LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2009

Panduan Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

i

PENGANTAR

PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen Keuangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan pada Tahun Anggaran 2009. LAKIP Departemen Keuangan Tahun 2009 merupakan LAKIP tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. Penyusunan LAKIP Departemen Keuangan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 20052009 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.01/2008. LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, di satu sisi, dan di sisi lain, LAKIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Departemen Keuangan telah menerapkan sistem Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Performance Departemen Keuangan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS/DK) sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2009 sebagai kontrak kinerja Departemen Keuangan Tahun 2009. Departemen Keuangan sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang keuangan dan kekayaan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Departemen Keuangan menetapkan visi: Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi.

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

i

PENGANTAR

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi di atas, Departemen Keuangan menetapkan 5 (lima) misi yaitu misi di bidang fiskal, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang kelembagaan. Pelaksanaan dari kelima misi tersebut berpedoman pada RPJMN Tahun 2004-2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009 yang didalamnya memuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009. Misi tersebut selanjutnya dirinci dalam Rencana Strategik (Renstra) Departemen Keuangan yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam bidang pengelolaan keuangan negara, mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), melaksanakan APBN dengan menghimpun penerimaan dan menyalurkan dana APBN, dan akhirnya mempertanggungjawabkan melalui Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Walaupun demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan aparatur Departemen Keuangan telah berhasil mengatasinya, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Penyusunan LAKIP Tahun 2009 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Departemen Keuangan.

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF A. TUJUAN DAN SASARAN SRATEGIS Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen Keuangan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian rencana strategis Departemen Keuangan tahun 2005-2009, yang disusun berdasarkan Ketetapan MPR No.XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme dan Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Nasional Tahun 2004-2009, serta Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Departemen

Keuangan

mempunyai

tugas

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Departemen Keuangan mempunyai fungsi: (1) merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan tehnis di bidang keuangan dan kekayaan negara; (2) melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara; (3) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; (4) melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara; dan (5) menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden. Dalam era globalisasi ini Departemen Keuangan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai kesetaraan di pasar global. Untuk itu setiap pegawai Departemen Keuangan dituntut untuk terus meningkatkan integritas dan kredibilitas, sehingga dipercaya dan dibanggakan serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur. Terkait dengan hal tersebut, Departemen Keuangan mempunyai Visi “Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi”. Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, yaitu: (1) misi bidang fiskal; (2) misi bidang ekonomi; (3) misi bidang sosial budaya; (4) misi bidang politik; dan (5) misi bidang kelembagaan. Seiring dengan berjalannya Program Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan dengan mengacu pada visi dan misi tersebut dirumuskan Balance Scorecard (BSC) sebagai tool manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama (IKU) yang telah diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Strategi Departemen Keuangan. Dalam Peta strategi telah ditetapkan 20 sasaran strategis yang merupakan kontrak kerja Departemen Keuangan tahun 2009. Sasaran strategis tersebut

dikelompokkan dalam tema: (1) Pendapatan Negara; (2) Belanja Negara;

(3) Pembiayaan Negara; (4) Kekayaan Negara; (5) Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank; (6) Sistem Pengelolaan Keuangan Negara; (7) Reformasi Birokrasi; (8)

Kerjasama

Internasional;

(9)

Kesekretariatan,

Pendididikan,

dan

SDM;

dan

(10) Pengawasan dan Pengendalian Intern. Sasaran strategis Departemen Keuangan dalam Tahun 2009 sebagai berikut: (1) Tingkat pendapatan yang optimal dengan beberapa IKU antara lain jumlah pendapatan negara dibidang pajak, penerimaan negara di bidang PNBP, penerimaan bea dan cukai; (2) Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu dan efisien dengan IKU persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu, kesesuaian SAPSK sesuai standar biaya, penyaluran dana transfer

ke daerah, dan penyaluran dana transfer ke

daerah tepat waktu; (3) Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal dengan IKU pemenuhan target pembiayaan melalui utang; (4) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dengan IKU jumlah satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar; (5) Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat, dengan beberapa IKU diantaranya adalah persentase pertumbuhan nilai transaksi dan frekuensi saham harian, pertumbuhan dana yang dikelola lembaga penjamin, dan lainnya; (6) Kepastian hukum dan transparansi dengan IKU indeks kepuasan wajib pajak (WP) atas administrasi perpajakan pada KPP WP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama; (7) Transparasi dan mekanisme yang sederhana dengan IKU antara lain indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat di bidang anggaran, perbendaharaan, transfer ke daerah, dan risiko fiskal; (8) Fiscal balance dengan IKU indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah; (9) Transparansi dan kredibilitas dengan IKU ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang dan pemabayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran ; (10) Penyelesaian tepat waktu permohonan pengelolaan kekayaan negara dengan IKU indeks kepuasan pelayanan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu ; (11) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank (LKNB) yang professional dengan IKU indeks kepuasan stakeholderss Bapepam-LK; (12) Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum dengan IKU tingkat akurasi kebijakan fiskal, rata-rata persentase deviasi asumsi makro, target defisit, proyeksi pendapatan negara, dan persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara; (13) Pelayanan prima yang mencakup IKU pelayanan prima pada

DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJPK, dan

Bapepam–LK; (14) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

kekayaan negara dengan IKU antara lain persentase akurasi perencanaan kas dan rasio beban utang terhadap total utang; (15) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi

akan

fungsi

sosialisasi/penyuluhan (pendidikan

dan

Departemen terhadap

komunikasi)

Keuangan

rencana

dengan

IKU

persentase

sosialisasi/penyuluhan,

pemahaman

K/L

terhadap

tingkat

fungsi

jumlah

coverage

pengelolaan

perbendaharaan Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan

negara,

piutang

negara,

dan

lelang

Sosialisasi

dan

diseminasi

peraturan/kebijakan tentang perimbangan keuangan, peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang, jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional,dan internasional, dan kegiatan mengedukasi publik tentang keuangan negara melalui program BPPK; (16) Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum dengan IKU: persentase jumlah penambahan WP OP terhadap jumlah WP OP terdaftar awal tahun (base year 2008), persentase berkas penyidikan yang diserahkan ke kejaksaan, persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak, persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan, persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti, persentase kepatuhan pelaporan aset oleh K/L, dan persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan; (17) Merekrut dan mengembangkan SDM yang terintegritas dan berkompetensi tinggi dengan IKU tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik, jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerja sama teknik luar negeri, dan rasio jam pelatihan terhadap jam kerja; (18) Mengembangkan organisasi yang handal dan modern dengan IKU persentase penyelesaian SOP dan persentase pencapaian hasil pengawasan unggulan; (19) Mewujudkan good governance dengan IKU Indeks kualitas laporan keuangan K/L (BA 15, 61,62, 70,71, 96,97,98,99); dan (20) Membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan IKU Service Level Agreement (SLA) index. B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Dalam mengemban tugas sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara ditengah krisis global yang menyebabkan sebagian besar perekonomian negara-negara maju dan negara-negara berkembang terpuruk, Departemen Keuangan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Melalui kebijakan stimulus fiskal berupa pemotongan pajak (penurunan dan penyederhanaan pajak, kenaikan PTKP, dan penurunan PPh Badan); subsidi PPN minyak goreng, PPN Bahan Bakar Nabati (BBN), PPN eksplorasi migas, PPh geothermal, PPh 21, dan BM ditanggung pemerintah, dan subsidi bukan pajak (pemotongan tarif listrik industri, stimulus paket belanja), perekonomian nasional mampu tumbuh positif sebesar 4,5 persen, sementara negara-negara lainnya kecuali Cina dan


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

India mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Selain itu, melalui alokasi pemberian subsidi benih, pupuk, pasar murah, dan pembangunan irigasi, Departemen Keuangan bersama instansi terkait telah mampu mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah yaitu 2,78 persen, dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya untuk meningkatkan kegiatan

ekonomi

dan

kesejateraan

masyarakat,

Pemerintah

terus

melanjutkan

pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik 10.000 mega watt, jalan, jembatan dan pelabuhan,

program pemberian bantuan langsung ke masyarakat berupa Raskin,

BLT, Jamkesnas, BOS, KUR, PNPM, dan kebijakan lainnya. Melalui berbagai program ini diharapkan investasi dan daya beli masyarakat meningkat kembali, sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Hasil dari berbagai kebijakan tersebut juga tercermin pada realisasi penerimaan negara dan hibah yang dalam tahun 2009 mencapai Rp 868,95 triliun dengan realisasi belanja negara sebesar Rp 956,38 triliun, sehingga defisit APBN dapat ditekan menjadi sebesar Rp 87,43 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB. Defisit tersebut dibiayai dari sumber dalam dan luar negeri yang mencapai Rp 125,78 triliun. Dengan demikian pada tahun 2009, telah terjadi surplus sebesar Rp 38,35 triliun. Surplus ini rencananya akan dialokasikan antara lain

untuk belanja insfrastrukur pada APBN 2010. Membaiknya

pertumbuhan ekonomi, rendahnya tingkat inflasi, relatif stabilnya nilai tukar rupiah, serta terjaganya kesinambungan APBN 2009, telah mendorong meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari 1.355,40 pada akhir tahun 2008 menjadi 2.518,99 pada akhir tahun 2009. Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2009 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa diantaranya nilainya di atas 100 persen. Namun, beberapa IKU masih belum sesuai dengan yang ditargetkan. Ke depan hal ini diharapkan tidak akan terjadi. Secara rinci pencapaian sasaran strategis dalam tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pencapaian seluruh indikator kinerja sasaran pendapatan negara yang optimal pada umumnya telah melampaui 100 persen, kecuali penerimaan pajak yang nilai capaiaannya masih sedikit dibawah 100 persen. Dalam tahun 2009, nilai capaian indikator kinerja jumlah pendapatan negara PNBP sebesar 103,86%; jumlah penerimaan bea dan cukai sebesar 104,6%; jumlah penerimaan remunerasi penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek sebesar 100%; dan jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi lelang sebesar 131,37%. Sedangkan nilai capaian penerimaan pajak sebesar 98 persen dari yang ditargetkan dalam APBN-P. Tidak tercapainya IKU ini terutama


vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

dikarenakan menurunnya penerimaan PPN impor dan PPn BM terkait dengan menurunnya impor sebagai dampak krisis global. Sasaran strategis alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu, nilai capaian seluruh IKU nya telah melampaui sasaran yang ditetapkan. Dari 5 (lima) IKU, 4 (empat) IKU yaitu persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu, persentase kesesuaian SAPSK dengan standar biaya, persentase penyaluran dana transfer ke daerah, dan persentase penyaluran dana tepat waktu, nilai capaiannya sesuai target yang ditetapkan, yaitu 100 persen. Sementara 1 (satu) IKU yaitu persentase ketepatan penyediaan dana nilai capainya sebesar 109,5 persen, atau di atas target yang ditetapkan. Nilai capaian sasaran strategis

“pembiayaan yang aman bagi kesinambungan

fiskal” dengan IKU pemenuhan target pembiayaan utang mencapai 99,5 persen, relatif sama dengan yang ditargetkan dalam tahun 2009. Sasaran strategis kekayaan negara yang optimal, yang didukung oleh IKU jumlah satuan kerja yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar, nilai capaiannya sudah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan sedikit di atas yang ditargetkan yaitu 100,5 persen. Sasaran strategis selanjutnya adalah terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang tumbuh sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat, yang didukung oleh 6 (enam) IKU, hampir semua IKU melampaui target, kecuali sasaran persentase pertumbuhan dana yang dikelola lembaga pembiayaan dan penjaminan yang nilai capainya masih sangat rendah yaitu 6,3 persen. 5 (lima) IKU yang realisasinya di atas 100 persen, yaitu IKU persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian dan persentase pertumbuhan frekuensi transaksi saham harian, masingmasing mencapai 387,08 persen dan 136,67 persen, indikator sasaran jumlah emiten baru sesuai target nilai capaiannya 180 persen, dan nilai capaian indikator sasaran persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian mencapai 219 persen dan dana pensiun mencapai lebih dari 500 persen. Sasaran strategis keenam yaitu kepastian hukum dan transparansi yang didukung oleh IKU kepuasan wajib pajak atas administrasi perpajakan KPP wajib pajak besar, KPP Madya, dan KPP Pratama serta IKU indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai. Dari hasil survey yang dilakukan, indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai

nilai capaiannya

mencapai 102,5 persen, atau lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan. Sedangkan hasil survey yang dilakukan di KPP WP besar dan Madya nilai capaiannya masing-masing sebesar 93 persen dan 97 persen. Sasaran strategis transparansi dan mekanisme yang sederhana, yang didukung oleh 4 (empat) IKU, sebanyak 2 (dua) IKU yaitu indeks kepuasan K/L terhadap


vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

pengelolaan belanja pusat di bidang anggaran dan indeks kepuasan Pemda nilai capaian IKU nya telah melampaui sasaran yang ditetapkan. Sedangkan IKU indeks kepuasan K/L di bidang perbendaharan dan persentase penggunaan anggaran risiko fiskal nilai capaiannya sedikit dibawah target yang ditetapkan, yaitu masing-masing sebesar 93,4 persen dan 98,9 persen. Pencapaian sasaran strategis fiscal balance dengan IKU indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah telah melampaui sasaran yang ditetapkan. Dalam tahun 2009 nilai capaiannya sebesar 109,1 persen. Demikian pula pencapaian sasaran strategis transparansi dan kredibilitas dan sasaran strategis pelaksanaan, pengaturan, dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional juga telah melampaui sasaran yang ditetapkan. Sasaran strategis kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum. Sasaran ini didukung oleh 5 (lima) IKU yaitu tingkat akurasi kebijakan fiskal, rata-rata persentase deviasi asumsi makro, deviasi target defisit, deviasi proyeksi pendapatan negara, dan efektifitas kebijakan pendapatan. Nilai capaian IKU-IKU tersebut masing-masing sebesar 105,43 persen, 162,00 persen, 146,00 persen, 166,00 persen, dan 103,27 persen. Sasaran strategis pelayanan prima yang didukung oleh 11 indikator sasaran, 10 (sepuluh) IKU diantaranya nilai capaian kinerjanya telah melebihi 100 persen. Sedangkan 1 (satu) indikator penyelesaian PMK/KMK baru mencapai 94,7 persen, atau masih dibawah target yang ditetapkan. Belum tercapainya sasaran ini antara lain disebabkan belum lengkapnya persyaratan yang diperlukan untuk penetapan PMK/KMK. Sasaran strategis meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, sasaran strategis pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan, sasaran strategis mewujudkan good governance, dan sasaran strategis membangun sistem informasi yang terintegrasi, pada umumnya realisasi IKU nya telah sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan beberapa sasaran nilai capainya diatas 100 persen. Namun, satu IKU yaitu persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti nilai capaiannya masih dibawah target. Hal ini dikarenakan masih terdapat 2 (dua) temuan yang belum ditindaklanjuti. Sementara itu sasaran strategis merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi, 1 (satu) IKU yaitu rasio jam pelatihan terhadap jam kerja, nilai capaiannya telah sesuai dengan target. Namun, 2 (dua) IKU

yaitu tingkat

kompetensi karyawan untuk jabatan tematik dan IKU jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerjasama teknik luar negeri, nilai capaiannya belum sesuai


viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

dengan yang diharapkan. Belum tercapainya indikator sasaran tersebut antara lain dikarenakan adanya hambatan pada saat pelaksanaan. Sementara itu apabila dilihat dari pelaksanaan RPJMN selama lima tahun terakhir, Departemen Keuangan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Selama pelaksanaan RPJMN 2004-2009, penerimaan pajak yang berhasil dihimpun meningkat 84,8 persen, yaitu dari Rp 347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 641.4 triliun pada tahun 2009. Demikian pula penerimaan negara bukan pajak juga meningkat 54,1 persen, yaitu dari Rp 146,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 226,4 triliun pada tahun 2009. Selanjutnya dalam mengalokasikan belanja negara, prosentase

belanja modal dan infrastruktur semakin

meningkat, yang antara lain dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dalam rangka memeratakan pembanguan di daerah, belanja/transfer ke daerah semakin meningkat yaitu dari Rp 150.5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 308.6 triliun pada tahun 2009, atau meningkat 105,05 persen. Perkembangan APBN secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. PERKEMBANGAN APBN 2005 - 2009 (dalam Triliun Rp)

A

Pendapatan Negara dan Hibah 1 Penerimaan Dalam Negeri a Penerimaan Perpajakan b Penerimaan Negara Bukan Pajak 2 Hibah 3 Surplus BI B Belanja Negara 1 Belanja Pemerintah Pusat 2 Transfer Ke Daerah Suspen C Surplus/Defisit Anggaran % terhadap PDB D Pembiayaan 1 Pembiayaan Dalam Negeri 2 Pembiayaan Luar Negeri (neto) Kelebihan /kekurangan

2005

2006

2007

2008

2009

495.2 493.9 347.0 146.9 1.3 0.0 509.6 361.2 150.5 -2.0 -14.4 -0.5 14.7 24.9 -10.3 0

638.0 636.2 409.2 227.0 1.8 0.0 667.1 440.0 226.2 0.9 -29.1 -0.9 29.4 56.0 -26.6 0

707.8 706.1 491.0 215.1 1.7 13.7 757.6 504.6 253.3 0.24 -49.8 -1.3 42.5 66.3 -23.9 -7.4

981.6 979.3 658.7 320.6 2.3 0.0 985.7 693.4 292.4 -0.1 -4.1 -0.1 84.1 97.3 -13.2 79.9

868.9 867.8 641.4 226.4 1.1 0.0 956.4 647.8 308.6 0.0 -87.4 -1.6 125.8 142.6 -16.8 38.3

C. TANTANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF Dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal faktor-faktor yang menghambat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan antara lain belum pulihnya krisis global yang terjadi sejak 2008 yang berdampak pada menurunnya perekonomian negara-negara maju yang merupakan mitra dagang Indonesia dan semakin terbatasnya


ix

RINGKASAN EKSEKUTIF

likuiditas global. Memburuknya perekonomian dunia tersebut berimbas pada perekonomian Indonesia khususnya sektor manufaktur/industri pengolahan dan sektor perdagangan. Ekspor mengalami penurunan sebagai akibat dari menurunnya permintaan dari negara mitra dagang. Sementara impor menurun sejalan dengan menurunnya kegiatan dunia usaha dan industri pengolahan, dan pada gilirannya berdampak pada menurunnya penerimaan pajak khususnya PPN dan PPnBM impor dan PPh impor, sehingga target penerimaan pajak tersebut tidak dapat tercapai. Tantangan lainnya adalah terbatasnya likuiditas di pasar global yang menyebabkan kompetisi untuk mendapatkan modal murah dari luar negeri (pinjaman dan Surat Berharga Negara/SBN valas) menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan yield surat berharga negara (SBN) dengan dominasi valas serta bunga pinjaman luar negeri menjadi tinggi. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak menentu, dapat meningkatkan resiko penerbitan SBN dengan dominasi valas. Sementara tantangan dari dalam negeri, potensi pasar SBN domestik dan pasar keuangan domestik masih relatif terbatas, kualitas SDM, sarana, dan TIK Departemen Keuangan belum memadai, dan koordinasi dengan instansi terkait belum semuanya berjalan seperti dengan yang diharapkan. Ke depan, untuk lebih meningkatkan hasil capaian IKU, ditengah era globalisasi ini berbagai kebijakan yang ada perlu terus dilanjutkan dan disempurnakan. Beberapa kebijakan yang kiranya perlu dilanjutkan dan disempurnakan antara lain: (1) meningkatkan pengembangan model ekonomi makro untuk meningkatkan akurasi asumsi makro dasar APBN; (2) meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi dengan instansi terkait; (3) mengembangkan Economic Executive Dashboard, (4) melakukan kajian dibidang perpajakan, kepabeaan, cukai, ekonomi, keuangan dan kekayaan negara; (5) menerapkan standar internasional untuk pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan termasuk Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) dan mengembangkan early warning system di sektor keuangan; (6) meningkatkan kualitas manajemen dan operasional lembaga keuangan; (7) melakukan penguatan perlindungan bagi investor lembaga keuangan termasuk pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal dan LK; (8) mengembangkan pasar SBN domestik, memperluas basis investor SBN domestik dan instrumen SBN; (9) merekrut

dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan

berkompetensi tinggi; dan (10) meningkatkan kualitas pelaporan contingent liability.


x

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Halaman Pengantar..………………………………………………………………………………….

i

Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………………....

iii

Daftar Isi ..………………….………………………………………………………………..

xi

Daftar Tabel................................................................................................................

xiii

Daftar Grafik...............................................................................................................

xv

BAB I

BAB II

BAB III

Pendahuluan………………………………………………………………..

1

A. Latar Belakang ……………………………………..………………….

1

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi …………………………….

2

C. Mandat dan Peran Strategis………………………………………….

5

D. Sistematika Laporan ………………………………………………….

6

Rencana Strategis dan Rencana Kinerja………………………………..

8

A. Alur Pikir ………………………………………………………………

8

B. Rencana Strategis ……………..…………………………………….

9

• Visi………………………………………………………………….

9

• Misi…………………………………………………………………

10

• Tujuan……………………………………………………………...

11

• Sasaran……………………………………………………………

16

• Program……………………………………………………………

22

C. Rencana Kinerja berdasarkan Rencana Strategis (versi RKT)…..

23

D. Balance Score Card (BSC)……………………………………………

23

E. Rencana Kinerja versi Balance Score Card (BSC)…………………

25

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis……………………………………...

37

A. Pengukuran Sasaran………………………………………………….

37

A.1.

Tema Pendapatan Negara ……………………………………

37

A.2.

Tema Belanja Negara ………………………………………….

58

A.3.

Tema Pembiayaan Negara ……………………………………

61

A.4.

Tema Kekayaan Negara………………………………………..

64

A.5.

Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank……

67

A.6.

Tema Sistem Pengelolaan Keuangan Negara………………

76


xi

DAFTAR ISI

BAB IV

A.7.

Tema Reformasi Birokrasi………………………………………

100

A.8.

Tema Kerjasama Internasional………………………………..

128

A.9.

Tema Kesekretariatan, Pendidikan, dan SDM……………….

130

A.10. Tema Pengawasan dan Pengendalian Intern………………

135

B. Akuntabilitas Keuangan ……………...……………………………….

146

Penutup ……………………………………………………………………

149

Lampiran-lampiran A. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) B. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)


xii

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Komposisi Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan...............................................................................................

3

Komposisi Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan Berdasarkan Golongan..............................................................................................................

3-4

Komposisi Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan Berdasarkan Jabatan.................................................................................................................

4

Tabel 4.

Keterkaitan Tema dan BSC..................................................................................

26

Tabel 5.

Penetapan Sasaran dan IKU Departemen Keuangan..........................................

31

Tabel 6.

Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun Anggaran 2009....................................

38

Tabel 7.

Pencapaian Target PNBP tahun 2005-2009........................................................

39

Tabel 8.

Evaluasi Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak Neto Tahun 2009..........................

40

Tabel 9.

Kinerja Penerimaan Pajak 2005 – 2009...............................................................

44

Tabel 10.

Perbandingan Target Penerimaan DJBC Tahun 2008 dan 2009......................

45

Tabel 11.

Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2009…………………………………………

46

Tabel 12.

Perbandingan Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2008 dan 2009…………....

47

Tabel 13.

Data Indikator Bea Masuk Tahun 2008 dan 2009………………………………..

48

Tabel 14.

Data Indikator Cukai Tahun 2008 dan 2009………………………………………

50

Tabel 15.

Penerimaan Remunerasi Tahun 2009……………………………………………..

52

Tabel 16.

Realisasi Biad PPN Tahun 2005-2009…………………………………………….

53

Tabel 17.

Realisasi PNDS Tahun 2005-2009…………………………………………………

53

Tabel 18.

Data Realisasi Frekuensi, Hasil Bersih Lelang dan Bea Lelang Tahun 2005 s.d. 2009………………………………………………………………………………

54

Tabel 19.

Perkembangan Jumlah Daerah dan Besaran Transfer Tahun 2004 s/d 2009…

60

Tabel 20.

Perpres Alokasi DAU dan Permenkeu Dana Penyeimbang Yang Diterbitkan Tahun Anggaran 2005 – 2010……………………………………………………….

61

Tabel 21.

Realisasi Pemenuhan Pembiayaan Melalui Utang Tahun 2005-2008…………..

63

Tabel 22.

Jumlah Satker Yang Telah Diinventarisasi dan Dinilai Wajar s.d Tahun 2009…

66

Tabel 23.

Indeks Penutupan Bursa Efek 2008-2009…………………………………………

68

Tabel 24.

Rata-Rata Indeks Kepuasan Insititusi Publik………………………………………

78

Tabel 2.

Tabel 3.


xiii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 25.

Hasil survey pada 5 (lima) KPPBC…………………………………………………

Tabel 26.

Data Pemberian Fasilitas Pembebasan dan/atau Keringanan BM

79

Tahun 2008 dan 2009………………………………………………………………..

81

Tabel 27.

Data Pemberian Fasilitas Pertambangan Tahun 2008 dan 2009………………..

82

Tabel 28.


82

Tabel 29.


83

Tabel 30.

Realisasi Penyaluran Transfer ke Daerah tahun 2008……………………………

88

Tabel 31.

Realisasi Pembayaran Utang 2005-2008………………………………………….

92

Tabel 32.

Penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN…………………………………………………………….

94

Tabel 33.

Indeks Kepuasaan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah…………..

95

Tabel 34.

Deviasi Asumsi Makro……………………………………………………………….

96

Tabel 35.

Proyeksi dan Realisasi Defisit Kuartal 1-4 Tahun 2009………………………….

97

Tabel 36.

Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2009……………………….

98

Tabel 37.

Perda yang dievaluasi tahun 2007–2009…………………………………………..

109

Tabel 38.

Rasio Beban Bunga Terhadap Rata-rata Outstanding Utang Tahun 20052009…………………………………………………………………………………….

115

Tabel 39.

Jumlah Satker yang Mendapatkan Sosialisasi Tahun 2009……………………..

118

Tabel 40.

Indeks Opini Laporan Keuangan Departemen Keuangan……………………….

126

Tabel 41.

Data Hasil Pengawasan Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2008 dan 2009…………………………………………………………………………………..

142

Data Hasil Pengawasan Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2008 dan 2009…………………………………………………………………………………..

142

Data Hasil Pengawasan Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2008 dan 2009…………………………………………………………………………………….

143

Data Realisasi Kegiatan di Bidang Audit Tahun 2008 dan 2009…………………………………………………………………………………….

145

Realisasi Anggaran Departemen Keuangan Tahun 2009………………………..

146

Tabel 42.

Tabel 43.

Tabel 44.

Tabel 45.


xiv

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 1.

Peta Strategi Departemen Keuangan Tahun 2009..............................................

25

Grafik 2.

Perbandingan Target Penerimaan DJBC Tahun 2008 dan 2009…………........

45

Grafik 3.

Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2009 ……………………………………......

46

Grafik 4.

Realisasi Penerimaan PDRI dan PPN Hasil Tembakau Tahun 2008 dan 2009.....................................................................................................................

48

Grafik 5.

Penerimaan pembiayaan APBN selama 3 tahun terakhir……………………......

56

Grafik 6.

Siklus Penyusunan APBN……………………………………………………….......

59

Grafik 7.

Perkembangan IHSG dan Transaksi Asing (Jan 2008 – 4 Nov 2009)…….........

70

Grafik 8.

Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa untuk setiap Unsur Layanan 2009…............

85

Grafik 9.

Perkembangan Jumlah Peserta Diklat BPPK Tahun 2004 – 2009………….......

132

Grafik 10.

Sebaran Peserta Professional Human Resource Development (PHRD) Tahap III Untuk Program Gelar Berdasarkan Unit Asal Periode 2004-2009………........

132

Grafik 11.

Realisasi LHP dan LHAI Itjen………………………………………………………..

137

Grafik 12.

Pencapaian LHP dan LHAI Itjen…………………………………………………….

138

Grafik 13.

Perkembangan Penyelesaian Perda APBD Tahun 2006 s/d 2009……………..

145


xv

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Di dalam setiap aspek kehidupan, apalagi kehidupan bernegara yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat (RPJMN 2004-2009) diperlukan berbagai sumber daya. Salah satu sumber daya yang menjadi darah setiap organisasi adalah sumber daya keuangan (dana). Namun disadari bahwa sumber daya keuangan ini, sebagaimana sumber daya yang lain yang bersifat ekonomis, ketersediannya sangat terbatas. Oleh karena itu, sumber daya yang terbatas ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar baik perolehan maupun penggunaannya dapat dilakukan dengan cara yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Departemen Keuangan, berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009, mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut, Departemen Keuangan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam rangka melaksanakan tugas yang sangat strategis dan dengan cara-cara yang baik tersebut, Departemen Keuangan menetapkan visi: Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi. Kemudian, untuk mencapai visi di atas, telah ditetapkan misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran serta rencana kerja yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah,

pelaksanaan

rencana

kerja

tersebut

harus

dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Departemen Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2009, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi tersebut. Di samping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan menuju terwujudnya good


1

BAB I PENDAHULUAN

governance, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Departemen Keuangan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Keuangan

sebagaimana

telah

diubah

dengan

PMK

Nomor

143.1/PMK.01/2009, Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Departemen Keuangan mempunyai fungsi: (a) merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara; (b) melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara; (c) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; (d) melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara; serta (e) menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Departemen Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh unit–unit eselon I dan staf ahli sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal; 2. Direktorat Jenderal Anggaran; 3. Direktorat Jenderal Pajak; 4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 9. Inspektorat Jenderal; 10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; 11. Badan Kebijakan Fiskal; 12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 13. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional; 14. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara; 15. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; 16. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal; dan 17. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara. LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

2

BAB I PENDAHULUAN

Selain itu, untuk mendukung tugas dan fungsi Departemen Keuangan telah dibentuk Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Departemen Keuangan didukung oleh 61.215 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, tehnik, administrasi, dan lainnya. Komposisi pegawai Departemen Keuangan dapat dilihat dari tingkat pendidikan, golongan dan jabatan sebagai berikut: Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

1.

S-3

55

orang

2.

S-2

4.190

orang

3.

Sarjana (S-1)

17.751

orang

4.

Diploma 3

11.054

orang

5.

Diploma 1 dan SLTA

26.263

orang

6.

SLTP

1.318

orang

7.

Sekolah Dasar

584

orang

61.215

orang

Jumlah

Tabel 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan Berdasarkan Golongan No.

Golongan

Jumlah Pegawai

1.

Golongan I/a

79 orang

2.

Golongan I/b

163 orang

3.

Golongan I/c

78 orang

4.

Golongan I/d

109 orang

5.

Golongan II/a

4.783 orang

6.

Golongan II/b

5.273 orang


3

BAB I PENDAHULUAN

No. Golongan 7. Golongan II/c

Jumlah Pegawai 8.218 orang

8.

Golongan II/d

6.921 orang

9.

Golongan III/a

10.815 orang

10.

Golongan III/b

11.752 orang

11.

Golongan III/c

6.556 orang

12.

Golongan III/d

4.724 orang

13.

Golongan IV/a

977 orang

14.

Golongan IV/b

574 orang

15.

Golongan IV/c

99 orang

16.

Golongan IV/d

86 orang

17.

Golongan IV/e

8 orang

Jumlah

61.215 orang

Tabel 3. Komposisi Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan Berdasarkan Jabatan No.

Jabatan

Jumlah Pegawai orang*)

1.

Eselon I

2.

Eselon II

215 orang

3.

Eselon III

1.295 orang

4.

Eselon IV

7.280 orang

5.

Eselon V

694 orang

6.

Pegawai fungsional

11.278 orang

7.

Pelaksana

40.438 orang

Jumlah

61.215 orang

15

*)

Keterangan: 2 (dua) jabatan eselon I dirangkap


4

BAB I PENDAHULUAN

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS Departemen Keuangan mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan dan kekayaan negara. Sebagaimana diamatkan dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pegelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: (1) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (2) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; (3) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; (4) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; (5) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang; (6) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; (7) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN; dan (8) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa APBN yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun melalui Undang-Undang. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara, yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan mengalami defisit, ditetapkanlah sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila anggaran diperkirakan surplus maka Menteri Keuangan mengajukan rencana penggunaan surplus kepada DPR. Dalam mengemban tugas sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara ditengah krisis global yang menyebabkan sebagian besar perekonomian negara-negara maju dan negara-negara berkembang terpuruk, Departemen Keuangan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik melalui kebijakan stimulus fiskal berupa pemotongan pajak, pemberian subsidi, dan stimulus paket belanja, serta peningkatan belanja infrastruktur dalam APBN 2009, sehingga perekonomian nasional mampu tumbuh positif sebesar 4,5 persen, sementara negara-negara lainnya kecuali Cina dan India mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Selain itu, melalui alokasi pemberian subsidi benih, pupuk, pasar murah, dan pembangunan infrastruktur, Departemen Keuangan bersama instansi terkait telah mampu mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah yaitu 2,78 persen, dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan membaiknya indikator-indikator ekonomi tersebut, realisasi pendapatan negara mencapai Rp868,95 triliun yang meliputi penerimaan dalam negeri sebesar Rp868,83 trliun, serta belanja negara sebesar


5

BAB I PENDAHULUAN

Rp956,38 triliun, sehingga defisit APBN dapat ditekan menjadi 1,6 persen terhadap PDB. Pendapatan negara dan hibah sebesar Rp868,95 tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 641,38 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp226,45 triliun, dan hibah sebesar Rp1,12 triliun. Sementara belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp647,81 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp308,57 triliun. Selanjutnya untuk menutup defisit APBN 2009 sebesar Rp87,43 triliun, diupayakan melalui pembiayaan dalam negeri sebesar Rp142,61 triliun dan pembiayaan luar negeri neto sebesar minus Rp16,83 triliun. Dengan demikian dalam

APBN 2009

terjadi surplus sebesar Rp38,35 triliun. Membaiknya indikator ekonomi Indonesia dan kinerja APBN tahun 2009 telah mendorong meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari 1.355,4 pada akhir tahun 2008 menjadi 2.518,99 pada akhir tahun 2009. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara, serta APBN tersebut didukung oleh pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Visi Departemen Keuangan adalah ”Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi”. Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, yaitu: (1) misi bidang fiskal; (2) misi bidang ekonomi; (3) misi bidang kelembagaan; (4) misi bidang sosial budaya; dan (5) misi bidang politik.

D. SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika penyajian LAKIP Departemen Keuangan Tahun 2009 adalah sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya. Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran srategis instansi Departemen Keuangan, serta sistematika laporan. Bab II. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja tahun 2009, yang menguraikan tentang rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan strategi Departemen Keuangan Tahun 2009. Bab III. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis, menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Departemen Keuangan tahun 2009.


6

BAB I PENDAHULUAN

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahaannya untuk tahun mendatang.


7

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA A. ALUR PIKIR LANDASAN Undang-undang No 25 Tahun 2004 Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara (UU No.17, UU No.1 dan UU No.15 Tahun 2004) RPJM NAS 2004-2009 APBN Tahun Anggaran 2009

Tugas Departemen Keuangan Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara

VISI MISI Faktor Kunci Penentu Keberhasilan

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

Umpan Balik

LAKIP


Umpan Balik

8


B. RENCANA STRATEGIS Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir sebagaimana bagan di atas. Departemen Keuangan bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Dengan demikian Departemen Keuangan menjadi pengelola keuangan negara dan sekaligus pengelola kekayaan negara. Dalam era globalisasi saat ini Departemen Keuangan dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar global. Berkaitan dengan itu, setiap aparatur Departemen Keuangan didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur.

VISI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Departemen Keuangan mempunyai visi sebagai berikut : “Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya

dan

dibanggakan

masyarakat

serta

instrumen

bagi

proses

transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi” Pengertian pengelola keuangan

dan kekayaan negara dalam visi tersebut

bermakna bahwa Departemen Keuangan adalah lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun

dan

mengalokasikan

keuangan

negara

serta

memelihara

barang

milik/kekayaan negara. Bertaraf internasional artinya setara atau tidak berbeda dengan lembaga/institusi yang ada di negara maju sebagai refleksi cita-cita dalam mencapai tingkat standar dunia atau standar internasional baik kualitas aparaturnya maupun kualitas kinerja serta hasil-hasilnya. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi, artinya Departemen Keuangan memegang peran sangat penting dalam menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.


9


MISI Dalam rangka pencapaian visi, Departemen Keuangan menetapkan 5 (lima) misi, yaitu: 1. di Bidang Fiskal Misi bidang fiskal adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (prudent), bertanggung jawab dan transparan. Dalam misi ini, kebijakan fiskal diarahkan untuk menyehatkan APBN

dengan meningkatkan pendapatan negara, penghematan belanja negara,

pengurangan subsidi serta pinjaman luar negeri secara bertahap serta peningkatan disiplin anggaran.

Strategi yang dilakukan dalam penyehatan APBN adalah:

(1) menurunkan defisit secara bertahap menuju seimbang atau surplus melalui peningkatan penerimaan pajak dan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) serta pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara; dan (2) menurunkan secara bertahap rasio utang terhadap PDB melalui pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat. Sementara kebijakan pengelolaan kekayaan negara diarahkan untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan barang/kekayaan negara melalui penertiban pengelolaan barang milik/kekayaan negara. 2. di Bidang Ekonomi Misi Bidang Ekonomi yaitu mengatasi masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa, yang mampu menghantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan. Pada dasarnya misi ini diarahkan untuk menjaga kestabilan ekonomi makro. Dalam pada itu, Departemen Keuangan selalu proaktif melaksakan reformasi di bidang ekonomi antara lain mewujudkan lembaga keuangan bukan bank yang sehat dan handal dan memantapkan pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di lain pihak Departemen Keuangan secara proaktif juga diharapkan untuk dapat melaksanakan agenda reformasi di bidang ekonomi guna mewujudkan lembaga keuangan non bank yang sehat dan handal, menciptakan pasar modal yang maju, mengelola Surat Utang Negara (SUN) dengan meminimalkan biaya bunga dalam jangka panjang pada tingkat risiko yang dapat dikendalikan, dan meningkatkan efisiensi dan akurasi sasaran dalam pengelolaan belanja negara baik belanja pusat maupun transfer ke daerah. 3. di Bidang Politik Misi di bidang politik adalah mendorong proses demokratisasi fiskal dan


10


ekonomi. Dengan misi ini Departemen Keuangan melakukan penyiapan peraturan dan perundang-undangan di bidang keuangan maupun kekayaan negara untuk mendukung proses demokratisasi fiskal dan ekonomi. Selain itu, Departemen Keuangan juga dapat berperan dalam memantapkan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 4. di Bidang Sosial Budaya Misi di bidang sosial budaya adalah mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern. Misi ini dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi APBN, kebijakan perpajakan, penganggaran, dan kebijakan keuangan daerah lainnya, sehingga Departemen Keuangan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang keuangan dan kekayaan negara. 5. di Bidang Kelembagaan Misi di bidang kelembagaan adalah senantiasa memperbarui diri sesuai aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan dan administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai intregitas yang tinggi. Implementasi dari misi ini antara lain dilaksanakan melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM, mewujudkan egovernment, layanan publik baik antar pemerintah, pemerintah dengan pelaku bisnis, dan pemerintah dengan masyarakat serta terwujudnya hubungan kelembagaan yang efektif dengan lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga non pemerintah. Untuk itu, organisasi dan tatalaksana Departemen Keuangan harus selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

TUJUAN Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan Departemen Keuangan untuk periode 2004-2009 adalah sebagai berikut:


11


1. Tujuan di bidang Fiskal a.

meningkatkan pendapatan negara dan mengamankan keuangan negara dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat;

b.

memantapkan

pelaksanaan

sistem

penganggaran

yang

transparan

dan

akuntabel; c.

mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, credible, dan sustainable;

d.

mewujudkan research based policies di bidang pendapatan negara;

e.

mewujudkan research based policies di bidang belanja negara;

f.

mewujudkan research based policies di bidang pembiayaan anggaran;

g.

mewujudkan policies based research di bidang pengelolaan keuangan negara;

h.

peningkatan kualitas kerangka ekonomi makro sebagai landasan utama penyusunan APBN;

i.

mewujudkan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal sebagai landasan utama penyusunan APBN secara berkualitas;

j.

mewujudkan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional;

k.

mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam rangka Desentralisasi, Dekosentrasi, dan Tugas Pembantuan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

l.

mewujudkan policies based research di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah;

m. mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat resiko yang dapat ditolerir; n.

mewujudkan

penyelenggaraan

sistem

informasi

keuangan

daerah

yang

transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan; o.

mengoptimalkan pengelolaan utang dan perumusan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat resiko yang dapat ditolerir;

p.

mengoptimalkan pengelolaan investasi pemerintah yang efisien dengan risiko yang terkendali dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

q.

mewujudkan pengelolaan kas negara yang transparan dan akuntabel;

r.

mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri yang efektif dan efisien;

s.

mewujudkan pengelolaan Two Step Loan (TSL) yang handal;

t.

mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk menjaga kesinambungan fiskal;

u.

meningkatkan pengelolan dana investasi secara tertib, taat hukum, transparan,


12


dan akuntabel sebagai salah satu sumber penerimaan negara; v.

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara;

w.

mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran dan penatausahaan penerimaan negara secara efisien dan efektif;

x.

mewujudkan pengelolaan Kekayaan Negara yang sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;

y.

mewujudkan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efisien, efektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan lebih menjamin kepastian hukum;

z.

mewujudkan kegiatan penilaian kekayaan negara yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dan lebih menjamin kepastian hukum;

aa. mewujudkan kegiatan penilaian kekayaan Negara yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; bb. terwujudnya bukti kepemilikan seluruh kekayaan negara; cc. terwujudnya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara. 2. Tujuan di bidang Ekonomi a.

meningkatkan

kesehatan

lembaga

keuangan

serta

kemampuan

dalam

memobilisasi dana masyarakat; b.

meningkatkan perlindungan nasabah dan pengembangan infrastruktur pendukung jasa keuangan;

c.

meningkatkan perlindungan investor pasar modal.

3. Tujuan di bidang Sosial Budaya a. mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, credibel, dan sustainable; b. memantapkan pelaksanaan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel; c. mengoptimalkan pengelolaaan utang dan perumusan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat resiko yang dapat ditolerir; d. meningkatkan pendapatan negara dan mengamankan keuangan negara dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat; e. meningkatkan perlindungan investor pasar modal; f.

mewujudkan landasan hukum yang kokoh di bidang keuangan negara dan kekayaan negara dan pemberian informasi hukum yang memadai;

g. mewujudkan komunikasi yang efektif serta peningkatan dukungan dan partisipasi publik terhadap kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara; h. mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang sesuai dengan asas fungsional,


13


kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai; i.

mewujudkan pengelolaan kas negara yang transparan dan akuntabel;

j.

meningkatkan pengelolan dana investasi secara tertib, taat hukum, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu sumber penerimaan negara;

k. meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan BLU secara efisien dan efektif; l.

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.

4. Tujuan di bidang Politik a. mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, credibel, dan sustainable; b. mewujudkan peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara untuk menjaga kesinambungan fiskal; c. memantapkan pelaksanaan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel; d. mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam rangka Desentralisasi, Dekosentrasi, dan Tugas Pembantuan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas; e. mewujudkan policies based research di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah; f.

mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat resiko yang dapat ditolerir;

g. mendorong terwujudnya implementasi prinsip-prinsip Good Governance (GG) dan bebas KKN di Departemen; h. mengoptimalkan pengelolaan utang dan perumusan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir; i.

meningkatkan pendapatan negara dan mengamankan keuangan negara dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat;

j.

meningkatkan

kesehatan

lembaga

keuangan

serta

kemampuan

dalam

memobilisasi dana masyarakat; k. meningkatkan perlindungan investor pasar modal; l.

meningkatkan perlindungan nasabah dan pengembangan infrastruktur pendukung jasa keuangan;

m. melakukan

diversifikasi

sumber-sumber

pendanaan

pembangunan

jangka

panjang; n. mewujudkan pengelolaan Kekayaan Negara yang sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai; o. mewujudkan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efisien,


14


efektif, transparan, dapat lebih menjamin kepastian hukum; p. terwujudnya harmonisasi regulasi aspek fiskal di bidang pengelolaan kekayaan negara; q. mewujudkan sistem perbendaharaan negara yang modern; r.

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara;

s. mewujudkan landasan hukum yang kokoh di bidang keuangan negara dan kekayaan negara dan pemberian informasi hukum yang memadai. 5. Tujuan di bidang Kelembagaan a. mewujudkan e-Government di Departemen Keuangan; b. melaksanakan

program

dan

kegiatan

serta

tertib

administrasi

keuangan

Departemen; c. meningkatkan kualitas administrasi dan pembinaan kepegawaian; d. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana departemen; e. mewujudkan kelembagaan Departemen Keuangan yang efektif dan efisien; f.

mewujudkan landasan hukum yang kokoh di bidang keuangan negara dan kekayaan negara dan pemberian informasi hukum yang memadai;

g. melaksanakan pelayanan prima terhadap tugas/kegiatan pimpinan Departemen; h. memberikan dukungan administrasi sengketa pajak; i.

mendorong terwujudnya implementasi prinsip-prinsip Good Governance (GG) dan bebas KKN di Departemen;

j.

memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan serta berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidan keuangan dan kekayaan negara (menjadikan BPPK sebagai Pusat Pembelajaran-Learning Center);

k. mengembangkan kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintah (menjadikan BPPK sebagai Pusat Riset Pengembangan KeilmuanKnowledge Development Research Center); l.

meningkatkan perlindungan investor pasar modal;

m. meningkatkan pengelolaan dana investasi secara tertib, taat hukum transparan, dan akuntabel sebagai salah satu sumber penerimaan negara; n. meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan BLU secara efisien dan efektif; o. mewujudkan sistem perbendaharaan negara yang modern; p. meningkatkan akuntabilitas keuangan negara; q. mewujudkan pengelolaan Kekayaan Negara yang sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;


15


r.

mewujudkan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efisien, efektif, transparan, dapat lebih menjamin kepastian hukum.

SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran Departemen Keuangan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Sasaran Departemen Keuangan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran di bidang Fiskal a.

meningkatnya penerimaan negara dari pajak secara optimal dan kepercayaan masyarakat yang tinggi;

b.

meningkatnya pelayanan publik dan perlindungan masyarakat;

c.

terwujudnya reformasi kebijakan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

d.

terselenggaranya penyusunan anggaran berbasis kinerja;

e.

terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pelaksanaan anggaran negara kepada Kementerian Negara/Lembaga;

f.

terwujudnya kebijakan APBN yang sehat, credible, dan sustainable;

g.

terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan analisa perkembangan realisasi APBN serta pelaksanaan kebijakan fiskal dan langkah-langkah administratif dan kebijakan pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan anggaran;

h.

tersusunnya kerangka perencanaan APBN jangka menengah (Medium Term Budget);

i.

terwujudnya pengembangan dan penyusunan format baru APBN sesuai dengan standar internasional di bidang statistik dan akuntansi keuangan Pemerintah (manual GFS 2001);

j.

meningkatnya kualitas research based policies yang representatif di bidang pendapatan negara;

k.

meningkatnya kualitas research based policies yang representatif di bidang belanja negara;

l.

meningkatnya kualitas research based policies yang representatif di bidang pembiayaan anggaran;

m.

meningkatnya kualitas policies based research yang representatif di bidang pengelolaan keuangan negara;

n.

perumusan kerangka ekonomi makro jangka pendek dan menengah;


16


o.

terwujudnya kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan asumsi dasar penyusunan APBN yang akurat dan realistis;

p.

meningkatnya kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan bilateral;

q.

berkurangnya ketimpangan fiskal baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar pemerintah daerah;

r.

terlaksananya penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;

s.

terlaksananya

perumusan

kebijakan

penataan

keuangan

daerah

dan

pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah; t.

terlaksananya perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah;

u.

meningkatnya policies based research yang representatif di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah;

v.

meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengeluaran negara untuk menjaga kesinambungan fiskal;

w.

terciptanya redefinisi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk daerah dalam kontribusi terhadap pembangunan nasional;

x.

terwujudnya format laporan APBD yang terstandarisasi;

y.

terwujudnya penyusunan informasi APBD yang terkonsolidasi;

z.

meningkatnya kecepatan dan ketepatan penyusunan informasi keuangan daerah;

aa.

adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan SBN (Surat Berharga Negara);

bb.

berkembangnya pasar dan infrastruktur SUN;

cc.

adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan SBN (Surat Berharga Negara) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara);

dd.

adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;

ee.

tercapainya struktur portofolio utang yang optimal dan tingkat risiko keuangan yang terkendali;

ff.

tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang kewajiban kontijensi yang optimal dan mendukung ketahanan fiskal;

gg.

terlaksananya kewajiban pemerintah untuk pembayaran bunga/kupon dan pokok utang secara tepat waktu;

hh.

terwujudnya sistem informasi pengelolaan dan pengolahan data utang yang bermanfaat bagi stakeholderss;


17


ii.

terwujudnya Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan utang;

jj.

tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu;

kk.

terwujudnya pengelolaan investasi pemerintah yang optimal, efektif, efisien dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau mafaat lainnya;

ll.

terselenggarakannya pengelolaan kas negara yang akurat, efisien, dan reliabel;

mm. terlaksananya penyaluran dan penatausahaan penerusan pinjaman pemerintah yang berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri sesuai ketentuan; nn.

terwujudnya penetapan BUMN Perbankan yang eligible untuk mengelola TSL (Eks Bank Indonesia);

oo.

tercapainya alokasi subsidi yang tepat sasaran;

pp.

terintegrasinya alokasi penggunaan dana PNBP dengan sumber PNBP yang bersangkutan;

qq.

terselenggaranya pengelolaan investasi pemerintah yang tertib, akuntabel, dan transparan;

rr.

tersusunnya pedoman dan penyajian statistik laporan keuangan pemerintah;

ss.

terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang tepat waktu, handal, dan transparan;

tt.

tersalurkannya dana APBN sesuai ketentuan;

uu.

terwujudnya penatausahaan PNBP;

vv.

terbukukannya seluruh penerimaan dan pengeluaran APBN;

ww. terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, tepat guna, dan tepat sasaran; xx.

terselenggaranya pengelolaan investasi pemerintah yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan investasi pemerintah (tujuan ekonomis, sosial, dan tujuan lainnya);

yy.

meningkatnya Capacity Building;

zz.

terlaksananya

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

aset

secara

berkesinambungan; aaa. meningkatnya kualitas pengurusan piutang negara dan pemantapan reformasi lelang sehingga dapat mengoptimalkan PNBP; bbb. tersedianya informasi tentang jumlah dan nilai riil kekayaan negara; ccc. terlaksananya persertifikatan kekayaan negara; ddd. terselenggaranya tertib administrasi kekayaan negara. 2. Sasaran di bidang Ekonomi a. meningkatnya pengawasan dan kepastian hukum di sektor jasa keuangan;


18


b. meningkatnya pengawasan lembaga keuangan; c. terwujudnya pengembangan infrastruktur lembaga keuangan; d. meningkatnya pengawasan dan kepastian hukum di bidang pasar modal; e. meningkatnya peran dan kualitas pelaku di sektor jasa keuangan; f.

terwujudnya perluasan alternatif investasi dan pembiayaan.

