0%


Kinerja

Keterangan

(d)

(e)=(d)/x

(f)

50%

100%

Arahan Komite Privatisasi berdasarkan surat Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor: S29.1/M.EKON/01/2015 Sosialisasi pemanfaatan insentif fiskal bagi BUMN di Surabaya tanggal 15 Mei 2015

Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti

75%

30,0%

25%

83%

Persetujuan sirkuler Komite Privatisasi tentang Kepemilikan Saham Negara pada PT. Waskita Karya, Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor: S- 28/D.I.M.EKON/05/2015 tanggal 21 Mei 2015

Penyelenggaraan FGD Tentang Potensi dan Dampak Pinjaman Langsung Bank Pembangunan Internasional untuk BUMN tanggal 27 Maret 2015 di Bandung Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti

70%

35,0%

35%

100% Penyelenggaraan FGD Tentang Tax Allowance bagi BUMN Jasa Kepelabuhan tanggal 11-13 Juni 2015 di Surabaya

x = target KPI Semester 1 Tahun 2015

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

SS

Indikator Kinerja

Target 2015


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f) 1. Keppres No.19/2015 ttg Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM 2. Permenko No.6/2015 ttg Pedoman Pelaksanaan KUR

Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti.

85%

75%

88%

3. Kepmenko No.170/2015 tt Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR 4. Koordinasi Penyusunan PMK No.146/PMK.05/2015 ttg Tata Cara Pembayaran Subsidi Bungan KUR

Tercapainya target penyaluran KUR

5. Koordinasi Penyusunan PKS KPA dan Bank Pelaksana Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti.

85%

45%

53%

Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan KUR yang ditindaklanjuti.

70%

50%

71%

Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti.

85%

45%

53%

Rekomendasi hasil koordinasi dan sosialisasi Kebijakan Di Bidang Pasar Modal dan LK yang ditindaklanjuti

Tersusunnya rekomendasi Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan di kebijakan di bidang pasar bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan modal dan lembaga yang ditindaklanjuti. keuangan

85%

45%

53%

Monev Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan LK

Persentasi rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti.

70%

30%

43%

Kajian Pendirian Lembaga Penjaminan Ulang

Catatan:

Monev Kebijakan KUR FGD Sistem Informasi Kredit Program Kajian Peran Lembaga Linkage

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja

SS

Indikator Kinerja

Target 2015


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f) 1) Koordinasi Penyusunan Road Map Pengendalian Inflasi

Persentase rekomendasi dari hasil kordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan moneter, neraca pembayaran, dan Tersusunnya rekomendasi perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti kebijakan ekonomi yang mendukung kebijakan moneter, neraca pembayaran dan Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan moneter, neraca perluasan kesempatan pembayaran, dan perluasan kesempatan kerja yang kerja ditindaklanjuti

Tersusunnya rekomendasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran

Catatan:

2) Koordinasi TPI-TPID tingkat Eselon I 85%

70%

82,35%

80%

50%

62,50%

Melaksanakan monitoring TPID di beberapa provinsi dan kota terpilih

Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan moneter, neraca pembayaran, dan perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti

80%

45%

56,25%

Menerbitkan publikasi Tinjauan Ekonomi dan Keuangan, Lembar Ekonomi Mingguan dan Booklet Statistik Indonesia

Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi

85%

50%

58,82%

Penyusunan Revisi Skema KUR TKI

Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti

80%

50%

62,50%

Monitoring dan evaluasi Dampak Kebijakan Moratorium TKI Pada Pengguna Perseorangan ke Timur Tengah di daerah-daerah kantong TKI

Persentase dari rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti

80%

50%

62,50%

Penyusunan Kajian Dampak Kebijakan Moratorium TKI Pada Pengguna Perseorangan ke Timur Tengah di daerah kantong TKI

3) Menyiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2015

Recommend Documents