3. Sasaran di bidang Sosial Budaya a. pengembangan dan penyusunan format baru APBN sesuai dengan standar internasional di bidang statistik dan akuntansi keuangan pemerintah (manual GFS 2001); b. terselenggaranya penyebarluasan data dan informasi kebijakan fiskal dan APBN melalui berbagai media komunikasi; c. peningkatan pemahaman di bidang penganggaran; d. terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pelaksanaan anggaran negara kepada Kementerian Negara/Lembaga; e. berkembangnya pasar dan infrastruktur SUN; f.

adanya

penyempurnaan

mekanisme

sumber

pembiayaan

APBN

melalui

pengelolaan SBN (Surat Berharga Negara) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara); g. meningkatnya pelayanan publik dan perlindungan masyarakat; h. meningkatnya penerimaan negara dari pajak secara optimal dan kepercayaan masyarakat yang tinggi; i.

terwujudnya perluasan alternatif investasi dan pembiayaan;

j.

tersedianya informasi hukum yang memadai;

k. terlaksananya pembahasan RUU dan tersampaikan informasi kebijakan di bidang keuangan negara kepada masyarakat; l.

meningkatnya terkoordinasinya

pemahaman, pelaksanaan

kesadaran, diseminasi

dan

dukungan

informasi

di

publik

bidang

serta

keuangan

masyarakat; m. meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pemantapan reformasi lelang sehingga dapat mengoptimalkan PNBP; n. terselenggarakannya pengelolaan kas negara yang akurat, efisien, dan reliabel; o. terselenggaranya pengelolaan investasi pemerintah yang tertib, akuntabel, dan transparan; p. terwujudnya good governance dan peningkatan kinerja pelayanan publik bagi instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU; q. terwujudnya percepatan penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan


19


pemerintah pusat. 4. Sasaran di bidang Politik a. terwujudnya kebijakan APBN yang sehat, credible, dan sustainable; b. terintegrasinya alokasi penggunaan dana PNBP dengan sumber PNBP yang bersangkutan; c. tersusunnya

himpunan

rencana

kerja

dan

anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga yang rinci, teratur, dan transparan; d. tercapainya alokasi subsidi yang tepat sasaran; e. tersusunnya dan terlaksananya kebijakan pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; f.

meningkatnya policies based research yang representatif di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah;

g. terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah yang efektif; h. meningkatnya pengawasan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara; i.

terselesaikannnya penyusunan dan penyempurnaan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan utang;

j.

berkembangnya pasar dan infrastruktur SUN;

k. adanya penyempurnaan dan strategi pinjaman pemerintah; l.

terwujudnya reformasi kebijakan dan administrasi kepabeanaan dan cukai;

m. meningkatnya penyaluran kredit untuk usaha menengah, kecil dan mikro; n. terwujudnya penyempurnaan peraturan perundangan untuk pengembangan lembaga keuangan; o. meningkatnya pengawasan dan kepastian hukum di sektor jasa keuangan; p. meningkatnya pengawasan dan kepastian hukum di bidang pasar modal; q. meningkatnya perlindungan kepada nasabah dan pemilik polis asuransi, serta peserta dana pensiun; r.

terwujudnya perluasan alternatif investasi dan pembiayaan;

s. terselenggaranya pengelolaan Kekayaan Negara Potensial dan Kekayaan Negara lainnya yang profesional, efektif, dan efisien; t.

meningkatnya kualitas pengurusan piutang negara dan pemantapan reformasi lelang sehingga dapat mengoptimalkan PNBP;

u. terciptanya harmonisasi aspek fiskal pada peraturan pengelolaan kekayaan negara; v. terwujudnya pengembangan dan penyempurnaan sistem perbendaharaan negara


20


yang terintegrasi; w. tersusunnya standar, sistem, dan prosedur akuntansi; x. terwujudnya penyempurnaan dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara; 5. Sasaran di bidang Kelembagaan a. terwujudnya infrastruktur IT yang terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi Departemen Keuangan; b. terwujudnya integrasi aplikasi dasar yang merupakan visualisasi bisnis proses Departemen Keuangan; c. terwujudnya layanan publik yang memudahkan hubungan antar pemerintah (G2G), pemerintah dengan bisnis (G2B), dan antara pemerintah dengan masyarakat (G2C); d. meningkatnya penerimaan negara dari pajak secara optimal dan kepercayaan masyarakat yang tinggi; e. meningkatkan pelayanan publik dan perlindungan masyarakat; f.

meningkatnya kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan keuangan dan laporan keuangan Departemen;

g. meningkatnya pelayanan kepegawaian kepada stakeholderss dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian; h. meningkatnya

kualitas

pembinaan

administrasi

dan

pengelolaan

perlengkapan/kekayaan departemen; i.

meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Departemen Keuangan;

j.

tersedianya peraturan perundang-undangan untuk menunjang tugas pimpinan departemen;

k. terwujudnya hubungan kelembagaan yang efektif dengan lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga non pemerintah; l.

terwujudnya reformasi kebijakan dan administrasi sengketa pajak;

m. meningkatnya pengawasan terhadan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara; n. terselenggaranya diklat berbasis kompetensi dan teknologi informasi (TI); o. meningkatnya kesempatan mengembangkan kompetensi diri (hard skill maupun soft skill) bagi pegawai Departemen Keuangan; p. meningkatnya kualitas pelayanan dalam bidang penyelenggaraan diklat keuangan dan kekayaan negara; q. terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat; r.

terselenggaranya kajian ilmiah di bidang Keuangan Publik dan Akuntansi


21


Pemerintah; s. meningkatnya pengawasan dan kepastian hukum di bidang pasar modal; t.

terwujudnya pengembangan pasar;

u. meningkatnya peran dan kualitas pelaku di sektor jasa keuangan; v. terselenggaranya pengelolaan investasi pemerintah yang tertib, akuntabel, dan transparan; w. terwujudnya good governance dan peningkatan kinerja pelayanan publik bagi instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU; x. terwujudnya pengembangan dan penyempurnaan sistem perbendaharaan negara yang terintegrasi; y. terwujudnya dukungan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sistem perbendaharaan; z. terwujudnya pelayanan sistem informasi dan komputerisasi yang optimal bagi seluruh komponen yang terkait dengan pengelolaan dan komunikasi data; aa. berkembangnya jabatan fungsional pengelola perbendaharaan; bb. tersusunnya standar, sistem, dan prosedur akuntansi; cc. tersusunnya pedoman dan penyajian statistik laporan keuangan pemerintah; dd. meningkatnya Capacity Building; ee. meningkatnya kualitas pengurusan piutang negara dan pemantapan reformasi lelang sehingga dapat mengoptimalkan PNBP. Pada tahun 2009, sasaran-sasaran tersebut di atas diformulasikan dalam MOF Strategy Map yang terdiri dari 4 perspektif dengan 20 sasaran strategis dan 74 IKU, namun terdapat beberapa IKU yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh satu unit organisasi (Sekretariat Jenderal), sehingga jumlah IKU menjadi 64 IKU sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5. Penetapan Sasaran dan IKU Departemen Keuangan yang selanjutnyaa disajikan dalam Bab. III . PROGRAM Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan untuk mendapatkan suatu hasil. Programprogram yang telah ditetapkan dalam Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;

2.

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;

4.

Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara;

5.

Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara;


22


6.

Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara;

7.

Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan;

8.

Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan;

9.

Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang;

10.

Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran

11.

Program Pelaksanaan Pendidikan Tinggi;

12.

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik;

13.

Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Negara.

C. RENCANA KINERJA BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS (VERSI RKT) Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2005-2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.01/2008 tentang Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009. Rencana kinerja menjabarkan input kinerja yang merupakan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan, dan juga merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja berisi target yang harus dilaksanakan

dan

menjadi

ukuran

kinerja

unit

masing-masing

serta

dipertanggungjawabkan dalam LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Kinerja Departemen Keuangan tahun 2009 telah dibuat di awal tahun anggaran, memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan dan indikator keberhasilan pencapaian. Rencana kinerja ini dapat dilihat pada realisasi pencapaian dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Lampiran LAKIP 2009. D. BALANCE SCORE CARD (BSC) Seiring dengan bergulirnya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan, Departemen Keuangan menerapkan manajemen kinerja berbasis Balance Score Card (BSC). Dipilihnya BSC sebagai sistem manajemen strategis dan kinerja Departemen Keuangan dikarenakan antara lain pada metode BSC digunakan beberapa perspektif dalam pengukuran kinerja dan manajemen sehingga mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja organisasi baik ukuran finansial maupun non finansial, baik internal maupun eksternal organisasi. BSC juga dapat memberikan umpan balik bagi kinerja periode berjalan dan kinerja di masa mendatang serta merupakan suatu sistem pengendalian strategis yang memberikan payung bagi


23


pengendalian manajemen agar aktivitas operasional terhubung dengan strategi organisasi. Di samping itu, BSC juga menerapkan suatu konsep yang merubah strategi menjadi sasaran strategis. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Departemen Keuangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Departemen Keuangan (DK). Sasaran strategis adalah faktor utama yang harus ada dalam BSC, yang kemudian dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama/IKU) dan targetnya. Adapun keterkaitan antara sasaran, program, dan kegiatan dalam RKT dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam BSC adalah sebagai berikut: sasaran, program, dan kegiatan pokok yang diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dikonversi menjadi IKU dalam metode BSC yang dijadikan ukuran pencapaian kinerja sasaran. Selanjutnya sasaran-sasaran tersebut dikelompokkan menjadi Sasaran Strategis (SS/DK) sebagai pendukung pencapaian program yang telah ditetapkan dan dikelompokkan ke dalam tema sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Departemen Keuangan. Dalam Peta Strategi Departemen Keuangan telah ditetapkan 20 sasaran strategis yang merupakan kontrak kinerja Departemen Keuangan tahun 2009. Adapun sasaran strategis Departemen Keuangan tahun 2009 dikelompokkan dalam 10 tema, yaitu: (1) Tema Pendapatan Negara; (2) Tema Belanja Negara; (3) Tema Pembiayaan Negara, (4) Tema Kekayaan Negara; (5) Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank; (6) Tema Sistem Pengelolaan Keuangan Negara; (7) Tema Reformasi Birokrasi; (8) Tema Kerjasama Internasional; (9) Tema Kesekretariatan, Pendididikan, dan SDM, serta; (10) Tema Pengawasan dan Pengendalian Intern. Sementara sasaran strategis Departemen Keuangan dalam tahun 2009 versi BSC adalah sebagai berikut: (1) Tingkat pendapatan yang optimal; (2) Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu dan efisien; (3) Pembiayaan yang aman bagi

kesinambungan

fiskal.

(4)

Pengelolaan

kekayaan

negara

yang

optimal;

(5) Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat; (6) Kepastian hukum dan transparansi; (7) Transparasi dan mekanisme yang sederhana; (8) Fiskal balance; (9) Transparansi dan kredibilitas; (10) Penyelesaian tepat waktu; (11) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank (LKNB) yang profesional; (12) Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum; (13) Pelayanan prima; (14) Meningkatkan efisiensi dan


24


efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara; (15) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Depkeu; (16) Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum; (17) Merekrut dan mengembangkan SDM yang terintegritas dan berkompetensi tinggi; (18) Mengembangkan organisasi yang handal dan modern; (19) Mewujudkan good governance; dan (20) Membangun sistem informasi yang terintegrasi. E. RENCANA KINERJA VERSI BALANCE SCORE CARD (BSC)

Grafik 1. Peta Strategi Departemen Keuangan Tahun 2009 Peta strategi Departemen Keuangan menerapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholders perspective (strategic outcome), customers perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective. Dari Peta Strategi Departemen Keuangan Tahun 2009 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Departemen Keuangan mencapai 20 (dua puluh) sasaran strategis (SS/DK) dan IKU yang diidentifikasi sebanyak 64 IKU. Selanjutnya keterkaitan antara tema, sasaran strategis, dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut.


25


Tabel 4. Keterkaitan Tema dan BSC

Tema 1.

Pendapatan Negara

Sasaran Strategis Tingkat pendapatan yang optimal (DK. 1)

Indikator Kinerja Utama (IKU) a. Jumlah Pendapatan Negara di Bidang PNBP (DK 1.1.1); b. Jumlah Penerimaan Pajak (DK 1.1.2); c. Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai (DK 1.1.3); d. Jumlah penerimaan renumerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (idle cash KUN) (DK 1.1.4) e. Jumlah Penerimaan Negara dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang dan Penerimaan Pembiayaan APBN yang Optimal (DK 1.1.5);

2.

Belanja Negara

Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu dan efisien (DK.2)

a. Persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu (DK.2.1); b. Persentase kesesuaian SAPSK sesuai dengan standar biaya (DK 2.2); c. Persentase ketepatan penyediaan dana (DK 2.3); d. Persentase penyaluran jumlah dana transfer ke daerah (DK 2.4); e. Persentase penyaluran dana transfer ke daerah tepat waktu (DK 2.5)

3.

Pembiayaan Negara

Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal (DK.3)

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang (DK.3.1)

4.

Kekayaan Negara

Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal (DK.4)

Jumlah Satker Yang Selesai Diinventarisasi Dan Dinilai Wajar (DK.4.1)


26


Tema 5.

Pasar Modal dan LKNB

Sasaran Strategis Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar,efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat (DK.5)

Indikator Kinerja Utama (IKU) a. Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian (DK.5.1); b. Persentase pertumbuhan frekuensi saham harian (DK.5.2); c. Jumlah emiten baru sesuai target (DK.5.3); d. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga penjaminan dan pembiayaan (DK.5.4.1); e. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian (DK.5.4.2); f. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun (DK.5.4.3)

6.

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

Kepastian hukum dan transparansi (DK.6)

a. Indeks kepuasan WP atas administrasi perpajakan dari hasil survey KPP WP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama (DK.6.1); b. Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai (DK.6.1.2)

Transparansi dan mekanisme yang sederhana (DK.7)

a. Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat bidang anggaran (DK.7.1.1); b. Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat bidang perbendaharaan (DK.7.1.2); c. Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan belanja transfer ke daerah (DK.7.1.3); d. Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal (DK.7.2)

Fiscal balance (DK.8)

Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah (DK.8.1)

Transparansi dan kredibilitas (DK.9)

a. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang (DK.9.1); b. Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran (DK.9.2)


27


Tema

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu (DK10)

Indeks kepuasan pelayanan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu (DK10.1)

Pelaksanaan pengaturan, pembinaan,dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional (DK 11)

Indeks kepuasan stakeholderss Bapepam-LK (DK.11.1)

Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum (DK.12)

a. Tingkat akurasi kebijakan fiskal (DK.12.1) • Rata-rata persentase deviasi asumsi makro (DK.12.1.1); • Persentase deviasi target defisit APBN (DK.12.1.2); • Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara (DK.12.1.3); b. Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara (DK.12.2);

7.

Reformasi Birokrasi

Pelayanan prima (DK.13)

a. Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win ke pihak eksternal (DK.13.1.1); • Penyelesaian PMK/KMK; • Efisiensi layanan e-procurement; • Penyelesaian surat roya; • Pelayanan ijin akuntan publik dan penilai publik. b. Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang anggaran ke pihak eksternal (DK.13.1.2); c. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan di bidang perpajakan (DK.13.1.3); d. Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang kepabeanan dan cukai ke pihak eksternal (DK.13.1.4); e. Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang perbendaharaan ke pihak eksternal (DK.13.1.5);


28


Tema

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU) f. Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang kekayaan negara ke pihak eksternal (DK.13.1.6); g. Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang perimbangan keuangan ke pihak eksternal (DK.13.1.7); h. Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan ke pihak eksternal (DK.13.1.8);

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara (DK14)

a. Persentase tingkat akurasi perencanaan kas (DK.14.1); b. Rasio beban utang terhadap total utang (DK.14.2); c. Persentase jumlah penggunaan BMN (DK.14.3)

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Depkeu (DK.15)

a. Persentase jumlah sosialisasi/penyuluhan terhadap rencana sosialisasi/penyuluhan (DK.15.1.1); b. Tingkat coverage (pendidikan dan komunikasi) pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan (DK.15.1.2); c. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang (DK.15.1.3); d. Sosialisasi dan diseminasi peraturan/kebijakan tentang perimbangan keuangan (DK.15.1.4); e. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang (DK.15.1.5); f. Kegiatan mengedukasi publik tentang keuangan negara melalui program BPPK (DK.15.1.6);


29


Tema

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengembangkan organisasi yang handal dan modern (DK.18)

Persentase penyelesaian SOP (DK.18.1.1)

Mewujudkan good governance (DK.19)

Indeks kualitas laporan keuangan K/L (BA 15, 61,62, 70,71, 96,97,98,99) (DK.19.2.2)

Membangun sistem informasi yang terintegrasi (DK.20)

Service Level Agreement (SLA) index (DK.20.1)

8.

Kerjasama Internasional

Merekrut dan mengembangkan SDM yang terintegritas dan berkompetensi tinggi (DK.17)

Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerja sama tehnik luar negeri (DK.17.3)

9.

Kesekretariatan, Pendidikan, dan SDM

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Depkeu (DK.15)

Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional (DK.15.2);

Merekrut dan mengembangkan SDM yang terintegritas dan berkompetensi tinggi (DK.17)

a. Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik (DK.17.1);

Mengembangkan organisasi yang handal dan modern (DK.18)

Persentase pencapaian hasil pengawasan unggulan (DK18.1.9)

Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum (DK.16)

a. Persentase jumlah penambahan WP OP terhadap jumlah WP OP terdaftar awal tahun (base year 2008) (DK.16.1.1);

10. Pengawasan dan Pengendalian Internal

b. Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja (DK.17.2)

b. Persentase berkas penyidikan yang diserahkan ke kejaksaan (DK.16.1.2); c. Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana (DK.16.1.3); d. Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak (DK.16.1.4); e. Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan (DK.16.1.5);


30


Tema

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU) f. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti (DK.16.1.6); g. Persentase kepatuhan pelaporan aset oleh K/L (DK.16.1.7); h. Persentase kepatuhan dan penegakkan ketentuan/peraturan (DK.16.1.8)

Sementara Penetapan Sasaran Tahun 2009 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5. Penetapan Sasaran dan IKU Departemen Keuangan

SASARAN STRATEGIS 1 Tingkat pendapatan yang optimal Indikator Kinerja 1. Jumlah pendapatan negara di bidang PNBP 2. Jumlah penerimaan pajak

Satuan

Target

% Rp/Milyar % Rp/Milyar

100 218.037,6 100 587.827,24

Rp/ Milyar Rp/Trilyun

74.568,14 3

Rp/Milyar

664,85

3. Jumlah penerimaan bea dan cukai 4. Jumlah penerimaan renumerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (idle cash KUN) 5. Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang dan penerimaan pembiayaan APBN yang optimal SASARAN STRATEGIS 2 Alokasi dan pelaksanaan belanja Negara yang tepat waktu dan efisien Indikator Kinerja 6. Persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu 7. Persentase kesesuaian SAPSK sesuai dengan standar biaya 8. Persentase ketepatan penyediaan dana 9. Persentase penyaluran jumlah dana transfer ke daerah 10. Persentase penyaluran dana transfer ke daerah tepat waktu


Satuan

Target

%

100

%

100

% %

90 100

%

100

31


SASARAN STRATEGIS 3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal Indikator Kinerja

Satuan

11. Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

%

Target 100

SASARAN STRATEGIS 4 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal Indikator Kinerja 12. Jumlah satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar

Satuan

Target

satker

9.773

SASARAN STRATEGIS 5 Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar,efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat Indikator Kinerja 13. Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian 14. Persentase pertumbuhan frekuensi saham harian 15. Jumlah emiten baru sesuai target 16. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga penjaminan dan pembiayaan 17. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian 18. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun

Satuan

Target

%

2,40

% emiten %

2,40 10 10

%

4

%

-1

SASARAN STRATEGIS 6 Kepastian hukum dan transparansi Indikator Kinerja 19. Indeks kepuasan WP atas administrasi perpajakan dari hasil survey: • KPP WP Besar • KPP Madya • KPP Pratama 20. Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai

Satuan Angka indeks kepuasan

%

Target

83 77 72 60

SASARAN STRATEGIS 7 Transparansi dan mekanisme yang sederhana Indikator Kinerja 21. Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat di bidang anggaran


Satuan indeks

Target 3

32


Indikator Kinerja 22. Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat di bidang anggaran dan di bidang perbendaharaan 23. Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan belanja transfer ke daerah 24. Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal

Satuan indeks

Target 3,2

indeks

3

%

83

SASARAN STRATEGIS 8 Fiscal balance Indikator Kinerja 25. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah

Satuan

Target

indeks

3

SASARAN STRATEGIS 9 Transparansi dan kredibilitas Indikator Kinerja 26. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang 27. Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

Satuan

Target

informasi

380

%

100

SASARAN STRATEGIS 10 Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu Indikator Kinerja

Satuan

Target

28. Indeks kepuasan pelayanan permohonan pengelolaan kekayaan Negara tepat waktu

indeks

80 (baik)

SASARAN STRATEGIS 11 Pelaksanaan pengaturan, pembinaan,dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional Indikator Kinerja 29. Indeks kepuasan stakeholderss Bapepam- LK

Satuan

Target

indeks

75

SASARAN STRATEGIS 12 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum Indikator Kinerja

Satuan

Target

30. Tingkat akurasi kebijakan fiskal • Rata-rata persentase deviasi asumsi makro • Persentase deviasi target defisit APBN • Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara 31. Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara

% % % % %

88 20 10 5 70


33


SASARAN STRATEGIS 13 Pelayanan prima Indikator Kinerja

Satuan

Target

32. Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win ke pihak eksternal • Penyelesaian PMK/KMK • Efisiensi layanan e-procurement • Penyelesaian surat roya • Pelayanan ijin akuntan publik dan penilai publik 33. Rasio realisasi dari janji layanan quick-win di bidang anggaran ke pihak eksternal 34. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan di bidang perpajakan 35. Rasio realisasi dari janji layanan quick-win di bidang kepabeanan dan cukai ke pihak eksternal 36. Rasio realisasi dari janji layanan quick-win di bidang perbendaharaan ke pihak eksternal 37. Rasio realisasi dari janji layanan quick-win di bidang kekayaan negara ke pihak eksternal 38. Rasio realisasi dari janji layanan quick-win di bidang perimbangan keuangan ke pihak eksternal 39. Rasio realisasi dari janji layanan quick-win di bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan ke pihak eksternal

%

100

hari kerja %

10

% hari kerja

100 20

%

100

%

100

%

80

%

90

%

80

%

100

%

95

SASARAN STRATEGIS 14 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara Indikator Kinerja

Satuan

Target

40. Persentase tingkat akurasi perencanaan kas 41. Rasio beban utang terhadap total utang 42. Persentase jumlah penggunaan BMN yang telah diinventarisasi

% % %

80 15 90

SASARAN STRATEGIS 15 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan Indikator Kinerja

Satuan

Target

43. Persentase jumlah sosialisasi/penyuluhan terhadap rencana sosialisasi/penyuluhan 44. Tingkat coverage (pendidikan dan komunikasi) pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan 45. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang

%

100

satker

17.000

orang

10.000


34


Indikator Kinerja 46. Sosialisasi dan diseminasi peraturan/kebijakan tentang perimbangan keuangan 47. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang 48. Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional,dan internasional 49. Kegiatan mengedukasi publik tentang keuangan negara melalui program BPPK

Satuan %

Target 80

-

50

mitra

60

orang

6.500

SASARAN STRATEGIS 16 Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum Indikator Kinerja

Satuan

Target

50. Persentase jumlah penambahan WP OP terhadap jumlah WP OP terdaftar awal tahun (base year 2008) 51. Persentase berkas penyidikan yang diserahkan ke kejaksaan 52. Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana 53. Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak 54. Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan 55. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti 56. Persentase kepatuhan pelaporan aset oleh K/L 57. Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan

%

20

%

25

% %

70 15

%

40

%

100

% %

70 80

SASARAN STRATEGIS 17 Merekrut dan mengembangkan SDM yang terintegritas dan berkompetensi tinggi Indikator Kinerja

Satuan

Target

58. Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik 59. Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerja sama teknik luar negeri 60. Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja

% hibah

80 575

%

3,55

SASARAN STRATEGIS 18 Mengembangkan organisasi yang handal dan modern Indikator Kinerja

Satuan

Target

61. Persentase penyelesaian SOP 62. Persentase pencapaian hasil pengawasan unggulan

% %

100 100


35


SASARAN STRATEGIS 19 Mewujudkan good governance Indikator Kinerja

Satuan

Target

63. Indeks kualitas laporan keuangan K/L (BA 15, 61,62, 70,71, 96,97,98,99)

indeks

2,57

SASARAN STRATEGIS 20 Membangun sistem informasi yang terintegrasi Indikator Kinerja 64. Service Level Agreement (SLA) index

Satuan

Target

%

92

Selanjutnya, dalam pembahasan Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis dalam Bab III mengacu kepada Sasaran Strategis (SS/DK), Indikator Kinerja Utama, dan Penetapan Sasaran sebagaimana diuraikan dalam BSC.


36

BAB III PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS

BAB III PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS A. PENGUKURAN SASARAN Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Departemen Keuangan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Departemen Keuangan yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2009. Dalam kontrak kinerja tersebut, Departemen Keuangan menetapkan 20 sasaran strategis dalam Peta Strategi yang mendukung pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis Departemen Keuangan dikelompokkan dalam beberapa tema, yaitu: A.1. TEMA PENDAPATAN NEGARA DK 1. Tingkat pendapatan yang optimal Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1. Jumlah pendapatan negara di bidang PNBP

Rp 218.037,63 M

Rp 226.449,70 M

2. Jumlah penerimaan pajak

Rp 577.386,78 M

Rp 565.770,53 M

3. Jumlah penerimaan bea dan cukai

Rp 74.568,14 M

Rp 75.390,11 M

4. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (idle cash KUN)

Rp 3.000,000 M

Rp 3.000,139 M

5. Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang dan penerimaan pembiayaan APBN yang optimal

Rp 576,75 M

Rp 757,69 M

Tema pendapatan negara merupakan implementasi misi fiskal dan ekonomi. Tema ini didukung oleh lima unit organisasi eselon I, yaitu DJA, DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN. Sasaran strategis utama dalam tema ini adalah Tingkat Pendapatan yang Optimal (DK 1). Pendapatan negara merupakan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan negara pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dilihat dari sumbernya, penerimaan negara yang dikelola oleh Departemen Keuangan adalah penerimaan dari pajak, bea dan cukai, PNBP (SDA migas, laba BUMN, dan PNBP lain), biaya administrasi (biad) pengurusan piutang negara, serta remunerasi atas penyimpanan, penempatan,


37


investasi jangka pendek (Idle Cash KUN). Kelima sumber tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: 1.

Jumlah Pendapatan Negara di Bidang PNBP (DK 1.1.1) Tabel 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun Anggaran 2009 (dalam miliar rupiah)

MAP

421

Keterangan

87,45

103,86

A. Penerimaan sumber Daya Alam (SDA)

173.496,52

138.653,36

137.910,00

79,49

99,46

162.123,07

127.748,17

125.749,77

77,56

98,44

123.029,74

91.491,00

90.055,96

73,20

98,43

39.093,33

36.257,12

35.813,40

91,61

98,78

11.373,45

10.905,20

12.160,20

106,92

111,51

8.723,45

8.720,15

9.322,52

106,87

106,91

84,43

106,33

117,41

139,06

110,42

8.639,02

8.613,82

9.205,11

106,55

106,86

2.500,00

1.715,05

2.345,30

93,81

136,75

1.235,60

1.036,45

1.423,80

115,23

137,37

1.249,21

427,69

677,75

54,25

158,47

15,19

54,90

74,20

488,48

135,15

-

196,01

169,55

-

86,50

150,00

150,00

92,06

61,37

61,37

-

320,00

400,39

-

125,12

30.794,00

28.614,67

26.052,90

84,60

91,05

2.646,35

2.646,35

49.210,80

42.232,34

54.936,43

111,63

130,08

b. Gas Alam 2. SDA Non Migas a. Pertambangan Umum

421311

- Iuran Tetap

421312

- Royalti

42143 42144

b. Kehutanan - Dana Reboisasi - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) - Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan

4215

c. Perikanan

4216

d. Pertambangan Panas Bumi

422 423995 423

% Realisasi thd APBN-P

226.449,70

42121

42142

% Realisasi thd APBN

218.037,63

a. Minyak Bumi

42141

Realisasi

258.943,56

42111

4214

APBN-P

I. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. SDA Migas

4213

APBN

B. Bagian Laba BUMN C. Sisa Surplus Bank Indonesia D. PNBP Lainnya

100,00

4231

1. Pendapatan Penjualan dan Sewa

14.758,13

16.580,04

15.246,91

103,31

91,96

42311

- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan

6.677,94

6.971,72

4.001,16

59,92

57,39

423113

- Pendapatan Penjualan Hasil Tambang

-

6.794,64

3.833,49

-

56,42

42312

- Pendapatan Penjualan Aset

33,15

33,01

109,47

330,23

331,63

42314

- Pendapatan Sewa

102,56

68,13

129,11

125,89

189,51

423131

- Pendapatan Bersih Hasil Penjualan BBM

-

2.681,76

2.227,86

-

83,07

423132

- Pendapatan Minyak Mentah DMO

7.944,49

6.825,42

6.800,57

85,60

99,64

423139

- Pendapatan lainnya dari Kegi. Hulu Migas

-

0,00

1.978,79

-

0,00

16.332,89

17.201,95

20.399,10

124,90

118,59

1.844,45

1.844,45

2.703,12

146,55

146,55

4232

2. Pendapatan Jasa

4233

3. Pendapatan Bunga


38


MAP

Keterangan

4232

4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan

4235

5. Pendapatan Pendidikan

4236

6. Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan

4237

7. Pendapatan Iuran dan Denda

4239

8. Pendapatan Lain-lain

424

APBN

E. Pendapatan BLU

APBN-P

Realisasi

% Realisasi thd APBN

% Realisasi thd APBN-P

33,12

33,12

164,63

497,07

497,07

5.508,39

6.039,44

3.392,01

61,58

56,16

38,70

38,70

635,71

1.642,66

1.642,66

687,88

474,58

605,44

88,02

127,57

10.007,24

2.666,41

11.789,51

117,81

442,15

5.442,24

5.890,91

7.714,80

141,76

130,96

Jumlah pendapatan Negara di bidang PNBP yang pada tahun 2009 mencapai Rp 226.449,70 miliar atau mencapai 103,86% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2009 yaitu sebesar Rp 218.037,63 miliar. Strategi kebijakan yang ditempuh untuk memenuhi target PNBP yang ditetapkan dalam APBN-P diarahkan pada kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya pencapaian optimalisasi dan efektifitas.

Optimalisasi

dan

efektifitas

PNBP

yang

bersumber

dari

Kementerian/Lembaga ditempuh melalui beberapa langkah sebagai berikut: (i) melakukan review, evaluasi, dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU PNBP; (ii)

meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan

kebijakan

PNBP;

(iii)

menertibkan

pengelolaan administrasi di bidang PNBP; (iv) menyempurnakan sistem administrasi di bidang PNBP; (v) mempertajam alokasi penggunaan dana PNBP. Pencapaian target PNBP selama tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7. Pencapaian Target PNBP Tahun 2005-2009 ( miliar rupiah)

TAHUN

TARGET

REALISASI

% REALISASI

2005

180.697,39

146.888,31

81.29%

2006

229.829,27

226.950,07

98.75%

2007

198.253,68

215.119,71

108.51%

2008

282.814,42

320.604,63

113.36%

2009

218.037,63

226.449,70

103,86%

)

* data berdasarkan buku merah Pencapaian target PNBP dalam periode Tahun 2005-2008 rata-rata mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari pencapaian target pada Tahun 2005 sebesar 81,29 persen menjadi 113,36 persen pada Tahun 2008. Secara rata-rata, pencapaian target PNBP dalam periode tersebut mencapai 100,47 persen. Untuk target Tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2008 sebesar Rp64,77 triliun


39


atau 22,90 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebagai akibat dari turunnya harga minyak mentah dunia. Program yang mendukung IKU ini adalah Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara dengan kegiatan-kegiatan: •

Mengintensifkan pencapaian target PNBP SDA Migas

•

Mengintensifkan pencapaian target PNBP lainnya dari sektor Migas

•

Pembinaan/Pemantauan PNBP dari kegiatan Usaha Panas Bumi

•

Pemantauan PNBP dari Kegiatan Usaha Hilir Migas

•

Mengintensifkan Penerimaan Laba BUMN Selain kegiatan yang secara langsung mendukung tercapainya target PNBP

diatas ada kegiatan yang merupakan kegiatan yang masuk ke dalam Quick Win penerimaan yang mendukung tercapainya target PNBP yaitu, penyusunan RPP Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian/Lembaga. Pada tahun 2009 dari 15 RPP yang ditargetkan diselesaikan sebanyak 12 RPP telah diterbitkan yaitu untuk Kementerian/Lembaga: Departemen Kesehatan, Departemen Komunikasi dan Informasi, BPK, BPS, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Keuangan, BAPETEN, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Perpustakaan Nasional. Selain itu juga, DJA telah menyelesaikan PP sebagai turunan dari UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yaitu PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNBP Yang Terutang. 2.

Jumlah Penerimaan Pajak (DK 1.1.2) Tabel 8. Evaluasi Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak Neto Tahun 2009 (miliar rupiah)

No A

Jenis Pajak PPh Non Migas

APBN-P 2009

Realisasi s.d. 31 Desember 2009 growth (%)

Pencapaian

2009

2008

(%)

291.175,80

267.530,64

250.479,81

6,81

91,88

1

PPh Ps 21

46.935,11

52.050,83

51.713,08

0,65

110,90

2

PPh Ps 22

5.952,33

4.354,41

4.950,86

(12,05)

73,15

3

PPh Ps 22

24.885,00

19.206,76

25.059,21

(23,35)

77,18

4

PPh Ps 23

3.726,67

16.027,39

18.073,20

(11,32)

67,55

5

PPh Ps 25/29 OP

3.510,91

3.346,81

3.608,12

(7,24)

95,33

6

PPh Ps 25/29 Badan

134.968,88

120.315,77

106.368,03

13,11

89,14

7

PPh Ps 26

22.024,07

18.365,05

14.880,32

23,42

83,39


40


No

Jenis Pajak

8

PPh Final

9 10

2009

2008

growth (%)

Pencapaian (%)

29.109,01

33.808,90

25.162,67

34,36

116,15

PPh Fiskal Luar

63,82

31,79

641,48

(95,04)

49,81

PPh Non Migas

-

22,94

22,84

0,43

-

PPN dan PPnBM

203.084,00

214.348,36

209.639,14

2,25

105,55

1

PPN Dalam Negeri

114.116,77

141.725,70

116.744,36

21,40

124,19

2

PPN Impor

77.330,03

63.442,08

81.118,05

(21,79)

82,04

3

PPnBM Dalam Negeri

7.369,95

6.082,82

7.512,52

(19,03)

82,54

4

PPnBM Impor

3.804,43

2.810,62

3.951,56

(28,87)

73,88

5

PPN/PPnBM Lainnya

462,82

287,13

312,65

(8,16)

62,04

PBB dan BPHTB

30.843,59

30.733,13

30.931,31

(0,64)

99,64

1

PBB

23.863,64

24.271,61

25.357,56

(4,28)

101,71

2

BPHTB

6.979,95

6.461,52

5.573,76

15,93

92,57

Pajak Lainnya

3.249,95

3.114,57

3.034,28

2,65

95,83

B

C

D

E

Realisasi s.d. 31 Desember 2009

APBN-P 2009

1

Bea Materai

1.251,96

948,96

954,19

(0,55)

75,80

2

Penjualan Benda Materai

1.806,89

2.085,03

1.875,89

11,15

115,39

3

PTLL

10,75

1,53

1,24

23,35

14,25

4

Bunga Penagihan PPh

126,13

32,28

139,91

(76,93)

25,59

5

Bunga Penagihan PPN

53,78

44,94

62,91

(28,57)

83,56

6

Bunga Penagihan PPnBM

0,25

0,07

0,06

15,83

27,28

7

Bunga Penagihan PTLL

0,20

1,77

0,07

2.274,05

907,20

49.033,43

50.043,83

77.018,97

(35,02)

102,06

Total Non Migas (A+B+C+D)

528.353,34

515.726,70

494.084,54

4,38

97,61

Total (A+B+C+D+E)

577.386,77

565.770,53

571.103,52

(0,93)

97,99

PPh Migas

Sumber : :Laporan Mingguan DJPb

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2009 dalam menghimpun penerimaan dari sektor perpajakan adalah sebesar Rp 616.747,37 miliar sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. Target penerimaan tersebut mengalami koreksi dan revisi sesuai target penerimaan pajak pada APBN-P tahun 2009 melalui penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, sehingga target tersebut ditetapkan sebesar Rp 577.386,78 miliar. Penurunan target penerimaan pajak pada tahun 2009 terjadi sebagai dampak pemutakhiran asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2009, terutama perubahan asumsi harga minyak dari US$ 80 per barel menjadi US$ 45 per barel, sehingga secara signifikan menyebabkan penurunan target penerimaan PPh Migas tahun 2009 dalam APBN-P sebesar 26,35% dibandingkan dengan realisasi PPh Migas tahun 2008. Selain itu, dampak krisis ekonomi global menyebabkan pemerintah melakukan kebijakan countercyclical berupa stimulus fiskal terutama untuk (a) memelihara daya beli masyarakat; (b) menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha menghadapi krisis


41


global; serta (c) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan meredam PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Sebagai kebijakan untuk memelihara daya beli masyarakat, stimulus fiskal diberikan dalam bentuk tax saving berupa penyederhanaan lapisan penghasilan, penurunan tarif untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi (tarif tertinggi dari 35 persen menjadi 30 persen), dan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp13,2 juta menjadi Rp15,8 juta per individu. Stimulus

perpajakan

yang

ditujukan

untuk

mempertahankan

daya

beli

masyarakat juga diberikan dalam bentuk subsidi pajak/pajak ditanggung Pemerintah (DTP). DTP tersebut dialokasikan pada PPN minyak goreng dan PPN bahan bakar nabati (BBN). Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi PPh pasal 21 orang pribadi (OP) yang ditujukan untuk mengurangi beban karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp 5 juta. Pajak yang dipungut oleh perusahaan dari karyawan ditanggung oleh Pemerintah dan dikembalikan kepada karyawan sebagai stimulus fiskal. Sementara itu, sebagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan usaha, stimulus perpajakan diberikan dalam bentuk penurunan tarif tunggal Wajib Pajak badan. Kebijakan tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu perubahan mendasar dalam amendemen UU PPh tersebut adalah diterapkannya tarif tunggal Wajib Pajak badan sebesar 28 persen pada tahun 2009 dan diberikannya fasilitas untuk perusahaan masuk bursa dalam bentuk penurunan tarif sebesar 5 persen lebih rendah daripada tarif tunggal Wajib Pajak badan yang berlaku. Di samping itu, Wajib Pajak badan juga mendapat keringanan beban pajak berupa pemberian insentif pajak untuk perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu dan/atau berlokasi di daerah tertentu. Optimalisasi Penerimaan Pajak menghasilkan kinerja penerimaan pajak tahun 2009 sebesar 97,99 persen dengan rincian: (a) Penerimaan PPh Non Migas (91,88%) atau terealisasi sebesar Rp. 267.530,64 miliar; (b) Penerimaan PPN dan PPnBM atau (105,55%) terealisasi sebesar Rp. 214.348,36 miliar; (c) Penerimaan PBB (101,71%) atau terealisasi sebesar Rp. 24.271,61 miliar; (d) Penerimaan BPHTB (92,57%) atau terealisasi sebesar Rp. 6.461,52 miliar; (e) Penerimaan Migas (102,06%) atau terealisasi sebesar Rp. 50.043,83 miliar; serta (f) Penerimaan Pajak Lainnya (95,83%) atau terealisasi sebesar Rp. 3.114,57 miliar.


42


Total realisasi penerimaan pajak tahun 2009 tercapai (97,99%) atau terealisasi sebesar Rp. 565.770,53 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2008 sebesar Rp 571.101,04 miliar, terdapat pertumbuhan sebesar -0,93%. Jika dilihat pertumbuhan realisasi penerimaan tahun 2009 dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2008, terlihat bahwa terdapat pertumbuhan negatif pada penerimaan PBB (-4,34%) dan penerimaan PPh Migas (-35,02%). Hal tersebut terjadi karena lebih rendahnya penerimaan PBB pertambangan migas yang mendominasi penerimaan PBB seiring dengan merosotnya ICP dalam tahun 2009, serta karena adanya perbedaan asumsi ICP pada APBN-P 2009 sebesar US$ 61,0 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi ICP pada tahun 2008 yang mencapai US$ 96,8 per barel sehingga menyebabkan penurunan penerimaan PPh migas tahun 2009 secara signifikan. Memburuknya perekonomian dunia pada akhir 2008 dan awal 2009 berpengaruh pada perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Hal ini terlihat dari menurunnya angka impor nasional dan tentunya berpengaruh langsung pada penerimaan PPN dan PPnBM Impor dan PPh Impor. Penerimaan PPN impor dan PPnBM Impor menurun sebesar 21,79% dan 28,87% dibandingkan tahun 2008. Demikian pula dengan PPh 22 Impor yang menurun sebesar 23,35%. Selain itu, penyerapan yang rendah atas anggaran insentif PPh Pasal 21 sebesar Rp 6,5 triliun untuk pekerja berpenghasilan hingga Rp 5 juta per bulan adalah salah satu penyebab tidak tercapainya target. Sektor usaha dominan yang sangat terpengaruh atas adanya krisis ekonomi global adalah industri pengolahan dan pertambangan, dimana penerimaan dari sektor industri pengolahan hanya tumbuh sebesar 19,62% dibandingkan 30,81% dari tahun sebelumnya, dan sektor pertambangan yang tumbuh negatif sebesar 51,43% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 30,38%. Seperti telah diuraikan di atas mengenai krisis ekonomi global, penurunan yang tajam dari harga minyak dunia dibandingkan tahun 2008 dengan harga tertinggi 147 dollar AS per barrel menjadi 32 dollar AS di akhir 2008 dan awal 2009, walaupun kembali normal di pertengahan tahun 2009. Realisasi penerimaan pajak selama 5 (lima) tahun terakhir, setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan lebih dari 18% kecuali tahun 2009. Tahun 2005 sebesar 21,90%, tahun 2006 sebesar 19,56%, tahun 2007 sebesar 21,39%, tahun 2008 sebesar 29,27%, dan tahun 2009 sebesar 4,19%. Dalam kurun waktu 2005 – 2009, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 19,39% untuk penerimaan termasuk PPh migas dan 19,30% untuk penerimaan tanpa PPh migas. Apabila memperhitungkan pertumbuhan alami penerimaan yaitu penerimaan yang diperoleh dari perkalian angka pertumbuhan


43


ekonomi dan inflasi, rata-rata kinerja penerimaan adalah sebesar 5,85% (termasuk PPh migas) dan 5,76 (tanpa PPh migas). Kinerja penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 16,04% (termasuk PPh migas) dan 11,32% (tanpa PPh migas), sedangkan tantangan terberat dalam pencapaian kinerja penerimaan adalah pada tahun 2009 dengan kinerja -8,47% (termasuk PPh migas) dan -3,15% (tanpa PPh migas). Tingginya harga minyak dunia pada tahun 2008 berpengaruh pada penerimaan secara keseluruhan. Begitu pula pada kondisi perekonomian nasional yang menyumbang pertumbuhan ekonomi mengakibatkan penerimaan PPN dan PPh Badan tumbuh dengan cukup baik. Hal tersebut ditunjang pula dengan pelaksanaan program Sunset Policy di tahun 2008 yang mendapat respon positif dari Wajib Pajak.

Tabel 9. Kinerja Penerimaan Pajak 2005 - 2009 No

URAIAN

1

Penerimaan Dalam Negeri

2

Total Penerimaan Perpajakan

3

Total Penerimaan DJP termasuk PPh Migas

4

Penerimaan PPh Migas

5

Penerimaan DJP tanpa PPh Migas

6 7 8 9 10

Pertumbuhan Pen. DJP termasuk PPh Migas Pertumbuhan Pen. DJP tanpa PPh Migas Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Pertumb. Alami Pen. DJP Peningkatan Kinerja Pen. DJP termasuk PPh Migas Peningkatan Kinerja Pen. DJP tanpa PPh Migas

11 12

2005

2006

2007

(triliun rupiah) 2008 2009

493,92

636,15

706,11

979,30

867,83

347,03

409,20

490,99

658,70

641,38

298,34

358,05

426,23

607,45

584,66

34,99

43,19

44,01

77,02

50,04

263,35 24,84% 21,90% 5,60% 17,10% 16,16%

314,86 20,01% 19,56% 5,60% 6,80% 12,78%

382,22 19,04% 21,39% 6,30% 6,59% 13,31%

530,43 42,51% 38,78% 6,20% 11,06% 17,95%

534,62 -3,75% 0,79% 4,50% 2,78% 7,53%

8,68%

7,23%

5,74%

16,04%

-8,47%

5,74%

6,78%

8,09%

11,32%

-3,15%

Kegiatan Penyusunan Amandemen UU PPN dan PPnBM menghasilkan kinerja output kegiatan sebesar 100,00 persen atau terealisasi sebanyak 1.00 buah UU PPN dan PPnBM hasil amandemen, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Latar belakang perubahan UU PPN dan PPnBM didasarkan pada (i) perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional serta internasional; (ii) perkembangan transaksi bisnis; (iii) perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa; (iv) adanya gagasan untuk memberikan restitusi bagi pengusaha yang melakukan ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud; serta (v) adanya gagasan untuk mendorong turis asing untuk LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

44


berbelanja lebih banyak di Indonesia dengan memberikan restitusi PPN atas barang yang dibeli oleh turis asing. Oleh karena itu, perubahan UU PPN bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, menyederhanakan sistem PPN, mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengamankan penerimaan pajak serta mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi. Penerimaan pajak berada di bawah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara dengan kegiatan utama optimalisasi penerimaan pajak. 3.

Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai (DK 1.1.3) Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2009 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Indikator utama tingkat keberhasilan tersebut dapat dilihat pada besaran sebagai berikut :

a.

Target penerimaan DJBC tahun 2009 Tabel 10. Perbandingan Target Penerimaan DJBC Tahun 2008 dan 2009 (Miliar Rp)

No

Jenis Penerimaan

Target APBN-P 2008

2009

Kenaikan

%

1.

Bea Masuk*)

15.820,90

18.623,50

2.802,60

17,70%

2.

Bea Keluar

11.158,30

1.399,60

-9.758,70

-87,46%

3.

Cukai

45.717,50

54.545,04

8.827,54

19,31%

72.696,70

74.568,14

1.598,44

2,57%

Ket: *) tidak termasuk BM DTP Tahun 2008 sebesar Rp 2.000 M Tahun 2009 sebesar Rp 2.500 M

Grafik 2. Perbandingan Target Penerimaan DJBC Tahun 2008 dan 2009 (Triliun Rp)


45


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009, target penerimaan yang dibebankan kepada DJBC untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp 74.568,14 Milyar, dengan perincian sebagai berikut : • Bea Masuk

: Rp 18.623,50 Milyar;

• Cukai

: Rp 54.545,04 Milyar;

• Bea Keluar

: Rp 1.399,60 Milyar.

Target Bea Masuk tersebut tidak termasuk BM DTP Sebesar Rp 2.500 milyar yang merupakan transaksi non cash. Dibandingkan dengan tahun 2008, untuk tahun 2009 target penerimaan yang dibebankan kepada DJBC naik sebesar 2,57%. Hal ini terutama disebabkan karena terjadinya kenaikan target Bea Masuk sebesar 17,70 %, target Cukai sebesar 19,31%, sedangkan target Bea Keluar turun sebesar 87,46%. b.

Realisasi penerimaan DJBC tahun 2009 Tabel 11. Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2009 (Trilun Rp) No

Jenis Penerimaan

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Surplus Tahunan Nominal

%

1.

Bea Masuk

18.623,50

18.108,40

97,23%

-515,10

2,77%

2.

Bea Keluar

1.399,60

562,76

40,21%

-836,84

-59,79%

3.

Cukai

54.545,04

56.718,95

103,99%

2.173,91

3,99%

74.568,14

75.390,11

101,10%

821,97

1,10%

Grafik 3. Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2009 (Trilun Rp)

18,62

Ket. Sumber Data Ditjen Perbendaharaan s.d. 31 Desember 2009

Di tengah situasi perekonomian yang masih belum pulih akibat dari krisis global, selama tahun 2009 DJBC mencatat dan membukukan realisasi penerimaan yang


46


cukup menggembirakan, karena masih dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Realisasi penerimaan DJBC tahun 2009 adalah sebesar Rp 75.390,11 milyar. Penerimaan tersebut terdiri dari: • Bea Masuk

:Rp. 18.108,40 Milyar;

• Bea Keluar

:Rp.

• Cukai

:Rp. 56.718,95 Milyar.

Realisasi

562,76 Milyar;

penerimaan

DJBC

pada

tahun

2009

mengalami

penurunan

dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp 12.203,79 milyar atau 13,93%. Penurunan terjadi dari sisi penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 4.655,40 milyar atau 20,46% dan penerimaan Bea Keluar sebesar Rp 12.983,71 milyar atau 95,85%. Sedangkan penerimaan Cukai meningkat sebesar Rp 5.467,15 milyar atau 10,67%. Terjadinya penurunan penerimaan Bea Masuk pada tahun 2009 disebabkan karena menurunnya kegiatan impor ekspor sebagai dampak krisis ekonomi global yang terjadi sejak triwulan IV tahun 2008 dan masih berlangsung sampai Triwulan II tahun 2009. Sedangkan penurunan penerimaan Bea Keluar lebih disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam menetapkan besarnya Tarif Bea Keluar dan Harga Patokan Ekspor yang kurang berorientasi kepada upaya pengoptimalan penerimaan. Untuk lebih jelasnya turunnya penerimaan DJBC pada Tahun 2009 dibanding tahun 2008, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2008 dan 2009 (Milyar Rp)

No

Jenis Penerimaan

Realisasi 2008

2009

Surplus

%

1.

Bea Masuk

22.763,8

18.108,40

-4.655,40

-20,45%

2.

Bea Keluar

13.578,3

562,76

-13.015,54

-95,85%

3.

Cukai

51.251,8

56.718,95

5.467,15

10,67%

87.593,9

75.390,11

-12.203,79

13,93%


47


c.

Realisasi penerimaan PDRI dan PPN Hasil Tembakau tahun 2009 Grafik 4. Realisasi Penerimaan PDRI dan PPN Hasil Tembakau Tahun 2008 dan 2009 (Trilun Rp)

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan negara dibidang Kepabeanan dan Cukai, DJBC juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan dibidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM Impor dan PPh pasal 22 Impor serta pemungutan terhadap PPN hasil tembakau. Selama tahun 2009 DJBC berhasil memungut penerimaan dari PDRI dan PPN hasil tembakau sebesar Rp 96,04 Triliun atau turun 20,37 % dibandingkan tahun 2008 (Rp 120,60 Triliun). d.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan di bidang bea dan cukai 1) Bea Masuk Tabel 13. Data Indikator Bea Masuk Tahun 2008 dan 2009

Uraian

No

Bea Masuk (Milyar Rp)

1

2008

Devisa Bayar (US$ Juta)

3

Tarif Efektif Rata2 (%)

4

Kurs Rata2 (Rp)

Growth

Target

16.123,50

1,91%

Realisasi

22.761,31

18.101,23

-20,47%

143,87%

112,27%

-21,97%

94.270,64

75.251,00

-20,18%

2,50

2,33

-6,93%

9.644,88

10.282,94

6,62%

% 2

2009

15.820,90

Penerimaan Bea Masuk ditentukan oleh beberapa variabel antara lain: Nilai Devisa Bayar, Tarif Efektif Rata-rata dan Nilai Tukar Rupiah atau Kurs. Ketiga variabel tersebut berbanding lurus terhadap peningkatan nilai penerimaan Bea Masuk. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan meningkatkan Devisa Bayar yang akan berdampak positif bagi peningkatan penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan dampak penurunan terhadap penerimaan, yaitu antara lain: adanya komitmen perdagangan


48


internasional, dimana Indonesia terikat perjanjian dengan negara-negara lain di bidang liberalisasi perdagangan. Kesepakatan seperti : ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), IJ-EPA dengan Jepang dan ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA), berdampak pada penurunan tarif serta berbagai fasilitas perdagangan dan industri yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan daya saing. Variabel lain yang mempengaruhi penerimaan Bea Masuk adalah Nilai tukar Rupiah/kurs terhadap US$, yang menjadi salah satu variabel Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM). Faktor nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk, dimana nilai tukar rupiah yang tinggi cenderung meningkatkan Bea Masuk, namun disisi lain dapat mempengaruhi tingkat importasi, yang berdampak negatif terhadap tingkat penerimaan Bea Masuk. Penurunan Tarif Efektif rata-rata dan nilai tukar Rupiah akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Bea Masuk. 2) Bea Keluar Jenis penerimaan lain yang menjadi tanggung-jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun anggaran 2008 adalah: Bea Keluar. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka mulai tahun 2008 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas pemungutan Bea Keluar. Dasar pengenaan Bea Keluar adalah amanat dalam perubahan undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar. Bea Keluar akan menjadi penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai pengganti Pungutan Ekspor yang selama ini merupakan penerimaan Direktorat Jenderal Anggaran. Tujuan pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2006 antara lain adalah: untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Tahun 2009 realisasi penerimaan bea keluar tidak memenuhi target yang ditetapkan, disebabkan karena kebijakan bea keluar masih belum optimal dalam menghasilkan penerimaan. Ambang batas Harga Patokan Ekspor (HPE) yang dijadikan sebagai pedoman pengenaan bea keluar masih terlalu tinggi yaitu USD 700/Ton, sedangkan selama tahun 2009 pergerakan harga CPO di pasaran internasional belum dapat menjangkau HPE tersebut. Harga referensi di Rotterdam LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

49


yang dijadikan patokan dalam penetapan HPE sepanjang tahun 2009 berkisar antara USD 600/Ton sampai USD 650/Ton, atau masih di bawah ambang batas yang dikenakan bea keluar. Langkah-langkah

yang

dapat

ditempuh

untuk

lebih

mengoptimalkan

penerimaan bea keluar antara lain : i)

Melakukan revisi PMK terkait penetapan Tarif dan Komoditi yang terkena BK, yaitu: • Batas ambang HPE yang tidak dikenakan BK diturunkan menjadi US$ 500/Ton dari US$700/Ton; • Tarif minimal BK tahun tahun 2010 sebesar 5%. Untuk kisaran harga US$ 501/Ton s.d. US$ 550/Ton; • Selanjutnya dikenakan tarif progresif sebesar 1,5% untuk setiap kenaikan HPE US$ 50/Ton; • Tidak melibatkan asosiasi eksportir dalam penentuan penetapan HPE;

ii) Meminta BPKP melakukan Audit terhadap perusahaan eksportir Batu Bara dan CPO yang belum pernah dilakukan post audit 3) Cukai Tabel 14. Data Indikator Cukai Tahun 2008 dan 2009

Uraian

No

1

Cukai

2008

Growth

Target

45.717,50

54.545,04

19,31%

Realisasi

51.251,67

56.718,95

10,67%

112,11%

103,99%

-7,24%

249,76

267,38

7,05%

% 2

2009

Produksi HT (Miliar Batang)

Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja penerimaan cukai adalah upaya peningkatan efektifitas pemungutan cukai. Penerimaan cukai hingga saat ini masih merupakan sumber penerimaan negara yang penting. Perkembangan penerimaan cukai juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah produksi barang kena cukai serta tarif dan Harga Jual Eceran (HJE) produk Hasil Tembakau. Dalam upaya meningkatkan target penerimaan dari sektor cukai ditemukan kendala diantaranya dalam bentuk penyimpangan seperti pita cukai palsu, atau pita yang tidak sesuai peruntukannya. Untuk mengeliminasi penyimpangan tersebut, disamping dilakukan perubahan peraturan, juga dilakukan penegakan hukum terhadap pemakai jasa yang melanggar aturan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pita cukai ilegal.


50


Dengan mengasumsikan tidak adanya kebijakan yang diambil pada tahun 2008 maka penerimaan cukai sangat bergantung pada produksi Barang Kena Cukai (BKC). Oleh karena itu untuk mencapai target cukai yang ditetapkan perlu dilakukan langkah-langkah administratif di bidang cukai. Adapun langkah

administratif yang ditempuh di bidang cukai adalah: (i)

operasi pasar atas peredaran Hasil Tembakau ilegal seperti Hasil Tembakau tidak dilekati pita cukai (polos), dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya; (ii) operasi Intelijen yaitu operasi secara tertutup untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penindakan atas pelanggaran di bidang cukai; (iii) penyempurnaan desain dan feature pita cukai; (iv) audit cukai, yaitu dengan melakukan audit reguler atau audit investigasi; dan (v) sosialisasi atas ketentuan peraturan di bidang cukai. 4.

Jumlah penerimaan renumerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (idle cash KUN) (DK 1.1.4) Seperti diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2004 bahwa penempatan Uang Negara dapat memperoleh imbalan dan Menteri Keuangan dapat melakukan penempatan uang negara untuk memperoleh hasil yang optimal. Sebelum 2009, Uang Negara yang disimpan di Bank Indonesia belum memperoleh imbalan (remunerasi) dari Bank Indonesia. Namun setelah tahun 2009, Uang Negara di Bank Indonesia yang jumlahnya cukup besar memperoleh imbalan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, pada tanggal 30 Januari 2009 ditandatangani kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI nomor 17/KMK.05/2009/11/3/KEP.GBI/2009 tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara. Materi pokok dalam Kesepakatan Bersama tersebut antara lain penentuan jumlah SKM, penentuan rekening penempatan, besaran bunga pada rekening KUN dan rekening penempatan, mekanisme perhitungan dan pembayaran bunga, dan masa mulai berlakunya Kesepakatan Bersama dimaksud. Kesepakatan bersama ini juga telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur BI dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal-hal teknis pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut. Remunerasi yang ditetapkan dalam kontrak kinerja diperoleh dari: i) Penempatan idle cash RKUN (hasil penerapan TSA); ii) Penempatan idle cash Rekening Bendahara Pengeluaran K/L (hasil penerapan Treasury National Pooling); iii) Jasa yang diberikan oleh Bank Operasional I KPPN.


51


Besarnya nilai remunerasi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: i) BI Rate; untuk penempatan pada BI sebesar 65% dari BI rate, untuk penempatan pada Bank Umum sebesar 100% BI Rate. Sementara BI Rate ditentukan oleh kondisi pasar; ii) Besaran saldo RKUN pada akhir hari yang ditentukan oleh realisasi penerimaan dan pengeluaran negara; iii) Besaran saldo rekening Bendahara Pengeluaran K/L pada akhir hari; iv) Jasa yang diberikan oleh Bank Operasional (BO) I KPPN. Tabel 15. Penerimaan Remunerasi Tahun 2009 Q-1 Target Realisasi

Q-2

Q-3

Q-4

Total

450 Miliar

950 Miliar

1.050 Miliar

550 Miliar

3.000 Miliar

681,8 Miliar

831,34 Miliar

859,549 Miliar

627,449 Miliar

3.000,139 Miliar

Target sebesar Rp 3 triliun merupakan amanat yang tercantum dalam UU No. 41 tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009. Pada penjelasan ayat (7) dicantumkan target sebagai berikut: 42325

Pendapatan atas pengelolaan rekening

tunggal Perbendaharaan

(Treasury Single AccountI/TSA) dan /atau atas penempatan uang Negara (3 Triliun) 3.000.000.000.000 Oleh karena itu, sumber penerimaan akan berasal dari : 423251

Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA

423252

Pendapatan atas penempatan Uang Negara pada Bank Umum

423253

Pendapatan atas pelaksanaan Treasury National Pooling

423254

Pendapatan atas penempatan Uang Negara di Bank Indonesia

Pada saat ini, remunerasi yang diberikan oleh BI adalah sebesar 65% dari BI rate, sedangkan penempatan di Bank Umum mendapatkan remunerasi sebesar BI rate. Oleh karena itu pencapaian target sebesar 3 Trilliun di pengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: i) tingkat bunga BI rate yang dipengaruhi oleh kondisi pasar. ii) besaran saldo pada akhir hari di RKUN yang dipengaruhi oleh besaran penerimaan dan pengeluaran negara.


52


5.

Jumlah Penerimaan Negara dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang dan Penerimaan Pembiayaan APBN yang Optimal (DK 1.1.5) Penerimaan ini terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) jumlah PNBP dari biaya administrasi pengurusan piutang negara, (2) jumlah PNBP dari bea lelang, dan (3) jumlah penerimaan pembiayaan APBN. Ketiga jenis komponen penerimaan tersebut diusahakan oleh Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Capaian realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun 2009 adalah 131,37%, yaitu dari total penerimaan pendapatan dan pembiayaan APBN yang ditargetkan sebesar Rp 576,75 milyar rupiah dapat tercapai sebesar Rp757,69 milyar rupiah. a. Bidang Pengurusan Piutang Negara Realisasi Biad PPN selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel 16. Realisasi Biad PPN Tahun 2005-2009 Tahun

Target Biad PPN (dalam Jutaan Rp)

Realisasi Biad PPN (dalam Jutaan Rp)

2005 2006 2007 2008 2009

80.434 82.080 50.786 42.269 61.550

54.798 66.046 38.022 61.473 52.97

Realisasi PNDS selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel 17. Realisasi PNDS Tahun 2005-2009 Tahun

Target PNDS (dalam Jutaan Rp)

Realisasi PNDS (dalam Jutaan Rp)

2005 2006 2007 2008 2009

1.156.638 1.172.572 880.661 704.551 1.060.000

992.576 991.640 492.146 829.655 586.640

Target Penerimaan Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara (PPN) sebesar Rp61,55 milyar dapat terealisasi sebesar Rp52,97 milyar (86,06%). Sedangkan target Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sebesar Rp1.060 milyar terealisasi sebesar Rp586,64 milyar (55,06%). Biad Pengurusan Piutang Negara sampai dengan triwulan IV belum mencapai target karena salah satu rencana penjualan aset debitur PT Benoa yang cukup besar tidak terealisasi karena adanya gugatan dari debitur dan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.


53


Realisasi Biad dan PNDS tahun 2009 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 mengalami penurunan. Realisasi Biad dan PNDS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan titik pencapaian terendah pada tahun 2007. Hal ini disebabkan antara lain: (1) Pasca berlakunya PP 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara yang menyebutkan bahwa piutang BUMN bukan lagi sebagai piutang negara yang diurus oleh PUPN maka piutang BUMN tidak lagi menjadi penerimaan negara; (2) kualitas sisa piutang negara yang masih ditangani semakin menurun, antara lain: • Debitur/penanggung hutang tidak kooperatif dalam menyelesaikan hutang • Hutang tidak didukung barang jaminan/tidak menutupi jumlah hutang • Penjualan lelang eksekusi barang jaminan sering tidak laku karena barang jaminan tidak marketable, barang jaminan bermasalah atau daya beli masyarakat terbatas. Walaupun pasca berlakunya PP 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara disebutkan bahwa piutang BUMN bukan lagi sebagai piutang negara yang diurus oleh PUPN, namun berdasarkan hasil inventarisasi piutang pemerintah pada 30 (tiga puluh) Kementerian/Lembaga selama tahun 2009 terdapat potensi piutang pemerintah yang

dapat

diserahkan

Rp1.058.703.772.858,

pengurusannya

USD5.926.623,

kepada

PUPN

AUD1.079.993,

sebesar

CAD39.600

dan

GBP199.156. b. Bidang pelayanan Lelang Tabel 18. Data Realisasi Frekuensi, Hasil Bersih Lelang dan Bea Lelang Tahun 2005 s.d. 2009 (dalam ribuan)

Tahun

Hasil Bersih Lelang

Frekuensi Lelang

Target

Bea Lelang

Realisasi

Target

Realisasi

2005

15.785

2.000.000.000

2.272.555.922

20.000.000

29.543.529

2006 2007 2008

18.488 13.233 15.346

2.300.000.000 2.377.432.568 2.492.430.031

2.218.214.122 2.583.691.428 4.297.612.448

30.000.000 35.661.488 31.384.031

33.163.434 48.582.474 57.196.883

2009

20.431

2.766.291.460

5.082.785.518

38.300.000

69.719.630

PNBP dari bea lelang dengan target sebesar Rp38.300.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp69.719.630.000. Sementara hasil bersih lelang selama tahun 2009

dapat

terealisasi

sebesar

Rp5.082.785.518.000

dari

target

Rp2.766.291.460.000.


54


Hasil bersih lelang berikut bea lelang dapat melampaui target karena terdapat lelang yang bernilai besar antara lain : (1) lelang aset sitaan Pengadilan Negeri kelas I Tanjung Karang dengan nilai pokok lelang Rp200,4 milyar, (2) lelang PUPN atas barang jaminan obligor MRNIA sebesar Rp90,05 M, dan (3) peningkatan frekuensi lelang Hak Tanggungan dan fidusia dari bank BUMN sebagai dampak berlakunya PP Nomor 33 tahun 2006. Realisasi frekuensi lelang, hasil bersih lelang dan bea lelang sepanjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 cenderung meningkat kecuali pada 2007, frekuensi lelang mengalami penurunan, namun realisasi hasil bersih lelang dan bea lelang masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan frekuensi lelang disebabkan karena reorganisasi kantor operasional DJKN (perubahan dari KP2LN menjadi KPKNL) berdampak pada pelayanan lelang yang baru mulai efektif pada bulan Maret-April 2007 setelah para Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL dikukuhkan kembali. Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi kenaikan hasil bersih lelang dan bea lelang yang sangat signifikan karena terdapat beberapa pelaksanaan lelang dengan nilai cukup besar. Pada tahun 2008 lelang yang bernilai besar antara lain: • Lelang eksekusi Pengadilan yang dilakukan KPKNL Bogor dengan nilai Rp216.800.000.000,-. • Lelang eksekusi PUPN senilai Rp117.000.000.000,- terhadap barang jaminan dari aset kredit eks BDL an. debitur PT Pengembangan Agropariwisata Prima eks Bank Pacific. • Lelang UUHT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang dilakukan KPKNL Surabaya dengan debitur PT Djayanti Group senilai Rp151.600.000.000,-. • Lelang aset PT PELINDO IV yang dilakukan KPKNL Samarinda dengan nilai Rp 31.275.000.000,-. • Lelang aset PT TASPEN yang dilakukan KPKNL Jakarta V senilai Rp 19.650.000.000,-. • Lelang yang dilakukan KPKNL Tangerang terhadap harta pailit PT Opal Indah Industrial senilai Rp 41.000.000.000,-. Pada tahun 2009 lelang yang bernilai besar antara lain : • Lelang aset sitaan Pengadilan Negeri kelas I Tanjung Karang dengan nilai pokok lelang Rp200,4 milyar. • Lelang PUPN atas barang jaminan obligor MRNIA sebesar Rp90,05 M.


55


c. Bidang Pembiayaan APBN Grafik 5. Penerimaan pembiayaan APBN selama 3 tahun terakhir

1556,33

1600 1400 1200 1000 800

510

600 400 200 0

635 476,9

Target Realisasi

200234,6 2007

2008

2009

Penerimaan pembiayaan APBN yang berasal dari penyelesaian kekayaan negara lain-lain dengan target sebesar Rp476,9 milyar dapat terealisasi sebesar Rp635 milyar. Tercapainya penerimaan pembiayaan APBN yang melebihi target karena: • penjualan aset eks BPPN dan PT PPA yang telah direncanakan dan nilai yang signifikan dapat direalisasikan termasuk setoran dari nasabah/obligor eks PKPS, • adanya koordinasi yang baik antara Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Tim Likuidasi dan PT PPA sehingga memperlancar dalam pencairan aset, • percepatan inventarisasi aset, • percepatan penyerahan aset kredit kepada PUPN, dan • percepatan penjualan aset properti. Pada tahun 2008 penerimaan pembiayaan APBN yang berasal dari penyelesaian kekayaan negara lain-lain jauh melampaui realisasi tahun 2007 dan 2009 karena: • Adanya dana PT Timor sebesar Rp1.232.961.093.795,61,- yang tetap berada di kas negara sampai menunggu selesainya proses hukum • Terdapat penyelesaian aset eks. BDL senilai Rp45.389.268.501,20. Adapun program yang mendukung pencapaian IKU tersebut adalah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara dengan kegiatankegiatan antara lain: 1) Monitoring dan pengawasan kegiatan kantor vertikal dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dengan indikator outcome PNDS (55,06%) dan biad PPN (86,06%). Walupun monitoring capaian dan evaluasi telah dilakukan tiap bulan, target PNDS untuk tahun 2009 tidak dapat dicapai karena: (1) Pasca


56


berlakunya PP 33 Tahun 2006 maka piutang BUMN tidak lagi menjadi penerimaan negara; (2) kualitas sisa piutang negara yang masih ditangani semakin menurun, antara lain: (i) hutang tidak didukung barang jaminan/tidak menutupi jumlah hutang, (ii) barang jaminan tidak marketable. 2) Inventarisasi piutang negara dari instansi pemerintah dan Kementerian/Lembaga yang terkait LKPP dengan indikator outcomes terinventarisasinya piutang pemerintah dan Kementerian/Lembaga tercapai 150%. Dari rencana tingkat capaian sebanyak 20 Kementerian/Lembaga dapat terealisasi sebesar 30 Kementerian/Lembaga.

Hasil

Kementerian/Lembaga

adalah

inventarisasi sebanyak

piutang 762

pemerintah debitur

pada

dengan

30 nilai

Rp1.058.703.772.858,-, USD 5.926.623,00, AUD 1.079.993,00, CAD 39.600,00 dan GBP 199.156,00. 3) Pencapaian realisasi pelaksanaan lelang dengan indikator outcomes tercapainya target pelaksanaan lelang tercapai 164%. Hasil bersih lelang berikut bea lelang dapat melampaui target karena terdapat lelang yang potensial antara lain : (1) lelang aset sitaan Pengadilan Negeri kelas I Tanjung Karang dengan nilai pokok lelang Rp200,4 milyar dan (2) lelang PUPN atas barang jaminan obligor MRNIA sebesar Rp90,05 M. 4) Inventarisasi aset eks. KKKS dan Barang Rampasan dengan indikator output hasil inventarisasi aset eks. KKKS dan Barang Rampasan tercapai 195,33%. Rencana tingkat capaian inventarisasi aset sebanyak 150 unit dapat terealisasi sebanyak 293 unit. 5) Inventarisasi aset eks. BDL dengan indikator output Hasil Inventarisasi aset eks. Bank Dalam Likuidasi (BDL) tercapai 105,51. Rencana tingkat capaian inventarisasi aset sebanyak 127 unit dapat terealisasi sebanyak 134 unit. 6) Inventarisasi aset eks. Kelolaan PT. PPA dengan indikator output hasil Inventarisasi aset eks. Kelolaan PT. PPA tercapai 112%. Rencana tingkat capaian inventarisasi aset sebanyak 3.000 unit dapat terealisasi sebanyak 3.360 unit. 7) Inventarisasi aset properti eks. BPPN dengan indikator output hasil Inventarisasi aset eks. Properti BPPN tercapai 1.570%. Rencana tingkat capaian inventarisasi aset properti sebanyak 10 unit dapat terealisasi sebanyak 157 unit.


57


A.2. TEMA BELANJA NEGARA DK 2. Alokasi dan pelaksanaan belanja Negara yang tepat waktu dan efisien Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu

100,00%

100,00%

2.

Persentase kesesuaian SAPSK sesuai dengan standar biaya

100,00%

100,00%

3. Persentase ketepatan penyediaan dana

90,00%

98,58%

4. Persentase penyaluran jumlah dana transfer ke daerah

100,00%

100,71%

5. Persentase penyaluran dana transfer ke daerah tepat waktu

100,00%

100,00%

Departemen Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan negara, khususnya belanja negara, menetapkan tema belanja negara yang didukung oleh empat unit organisasi eselon I, yaitu DJA, DJPB, dan DJPK. Sasaran strategis dalam tema ini adalah Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu dan efisien (DK 2). Dalam sasaran strategis ini terdapat 5 IKU yaitu: 1.

Persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu (DK 2.1) Pada tahun 2009 telah diselesaikan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) secara tepat waktu pada bulan November 2009. Kegiatan yang mendukung tercapainya target dimaksud adalah Penetapan Pagu Indikatif, Pagu Sementara dan Pagu Definitif. Rincian kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan siklus penyusunan APBN yang terdiri dari: a. Penetapan Pagu Indikatif ditetapkan secara tepat waktu

dengan SEB Menteri

Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan April 2009. Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam SEB adalah sebesar Rp323,89 triliun. Pagu Indikatif merupakan ancar-ancar untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga guna menyempurnakan rancangan awal RKP tahun 2010. b. Berdasarkan SE Menteri Keuangan Nomor 1927/MK.02/2009 tanggal 6 Juli 2009, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp327,5 triliun. Terdapat perbedaan sebesar Rp3,7 triliun, hal ini telah disepakati antara DPR-RI dengan Pemerintah pada tanggal 15-16 Juni 2009. Kesepakatan ini akan dijadikan acuan bagi penyusunan RKA-KL disamping juga harus mengacu kepada RKP 2010. c. Untuk pagu definitif, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI pada tanggal 17 September 2009, alokasi Pagu Definitif APBN 2010 bagi Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp340,1 triliun atau naik sebesar


58


Rp12,5 triliun dibanding Pagu Sementara. Atas dasar kesepakatan tersebut Menteri Keuangan telah mengeluarkan SE Nomor SE-2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010. Grafik 6. Siklus Penyusunan APBN JANUARI – APRIL

SEPTEMBER - DESEMBER

MEI – AGUSTUS (4) Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP

DPR

(8) Pembahasan RKA-KL

(9)

UU APBN

PEMBAHASAN RAPBN

(11)

(7) Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran

KABINET/ PRESIDEN

KEMENTRIAN PERENCANAAN

KEPPRES TENTANG RINCIAN APBN

PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN RKP

SEB PRIORITAS PROGRAM DAN INDIKASI PAGU

(6)

(2) SE PAGU SEMENTARA

Kementrian Keuangan

(5)

LAMPIRAN RAPBN (HIMPUNAN RKAKL)

(10)

(13)

RANCANGAN KEPPRES TTG RINCIAN APBN

PENGESAHAN

PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN PRIORITAS ANGGARAN

(1) Kement. Negara/ Lembaga

NOTA KEUANGAN RAPBN DAN LAMPIRAN

Renstra KL

Rancangan Renja KL

(3)

RKA-KL

(12)

(14)

KONSEP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : a) Melaksanakan pengembangan dan penerapan Sistem Penganggaran b) Menyusun Standar Biaya baik Standar Biaya Umum maupun Standar Biaya Khusus c) Menetapkan pagu K/L mulai dari pagu indikatif, pagu sementara, dan pagu definitif d) Penelaahan RKA-KL untuk rencana kegiatan tahun 2010 Keempat kegiatan tersebut berada di bawah Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran dan Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara. 2.

Persentase kesesuaian SAPSK sesuai dengan standar biaya (DK 2.2) SAPSK yang ditetapkan telah sesuai dengan Standar Biaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.01/2009 tentang Standar Biaya Umum tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan penelaahan dan bimbingan teknis atas RKA-KL untuk TA 2010 untuk memastikan bahwa RKA-KL yang disusun telah mengacu kepada Standar Biaya.


59


3.

Persentase ketepatan penyediaan dana (DK 2.3) Dalam rangka pengelolaan uang negara perlu diatur penyaluran dana bagi Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK BUN P) pada bank umum guna menampung dana dari Rekening Kas Umum Negara yang akan dipergunakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk dapat mendukung pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan, akuntabel dan berkesinambungan diterapkan Treasury Single Account (TSA). Sehubungan dengan itu, KPPN diwajibkan mengajukan permintaan kebutuhan dana untuk penyediaan dana SP2D yang akan dicairkan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Agar data pengiriman permintaan kebutuhan dana KPPN dapat diterima dengan cepat dan akurat maka KPPN dalam mengirimkan permintaan kebutuhan dana wajib menggunakan aplikasi ekirana. Untuk tahun 2009 ditargetkan ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara sebesar 90%, dan pada akhir tahun 2009 tercapai sebesar 98,58%. Kendala pencapaian IKU ini adalah terdapatnya gangguan jaringan intranet dan aplikasi e-kirana sehingga KPPN tidak dapat mengirimkan permintaan kebutuhan dana dan tambahan kebutuhan dana melalui e-kirana. Oleh karena itu, rekomendasi terkait pencapaian IKU ini adalah perbaikan jaringan agar dapat mempercepat pengiriman data kebutuhan dana.

4.

Persentase penyaluran jumlah dana transfer ke daerah (DK 2.4) dan Persentase penyaluran dana transfer ke daerah tepat waktu (DK 2.5) Tabel 19. Perkembangan Jumlah Daerah dan Besaran Transfer Tahun 2004 s/d 2009 No

Daerah

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

Provinsi

30

32

33

33

33

33

2

Kabupaten/Kota

410

434

434

434

451

477

3

Jumlah

440

466

467

467

484

510

4

Realisasi Transfer

129,7

150,5

226,2

253,3

292,6

303,1

16,04

50,30

11,98

15,51

3,59

(Triliun rupiah) 5

% Kenaikan

Perkembangan alokasi Dana Transfer ke Daerah selama lima tahun terakhir telah mencapai sasaran sesuai renstra tahun 2004-2009 dan mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Perhitungan dan pengalokasian tersebut diberlakukan pada seluruh daerah berdasarkan perhitungan tertentu. DBH dengan persentase tertentu,


60


DAU dengan formula tertentu, DAK dengan kriteria tertentu, Dana Otsus dan Penyesuaian

dilakukan

berdasarkan

undang-undang

terkait.

Di

sisi

lain,

perkembangan jumlah daerah penerima Dana Transfer ke Daerah dari tahun 2004 sebanyak 440 menjadi 510 pada tahun 2009, atau meningkat 70 daerah selama 5 tahun, sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Sepanjang tahun 2009, terdapat pencapaian sasaran Transfer ke Daerah yang pada awal tahun belum ditetapkan sebagai konsekuensi penetapan UU-APBN tahun 2009, antara lain Pengalokasian Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009. Pada

akhir

tahun

2009,

dengan

ditetapkannya

Perpres

Nomor

52/2009

mengamanatkan bahwa bagi guru yang belum memperoleh Tunjangan Profesi Guru diberikan tambahan penghasilan. Rapat koordinasi mengenai data, juknis, dan muatan pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan telah selesai dilaksanakan, walaupun tidak ada dukungan dana dalam DIPA tahun 2009. Koordinasi dilakukan dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Dalam Negeri. Secara rinci, Perpres maupun Permenkeu terkait alokasi DAU dan dana penyeimbang yang telah ditetapkan selama tahun 2004-2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 20. Perpres Alokasi DAU dan Permenkeu Dana Penyeimbang Yang Diterbitkan Tahun Anggaran 2005 – 2010 Alokasi Tahun 2006

2007 2008

2009

2010

Perpres (miliar Rp)

Peraturan Menteri Keuangan (Miliar Rp)

JUMLAH DAERAH

145.664,20

300.65

33 Provinsi

Perpres 74 Tahun 2005

PMK No. 123 Tahun 2005

434 Kab/Kota

164.787,40

842,91

33 Provinsi



434 Kab/Kota

179.507,14

242,84

33 Provinsi



451 Kab/Kota

186.414,1

-

33 Provinsi


-

477 Kab/Kota

192.490,34

-

33 Provinsi


-

477 b/Kota

A.3. TEMA PEMBIAYAAN NEGARA Tema pembiayaan negara merupakan implementasi misi fiskal, ekonomi, dan politik. Tema ini menjadi tanggungjawab Ditjen Pengelolaan Utang. Sasaran strategis dalam tema ini adalah Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal (DK 3) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemenuhan target pembiayaan melalui utang (DK 3.1).


61


a. Pemenuhan target pembiayaan melalui utang pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp177,73 triliun (100%) dengan capaian realisasi sebesar Rp176,79 triliun (99,47%), yang terdiri dari: 1) Penarikan Pinjaman Program ditargetkan sebesar Rp30,32 triliun (ekuivalen USD2.994 juta) dengan realisasi sebesar Rp28,94 triliun (ekuivalen USD2.944 juta). Jumlah realisasi tersebut merupakan jumlah keseluruhan kegiatan pengelolaan Pinjaman Program di tahun 2009 berasal dari 10 perjanjian. Sumber pinjaman berasal dari Bank Dunia sebesar USD1.544 juta, Asian Development Bank (ADB) sebesar USD500 juta, Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar USD600 juta, dan Pemerintah Perancis sebesar USD300 juta. Pada Pinjaman Program yang bersumber dari Bank Dunia, terjadi perubahan target dari semula sebesar USD1.594 juta menjadi USD1.544 juta. Perubahan target tersebut ditetapkan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi APBN-P 2009 tanggal 16 Oktober 2009. 2) Pembiayaan melalui SBN ditargetkan secara neto sebesar Rp99,26 triliun atau secara bruto sebesar Rp144,80 triliun. Adapun realisasi penerbitan SBN secara neto Rp99,44 triliun atau secara bruto sebesar Rp144,56 triliun, yang terdiri dari realisasi penerbitan SUN bruto sebesar Rp128,007 triliun dan realisasi penerbitan SBSN bruto sebesar Rp16,55 triliun. Realisasi SBN neto melampaui target yang ditetapkan karena pembukuan accrued interest sebesar Rp185,8 miliar diperhitungkan sebagai bagian dari realisasi SBN neto. Jumlah realisasi penerbitan SUN sebesar Rp128,007 triliun merupakan jumlah keseluruhan kegiatan penerbitan SUN di tahun 2009 yang berasal dari: a). Realisasi penerbitan SUN dalam mata uang rupiah sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp88,236 triliun. Jumlah penerbitan tersebut terdiri dari penerbitan Obligasi Negara (ON) sebesar Rp54,5 triliun, penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar Rp24,7 triliun, penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI006 sebesar Rp8,54 triliun dan penerbitan SUN melalui private placement sebesar Rp500 miliar. b). Realisasi penerbitan SUN dalam mata uang asing denominasi USD sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp36,075 triliun (ekuivalen USD3 miliar), sedangkan realisasi penerbitan SUN mata uang asing denominasi Yen (Samurai Bond/Shibosai) adalah sebesar Rp3,695 triliun (ekuivalen JPY35,00 miliar atau USD350 juta).


62


Jumlah realisasi penerbitan SBSN tahun 2009 sebesar Rp16,55 triliun, dengan rincian sebagai berikut: a)

Penerbitan Sukuk Ritel dengan nilai nominal Rp5,56 triliun;

b)

Penerbitan SBSN Valas sebesar Rp7,03 triliun (ekuivalen USD650);

c)

Private placement SDHI dengan nilai nominal Rp2,69 triliun; dan

d)

Penerbitan SBSN reguler (IFR) dengan cara lelang sebesar Rp 1,28 triliun. Masih rendahnya realisasi penerbitan SBSN tahun 2009, yaitu hanya mencapai

Rp16,55 triliun, antara lain disebabkan karena terlambatnya persetujuan DPR atas penggunaan BMN sebagai aset SBSN, sehingga mengakibatkan penundaan program penerbitan yang sudah direncanakan. Selain itu, tingginya ekspektasi imbal-hasil (yield) yang diinginkan oleh investor menyebabkan pelaksanaan penerbitan tidak memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, target pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang di tahun 2009 relatif dapat terpenuhi. b. Selama periode 2005-2008, pemenuhan target pembiayaan melalui utang dirinci sebagai berikut: Tabel 21. Realisasi Pemenuhan Pembiayaan Melalui Utang Tahun 2005-2008 Jenis Pembiayaan melalui utang 1. Penerbitan SUN gross

2005

2006

2007

2008

a. dalam mata uang rupiah

Rp22,54 triliun

Rp42,58 triliun

Rp86,38 triliun

Rp82,23 triliun

b. dalam denominasi USD

Rp24,49 triliun

Rp18,47 triliun

Rp13,58 triliun

Rp39,32 triliun

(ekuivalen

(ekuivalen USD2

(ekuivalen

(ekuivalen

USD2,5 miliar)

miliar)

USD1,5 miliar)

USD4,2 miliar)

Rp12,26 triliun

Rp13,58 triliun

Rp19.61 triliun

Rp30,10 triliun

(ekuivalen

(ekuivalen

(ekuivalen

(ekuivalen

USD1,24 miliar)

USD1,5 miliar)

USD2,11 miliar)

USD2,77 miliar)

-

-

-

Rp4,70 triliun

2. Pengadaan Pinjaman Program

3. Penerbitan SBSN gross (dalam mata uang Rupiah)

c. Beberapa tantangan dalam pemenuhan pembiayaan melalui utang, antara lain: 1) potensi pasar SBN domestik relatif masih terbatas, disebabkan karena masih terbatasnya perkembangan industri pasar keuangan domestik; 2) penerbitan obligasi valas berpotensi meningkatkan risiko nilai tukar, akan tetapi obligasi valas tetap dibutuhkan karena menjadi alternatif untuk menghindari crowding out effect; 3) target penerbitan SBN yang terlalu besar dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan pasar domestik, dapat mendorong naiknya imbal hasil yang diminta investor;


63


4) ketersediaan pinjaman lunak yang disediakan oleh pemberi pinjaman semakin terbatas. d. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, antara lain: 1) bekerjasama dengan lembaga terkait dalam mengupayakan pengembangan pasar SBN domestik, memperluas basis investor SBN domestik, dan mengembangkan instrumen SBN; 2) mengembangkan strategi pengelolaan risiko utang melalui instrumen derivatif (hedging) dan penerapan konsep asset liability management dengan Bank Indonesia (natural hedging); 3) meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga baik domestik dan internasional dalam rangka mendapatkan sumber pembiayaan utang alternatif; 4) target pembiayaan APBN melalui SBN perlu ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan daya serap pasar dan pengelolaan portofolio dan risiko utang; 5) meningkatkan fleksibilitas pembiayaan utang melalui penerapan konsep utang neto. Secara umum pencapaian sasaran strategis pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal dengan indikator pemenuhan target untuk pembiayaan APBN melalui utang selama periode 2005-2009 dapat dilaksanakan dengan baik. Selain pembiayaan yang berasal dari utang, pembiayaan APBN juga dapat berupa dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN. Penjelasan mengenai capaian pembiayaan ini telah diuraikan dalam DK 1.1.5 A.4. TEMA KEKAYAAN NEGARA Tema kekayaan negara merupakan implementasi misi fiskal. Sasaran strategis utama dalam tema ini adalah Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal (DK.4). Pengelolaan kekayaan negara yang optimal merupakan pengelolaan atas Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-Lain, termasuk inventarisasi dan penilaian kekayaan negara. Inventarisasi dan penilaian BMN dilakukan dalam upaya memperoleh nilai wajar BMN yang perolehannya sebelum 31 Desember 2004 dalam rangka memperbaiki kualitas opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari BPK. Selain itu, Inventarisasi dan Penilaian dilakukan untuk mendukung kebijakan lain dalam pengelolaan BMN, seperti pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN. Dari kegiatan inventarisasi kekayaan negara dicapai kinerja antara lain pada tahun 2007 dan 2008 telah dilaksanakan inventarisasi dan penilaian BMN yang berasal dari 38 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berupa objek tanah dengan hasil nilai wajar sebesar Rp12,27 triliun. Penilaian BMN dilakukan dalam rangka mewujudkan nilai wajar


64


BMN pada satker K/L, yang hasilnya untuk perbaikan LKPP dari sudut pengelolaan BMN. Nilai wajar juga diperlukan untuk mendukung kebijakan lain dalam pengelolaan BMN antara lain penilaian BMN dalam rangka pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), penilaian BMN sebagai penyertaan modal negara, serta penilaian BMN sebagai underlying penerbitan Sukuk. Capaian kinerja di bidang penilaian kekayaan negara antara lain: (i) penilaian BMN sebagai underlying asset SBSN dengan nilai Rp45,13 triliun; (ii) penilaian dalam rangka pembentukan BLU dengan nilai Rp74,32 triliun; (iii) penilaian BMN sebagai penyertaan modal negara dengan nilai Rp5,25 miliar; dan (iv) penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN sebanyak 191 laporan penilaian. Dalam

pencapaian

sasaran

strategis

ini,

Departemen

Keuangan

mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Jumlah Satker Yang Selesai Diinventarisasi Dan Dinilai Wajar. Total seluruh satker di Kementerian/Lembaga yang tercatat adalah sebanyak 20.330 satker. Penilaian BMN meliputi tanah dan atau bangunan, kendaraan dan inventaris kantor yang bernilai Rp.300.000,00 ke atas. Untuk tahun 2009, rencana tingkat capaian (target) satker yang diinventarisasi dan dinilai wajar sebanyak 9.158 satker dan dapat terealisasi sebanyak 9.201 satker (100,47%). Target tersebut dapat tercapai karena : a. Pemberdayaan sebagian besar sumber daya yang dimiliki (SDM, sarana, prasarana dan TIK) untuk melaksanakan penertiban BMN antara lain bantuan pegawai dari kantor pusat, maupun Kanwil dan KPKNL yang sudah selesai untuk membantu penyelesaian inventarisasi

dan

penilaian

pada

Kanwil/KPKNL

yang

belum

menyelesaikan

inventarisasi dan penilaian; b. Peningkatan koordinasi yang baik dengan Satuan Kerja sehingga mempercepat pelaksanaan penertiban BMN.; c. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN yang makin merata di seluruh K/L; d. Monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh Kantor Pusat dan Kanwil yang dilakukan periodik; e. Pembentukan Tim Trouble Shooter yang bertugas untuk memberikan bimbingan, arahan serta pemberian saran perbaikan kepada Kanwil/KPKNL dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN. Capaian Kinerja di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Jumlah satker yang telah diinventarisasi dan dinilai wajar sampai dengan tahun 2009 sebanyak 19.760 dengan perincian sebagai berikut:


65


Tabel 22. Jumlah Satker Yang Telah Diinventarisasi dan Dinilai Wajar s.d Tahun 2009 Tahun

Jumlah Satker

Saldo Awal

Saldo Akhir

(Lap BMN akhir smt II tahun

(Saldo awal +/- Koreksi Hasil

2007)

Penilaian +/- mutasi)

2007

1.198

Rp5.248.396.682.979

Rp17.903.085.072.941

2008

9.361

Rp74.033.057.957.019

Rp155.105.039.323.761

2009

9.201

Rp145.148.420.670.767

Rp291.006.209.690.640

TOTAL

19.760

Rp224.429.875.310.765

Rp464.014.334.087.342

Sampai dengan tahun 2009, sesuai hasil pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Barang

Milik

Negara

(BMN),

saldo

awal

nilai

BMN

terkoreksi

sebesar

Rp239.584.458.776.577,-. a. Penerimaan pembiayaan APBN yang berasal dari hasil pengelolaan aset eks BPPN, aset eks BDL dan aset eks. PT. PPA tahun 2009 sebesar Rp.635 milyar atau sebesar 133 % dari target sebesar Rp.476,9 Milyar. Pencapaian kinerja yang dapat melampaui target

tersebut

disebabkan

oleh

(i)

percepatan

inventarisasi

dan

verifikasi

berkas/dokumen aset eks BPPN, PT PPA dan BDL;(ii) percepatan penyerahan aset kredit kepada PUPN;(iii) percepatan penjualan aset properti; b. Selain penilaian dalam rangka penertiban BMN, capaian kinerja di bidang penilaian kekayaan negara antara lain: (i) Penilaian BMN sebagai underlying asset SBSN dengan nilai Rp45,13 trilyun; (ii) Penilaian dalam rangka pembentukan BLU dengan nilai Rp.74,32 trilyun; (iii) Penilaian BMN sebagai penyertaan modal negara dengan nilai

Rp5,25

milyar;

dan

(iv)

Penilaian

dalam

rangka

pemanfaatan

dan

pemindahtanganan BMN sebanyak 191 laporan penilaian. Pemenuhan kinerja tersebut dapat tercapai karena peningkatan kuantitas dan kualitas Penilai DJKN, sehingga proses survei lapangan dan penyusunan laporan penilaian dapat diselesaikan sesuai standar operating procedures yang ditetapkan. Proses pembinaan dan review terhadap penilaian dilakukan secara rutin oleh Direktorat Penilaian untuk menjaga mutu hasil penilaian.; c. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana privatisasi pada 20 BUMN, pengkajian penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 36 BUMN dan telah ditetapkan PMN pada 16 BUMN , pembentukan BUMN dan penetapan status kekayaan awal BP Migas. Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tersebut belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena sebagian proses penyelesaian tergantung kepada pihak lain seperti PT PPA dalam hal pengkajian privatisasi dan restrukturisasi BUMN. Dalam proses PMN, pengkajian internal oleh DJKN memerlukan LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

66


kehati-hatian yang tinggi karena berdampak kepada pengeluaran APBN. Proses privatisasi, restrukturisasi, PMN dan pembentukan BUMN baru melibatkan pihak-pihak lain seperti BKF, DJA, Kementerian BUMN, sehingga diperlukan waktu yang relatif panjang. Program yang mendukung pencapaian sasaran IKU diatas adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Negara, dengan kegiatan-kegiatan antara lain: a) Penanganan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Kekayaan Pertamina dengan indikator output rekomendasi/penetapan penggunaan dan peruntukkan BMN eks Pertamina (100%). Rencana tingkat capaian penanganan sebanyak 1 paket dapat terealisasi sebanyak 1 paket. b) Penetapan Status Bentuk Hukum Pengelolaan Otorita Asahan dengan indikator output Rekomendasi /Penetapan Status Bentuk Hukum Pengelolaan Otorita Asahan dengan rencana tingkat capaian sebanyak 1 paket dapat terealisasi sebanyak 1 paket. c) Penetapan Status Kelembagaan Otorita Batam (diganti menjadi Revisi PMK Nomor 96/PMK.06/2007) dengan indikator output tersusunnya Draft Revisi PMK Nomor 96/PMK.06/2007 (50%). Rencana tingkat capaian sebanyak 2 paket dapat terealisasi sebanyak 1 paket. Kegiatan dimaksud ternyata telah dikerjakan oleh Menko Perekonomian. Selanjutnya kegiatan Penetapan Status Kelembagaan Otorita Batam diganti dengan kegiatan revisi Revisi PMK No. 96/PMK.06/2007. d) Penetapan Status Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan indikator output rekomendasi/penetapan status terkait pengelolaan aset TMII (100%). Rencana tingkat capaian sebanyak 1 paket dapat terealisasi sebanyak 1 paket. e) Melakukan penilaian BMN dalam rangka koreksi LKPP dengan indikator output Laporan Rekapitulasi Hasil Penilaian BMN (100%). Rencana tingkat capaian sebanyak 250 set dapat terealisasi sebanyak 250 set. A.5. TEMA PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DK 5. Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar,efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1. Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian

2,40%

9,29%

2. Persentase pertumbuhan frekuensi saham harian

2,40%

3,28%

3. Jumlah emiten baru sesuai target

10,00

18,00

10,00%

0,63%

4,00%

8,76%

4.

Persentase pertumbuhan dana yang lembaga penjaminan dan pembiayaan

5.

Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian


dikelola

oleh

67


DK 5. Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar,efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat Indikator Kinerja 6.

Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun

Target

Realisasi

-1,00%

13,08%

Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank merupakan implementasi misi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Tema ini menjadi tanggungjawab Bapepam-LK. Sasaran strategis dalam tema ini adalah Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar,efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat (DK 5). Pencapaian sasaran strategis ini ditunjang oleh 6 Indikator Kinerja Utama: 1.

Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian (DK 5.1) dan Persentase pertumbuhan frekuensi saham harian (DK 5.2) Kedua IKU ini bertujuan untuk memantau pasar modal secara umum melalui perkembangan indikator pasar. Yang dimaksud dengan pertumbuhan nilai transaksi harian di bursa efek adalah selisih pertambahan nilai pada hari tertentu dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nilai transaksi menunjukkan jumlah nilai transaksi dalam satuan rupiah yang terjadi selama satu hari bursa. Sedangkan yang dimaksud dengan frekuensi transaksi saham adalah berapa kali saham diperdagangkan. Frekuensi transaksi perdagangan di Bursa dalam 1 bulan berarti penjumlahan dari berapa kali seluruh saham yang diperdagangkan pada seluruh Hari Bursa dalam bulan tersebut. Pada tahun 2009 seiring dengan membaiknya kondisi makro ekonomi dan pulihnya kepercayaan investor terhadap kondisi Pasar Modal Indonesia, maka perdagangan saham di bursa menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. IHSG BEI pada akhir perdagangan hari Kamis tanggal 29 Desember 2009 ditutup pada posisi 2.518,99 poin atau naik 85,85% dibanding dengan indeks penutupan pada akhir hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 yang berada pada posisi 1.355,40. Peningkatan serupa juga dialami indeks utama beberapa bursa efek di kawasan Asia. Tabel 23. Indeks Penutupan Bursa Efek 2008-2009 Bursa Efek

31 Desember 08

29 Desember 2009

%

Shenzhen

553,30

1.191,07

115,27

Indonesia

1.355,40 *)

2.518,99

85,85

Mumbai

9.647,31

17.401,56

80,38

Shanghai

1.820,80

3.211,76

76,39

Taiwan

4.591,22

8.053,83

75,42

Thailand

449,96*)

742.16

64.94


68


Bursa Efek Philipina

31 Desember 08

29 Desember 2009

%

1.872,85 **)

3.052,68

62,99

Singapore

1.761,56

2.869,76

62,91

HongKong

14.387,48

21.499,44

49,43

876,75

1.275,22

45,45

8.776,39

10.547,08

20,18

8.859,56*)

10.638,06

20,07

Malaysia DowJones Japan

*) Indeks penutupan per tanggal 30 Desember 2008 **) Indeks penutupan per tanggal 24 Desember 2008

Seiring dengan kenaikan IHSG tersebut, persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian di Bursa Efek pun mengalami kenaikan. Hal ini ditandai dengan realisasi capaian pertumbuhan nilai transaksi harian sebesar 9,29% dan 3,28% melebihi target yang ditetapkan untuk masing-masing IKU sebesar 2,40%. Apabila dilihat dari sisi kapitalisasi pasar maka nilai kapitalisasi pasar di BEI pada akhir perdagangan tahun 2009 mengalami peningkatan Rp2.020,51 triliun, dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebesar Rp1.065,36 triliun. Angka ini mengalami perubahan positif yang cukup drastis yakni 89,65% persen. Kinerja IHSG yang cukup baik selama tahun 2009 ini tidak lepas dari peran adanya aliran dana masuk dari pemodal asing (foreign capital inflow) ke pasar saham Indonesia. Terhitung sejak awal tahun sampai dengan 4 November 2009, pemodal asing tercatat lebih banyak melakukan aktivitas pembelian daripada penjualan atas saham-saham perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan kata lain, pemodal asing telah melakukan pembelian bersih senilai Rp 8,16 triliun selama tahun 2009 ini. Peran pemodal asing juga terlihat dari besarnya kepemilikan mereka atas saham-saham emiten Indonesia. Berdasarkan nilai kepemilikannya, pemodal asing per 3 November 2009 telah menguasai sekitar 67,44% saham yang tercatat di BEI dengan nilai kepemilikan sebesar Rp 724,40 triliun. Dominasi peran asing dalam kepemilikan saham sangat bertolak belakang dengan masih rendahnya kepemilikan mereka atas instrumen investasi lainnya yaitu obligasi perusahaan dan obligasi negara. Dalam kedua obligasi tersebut, pemodal asing tercatat hanya menguasai sekitar 3,43% kepemilikan obligasi perusahaan dan untuk obligasi pemerintah hanya sekitar 17,31%. Sedangkan untuk frekuensi perdagangan saham, sampai dengan bulan November 2009 mencapai 1.714.263 kali.


69


Grafik 7. Perkembangan IHSG dan Transaksi Asing (Jan 2008 – 4 Nov 2009)

Sumber Data: Bloomberg

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini berada di bawah Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan, yaitu antara lain sebagai berikut: a) Memproses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas Saham, dengan nilai capaian sebesar 100%.

Penawaran Umum Terbatas Saham akan

menambah supply saham yang beredar di pasar sekunder, sehingga meningkatkan

akan

likuiditas saham yang beredar. Likuiditas yang meningkat

merupakan salah satu faktor yang menarik minat investor untuk melakukan transaksi. b) Menyelenggarakan pemeriksaan teknis Emiten/Perusahaan Publik, dengan capaian sebesar 73,08%. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan target LHP yang direncanakan sejumlah 52 LHP dengan tingkat penyelesaian LHP sejumlah 38 LHP. Kegiatan Pemeriksaan teknis Emiten/Perusahaan Publik merupakan salah satu upaya Departemen Keuangan c.q Bapepam LK dalam meningkatkan kualitas Emiten dan Perusahaan Publik. Selama ini proses pemantauan terhadap kondisi Emiten/Perusahaan Publik dilakukan melalui proses penelaahan atas Laporan Keuangan yang disampaikan secara periodik. Seiring dengan perkembangan industri, disamping penelaahan atas Laporan Keuangan, perlu dilakukan Pemeriksaan Teknis atas Emiten/Perusahaan Publik. Pemeriksaan Teknis ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan Emiten/Perusahaan Publik atas peraturan perundang-undangan pemeriksaan

teknis

yang atas

berlaku.

Diharapkan

Emiten/Perusahaan

dengan Publik,

dilakukannya

maka

kualitas

Emiten/Perusahaan Publik akan meningkat, dengan demikian saham yang ditransaksikan di bursa adalah saham dengan fundamental yang baik. Kualitas


70


saham yang baik, akan ikut mendorong minat investor untuk melakukan transaksi. Mengingat pemeriksaan teknis Emiten/Perusahaan Publik ini merupakan kegiatan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Bapepam-LK, maka diputuskan untuk melakukan revisi rencana tingkat capaian (target) dari 52 LHP menjadi 36 LHP. Dengan target yang telah direvisi tersebut (36 LHP) dapat direalisasikan sebanyak 38 LHP, sehingga nilai persentase pencapaian sebesar 105,56%. 2.

Jumlah emiten baru sesuai target (DK 5.3) IKU ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya jumlah emiten baru yang melakukan penawaran umum Efek melalui Pasar Modal. Yang dimaksud dengan jumlah emiten baru adalah pertambahan perusahaan yang melakukan penawaran umum Saham & Obligasi perdana. Namun demikian, pencapaian atas target yang ditetapkan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable), karena terkait dengan kemauan perusahaan untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan, dan juga sangat tergantung dari faktor makro ekonomi maupun kestabilan keamanan dan politik. Pada tahun 2009, jumlah Emiten baru ditargetkan sebesar 10 emiten, penetapan target ini tidak terlepas dari pertimbangan kondisi makro ekonomi di akhir tahun 2008 yang tidak cukup menggembirakan sehingga dirasa akan mempengaruhi ketertarikan calon Emiten untuk memanfaatkan Pasar Modal sebagai sumber pendanaan usahanya. Pada akhir tahun 2009, jumlah emiten baru adalah 18 emiten, sehingga melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian yang melebihi target ini di samping dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi yang berangsur membaik di tahun 2009, juga dikarenakan kinerja Departemen Keuangan sebagai pembuat kebijakan dalam mengembangkan industri emiten, di antaranya melalui perbaikan dan perpendekan jangka waktu proses bisnis penelaahan pernyataan pendaftaran, dari 45 hari kerja menjadi 35 hari kerja. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini

berada di

bawah Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan, antara lain sebagai berikut: a) Melakukan pendalaman penelaahan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum Emiten dan Perusahaan Publik, dengan nilai capaian 560%, yaitu

dari

target

sebesar

10

penelaahan

pernyataan

pendaftaran

calon

Emiten/Perusahaan Publik, terealisasi sejumlah 56 penelahaan pernyataan pendaftaran. Dasar penghitungan capaian untuk kegiatan ini adalah semua kegiatan penawaran umum, tidak terbatas pada penawaran umum saham perdana saja.


71


b) Melakukan Penerapan Pengawasan Berbasis Resiko Dalam Rangka Pengawasan Emiten Dan Perusahaan Publik Secara Berkelanjutan, dengan nilai capaian sebesar 100%. Pengawasan terhadap Emiten/Perusahaan Publik merupakan hal yang menjadi prioritas Departemen Keuangan, karena kualitas Emiten merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Di samping itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan dana masyarakat yang dihimpun Emiten digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat keterbatasan SDM dan banyaknya emiten yang harus diawasi, maka Departemen Keuangan menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko. Pengawasan berbasis risiko adalah sebuah metode pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai tingkat risiko Emiten/Perusahaan Publik. Dengan menilai tingkat

risiko

dari

Emiten/Perusahaan

Emiten/Perusahaan

Publik

dikelompokkan

Publik ke

maka

dalam

masing-masing

beberapa

kelompok

berdasarkan tingkat risiko masing-masing. c) Melakukan pendalaman penelaahaan Laporan Berkala dan Insidentil Emiten dan Perusahaan Publik dengan capaian sebesar 356,63%, dan 336,67%. Salah satu upaya untuk memastikan kepatuhan Emiten/Perusahaan Publik dilakukan melalui penelaahan laporan berkala dan laporan insindentil. Laporan Berkala terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan. Dalam melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan, beberapa hal yang menjadi perhatian Departemen Keuangan adalah pendapat akuntan yang melakukan audit, kinerja dan kepatuhan Emiten/Perusahaan Publik terhadap standar akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan penelaahan yang dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan

2008

maupun

laporan

keuangan

tengah

tahunan

2009

Emiten/Perusahaan Publik, Departemen Keuangan telah memberikan tanggapan tertulis kepada Emiten/Perusahaan Publik. Tanggapan tersebut antara lain berisi permintaan penjelasan mengenai penurunan kinerja Emiten/Perusahaan Publik, hal-hal yang menyebabkan munculnya opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masalah restrukturisasi hutang, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, serta belum terpenuhinya standar akuntansi yang berlaku. Selain

permintaan

penjelasan,

Departemen

Keuangan

juga

meminta

Emiten/Perusahaan Publik yang mengalami saldo rugi untuk melakukan public expose atas rencana manajemen dan memperbaiki kinerja, serta mengundang Direksi dan Kantor Akuntan Publik untuk memberikan klarifikasi mengenai opini selain WTP.


72


Sementara itu, yang dimaksud dengan Laporan insidentil adalah laporan yang wajib disampaikan kepada Departemen Keuangan berdasarkan terjadinya suatu peristiwa. Beberapa Laporan insidentil yang wajib disampaikan adalah laporan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, laporan Keterbukaan Informasi bagi Emiten/Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pailit, dan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu. Dalam melakukan penelaahan atas

Laporan

insidentil,

Departemen

Keuangan

memastikan

Emiten/Perusahaan Publik melakukan keterbukaan informasi yang cukup sehingga pemegang saham dan masyarakat mendapat informasi yang memadai mengenai Emiten/Perusahaan Publik. Untuk itu, disamping menelaah laporan yang disampaikan, Departemen Keuangan membandingkannya dengan sumbersumber informasi lain seperti surat kabar, laporan keuangan, laporan tahunan dan meminta keterangan lebih lanjut dari manajemen Emiten/Perusahaan Publik. 3.

Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga penjaminan dan pembiayaan (DK 5.4.1) Pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan khususnya Perusahaan Pembiayaan untuk tahun 2009 dengan rencana tingkat capaian sebesar 10% tidak dapat terpenuhi sebagaimana diharapkan, karena masih sangat terpengaruh dampak krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2009 antara lain dalam bentuk pelemahan nilai tukar rupiah dan pengetatan likuiditas perbankan, sehingga realisasi nilai capaian hanya sebesar 0,63%. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah: a) Menyusun ketentuan Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan dengan nilai capaian sebesar 100%, yaitu telah berhasil menyelesaikan 1 buah Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan. b) Melakukan pemeriksaan terhadap 52 Perusahaan Pembiayaan (PP), terjadi kenaikan sebanyak 22 perusahaan dari 30 perusahaan yang direncanakan pada tahun 2009 (173,33%). c) Melaksanakan

penyusunan

PMK

tentang

pembinaan

dan

pengawasan

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, belum tercapai. Penyusunan PMK tentang pembinaan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan belum dapat terlaksana dikarenakan prioritas Departemen Keuangan lebih difokuskan pada penyelesaian penyusunan PMK Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang telah ditetapkan pada tanggal 4 September 2009.


73


4.

Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian (DK 5.4.2) Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri Perasuransian, pada tahun ini mencapai 8,76% dari target 4%. Program yang menaungi pencapaian IKU ini adalah Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan. Kegiatankegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain sebagai berikut: a) Melaksanakan Pemeriksaan Langsung Rutin dan Langsung Khusus Terhadap Perusahaan Perasuransian, dengan nilai capaian sebesar 86,59% dan 78,33%. Dari 44 perusahaan asuransi yang diperiksa, telah disusun Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) sebanyak 32 LHPS (71% dari 45 kegiatan pemeriksaan

yang

direncanakan

untuk

tahun

2009).

Sedangkan

untuk

penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF), telah disusun sebanyak 21 LHPF (47% dari 45 kegiatan pemeriksaan yang direncanakan untuk tahun 2009). Namun demikian, dapat kami sampaikan pula bahwa selama tahun 2009 juga telah disusun LHPS untuk kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2008 yaitu sebanyak 9 LHPS. Sedangkan penyusunan LHPF untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2008 yang diselesaikan pada tahun 2009 adalah sebanyak 13 LHPF. b) Melaksanakan Pengembangan database profil risiko untuk setiap lini usaha asuransi secara bertahap, dengan nilai capaian sebesar 97,62%, 100%, 21,43%, 100%, dan 50%. Untuk kegiatan tahun 2009, telah dilakukan pengumpulan data profil risiko dan kerugian lini bisnis asuransi kendaraan bermotor dari 82 perusahaan (98% dari 84 perusahaan yang akan diteliti), 2 (dua) perusahaan yang lainnya tidak diteliti karena 1 (satu) perusahaan asuransi telah dicabut ijin usahanya pada tahun 2009, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya sudah tidak beroperasi tetapi masih belum dicabut ijin usahanya karena masih harus menyelesaikan dana nasabahnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data dari 82 perusahaan, telah diterbitkan surat permintaan konfirmasi kepada 18 (delapan belas) perusahaan atas data yang telah disampaikan. c) Melakukan pengkajian rencana pendirian Lembaga Perlindungan Polis (Policy Holders Protection Plan), dengan nilai capaian 0%. Dalam rangka penyusunan kajian dan naskah akademik pendirian Lembaga Perlindungan Polis, Departemen Keuangan telah melakukan kajian dan survey terhadap 661 responden yang terdiri dari konsumen asuransi, pelaku industri perasuransian, asosiasi, akademisi, pemerintah, dan lainnya. Hasil survey


74


menunjukkan bahwa 98,03% responden setuju dibentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis dengan alasan bahwa konsumen harus dilindungi dari kerugian keuangan yang signifikan jika sebuah perusahaan asuransi gagal. d) Penyempurnaan

Standar Good Corporate Governance (GCG) Perasuransian

Indonesia, dengan capaian 0%. Pada tahun 2009 telah dilakukan penyusunan pedoman Good Corporate Governance (GCG) Perasuransian Indonesia. Pedoman disusun dengan menggunakan data self assessment industri asuransi yang disampaikan oleh perusahaan perasuransian kepada Departemen Keuangan.

5.

Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun (DK 5.4.3) Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri Dana Pensiun, tahun ini mencapai 13,08% dari target -1%. Penetapan target pertumbuhan yang negatif tersebut dilatarbelakangi perkiraan bahwa kondisi perekonomian dan pasar modal di tahun 2009 masih belum pulih sehingga penetapan target sebesar -1% sudah menggambarkan kondisi pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan pada semester II tahun 2008 yang hanya sebesar -1,63%. Hal itu didasarkan pada perbandingan total aktiva bersih dana pensiun semester I 2009 yang berjumlah Rp. 102,07 triliun dengan total aktiva bersih dana pensiun per 31 Desember 2008 yang berjumlah Rp. 90,02 triliun. Pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: • Telah pulihnya pasar modal Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya indeks harga saham gabungan yang cukup pesat. Berdasarkan IDX FACT BOOK 2009, IHSG pada 31 Desember 2008 berada pada level 1.355 sedangkan pada 30 Juni 2009 indeks harga saham gabungan telah mencapai level 2.044. • Telah dilakukannya berbagai sosialisasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun untuk tidak melakukan cut loss, karena investasi dana pensiun pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang. Himbauan tersebut mendapat respon yang cukup positif dari para pengurus dana pensiun sehingga banyak dana pensiun yang tidak melakukan cut loss dan justru membeli saham dengan fundamental baik dan dengan harga murah pada akhir tahun 2008. • Dikeluarkannya kebijakan Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor 08 Tahun 2008, yang memungkinkan pilihan bagi Dana Pensiun untuk melakukan penilaian atas obligasi dan surat berharga pemerintah dengan metode hold to maturity.


75


• Sosialisasi yang cukup intensif oleh Departemen Keuangan kepada perusahaan atau pemberi kerja yang belum memilki program pensiun berhasil mempengaruhi beberapa pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun pemberi kerja baru. Sebanyak 25 pemberi kerja mengikutsertakan karyawannya ke dana pensiun lembaga keuangan, yang kemudian berkontribusi meningkatkan total pengelolaan dana industri dana pensiun dalam kurun waktu semester I 2009. • Adanya setoran iuran dari pemberi kerja dan peserta pada semester I 2009, sebesar Rp. 4,3 triliun atau sekitar 35% dari pertumbuhan aktiva bersih selama semester I 2009. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah menyusun persiapan pelaksanaan pengawasan langsung Dana Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara, dengan nilai capaian sebesar 100%. A.6. TEMA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

DK 6. Kepastian hukum dan transparansi Indikator Kinerja 1. Indeks kepuasan WP atas administrasi perpajakan dari hasil survey: • KPP WP Besar • KPP Madya • KPP Pratama 2. Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai

Target

Realisasi

83,00 77,00 72,00

77,00 75,00 -

60,00%

61,50%

DK 7. Transparansi dan mekanisme yang sederhana Indikator Kinerja

Target

Realisasi

3,00

3,79

3,20

2,99

3,00

3,272

83,00%

82,00%

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah

3,00

3,272

1. Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat (bidang anggaran) 2. Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat (bidang perbendaharaan) 3. Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan belanja transfer ke daerah 4. Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal

DK 8. Fiskal balance


76


DK 9. Transparansi dan kredibilitas Indikator Kinerja 1. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang 2. Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

Target

Realisasi

380,00 set

489,00 set

100,00%

99,999%

DK 10. Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1. Indeks kepuasan pelayanan permohonan pengelolaan kekayaan Negara tepat waktu

80,00 (baik)

75,31 (cukup)

DK 11. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan,dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional Indikator Kinerja 1. Indeks kepuasan stakeholders Bapepam- LK

Target

Realisasi

75,00

76,35

DK 12. Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5.

Tingkat akurasi kebijakan fiskal Rata-rata persentase deviasi asumsi makro Persentase deviasi target defisit APBN Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara

Target

Realisasi

92,00% 10,00% 10,00% 5,00% 70,00%

97,00% 3,80% 5,40% 1,70% 72,29%

Tema Sistem Pengelolaan Keuangan Negara merupakan implementasi misi fiskal dan ekonomi. Tema ini dilaksanakan oleh delapan unit organisasi eselon I, yaitu DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, Bapepam, dan BKF. Sasaran-sasaran strategis yang mendukung tema ini adalah: 1.

Kepastian hukum dan transparansi (DK 6) Dalam pencapaian sasaran strategis ini, terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung:

a.

Indeks kepuasan WP atas administrasi perpajakan dari hasil survey KPP WP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama (DK 6.1) Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh DJP sebagai salah satu institusi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah adanya kepastian hukum dan transparansi. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Wajib Pajak atas administrasi perpajakan yang diperoleh dari survey yang dilakukan oleh pihak independen. Untuk mengukur pencapaian tersebut, pada tahun 2009 telah dilakukan survey kepuasan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar dan


77


KPP Madya, sedangkan untuk KPP Pratama masih dalam perencanaan karena banyaknya unit KPP Pratama (299 KPP). Capaian indeks kepuasan untuk KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya adalah 77 dan 75. Capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 83, 77 dan 72 untuk KPP Pratama. Hal ini merupakan tantangan bagi DJP untuk meningkatkan kinerja pelayanan sehingga kepuasan Wajib Pajak dapat meningkat kembali. Namun demikian sebagai perbandingan rata-rata indeks kepuasan bagi insititusi publik di negara lain berkisar antara 71 dan 76, sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian indeks kepuasan baik oleh KPP Wajib Pajak Besar dan Madya cukup baik. Tabel 24. Rata-Rata Indeks Kepuasan Insititusi Publik Country

Norms

Indonesia

75

Australia overall and public sector

66 / 74

Hongkong overall and public sector

75 / 71

India overall and public sector

78 / 78

Singapore overall and public sector

76 / 76

sumber: survey Nielsen tahun 2009

Pencapaian sasaran ini juga terlihat pada beberapa penghargaan yang diterima DJP dari lembaga independen, seperti: 1)

Direktorat Jenderal Pajak menerima penghargaan dari Warta Ekonomi egovernment tahun 2009 untuk kategori Direktorat Jenderal dan Special Achievement (penghargaan khusus) untuk bidang public service.

2)

Hasil survey Mark Plus Insight tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak dinilai paling inovatif dibandingkan dengan institusi lainnya dalam hal pelayanan publik.

3)

Hasil survey lembaga independen lainnya misalnya AC Nielsen dan Transparency International Indonesia untuk tahun 2009, kinerja Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan hasil yang baik. Selain itu, jumlah Wajib Pajak yang bertanya melalui Kring Pajak 500200 terus

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Untuk tahun 2009 sebanyak 318.449 atau mengalami pertumbuhan 37% dibandingkan tahun 2008 sebanyak 232.153. Dari semua panggilan yang masuk, jumlah panggilan terjawab juga terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2009 sebanyak 210.994 atau mengalami peningkatan 178% dibandingkan tahun 2008 sebanyak 76.017. Laporan atau pengaduan masyarakat selama tahun 2009 sebanyak 430 dan tahun 2008 sebanyak 238. Dari laporan masyarakat mengenai misconduct yang dilakukan pegawai pajak atau melaporkan


78


Wajib Pajak lainnya yang menghindar atau sengaja tidak melaporkan penghasilannya menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Direktorat Jenderal Pajak meningkat pula.

b.

Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai (DK 6.1.2) Indeks Kepuasan pelayanan bea dan cukai untuk tahun 2009 ditargetkan sebesar 60%. Pada tahun 2009 telah dilakukan survey kepuasan terhadap pelayanan bea dan cukai pada 5 (lima) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Haygroup Consulting untuk mendapatkan penilaian atas efektifitas modernisasi kantor. Hasil survey tersebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan sebesar 61,5% dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 25. Hasil survey pada 5 (lima) KPPBC NO

KPPBC

SEBELUM

SESUDAH

KENAIKAN

1.

KUDUS

54.11

63.89

9.78

2.

KEDIRI

60.44

64.67

4.22

3.

MALANG

53.49

64.56

11.06

4.

SOEKARNO HATTA

44.30

59.18

14.88

5.

PERAK

49.36

55.23

5.88

52.34

61.50

9.17

RATA-RATA

Kondisi “sebelum” pada tabel adalah survey yang dilakukan pada tahun 2008 sedangkan kondisi “sesudah” adalah survey yang dilakukan pada tahun 2009. Materi yang disurvey diantaranya meliputi : • Bimbingan dan layanan informasi; • Pegawai DJBC; • SOP pelayanan; • Fasilitas dan perijinan Kepabeanan dan Cukai; • Fasilitas Kantor; • Pemeriksaan Dokumen; • Pengembalian Cukai; • Pemeriksaan Fisik Barang; • Pelanggaran Terhadap Peraturan. Untuk menunjang agar tingkat kepuasan terhadap pelayanan dapat lebih ditingkatkan, langkah yang sudah diambil diantaranya melakukan peningkatan sistem dan prosedur Kepabeanan dan Cukai yaitu:


79


1) Pemberian Jalur Prioritas dan MITA Tahun 2008 & 2009 Salah satu upaya yang dilakukan DJBC guna menjawab kebutuhan akan kemudahan dan penyederhanaan dalam proses customs clereance adalah dengan diberlakukannya Jalur Prioritas/Mitra Utama dimana fasilitas yang diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. Fasilitas yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2003 bersamaan dengan reformasi kepabeanan tersebut telah menunjukan kinerja yang relatif berhasil baik dari sudut pandang importir dan DJBC maupun ditinjau dari sudut pandang perekonomian nasional. Data sampai dengan Desember 2009, perusahaan yang mendapatkan kemudahan Mitra Utama Prioritas adalah sebagai berikut: • Mitra Utama Prioritas

: 106 perusahaan

• Ditetapkan Pada Tahun 2008

: 4 perusahaan

• Ditetapkan Pada Tahun 2009

: 1 perusahaan

• Mitra Utama Non Prioritas

: 189 perusahaan

2) Pengembangan Sistem Otomasi Kepabeanan (INSW) Manfaat Langsung Penerapan Sistem NSW di Indonesia i)

Mendorong semua Instansi Pemerintah (GA), terutama yang terkait dengan ekspor-impor untuk : •

Membangun inhouse-system melalui otomasi sistem dalam pemberian layanan publik.

•

Standardisasi elemen data yang digunakan dalam sistem pelayanan agar sesuai dengan standar internasional, sehingga memungkinkan untuk melakukan pertukaran data dengan negara lain.

•

Melakukan simplifikasi & harmonisasi proses bisnis agar pelayanan yang diberikan dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, cepat dan efektif.

•

Melakukan

harmonisasi

dan

sinkronisasi

perijinan

antar

instansi

pemerintah.


80


ii)

Mendorong semua instansi pemerintah untuk secara formal membuat dan menetapkan: •

Janji layanan kepada pelaku usaha melalui penetapan Service Level Agreement (SLA) agar diperoleh kepastian & transparansi atas waktu layanan.

•

Mekanisme layanan dan prosedur standar melalui penetapan Standar Operating Procedures (SOP).

iii)

Mendorong transparansi dalam proses pelayanan Portal INSW yang menyediakan fasilitas “track and trace” untuk melihat secara rinci proses dari setiap titik tahapan pelayanan & monitoring waktu layanan.

3) Pemberian Fasilitas Pembebasan dan/atau Keringanan BM Tabel 26. Data Pemberian Fasilitas Pembebasan dan/atau Keringanan BM Tahun 2008 dan 2009

Jumlah SKEP Yang Terbit

No

Peraturan

Jenis Fasilitas 2008

2009

1

KMK 135/2000

KERINGANAN BM ATAS IMPOR MESIN…

239

160

2

PMK 34/2007

PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR BAHAN BAKU KOMP. KENDARAAN BERMOTOR

17

3

PMK 85/2007

PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR HRC

1

4

PMK 101/2007

PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR UNTUK PENCEGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

4

1

5

PMK 105/2007

PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH…

9

2

6

KMK 380/1997

KERINGANAN BM ATAS IMPOR AICO

4 47

7

KMK 239/1996

PROYEK PEMERINTAH

8

PMK 29/2008

PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR PERSENJATAAN…

12

9

PMK 163/2007

PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR OLEH PUSAT DAN PEMDA

10

10

PMK 141/1997

PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR UNTUK KEP MUSEUM…

15

15

PMK 144/1997

PEMBEBASAN BM ATAS UNTUK KEPERLUAN IBADAH…

42

16

23

PMK 16 Jo 171/2008 PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR UNTUK KEND. TUJUAN EKSPOR

2

17

KMK 143/1997

PEMBEBASAN BM UNTUK KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN

18

PMK 103/2007

PEMBEBASAN BM UNTUK BUKU ILMU PENGETAHUAN

19

PMK 104/2007

PEMBEBASAN BM UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA

9

20

PMK 154/2009

PEMBEBASAN BM UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UMUM

3

21

PMK 89/2002

PEMBEBASAN BM DAN CUKAI UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL

61

22

KMK 90/2002

PEMBEBASAB BM DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING

350

23

BM DTP Total

113 1

21

99

378

903

DJBC memberikan fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, fasilitas pertambangan, fasilitas impor sementara, dan fasilitas lainnya.


81


4) Pemberian Fasilitas Pertambangan Tabel 27. Data Pemberian Fasilitas Pertambangan Tahun 2008 dan 2009 Jumlah SKEP Yang Terbit

No

Peraturan

Jenis Fasilitas 2009

1

PMK 20/2005

PEMBEBASAN BM DAB PDRI MINYAK DAN GAS BUMI

889

815

2

PMK 78/2005

PEMBEBASAN BM DAB PDRI KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

11

26

3

PMK 177/2007

PEMBEBASAN BM DAB PDRI KEGIATAN HULU MINYAK…

102

62

45

1

4

PMK 177 & 178 /2007 PEMBEBASAN BM DAB PDRI KEGIATAN HULU MINYAK…DGN FAS PPN DTP

5

PMK 177 & 242 /2008 PEMBEBASAN BM DAB PDRI KEGIATAN HULU MINYAK…DGN FAS PPN DTP

67 1.047

Total

5)

2008

971

Pemberian Fasilitas KITE dan TPB Tabel 28. Data Pemberian Fasilitas Pertambangan Tahun 2008 dan 2009 ii)

∆ NIPER '-JUMLAH PENGGUNA NIPER AKTIF '-JUMLAH PENCABUTAN NIPER

: 1,141 PERUSAHAAN : 376 PERUSAHAAN

∆ PENYELESAIAN DOKUMEN JUMLAH DOKUMEN JENIS DOKUMEN 2008

2009

JUMLAH YANG DISELESAIKAN 2008

% PENYELESAIAN

2009

2008

2009

BCF. KT.01

241

163

146

114

60,58%

69,94%

BCL KT. 01

3.707

3.473

362

437

9,77%

12,58%

BCL-KT.02

2.321

1.968

75

78

3,23%

3,96%

Fasilitas Kepabeanan juga diberikan dalam hal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yaitu pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dan /atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Perusahaan yang mendapat kemudahan KITE yaitu perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan, mengolah, merakit atau memasang pada barang lainnya dan mengekspor sendiri hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat (KB) untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain. Sampai dengan Desember 2009, jumlah pengguna NIPER Aktif sebanyak 1141 perusahaan.


82


6)

Pemberian Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Tabel 29. Data Pemberian Fasilitas Pertambangan Tahun 2008 dan 2009

No

Keterangan

Jumlah Izin Baru Yang Diterbitkan 2008

2009

141

88

1

Kawasan Berikat

2

Gudang Berikat

35

33

3

Toko Bebas Bea

3

1

4

Entreport Tujuan Pamearan

3

2

5

Penangguhan Bea Masuk

169

219

351

343

Total

Untuk fasilitas Tempat Penimbunan Berikat ada empat jenis, yaitu: Fasilitas Gudang Berikat, Fasilitas Kawasan Berikat, Toko Bebas Bea, dan Entreport Tujuan Pameran. Fasilitas di KB berupa penangguhan BM, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Ps.22 atas impor terhadap barang modal dan peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi, barang dan bahan untuk diolah oleh Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB), serta barang modal atau peralatan untuk keperluan pembangunan/konstruksi, perluasan dan peralatan perkantoran KB yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM juga diberlakukan atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lain, pengeluaran barang dan/atau bahan dalam rangka sub kontrak baik ke Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL) atau PDKB lain, penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak, peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak, pemasukan BKP dari DPIL jika diolah lebih lanjut atau mesin dan/atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi. Dalam Kawasan Berikat diberikan pula fasilitas terhadap barang modal dan peralatan asal impor milik Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) dan/atau PDKB, apabila telah melampaui jangka waktu dua tahun sejak dimasukkan ke KB dapat dipindahtangankan ke DPIL dengan tanpa kewajiban membayar Bea Masuk. Sementara itu fasilitas di Gudang Berikat meliputi penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Ps.22 atas impor atas barang dan peralatan yang digunakan dalam rangka pembangunan dan kegiatan GB dan barang atau bahan asal impor yang ditimbun di dalam GB. Di samping itu juga diberikan pembebasan cukai terhadap impor Barang Kena Cukai (BKC) yang akan ditimbun di dalam GB.


83


2. Transparansi dan mekanisme yang sederhana (DK 7) Sasaran transparansi dan mekanisme yang sederhana didukung oleh 3 IKU: a.

Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat (DK 7.1.1 dan DK 7.1.2) Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat merupakan alat ukur yang obyektif untuk menilai persepsi stakeholders (K/L) terhadap pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada K/L dalam mengelola Belanja Pusat. Pada tahun 2009, sesuai dengan survey yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, DJA memperoleh indeks kepuasan Stakeholders sebesar 3,79 (skala 1-4). Survey dilakukan terhadap para stakeholders DJA yang terdiri dari Kementerian/Lembaga yang ada di pusat. Kepuasan Stakeholders tahun 2009 meningkat dari tahun 2008 yang memperoleh indeks 2,75. Meningkatnya tingkat kepuasan stakeholders dikarenakan telah dilakukan upaya secara terus menerus untuk

meningkatkan

transparansi

dan

akuntabilitas

pelayanan

di

bidang

penganggaran. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan para penelaahan, penyusunan SOP yang jelas serta pengawasan secara terpadu Hal-hal yang dinilai dalam mengukur indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi penyelesaian pengesahan DIPA dan revisi DIPA, mekanisme pembayaran dan pencairan dana serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (rekonsiliasi data). Untuk mengukur capaian IKU ini dilakukan melalui survey dengan obyek survey adalah Kementerian/Lembaga/Satker dan dilakukan setiap semester (setahun 2 kali), yaitu pada Quartal 2 dan Quartal 4. Materi survey terdiri dari kepuasan stakeholders atas

pelayanan

yang

diberikan

serta

tingkat

pemahaman

terkait

peraturan

perbendaharaan yang dihasilkan. Berdasarkan trend survey yang selama ini dilakukan, hasil survey terkait materi pemahaman satker terhadap peraturan perbendaharaan nilainya rendah, sehingga berkontribusi terhadap nilai rata-rata keseluruhan survey yang masih di bawah target. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pemahaman satker terhadap peraturan sangat mempengaruhi indeks kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini terlihat ketika diterapkan SOP Percontohan, banyak satker yang harus berulang kali memperbaiki/melengkapi persyaratan dan akhirnya mempersepsikan bahwa pegawai KPPN/Kanwil sengaja menyulitkan dalam pemberian pelayanan. Apalagi, seluruh pegawai KPPN/Kanwil tetap berpegang teguh pada prinsip untuk menolak


84


gratifikasi dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penurunan indeks kepuasan ini sebagian

besar

dipengaruhi

oleh

pemahaman

satker

terhadap

peraturan

perbendaharaan yang kemudian mempengaruhi indeks kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Untuk tahun 2009 ditargetkan Indeks kepuasan K/L terhadap pelayanan yang diberikan meliputi penyelesaian pengesahan DIPA dan revisi DIPA, mekanisme pembayaran dan pencairan dana serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (rekonsiliasi data) adalah sebesar 3.2, akan tetapi dari hasil pelaksanaan survey diperoleh hasil tingkat indeks kepuasan sebesar 2.99. b.

Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan belanja transfer ke daerah (DK 7.1.3) Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan transfer ke daerah, terealisasi melebihi target yang telah ditentukan yaitu 3,272 dari rencana tingkat capaian 3. Adapun kegiatan survey dalam rangka mendukung IKU mengenai indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan transfer ke daerah dilaksanakan oleh Lembaga Demografi UI dengan difasilitasi oleh Biro Humas Sekjen Departemen Keuangan. Menurut hasil survey yang dilaksanakan di 45 daerah kabupaten/kota dan propinsi ternyata tingkat kepuasan untuk pengguna jasa setiap unsur layanan DJPK sebagai berikut:

Grafik 8. Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa untuk setiap Unsur Layanan 2009 Diurutkan berdasarkan Kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Keterampilan

4,01

Sikap Petugas

4,06

Prasyarat, Prosedur

3,80

Keterbukaan

3,89

Output

4,07

Pendukung

3,78 3,60

c.

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

4,00

4,05

4,10

Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal (DK 7.2) Total dana yang dialokasikan untuk dana cadangan risiko fiskal pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 15,7 triliun yang sebagian besar berfungsi sebagai bantalan bagi APBN. Sampai dengan kuartal pertama yang telah dipergunakan adalah sebesar Rp. 11,6 triliun atau sebesar (Rp. 11,6 T/ Rp. 15,7 T) = 74% dari total dana yang


85


dialokasikan. Dengan penjelasan sebagai berikut, krisis ekonomi global yang telah terjadi menyebabkan Pemerintah mengubah asumsi APBN 2009 terutama pada asumsi pertumbuhan ekonomi, harga minyak, nilai tukar dan mengeluarkan stimulus fiskal. Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan perubahan besar-besaran pada APBN sebagai berikut : 1) Pendapatan Negara diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 138,1 triliun 2) Agar defisit tidak melebihi nilai yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan sebesar 3% (akumulatif pemerintah pusat dan daerah), pemerintah melakukan beberapa perubahan pada anggaran belanja Negara salah satunya dengan mengurangi dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp. 11,7 triliun (74 %), yaitu dari Rp. 15,8 triliun menjadi Rp. 4,1 triliun. Sisa dana yang dialokasikan untuk dana cadangan risiko fiskal pada kuartal kedua TA 2009 (Dokumen Stimulus) adalah sebesar Rp. 4,1 triliun yang sebagian besar berfungsi sebagai bantalan bagi APBN. Pada NK dan RAPBN-P 2009 dana cadangan risiko fiskal yang tersisa adalah sebesar Rp. 1 triliun. Pada kuartal kedua belum ada realisasi untuk dana cadangan risiko fiskal karena adanya beberapa faktor seperti permasalahan pada proses pembebasan tanah, keterbatasan dana bergulir untuk pembebasan tanah, serta adanya masalah kelembagaan dari BLU yang mengelola dana bergulir. Ini berarti realisasi kuartal kedua adalah 0 (0/Rp. 4,1 T= 0) Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun 2009, jumlah alokasi dana cadangan risiko fiskal ditetapkan sebesar Rp 1 Triliun yang dialokasikan untuk men-cover Risiko kenaikan Harga Tanah. Dengan demikian jumlah penggunaan dana candangan risiko

fiskal pada kuartal ke - 3

sebesar 75,6%, sebagai berikut: Dana Cadangan Risiko Fiskal (Dokumen Stimulus)

: Rp 4,1 triliun (a)

Dana cadangan Risiko Fiskal (UU APBN-P)

: Rp 1

Penggunaan Dana Cadangan Risiko Fiskal

: Rp 3,1 triliun (a)-(b) atau

triliun (b)

sebesar : (Rp. 3,1 T/ Rp. 4,1 = 75,6% atau 76%). Dana cadangan risiko fiskal mengalami banyak perubahan selama kurun 2009. Perubahan ini terjadi ketika dilakukan APBN (Dokumen Stimulus) dan APBNPenyesuaian. Dalam APBN 2009, alokasi dana cadangan risiko fiskal adalah Rp15,7trilin, dalam APBN (Dokumen Stimulus) diubah menjadi Rp4,1triliun, dan akhirnya pada APBN-P menjadi Rp1triliun. Dengan seringnya perubahan tersebut maka angka acuan yang dijadikan dasar untuk menghitung persentase penggunaan juga mengalami dinamika.


86


Mengacu kepada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN tahun 2009 dialokasikan dana cadangan risiko fiskal adalah sebesar Rp.1 Triliun yang diperuntukan bagi land capping. Sampai dengan akhir Desember 2009 jumlah dana yang telah terealisasi adalah Rp 245,044 Miliar. Dengan demikian Persentase penggunaan dana cadangan risiko fiskal pada kuartal keempat

(land capping) sebesar 24,5%. Tidak terserapnya

dana tersebut karena: 1) Permasalahan hukum terkait sengketa dalam pembebasan lahan 2) Ketentuan mengenai pembebasan lahan yang tidak mendukung 3) Syarat nilai pembebasan lahan yang harus ditanggung investor tidak tercapai Untuk persentase penggunaan anggaran risiko fiskal total pada tahun 2009 adalah sebesar 81,6% berasal dari penghitungan (kuartal kedua + kuartal ketiga + kuartal keempat)/APBN-P = Rp (0+3,1+0,245)T / Rp. 4,1 T = 3,345/4,1= 81,58 % atau 81,6 %. Berkenaan dengan itu, perlu diketahui bahwa penghitungan persentase penggunaan anggaran risiko fiskal untuk tahun 2009 memakai kuartal kedua,kuartal ketiga dan kuartal keempat dengan penyebutnya adalah anggaran risiko fiskal berupa APBN Dokumen Stimulus sebesar Rp. 4, 1 T. Untuk dapat mengukur dan memantau penyerapan anggaran risiko fiskal serta mengukur proyeksi anggaran risiko fiskal yang tepat, diperlukan berbagai instrumen dan

kegiatan

pendukung

di

bawah

Program

Peningkatan

Penerimaan

dan

Pengamanan Keuangan Negara, diantaranya penyempurnaan sistem informasi risiko fiskal. Sistem Informasi Risiko Fiskal (SIRF) dibangun untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan (backbone) dalam rangka perumusan rekomendasi pengelolaan risiko fiskal yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan sosial serta akibat dukungan pemerintah terhadap proyek-proyek infrastruktur/program privatisasi atau restrukturisasi BUMN. Selain melakukan penyempurnaan sistem informasi risiko fiskal juga dilakukan kajian-kajian dan pembangunan model dalam rangka mendukung penggunaan anggaran risiko fiskal secara optimal. Model yang telah disusun antara lain model perhitungan contingent liabilities dengan menggunakan simulasi monte carlo, dan juga dikembangkan aplikasi macrostress test dalam rangka pemetaan risiko fiskal yang bersumber dari APBN. Kajian yang dilakukan pada tahun 2009 antara lain, pengkajian kewajiban kontinjen

pemerintah

pusat,

pengkajian

Fiskal

Vulnerability

Assesment,

dan

pengkajian risiko fiskal atas kebijakan PSO dan holding BUMN. Selain itu juga telah LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

87


dilakukan penyusunan kerangka kebijakan penjaminan proyek infrastruktur dan hubungan kelembagaan antara pemerintah dan guarantee fund, dan telah dilakukan perumusan kebijakan pemberian dukungan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur daerah yang dikerjasamakan melalui pola kerjasama pemerintah swasta. 3.

Fiskal balance (DK 8) Sasaran keseimbangan fiskal dicapai dengan Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah (DK 8.1) yang terealisasi melebihi target yaitu 3,272 dari rencana tingkat capaian 3. Survey dalam rangka mendukung IKU mengenai indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah juga dilaksanakan oleh Lembaga Demografi UI dengan difasilitasi oleh Biro Humas Sekjen Departemen Keuangan. Menurut hasil survey yang dilaksanakan di 45 daerah kabupaten/kota dan propinsi dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tabel 30. Realisasi Penyaluran Transfer ke Daerah tahun 2008 (dalam triliun rupiah)

No

Jenis Transfer

APBN

APBN-P

Realisasi

%

1

DBH Pajak

36.33

35.93

37.68

105

2

DBH SDA

29.74

41.80

40.74

97

3

DAU

179.51

179.51

179.51

100

4

DAK

21.20

21.20

20.79

98

5

OTSUS

7.51

7.51

7.51

100

6

PENYESUAIAN

6.94

6.47

6.21

96

281.23

292.42

292.43

100

JUMLAH

Anggaran Transfer Ke Daerah menjadi semakin optimal dimanfaatkan oleh Daerah setelah dilaksanakan penyaluran dengan pola baru (new design) yang dilaksanakan sejak Januari 2008 berdasarkan PMK Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah. Perubahan yang mendasar dari pola baru ini adalah: (1) perubahan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) dari semula oleh daerah menjadi oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2) perubahan institusi penyalur anggaran yang semula Bendahara Umum Negara di Daerah yaitu atas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi Bendahara Umum Negara di Pusat yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). (3) memposisikan daerah sebagai penerima dana yang tidak harus mengajukan permintaan penyaluran dana kepada Pemerintah Pusat melainkan penyaluran dana


88


dilakukan setelah daerah memenuhi kewajibannya sebagai daerah otonom, antara lain menyusun Perda APBD dan menyusun laporan keuangan penyerapan dana. Proses tersebut menunjukkan new design dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintahan daerah yang kemudian disempurnakan dengan PMK No 21/PMK.07/2009. Pengaturan dalam PMK tersebut mengindikasikan efisiensi yang cukup signifikan, meliputi (1) efisiensi dokumen, (2) efisiensi birokrasi, (3) efisiensi waktu dan tenaga, (4) efisiensi sistem informasi dan (5) efisiensi pelaporan. Dampak dari pola baru penyaluran transfer ke daerah terhadap realisasi penyaluran transfer ke kas daerah dapat dilihat pada tabel di atas. 4. Transparansi dan kredibilitas (DK 9) a. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang (DK 9.1) Pencapaian sasaran strategis pelaksanaan transparansi, dengan indikator ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang dapat terlaksana dengan baik dari target sebesar 380 set dengan realisasi sebesar 489 set. Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan utang yang transparan dan akuntabel. Yang dimaksud dengan ketersediaan informasi pengelolaan utang adalah jumlah publikasi atau diseminasi data dan informasi utang kepada publik melalui berbagai media (cetak/elektronik) dalam satu tahun. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang semakin baik. Capaian IKU ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang terkait dengan kegiatan-kegiatan berikut: 1) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka transparansi pengelolaan utang di tahun 2009. a)

Terkait dengan pengelolaan SUN, ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang berupa pelaksanaan kegiatan press release transaksi SUN ditargetkan sebesar 32 frekuensi dengan realisasi sebesar 62 frekuensi. Kegiatan yang dilakukan melebihi target yang telah direncanakan, karena terdapat tambahan press release seperti penyediaan informasi terkait hasil pelaksanaan transaksi melalui metode private placement dan transaksi SUN secara langsung yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam target. Kegiatan press release juga dilakukan dalam rangka menginformasikan perkembangan rating (upgrade ratings) dari rating agency. Dilakukan pula, kegiatan penyediaan bahan publikasi dan informasi pasar SUN yang ditargetkan sebesar 12 frekuensi dengan realisasi sebesar 12 frekuensi.


89


Selain kegiatan-kegiatan tersebut, dilakukan pula publikasi informasi berupa penyusunan laporan transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder yang disusun secara bulanan, maupun dalam bentuk lainnya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: i)

Penyusunan/penyediaan

bahan

publikasi

untuk

penyelenggaraan

sosialisasi dan pre-marketing Obligasi Negara Ritel (ORI). ii)

Penyusunan/penyediaan bahan publikasi dalam rangka penyelenggaraan konferensi pers terkait:

•

hasil regular issuance maupun buyback/debtswitch;dan

•

penerbitan ORI.

iii) Publikasi dalam bentuk slide presentasi mengenai perkembangan SUN dalam ”Government Debt Securities Management”, yang ditampilkan pada Website DJPU secara mingguan. iv) Penyusunan bahan Recent Economic Development, Joint Publication ”External Debt Statistic of Indonesia”, dan Buku Saku Perkembangan Utang Negara. v)

Publikasi melalui media elektronik misalnya penyelenggaraan talk show di radio dalam rangka pre-marketing ORI;

vi) Publikasi berupa pencetakan brosur, standing banner, stiker, dan spanduk dalam rangka sosialisasi SUN dan marketing ORI. b)

Terkait dengan pengelolaan SBSN, ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang berupa kegiatan press release lelang SBSN, seleksi Agen Penjual Sukuk Ritel, dan Konsultan Hukum yang ditargetkan sebesar 11 frekuensi dengan realisasi sebesar 13 frekuensi.

c)

Terkait dengan pengelolaan strategi dan portofolio utang ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang berupa diseminasi strategi pengelolaan utang yang dilakukan sebesar 1 frekuensi.

d)

Terkait dengan pengelolaan evaluasi, akuntansi, dan setelmen utang, ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang berupa laporan pengelolaan utang yang ditargetkan sebesar 36 laporan dengan realisasi sebesar 36 laporan yang terdiri dari dua jenis laporan bulanan yaitu Laporan Buku Saku dan Stock Transaction Report (24 laporan) dan tiga jenis laporan triwulanan yaitu laporan Central Government Debt Statistical Table (CGDST), Laporan Posisi Pinjaman Luar Negeri dan Laporan Perkembangan Pinjaman Luar Negeri (12 laporan). Selain itu juga dilakukan publikasi terhadap laporan keuangan pengelolaan utang.


90


2) Selama periode 2005-2008, kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan informasi kepada publik mengenai pengelolaan utang antara lain berupa penerbitan berita triwulan, press release seperti informasi terkait hasil pelaksanaan transaksi baik melalui lelang, penjualan SUN valas dan ORI, termasuk press release dalam rangka menginformasikan perkembangan rating (upgrade ratings) dari lembaga pemeringkat (rating agency) dan publikasi mengenai data statistik utang. 3) Tantangan yang dihadapi dalam penyajian informasi dalam pelaksanaan kegiatan transparansi pengelolaan utang antara lain: a) Beragamnya kebutuhan informasi yang harus disediakan oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan dari stakeholders pengelolaan utang. b) Validitas data pinjaman sangat tergantung pada hasil rekonsiliasi antara pengelola utang dan pengelola kas, serta konfirmasi dari pemberi pinjaman yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan data yang up to date dan valid belum dapat diperoleh secara cepat. 4) Upaya yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah: a) Penyediaan

informasi

pengelolaan utang,

kepada

tetap

stakeholders

dilakukan

secara

dalam

rangka

berkala, tepat

transparansi waktu,

dan

berkesinambungan disertai pula dengan peningkatan kualitas penyajian dan materi informasi; b) Peningkatan

koordinasi

dengan

pihak

terkait,

untuk

selalu

menyajikan

data/informasi kepada stakeholders secara up to date; c) Melakukan rekonsiliasi data utang dengan pihak-pihak terkait secara regular, baik eksternal (Bank Indonesia dan pemberi pinjaman) maupun internal Depkeu (DJPU, dan Ditjen PBN c.q. Dit. PKN dan KPPN) dalam upaya pengintegrasian data utang. Pencapaian indikator ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang dapat terlaksana dengan baik. b.

Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran (DK 9.2) Dalam rangka menjunjung tinggi kredibilitas pengelolaan utang, unit pengelola utang pada Departemen Keuangan berupaya melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran adalah berupa pembayaran kewajiban pokok utang, bunga, dan biaya utang sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Tujuan dari melaksanakan pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran adalah untuk menjamin pelaksanaan pembayaran kewajiban tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dan menghindari kerugian negara. Pencapaian IKU ini LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

91


menuju kepada capaian yang diarahkan kepada ketepatan atas target (stabilize), dimana capaian yang makin mendekati dari nilai target adalah capaian yang diharapkan. Capaian Indikator pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. 1) Pada tahun 2009 pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, dilaksanakan dengan realisasi sebesar 99,99999998% atau terdapat denda sebesar 0,000000019%. Pada tahun tersebut terdapat denda atas keterlambatan pembayaran biaya pinjaman luar negeri kepada Uni Credit Bank Austria. Hal ini disebabkan karena tagihan pembayaran yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2009 diterima pada tanggal 13 April 2009 yang kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) pada tanggal 15 April 2009. Denda sebesar EUR2,8 ekuivalen Rp40.023,00 (0.000000019%) dari total pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya sebesar Rp209.930.928.008.810. Realisasi pembayaran utang dilaksanakan melalui kegiatan: (i)

pembayaran

pokok

dan

pembelian

kembali

SUN

sebesar

Rp49.066.788.007.901; (ii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp68.031.113.857.047; (iii) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp74.283.245.489.644; (iv) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp18.529.451.626.635. 2) Selama periode 2005-2008, pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dijelaskan sebagai berikut: Tabel 31. Realisasi Pembayaran Utang 2005-2008 (dalam ribuan rupiah) Jenis Kegiatan pembayaran pokok dan

2006

2007

2008

24.456.100.000

2005

25.060.100.000

46.779.041.977,08

46.779.041.977,08

37.112.409.000

52.681.100.000

57.922.520.692,82

63.469.341.575,48

42.600.000.000

54.908.300.000

57.727.428.456,13

58.925.182.165,26

22.599.600.000

24.174.300.000

20.909.624.785,97

28.608.634.396,87

pembelian kembali SUN pembayaran cicilan pokok utang luar negeri pembayaran bunga utang dalam negeri pembayaran bunga utang luar negeri


92


3) Beberapa tantangan dalam kegiatan ini, antara lain: a)

Terdapat tagihan (Notice of Payment/NOP) dari pemberi pinjaman yang belum diterima hingga mendekati tanggal tempo pinjaman yang bersangkutan.

b)

Terdapat data penarikan (Notice of Disbursement) pinjaman luar negeri dari pemberi pinjaman yang diterima tidak tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap data outstanding pinjaman luar negeri.

4) Langkah-langkah yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, antara lain: a)

Melakukan komunikasi dengan pemberi pinjaman terkait tagihan-tagihan yang belum diterima.

b)

Menerbitkan NOP Pengganti untuk tagihan yang telah mendekati jatuh tempo tetapi masih belum diterima.

c)

Melakukan rekonsiliasi data pembayaran utang dengan Ditjen PBN dan Bank Indonesia, rekonsiliasi posisi utang dengan pemberi pinjaman dan Bank Indonesia untuk meningkatkan validitas data utang.

d)

Mengembangkan sistem informasi alat kendali SPM untuk memonitor proses pelaksanaan pembayaran utang.

Secara umum pencapaian indikator pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran selama periode 2005-2009 dapat dilaksanakan dengan baik. 5. Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu (DK 10) Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks kepuasan pelayanan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu. Indeks kepuasan pelanggan diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan internal DJKN. Berdasarkan hasil survey internal, indeks kepuasan pelayanan pada semester I sebesar 80,25 (baik) sedangkan pada semester II sebesar 75,31 (cukup). Penurunan indeks kepuasan tersebut disebabkan oleh : a)

Jumlah responden dan lokus penelitian bertambah

b)

Fokus kegiatan pada tahun 2009 adalah penyelesaian penertiban BMN sehingga sebagian besar SDM dikerahkan untuk kegiatan dimaksud.

c)

Monitoring dan evaluasi terhadap proses permohonan pengelolaan BMN belum dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Pusat karena masih fokus pada tugas penertiban BMN.


93


Program yang mendukung pencapaian sasaran IKU diatas adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Negara, dengan kegiatan melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (100%) dengan indikator kinerja output: a)

Surat permintaan kelengkapan data BMN dengan rencana tingkat capaian sebanyak 32 buah dapat terealisasi sebanyak 32 buah;

b)

Surat permohonan persetujuan/penolakan penggunaan BMN sebanyak 41 buah dapat terealisasi sebanyak 31 buah;

c)

Surat permohonan persetujuan/penolakan penghapusan BMN sebanyak 629 buah dapat terealisasi sebanyak 569 buah;

d)

Surat permohonan persetujuan/penolakan pemanfaatan BMN sebanyak 86 buah dapat terealisasi sebanyak 46 buah;

e)

Surat permohonan persetujuan/penolakan usul pemindahtanganan BMN sebanyak 412 buah dapat terealisasi sebanyak 330 buah. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, terkait penetapan status penggunaan, pemanfaatan,

penghapusan dan pemindahtanganan adalah sebagai berikut: Tabel 32. Penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN Tahun Penetapan Status

Jumlah 2007

2008

2009

Penggunaan

3

11

31

45

Pemanfaatan

7

14

46

67

Penghapusan

195

23

569

787

3

116

330

449

208

164

976

1.348

Pemindahtanganan TOTAL

6. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan,dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional (DK 11) Indikator Kinerja Utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Indeks kepuasan stakeholders Bapepam-LK (DK 11.1) yang tercapai 102%, yaitu perbandingan target sebesar 75% dengan realisasi sebesar sebesar 76,35%. Tingkat

kepuasan

stakeholder

adalah

tingkat

kepuasan

stakeholder

atas

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bapepam LK yang meliputi unsur pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Tingkat kepuasan terbagi dalam 4 skala: 1 = kurang puas; 2 = cukup puas; 3 = puas; 4 = puas sekali Hasil survey yang dilakukan oleh Bapepam-LK menunjukkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapepam-LK pada tahun 2008 adalah 76,35 (Baik).Angka 76,35 tersebut termasuk kategori Baik. Angka IKM ini diperoleh dari nilai rata-rata atas 3 LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

94


(tiga) area pelayanan yang termasuk dalam tugas dan fungsi Bapepam-LK, yaitu area Pelayanan Perizinan, Pelayanan Pemantauan dan Pelayanan Pemeriksaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, angka IKM adalah: 7.

Tabel 33. Indeks Kepuasaan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Nilai IKM

Kinerja Unit Pelayanan

25,00-43,75

Tidak Baik

43,76-62,50

Kurang Baik

62,51-81,25

Baik

81,26-100,00

Sangat Baik

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut berada pada Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan, yaitu antara lain sebagai berikut: a) Melaksanakan Pemanfaatan Unit Pengaduan Bapepam-LK, dengan nilai capaian sebesar 100% dan 250%. Realisasi kegiatan melebihi target karena pada tahun 2009, banyak terdapat pengaduan yang masuk berkaitan dengan masalah di bidang Pasar Modal seperti masalah Antaboga, Sarijaya, Century, dll. Oleh karena itu, dalam rangka melayani pengaduan yang masuk, Bagian Kerjasama Internasional dan Humas (KSIH), beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dan pelatihan pelayanan pengaduan yang melibatkan pihak SRO dan unit teknis di Bapepam-LK. Selain itu, Bagian KSIH telah melakukan penyempurnaan

dan mensosialisasikan SOP Pelayanan

Pengaduan Terpadu tersebut. b) Melakukan peningkatan kerjasama internasional bidang Pasar Modal dengan capaian sebesar 442,86%. Realisasi kegiatan melebihi dari target karena pada tahun 2009, Bapepam-LK berpartisipasi dalam beberapa kegiatan kerjasama internasional dan selalu aktif dalam berbagai pembahasan yang menyangkut bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, seperti antara lain pembahasan ASEAN Capital Market Forum, ASEAN Bond Market Initiatives, Foreign Investment Protection and Promotion Agreement (FIPPA Indonesia – Canada, ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement), dan Sidang Jasa WTO. Bapepam-LK telah menghadiri/menyelenggarakan banyak rapat/pertemuan. Namun pertemuan yang signifikan berjumlah 62, yang terdiri dari penyelenggaraan/menghadiri pertemuan internasional, rapat koordinasi baik internal Bapepam-LK maupun internal Departemen Keuangan, serta rapat/pertemuan yang melibatkan pihak luar departemen. LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

95


c)

Menyelenggarakan studi tentang Pedoman Kerja Direksi Emiten/Perusahaan Publik dengan capaian sebesar 0%. Kegiatan ini pada tahun anggaran 2009 telah diganti menjadi kegiatan analisis mengenai pelaksanaan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik

8.

Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum (DK 12)

a.

Tingkat akurasi kebijakan fiskal Untuk mengetahui kualitas kajian dan rumusan kebijakan yang dihasilkan adalah dengan melihat tingkat penyimpangan (deviasi) antara proyeksi berdasarkan hasil kajian dan perumusan dengan realisasi. Parameter yang digunakan untuk mewakili kebijakan fiskal adalah besaran asumsi makro, besaran target defisit serta besaran target pendapatan. Ketiga hal tersebut mencerminkan apakah kebijakan fiskal telah menjaga agar APBN tetap sustainable (berkesinambungan) Angka yang menunjukkan tingkat akurasi kebijakan fiskal merupakan hasil dari 100% dikurangi angka deviasi dari rata-rata deviasi proyeksi asumsi makro, besaran target defisit dan besaran target pendapatan. Mengingat kondisi perekonomian dunia yang masih belum stabil akibat krisis global yang terjadi pada akhir 2008, maka target akurasi kebijakan fiskal 2009 cukup pesimis yaitu 92%. Namun, dalam kenyataannya dampak krisis global tidak terlalu mempengaruhi kondisi perekonomian dan fiskal sehingga, tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal tahun 2009 mencapai 97%.

1)

Rata-rata persentase deviasi asumsi makro (12.1.1). Untuk seluruh tahun 2009, deviasi asumsi makro dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Tabel 34. Deviasi Asumsi Makro No

Asumsi Makro

Proyeksi 2009

Realisasi 2009

Deviasi

1

Pertumbuhan ekonomi

4,4%

4,5

2,27%

2

Inflasi

3,1%

2,8%

9,68%

3

SBI 3 bulan

7,5%

7,6%

1,33%

4

Nilai tukar rupiah (rata2)

10.450

10.408

0,40%

Rata rata deviasi

3,42%

Secara umum, proyeksi asumsi makro yang disusun BKF menunjukkan kualitas yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari persentase deviasi proyeksi asumsi makro rata-


96


rata pada tahun 2009 yang hanya 3,42 % dari target yang diperkirakan di awal tahun yang mencapai 10%. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2009, diantaranya: a)

Melakukan perumusan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dalam rangka mencapai stabilisasi perekonomian nasional;

b)

Melakukan koordinasi penentuan asumsi dasar penyusunan APBN 2009;

c)

Melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi;

d)

Melakukan pengembangan Executive Dashboard War Room dalam rangka formulasi kebijakan ekonomi makro;

e)

Melakukan analisa kinerja perekonomian makro dan pengembangan model ekonomi makro.

2)

Persentase deviasi target defisit APBN (12.1.2) Target defisit APBN adalah besaran angka defisit dalam APBN/APBN-P. Perhitungan proyeksi defisit APBN sampai dengan Desember 2009 menggunakan pola realisasi tahun sebelumnya dan juga mempertimbangkan realisasi defisit bulan sebelumnya. Proyeksi persentase deviasi target defisit APBN menunjukkan hasil yang memuaskan dimana pada tahun 2009 besar persentase deviasi target defisit APBN sebesar 5,4% dari yang diproyeksikan sebelumnya yaitu sebesar 10% Deviasi target defisit APBN terutama disebabkan dari sisi belanja, dimana dalam proyeksi belanja memperkirakan penyerapan stimulus fiskal yang akan lebih optimal yakni 96,7%, namun pada realisasinya belanja stimulus tidak begitu optimal, hanya 91,3%. Tabel 35. Proyeksi dan Realisasi Defisit Kuartal 1-4 Tahun 2009 (Defisit)/Surplus

Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

2009

Proyeksi

Rp2,8 T

(Rp8,0 T)

(Rp26,1T)

(Rp54,9 T)

(Rp86,2 T)

Realisasi

Rp2,9 T

(Rp8,5 T)

(Rp27,6T)

(Rp50,2 T)

(Rp83,4 T)

Gap

(Rp0,1T)

Rp0,5T

Rp1,5T

Rp4,7 T

Rp2,8 T

Dalam rangka menghasilkan proyeksi persentase deviasi target defisit APBN yang akurat, Badan Kebijakan Fiskal terus melakukan berbagai kajian-kajian dan juga melakukan penyempurnaan dan updating model pendapatan maupun belanja Negara. Model

pendapatan

yang

dikembangkan

terutama

model-model

penerimaan

perpajakan, sampai saat ini ada 5 model penerimaan perpajakan yang tersedia yaitu: (a) model monitoring perpajakan, (b) model target penerimaan perpajakan, (c) model dampak kebijakan, (d) model potensi penerimaan perpajakan, dan (e) model target penerimaan perpajakan. Dengan adanya model-model penerimaan Negara tersebut LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

97


diharapkan akan dapat membantu dalam menentukan target penerimaan perpajakan dalam APBN secara lebih akurat sesuai dengan kondisi ekonomi dan potensi penerimaan sesungguhnya. Selain model pendapatan negara, saat ini telah ada dan masih terus dikembangkan model kebijakan belanja negara. Sehingga dengan adanya model kebijakan belanja negara tersebut diharapkan akan dapat digunakan secara lebih optimal dalam rangka penganggaran belanja sehingga mampu menjelaskan pengaruh belanja Negara terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pengurangan kemiskinan.

3)

Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara (DK 12.1.3) Berikut proyeksi dan realisasi pendapatan negara selama kuartal I sampai dengan kuartal IV tahun 2009: Tabel 36. Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2009 Pendapatan negara Proyeksi

Q1 - 2009

Q2-2009

Q3 2009

Q4 2009

2009

Rp. 166,9T

Rp. 199,1 T

Rp. 198,9 T

Rp. 302,6 T

Rp. 865,7 T

Realisasi

Rp. 162,6T

Rp. 204,4 T

Rp. 196,1T

Rp. 305,9 T

Rp. 864,1 T

Gap

Rp. 4,3 T

(Rp. 5,3 T)

Rp. 2,8 T

(Rp. 3,4 T)

Rp. 1,6 T

Perhitungan proyeksi pendapatan negara sampai dengan kuartal IV 2009 menggunakan pola realisasi tahun sebelumnya. Rincian proyeksi pendapatan negara Kuartal IV 2009 adalah: • Penerimaan perpajakan

: Rp. 212,6 T

• PNBP

: Rp. 93,4 T

Deviasi proyeksi pendapatan negara pada tahun 2009 sebesar 1,7%, dari yang sebelumnya diperkirakan sebesar 5%. Deviasi proyeksi pendapatan negara terutama bersumber dari deviasi proyeksi PNBP karena tingginya realisasi PNBP Lainnya tahun 2009 dibandingkan dengan proyeksi yang mencapai Rp. 54,8 T lebih tinggi dari proyeksi sebesar Rp. 48,2 T. Untuk mendapatkan proyeksi pendapatan negara yang akurat, Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun sebuah model proyeksi pendapatan negara yang dapat menghasilkan perhitungan mengenai potensi pajak dari PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar, penerimaan PPh dan PPN sektoral serta penerimaan PNBP dan SDA. Sampai saat ini model tersebut masih terus dikembangkan agar tingkat akurasi perhitungan yang dihasilkannya semakin akurat.


98


b.

Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara (DK 12.2) Persentase efektifitas kebijakan pendapatan negara yang menjadi target selama tahun 2009 adalah 70% yang telah direalisasikan pada kuartal keempat tahun 2009. Efektifitas kebijakan pendapatan negara diukur melalui survey kepuasan Stakeholders dengan menggunakan alat survey kuesioner skala Licker. Tujuan pelaksanaan survey adalah untuk mengukur tingkat kepuasan Stakeholders terhadap proses pengambilan keputusan dan keputusan yang dihasilkan. Stakeholders yang disurvey adalah Pembina sektor, Departemen Perdagangan, Asosiasi Pengusaha, Pelaku Usaha, dan Instansi Pelaksana. Survey efektifitas kebijakan pendapatan negara dilakukan dalam beberapa tahap: • Perancangan metodologi penelitian • Penyempurnaan metodologi penelitian melalui rapat yang melibatkan stakeholder terkait • Penyampaian metodologi penelitian yang telah disepakati kepada pihak yang akan melakukan survey • Tanggapan penyempurnaan metodologi agar sesuai dengan kemudahan yang dituntut dalam praktek survey • Kesimpulan dan laporan. Survey dilakukan terhadap proses pengambilan keputusan dan keputusan yang dihasilkan selama tahun 2009 hingga bulan Desember. Survei dilakukan pada awal Januari 2010 dengan hasil efektivitas kebijakan pendapatan negara mencapai 72,29%. Kegiatan survey untuk mengetahui efektivitas kebijakan pendapatan negara sangat penting dilakukan, karena sebagai unit perumus kebijakan, BKF perlu mengetahui seberapa baik kualitas rumusan kebijakan yang dihasilkannya. Untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang efektif, BKF telah berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai macam kegiatan kajian, analisis, dan evaluasi kebijakan di bawah naungan Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan

Keuangan

Negara.

Kegiatan

yang

dilakukan

dalam

rangka

mewujudkan kebijakan pendapatan negara yang efektif adalah melakukan analisis perkembangan sektor riil dalam rangka perumusan kebijakan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi pendapatan negara. Dalam

Tahun

2009,

Tim

Analisis

Perkembangan

Sektor

Riil

Dalam

Meningkatkan Pendapatan Negara telah melakukan perumusan kebijakan dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan menurut program adalah sebagai berikut :


99


• Program stabilisasi harga pangan pokok: • Program peningkatan investasi di bidang energi dan energi terbarukan: • Program optimalisasi penerimaan cukai: • Program peningkatan daya saing produk dalam negeri: • Program fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah: Selain kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan diatas, Tim Analisis Perkembangan Sektor Riil Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara juga melakukan 2 (dua) kegiatan kajian kebijakan yaitu: • Kajian Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA); • Kajian mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Sektor Pariwisata.

A.7.

TEMA REFORMASI BIROKRASI DK 13. Pelayanan prima Indikator Kinerja 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rasio realisasi dari janji layanan quick-win ke pihak eksternal: • Penyelesaian PMK/KMK • Efisiensi layanan e-procurement • Penyelesaian surat roya • Pelayanan ijin akuntan publik dan penilai publik Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang anggaran ke pihak eksternal Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan di bidang perpajakan Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang kepabeanan dan cukai ke pihak eksternal Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang perbendaharaan ke pihak eksternal Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang kekayaan negara ke pihak eksternal Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang perimbangan keuangan ke pihak eksternal Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan ke pihak eksternal

Target

Realisasi

100,00%

122,30%

100,00%

100,00%

100,00%

99,74%

80,00%

91,01%

90,00%

90,55%

80,00%

83,00%

100,00%

100,00%

95,00%

98,66%

DK 14. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara Indikator Kinerja 1. 2. 3.

Persentase tingkat akurasi perencanaan kas Rasio beban utang terhadap total utang Persentase jumlah penggunaan BMN yang diinventarisasi


Target

Realisasi

80,00% 6,59%

89,86% 5,70%

90,00%

99,25%

telah

100


DK 15. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan Indikator Kinerja 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

Persentase jumlah sosialisasi/penyuluhan terhadap rencana sosialisasi/penyuluhan Tingkat coverage (pendidikan dan komunikasi) pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang Sosialisasi dan diseminasi peraturan/kebijakan tentang perimbangan keuangan Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang Kegiatan mengedukasi publik tentang keuangan negara melalui program BPPK Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional,dan internasional

Target

Realisasi

100,00%

128,25%

17.000,00 satker

25.412,00 satker

10.000 orang

44.327 orang

80,00%

103,60%

50,00 frekuensi

59,00 frekuensi

6.500,00 peserta

9.626,00 peserta

60,00 mitra

111,00 mitra

DK 18. Mengembangkan organisasi yang handal dan modern Indikator Kinerja 1.

Persentase penyelesaian SOP

Target

Realisasi

100,00%

100,00%

DK 19. Mewujudkan good governance Indikator Kinerja 1.

Target

Realisasi

2,57

2,57

Indeks kualitas laporan keuangan K/L (BA 15, 61,62, 70,71, 96,97,98,99)

DK 20. Membangun sistem informasi yang terintegrasi Indikator Kinerja 1.

Service Level Agreement (SLA) index

Target

Realisasi

92,00%

99,22%

Tema reformasi birokrasi merupakan implementasi misi politik, ekonomi, sosial budaya, politik, dan kelembagaan, yang dilaksanakan oleh semua unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Sasaran strategis yang mendukung tema ini meliputi: 1.

Pelayanan prima (DK 13) Sasaran strategis pelayanan prima diwujudkan dengan tercapainya IKU Rasio

realisasi dari janji layanan quick-win ke pihak eksternal. Pelayanan prima dilakukan melalui pelaksanaan SOP quick-win oleh beberapa unit organisasi eselon I, dimana target dan capaian pada masing-masing unit dapat dilihat pada tabel berikut:


101


Rasio realisasi dari janji layanan quick-win ke pihak eksternal Indikator Kinerja 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1)

Rasio realisasi dari janji layanan quick-win ke pihak eksternal: • Penyelesaian PMK/KMK • Efisiensi layanan e-procurement • Penyelesaian surat roya • Pelayanan ijin akuntan publik dan penilai publik Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang anggaran ke pihak eksternal Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan di bidang perpajakan Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang kepabeanan dan cukai ke pihak eksternal Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang perbendaharaan ke pihak eksternal Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang kekayaan negara ke pihak eksternal Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang perimbangan keuangan ke pihak eksternal Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan ke pihak eksternal

Target

Realisasi

100,00%

154,93%

100,00%

100,00%

100,00%

99,74%

80,00%

91,01%

90,00%

90,55%

80,00%

83,00%

100,00%

100,00%

95,00%

98,63%

Rasio realisasi dari janji layanan quick-win ke pihak eksternal: a) Penyelesaian PMK/KMK Indikator kinerja tersebut merupakan hasil kinerja dari beberapa unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, yaitu: Biro Hukum, Biro Umum, dan Pushaka yang mempunyai IKU yang sama yaitu Penyelesaian PMK/KMK dalam kontrak kinerjanya. Proses penyelesaian ditargetkan selama 10 hari kerja dengan komposisi Biro Hukum 4 hari kerja dengan realisasi 3,56 hari kerja, Biro Umum 3 hari kerja dengan realisasi 2,97 hari kerja, dan Pushaka 3 hari kerja dengan realisasi 4 hari kerja, sehingga total seluruh proses penyelesaian adalah 10,53 hari kerja. Dengan demikian tingkat pencapaiannya adalah 94,70%. Secara garis besar, proses penyelesaian PMK/KMK adalah sebagai berikut : Draft PMK/KMK diserahkan kepada Biro Hukum untuk dilakukan review dari aspek legal drafting. Pencapaian sasaran kinerja Biro Hukum selama tahun 2009 dalam Penyelesaian PMK/KMK adalah 258 (dua ratus lima puluh delapan) dengan waktu penyelesaian rata-rata 3,56 (tiga koma lima puluh enam) hari kerja, sehingga lebih cepat dari target yang dijanjikan oleh Biro Hukum yaitu 4 (empat) hari kerja.


102


Draft PMK/KMK yang sudah direview aspek legal drafting disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan, melalui Pushaka. Draft PMK/KMK yang sudah selesai dilakukan review legal drafting oleh Biro Hukum disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Pushaka untuk ditetapkan. Penyelesaian PMK/KMK oleh Pushaka pada tahun 2009 dapat terealisasi selama 4 hari kerja atau 83,33% dari target 3 (tiga) hari kerja. Draft PMK/KMK yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan selanjutnya dibuat salinan oleh Biro Umum, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait; Penyelesaian salinan PMK/KMK dapat terealisasi 101,01% dengan waktu 2,97 hari melebihi target yang ditetapkan yaitu 3 hari. IKU ini mengukur seberapa lama suatu PMK/KMK diproses di Bagian Tata Usaha Departemen dan Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan. b) Efisiensi layanan e-procurement Target pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement pada awal tahun anggaran 2009 adalah 40 paket pekerjaan, sementara realisasi sampai dengan triwulan keempat Tahun Anggaran 2009 mencapai 130 paket pekerjaan. Sedangkan dari sisi pelaksanaan kegiatan, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan: • MoU dengan 3 (tiga) instansi Telah dilakukan penandatanganan MoU dengan 3 (tiga) instansi lain yaitu KPK, PPATK dan Komisi Yudisial. MoU dengan ketiga instansi tersebut merupakan awal kerjasama yang dilakukan Departemen Keuangan dengan K/L yang berada di luar lingkungan Departemen Keuangan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan instansi pemerintah kepada Departemen Keuangan c.q Pusat LPSE sebagai penyelenggara pengadaan barang/jasa secara elektronik. • Tindak lanjut penandatanganan MoU Tindak lanjut penandatangan MoU berbentuk persiapan pelelangan secara elektronik untuk 3 (tiga) instansi yaitu KPK, PPATK dan Komisi Yudisial. Dari 3 instansi tersebut, Komisi Yudisial telah mulai melaksanakan pelelangan secara elektronik. • Menyajikan dan menyampaikan daftar belanja modal Mempersiapkan, menyajikan dan menyampaikan daftar belanja modal yang harus dilelang melalui e-procurement pada masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan telah dilakukan.


103


c) Penyelesaian surat roya Jumlah surat roya selama tahun 2009 sebanyak 10 berkas berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 3 hari kerja. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Penyelesaian Surat Roya belum ditetapkan jangka waktu penyelesaiannya maka pada tahun 2009 Penyelesaian Surat Roya ditetapkan 3 hari kerja. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian surat roya yaitu data yang disampaikan oleh pemohon terkadang kurang lengkap sehingga Sekretariat Jenderal c.q Biro Bantuan Hukum harus menunggu kelengkapan data tersebut agar dapat memproses lebih lanjut. Biro Bantuan Hukum sebagai penanggungjawab pengelolaan permohonan pelepasan hak tanggungan baru terbentuk pada Desember 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.01/2006. Pada tahun 2007 jumlah permohonan surat Roya mencapai 67 permohonan tahun 2008 sebanyak 11 permohonan surat, dan tahun 2009 permohonan surat Roya sebanyak 10 permohonan. Jumlah surat Roya selama 3 tahun berjumlah 88 permohonan. Jumlah permohonan surat roya pada tahun 2007 paling banyak karena banyak debitur bank-bank terlikuidasi pada saat pelunasan tidak memahami tentang pelepasan hak tanggungan (roya). d) Pelayanan ijin akuntan publik dan penilai publik Selama tahun 2009 penyelesaian izin Akuntan Publik dan Penilai Publik berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 20 hari kerja, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Ini berarti, seluruh permohonan penerbitan izin Akuntan Publik dan Penilai Publik telah berhasil diproses dengan baik dan diterbitkan tepat waktu. Keberhasilan penyelesaian izin Akuntan Publik dan Penilai Publik ini didukung oleh antara lain: a) telah tersedianya Informasi Publik yang dapat diakses melalui website Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) tentang tata cara pengajuan permohonan izin; b) telah dilakukannya diseminasi peraturan kepada publik; c) telah tersedianya aplikasi Sistem Informasi Akuntan Publik dan Penilai Publik untuk pemrosesan permohonan Izin; d) telah dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan in-house training di PPAJP maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak atau instansi di luar PPAJP;


104


e) pelaksanaan pemrosesan izin telah sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur kerja yang sudah baku (SOP), dengan beberapa kegiatan yang dapat dicapai sesuai dengan rencana seperti: penerbitan izin Akuntan Publik, direncanakan sebanyak 15 buah KMK dapat direalisasikan sebanyak 42 buah KMK; penerbitan izin usaha KAP, direncanakan sebanyak 30 buah KMK dapat direalisasikan sebanyak 30 buah KMK; dan penerbitan izin usaha Cabang KAP dari yang direncanakan 12 buah KMK dapat direalisasikan sebanyak 20 buah KMK; penerbitan izin Penilai Publik direncanakan sebanyak 27 buah KMK dapat direalisasikan sebanyak 194 buah KMK; penerbitan izin usaha UJP/KJPP Perorangan direncanakan sebanyak 7 buah KMK dapat direalisasikan sebanyak 26 buah KMK, penerbitan izin UJP/KJPP Kerjasama direncanakan 15 buah KMK dapat direalisasikan sebanyak 67 buah KMK; dan penerbitan izin UJP/KJPP Cabang direncanakan 2 buah KMK dapat direalisasikan sebanyak 16 buah KMK; • penerbitan izin PJP direncanakan sebanyak 5 buah KMK dapat direalisasikan sebanyak 14 buah KMK.

2)

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang anggaran ke pihak eksternal Terdapat 5 (lima) quick-win dalam bidang penganggaran yaitu : a) Pelayanan penyelesaian SAPSK tepat waktu Telah diselesaikan tepat waktu pada bulan November 2009 (seperti yang telah dijelaskan pada IKU DK 2.1) b) Pelayanan revisi SAPSK tepat waktu Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009, revisi terhadap SAPSK diperlukan guna penyesuaian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja K/L. Agar pelaksanaan revisi SAPSK tepat waktu, dikeluarkan SE Dirjen Anggaran Nomor SE-19/AG/2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang Batas Akhir Pengajuan Revisi SAPSK, revisi SAPSK harus diterima oleh Kementerian Keuangan cq. Ditjen Anggaran pada tanggal 31 Oktober 2009 dengan telah dilengkapi oleh data pendukung.


105


c) Penyelesaian Pelayanan Standar Biaya Khusus (SBK) Dalam penyusunan SBK, Ditjen Anggaran lebih pro aktif yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan K/L pada tahun 2008 dan 2009 yang dapat diusulkan menjadi SBK. Tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan penyusunan SBK lebih awal dan lebih terprogram. Selain itu juga diharapkan agar kualitas SBK lebih meningkat sehingga dapat memperlancar proses penyusunan dan penelaahan RKA-KL. d) Penyusunan Konsep RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP atau Revisi yang berlaku pada Kementerian/Lembaga (penjelasan di atas) e) Penyusunan Target dan pagu penggunaan PNBP pada Kementerian/Lembaga untuk RAPBN atau Revisi Target dan pagu penggunaan PNBP

3)

Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan di bidang perpajakan Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain dipengaruhi oleh pemahaman atas hak dan kewajibannya, juga di pengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh DJP. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran masyarakat perlu didukung dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi perpajakan melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Upaya memperbaiki dan menyempurnakan kualitas layanan dilakukan dengan adanya transparansi proses bisnis internal, mempersingkat jangka waktu penyelesaian layanan, menyederhanakan persyaratan administrasi layanan, serta meningkatkan kualitas hasil layanan. Kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring 8 (delapan) layanan unggulan yang telah ditetapkan dan mengusulkan untuk menambah 8 (delapan) layanan unggulan sehingga berjumlah 16 layanan unggulan. Atas 8 (delapan) layanan unggulan yang telah ditetapkan, sebanyak 3.191.204 layanan telah diselesaikan tepat waktu sesuai janji waktu pelayanan dari total 3.199.462 layanan yang diselesaikan. Hal tersebut merupakan capaian yang cukup baik mengingat banyaknya dan tersebarnya unit pelayanan di DJP. Selain menyempurnakan proses bisnis layanan yang diberikan dengan menggunakan secara maksimal teknologi informasi, pemilihan kantor pelayanan percontohan diselenggarakan secara rutin yang bertujuan untuk memotivasi seluruh unit pelayanan dalam meningkatkan kualitas layanannya. Pada tahun 2009, KPP Pratama Jakarta Gambir Empat menempati juara ketiga Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan.


106


4)

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang kepabeanan dan cukai ke pihak eksternal Sasaran yang ingin dicapai adalah mengoptimalkan pelayanan kepada stakeholder dengan berlandaskan pada prinsip pelayanan yang pasti, efisien, dan efektif dalam rangka mendukung industrialisasi dan fasilitasi perdagangan. Saat ini DJBC memiliki 8 (delapan) janji layanan quick-win yaitu pelayanan Jalur Prioritas, Jalur Hijau, Jalur Merah, ekspor, penyelesaian keberatan, restitusi, rush handling dan PIBT-PJT. Sampai dengan bulan Desember 2009 capaian untuk janji layanan unggulan secara keseluruhan adalah sebesar 91,01% dari target 80% yang ditetapkan. Akan tetapi masih terdapat dua kinerja layanan yang belum optimal yaitu salah satu parameter pada janji layanan Jalur Merah berupa penuangan hasil pemeriksaan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan janji layanan restitusi. Penuangan hasil pemeriksaan ke dalam LHP yang masih belum optimal disebabkan antara lain : • Kurangnya dukungan dari pengguna jasa dan pengusaha TPS dalam mempersiapkan proses pemeriksaan barang; • Kurangnya peralatan pendukung untuk pemeriksa barang; • Kurangnya fasilitas pada lokasi pemeriksaan barang; dan • Sistem perekaman LHP masih belum dapat mengakomodir realita tahaptahap perekaman di lapangan. Belum optimalnya layanan restitusi lebih disebabkan karena pihak yang mengajukan restitusi belum melengkapi seluruh persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan restitusi serta adanya keterkaitan dengan instansi lain sebelum diterbitkannya keputusan restitusi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar janji layanan dapat dioptimalkan yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penghambat capaian kinerja penuangan hasil pemeriksaan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan kinerja pelayanan restitusi, diantaranya : • Meningkatkan implementasi manajemen resiko dalam penetapan jalur merah dan jalur hijau. • Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengupayakan akselerasi proses pencairan restitusi.

5)

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang perbendaharaan ke pihak eksternal Dalam rangka mewujudkan good governance, yang merupakan bagian dari program reformasi birokrasi, dibentuklah KPPN Percontohan di lingkungan Direktorat


107


Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, melalui beberapa perbaikan yang dilaksanakan, antara lain dari aspek SDM, tata laksana, dan dukungan teknologi informasi. Pembentukan KPPN Percontohan dilakukan beberapa tahap yaitu: (i)

Tahap I membentuk KPPN Percontohan sebanyak 18 kantor berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-172/PB/2007.

(ii) Tahap II membentuk KPPN Percontohan sebanyak 9 kantor berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-18/PB/2008. (iii) Tahap III membentuk KPPN Percontohan sebanyak 5 kantor berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-93/PB/2008. (iv) Tahap IV membentuk KPPN Percontohan sebanyak 5 kantor berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-02/PB/2009. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh KPPN Percontohan adalah penyelesaian SP2D Non Belanja Pegawai selama 1 jam. Indikator Kinerja Utama ini adalah mengukur ketepatan waktu penyelesaian SP2D Non Belanja Pegawai yang dilakukan oleh 37 KKPN Percontohan. Pada tahun 2009 terhadap penyelesaian SP2D secara tepat waktu ini ditargetkan sebesar 90%, dan berdasarkan data seluruh KPPN Percontohan, maka realisasi selama tahun 2009, penyelesaian SP2D (Non Belanja Pegawai) secara tepat waktu (1 jam) sebesar 90.55%.

6)

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang kekayaan negara ke pihak eksternal Pencapaian sasaran ini diperoleh dari presentase jumlah penyelesaian permohonan yang sesuai quick-win dibandingkan dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi syarat. Realisasi 6 layanan unggulan DJKN tahun 2009 sebesar 83% dengan rincian : (i)

SOP keringanan utang pada KPKNL sebesar 94% Dari 289 permohonan yang diajukan, sebanyak 272 layanan telah diselesaikan sesuai SOP.

(ii) SOP penarikan piutang negara sebesar 87% Dari 739 permohonan yang diajukan, sebanyak 645 layanan telah diselesaikan sesuai SOP. (iii) SOP pelayanan lelang sebesar 83% Dari 3.976 permohonan yang diajukan, sebanyak 3.306 layanan telah diselesaikan sesuai SOP.


108


(iv) SOP Permohonan Ijin Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan sebesar 90% Dari 460 permohonan yang diajukan, sebanyak 414 layanan telah diselesaikan sesuai SOP. (v) SOP Penilaian dalam Rangka Rekomendasi Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebesar sebesar 88% Dari 97 permohonan yang diajukan, sebanyak 85 layanan telah diselesaikan sesuai SOP. (vi) SOP keringanan utang pada kanwil sebesar 100% Dari 2 permohonan yang diajukan, sebanyak 2 layanan telah diselesaikan sesuai SOP. Pencapaian indikator kinerja ini berhasil karena (i) proses internalisasi SOP quick-win yang cukup intensif seperti penyebaran brosur layanan unggulan kepada seluruh Kanwil dan KPKNL; (ii) sosialisasi layanan unggulan dari DJKN dan Tim Reformasi Birokrasi Pusat Departemen Keuangan; (iii) monitoring dan evaluasi oleh Kantor Pusat dan Kanwil secara berjenjang. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut adalah : (1) Monitoring dan pengawasan kegiatan kantor vertikal dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dengan indikator output hasil monitoring dan pengawasan (100%). Rencana tingkat capaian terhadap : • Kantor Wilayah sebanyak 17 kantor dapat terealisasi sebanyak 17 kantor. • KPKNL sebanyak 70 kantor dapat terealisasi sebanyak 70 kantor. (2) Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dengan indikator kinerja output surat persetujuan/penolakan usul penghapusan BMN (100%). Rencana tingkat capaian surat persetujuan/penolakan sebanyak 21 buah dapat terealisasi sebanyak 21 buah

7)

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang perimbangan keuangan ke pihak eksternal Tabel 37. Perda yang dievaluasi tahun 2007–2009 Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1.500

1.539

1.500

1.599

1.600

1.984

IKU rasio realisasi dari janji pelayanan quick win kepada pihak eksternal terealisasi melebihi target yaitu 114,25 % dari rencana yang tingkat capaian 100%. Kegiatan yang dilakukan DJPK di bidang pelayanan adalah melaksanakan percepatan


109


evaluasi Perda PDRD (Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), telah berhasil melakukan evaluasi terhadap 1.984 Perda, melampaui target 1.600 yang ditetapkan. Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, sejak tahun 2001 sampai dengan 31 Desember 2008 Menteri Keuangan telah melakukan evaluasi terhadap 8.219 Perda dan 2.192 Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2007 - 2009, Perda yang telah dievaluasi oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2009, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyusunan Perda di bidang Pajak dan Retribusi Daerah. Mengingat masih adanya Perda-perda yang disusun berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 yang masih belum dievaluasi, maka Dirjen Perimbangan Keuangan menginstruksikan task force kepada Tim PDRD untuk mempercepat evaluasi Perda tersebut. Dengan adanya task force tersebut, Tim PDRD pada tahun 2009 telah menyelesaikan evaluasi Perda sebanyak 1.984 perda, berhasil mempercepat dan bisa menambah evaluasi sebanyak 2.874 Perda sehingga total Perda yang dievaluasi pada tahun 2009 adalah sebanyak 4.858 Perda. Pada umumnya Perda yang direkomendasikan batal karena pungutan tersebut: • Duplikasi dengan pungutan pusat. • Merintangi arus lalu lintas barang dan jasa. • Menciptakan ekonomi biaya tinggi. • Pemungutan retribusi bersifat pajak, tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemda. • Pemungutan retribusi tidak sesuai dengan kewenangan daerah. • Bertentangan dengan kebijakan nasional.

8)

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win di bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan ke pihak eksternal Tujuan KPI ini adalah mendorong peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Bapepam-LK terhadap masyarakat atau publik. Pelayanan yang diberikan adalah yang merupakan quick-win Bapepam-LK, yang berjumlah 8 (delapan) layanan. Capaian IKU Rasio realisasi dari janji pelayanan quick-win ke pihak eksternal merupakan hasil ratarata dari seluruh capaian pelayanan quick-win Bapepam-LK, yaitu sebagai berikut: a) Layanan pernyataan pendaftaran Emiten yang memenuhi target SOP terealisasi 100%;


110


b) Layanan pendaftaran Akuntan Publik yang memenuhi target SOP terealisasi 100%; c) Layanan perizinan WPPE yang memenuhi target SOP terealisasi 96,16% dari target 90%; d) Layanan perizinan WPEE yang memenuhi target SOP terealisasi 95% dari target 90%; e) Layanan perizinan WAPERD yang memenuhi target SOP terealisasi 95,5% dari target 85%; f) Layanan pendaftaran Reksa Dana yang memenuhi target SOP terealisasi 100%; g) Layanan perizinan Perusahaan Asuransi yang memenuhi target SOP terealisasi 100%; h) Layanan pengesahan Dana Pensiun yang memenuhi target SOP terealisasi 100%.

6.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara (DK 14)

a.

Persentase tingkat akurasi perencanaan kas (DK 14.1) Tingkat akurasi perencanaan penerimaan kas pada tahun 2009 ditargetkan sebesar 80%, dan sampai akhir tahun dapat sebesar 89,65%. Sementara untuk tingkat akurasi perencanaan pengeluaran kas ditargetkan sebesar 80%, dan sampai akhir tahun 2009 dapat direalisasikan sebesar 90,08%. Sehingga tingkat akurasi perencanaan kas terealisasi sebesar 89,87%. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal yang merupakan buffer cash atau suatu cadangan kas (patokan) yang harus ada di kas negara yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran yang gagal diperkirakan. Dengan ditetapkannya Saldo Kas Minimal Uang Negara maka saldo kas pemerintah setiap hari diupayakan untuk mendekati patokan tersebut dan terhadap saldo di atas saldo minimal akan ditempatkan atau dilakukan investasi jangka pendek. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perencanaan yang sangat akurat agar setiap instansi pemerintah setiap harinya dapat menyampaikan perkiraan realisasi anggaran untuk hari berikutnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan dari setiap Kementerian Negara/Lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Laporan tersebut akan dikompilasi guna penyusunan rencana kas nasional yang juga merupakan rencana realisasi anggaran. Keberhasilan pembuatan perencanaan kas, selain tergantung pada koordinasi dan


111


dukungan dari seluruh departemen/lembaga juga tergantung pada kecermatan dalam pembuatan

perencanaan

penerimaan

dan

pengeluaran

masing-masing

departemen/lembaga. Perencanaan kas tersebut harus disusun secara berjangka mulai dari harian, mingguan, bulanan hingga tahunan. Semakin jauh waktu perencanaannya maka semakin rendah tingkat akurasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan update atas perencanaan secara terus menerus sehingga akurasi dari perencanaan jangka pendek akan tetap terjaga akurat. Saat ini perencanaan kas yang dibuat masih berupa perencanaan kas mingguan dan bulanan. Hasil perencanaan kas saat ini masih belum seperti yang diharapkan karena selisih antara realisasi dan perencanaan masih di atas 5%. Perencanaan yang demikian masih belum dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial seperti keputusan untuk melakukan investasi jangka pendek. Peningkatan akurasi forecast sendiri merupakan proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penelitian atas selisih antara proyeksi dan realisasi agar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih tersebut dapat diantisipasi sehingga perencanaan kas selanjutnya dapat lebih akurat. Dengan koordinasi yang baik dengan semua pihak yang memberikan data perencanaan kas diharapkan pemerintah akan mampu membuat suatu perencanaan kas harian dengan akurasi di atas 95%. Berdasarkan perencanaan kas maka akan diketahui waktu dan besarnya cash mismatch yang terjadi. Untuk membuat suatu prediksi yang baik mengenai waktu terjadinya cash mismatch dan berapa besarnya cash mismatch maka perencanaan kas harus di-update secara terus menerus. Dengan asumsi bahwa semakin pendek waktu perencanaan dengan waktu kejadian maka inherent risk dari suatu perencanaan kas akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu update secara terus-menerus atas rencana yang telah dibuat untuk menyesuaikannya dengan perkembangan terbaru (rolling forecast). Dengan melakukan rolling forecast seperti itu diharapkan akurasi forecast akan meningkat secara signifikan sehingga perencanaan kas dengan akurasi di atas 95% dapat dicapai. Perencanaan kas sudah dilaksanakan pada awal tahun 2006, yaitu dengan terbitnya Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan nomor SE-02/PB/2006 tentang penyampaian

rencana

penarikan

dan

pengeluaran

kas

(Cash

Forecasting)

instansi/satuan kerja Pemerintah Pusat/Daerah. Dengan Surat Edaran tersebut perencanaan kas dibuat sistematis, yaitu input perencanaan kas dilakukan oleh pihakpihak yang berkompeten yaitu satuan kerja. Semua satker memberi masukan tentang proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang kemudian dikumpulkan oleh KPPN dan


112


seterusnya menjadi input perencanaan kas oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan nomor SE-02/PB/2006 merupakan pondasi membangun sistem yang baik dalam perencanaan kas pemerintah pusat. Surat Edaran tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Menteri Keuangan nomor S71/MK.06/2006 tentang Penyampaian Penerimaan/Pengeluaran Kas. Surat tersebut dititikberatkan untuk satker Departemen Keuangan khususnya kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyampaikan perkiraan penerimaan kepada KPPN. Surat Menteri Keuangan ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Cash Planning Information Network (Tim CPIN) pada akhir tahun 2006. Tugas tim ini adalah melakukan koordinasi dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di tingkat Kantor Pusat. Anggota Tim ini adalah unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan dan diluar Departemen Keuangan yang dapat memberikan masukan/data perencanaan kas. Untuk menciptakan data perencanaan kas yang lebih detail, akurat, dan komplit maka pada akhir tahun 2008 diterbitkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan nomor SE-38/PB/2008 tentang Penyampaian Laporan Realisasi dan Perkiraan Belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2008. Surat Edaran tersebut disertai dengan aplikasi Peran 2008 untuk memudahkan satker untuk menyampaikan laporan. Data perencanaan penerimaan kas dihimpun dari tim CPIN khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Data perencanaan pengeluaran kas dihimpun dari

tim CPIN khususnya

sumbangan dari unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. b.

Rasio beban utang terhadap total utang (DK 14.2) Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang menggambarkan beban utang yang harus ditanggung pemerintah dalam bentuk pembayaran beban bunga, biaya, dan imbal hasil dalam tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata outstanding utang pada tahun tersebut. IKU ini merupakan salah satu alat untuk mengukur efisiensi beban bunga yang harus ditanggung oleh Pemerintah dalam memenuhi target pembiayaan utang dalam satu tahun anggaran. Efisiensi dilakukan agar realisasi pembayaran bunga utang lebih rendah dari alokasi bunga utang yang ditetapkan dalam APBN, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan pemenuhan target pembiayaan melalui utang. Hal ini berdampak pada rasio beban bunga terhadap


113


rata-rata outstanding utang yang semakin rendah dan menunjukkan bahwa pengelolaan utang pada tahun anggaran tersebut telah efisien. Penurunan beban utang dapat dilakukan antara lain melalui pemilihan jenis/instrumen utang baru dan restrukturisasi utang yang telah ada. Pemilihan jenis/instrumen utang baru antara lain dengan meminimalkan penerbitan SBN dengan diskon dan/atau bunga yang tinggi, serta mengutamakan pengadaan pinjaman luar negeri baru yang bersifat lunak. Sedangkan restrukturisasi dilakukan melalui program debtswitch/buyback SBN dan restrukturisasi jenis bunga pinjaman luar negeri. Perkembangan target dan realisasi rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang periode 2005-2009 adalah sebagai berikut: 1) Pada tahun 2009 rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang ditargetkan sebesar 6,59% dengan realisasi sebesar 5,70%. Target beban bunga utang pada tahun 2009 adalah sebesar Rp110,6 triliun dengan realisasi sebesar Rp92,7 triliun. Perkiraaan rata-rata posisi utang pada tahun 2009

adalah sebesar Rp1.679,4 triliun dengan realisasi sebesar

Rp1.613,4 triliun. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang lebih rendah dari target (minimize), dimana nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih kecil dari target. Pencapaian realisasi rasio yang lebih rendah dari target di tahun 2009 terutama disebabkan karena adanya penghematan beban bunga akibat: •

kebijakan front loading yang market adaptive dilakukan untuk mengurangi tekanan di pasar domestik, sehingga pada semester kedua pemerintah memiliki keleluasaan dalam memilih instrumen untuk mendapatkan biaya utang yang relatif rendah;

•

biaya yang dikeluarkan untuk debt switching lebih rendah dari target;

•

restrukturisasi pinjaman luar negeri; dan

•

penguatan nilai tukar rupiah dan penurunan tingkat bunga acuan untuk pinjaman luar negeri dan SBN Variable Rate.

2) Pada periode 2005–2008, perkembangan realisasi rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang menunjukkan indikator yang semakin baik. Walaupun pada tahun 2006 realisasi rasio meningkat cukup siginifikan dibanding tahun 2005, namun pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 cenderung menurun. Penjelasan atas perkembangan rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang periode 2005–2009 dapat dilihat pada tabel berikut.


114


Tabel 38. Rasio Beban Bunga Terhadap Rata-rata Outstanding Utang Tahun 2005-2009 triliun rupiah 2005 No

Uraian

Target APBN‐P

2006 LKPP

Target APBN‐P

2007 LKPP

Target APBN‐P

2008 LKPP

Target APBN‐P

2009 Target IKU

LKPP

Realisasi

1

Pembayaran Bunga Utang

61.0 65.2 82.5 79.1 83.6 79.6 94.8 87.5 110.6 92.7

2

Rata‐rata Outstanding Utang

1,308.1 1,306.4 1,323.5 1,307.7 1,325.2 1,345.8 1,441.7 1,513.1 1,679.4 1,613.4

3

Rasio

4.66%

Kurs tengah BI akhir tahun (Rp/US$1)

4.99%

6.23%

9,830

6.05%

6.31%

9,020

5.91%

6.57%

9,419

5.78%

6.59%

10,950

9,400

Peningkatan realisasi rasio beban utang terhadap rata-rata outstanding utang dari tahun 2005 ke tahun 2006 terutama disebabkan karena realisasi pembayaran bunga utang yang lebih besar dibandingkan tahun 2005, dan rata-rata outstanding utang yang lebih rendah dari tahun 2005 karena penguatan mata uang rupiah. Selain itu, realisasi pembiayaan bersih utang tahun 2006 hanya sebesar Rp9,4 triliun, lebih rendah dari realisasi pembiayaan bersih tahun 2005 sebesar Rp12,3 triliun. Pada periode 2006–2008, rasio beban utang terhadap rata-rata outstanding utang cenderung menurun karena peningkatan beban utang relatif lebih rendah dibandingkan peningkatan rata-rata outstanding utang. 3) Beberapa tantangan dalam kegiatan ini, antara lain: i)

Kondisi pasar keuangan yang dinamis sehingga mempengaruhi antara lain:

•

Fluktuasi yield SBN yang berdampak pada pembayaran bunga SBN baru yang diterbitkan;

•

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama mata uang yen dan US dollar yang sangat volatile. Pergerakan nilai tukar berdampak signifikan, baik pada pembayaran bunga utang valas maupun outstanding utang valas.

•

Perubahan risk appetite investor yang berpengaruh pada pemilihan jenis instrumen SBN yang diterbitkan. Pemilihan jenis instrumen yang diterbitkan berdampak pada pembayaran bunga utang dan komposisi outstanding utang.

ii) Realisasi penarikan Pinjaman Proyek tidak ditentukan oleh Kementerian Keuangan,

tetapi

Kementerian/Lembaga.

ditentukan

oleh

pelaksana

Besaran

realisasi

penarikan

kegiatan Pinjaman

yaitu Proyek

berdampak pada pembayaran bunga dan posisi outstanding pinjaman.


5.75%

115


4) Langkah-langkah yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, antara lain: i)

Mengakomodasi perkiraan fluktuasi dan pergerakan nilai tukar

dan

yield/tingkat bunga dalam perhitungan pembayaran bunga utang. ii) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penerapan readiness criteria dan penyusunan proyeksi penarikan Pinjaman Proyek. c.

Persentase jumlah penggunaan BMN yang telah diinventarisasi (DK 14.3) Pencapaian peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara diperoleh antara lain dari persentase jumlah penggunaan BMN yang telah diinventarisasi. Sesuai PP 6 Tahun 2006 pada prinsipnya seluruh BMN di Kementerian/Lembaga harus digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi


Dari

hasil

Inventarisasi

dan

Penilaian

pada

Kementerian/Lembaga tahun 2009 diperoleh persentase jumlah penggunaan BMN yang telah diinventarisasi dapat terealisasi sebesar 99,25% dari target sebesar 90%. Realisasi 99,25% tersebut diperoleh dari laporan hasil penilaian BMN, dari 38.150.846 BMN yang telah diinventarisasi dan dinilai wajar sebanyak 38.146.632 BMN digunakan oleh satker. Pencapaian atas realisasi penggunaan BMN tersebut sangat dipengaruhi oleh peraturan/pedoman pengelolaan dan penatausahaan BMN yang tepat dan mudah dipahami serta kepatuhan satker dalam menggunakan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penertiban BMN yang dimulai sejak tahun 2007 turut memberikan andil dalam meningkatkan pemahaman satker untuk menggunakan BMN sesuai tugas dan fungsi masing-masing satker. Program yang mendukung pencapaian sasaran IKU diatas adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Negara, dengan kegiatan : 1) Menyusun Draft RPMK Revisi PMK-97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dengan indikator output draft RPMK Revisi PMK-97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN (100%). Rencana tingkat capaian draft RPMK sebanyak 1 buah dapat terealisasi sebanyak 1 buah. Draft final revisi PMK tersebut telah selesai disusun saat ini dalam proses kajian Biro Hukum. 2) Penyusunan Pedoman Pengaturan BMN idle pada K/L dengan indikator output Pedoman Pengaturan BMN idle pada K/L (100%). Rencana tingkat capaian pedoman pengaturan sebanyak 1 paket dapat terealisasi sebanyak 1 paket. Draft PMK tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Biro Hukum. 3) Melaksanakan penertiban BMN pada Kementerian Negara/Lembaga dengan indikator output laporan penertiban BMN (100%). Rencana tingkat capaian sebanyak 1 set dapat terealisasi sebanyak 1 paket.


116


7.

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan (DK 15)

a.

Persentase

jumlah

sosialisasi/penyuluhan

terhadap

rencana

sosialisasi/penyuluhan (DK 15.1.1) Persentase jumlah sosialisasi/penyuluhan terhadap rencana sosialisasi/ penyuluhan

terealisasi

128,25%.

Kegiatan

sosialiasi

atau

penyuluhan

telah

dilaksanakan antara lain berisi kegiatan tatap muka dengan Wajib Pajak, Pojok Pajak, Kunjungan Mahasiswa, Dialog TV dan Radio. Dari rencana 400 kegiatan penyuluhan tercapai 513 kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada tahun 2009. Capaian tersebut diperoleh melalui langkah-langkah yaitu: a) Meningkatkan

dan

memperbanyak

sarana

untuk

mendekatkan

pelayanan

penyuluhan kepada masyarakat: •

peningkatan jumlah dan fungsi pojok pajak, mobil pajak keliling dan kios pajak

•

pengembangan layanan SMS interaktif.

b) Meningkatkan frekuensi penyuluhan: •

peningkatan frekuensi penayangan iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik berdasarkan riset

•

diversifikasi kegiatan penyuluhan melalui media lainnya.

c) Memperluas cakupan penyuluhan: •

penyuluhan berdasarkan segmentasi masyarakat

•

penyuluhan berdasarkan segmentasi sektor usaha Wajib Pajak.

d) Menyempurnakan materi dan metode penyuluhan:

b.

•

pengembangan metode dan modul e-learning untuk penyuluhan Wajib Pajak

•

pembuatan petunjuk pengisian SPT untuk profesi tertentu

•

pembuatan petunjuk penyelenggaraan pembukuan bagi UKM.

Tingkat coverage (pendidikan dan komunikasi) pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan (DK 15.1.2) Dasar

pencapaian

IKU

tingkat

coverage

(pendidikan

dan

komunikasi)

pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan adalah jumlah satker yang mendapatkan sosialisasi. Berdasarkan target tahun 2009, jumlah satker yang mendapatkan sosialisasi adalah sejumlah 17.000 satker. Hal ini didasarkan pada asumsi jenis konsolidasi data, yaitu take last known, artinya angka capaian yang digunakan sebagai dasar pengukuran target kinerja tahunan adalah angka pada periode terakhir. Akan tetapi realisasinya selama tahun 2009 telah dilakukan sosialisasi kepada 25.412 satker sehingga melebihi target yang direncanakan.


117


Tabel 39. Jumlah Satker yang Mendapatkan Sosialisasi Tahun 2009

Target

Realisasi

c.

Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Total

5677

7488

10277

17000

17000

satker

satker

satker

satker

satker

3147

8542

12062

25412

25412

satker

satker

satker

satker

satker

Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang (DK 15.1.3). Pencapaian peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan diperoleh dari jumlah pegawai Kementerian/Lembaga, masyarakat, dan pelaku ekonomi yang mendapatkan sosialisasi. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang dengan target capaian sebanyak 10.000 orang dapat terealisasi sebesar 44.327 orang. Realisasi sosialisasi melampaui target karena : 1) Adanya peraturan-peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara yang relatif baru ditetapkan sehingga perlu disosialisasikan. 2) Pengguna jasa di bidang pengelolaan kekayaan negara masih memerlukan pemahaman bagaimana mengelola aset sesuai dengan ketentuan. 3) Pelaksanaan Penertiban BMN 4) Penggalian potensi piutang negara dan lelang. Program yang mendukung pencapaian sasaran IKU diatas adalah Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara, dengan kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara dengan indikator dapat disosialisasikannya peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara (100%). Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara berjumlah 6 peraturan dan dilakukan di 24 kota dengan peserta dari instansi vertikal di lingkungan DJKN dan Pemerintah Daerah.

d.

Sosialisasi dan diseminasi peraturan/kebijakan tentang perimbangan keuangan (DK 15.1.4) IKU Sosialisasi dan diseminasi peraturan/kebijakan tentang perimbangan keuangan (DK 15.1.4) telah berhasil terealisasi sebesar 103,60%. Kegiatan sosialisasi melebihi target pemenuhan terkait dengan coverage pemerintah daerah yang menjadi target penyampaian konsep kebijakan perhitungan DAU tahun 2010 melalui kegiatan workshop dilengkapi dengan sosialisasi kebijakan perhitungan DAU tahun 2010


118


menjelang akhir tahun. Untuk kegiatan sosialisasi, workshop, rekonsiliasi data, bimbingan teknis, dan konsultasi regional terkait kebijakan DBH SDA dan DBH Pajak lebih difokuskan pada daerah-daerah penghasil dan daerah lainnya di dalam satu provinsi, sedangkan DAK meliputi daerah-daerah yang memperoleh alokasi DAK pada masing-masing bidang. Khusus sosialisasi dan workshop mengenai PMK 21/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, diarahkan pada seluruh daerah untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran, penerbitan dokumen anggaran, persyaratan administratif yang dibutuhkan, dan kewajiban daerah untuk melaporkan perkembangan Transfer yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sasaran strategis meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan

fungsi

DJPK

yang

mempunyai

IKU

sosialisasi

dan

diseminasi

peraturan/kebijakan tentang perimbangan keuangan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 103,6% dari rencana tingkat capaian 80%. Dalam mencapai sasaran tersebut DJPK telah mengadakan berbagai sosialisasi dan

diseminasi

berkenaan

dengan

peraturan/kebijakan

tentang

perimbangan

keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap tugas dan fungsi DJPK. Adapun kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang diselenggarakan DJPK diantaranya adalah: • Sosialisasi Kebijakan DAU yang diadakan setiap tahunnya; • Sosialisasi Kebijakan DAK yang diadakan setiap tahunnya; • Sosilisasi Kebijakan/pelaksanaan Dana Bagi Hasil pajak setiap tahunnya; • Sosialisasi Kebijakan/pelaksanaan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam; • Sosialisasi Undang-undang tentang PDRD; • Sosialsisasi PP tentang tata cara pemungutan pajak daerah; • Sosialiasi Kebijakan pelaksanaan pinjaman, hibah daerah, dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2009; • Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah; • Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pinjaman daerah; • Sosialisasi Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan • Sosialisasi kebijakan desentralisasi fiskal bagi aparat pengawas fungsional dan penegak hukum.


119


e.

Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang (DK 15.1.5) Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang adalah jumlah masyarakat dan pelaku ekonomi yang mengikuti sosialisasi, investor gathering, dealer meeting tentang pengelolaan utang. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), dimana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. 1) Pada tahun 2009 peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang ditargetkan sebesar 50 frekuensi dengan realisasi sebesar 59 frekuensi. a) Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pinjaman, kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang berupa sosialisasi kepada stakeholders mengenai PMK No. 40 tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan informasi umum mengenai pinjaman. b) Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan SUN, kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang meliputi : i)

Pelaksanaan sosialisasi SUN dari yang ditargetkan sebanyak 7 frekuensi telah dicapai sebanyak 9 frekuensi. Pelaksanaan melebihi target yang telah direncanakan disebabkan karena adanya tambahan permintaan dari universitas di luar universitas yang telah direncanakan untuk dilakukan sosialisasi pada tahun tersebut. Sasaran dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan yang memadai, mempunyai interaksi sosial yang relatif besar, dan mempunyai prospek untuk mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi yang diperoleh pada kelompok yang lebih luas.

ii)

Penyelenggaraan dealer/analyst meeting, pertemuan dengan para analis/dealer telah berjalan sebanyak 4 kali dari 9 kali pertemuan yang direncanakan. Realisasi yang kurang dari target diakibatkan oleh padatnya jadwal kegiatan pengelolaan utang seperti Penerbitan Obligasi Internasional dan penerbitan ORI. Namun demikian, rendahnya frekuensi pertemuan tidak berarti mengurangi kualitas dari program kegiatan ini, karena pada beberapa kesempatan pertemuan yang diselenggarakan


120


oleh para analis dan dealer dapat dihadiri oleh perwakilan unit pengelola utang. iii)

Penyelenggaraan Investor gathering dalam tahun 2009 ditargetkan sebanyak 3

frekuensi dengan realisasi sebanyak 6 frekuensi.

Pencapaian realisasi melebihi target disebabkan karena terdapat tambahan kegiatan kerjasama dengan beberapa investment bank dalam rangka menyampaikan perkembangan terkini pengelolaan SUN dan untuk meningkatkan komunikasi yang lebih aktif dan intensif. iv) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi maupun pelaku pasar baik domestik maupun internasional dalam tahun 2009 ditargetkan sebanyak 5 frekuensi dengan realisasi sebesar 21 frekuensi. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan di forum internasional yang bukan merupakan kegiatan rutin sehingga tidak ditargetkan, dapat dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan mengingat adanya kebutuhan dalam rangka pengembangan pasar SUN dan untuk memperdalam pasar Surat Utang di ASEAN dan terutama pasar surat utang dalam negeri, serta upaya meningkatkan komunikasi dengan pelaku pasar internasional sekaligus sharing informasi antara issuer maupun investor. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: •

Koordinasi Investor Relation Unit (IRU) sebesar 1 frekuensi.

•

Partisipasi dalam Forum Asian Bond Market Initiatives (ABMI) sebesar 6 frekuensi.

•

Pertemuan dalam Forum Internasional sebanyak 9 frekuensi.

•

Kegiatan koordinasi dan kerjasama peningkatan rating sebesar 5 frekuensi.

c) Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan SBSN, kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang yaitu sosialisasi SBSN (premarketing dan investor gathering) direncanakan dilaksanakan sebanyak 16 frekuensi dengan realisasi sebesar 17 frekuensi. Realisasi yang melebihi target disebabkan karena penambahan lokasi kegiatan. Adapun lokasi pelaksanaan sosialisasi terbagi secara merata untuk wilayah Indonesia bagian Timur, Tengah, dan Barat, dengan target peserta sosialisasi adalah akademisi, instansi vertikal Departemen Keuangan, Pemda, MUI, Ormas, Perbankan, Asuransi, Dana Pensiun, serta masyarakat umum. 2) Selama periode 2005-2008, kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang dijelaskan sebagai berikut: LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

121


a) Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pinjaman, kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang meliputi. •

Tahun 2007, dilaksanakan sosialisasi PP Nomor 2 tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sebesar 4 frekuensi dengan sasaran pemberi pinjaman, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

•

Tahun 2008, dilaksanakan seminar internal yang ditargetkan sebanyak 4 frekuensi

dengan

realisasi

sebanyak

3

frekuensi

(75%)

karena

keterbatasan waktu. b) Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan SUN, kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang meliputi : i)

Pelaksanaan sosialisasi SBN Dalam periode 2005-2008, pelaksanaan sosialisasi SBN dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SBN antara lain dilakukan dengan penyelenggaraan sosialisasi tentang SUN sebanyak 25 frekuensi di berbagai kota besar di Indonesia, sosialisasi dalam rangka penyiapan RUU SBSN dilakukan sebanyak 4 frekuensi dan sosialisasi tentang SBSN di 5 kota besar di Indonesia. Selain kegiatan sosialisasi tersebut juga dilakukan telah diselenggarakan sosialisasi dalam rangka pengenalan produk ORI (pre marketing) di 32 kota di Indonesia. Pada tahun 2008, pelaksanaan sosialisasi mengenai SUN mulai dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi sebanyak 7 frekuensi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan SUN di kalangan akademisi.

ii) Penyelenggaraan dealer/analyst meeting; Dalam

periode

2005-2008

telah

diselenggarakan

kegiatan

dealer/analyst meeting yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan ekonomi makro dan pasar keuangan terkini baik lokal maupun global dengan para pelaku pasar (dealer) dan analis pasar. Penyelenggaraan dealers/analyst meeting lebih efektif dilaksanakan sejak diberlakukan Sistem Dealer Utama dalam pengelolaan SUN pada tahun


122


2007. Pertemuan tersebut juga sering menyertakan pihak regulator di bidang pasar modal dan moneter serta SRO. iii) Penyelenggaraan investor gathering; Dalam periode 2005-2008, kegiatan pertemuan dengan investor berupa Investor gathering telah secara rutin dilakukan dan umumnya dilakukan pada akhir tahun berkenaan. Hal ini dimaksudkan selain untuk mensosialisasikan strategi dan kebijakan pengelolaan SBN tahun berikutnya kepada stakeholder, juga untuk mendapatkan masukan yang berarti dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan SBN. 3) Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka peningkatan

pemahaman

masyarakat

dan

pelaku

ekonomi

akan

fungsi

pengelolaan utang antara lain: a) Penyebarluasan informasi terkait pengelolaan utang kepada masyarakat luas belum optimal dalam menjangkau investor di luar ibukota propinsi terutama di wilayah timur Indonesia. b) Masih belum dioptimalkannya penggunaan sarana informasi baik melalui media cetak maupun elektronik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan utang. c) Kondisi dan perkembangan pasar keuangan baik secara regional dan internasional yang dinamis menuntut keahlian dalam merespon informasi dan dinamika pasar tersebut. 4) Langkah ke depan yang diambil adalah: a) Terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan sosialisasi terkait pengelolaan utang, antara lain dengan perguruan tinggi dan kelompok-kelompok masyarakat, khususnya wilayah yang belum dijangkau pelaksanaan sosialisasi. b) Mengoptimalkan penggunaan sarana informasi baik melalui media cetak maupun elektronik terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan utang. c) Meningkatkan kerjasama dan partisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik dalam forum regional maupun internasional.


123


f.

Kegiatan mengedukasi publik tentang keuangan negara melalui program BPPK (DK 15.1.6) Kegiatan mengedukasi publik tentang keuangan negara melalui program BPPK pada tahun 2009 ditargetkan sebesar 6.500 orang dan terealisasi sebesar 9.626 orang (capaian 148,09%). IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepedulian Departemen Keuangan dalam memberikan pemahaman atas penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara menuju tata kelola Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Dalam IKU ini, yang dimaksud dengan kegiatan mengedukasi publik adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK dengan peserta selain SDM Departemen Keuangan. IKU ini diukur dengan jumlah peserta yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh seluruh Pusdiklat dan STAN, baik yang didanai oleh DIPA BPPK maupun yang didanai oleh DIPA Kementerian/Lembaga/Pemda dan Anggaran BUMN/ BUMD/Swasta yang menjadi mitra, meliputi: a) Program Pendidikan Diploma I dan III Keuangan Negara (tidak termasuk di dalamnya: Prodip III Keuangan Khusus dan Prodip IV Keuangan). Program Diploma I dan Diploma III Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) terdiri dari :

8.

•

Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Pemerintah

•

Diploma III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara/Anggaran

•

Diploma III Keuangan Spesialisasi Perpajakan

•

Diploma III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai

•

Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai

•

Diploma III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

•

Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai

Mengembangkan organisasi yang handal dan modern (DK 18) Sasaran strategis mengembangkan organisasi yang handal dan modern diwujudkan dengan IKU Persentase penyelesaian SOP (DK 18.1.1). Sebagai koordinator dan pembina penyusunan SOP Departemen Keuangan, selama tahun 2009, Sekretariat Jenderal telah menerbitkan rekomendasi untuk penetapan SOP untuk 9 unit organisasi eselon I, dari 9 unit organisasi eselon I yang ditargetkan, yaitu:, Ditjen Pajak (142 SOP), Ditjen Bea dan Cukai (271 SOP), Ditjen Perbendaharaan (1.117 SOP), Ditjen Kekayaan Negara (67 SOP), Ditjen Perimbangan Keuangan (400 SOP), Ditjen Pengelolaan Utang (196 SOP), Inspektorat Jenderal (893 SOP), Bapepam-LK (306 SOP), dan BPPK (360 SOP), serta 1 (satu) Keputusan Sekretaris Jenderal

nomor KEP-1442/SJ/2009 tentang Standar Prosedur Operasi


124


(Standard

Operating

Procedures)

Sekretariat

Jenderal

(1685

SOP).

Apabila

dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu, tahun 2009 mengalami kenaikan untuk Setjen dari 1215 SOP menjadi 1685 SOP karena adanya penataan organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi, dan pengalihan beberapa tugas yang kurang tepat di beberapa biro. Sedangkan untuk eselon I lainnya bervariasi, mengalami kenaikan atau penurunan karena SOP tahun 2009 merupakan pengembangan dari SOP yang sudah ada sebelumnya. Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009), Sekretariat Jenderal telah berhasil mengkoordinasikan penyelesaian penyusunan SOP di semua unit organisasi eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, melakukan reviu terhadap SOP yang telah disusun, dan memberikan rekomendasi penetapan SOP dengan realisasi sebagai berikut: pada tahun 2007 SOP yang telah direviu 6820 SOP dengan 14 buah surat rekomendasi; pada tahun 2008 SOP yang telah direviu 7725 SOP dengan 5 buah surat rekomendasi; serta pada tahun 2009 SOP yang telah direviu 5437 SOP dengan 10 buah surat rekomendasi dan 1 Keputusan Sekretaris Jenderal nomor KEP1442/SJ/2009 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Sekretariat Jenderal tanggal 2 November 2009.

9.

Mewujudkan good governance (DK 19) IKU berupa Indeks kualitas laporan keuangan K/L (BA 15, 61, 62, 70,71, 96, 97, 98, 99) (DK 19.2.2)

selama tahun 2009 telah terealisasi sesuai harapan

dengan tercapainya indikator sasaran indeks opini BPK terhadap Laporan Keuangan BA 15 dan BAPP tahun 2008 yang memperoleh tingkat capaian 100%, sesuai dengan target yang direncanakan dengan indeks sebesar 2,57. Secara keseluruhan, indeks opini BPK terhadap Laporan Keuangan BA 15 dan BAPP mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Departemen Keuangan tahun 2008 yang memberikan opini Qualified (Wajar dengan pengecualian), setelah tiga tahun sebelumnya

secara

berturut-turut

memberikan

disclaimer

(tidak

memberikan

pendapat). Peningkatan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Departemen Keuangan ini tidak lepas dari peran serta pengawasan Itjen Departemen Keuangan yang telah melakukan consulting service berupa monitoring, asistensi, dan reviu internal penyusunan Laporan Keuangan Departemen Keuangan serta pendampingan audit BPK terhadap Laporan Keuangan dimaksud. Pergeseran pendekatan pengawasan ITJEN yang lebih menitikberatkan pada pemberian value added pada tahun 2009 ini


125


telah berkontribusi nyata terhadap perbaikan organisasi Departemen Keuangan, salah satunya melalui peningkatan kualitas Laporan Keuangan Departemen Keuangan ini. Pencapaian di atas diperoleh berdasarkan indeks opini laporan keuangan Departemen Keuangan (BA 15 dan BAPP) dari BPK, secara keseluruhan sebagai berikut: Tabel 40. Indeks Opini Laporan Keuangan Departemen Keuangan Tahun 2009 NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

IKU

Opini laporan keuangan dari BPK BA 15 Opini laporan keuangan dari BPK BA 61 Opini laporan keuangan dari BPK BA 62 Opini laporan keuangan dari BPK BA 69 Opini laporan keuangan dari BPK BA 70 Opini laporan keuangan dari BPK BA 71 Opini laporan keuangan dari BPK BA 96 Opini laporan keuangan dari BPK BA 97 Opini laporan keuangan dari BPK BA 98 Opini laporan keuangan dari BPK BA 99 Rata-rata indeks

Bobot

Target

Tertim-

Real-

Tertim-

bang

isasi

bang

6

2

12

2

12

4

4

16

4

16

4

3

8

3

12

4

1

4

1

4

4

2

8

2

8

4

3

12

4

16

4

2

4

3

12

4

4

16

4

16

4

1

4

1

4

4

4

16

2

8

2,57

2,57

Keterangan: Opini BPK 1 : Tidak Memberikan Pendapat Opini BPK 2 : Pendapat Wajar Dengan Pengecualian Opini BPK 3 : Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan P Paragraf Opini BPK 4 : Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Tercapainya target tidak terlepas dari kerja sama yang sinergis antara Inspektorat Jenderal dengan unit-unit Eselon I terkait. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2009 diharapkan dapat ditingkatkan atau dipertahankan, sedangkan beberapa kelemahan segera diperbaiki sehingga diharapkan setidak-tidaknya untuk tahun 2009 secara keseluruhan mendapat opini maksimal sesuai yang diharapkan. Pencapaian kedua sasaran ini didukung oleh kegiatan pelaksanaan pengawasan internal ke seluruh unit di lingkungan Departemen Keuangan dengan capaian output laporan monitoring dan evaluasi, laporan hasil reviu LK yang mencapai lebih dari 300% (masing-masing 341,94% dan 353,85%) dan laporan monitoring tindak lanjut yang


126


mencapai 75,34%. Pencapaian output berupa laporan monitoring dan laporan hasil evaluasi serta laporan hasil reviu yang mencapai tiga kali lipat dari yang direncanakan ini disebabkan oleh kebijakan dan sasaran pengawasan pada tahun 2009 telah mengalami pergeseran sebagaimana tertuang pada PMK No.38/PMK.09/2009. Sehingga fokus pengawasan lebih tertuju pada pemberian nilai tambah bagi organisasi melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan reviu. Namun di sisi lain, hal ini mengakibatkan pencapaian output berupa jumlah management letters dan laporan hasil pengawasan jauh lebih rendah dari target yang direncanakan yaitu masingmasing 7,69% dan 41,73%. Rendahnya pencapaian laporan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan yaitu sebesar 75,34% disebabkan pelaksanaan monitoring tidak dapat optimal mengingat kurangnya tenaga auditor karena auditor yang ada lebih diutamakan untuk melaksanakan program pengawasan unggulan.

10. Membangun sistem informasi yang terintegrasi (DK 20) Service Level Agreement (SLA) index (DK 20.1) terealisasi 99,22%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh kegiatan berikut: a) Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perangkat TIK tahun 2009, dengan nilai capaian 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan fasilitas internet akses, pemberian solusi atas masalah-masalah TIK, tersedianya portal layanan TIK yang menginformasikan perkembangan kegiatan/program, layanan hosting yang mempublikasikan informasi melalui server yang secara terus menerus dipantau pelaksanaannya, layanan e-mail, penyediaan layanan jaringan dan infrastruktur serta pengembangan aplikasi helpdesk sebagai single point of contact layanan TIK. b) Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai tahun 2009, dengan nilai capaian 112,83% melalui peningkatan kualitas akses infrastruktur, konsolidasi melalui virtualisasi, pengembangan Voice Over IP (VoIP), pengembangan sarana akses bergerak, pengadaan perangkat keras Kantor Pusat, DJKN dan GKN, pengadaan perangkat lunak Kantor Pusat, pengadaan perangkat jaringan Kantor Pusat, DJKN dan GKN serta pengadaan perangkat pendukung GKN. c) Tersedianya fasilitas pendukung sistem informasi manajemen di Departemen Keuangan tahun 2009, dengan nilai capaian 92,26%, yaitu telah diimplementasikan dan dilakukan pemeliharaan/penyempurnaan atas aplikasi dan situs web yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, dalam rangka mendukung sistem informasi manajemen di Departemen Keuangan tahun 2009. d) Terselenggaranya layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis Information Technology Service Management (ITSM) secara optimal, dengan nilai


127


capaian 80%, melalui kegiatan optimalisasi ITSM Service Support and Delivery, peningkatan ketersediaan layanan TIK, peningkatan kepatuhan tata kelola layanan TIK melalui terbentuknya tim tata kelola layanan TIK dan optimalisasi SiPelantik. Sedangkan implementasi BCM belum dapat dilaksanakan karena pada tahun 2009 tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan melaksanakan kegiatan tersebut. e) Terwujudnya sistem informasi untuk pengambilan keputusan pimpinan, dengan nilai capaian 100%, yang terdiri dari 2 paket sistem informasi yaitu Data Operation Data Center serta Roadmap Infrastruktur dan Layanan Baru yang dapat memudahkan koordinasi kegiatan pada manajemen level atas sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan kemudian. Selama tahun 2004 sampai dengan 2008 Departemen Keuangan telah menghasilkan katalog layanan (service catalog) yang merupakan sumber informasi mengenai layanan TIK; 3 SLA yang ditandatangani yaitu antara Sekretariat Jenderal c.q Pusintek dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Anggaran; implementasi aplikasi yang terintegrasi yaitu aplikasi persuratan, aplikasi daily activity, aplikasi SIMPEG untuk Biro SDM,

aplikasi

administrasi

kepranataan,

aplikasi

SIMAK-BMN;

peningkatan

infrastruktur terintegrasi; pengembangan sistem kolaborasi data dan informasi untuk menunjang kegiatan pertukaran data.

A.8. TEMA KERJASAMA INTERNASIONAL Tema kerjasama internasional didukung oleh sasaran strategis merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi (DK 17) dengan IKU jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerja sama tehnik luar negeri (DK 17.3) yang telah terealisasi sebesar 98,61%. Untuk mendukung peran Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit perumus kebijakan, diperlukan pengoptimalan pemanfaatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan Negaranegara donor yang akan memberikan hibah dalam bentuk pelaksanaan program degree dan non-degree di luar negeri. Selama tahun 2009 terdapat 567 pegawai Departemen Keuangan yang mengikuti program degree dan non-degree di luar negeri atas biaya hibah dari Negara donor. Berikut ini adalah rincian penerima hibah berdasarkan unit kerja: a) Sekretariat Jenderal

:

28 orang

b) Ditjen Pajak

:

71 orang


128


c) Ditjen Bea dan Cukai

:

97 orang

d) Ditjen Anggaran

:

24 orang

e) Ditjen Perbendaharaan

:

30 orang

f) Ditjen Perimbangan Keuangan

:

17 orang

g) Ditjen Kekayaan Negara

:

17 orang

h) Ditjen Pengelolaan Utang

:

50 orang

i) Bapepam LK

:

92 orang

j) BKF

:

95 orang

k) BPPK

:

5 orang

l) Inspektorat Jenderal

:

6 orang

m) Staf Ahli Menteri Keuangan

:

2 orang

n) Staf Khusus Menteri Keuangan :

1 orang

o) Instansi Lainnya

:

32 orang

Ke depannya terus diupayakan untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional khususnya pelaksanaan program degree dan non-degree di luar negeri, sehingga semakin banyak pegawai Departemen Keuangan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti program degree maupun non-degree.

Selain kerjasama yang ditetapkan dalam IKU, terdapat kegiatan-kegiatan kerjasama internasional yang telah dilakukan secara kontinyu dari tahun ke tahun. Kerjasama tersebut antara lain berupa: a. Penyelenggaraan kerjasama kelembagaan baik domestik maupun internasional yang dilakukan dalam rangka pengelolaan utang Tahun 2005 dan 2006,

kegiatan kerjasama kelembagaan baik domestik

maupun internasional telah diselenggarakan secara rutin antara lain dengan Bapepam dan LK, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Surabaya. Sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan dalam rangka peningkatan kerjasama internasional telah dilakukan dengan menghadiri forum-forum yang diselenggarakan baik regional maupun internasional. Pada periode ini juga telah terlaksana kerjasama dan koordinasi dengan Bank Dunia di bidang “Debt Reform and Capacity Building Program”. Kerjasama dengan Bank Dunia tersebut dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Dalam Rangka Kerjsama Dengan Bank Dunia Di Bidang Debt Reform and Capacity Building Program, dimana Tim tersebut telah berhasil menyusun rumusan strategi pengelolaan utang negara, yang selanjutnya rumusan tersebut ditetapkan melalui KMK Nomor 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Republik Indonesia tahun 2005-2009, pembangunan aplikasi Cost Risk Analysis Model dan kegiatan capacity building. LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

129


Pada tahun 2007,

koordinasi secara rutin dilakukan dengan unit/instansi

terkait dengan pengelolaan SUN seperti Bapepam dan Lembaga Keuangan, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Surabaya, dengan total kegiatan sebanyak 6 kali. Sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan dalam rangka peningkatan kerjasama internasional juga telah dilakukan antara lain dengan aktif mengikuti pertemuan ABMI Task Forces Meeting di Chiang May, Thailand; dan ASEAN Finance Deputy Minister Meeting di Cijian, China. Tahun 2008, peningkatan

kegiatan yang diselenggarakan atau diikuti dalam rangka

hubungan

dan

kerjasama

dilakukan

baik

domestik

maupun

internasional sebanyak 12 frekuensi. Untuk lingkup domestik kegiatan rutin yang dilakukan berkoordinasi dengan pihak regulator di bidang perbankan maupun pasar modal juga dengan stakeholders lainnya terkait pengelolaan SUN.

A.9. TEMA KESEKRETARIATAN, PENDIDIKAN, DAN SDM DK 17. Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Indikator Kinerja 1. Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik 2. Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja

Target

Realisasi

80,00% 3,55%

67,60% 3,84%

Tema Kesekretariatan, Pendidikan, dan SDM merupakan implementasi misi fiskal dan kelembagaan. Tema ini didukung oleh tiga unit organisasi eselon I, yaitu BKF, BPPK dan Setjen (Biro SDM). Sasaran strategis dalam tema tersebut adalah Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi (DK 17) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi: a.

Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik (DK 17.1) terealisasi 67,60% Target persentase tingkat kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan pejabat bersangkutan ditetapkan sebesar 70% (JPM). Penghitungan jabatan tematik dilakukan terhadap pejabat Eselon II dan III. Selama tahun 2009, pejabat yang menjadi target kesesuaian persyaratan jabatan tersebut adalah 80%, dengan penjelasan bahwa jumlah pejabat yang menjadi target tahun 2009 adalah sejumlah 659 pejabat yang memiliki kesesuaian dengan standar kompetensi jabatan. 659 adalah 80% dari 824 (jumlah seluruh jabatan tematik) di lingkungan Departemen Keuangan. Realisasi pada tahun 2009 adalah 557 pejabat yang menduduki jabatan tematik yang sesuai dengan standar kompetensi. Dengan demikian persentase tingkat capaian adalah 84,50%. Realisasi tidak memenuhi target dikarenakan:


130


(i)

adanya mutasi dan promosi, dimana pejabat yang dimutasi pada jabatan tematik memiliki nilai dibawah JPM (70%) dan pejabat yang baru promosi (Eselon III) belum mengikuti assessment center;

(ii) adanya penambahan jabatan tematik pada DJA dan penambahan tersebut memberikan dampak pada realisasi semester 2 karena pejabat yang menduduki jabatan tematik belum mengikuti assessment center; (iii) masih cukup banyak pejabat pada jabatan tematik yang belum mengikuti assessment center yakni 107 pejabat (1 eselon II dan 106 eselon III), dan banyaknya jabatan tematik yang belum diisi (kosong) yakni sejumlah 48 jabatan (3 eselon II dan 45 eselon III); (iv) Dipengaruhi juga dengan belum diperolehnya data jabatan tematik dari BKF dan Inspektorat Jenderal. Menyikapi target yang tidak tercapai tersebut di atas, rekomendasi perbaikan yang rencananya akan dilakukan adalah assesment center bagi pejabat yang belum melaksanakan dan perlu diusulkan ke unit Eselon I agar penempatan ulang bagi pejabat yang belum memenuhi SKJ pada jabatan tematik dan segera mengisi jabatan yang kosong. Mengingat pentingnya kompetensi pada suatu jabatan kiranya kesesuaian dapat ditingkatkan lebih dari 70%. Untuk kegiatan ini pada tahun 2008 difokuskan pada pembangunan assesment center, metode dan alat ukur, konsep pelaksanaan dan prototype program aplikasinya. Sedangkan pelaksanaan assesment sendiri dilaksanakan untuk beberapa pajabat eselon II.

b.

Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja (DK 17.2) terealisasi sebesar 3,84% (capaian realisasi 108,17%) IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepedulian Departemen Keuangan dalam mengembangkan SDM-nya. Dalam IKU ini, yang dimaksud dengan: •

Jam Pelatihan (jamlat) adalah seluruh jam pelatihan yang diikuti oleh SDM Departemen Keuangan dari diklat yang dilaksanakan oleh BPPK. Contoh: Diklat dengan waktu pelaksanaan 50 jamlat dan diikuti oleh 40 peserta = 2000 jamlat.

•

Jam kerja adalah total jam kerja setahun dari seluruh SDM yang dimiliki Departemen Keuangan, yaitu: 1.507 jam x 62.017.

•

1.507 jam adalah jam adalah jam kerja pegawai Departemen Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 71/KMK.01/ 1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan.

•

62.017 adalah jumlah pegawai Departemen Keuangan per Maret 2009 (Data dari Biro SDM).


131


Terkait dengan IKU rasio jam pelatihan terhadap jam kerja, selama 6 (enam) tahun terakhir, jumlah pegawai Departemen Keuangan yang mengikuti diklat (prajabatan,

dalam

jabatan,

teknis,

penyegaran,

fungsional)

dan

pendidikan

pascasarjana, dari tahun 2004 – 2009 secara keseluruhan disajikan dalam gambar di bawah ini. Grafik 9. Perkembangan Jumlah Peserta Diklat BPPK Tahun 2004 – 2009

Grafik 10. Sebaran Peserta Professional Human Resource Development (PHRD) Tahap III Untuk Program Gelar Berdasarkan Unit Asal Periode 2004-2009

IKU Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja didukung oleh program Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dengan kegiatan-kegiatan: • Menyelenggarakan diklat • Menyelenggarakan Rintisan Pendidikan Gelar • Menyelenggarakan Rintisan Pendidikan


132


• Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara

Selain IKU yang berada di bawah sasaran strategis DK 17, terdapat IKU-IKU lain yang juga menunjang terlaksananya pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Keuangan. IKU tersebut antara lain: a) Kegiatan pendidikan, pelatihan dan penataran bidang Keuangan Negara, sebagai pendukung IKU Kegiatan mengedukasi publik tentang keuangan negara melalui program BPPK (DK 15.1.6) antara lain berupa: diklat, kursus, penyegaran, workshop, seminar, sosialisasi, coaching, lokakarya, on the job training. Pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

yaitu

Kementerian/Lembaga

menyelenggarakan non

Kementerian

diklat

teknis

Keuangan.

bagi

Diklat-diklat

pegawai yang

diselenggarakan antara lain: •

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa

•

DTSS Bendahara Pengeluaran

•

DTSS Pengelolaan APBN

•

DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara

•

DTSS Pengelolaan Keuangan BLU

•

DTSS Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK untuk

mencapai sasaran strategis tersebut berada di bawah Program Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Program Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dengan kegiatan-kegiatan antara lain: (1) Menyelenggarakan diklat: (i) Diklat Prajabatan (ii) Diklat dalam jabatan (2) Menyelenggarakan Prodip IV Akuntansi (3) Menyelenggarakan Prodip III Khusus (4) Menyelenggarakan Prodip III: (i) Akuntansi Pemerintah (ii) Kebendaharaan Negara (iii) Administrasi Perpajakan (iv)Penilai/PBB (v) Bea dan Cukai (vi)PPLN (5) Menyelenggarakan Prodip I : (i) Kebendaharaan Negara


133


(ii) Bea Cukai (iii) Administrasi Perpajakan (iv) PPLN

b) Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional (DK 15.2) Realisasi IKU Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional pada tahun 2009 sebesar 111 mitra kerjasama dari 60 mitra kerjasama yang ditargetkan (185%). IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi BPPK

dalam

forum

nasional,

regional

dan

internasional

bersama

Kementerian/Lembaga, BUMN/D, Pemda, Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri, sektor swasta, serta mitra kerja sama regional dan internasional sebagai upaya pengembangan kapasitas BPPK, Kementerian/Lembaga, BUMN/D dan Pemda. Dalam IKU ini, yang dimaksud dengan kerja sama pendidikan dan pelatihan adalah: • Kegiatan pengembangan kapasitas pegawai/organisasi Kementerian/Lembaga, BUMN/D dan Pemda melalui layanan pendidikan dan pelatihan Keuangan Negara; • Kegiatan pengembangan kapasitas BPPK yang dilaksanakan oleh BPPK bersama dengan Kementerian/Lembaga, BUMN/D, Pemda, Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri, sektor swasta, serta mitra kerja sama regional dan internasional. IKU ini diukur dengan jumlah mitra kerja sama yang ditandai dengan dokumen perjanjian seperti: Surat Keputusan Bersama, Nota Kesepahaman (MoU), dan Offer and Acceptance Letter. Kerjasama yang dilakukan oleh BPPK pada tahun 2009 antara lain dengan : a)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

b)

Universitas Indonesia

c)

TAMF

d)

Global Learning Development Network (GDLN)

e)

Japan Bank Indonesia Cooperation (JBIC)

f)

Pemerintah Daerah


134


A.10. TEMA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERN DK 18. Mengembangkan organisasi yang handal dan modern Indikator Kinerja 1. Persentase pencapaian hasil pengawasan unggulan

Target

Realisasi

100,00%

84,80%

DK 16. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum Indikator Kinerja 1. Persentase jumlah penambahan WP OP terhadap jumlah WP OP terdaftar awal tahun (base year 2008) 2. Persentase berkas penyidikan yang diserahkan ke kejaksaan 3. Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana 4. Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak 5. Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan 6. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti 7. Persentase kepatuhan pelaporan asset oleh K/L 8. Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan

Target

Realisasi

20,00%

93,51%

25,00%

32,18%

70,00%

93,00%

15,00%

21,00%

40,00%

72,97%

100,00%

93,10%

70,00%

82,00%

80,00%

100,00%

Tema pengawasan dan pengendalian intern merupakan implementasi misi kelembagaan. Pelaksana tema ini adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen Keuangan. Pergeseran paradigma pengawasan yang dilakukan Itjen sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan Tahun 2009, telah mendorong dilakukannya perubahan proses bisnis dengan lebih mengedepankan pendekatan risk based audit. Perubahan ini diwujudkan salah satunya dalam bentuk pelaksanaan audit yang lebih bersifat tematis dengan menitikberatkan pada area pengawasan tertentu yang disebut dengan sasaran pengawasan unggulan. Sasaran Pengawasan Unggulan tahun 2009 berupa kegiatan tertentu pada unit eselon I yang berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian bersama memerlukan perhatian dan harus segera diperbaiki dan/atau ditingkatkan kinerjanya. Pelaksanaan

sasaran

pengawasan

unggulan

tahun

2009

menggunakan

pendekatan consulting service berupa monitoring, evaluasi, asistensi, dan reviu terkait masing-masing area dengan output antara lain rekomendasi-rekomenasi perbaikan dan usulan-usulan kebijakan dalam rangka memberi nilai tambah (value added) bagi unit masing-masing Eselon I dan Organisasi Departemen Keuangan secara keseluruhan. Sasaran strategis utama dalam tema pengawasan adalah mengembangkan organisasi yang handal dan modern (DK 18) dengan IKU Persentase pencapaian hasil


135


pengawasan unggulan (target 100%). IKU pencapaian hasil pengawasan unggulan diturunkan ke dalam sub-sub IKU sesuai dengan sasaran pengawasan unggulan yang ditetapkan. Berdasarkan realisasi selama tahun 2009, dari 46 Sub IKU hasil pengawasan unggulan yang ditargetkan, 39 Sub IKU diantaranya telah mencapai atau melebihi hasil yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan persentase pencapaian hasil pengawasan unggulan terealisasi 84,8%. Persentase pencapaian hasil pengawasan unggulan terealisasi 84,80% ini disebabkan beberapa sasaran pengawasan unggulan belum terealisasi sepenuhnya atau tidak tercapai akibat adanya hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan. Selain itu, ada juga beberapa sasaran pengawasan unggulan yang pencapaiannya uncontrollable sehingga tidak bisa diduga dan direalisasikan sesuai perencanaan. Terhadap Sub IKU yang belum terealisasi telah dianalisis penyebabnya dan ditetapkan action plan untuk menindaklanjuti

dan

memperbaikinya.

Namun,

secara

keseluruhan

pelaksanaan

pencapaian pengawasan unggulan telah memberi konsekuensi positif terhadap perbaikan proses bisnis organisasi Departemen Keuangan dengan telah dihasilkannya berbagai output rekomendasi/usulan kebijakan dan perbaikan dalam rangka bersama membangun kepercayaan publik terhadap layanan Departemen Keuangan. Pendekatan tematis pengawasan melalui penetapan sasaran pengawasan unggulan, terbukti lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan Itjen dalam rangka memberikan value added bagi organisasi Departemen Keuangan secara umum. Penetapan sasaran pengawasan unggulan ini juga diimplementasikan dalam perencanaan pengawasan di tahun 2010. Pelaksanaan

sasaran

pengawasan

unggulan

tahun

2009

menggunakan

pendekatan consulting service berupa monitoring, evaluasi, asistensi, dan reviu terkait masing-masing area dengan output antara lain rekomendasi-rekomendasi perbaikan dan usulan-usulan kebijakan dalam rangka memberi nilai tambah (value added) bagi unit masing-masing Eselon I dan Organisasi Departemen Keuangan secara keseluruhan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian internal berada di bawah program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara dengan dua kegiatan utama: a) Melaksanakan pengawasan internal ke seluruh unit di lingkungan Departemen Keuangan; dan b) Melaksanakan

investigasi

atas

dugaan

penyimpangan

dan

penyalahgunaan

wewenang berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan temuan dan instruksi pimpinan.


136


Sebagai output utama dari kegiatan pengawasan internal yang dilakukan, tersedianya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI). Hal ini diwujudkan dari setiap kegiatan pengawasan, baik berupa audit, reviu, monitoring maupun evaluasi serta kegiatan audit investigasi, selalu diakhiri dengan penyusunan dan penerbitan Laporan. Selama kurun waktu tahun 2005 – 2009, telah banyak dilakukan kegiatan pengawasan dan investigasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Departemen Keuangan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbagai temuan dan rekomendasi telah disampaikan dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan untuk mendorong terwujudnya implementasi prinsip-prinsip good governance (GG) dan bebas KKN di Departemen Keuangan. Berbagai temuan dan rekomendasi tersebut dirangkum dalam suatu laporan, yaitu LHA dan LHAI Itjen. Data realisasi LHP dan LHAI Itjen selama kurun waktu 2005 – 2009 dapat digambarkan pada grafik berikut: Grafik 11

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah LHP dan LHAI yang dihasilkan selama lima tahun terakhir. Dari jumlah LHP yang dihasilkan, baik laporan untuk audit, reviu, monitoring, maupun evaluasi, terutama dalam dua tahun terakhir, ternyata jumlah LHP yang dihasilkan semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan aktivitas pengawasan yang dilakukan, yang akhir-akhir ini lebih mengedepankan risk based audit dan risk management sehingga kegiatan pengawasan lebih ditekankan pada area-area tertentu berdasarkan pertimbangan dan perhitungan risiko yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan. Sebagai konsekuensinya pelaksanaan pemeriksaan serentak, spot check, serta audit kinerja yang secara kuantitas dapat senantiasa dilakukan selama tahun 2005 – 2007, setelah dipertimbangkan faktor risikonya, tidak menjadi prioritas utama lagi. Selain LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

137


itu, terjadinya pergeseran paradigma pengawasan Itjen tahun 2009 yang berdampak pada perubahan proses bisnis dengan menekankan pendekatan pengawasan yang bersifat consulting service mengakibatkan LHP yang dihasilkan lebih bervariasi jenisnya, tidak hanya sekedar dari hasil audit, tetapi juga berdasarkan hasil reviu, asistensi, serta monitoring evaluasi. Sementara, LHAI yang dihasilkan selama kurun waktu 2005 - 2009 mengalami peningkatan dari segi kuantitas, terutama di tahun terakhir, mengingat semakin meluasnya area investigasi yang dilakukan dari tahun ke tahun. Pembentukan unit khusus investigasi pada tahun 2006 juga menyumbangkan cukup banyak pengaruh dalam pelaksanaan audit investigasi. Sedangkan, dilihat dari pencapaian realisasi LHP dan LHAI Itjen selama kurun waktu 2005 – 2009 dapat digambarkan pada grafik berikut: Grafik 12

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui realisasi pencapaian jumlah LHP dan LHAI yang dihasilkan selama lima tahun terakhir. Secara umum pencapaian jumlah LHP dan LHAI yang dihasilkan terlihat mengalami peningkatan. Bahkan, pencapaian jumlah LHP dan LHAI di dua tahun terakhir memperoleh capaian yang cukup menggembirakan. Hal ini karena penerapan risk based audit dan risk management yang memungkinkan pelaksanaan audit yang lebih terencana dan sistematis. Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Itjen, pengawasan dan pengendalian juga dilakukan oleh DJP, DJBC, DJPB, DJKN, dan DJPK dengan sasaran strategis meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum (DK 16) yang didukung oleh IKU:


138


a.

Persentase jumlah penambahan WP OP terhadap jumlah WP OP terdaftar awal tahun (base year 2008) (DK 16.1.1) Kunci keberhasilan sistem self-assessment atas perpajakan adalah adanya pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan penegakan hukum. Selain meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, penggalian penerimaan pajak melalui penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Beberapa indikator kinerja telah ditetapkan untuk ukuran dalam pencapaian sasaran di atas. Indikator tersebut akan menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan, dimulai dari kegiatan ekstensifikasi yaitu menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak, penagihan tunggakan pajak, sampai dengan kegiatan penyidikan atas tindak pidana perpajakan. Pencapaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut: Indikator persentase jumlah penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak OP) terhadap jumlah Wajib Pajak OP terdaftar awal tahun (base year 2008) tercapai sebesar 93.51% dari rencana 20%. Angka pencapaian ini cukup tinggi dikarenakan peningkatan yang sangat signifikan pada awal tahun atas penambahan Wajib Pajak OP terdaftar melalui program Sunset Policy yang diperpanjang sampai dengan Februari 2009. Penambahan 5 juta lebih Wajib Pajak OP dari rencana penambahan 1 juta Wajib Pajak OP merupakan hasil yang sangat menggembirakan dan menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari akan kewajiban perpajakannya.

b.

Persentase berkas penyidikan yang diserahkan ke kejaksaan (DK 16.1.2) Indikator persentase berkas penyidikan yang diserahkan ke kejaksaan tercapai sebesar 32,18% dari rencana sebesar 25%. Capaian ini diperoleh dengan jumlah berkas yang diserahkan sebanyak 37 dari 115 penyidikan yang dilaksanakan. Target 29 berkas terlampaui sebagai hasil dari peningkatan kompetensi para penyidik dan kerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya. Kegiatan asistensi kepada unit vertikal dan diklat dilakukan sepanjang tahun 2009 untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi pula dengan meningkatnya kinerja kasus penggelapan yang terungkap atas kegiatan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan yang semakin baik.

c.

Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana (DK 16.1.3) Indikator persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan tercapai sebesar 93% dari 70% yang direncanakan. Dari seluruh tunggakan pemeriksaan sebanyak 68.000 pemeriksaan ditargetkan untuk dapat diselesaikan sebanyak

47.600.

Dengan

penyempurnaan

kebijakan

pemeriksaan

dan

pengembangan aplikasi pemeriksaan, pada tahun 2009 telah berhasil menyelesaikan tunggakan pemeriksaan sebanyak 63.509. Sebagai kegiatan penegakan hukum LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

139


dengan beban kerja cukup tinggi dan melibatkan kurang lebih 11% pegawai DJP, beberapa kendala masih perlu untuk diatasi dan menjadi rencana di tahun yang akan datang, antara lain kualitas dan teknis pemeriksaan yang harus ditingkatkan dan sistem administrasi jabatan fungsional pemeriksa terkait pola mutasi, penghitungan angka kredit, penyempurnaan reward dan punishment dan peningkatan kompetensi SDM. Dengan rencana kerja yang telah disusun untuk mengatasi kendala-kendala di atas, kuantitas dan kualitas pemeriksaan dapat lebih ditingkatkan. d.

Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak (DK 16.1.4) Indikator persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak tercapai sebesar 21% dari 15% yang direncanakan. Pencairan tunggakan pada tahun 2009 sebesar Rp9,41 triliun dari total tunggakan sebesar Rp45,17 triliun berhasil dilaksanakan dari target sebesar Rp6,56 triliun. Tindakan penyanderaan (gijzeling), sebagai tindakan yang mempunyai efek detter cukup besar, dilakukan untuk memberikan efek jera kepada penunggak pajak yang mampu membayar, selain langkah lain seperti pembekuan rekening.

e.

Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan (DK 16.1.5) Kasus tindak pidana adalah kasus pidana yang diproses berdasarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang diserahkan ke Kejaksaan. Target jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan pada tahun 2009 adalah sebesar 40%. Realisasi penyidikan sampai dengan bulan Desember sejumlah 72,97% dengan jumlah Perintah Dimulainya Penyidikan (PDP) yang diterbitkan pada bulan Januari sampai dengan Desember sejumlah 222 berkas dan telah P19 (158 berkas) dan P-21 (4 berkas), sedangkan berkas lainnya masih dalam proses penyidikan. Rincian Jumlah PDP sebanyak 222 Berkas dengan jenis kasus terdiri dari: •

Kepabeanan 92 kasus yang terdiri dari impor 63 kasus dan ekspor 29 kasus

•

Cukai 130 kasus yang terdiri dari Hasil tembakau 107 kasus dan Minuman Mengandung Etil Alkohol 23 kasus. Tingkat capaian ini tidak terlepas dari semakin profesionalnya aparat bea dan

cukai dalam menangani setiap kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dan tingkat koordinasi yang semakin baik dengan pihak Kejaksaan. Untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, telah dilakukan langkah peningkatan sistem pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang kegiatannya diantaranya:


140


1) Kegiatan Pengawasan Tahun 2008 dan 2009 Dibidang penegakan hukum (enforcement), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satu program yang dilaksanakan ialah meningkatkan peran unit intelijen melalui pengembangan pangkalan data intelijen dan pembangunan disain dan sistem aplikasi intelijen yang terintegrasi pada sistem aplikasi pelayanan, melalui penerapan Risk Management, Risk Assessment, Profilling and Targetting.

Target utama program ini adalah untuk menciptakan

suatu sistem dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tata laksana kepabeanan dan cukai yang efektif. Untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia, secara kontinyu juga dilaksanakan patroli laut, baik yang bersifat rutin/reguler maupun patroli laut yang bersifat khusus/terpadu. Patroli laut bertujuan untuk mengeliminasi masuknya barang-barang secara ilegal ke dalam wilayah daerah pabean Indonesia, khususnya di daerah perbatasan dan rawan penyelundupan, yang dapat mendistorsi industri dalam negeri. Penegakan hukum juga dilakukan dengan melaksanakan operasi pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap seluruh kegiatan administrasi dan sistem pelayanan kepabeanan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan importasi dan eksportasi pada pelabuhan-pelabuhan utama. Guna mengeliminasi praktek-praktek

ilegal

dan

penyalahgunaan

fasilitas

yang

diberikan,

juga

dilaksanakan operasi pemantauan dan pengawasan terhadap kawasan berikat atau gudang berikat, atau penerima Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Selanjutnya

untuk

lebih

meningkatkan

efektifitas

analisis

terhadap

penumpang pesawat udara, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perhubungan Udara, dan Badan Narkotika Nasional tentang Penggunaan Data Pada Sistem Analisa Penumpang Pesawat Udara. 2) Penindakan dan Penyidikan Tahun 2008 dan 2009 Data hasil pengawasan berdasarkan komoditi periode tahun 2008 dan tahun 2009 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:


141


Tabel 41. Data Hasil Pengawasan Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2008 dan 2009

2008 NO

2009

KOMODITI KASUS

POTENSI RUGI

KASUS

POTENSI RUGI

1

TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

82

3.093.359.869,00

56

43.314.880.396,00

2

HANDPHONE DAN ACC

85

10.964.108.817,00

141

74.095.043.000,00

3

BARANG LARTAS

852

8.276.103.064,00

411

6.671.010.964,96

4

NARKOTIKA

41

184.868.835.000,00

79

333.709.304.750,00

5

HASIL TEMBAKAU

477

3.151.403.071,00

592

62.844.000.000,00

6

MMEA

190

27.569.983.769,00

310

69.905.069.330,00

7

BARANG LAINNYA

382

16.015.087.352,00

504

7.281.188.807,00

TOTAL

2.109

253.938.880.942,00

2.093

597.820.497.247,96

Catatan: Data Tangkapan Komoditi Narkotika dan Tekstil dan Produk Tekstil, juga mengakibatkan kerugian lain seperti Penyalahgunaan Narkoba, Kesehatan, dan Sebagai Perlindungan Industrii Dalam Negeri.

Data hasil tangkapan Ballpress periode tahun 2008 dan tahun 2009 adalah sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 42. Data Hasil Pengawasan Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2008 dan 2009

NO

LOKASI PENINDAKAN

ASAL

JUMLAH (BALLPRESS)

POTENSI KERUGIAN NEGARA (Rp)

1

SURAMADU

MALAYSIA

1.561

2

PEL. TANJUNG WANGI

MALAYSIA

2.160

3.902.500.000,00 5.400.000.000,00

3

KOTA BARU BANJAR

MALAYSIA

2.042

5.105.000.000,00

4

PEL. KALIANGET

MALAYSIA

500

1.250.000.000,00

5

TEMBILAHAN

MALAYSIA

1.260

3.150.000.000,00

6

BIMA

MALAYSIA

1.399

3.497.500.000,00

7

KARANG GALANG

SINGAPORE

1.000

2.500.000.000,00

8

LAUT CINA SELATAN

MALAYSIA

2.000

5.000.000.000,00

9

LAUT NATUNA

MALAYSIA

1.500

3.750.000.000,00

10

LAUT CINA SELATAN

MALAYSIA

1.500

3.750.000.000,00

11

CIREBON

MALAYSIA

2.250

5.625.000.000,00

17.172

42.930.000.000,00

TOTAL

Sebagai Community Protector, DJBC juga berperan melindungi masyarakat terhadap bahaya dari penggunaan narkotik, melalui pengawasan dan penindakan terhadap pemasukan dan penyelundupan narkotika ke dalam wilayah Indonesia. Terhadap pelanggaran barang-barang narkotika, berkas penyidikan serta barang bukti dan tersangkanya dilimpahkan ke Polri. Data tangkapan narkotika tahun 2008 dan 2009 seperti dalam tabel di bawah ini:


142


Tabel 43. Data Hasil Pengawasan Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2008 dan 2009

No

Jenis Narkoba

2008

1 Heroin

3.332,00 Gram

2 Cocaine

629,59 Gram

10.000.000,00

22.969,50 Gram

20.000,00

475,00 Gram

100.000,00

3 Ganja Kering 4 Hashish

2009 Jumlah Satuan Harga satuan Nilai Rupaih B

Jumlah Satuan Harga satuan Nilai Rupaih B 10.000.000,00 33.320.000.000,00

2.660,00 Gram

6.295.900.000,00

10.000.000,00 26.600.000.000,00

55,00 Gram

10.000.000,00

550.000.000,00

459.390.000,00 128.686,80 Gram

20.000,00

2.573.736.000,00

47.500.000,00

Gram

0,00

5 Ketamine

27.960,00 Gram

1.000.000,00 27.960.000.000,00 28.883,49 Gram

1.000.000,00 28.883.490.000,00

6 Ecstacy / MDMA

85.387,00 Butir

150.000,00 12.808.050.000,00 129.142,00 Butir

150.000,00 19.371.300.000,00

7 Shabu / Methamphetamine

45.081,87 Gram

2.500.000,00 112.704.675.000,00 76.612,55 Gram

2.500.000,00 191.531.378.750,00

9 Ephedrine

12,10 Gram

2.500.000,00

30.250.000,00

Gram

0,00

2.019,00 Gram

1.000.000,00

2.019.000.000,00

1.000.000,00 12.460.000.000,00

80,40 Gram

1.000.000,00

80.400.000,00

12 Happy Five

0,00

3.000,00 Butir

150.000,00

450.000.000,00

13 Shabu Cair

0,00 24.660,00 Gram

10 Ketamine Tablet 11 Psikotropika MDA

1246 Butir

Total

184.864.835.000,00

0,00

2.500.000,00 61.650.000.000,00 333.709.304.750,00

3) Kegiatan Pengawasan Lainnya Tahun 2008 dan 2009 Selama periode tahun 2009 DJBC juga melakukan kegiatan pengawasan yang meliputi: •

Pengawasan dalam rangka pelayanan kepabeanan (pengawasan bongkar muat, pemeriksaan barang di luar Kawasan Pabean, dll).

•

Pengawasan pemeriksaan fisik (pengawasan pendampingan ketika melakukan pemeriksaan fisik barang).

•

Surveillance /pemetaan di bidang impor atau ekspor.

•

Surveillance /pemetaan di bidang cukai.

•

Pengawasan dan penindakan perdagangan illegal narkoba.

•

Penerbitan Nota Hasil Intellijen.

•

Patroli laut/sungai/darat (termasuk plane/boatzoeking). Sebagai salah satu bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan DJBC adalah

melalui post clearance audit, yang dapat memastikan tingkat kepatuhan dan ketaatan dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai dalam memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai gambaran dari pelaksanaan pengawasan dibidang audit dapat dilihat dari jumlah kegiatan audit. Data realisasi kegiatan di bidang audit untuk tahun 2008 dan 2009 seperti dalam tabel di bawah:


143


Tabel 44. Data Realisasi Kegiatan di Bidang Audit Tahun 2008 dan 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

f.

NAMA KANWIL

NPA REALISASI AUDIT REALISASI LHA 2009 2008 2009 2008 2009 2008 DROA SWW DROA SWW ST DROA ST SWW ST DROA ST SWW ST DROA ST SWW ST DROA ST SWW

NAD 3 Sumatera Utara 34 Riau dan Sumatera Barat 39 Kepulauan Riau 23 Sumatera Bagian Selatan 25 Banten 22 Jakarta 30 Jawa Barat 31 Jawa Tengah dan DIY 50 Jawa Timur I 42 Jawa Timur II 20 Bali NTB dan NTT 30 Kalimantan Bagian Barat 23 Kalimantan Bagian Timur 48 Sulawesi 21 Maluku Papua dan Papua Bara 18 Tanjung Priok 43 Batam 23 Direktorat Audit 55 TOTAL 580

0 5 2 1 3 8 17 6 12 22 0 4 0 1 1 1 92 5 26 206

6 65 28 26 44 47 27 223 33 77 38 34 25 47 23 25 59 10 0 837

0 23 10 10 6 20 28 53 16 29 11 0 2 3 4 0 84 7 4 310

3 34 39 23 25 22 30 31 50 42 20 30 23 48 21 18 43 23 55 580

0 5 2 1 3 8 17 6 12 22 0 4 0 1 1 1 92 5 26 206

6 65 28 26 44 47 27 223 33 77 38 34 25 47 23 25 59 10 0 837

0 23 10 10 6 20 28 53 16 29 11 0 2 3 4 0 84 7 4 310

1 24 30 13 12 9 5 6 30 15 2 30 13 21 17 9 16 9 24 286

0 5 2 1 3 5 3 5 9 7 0 4 0 1 1 1 67 5 12 206

6 65 28 26 44 40 14 181 31 76 38 34 25 46 23 22 57 9 0 765

0 23 10 10 6 16 26 47 16 27 11 0 2 3 4 0 84 7 4 296

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti (DK 16.1.6) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum, Pemerintah melaksanakan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2007 dan LKPP Tahun 2008. a) Untuk tindaklanjut atas temuan LKPP Tahun 2007, dari 13 temuan yang harus diselesaikan pada tahun 2009, terdapat 12 temuan yang telah ditindaklanjuti (92,31%). b) Untuk tindaklanjut atas temuan LKPP Tahun 2008, dari 16 temuan yang harus diselesaikan pada tahun 2009, terdapat 15 temuan yang telah ditindaklanjuti (93,75%). Sehingga total persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti (DK 16.1.16) adalah 93,10% (27 dari 29 temuan)

g.

Persentase kepatuhan pelaporan asset oleh K/L (DK 16.1.7) Pencapaian peningkatan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum diperoleh dari persentase jumlah laporan Kementerian/Lembaga yang disampaikan

tepat


waktu

dibandingkan

Persentase

dengan

Kepatuhan

keseluruhan

pelaporan

aset

laporan oleh

Kementerian/Lembaga dengan rencana tingkat capaian sebesar 70 persen dapat terealisasi sebesar 82 persen.


144


Realisasi Kepatuhan pelaporan aset oleh Kementerian/Lembaga sebesar 82% diperoleh dari 64 Kementerian/Lembaga yang telah menyampaikan Laporan Barang Pengguna (LBP) dengan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Kementerian/Lembaga sebanyak 78 Kementerian/Lembaga. Realisasi melebihi target karena terdapat kegiatan pedampingan, pengawasan, evaluasi dan sosialisasi pengelolaan kekayaan negara yang mengakibatkan adanya peningkatan kesadaran K/L untuk penyampaikan laporan BMN dengan tepat waktu. Program yang mendukung pencapaian sasaran IKU diatas adalah Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara, dengan kegiatan Pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan aplikasi sinkronisasi Basis Data BMN dengan Realisasi Anggaran dengan indikator output Modul Sinkronisasi Basis Data BMN (100%). Rencana tingkat capaian sebanyak 1 modul dapat terealisasi sebanyak 1 modul.

h.

Persentase kepatuhan dan penegakkan ketentuan/peraturan (DK 16.1.8) Persentase kepatuhan dan penegakkan ketentuan/peraturan terealisasi melebihi target yang direncanakan yaitu 100% dari target 80%. Dalam mencapai sasaran tersebut DJPK melaksanakan kegiatan monitoring Perda APBD TA 2009 dan Evaluasi Ekonomi Pembangunan daerah. Perkembangan penyelesaian dokumen perda APBD dari tahun ke tahun ditunjukkan pada grafik berikut. Grafik 13. Perkembangan Penyelesaian Perda APBD Tahun 2006 s/d 2009

Jan

Grafik

tersebut

Mar

menggambarkan

Meir

waktu

Juli

penyelesaian

Sep

dan

penyampaian

dokumen perda APBD secara bertahap menjadi lebih cepat. Pada Tahun 2006 perda terakhir diserahkan pada bulan September, tahun 2007 maju menjadi bulan Juli, selanjutnya pada 2008 dan 2009 pada bulan Juni. Jika pun ada keterlambatan,


145


penyebab keterlambatan pada umumnya adalah tidak harmonisnya hubungan antara lembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatif daerah.

D.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan, dibiayai bersumber dari dana Bagian Anggaran (BA) 15 sebanyak Rp. 15.579.306.142.000 dengan realisasi Rp. 12.746.649.290.798 (81,82%). Artinya dana yang digunakan/terserap sebanyak 81,82% (Rp. 12.746.649.290.798). Secara umum, realisasi anggaran per program Departemen Keuangan adalah sebagai berikut: Tabel 45. Realisasi Anggaran Departemen Keuangan Tahun 2009

No

Program

1.

Penerapan Kepemerintahan yang Baik Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Pengembangan Kelembagaan Keuangan Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Negara

Anggaran (Rp)

Dana yang diserap (Rp)

%

11.136.840.874.000

9.103.652.433.503

81,74

53.837.447.000

42.372.600.241

78,70

194.798.351.000

147.829.755.459

75,89

970.339.809.000

642.405.880.152

66,20

1.991.264.891.000

1.059.358.736.057

53,20

667.360.060.000

291.603.084.208

43,70

25.595.498.000

19.211.021.082

75,06

72.852.887.000

59.756.410.532

82,02

87.809.308.000

67.062.929.847

76,37

40.465.238.000

35.771.386.159

88,40

5.720.500.000

5.133.834.750

89,74

187.420.051.000

106.663.597.660

56,91

13.

Pendidikan Tinggi

71.412.498.000

50.157.130.761

70,24

14.

Pembiayaan Lain-lain

73.588.730.000

1.115.670.490.387

1516,09

15.579.306.142.000

12.746.649.290.798

81,82

TOTAL

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penyerapan dana tertinggi berada pada Program Pembiayaan Lain-lain yang menyerap dana sampai 1.516,09% dari anggaran yang disediakan. Sedangkan penyerapan terendah berada pada Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara yang hanya menyerap 43,70% dana. Jika LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

146


dibandingkan dengan total nominal pengeluaran dana sebesar Rp 12.746.649.290.798, program Penerapan Kepemerintahan yang Baik menggunakan dana terbanyak yaitu sebesar Rp9.103.652.433.503,- atau 71,42% dari keseluruhan dana yang ada pada BA 15. Penyerapan dana belanja tidak terpenuhi 100% dikarenakan adanya beberapa kendala, antara lain pada jenis belanja modal. Rendahnya realisasi belanja modal disebabkan oleh hal-hal berikut: a. Pada Sekretariat Jenderal, terdapat proyek yang batal dilaksanakan sebesar Rp89.904.317.073,00 dan belum adanya pemenang lelang pada proyek rehabilitasi gedung GKN Jayapura sebesar Rp20.682.052.081,00 b. Pada DJPB, pengadaan tanah tidak terserap secara optimal karena tingginya harga tanah yang ditawarkan oleh penjual, dimana nilainya dua kali lipat dari NJOP setempat. c. Rekanan masih belum menyelesaikan pesanan pengadaan kapal untuk alat operasional DJBC. d. Kegiatan yang tidak terealisasi karena sumber dananya dari dana belanja modal BLU STAN. Hal ini terjadi karena target penerimaan PNBP tidak tercapai maka kegiatan/subkegiatan tertentu tidak direalisasikan e. Efesiensi harga pengadaan hasil lelang belanja modal yang dilaksanakan dengan lelang umum maupun secara e-procurement. f. Adanya kendala dalam melakukan optimalisasi penggunaan belanja modal yaitu kendala waktu revisi dan/atau kebijakan optimalisasi anggaran, kendala pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

Beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam DIPA TA 2009 belum dapat dilaksanakan dikarenakan hambatan koordinasi maupun aturan dengan K/L lainnya misalnya: a. adanya ketentuan bahwa harga untuk pengadaan tanah mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP); b. pengadaan kapal patroli pada DJBC belum dapat terealisasi dikarenakan PT. PAL belum dapat menyelesaikannya; c. adanya proses pengadaan barang yang gagal karena tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan; d. masih banyaknya dana PHLN yang tidak terserap secara optimal karena prosedur penarikan dana yang rumit dan banyak tergantung kepada pihak lender. Pagu Belanja Modal dari Pinjaman Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp 146.106.576.000,00,- sampai dengan akhir TA 2009, belum dapat dilaksanakan (realisasi 0 persen). Hal ini disebabkan karena :


147


a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Implementing Agency (pengadaan hardware) telah melaksanakan proses pengadaan barang yang memakai proses satu tahap dua sampul. Sedangkan proses penerbitan NoL (No Objective Letter) sebagai prasyarat cairnya pinjaman dari ADB baru terbit pada tanggal 31 Desember 2009, dan NoL sebagai penentuan spesifikasi teknis serta NoL sebagai penentuan spesifikasi harga baru diterbitkan pada TA 2010, sehingga pinjaman ini tidak dapat direalisasikan pada TA 2009. b. Adanya kebijakan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mengeliminasi komponen Loan DJPK tentang Pembangunan Sistem Evaluasi Perda PDRD.


148

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP LAKIP Departemen Keuangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Departemen Keuangan menuju good governance mengacu pada rencana strategis tahun 2005-2009. LAKIP ini disusun berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme dan Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAKIP ini merupakan LAKIP tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tahun 2004-2009. Seiring dengan bergulirnya program reformasi birokrasi, Departemen Keuangan telah menerapkan Balance Scorecard sebagai tool manajemen kinerja. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam tahun 2009 telah ditetapkan 20 sasaran strategis (SS/DK) yang merupakan indikator kontrak kinerja Departemen Keuangan tahun 2009. Selanjutnya SS/DK dikelompokan kedalam 10 tema yaitu: (1) Pendapatan Negara; (2) Belanja Negara; (3) Pembiayaan Negara; (4) Kekayaan Negara; (5) Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank; (6) Sistem Pengelolaan Keuangan Negara; (7) Reformasi Birokrasi; (8) Kerjasama Internasional; (9) Kesekretariatan, Pendididikan, dan SDM; dan (10) Pengawasan dan Pengendalian Intern. Sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara, Departemen Keuangan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Di tengah krisis global yang menyebabkan perekonomian negara-negara pada umumnya terpuruk, ekonomi Indonesia masih tumbuh sebesar 4,5 persen, stabilitas ekonomi terjaga dengan inflasi relatif rendah dan rupiah relatif stabil dengan kecenderungan menguat, IHSG meningkat 85,8 persen, Defisit APBN dapat ditekan pada level 1,6 persen terhadap PDB, dan surplus sebesar Rp 38,35 triliun. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2009 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa diantaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Namun, masih ada beberapa IKU masih belum mencapai target yang ditentukan. Tantangan yang menghambat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan antara lain belum pulihnya krisis global telah berdampak pada menurunnya ekspor, impor, investasi, serta sulitnya untuk mendapatkan pinjaman murah terkait dengan terbatasnya likuiditas global. Tantangan lainnya adalah

terbatasnya pasar surat berharga negara

dalam negeri dan nilai tukar rupiah yang sulit diprediksi.


149

BAB IV PENUTUP

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Departemen Keuangan untuk

menghadapi

tantangan-tantangan

diatas

antara

lain:

(1)

meningkatkan

pengembangan model ekonomi makro untuk meningkatkan akurasi asumsi makro dasar APBN; (2) meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi dengan instansi terkait; (3) mengembangkan Economic Executive Dashboard; (4) melakukan kajian dibidang perpajakan, kepabeaan, cukai, ekonomi, keuangan dan kekayaan negara; (5) menerapkan standar internasional untuk pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan termasuk Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) dan mengembangkan early warning system di sektor keuangan; (6) meningkatkan kualitas manajemen dan operasional lembaga keuangan; (7) melakukan penguatan perlindungan bagi investor lembaga keuangan termasuk pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal dan LK; (8) mengembangkan pasar SBN domestik, memperluas basis investor SBN domestik dan instrumen SBN; (9) merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; dan (10) meningkatkan kualitas pelaporan contingent liability. Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Departemen Keuangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Departemen Keuangan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

MENTERI KEUANGAN



150

DAFTAR ISI Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Departemen Keuangan Tahun 2009

Halaman

Uraian Sasaran : 1.

Tingkat pendapatan yang optimal ....................................................................................................................

1

2.

Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu dan efisien .................................................................

2

3.

Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal .................................................................................................

2

4.

Pengelolaan kekayaan negara yang optimal ..............................................................................................................

3

5.

Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat ................................................................................................................

3

6.

Kepastian hukum dan transparansi ...................................................................................................................

4

7.

Transparansi dan mekanisme yang sederhana ................................................................................................

4

8.

Fiscal balance ...................................................................................................................................................

5

9.

Transparansi dan kredibilitas ............................................................................................................................

5

10. Penyelesaian tepat waktu .................................................................................................................................

5

11. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang professional ..

5

12. Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum ......................................

5

13. Pelayanan prima ...............................................................................................................................................

6

14. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara ......................................

8

15. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan .................

8

16. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum .....................................................

9

17. Merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berkompetensi tinggi ..............

10

18. Mengembangkan organisasi yang handal dan modern .....................................................................................

10

19. Mewujudkan good governance .........................................................................................................................

11

20. Membangun sistem informasi yang terintegrasi ................................................................................................

11

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009 Instansi Visi

: Departemen Keuangan : Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi Formulir : PPS

Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Ket

(6)

Sasaran

Indikator Sasaran

Rencana tingkat capaian (target)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

100 00 100,00 persen

103 86 103,86 persen

103 86 103,86

218.037,60 Rp/Milyar


1 Tingkat 1. pendapatan yang optimal

1 1 Jumlah pendapatan negara di bidang PNBP 1.1

1.2 Jumlah penerimaan pajak

587.827,24 Rp/Milyar * 577.386,78 Rp/Milyar **

1.3 Jumlah penerimaan bea dan cukai


97,99

67.940 Rp/Milyar * 74.568,14 Rp/Milyar **

Lampiran LAKIP Departemen Keuangan Tahun 2009

*) kontrak kinerja **) revisi sesuai APBN-P tahun 2009 *) kontrak kinerja 75.390,11 Rp/Milyar

101,10

**) revisi sesuai APBN-P tahun 2009

1

(1)

2. Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu dan efisien

3. Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal

(2)

(3)

(4)

(5)

1.4 Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (idle cash KUN)

3.000,000 Rp/Milyar

3.000,139 Rp/Milyar

100,00

1.5 Jumlah penerimaan negara dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang dan penerimaan pembiayaan APBN yang optimal

664,85 Rp/Milyar *

*) kontrak kinerja

576,75 Rp/Milyar **

757,69 Rp/Milyar

131,37

2.1 Persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu

100,00 persen

100,00 persen

100,00

2.2 Persentase kesesuaian SAPSK dengan standar biaya

100,00 persen

100,00 persen

100,00

2.3 Persentase ketepatan penyediaan dana

90,00 persen

98,58 persen

109,53

2.4 Persentase penyaluran jumlah dana transfer ke daerah

100,00 persen

100,71 persen

100,71

2.5 Persentase penyaluran dana transfer ke daerah tepat waktu

100,00 persen

100,00 persen

100,00

3.1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

100,00 persen

98,86 persen

98,86


(6)

**) revisi sesuai APBN-P tahun 2009

2

(1) 4. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

5. Terciptanya pasar modal yang teratur teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat

(2) 4.1 Jumlah satuan kerja yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar

(3)

(4)

(5)

9.773,00 satker *

*) kontrak kinerja

9.158,00 satker **

9.201,00 satker

100,47

5.1 Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian

2,40 persen

9,29 persen

387,08

5.2 Persentase pertumbuhan frekuensi transaksi saham harian

2,40 persen

3,28 persen

136,67

5.3 Jumlah emiten baru sesuai target

10,00

18,00

180,00

5.4 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola lembaga pembiayaan dan penjaminan

10,00 persen

0,63 persen

6,30

5.5 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian

4,00 persen

22,70 persen

567,50

5.6 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun

-1,00 persen

13,08 persen

-*


(6)

**) revisi sesuai surat Sesditjen Kekayaan Negara atas nama Dirjen Kekayaan Negara nomor S-3933/KN/2009

*) tidak bisa dihitung sesuai rumus

3

(1) 6. Kepastian hukum dan transparansi

7. Transparansi dan mekanisme yang sederhana

(2)

(3)

(4)

(5)

83 77 72

77 75 -*

92,77 97,40 -*

6.2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai

60,00 persen

61,50 persen

102,50

7.1 Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat di bidang anggaran

3,00

3,79

126,33

7.2 Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat di bidang perbendaharaan

3,20

2,99

93,44

7.3 Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan transfer ke daerah

3,00

3,272

109,07

7.4 Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal

83,00 persen

82,00 persen

98,80

6.1 Indeks kepuasan Wajib Pajak atas administrasi perpajakan dari hasil survei 6.1.1 KPP Wajib Pajak Besar 6.1.2 KPP Madya 6.1.3 KPP Pratama


(6)

*) survei dilakukan pada KPP WP Besar dan KPP Madya, sedangkan untuk KPP Pratama laporan evaluasi pelayanan belum selesai disusun.

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3,00

3,272

109,07

8. Fiscal balance

8.1 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah

9. Transparansi dan kredibilitas

9.1 Ketersedian informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

380,00 set

489,00 set

128,68

9.2 Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

100,00 persen

99,999 persen

99,999

10. Penyelesaian tepat waktu

10.1 Indeks kepuasan pelayanan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

80,00 (baik)

75,31 (cukup)

94,14

11. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional

11.1 Indeks kepuasan Stakeholders Bapepam-LK

75,00

76,35

101,80

12. Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum

12.1 Tingkat akurasi kebijakan fiskal


88,00 persen *

92,00 persen **

(6)

*) kontrak kinerja

97,00 persen

105,43

**) Revisi disampaikan saat Rapim Depkeu

5

(1)

(2) 12.2 Rata-rata persentase deviasi asumsi makro

13. Pelayanan prima

(3)

(4)

(5)

20 persen *

*) kontrak kinerja

10,00 persen **

3,80 persen

162,00

12.3 Persentase deviasi target defisit APBN

10,00 persen

5,40 persen

146,00

12.4 Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara

5,00 persen

1,70 persen

166,00

12.5 Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara

70,00 persen

72,29 persen

103,27

10,00 hari kerja

10,53 hari kerja

94,70

100,00 persen

325,00 persen

325,00

3,00 hari kerja

3,00 hari kerja

100,00

20,00 hari

20,00 hari

100,00

13.1 Rasio realisasi dari janji layanan quick win ke pihak eksternal 13.1.1 Penyelesaian PMK/KMK

13.1.2

Efisiensi layanan e-procurement

13.1.3

Penyelesaian Surat Roya

13.1.4

Penyelesaian izin Akuntan Publik dan Penilai Publik


(6)

**) Revisi disampaikan saat Rapim Depkeu

6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

13.1.5

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win di bidang anggaran ke pihak eksternal

100,00 persen

100,00 persen

100,00

13.1.6

Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan di bidang perpajakan

100,00 persen

99,74 persen

99,74

13.1.7

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win di bidang kepabeanan dan cukai ke pihak eksternal

80,00 persen

91,01 persen

113,76

13.1.8

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win di bidang perbendaharaan ke pihak eksternal

90,00 persen

90,55 persen

100,61

13.1.9

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win di bidang kekayaan negara ke pihak eksternal

80,00 persen

83,00 persen

103,75

13.1.10 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win di bidang perimbangan keuangan ke pihak eksternal

100,00 persen

100,00 persen

100,00

13.1.11 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win di bidang pengawasan pasar

95,00 persen

89,57 persen

94,28


(6)

7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

14.1 Persentase tingkat akurasi perencanaan kas

80,00 persen

89,86 persen

112,33

14.2 Persentase jumlah penggunaan BMN yang telah diinventarisasi

90 persen

99,25 persen

110,28

(6)

modal lembaga keuangan ke pihak eksternal 14. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara

14.3 Rasio beban utang terhadap total utang

15. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Departemen Keuangan

15 persen *

*) kontrak kinerja

6,59 persen **

5,70 persen

113,51

100,00 persen

128,25 persen

128,25

17.000,00 Satker

25.412,00 Satker

149,48

15.3 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang

10.000 orang

44.327 orang

443,27

15.4 Sosialisasi dan diseminasi peraturan/kebijakan tentang Perimbangan

80,00 persen

103,60 persen

129,50

15.1 Persentase jumlah sosialisasi / penyuluhan terhadap rencana sosialisasi / penyuluhan

15.2 Tingkat coverage (pendidikan dan komunikasi) pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan


**) revisi sesuai perubahan rumus penetapan rasio beban utang

8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15.5 Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang

50,00 frekuensi

59,00 frekuensi

118,00

15.6 Kegiatan mengedukasi publik tentang keuangan negara melalui program BPPK

6.500,00 peserta

9.626,00 peserta

148,09

15.7 Jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional

60,00 mitra

111,00 mitra

185,00

16.1 Persentase jumlah penambahan WP OP terhadap jumlah WP OP terdaftar awal tahun (base year 2008)

20,00 persen

93,51 persen

467,55

16.2 Persentase berkas penyidikan di bidang perpajakan yang diserahkan ke kejaksaan

25 persen

32,17 persen

128,68

16.3 Persentase realisasi pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap rencana

70 persen

93 persen

132,86

16.4 Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak

15 persen

21 persen

140,00

16.5 Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahan ke Kejaksaan

40,00 persen

72,97 persen

182,43

(6)

Keuangan.

16. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum


9

(1)

17. Merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

18. Mengembangkan organisasi yang handal dan modern

(2)

(3)

(4)

(5)

16.6 Persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

100,00 persen

93,10 persen

93,10

16.7 Persentase kepatuhan pelaporan aset oleh K/L

70,00 persen

82,00 persen

117,14

16.8 Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan di bidang perimbangan keuangan

80,00 persen

100,00 persen

125,00

17.1 Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik

80,00 persen

67,60 persen

84,50

17.2 Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerjasama teknik luar negeri

575,00 orang

567,00 orang

98,61

17.3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja

3,55 persen

3,84 persen

108,17

18.1 Persentase penyelesaian SOP

100,00 persen

100,00 persen

100,00

18.2 Persentase pencapaian hasil pengawasan unggulan

100,00 persen

84,80 persen

84,80


(6)

10

(1)

(2)

19. Mewujudkan good governance

19.1 Indeks kualitas laporan keuangan K/L (BA 15, 61, 62, 69, 70, 71, 96, 97, 98,99)

20. Membangun sistem informasi yang terintegrasi

20.1 Service Level Agreement (SLA) Index

(3)

(4)

(5)

2,57

2,57

100,00

92,00 persen

99,22 persen

107,85

(6)

Jakarta, Maret 2010 MENTERI KEUANGAN



11

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2010 Instansi Visi Misi Kesatu

: Kementerian Keuangan : Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi : Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent) , dan bertanggung jawab Formulir : RKT Sasaran

1.

Kegiatan

Indikator


Program

Uraian

(1)

(2)

(3)

(4)

Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

1.1.

Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel a. Tersusunnya draft NK, RAPBN dan RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

100,00 Persen

100,00 Persen

1.1.1. Pengelolaan Anggaran Negara

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Ket

Uraian

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Dana

Rp/juta

5.192.531,00

Inputs : a. SDM b. Dana

Orang Rp/juta

20,00 0,00

Dokumen

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

79,00 0,00

Dokumen

1,00

Persen

92,00

Orang Rp/juta

79,00 0,00

Berkas Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1.1.1.1. Penyusunan Rancangan APBN a. Menyusun resource envelope pagu indikatif 2011 untuk Kementerian/ Lembaga

Outputs Resource envelope pagu indikatif 2011 Outcomes : Digunakannya resource envelope pagu indikatif 2011 sebagai bahan penyusunan dan penelaahan RKA-KL

b. Melakukan penyusunan Exercise Proyeksi Realisasi APBN 2010

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs Exercise Proyeksi Realisasi APBN 2010 Outcomes : Akuratnya exercise I-Account (Perbandingan dengan hasil RAPIM Kemenkeu)

c. Menyusun NK dan RAPBN beserta RUU-nya, RAPBN-P dan Laporan tentang Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II

RKT Kemkeu 2010 (Misi Fiskal)

Inputs: a. SDM b. Dana Outputs : a. Jadwal Siklus b. RAPBN 2011 c. RAPBN-P 2010 d. RUU APBN dan APBN-P e. Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II

Dana di gabung

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/juta

19,00 0,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

79,00 0,00

Berkas

1,00

Berkas

3,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Inputs: a. SDM b. Dana

Orang Rp/juta

79,00 0,00

Outputs : Bahan Pidato dan Lampirannya

Berkas

1,00

Outcomes : Tersusunnya NK dan RAPBN beserta RUU-nya dan RAPBN-P dan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN

d. Menyusun bahan masukan RKP tahun 2011 di bidang ekonomi makro

Inputs: a. SDM b. Dana Outputs : Konsep bahan masukan RKP Tahun 2011 bidang Ekonomi Makro Outcomes : Digunakannya konsep bahan masukan RKP tahun 2011 di bidang ekonomi makro sebagai bahan pembahasan RKP tahun 2011

e. M Menyiapkan i k jjawaban b Pemerintah atas pertanyaan DPR-RI

IInputs: t a. SDM b. Dana Outputs : a. Jawaban Pemerintah atas pertanyaan BA DPR-RI berkaitan dengan Pelaksanaan APBN 2010 Semester I dan Prognosis Semester II b. Jawaban Pemerintah atas pertanyaan BA, Komisi XI, dan fraksi-fraksi DPR RI berkaitan dgn RAPBN 2011 c. Jawaban Pemerintah tentang kinerja penganggaran Kementerian Keuangan d. Jawaban Pemerintah kepada DPR tentang RAPBN-P 2010 Outcomes : Disampaikannya jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI

f. Menyiapkan bahan Pidato Presiden Pengantar NK dan RAPBN 2011


(9)

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/juta

20,00 641.274,00

Buku

9,00

Persen

100,00

Dana

Rp/juta

7.072.698,00


Orang Rp/juta

368,00 0,00

Outputs O t t : a. Himpunan RKA-KL b. Lampiran Perpres tentang APBN/ABPP

Buku Dokumen

1,00 1,00

Outcomes : Kesesuaian alokasi dalam SAPSK dengan Standar Biaya

Persen

100,00


Orang Rp/juta

368,00 0,00

Outputs : a. SEB Pagu Indikatif b. SE tentang Pagu Sementara c. SE Tentang Pagu Definitif

Berkas Berkas Berkas

1,00 1,00 1,00

Outcomes : Kesesuaian SAPSK dengan RKP

Persen

90,00


Orang Rp/juta

368,00 0,00

Frekuensi

-

Persen

100,00

Outcomes : Disampaikannya bahan pidato Presiden pengantar NK dan RAPBN 2011

g. Perumusan NK dan RAPBN 2011 beserta RUU APBN 2011 serta NK dan RAPBN-P 2010 beserta RUU APBN-P 2010

Inputs: a. SDM b. Dana Outputs : Buku Nk dan RAPBN 2011, NK dan RAPBN-P 2010 beserta RUUnya Outcomes : Tersusunnya Buku Nk dan RAPBN 2011, NK dan RAPBN-P 2010 beserta RUUnya tepat waktu

b. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

100,00 Persen

1.1.1.2. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat a. Penelaahan RKA-KL

b. Penyusunan Penetapan Rincian Pagu Anggaran KL

c. Bimbingan Teknis Penganggaran

Outputs : Bimbingan Teknis Outcomes : Penyelesaian SAPSK tepat waktu


(9)

Dana di gabung

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) d. Melakukan Revisi RKA-KL

(6)

(7)

(8)

Orang Rp/juta

368,00 0,00

-

PM

Outcomes : Penyelesaian Revisi SAPSK tepat waktu

Persen

100,00

Dana

Rp/juta

3.700.500,00


Orang Rp/juta

65,00 1.657,96

Dokumen

2,00

Persen

100,00

Dana

Rp/juta

7.877.585,00


Orang Rp/juta

17,00 0,00

Rp/triliun

120,53

Persen

95,00

Orang Rp/juta

8,00 0,00

Rp/triliun

6,84

Persen

95,00

Orang Rp/juta

9,00 0,00


(9)

Outputs : Hasil Revisi SAPSK

c. Laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain yang lengkap dan tepat waktu

100,00 Persen

1.1.1.3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) a. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan BSBL

Outputs : Laporan Keuangan BSBL Outcomes : Tersusunnya laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain yang lengkap dan tepat waktu

d. Tercapainya target jumlah PNBP

100,00 Persen

1.1.1.4. Pengelolaan PNBP dan Subsidi a. Mengintensifkan pencapaian target PNBP SDA Migas

Outputs : PNBP SDA Migas Outcomes : Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN/APBN-P

b. Mengintensifkan pencapaian target PNBP lainnya dari sektor Migas

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : PNBP lainnya sektor Migas Outcomes : Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN/APBN-P

c. Mengintensifkan penerimaan perpajakan Migas (PPh Migas)



Dana di gabung

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs : Penerimaan PPh Migas Outcomes : Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN/APBN-P

d. Melakukan rekonsiliasi dan monitoring penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dan monitoring penerimaan Laba BUMN

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Penerimaan dari bagian Pemerintah atas Laba BUMN Outcomes : Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN/APBN-P

e. Melakukan koordinasi optimalisasi penerimaan laba BUMN

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Penerimaan dari bagian Pemerintah atas Laba BUMN Outcomes : Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN/APBN-P

f. Melakukan pemantauan PNBP dari kegiatan usaha hilir migas

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : PNBP dari usaha hilir migas Outcomes : Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN/APBN-P

g. Pembinaan/ Pemantauan PNBP dari usaha Panas Bumi

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Pembayaran setoran bagian pemerintah oleh pengusaha panas bumi b. Pembayaran PBB panas bumi c. Pembayaran kembali PPN kepada pengusaha panas bumi


(7)

(8)

Rp/triliun

47,02

Persen

95,00

Orang Rp/juta

12,00 0,00

Rp/triliun

24,00

Persen

95,00

Orang Rp/juta

12,00 0,00

Rp/triliun

24,00

Persen

95,00

Orang Rp/juta

6,00 0,00

Rp/milyar

433,30

Persen

95,00

Orang Rp/juta

7,00 0,00

Rp/milyar

624,25

Rp/milyar Rp/milyar

197,54 182,29

(9)

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rp/milyar

244,42

Persen

100,00

Orang Rp/juta

51,00 0,00

Dokumen

1,00

Persen

100,00


Orang Rp/juta

6,00 0,00

Outputs : RPP

Dokumen

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

12,00 0,00

Dokumen

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

41,00 0,00

Dokumen

2,00

Dokumen

2,00

d. Pemindahbukuan PNBP pertambangan panas bumi ke rekening BUN Outcomes : Tercapainya target PNBP dari usaha Panas Bumi

h. Kajian dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Naskah Akademik Outcomes : Terlaksananya penyempurnaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

i.

Menyusun peraturan di bidang hilir migas

Outcomes : Diterbitkannya PP tentang PNBP di bidang Hilir Migas

j.

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan tentang PNBP dari Laba BUMN

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : PMK tentang PNBP dari Laba BUMN Outcome Tersedianya Peraturan tentang PNBP dari laba BUMN yang telah disempurnakan

e. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P


100,00 Persen

k. Penyusunan usulan target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN 2011 dan atau APBN-P 2010

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Usulan target dan pagu penggunaan PNBP KL dan BPH Migas untuk APBN TA. 2011 b. Usulan target dan pagu penggunaan PNBP KL dan BPH Migas untuk APBN-P TA. 2010

(9)

6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P

l.

Penyusunan KMK /Revisi KMK/Surat Menkeu tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP yang berasal dari PNBP pada K/L

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : KMK/Surat Menteri Keuangan Outcomes : Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P

f. Penyelesaian RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP tepat waktu

80,00 Persen

m. Penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP atau revisi yang berlaku pada K/L

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Draft RPP tentang Jenis dan Tarif atas PNBP atau revisi yang berlaku pada K/L Outcomes : Penyelesaian RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP tepat waktu

g. Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah

100,00 Persen

n. Penghitungan dan pemrosesan pembayaran subsidi listrik TA 2010 dan kekurangan TA 2009 (hasil audit BPK)

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Pembayaran sementara subsidi listrik TA. 2010 b. Pembayaran final hasil audit subsidi listrik TA. 2009 Outcomes : Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah

h. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan penerapan MTEF

100,00 Persen

1.1.1.5. Pengembangan Sistem Penganggaran a. Melaksanakan evaluasi dan harmonisasi kebijakan penganggaran


Outputs : a. Draft PP revisi PP 21 b. Pagu belanja pegawai


(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/juta

35,00 0,00

Buah

11,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

35,00 0,00

Buah

9,00

Persen

80,00

Orang Rp/juta

8,00 0,00

Rp/triliun

35,30

Rp/triliun

2,50

Persen

100,00

Orang Rp/juta

12,00 3.391,57

Dokumen Laporan

100,00 100,00

(9)

7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : Tersedianya PP tentang Revisi PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL

b. Kajian tentang sistem Penganggaran

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. PMK tentang Revisi RABPP dan DIPA TA. 2010 b. Percepatan penerapan penganggaran berbasis kinerja c. Penyempurnaan Sistem Penganggaran Belanja Barang dan Modal Tahun 2010 d. Penyusunan Penyempurnaan PMK tentang RKA-KL Tahun 2011 Outcomes : Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu untuk 6 K/L yang menjadi pilot project j t

c. Menyusun Standar Biaya Tahun 2011

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. PMK tentang SBU b. PMK tentang SBK Outcomes : Penyelesaian Standar Biaya tepat


(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/juta

13,00 2.342,77

Dokumen

1,00

Laporan

1,00

Dokumen

1,00

Dokumen

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

16,00 1.714,00

Dokumen Dokumen

1,00 1,00

Persen

100,00

(9)

8

(1) 2.

Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal

2.1.

(2)

(3)

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

100,00 Persen

(4) 2.1.1. Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

(5) 2.1.1.1.

Perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Kajian implikasi kepada APBN serta manfaat dan biaya untuk ditampung dalam APBN-P 2010 b. Kajian manfaat dan biaya pemberian insentif terhadap perekonomian dan implikasi insentif terhadap APBN. c. Kajian tentang pengampunan pajak dengan terlebih dulu melakukan evaluasi pelaksanaan Sunset Policy d. Kajian manfaat biaya Penghapusan PPN untuk industri media dan implikasinya pada APBN. Outcomes : a. Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh Migas) keterangan: realisasi penerimaan pajak (non PPh Migas) tahun 2009 tercapai sebesar Rp 515,726.70 miliar, sedangkan target penerimaan pajak (non PPh Migas) tahun 2010 direncanakan sebesar Rp 611,221.96 miliar) b. Persentase realisasi penerimaan pajak c. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap PDB

2.1.1.2.

Pembinaan penyelenggaraan perpajakan dan penyelesaian keberatan di bidang perpajakan di daerah

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Kajian mapping dan benchmarking di daerah b. Kajian profile high rise building di daerah c. Kajian peningkatan efektivitas manajemen penyelesaian keberatan dan banding (Psl. 15, 16, 20, 25, 36 UU KUP) Outcomes : a. Persentase realisasi penerimaan pajak b. Persentase realisasi pelayanan tepat waktu


(7)

(8)

Orang Rp/juta

54,00 2.005,81

Buah

1,00

Buah

1,00

Buah

1,00

Buah

1,00

Persen

18,47

Persen

100,00

Persen

11,00

Orang Rp/juta

29.871,00 1.114.922,17

Buah

1,00

Buah

1,00

Buah

1,00

Persen

100,00

Persen

95,00

(9)

9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) c. Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah KK d. Persentase pencairan piutang pajak e. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan f. Persentase penyampaian SPT Tahunan PPh g. Persentase realisasi sosialisasi h. Persentase pembuatan mapping i. Persentase pembuatan profil Wajib Pajak j. Persentase pembuatan benchmark per sektor/ sub sektor k. Persentase hasil penyidikan yang diserahkan ke Kejaksaan

2.1.1.3.

Peningkatan pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. WP OP yang terekstensifikasi melalui pemberi kerja atau Bendahara, kegiatan pendataan dan asosiasi profesi b. Aplikasi SISMIOP untuk sektor perhutanan Outcomes : Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah Kepala Keluarga

2.1.1.4.


Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, Bea Materai, PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Peraturan pelaksanaan UU PPN, yang telah menampung perihal restitusi dan Pajak Masukan b. Peraturan pelaksanaan UU PPN c. Peraturan pelaksanaan yang mengatur Pembebasan PPN bahan baku perak sesuai dengan UU PPN d. Ketentuan pelaksanaan tentang pengembalian PPN kepada wisatawan. e. PMK pemberian PDRI untuk eksplorasi migas dan panas bumi, dalam UU APBN f. PP cost recovery

(7)

(8)

Persen

26,00

Persen

20,00

Persen

75,00

Persen

50,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen

30,00

Orang Rp/juta

90,00 3.351,49

WP OP

1.400.000,00

Buah

1,00

Persen

26,00

Orang Rp/juta

138,00 5.143,26

Buah

1,00

Buah

1,00

Buah

1,00

Buah

1,00

Buah

1,00

Buah

1,00

(9)

10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) g. Peraturan Pelaksanaan mengenai Insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R&D Outcomes : a. Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK b. Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Per Dirjen

2.1.1.5.

Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Data piutang pajak yang telah dibenahi dan mutakhir b. Aturan pelaksanaan penanganan transaksi berindikasi transfer pricing c. Metode analisis risiko transfer pricing sebagai dasar pemeriksaan khusus d Sistem d. Si t aplikasi lik i pendukung d k administrasi penagihan (SiMIAP) Outcomes : a. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan b. Efisiensi pemeriksaan c. Persentase pencairan piutang pajak

2.1.1.6.

Peningkatan kegiatan intelijen dan efektivitas penyidikan perpajakan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Perjanjian kerjasama dengan instansi lain dalam rangka optimalisasi pelaksanaan intelijen Outcomes : a. Persentase hasil penyidikan yang diserahkan ke Kejaksaan b. Persentase Wajib Pajak yang menggunakan Pasal 44 B UU No. 28/2007 tentang KUP

2.2.


Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan (Quick-Win )

100,00 Persen

2.2.1.7.

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya DJP


(7)

(8)

Buah

1,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

93,00 3.457,62

Buah

1,00

Buah

1,00

Buah

1,00

B h Buah

1 00 1,00

Persen

75,00

Rasio Persen

1 : 10,61 20,00

Orang Rp/juta

124,00 4.631,24

Buah

1,00

Persen

30,00

Persen

5,00

Orang Rp/juta

1.532,00 57.165,26

(9)

11

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs : a. Kajian pembentukan atase keuangan di pusat-pusat keuangan dunia b. Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) c. Pendampingan penyelenggaraan SAI pada penyusunan laporan keuangan dari tingkat satuan kerja hingga tingkat kementerian Outcomes : a. Indeks Kepuasan Unit b. Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi c. Persentase penyerapan DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) d. Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja e. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat atau sedang

2.2.1.8.

Peningkatan pelayanan di bidang penyelesaian keberatan dan banding

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Kajian peningkatan efektivitas manajemen penyelesaian keberatan dan banding di tingkat DJP (Psl. 15, 16, 20, 25, 36 UU KUP) Outcomes : a. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Pasal 16 UU KUP b. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Pasal 36 UU KUP c. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Pasal 20 UU BPHTB d. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Keberatan Pasal 25 UU KUP, Pasal 15 UU PBB, Pasal 16 UU BPHTB


(7)

(8)

Buah

1,00

Frekuensi

1,00

Frekuensi

1,00

Indeks Persen

75,00 100,00

Persen

85,00

Persen

3,00

Persen Orang

0,30 98,00

Orang Rp/juta

92,00 3.441,59

Buah

1,00

Persen

95,00

Persen

95,00

Persen

95,00

Persen

95,00

(9)

12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 2.2.1.9.

Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. WP komplain yang terlayani oleh complain center b. Sosialisasi perpajakan c. SIPP yang terintegrasi dengan CRM Call Center d. Diklat operasional Call Center e. CRM Call Center yang terkustomasi dan terintegrasi Outcomes : a. Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari hasil survei b. Indeks persepsi korupsi untuk DJP dari lembaga survei independen c. Persentase jumlah Wajib Pajak yang komplain d. Indeks kepuasan WP atas pelayanan perpajakan dari hasil survei : - KPP WP Besar - KPP Madya - KPP Pratama P t e. Persentase realisasi pelayanan tepat waktu f. Indeks kepuasan masyarakat atas sosialisasi perpajakan dan kegiatan kehumasan g. Persentase realisasi sosialisasi

2.2.1.10. Pembinaan, pemantauan dan dukungan teknis di bidang teknologi, komunikasi dan Informasi perpajakan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Microsoft Data Center KPDJP yang terpelihara b. Sistem monitoring pembayaran pajak yang terpelihara c. Fire estinguisher data center (inergen system ) yang terpelihara d. Perangkat SUN Microsystem dan HDS yang terpelihara e. Sistem infrastruktur data center yang terelokasi dan termigrasi Outcomes : Indeks kepuasan pengguna TIK


(7)

(8)

Orang Rp/juta

80,00 63.485,37

WP

30.000,00

Sosialisasi Buah

(9)

400,00 1,00

Frekuensi Buah

5,00 1,00

Poin

77,00

Poin

3,10

Persen

0,21

Poin Poin P i Poin Persen

78,00 75,00 70 00 70,00 95,00

Poin

70,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

134,00 115.218,52

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Indeks

70,00

13

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 2.2.1.11. Peningkatan, pembinaan dan pengawasan SDM, dan pengembangan organisasi

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Laporan pemetaan SDM melalui program Assesment Center Outcomes : a. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap kompetensi jabatan (eselon IV lingkup DJP) b. Persentase pelaksanaan pengujian kepatuhan terhadap rencana c. Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi d. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat atau sedang

2.2.1.12. Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi,komunikasi dan i f informasi i

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs O t t : Modul pelayanan e-filing Outcomes : Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategis DJP

2.2.1.13. Pelaksanaan reformasi proses bisnis


Outputs : a. Modul penatausahaan piutang perpajakan b. Kajian unit Data Processing Center di luar wilayah DKI Jakarta c. Otomasi perpajakan inti (core tax ) sebagai pelaksanaan program PINTAR d. Otomasi pengawasan internal (internal audit) sebagai pelaksanaan program PINTAR e. Otomasi pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai pelaksanaan program PINTAR


(7)

(8)

Orang Rp/juta

74,00 2.759,18

Buah

1,00

Persen

67,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen Orang

0,30 98,00

Orang Rp/juta

60,00 114.147,11

Buah

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta Rp/juta Rp/juta

49,00 241.371,32 23.453,20 217.918,12

Buah

1,00

Buah

1,00

Paket

1,00

Paket

1,00

Paket

1,00

(9)

RM PHLN

14

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/ dibuat

2.2.1.14. Pengelolaan data dan dokumen perpajakan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. SPT diterima PPDDP yang selesai dipindai b. Berkas sampling untuk meningkatkan quality assurance Outcomes : Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT


(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/juta

48,00 1.781,85

SPT

1.044.504,00

SPT

308.425,00

Persen

71,00

(9)

15

(1) 3.

a. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan

3.1.

(2)

(3)

Jumlah penerimaan bea dan cukai (Target APBN 2010)

81.492,67 Rp/milyar 100 Persen

(4) 3.1.1. Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

(5) 3.1.1.1.

Perumusan kebijakan dan peningkatan pengelolaan penerimaan bea dan cukai a. Mengoptimalkan penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai

(7)

(8)

(9)

Dana

Rp/juta

5.684,064

Dit. PPKC

Inputs : SDM

Orang

10.469

Rp/milyar Rp/milyar Rp/milyar

16.569,86 7.633,64 57.289,64

Rp/milyar Persen

81.492,67 100

Orang

6

Sistem

1

Persen

100

Orang

3

Berkas

4

Persen

100

Orang

3

Berkas

2

Persen

100

Outputs : a. Penerimaan bea masuk b. Penerimaan bea keluar c. Penerimaan cukai Outcomes : Tercapainya target penerimaan negara bea masuk, bea keluar, dan cukai

b. Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai c. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif

(6)

b. Menyempurnakan sistem administrasi penerimaan bea masuk dan cukai

Inputs : SDM Outputs : Sistem administrasi penerimaan bea masuk dan cukai yang telah disempurnakan Outcomes : Terlaksananya penyempurnaan sistem administrasi penerimaan bea masuk dan cukai

c. Melaksanakan inventarisasi, evaluasi dan analisa potensi penerimaan tiap Kanwil

Inputs : SDM Outputs : Perencanaan penerimaan per bulan (cash forecasting ) Outcomes : Terlaksananya inventarisasi, evaluasi dan analisa potensi penerimaan tiap Kanwil

d. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal dalam penetapan target DJBC secara nasional

Inputs : SDM Outputs : Usulan target bea masuk, cukai, dan bea keluar Outcomes : Terlaksananya koordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal dalam penetapan target DJBC secara nasional


16

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) e. Menghitung pengaruh indikator ekonomi terhadap potensi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai

(6)

(7)

(8)

Orang

3

Berkas

2

Persen

100

Orang

3

Berkas

2

Persen

100

Orang

3

Berkas

24

Berkas

2

Persen

100

Inputs : SDM

Orang

3

Outputs : Usulan APBN Perubahan

Berkas

1

Persen

100

Tim

1

Inputs : SDM Outputs : Laporan analisa pengaruh indikator ekonomi terhadap potensi penerimaan Outcomes : Diketahuinya pengaruh indikator ekonomi terhadap potensi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan PNBP

f. Menjabarkan target nasional untuk tiap Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

g. Melaksanakan evaluasi realisasi penerimaan terhadap target

Inputs : SDM Outputs : Alokasi penjabaran target untuk tiap Kanwil, KPU dan KPPBC Outcomes : Terjabarkannya target nasional untuk tiap Kanwil, KPU dan KPPBC

Inputs : SDM Outputs : a. Laporan pencapaian target bea masuk, cukai dan PNBP (Laporan 15 harian) Laporan evaluasi b. Laporan evaluasi realisasi penerimaan terhadap target Outcomes : Terlaksananya evaluasi realisasi penerimaan terhadap target

h. Mengevaluasi target bea masuk, cukai dan PNBP sesuai APBN

Outcomes : Terevaluasinya target bea masuk, cukai dan PNBP sesuai APBN

3.2.


PMK mengenai jam kerja DJBC 24 jam sehari dan 7 hari seminggu

i.

Menyelesaikan rancangan PMK mengenai jam kerja

Inputs : SDM

(9)

Dit. PPKC

17

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) DJBC 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di empat Pelabuhan Utama (Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar)

3.3.

Persentase realisasi dari janji pelayanan Quick Win ke pihak eksternal

80 Persen

3.3.1.2.

Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah a. Melaksanakan pengumpulan data waktu pelayanan impor untuk Jalur Prioritas

b. Melaksanakan pengumpulan data waktu pelayanan impor untuk Jalur Hijau

c. Melaksanakan pengumpulan data waktu pelayanan impor untuk Jalur Merah (periksa fisik dan dokumen)

d. Melaksanakan pengumpulan data waktu pelayanan keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai


(6)

(7)

(8)

Berkas

1

Persen

100

Dana

Rp/juta

97.472,076

Inputs : SDM

Outputs : Rancangan PMK mengenai mengenai jam kerja DJBC 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di empat Pelabuhan Utama Outcomes : Terbitnya PMK mengenai mengenai jam kerja DJBC 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di empat Pelabuhan Utama

Orang

2

Outputs : Data waktu pelayanan impor jalur prioritas

File

12

Outcomes : Tersedianya data siap olah waktu pelayanan impor jalur prioritas

Persen

100

Orang

2

File

12

Outcomes : Tersedianya data siap olah waktu pelayanan impor jalur hijau

Persen

100

Inputs : SDM

Orang

2

Outputs : Data waktu pelayanan impor jalur merah

File

12

Outcomes : Tersedianya data siap olah waktu pelayanan impor jalur merah

Persen

100

Orang

2

File

12

Inputs : SDM Outputs : Data waktu pelayanan impor jalur hijau

Inputs : SDM Outputs : Data waktu pelayanan keberatan dari bidang Kepabeanan dan Cukai

(9)

KPU

18

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100

Orang

2

File

12

Persen

100

Orang

5

File

12

Persen

100

Orang

12

File

48

Persen

100

Inputs : a. SDM (PPNS) b. Dana

Orang Rp/juta

10 80.105,639

Outputs : a. P 21 Kasus Cukai b. P 21 Kasus Kepabeanan

Berkas Berkas

6 6

Outcomes : Tersedianya data siap olah waktu pelayanan keberatan di bidang Kepabenanan dan Cukai

e. Melaksanakan pengumpulan data waktu pelayanan pengembalian/restitusi Bea Masuk dan Cukai

Inputs : SDM Outputs : Data waktu pelayanan pengembalian/restitusi Bea Masuk dan Cukai Outcomes : Tersedianya data siap olah waktu pelayanan pengembalian/restitusi Bea Masuk dan Cukai

f. Melaksanakan pengumpulan data waktu pelayanan Rush Handling

Inputs : SDM Outputs : Data waktu pelayanan Rush Handling Outcomes : Tersedianya data siap olah waktu pelayanan Rush Handling

g. Melaksanakan pengumpulan data waktu pelayanan PIBTPJPT

Inputs : SDM Outputs : Data waktu pelayanan PIBT-PJPT Outcomes : Tersedianya data siap olah waktu pelayanan PIBT-PJPT

3.4.


Persentase tindak pidana di kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

3.4.1.3.

Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai a. Melaksanakan penyidikan

(9)

KPPBC Madya Soekarno Hatta

Dit. Penindakan dan Penyidikan

19

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

c. Serah Terima Tersangka dan BB Outcomes : Optimalisasi dan efektivitas penyidikan di KP DJBC

3.5.

Persentase penerapan aplikasi sistem komputer pelayanan (SKP) kepabeanan yang terintegrasi dengan portal INSW

100 Persen

3.5.1.4.

Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal Indonesian National Single Window (INSW) Outcomes : Terselesaikannya aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal Indonesian National Single Window (INSW)

3.6.

3.7

Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung sistem logistik nasional (Customs Advanced Trade System )

75 Persen

Persentase penyelesaian rancangan peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

70 Persen

3.6.1.5.

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung sistem logistik nasional (Customs Advanced Trade System ) b. Rancangan peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Outcomes : a. Terbitnya PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung sistem logistik nasional (Customs Advanced Trade System ) b. Terbitnya peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)


(8)

(9)

12

Persen

100

Tim Rp/juta

1 135.871,186

Aplikasi

1

Persen

100

Tim Rp/Juta

2 77.148.065

Berkas

1

Berkas

1

Persen

75

Persen

70

Dit. IKC

Dit. Fasilitas

20

(1) 4.

Meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan

(2) 4.1. Persentase ketepatan penyerapan DIPA

(3)

(4)

90,00 Persen

4.1.1. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

(5) 4.1.1.1.

Pembinaan pelaksanaan anggaran dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Laporan sosialisasi dan bimtek penyusunan rencana penarikan dana b. Laporan monitoring dan evaluasi penyerapan pagu Outcomes : Dapat diketahui kemajuan pelaksanaan pekerjaan, sebagai perkiraan kebutuhan belanja

4.2. Jumlah penerimaan renumerasi atas penyimpanan, penempatan dan investasi jangka pendek (idle cash KUN)

3,00 Rp/triliun

4.3. Persentase tingkat akurasi perencanaan penerimaan kas

85,00 Persen

g akurasi 4.4. Persentase tingkat perencanaan pengeluaran kas

85,00 , Persen

4.5. Ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara

90,00 Persen

4.6. Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelayanan Bank Persepsi

100,00 Persen

4.2.1.2.

Peningkatan pengelolaan kas negara

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Dokumen kebijakan dalam optimalisasi idle cash pada rekening bendahara b. Dokumen kebijakan dalam intensifikasi dan diversifikasi optimalisasi kas pemerintah c. Laporan sosialisasi kebijakan dalam optimalisasi idle cash pada rekening bendahara d. Laporan sosialisasi perencanaan kas e. Laporan monitoring dan evaluasi data realisasi TSA pengeluaran f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Outcomes : a. Optimalisasi Idle Cash Pemerintah dan menutup cost of fund pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN b. Memperkirakan arus kas masuk yang dapat dipergunakan untuk menutup arus kas keluar c. Memperkirakan arus kas keluar yang harus ditutup dengan arus kas masuk. d. Mengukur kinerja pengelolaan kas terkait pelayanan dalam penyaluran dana APBN e. Tersedianya pelayanan Bank Persepsi dalam rangka pelayanan pelabuhan utama 24 jam perhari dan 7 hari per minggu


(7)

(8)

Orang Rp/juta

120,00 13337,79

Laporan

9,00

Laporan

4,00

Persen

90,00

Orang Rp/juta

100,00 15000,00

Dokumen

4,00

Dokumen

4,00

Laporan

4,00

Laporan

4,00

Laporan

4,00

Peraturan

1,00

Rp/triliun

3,00

Persen

85,00

Persen

85,00

Persen

90,00

Persen

100,00

(9)

21

(1)

(2)

(3)

4.7. Jumlah penerimaan bunga dan biaya lainnya dari penerusan pinjaman secara optimal

1,674 Rp/triliun

4.8. Pemenuhan target penerimaan pembiayaan dari pelunasan piutang penerusan pinjaman

5,504 Rp/triliun

4.9. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

(4)

(5) 4.7.1.3.

Manajemen investasi dan penerusan pinjaman

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Laporan pengelolaan penerimaan pembiayaan dan PNBP Penerusan Pinjaman b. Peraturan Menteri Keuangan tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

100,00 Persen

Outcomes : a. Mengoptimalkan penerimaan APBN atas bunga penerusan pinjaman sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan b. Mengoptimalkan penerimaan APBN hasil penerusan pinjaman sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan c. Mendukung pengembangan Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

4.10. Penyelesaian LKPP (unaudited ) secara tepat waktu

3,00

4.11. Penyelesaian RUU PP APBN secara tepat waktu

3,00

4.12. Jumlah LK K/L dan LK-BUN yang andal dan mendapat opini audit yang baik 4.13. Persentase monitoring dan evaluasi rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti


WTP (40) WDP (34)

100,00 Persen

4.10.1.4. Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. LKPP (unaudited ) b. RUU PP APBN c. Laporan penyuluhan SAI d. Laporan monitoring tindak lanjut pemerintah atas temuan BPK Outcomes : a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara b. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara c. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara d. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara

(7)

(8)

Orang Rp/juta

102,00 22.133,39

Laporan

12,00

Peraturan

1,00

Rp/triliun

1,674

Rp/triliun

5,504

Persen

100,00

Orang Rp/juta

113,00 21.758,44

Dokumen Dokumen Laporan Laporan

1,00 1,00 1,00 3,00

Periode Waktu

3,00

Periode Waktu

3,00

WTP WDP

40,00 34,00

Persen

100,00

(9)

22

(1)

(2) 4.14. Indeks Kepuasan stakeholders

(3) 3,14 Indeks

4.15. Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan quick win

91,00 Persen

4.16. Efektivitas edukasi dan komunikasi

40,00 Persen

4.17. Persentase Penyerapan DIPA

90,00 Persen

(4)

(5) 4.14.1.5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Laporan hasil survey kepuasan stakeholders b. SP2D c. Laporan bimbingan teknis d. Laporan realisasi APBN Outcomes : a. Mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan Ditjen Perbendaharaan kepada stakeholders b. Meningkatnya pelayanan kepada stakeholders dalam proses pencairan dana melalui KPPN Percontohan sehingga mendukung pelaksanaan belanja negara secara optimal kepada K/L c. Meningkatnya pemahaman/pengetahuan stakeholders terhadap ketentuan dan layanan perbendaharaan b d h d dan menjadi j di umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan d. Terwujudnya optimalisasi dana terhadap capaian kinerja yang telah direncanakan


(7)

(8)

Orang Rp/juta

293,00 261.964,04

Laporan

2,00

Lembar Laporan Laporan

PM 92,00 4,00

Indeks

3,14

Persen

91,00

Persen

40,00

Persen

90,00

(9)

23

(1) 5.

a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

5.1

(2)

(3)

Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal

100,00 Persen

(4) 5.1.1. Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(5) 5.1.1.1.

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah a. Koordinasi Pengalokasian dan Pengelolaan DAK

(6)

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Identifikasi atas permasalahan pelaksanaan DAK tahun berjalan dan solusinya b. Tersusunnya kebijakan pengalokasian DAK 2011 c. Tersedianya data untuk masing- masing kriteria dalam pengalokasian DAK 2011 d. Laporan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyiapkan kriteria perhitungan alokasi DAK Tahun 2011 e. Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan alokasi DAK Tahun 2011 Outcomes : Terwujudnya pemahaman yang utuh terhadap kebijakan dan konsep perhitungan alokasi DAK oleh K/L dan pemda serta terlaksananya pelaksanaan DAK yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

b. Koordinasi Pengelolaan DBH SDA TA 2010

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Bahan rekomendasi perumusan kebijakan dan solusi permalasahan dalam pelaksanaan DBH SDA b. Hasil penghitungan alokasi dan realisasi DBH SDA Outcomes : Terlaksananya penyaluran DBH SDA secara tepat waktu dan tepat jumlah

c. Koordinasi Pengelolaan DBH Pajak dan DBH CHT TA 2010



(7)

(8)

Orang Rp/juta

67,00 2.303,80

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

54,00 933,15

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

23,00 374,26

(9)

24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs : Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan pengalokasian DBH Pajak dan CHT denga unit terkait, sehingg diperoleh hal-hal sebagai berikut: a. Data rencana penerimaan, data prognosa realisasi penerimaan dan data realisasi penerimaan tentang DBH Pajak dan CHT yang diperoleh tepat waktu dan tepat jumlah dari unit terkait b. Peraturan Gubernur dari Provinsi penerima DBH CHT yang diperoleh secara tepat waktu dan tepat jumlah yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan PMK alokasi sementara DBH CHT c. Penyusunan daraft PMK dan penetapan PMK alokasi sementara, PMK alokasi definitif dan PMK alokasi kurang/ lebih bayar yang disusun dan ditetapkan secara tepat waktu dan tepat jumlah melalui Biro Hukum Setjen Kemkeu dan Depkumham d. Data penyaluran PBB sektor pertambangan migas dan panas bumi dari unit terkait e. Laporan penggunaan DBH CHT 2009 dan 2010 yang disampaikan secara patuh oleh provinsi penerima DBH CHT untuk bahan rekomendasi ke Menkeu f. Data realisasi penerimaan DBH Pbb-BPHTB berdasarkan laporan rekonsiliasi dalam rangka penetapan PMK alokasi sesuai realisasi Outcomes : Terlaksananya penyaluran DBH Pajak dan DBH CHT 2010 secara tepat waktu dan tepat jumlah

d. Penyusunan Kebijakan dan Perhitungan DAU 2011

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Identifikasi atas kelemahan formula perhitungan DAU tahun sebelumnya, sekaligus sebagai bahan penyempurnaan terhadap formula DAU ke depan


(7)

(8)

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

43,00 496,42

Berkas

1,00

(9)

25

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

b. Masukan mengenai perlakuan terhadap variabel-variabel, baik kebutuhan fiskal maupun kapasitas fiskal dalam penghitungan alokasi DAU selama ini, yang digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan c. Draft ketentuan dan peraturan yang terkait dengan pengalokasian DAU kepada daerah

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

63,00 502,49

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

66,00 2.951,47

Outcomes : Terlaksananya koordinasi yang baik agar formula perhitungan DAU yang lebih adil, transparan, dan mengedepankan penerapan konsep formula fiscal gap secara murni

5.1.1.2.

Perumusan Kebijakan DBH Pajak dan DBH CHT TA 2010

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Terumuskannya kebijakan yang terkait dengan : a. Penghitungan alokasi DBH CHT 2010, yang sudah memperhitungkan alokasi untuk daerah penghasil tembakau b. Laporan penggunaan DBH CHT TA 2009 oleh provinsi penerima DBH CHT c. Penetapan PMK alokasi DBH Pajak dan CHT berdasarkan data realisasi penerimaan d. Pelaksanaan penyaluran biaya pemungutan PBB bagian daerah yang dilaksanakan secara otomatis melalui Bank Operasional III e. Pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi penerimaan DBH PBB- BPHTB oleh masing-masing provinsi/kab/kota Outcomes : Tersusunnya kebijakan DBH Pajak dan DBH CHT yang lebih adil, transparan, dan akuntabel

5.2.


Realisasi janji pelayanan evaluasi Raperda PdarD ke pihak eksternal

15,00 hari

5.2.1.3.

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PdarD a. Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


(9)

26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs : Rekomendasi Pembatalan Perda PdarD Outcomes : Terselenggaranya Evaluasi Perda/ Raperda tentang PdarD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel. Akuntabel dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

5.3.

Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah

100,00 Persen

5.3.1.4.

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah a. Penatausahaan Anggaran Transfer ke Daerah th.2010

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Tersedianya laporan harian dan mingguan secara akurat kepada Dirjen PK b. Tertatanya semua dokumen pelaksanaan transfer ke daerah secara baik Outcomes : Terselenggaranya kegiatan penatausahaan dokumen transfer sesuai standar yang berlaku dan akurat

5.4.

Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah

4,00 Hari

5.4.1.5.

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transfer ke Daerah

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Pelaksanaan dan pengelolaan transfer ke daerah Outcomes : a. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer b. Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah

5.5


Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar dan pengelolaan transfer ke daerah ke pihak eksternal

3,00

5.5.1.6.

Sosialisasi Kebijakan DAU


(7)

(8)

Berkas

545,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

28,00 197,90

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

46,00 1.202,58

Berkas

1,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

20,00 255,33

(9)

27

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs : a. Tersosialisaikannya proses penghitungan alokasi DAU dan kebijakan yang digunakan dalam penghitungan alokasi DAU b. Laporan Hasil Sosialisasi Outcomes : Terinformasikannya kebijakan DAU kepada stakeholders secara jelas, tepat, dan terarah shg terdapat persamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penghitungan alokasi DAU

5.5.1.7.

Sosialisasi Kebijakan DAK TA 2011

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Terselenggaranya pelaksanaan sosislisasi kebijakan DAK TA 2011 Outcomes : Terwujudnya kesepahaman antara Pusat dan Daerah mengenai konsep dan tujuan serta proses penghitungan pengalokasian DAK TA 2011

5.5.1.8.

Sosialisasi Pelaksanaan DBH Pajak dan DBH CHT TA 2010

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Terlaksananya sosialisasi kepada daerah Outcomes : Terinformasikannya kebijakan, pelaksanaan, dan perubahan serta penyempurnaan DBH Pajak dan CHT TA 2010 kepada stakeholders secara jelas, tepat, dan terarah

5.6.

Persentase Kepatuhan dan Penegakan Ketentuan/Peraturan

80,00 Persen

5.6.1.9.

Bimtek Mekanisme Transfer DAK

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Terselenggaranya pelaksanaan Bimtek secara tepat waktu


(7)

(8)

Frekuensi

2,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

14,00 650,38

Frekuensi

2,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

20,00 272,38

Frekuensi

2,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

66,00 368,79

Lokasi

33,00

(9)

28

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : Terwujudnya pemahaman dari pengelola keuangan daerah atas persyaratan dalam penyaluran DAK shg dapat mempercepat penyampaian Laporan pelaksanaan DAK

5.6.1.10. Pemantauan/Konfirmasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah Tahun 2010

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Pelaksanaan dan pengelolaan transfer ke daerah Outcomes : a. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer b. Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah

5.6.1.11. Bimtek dan Identifikasi Permasalahan dalam rangka Penyiapan Bahan DAU

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Masukan dari daerah mengenai perlakuan terhadap variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dalam penghitungan alokasi DAU yang nanitinya digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan b. Gambaran kondisi di daerah dan kendala yang dihadapi daerah dalam rangka pelaksanaan alokasi DAU, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian Outcomes : Terinformasikannya kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat dalam pengalokasian DAU shg terdapat persamaan persepsi mengenai proses penghitungan DAU, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian


(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/juta

20,00 347,17

Frekuensi

20,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

36,00 210,81

Lokasi

21,00

Lokasi

21,00

Persen

100,00

(9)

29

(1) 6.

(2)

a. Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN

6.1.

b. Mendukung upaya financial market deepening untuk meningkatkan kapasitas daya serap dan efisiensi pasar keuangan

6.2.

(3)

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang a. Pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program b. Pemenuhan target pembiayaan melalui SUN c. Pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN

100,00 Persen 100,00 Persen

Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang a. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SUN b. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SBSN c. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang d. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

100 Persen

(4) 6.1.1. Pengelolaan dan Pembiayaan Utang

(5) 6.1.1.1.

Pengelolaan pinjaman dan hibah

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Perjanjian pinjaman

100,00 Persen 100,00 Persen

b. Amandemen perjanjian pinjaman c. Dokumen untuk pengefektifan perjanjian Outcomes : a. Pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program b. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan pinjaman

100 Persen 100 Persen

(8)

Orang Rp/juta

60,00 10.218,59

Loan agreement Persen

20,00 100,00

Dokumen

20,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

40,00 9.362,93

(9)

1 set

100 Persen 6.1.1.2. 100 Persen

6.3.

Pembayaran y utang g tepat p waktu, tepat jumlah, dan tepat

100 Persen

6.4.

Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi

100 Persen

6.5.

Partisipasi investor dalam penerbitan SBN a. Partisipasi investor dalam penerbitan SUN b. Partisipasi investor dalam penerbitan SBSN

145,00 Persen 145 Persen 145 Persen

Pengelolaan Surat Utang Negara

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. 1)) SUN dalam mata uang g rupiah melalui metode lelang: a) Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara b) Debtswitch c) Buyback (termasuk tansaksi SUN secara langsung) 2) Obligasi Negara Ritel 3) SUN Valas di pasar perdana internasional b. Bahan publikasi dan informasi Pasar SUN c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi maupun pelaku pasar keuangan: 1) Pelaksanaan fungsi Investor Relation Unit 2) Pelaksanaan kerjasama regional dan internasional secara aktif 3) Pertemuan dengan rating agency 4) Pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI d. Pelayanan kepada publik dan investor 1) Sosialisasi dan publikasi SUN


(7)

Frekuensi

29,00

Frekuensi Rp/triliun

23,00 109,97

Frekuensi Rp/triliun Frekuensi Rp/triliun

6,00 4,00 3,00 3,00

Frekuensi Rp/triliun Frekuensi Rp/triliun Dokumen

1,00 10,00 3,00 37,50 12,00

Frekuensi

30,00

Frekuensi

9,00

Frekuensi

5,00

Frekuensi

1,00

Frekuensi Orang

7,00 1.750,00

30

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 2) Investor gathering 3) Dealer/analyst meeting 4) Courtesy call dengan investor 5) Siaran pers dan pengumuman hasil transaksi SUN kepada publik 6) Bahan publikasi pengelolaan SUN melalui website e. Pre marketing Obligasi Negara Ritel Outcomes : a. Pemenuhan target pembiayaan melalui SUN b. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SUN c. Partisipasi investor dalam penerbitan SUN

6.1.1.3.

Pengelolaan pembiayaan syariah

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Nominal SBSN b. Jumlah nilai BMN yang akan sebagai underlying asset c. Laporan hasil kajian pengembangan instrumen pembiayaan syariah d. Publikasi SBSN e. Sosialisasi SBSN f. Investor gathering/analyst meeting g. Non-Deal Roadshow h. Pre Marketing SBSN Ritel i. Jumlah investor Sukuk Ritel Outcomes : a. Pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN b. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SBSN c. Partisipasi investor dalam penerbitan SBSN

6.1.1.4.


Pengelolaan strategi dan portofolio utang


(7)

(8)

Frekuensi Orang Frekuensi Orang Frekuensi

1,00 300,00 10,00 150,00 24,00

Set

58,00

Set

381,00

Frekuensi Orang

12,00 3.600,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen

145,00

Orang Rp/juta

30,00 7.436,17

Rp/triliun Rp/triliun

27,50 30,00

Laporan

1,00

Paket Lokasi Orang Lokasi Orang Lokasi Lokasi Orang

32,00 7,00 600,00 2,00 150,00 1,00 6,00 5.000,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen

145,00

Orang Rp/juta

34,00 2.699,65

(9)

439 set

32 set

31

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs : a. Dokumen strategi dan kebijakan utang jangka menengah dan jangka panjang b. Dokumen rencana kebutuhan pembiayaan melalui utang dalam rangka APBN c. Dokumen rencana portofolio utang untuk membiayai kebutuhan anggaran tahunan (annual financing plan) d. Laporan hasil monitoring dan analisis kinerja dan risiko e. Dokumen batas maksimum pinjaman f. Laporan hasil monitoring potensi kewajiban kontinjensi Outcomes : a. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang b. Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi

6.1.1.5.

Pelaksanaan evaluasi, akuntansi dan setelmen utang

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Nilai efektif penarikan PHLN 1) Pinjaman Program 2) Pinjaman Proyek b. Nilai Pembayaran Utang 1) Cicilan Pokok Utang DN 2) Bunga Utang DN 3) Cicilan Pokok Utang LN 4) Bunga Utang LN c. Laporan utang d. Laporan hasil monitoring dan evaluasi proyek yang dibiayai PHLN Outcomes : a. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang b. Opini BPK terhadap laporan keuangan pengelolaan utang c. Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran


(7)

(8)

Dokumen

1,00

Dokumen

1,00

Dokumen

1,00

Laporan

1,00

Dokumen

1,00

Laporan

1,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

88,00 6.819,05

Rp/triliun Rp/triliun

24,44 24,52

Rp/triliun Rp/triliun Rp/triliun Rp/triliun Laporan Laporan

103,81 74,03 58,84 38,30 44,00 10,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Persen

100,00

(9)

2 set

44 set

32

(1) 7.

Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban resiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian

(2) 7.1.

Cadangan anggaran risiko fiskal

(3) 94,00 Persen

(4) 7.1.1. Perumusan Kebijakan Fiskal

(5) 7.1.1.1.

Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan a. Perumusan Kerangka Penganggaran, Pencairan, dan Pemantauan Dana Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur

(6)

Inputs: a. SDM b. Dana Outputs : Rumusan kerangka penganggaran, pencairan, dan pemantauan dana dukungan pemerintah untuk proyek infrastruktur Outcomes : Tercapainya koordinasi pembahasan mekanisme penganggaran, pencairan dan pemantauan pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah antar unit yang terkait

b. Kajian kondisi sektor keuangan dan dampaknya terhadap risiko fiskal

Inputs: a. SDM b. Dana Outputs : Paper dan aplikasi yang menjelaskan kondisi sektor keuangan dan dampaknya terhadap risiko fiskal Outcomes : Tersedianya laporan dan model yang dapat menjelaskan kondisi sektor keuangan dan dampaknya terhadap risiko fiskal

c. Kajian potensi risiko APBN terhadap penyelenggaraan program SJSN, penyertaan modal pemerintah pada BUMN dan PSO pada Pertamina

Inputs: a. SDM b. Dana Outputs : Hasil kajian potensi risiko APBN terhadap penyelenggaraan program SJSN, PMN dan PSO Outcomes : Tersedianya laporan dan model analisis yang dapat menjelaskan risiko fiskal APBN terhadap program SJSN, PMN dan PSO

d. Melakukan kajian pengendalian contingent liabilities



(7)

(8)

Orang Rp/ribu

PM 939.405,00

Paper Aplikasi

2,00 1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 723.785,00

Paper Aplikasi

2,00 1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 2.363.765,00

Paper Aplikasi

6,00 1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.619.400,00

(9)

33

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Paper Aplikasi

4,00 2,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 862.160

Paper

2,00

Persen

100,00


Orang Rp/ribu

PM 4.791.615

Outputs : Terselenggaranya technical Assistance 4870-INO

Laporan

13,00

Persen

100,00


Orang Rp/ribu

PM 2.802.415

Outputs : Tersedianya sistem informasi risiko fiskal yang semakin baik

Paper Aplikasi

2,00 4,00

Persen

100,00

Outputs : Hasil identifikasi risiko kebijakan dan model pengendalian contingent liabilities proyek ketenagalistrikan Outcomes : Terwujudnya risiko kebijakan pada proyek ketenagalistrikan yang terkendali

e. Melakukan Kajian Hukum Dukungan Pemerintah pada Sektor Infrastruktur, Dukungan Kontinjen, Penjaminan dan Comfort Letter

Inputs: a. SDM b. Dana Outputs : Hasil kajian menyeluruh mengenai pemberian dukungan pemerintah untuk sektor proyek infrastruktur, dukungan kontinjen, penjaminan dan comfort letter Outcomes : Tersedianya hasil kajian mengenai dukungan Pemerintah untuk sektor p proyek y infrastruktur,, dukungan kontinjen, penjaminan dan comfort letter

f. Government counterpart support atas hibah asian development bank (ADB) TA 4872-INO enhancing private sector participation in infrastructure provision

Outcomes : Tersedianya peningkatan kemampuan para pegawai dalam melakukan penilaian dan analisis mengenai risiko fiskal

g. Penyempurnaan sistem informasi risiko fiskal

Outcomes : Tersedianya akses informasi risiko fiskal bagi publik dengan ketentuan yang berlaku


(9)

34

(1)

(2) 7.2.

Tingkat akurasi kebijakan fiskal a. Deviasi proyeksi besaran asumsi makro

(3) 92,00 Persen 10,00 Persen

(4)

(5) 7.2.1.2

Perumusan kebijakan ekonomi a. Melakukan Perumusan Pokok-Pokok Kebijakan Ekonomi Makro dalam rangka Mencapai Stabilisasi Perekonomian Nasional

(6)

Input : a. SDM b. Dana Outputs : Laporan hasil perumusan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dalam rangka mencapai stabilisasi perekonomian nasional Outcomes : Tersedianya rekomendasi pokok kebijakan dan stabilisasi ekonomi makro

b. Melakukan Koordinasi Penentuan Asumsi Dasar Penyusunan RAPBN 2011

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Besaran angka asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs, tingkat bunga, bunga lifting dan harga minyak sebagai dasar penyusunan RAPBN b. Laporan hasil koordinasi penentuan asumsi dasar penyusunan RAPBN 2011 Outcomes : Tercapainya kualitas penetapan asumsi dasar dalam rangka penyusunan RAPBN yang akurat dan handal

c. Melakukan Analisis Kinerja Perekonomian Makro dan Pengembangan Model ekonomi Makro

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Laporan hasil analisis kinerja perekonomian makro dan pengembangan model ekonomi makro Outcomes : Tersedianya hasil analisis kinerja perekonomian makro dan suatu model ekonomi makro yang lebih akurat, lengkap, dan mudah digunakan


(7)

(8)

Orang Rp/ribu

PM 1.153.916,00

Laporan

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 703.143,00

Laporan

2,00

Buku

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 4.041.791,00

Laporan

1,00

Persen

100,00

(9)

35

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) d. Melakukan Pengembangan Basis Data Indikator Ekonomi dan Keuangan

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Database indikator ekonomi dan keuangan Outcomes : Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan basis data indikator ekonomi dan keuangan yang telah tersedia

e. Melakukan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Laporan hasil koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi Outcomes : Terlaksananya koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi

f. Melakukan penerbitan jurnal ilmiah di bidang ekonomi dan keuangan

Inputs : a. SDM b. Data Outputs : a. Terbitan Kajian Ekonomi dan Keuangan b. Terbitan Jurnal Keuangan dan Moneter Outcomes : Tersedianya media untuk mengembangkan hasil penelitian ilmiah di bidang ekonomi dan keuangan

g. Melakukan Studi Analisis Peningkatan Investasi dan Perdagangan LN dalam rangka Peningkatan Daya Saing Sektor Strategis


Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Laporan hasil studi analisis peningkatan investasi dan perdagangan LN dalam rangka peningkatan daya saing sektor strategis

(7)

(8)

Orang Rp/ribu

PM 1.153.916,00

Database

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.100.700,00

Buku

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 745.964,00

Buku

4,00

Buku

3,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 834.214,00

Laporan

1,00

(9)

36

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : Tercapainya kualitas analisis peningkatan investasi dan perdagangan LN dalam rangka peningkatan daya saing sektor strategis

h. Melakukan Hubungan dedikasi investor

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Laporan perkembangan perekonomian Indonesia b. Laporan hasil kegiatan hubungan dedikasi investor Outcomes : a. Tercapainya peningkatan/ stabilitas rating Indonesia b. Tercapainya kualitas informasi bagi investor dalam rangka meningkatkan hubungan dedikasi investor Kementerian Keuangan

i. Melakukan Pengembangan WAR Room dalam rangka Formulasi Kebijakan Ekonomi Makro

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Rekomendasi kebijakan ekonomi makro terkini / pemantauan dini b. Laporan hasil Pengembangan WAR Room dalam rangka Formulasi Kebijakan Ekonomi Makro Outcomes : Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan WAR Room yang telah tersedia dalam rangka formulasi ekonomi makro

j.

Melakukan Optimalisasi dan Analisis Sektor Keuangan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Kondisi sektor keuangan terkini b. Laporan hasil kajian sektor keuangan


(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 4.877.390,00

Berkas

12,00

Buku

1,00

Level

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 4.041.791,00

Laporan

12,00

Buku

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 834.214,00

Laporan

12,00

Buku

1,00

(9)

37

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : Tercapainya kualitas analisis sektor keuangan yang mendukung perumusan kebijakan fiskal

k. Menjalin kerja sama dan melakukan monitoring kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Melalui Swakelola

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Kerjasama dengan perguruan tinggi yang efektif b. Laporan hasil penelitian Perguruan Tinggi Outcomes : Terlaksananya kerja sama penelitian dengan Perguruan Tinggi melalui swakelola yang mendukung perumusan kebijakan fiskal

l l.

Melakukan kajian/analisis kinerja sektor riil

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Laporan hasil kajian kinerja sektor riil Outcomes : Tersedianya hasil kajian kinerja sektor riil

m. Menyusun program kebijakan ekonomi dan keuangan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Rumusan program kebijakan ekonomi dan keuangan Oucomes ; Tersedianya rumusan program kebijakan ekonomi dan keuangan

b. Deviasi proyeksi target defisit APBN


10,00 Persen

7.2.1.3.

Perumusan kebijakan APBN a. Melakukan penyempurnaan, update model dan implementasi model kebijakan


(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 5.281.940,00

Buku

7,00

Buku

7,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.178.740,00

Buku

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 696.833,00

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 979.680,00

(9)

38

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Model

1,00

Persen

100,00


Orang Rp/ribu

PM 1.041.650,00

Outputs: Hasil kajian

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 933.112,00

Laporan

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.338.003,00

Outputs: Hasil rekomendasi kebijakan belanja negara dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang diindikasikan dengan tercapainya target pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Outcomes : Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan belanja negara dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang diindikasikan dengan tercapainya target pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

b. Melakukan kajian kebijakan dan pengembangan model subsidi

Outcomes : Tercapainya efisiensi dan efektivitas serta pengalokasian subsidi yang tepat sasaran yang tidak terlalu membebani APBN.

c. Melakukan pengkajian efisiensi dan efektivitas program jaringan pengaman sosial

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs: Hasil rancangan program JPS yang komprehensif untuk mengatasi dampak krisis global di Indonesia. Outcomes : Tercapainya efisiensi dan efektivitas program kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran.

c. Deviasi proyeksi target pendapatan negara


10,00 Persen

d. Melakukan penyempurnaan, Update model dan implementasi model proyeksi pendapatan negara


(9)

39

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs: Model perhitungan potensi pajak dari PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar, penerimaan PPh dan PPN sektoral serta penerimaan PNBP dan SDA. Outcomes : Tersedianya model proyeksi pendapatan negara yang akurat

e. Kajian review formula transfer ke daerah

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs: Model pelaksanaan belanja daerah Outcomes : Tersedianya suatu hasil monitoring, evaluasi dan kajian mengenai pola dan indikator belanja dan pendapatan daerah

f. Melakukan penyusunan Model Dampak APBN terhadap perekonomian dan pembangunan (Task Force Dapur APBN)

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs: Hasil sosialisasi, pertemuan dengan Analis Pasar, Editor media masa, pertemuan interdep, pertemuan kabinet dan DPR serta bahan laporan kepada menteri keuangan secara reguler. Outcomes : Tersusunnya suatu model sensitivitas sederhana

7.3.


Efektivitas kebijakan pendapatan negara

75,00 Persen

7.3.1.4.

Perumusan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP a. Melakukan kajian kebijakan tarif dan analisis perkembangan sektor riil dalam meningkatkan pendapatan negara

Inputs a. SDM b. Dana Outputs Nota Dinas/Konsep Peraturan Menteri Keuangan

(7)

(8)

Model

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 688.165,00

Model

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.104.447,00

Model

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 7.625.837,00

Verbal

25,00

(9)

40

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 2.906.500,00

Buku

2,00

Persen

100,00


Orang Rp/ribu

PM 3.627.775,00

Outputs : Laporan hasil kajian

Laporan

8,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.439.075,00

Laporan

1,00

Persen

100,00

Outcomes Tersedianya hasil kajian kebijakan tarif dan analisis perkembangan sektor riil dalam meningkatkan pendapatan negara

b. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan evaluasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) dan bea keluar

Inputs: a. SDM b. Dana Outputs : Buku pedoman pelaksanaan evaluasi BMDTP dan bea keluar Outcomes : Tersedianya pedoman pelaksanaan evaluasi BMDTP dan bea keluar

c. Melakukan kajian di bidang pendapatan negara guna mencapai optimalisasi pendapatan negara

Outcomes : Tersedianya hasil kajian yang mendukung tercapainya optimalisasi pendapatan negara

d. Melakukan Instrumen kebijakan fiskal dalam mengatasi dampak ekonomi dari climate change di Indonesia

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs: Hasil rekomendasi terbentuknya lembaga/institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengelola mekanisme perdagangan dan pengelolaan dana-dana dari hasil perdagangan karbon dan pelaksanaan proyek-proyek CDM. Outcomes : Tersedianya Alokasi dana yang dapat diserap dari kegiatan perdagangan karbon dan pelaksanaan proyek-proyek CDM.


(9)

41

(1) 7.4.

(2)

(3)

Jumlah rekomendasi DELRI yang diadopsi menjadi kesepakatan internasional

35,00 Persen

(4)

(5) 7.4.1.5.

Perumusan kebijakan dan kerjasama keuangan internasional a. Asistensi Menteri Keuangan tentang isu-isu internasional dan mempersiapkan bahan bahan briefing sheet bagi DELRI

(6)

(7)

(8)


Orang Rp/ribu

PM 10.451.004,00

Outputs : Laporan yang terkait dengan perkembangan isu-isu internasional

Buku Briefing Sheet

1,00 25,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.467.870,00

Outputs : Kesiapan peyelenggaran sidang i t internasional i l

Sidang

10,00

Outcomes : Terselenggaranya sidang internasional

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.257.242,00

Frekuensi

5,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 2.351.710,00

Frekuensi

1,00

Outcomes : Tersedianya informasi tentang isu-isu internasional sebagai bahan masukan bagi Menteri Keuangan dan DELRI demi kepentingan nasional

b. Menyelenggarakan sidang internasional

c. Menyelenggarakan Fokus Group Discussion dengan negara-negara anggota G-20 mengenai penanganan dampak krisis global


Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Terselenggaranya sidang fokus group discussion dengan negara-negara anggota G-20 Outcomes : Terpenuhinya pertukaran informasi yang komprehensif dan up to date bagi DELRI

d. Melakukan koordinasi bidang jasa

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Kegiatan koordinasi bidang jasa


(9)

42

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : Hasil kajian kebijakan internasional serta cost and benefit liberalisasi jasa keuangan dalam forum WTO, APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral.

e. Melakukan pemantauan kerja sama internasional

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Model pemantauan b. Database pemantauan dini c. Economic Int'l&Surveillance rep d. buku/proceding Seminar Outcomes : Diperoleh gambaran keseluruhan agenda sidang, sehingga DELRI semakin siap

Capacity it b building ildi b i bagi f. C pegawai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kemampuan diplomansi

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Pengiriman pegawai untuk mengikuti training Outcomes : Peningkatan kemampuan diplomasi pegawai dalam rangka hubungan/kerjasama internasional

g. Melakukan kajian atas potensi dan peluang reformasi lembaga pembiayaan Breton Woods: Perspektif Indonesia

Inputs : a SDM b Dana Outputs : Rekomendasi kebijakan bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas program yang dibiayai Breeton Woods Outcomes : Tersedianya rekomendasi kebijakan terkait dengan program yang dibiayai oleh Breeton Woods yang efektif dan efisien


(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.047.595,00

Paket Paket Frekuensi

1,00 1,00 4,00

Frekuensi

2,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 750.852,00

Frekuensi

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 527.454,00

Laporan

1,00

Persen

100,00

(9)

43

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) h. Melakukan kajian atas penyertaan modal pemerintah dan trust fund pada organisasi dan lembaga keuangan internasional

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Keputusan Menkeu mengenai USAID Trust Fund b. MoU kerjasama pemerintah RI dan Pemerintah USA c. PP tentang penyertaan modal pemerintah pada lembaga internasional Outcomes : Terwujudnya hasil kajian atas penyertaan modal pemerintah dan trust fund pada organisasi dan lembaga keuangan internasional

i.

Melaksanakan pengiriman pegawai Kementerian keuangan yang akan mengikuti program degree dan non- degree d atas biaya bi grant dari negara donor

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Pegawai Depkeu yang telah di kirim untuk mengikuti program degree dan non-degree b. Proposal grant Outcomes : Tepenuhinya tawaran program degree dan non-degree atas biaya grant kepada Depkeu dan proposal grant LN

j.

Penyelenggaraan seminar/sosialisasi mengenai kebijakan kerja sama internasional

Inputs : a SDM b Dana Outputs : Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kerjasama internasional Outcomes : Meningkatnya pemahaman stakeholder terhadap kerjasama internasional

k. Informasi mengenai penyerapan dan hambatan penyerapan dana proyek bantuan IDB


Inputs : a SDM b Dana

(7)

(8)

Orang Ribu/Rp

PM 610.900,00

KMK

1,00

MoU

1,00

PP

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.316.675,00

Orang

700,00

Proyek

60,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 1.467.870,00

Laporan

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 644.715,00

(9)

44

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Laporan

10,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

PM 894.137,00

Outputs : Diterbitkannya buku APEC OECD integrated checklist

Buku

1,00

Outcomes : Tersedianya informasi mengenai APEC OECD

Persen

100,00

Outputs : Informasi mengenai penyerapan dan hambatan penyerapan dana proyek bantuan IDB Outcomes : Meningkatnya pemahaman stakeholder terhadap pemanfaatan dana yang berasal dari lembaga internasional

l.


Penerbitan buku APEC OECD Integrated Checklist

Inputs : a SDM b Dana

(9)

45

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2010 Instansi Visi Misi Kedua

: Kementerian Keuangan : Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi : Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab Formulir : RKT Sasaran

1.

Kegiatan

Indikator


Program

Uraian

(1)

(2)

(3)

(4)

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholders

1.1.

Jumlah Penerimaan Negara dan Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN a. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara b. Bea Lelang c. Pembiayaan APBN

67,70 Milyar 44,04 Milyar 350,00 Milyar

1.1.1. Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

Indikator Kinerja

Satuan


Ket

Uraian

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Orang Rp/ribu

12,00 28.389.610,00

Rp/ribu

150.000.000,00

Rp/ribu

200.000.000,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

10,00 2.118.500,00

Set

6,00

Persen

100,00

1.1.1.1. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain a. Penerimaan pembiayaan dari aset recovery

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah penerimaan kembali (recovery ) yang berasal dari pengeluaran APBN a. Realisasi nilai penyelesaian aset eks BPPN b. Realisasi nilai penyelesaian asset eks PT PPA Outcomes : Tersedianya target penerimaan Kembali (recovery ) yang berasal dari Pengeluaran APBN

b. Kajian dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang tersusun Outcomes : Tersedia peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain

1.1.1.2. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, perencanaan dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan Piutang Negara

RKT Kemkeu 2010 (Misi Kekayaan Negara)

46

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) a. Pendapatan negara yang optimal

b. Kajian dan perumusan kebijakan di bidang pengurusan piutang negara

(6)

(7)

(8)

Orang Rp/ribu

31,00 14.999.020,00

Outputs : Jumlah Biaya Administrasi(Biad) Pengurusan Piutang Negara

Rp/ribu

67.705.000,00

Outcomes : Tercapainya target PNBP yang berasal dari biad PPN

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

31,00 2.351.161,00

Set

3,00

Persen

100,00


Orang Rp/ribu

31,00 -

Outputs : Jumlah Bea Lelang

Rp/ribu

44.047.706,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

35,00 3.023.711,00

Set

4,00

Persen

100,00


Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah peraturan di bidang pengurusan piutang negara yang terusun Outcomes : Tersedianya peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara pengurusan piutang negara

1.1.1.3. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan lelang a. Pendapatan negara yang optimal

Outcomes : Tercapainya target PNBP yang berasal dari bea lelang

b. Kajian dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan lelang

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah peraturan di bidang lelang yang tersusun Outcomes : Tersedianya peraturan di bidang lelang


(9)

Monitoring kinerja 17 Kanwil

Monitoring kinerja 17 Kanwil

47

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 1.1.1.4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya a. Pemberian layanan unggulan sesuai SOP

(6)

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Penyelesaian SOP keringanan utang pada KPKNL b. Penyelesaian SOP keringanan utang pada Kanwil c. Penyelesaian SOP penarikan piutang negara d. Penyelesaian SOP pelayanan lelang e. Penyelesaian SOP permohonan ijin penghapusan BMN selaian tanah dan/ atau bangunan f. Penyelesaian SOP penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMN


Orang Rp/ribu

7,00 -

Persen

80,00

Persen

80,00 80,00

Persen

80,00

Persen

80,00

Persen

80,00

Persen

100,00


Orang Rp/ribu

5,00 1.802.628,00

Outputs : Pejabat yang mengikuti assesment a. Eselon III b. Eselon IV

Pejabat Pejabat

8,00 70,00

Persen

78,00

Orang Rp/ribu

33,00 13.869.950,00

Outputs : Jumlah penambahan KPKNL modern

Kantor

10,00

Outcomes : Penyelesaian modernisasi organisasi

Persen

100,00

Outcomes : Tesedianya pegawai yang memiliki standar kompetensi jabatan sesuai dengan kebutuhan jabatan

c. Pengembangan organisasi yang handal dan modern

(8)

Persen

Outcomes : Terselesaikannya layanan unggulan di bidang kekayaan negara, g ,p piutang g negara g dan lelang

b. Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

(7)


(9)

48

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) d. Pengelolaan anggaran yang optimal

(6)

(7)

(8)


Orang Rp/ribu

5,00 -

Outputs : Realisasi penggunaan DIPA

Rp/ribu

512.805.492,00

Persen

85,00

Outcomes : Penyerapan DIPA dengan efektif dan efisien

1.1.1.5. Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN a. Pendapatan negara yang optimal

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Jumlah Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara b. Jumlah Bea Lelang Outcomes : Tercapainya target PNBP yang berasal dari biad PPN

1.2.

Jumlah penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) b. Pokok Lelang

1.2.1.6 770,00 Milyar 3,15 Triliun

Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, perencanaan dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan Piutang Negara a Pengurusan piutang negara yang optimal

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS)

(9)

Dana di gabung 1.2.1.6.

Orang Rp/ribu

85,00 1.2.1.7. 357.552.169,00 1.2.1.8.

Rp/ribu

67.705.000,00

Rp/ribu

44.047.706,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

31,00 -

Rp/ribu

Monitoring kinerja 70 KPKNL

770.000.000,00 Monitoring kinerja 17 Kawil

1.2.1.7. Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan lelang a Pelayanan lelang yang maksimal


Outcomes : Tercapainya target PNDS

Persen

100,00


Orang Rp/ribu

31,00 -

49

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs : Jumlah Pokok Lelang

(7)

(8)

(9)

Rp/juta

3.150.000,00

Monitoring kinerja 17

Outcomes : Tercapainya target hasil pelaksanaan lelang

1.2.1.8. Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN a Hasil pengurusan piutang negara yang optimal

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS)

b. Pelayanan lelang yang maksimal

Kawil

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

85,00 -

Rp/ribu

770.000.000,00 Monitoring kinerja 70

Outcomes : Tercapainya target PNDS

Persen

100,00


Orang Rp/ribu

31,00 -

Outputs : Jumlah Pokok Lelang

Rp/juta

3.150.000,00

Persen

100,00

Team Rp/ribu

1,00 4.161.410,00

Persen

0,00

Persen

0,00

Persen

0,00

Persen

0,00

Monitoring kinerja 70

Outcomes : Tercapainya target hasil pelaksanaan lelang

1.3.


Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan Kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan asset idle

70,00 Persen

1.3.1.9. Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan barang milik negara a Penyelesaian permohonan pengelolaan Kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset idle

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Persetujuan/penolakan pemanfaatan b. Persetujuan/penolakan penggunaan c. Persetujuan/penolakan pemindahtanganan d. Persetujuan/penolakan penghapusan

KPKNL

sesuai kewengan Kantor Pusat

50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

0,00

Persen

0,00

Orang Rp/ribu

66,00 -

Outputs : Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi

Rp/ribu

934.000.000,00

Outcomes : Tersedianya nilai BMN yang diutilisasi

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

66,00 112.940.890,00

Satker

1 687 00 1.687,00

e. Persetujuan/penolakan Pemanfaatan aset idle Outcomes : Terselesaikannya permohonan pengelolaan kekayaan negara

b Utilisasi Kekayaan Negara yang optimal

c

Inventarisasi dan penilaian BMN


Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah satker yang diinvetarisasi dan dinilai wajar

d Rekonsiliasi data hasil inventarisasi dan penilaian BMN

e. Kajian dan perumusan kebijakan di bidang Barang Milik Negara

Outcomes : Penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN b. Dana

Persen

100,00

Rp/ribu

112.940.890,00


Orang Rp/ribu

66,00 -

Outputs : Jumlah satker yang telah melakukan koreksi neraca

Satker

15.013,00

Outcomes : Terlaksananya koreksi neraca yang telah dilakukan oleh Satker

Persen

70,00

Orang Rp/ribu

66,00 2.655.252,00

Set

15,00

Persen

80,00

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah peraturan di bidang BMN yang tersusun Outcomes : Tersusunnya peraturan di bidang BMN


(9)

Monitoring Kinerja 17 Kanwil

Monitoring Kinerja 17 Kanwil

51

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) f. Kajian dan perumusan kebijakan di bidang Penilaian Kekayaan Negara

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah peraturan di bidang Penilaian Kekayaan Negara yang tersusun Outcomes : Tersusunnya peraturan di bidang Penilaian Kekayaan Negara

1.3.1.10. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi dan rekomendasi penilaian kekayaan negara a Penyelesaian permohonan penilaian aset

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Laporan penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan b. Laporan penilaian aset eks. BPPN dan Bea Cukai c. Laporan penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan d. Laporan penilaian eks. KKKS Outcomes : Terselesaikannya permohonan penilaian kekayaan negara

1.3.1.11. Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN a. Hasil pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Persetujuan/penolakan pemanfaatan b. Persetujuan/penolakan penggunaan c. Persetujuan/penolakan pemindahtanganan d. Persetujuan/penolakan penghapusan e. Persetujuan/penolakan Pemanfaatan aset idle


(7)

(8)

Orang Rp/ribu

25,00 3.007.470,00

Set

3,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

354,00 2.522.700,00

Laporan

150,00

Laporan

400,00

Laporan

6,00

Laporan

24,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

85,00 -

Persen

67,50

Persen

75,00

Persen

80,00

Persen

90,00

Persen

37,50

(9)

Dana di gabung dengan 1.3.1.11.

52

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

70,00

Orang Rp/ribu

85,00 -

Outputs : Jumlah satker yang diinvetarisasi dan dinilai wajar

Satker

1.687,00

Outcomes : Penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

85,00 -

Outputs : Jumlah satker yang telah melakukan koreksi neraca

Satker

15.013,00

Outcomes : Terlaksananya koreksi neraca yang telah dilakukan oleh Satker

Persen

70,00

Orang Rp/ribu

36,00 4.161.410,00

Persen

50,00

Persen

100,00

Persen

50,00

Persen

40,00

Persen

100,00

Outcomes : Terselesaikannya persetujuan/ penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

b Inventarisasi dan penilaian BMN

c

1.4.

Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

60,00 Persen

Rekonsiliasi data hasil inventarisasi dan penilaian BMN

1.4.1.12. Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan a Persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan KND



Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Restrukturisasi/revitalisasi BUMN b. Usulan rekomendasi program tahunan privatisasi BUMN c. Penyampaian draft PP penambahan/pengurangan PMN, pendirian/pembubaran BUMN d. Penyampaian draft PP penetapan kekayaan awal/pemisahan KND selain pada BUMN e. Penyusunan laporan akunansi investasi pemerintah


(9)



53

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

68,00

Orang Rp/ribu

32,00 -

Outputs : Laporan Akuntansi Investasi Pemerintah

Laporan

2,00

Outcomes : Terlaksananya penatausahaan KND

Persen

100,00

Outcomes : Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan

b Penatausahaan KND



(9)

54

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2010 Instansi Visi Misi Ketiga

: Kementerian Keuangan : Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi : Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian yang tangguh dan berdaya saing global Formulir : RKT Sasaran

1.

Kegiatan

Indikator


Program

Uraian

(1)

(2)

(3)

(4)

Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

1.1.

Persentase Pertumbuhan Nilai Transaksi Saham Harian

2,50 Persen

1.1.1. Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

Indikator Kinerja

Satuan


Ket

Uraian

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Orang Rp/juta

9,00 0,00 931,18

Outputs : SK Izin WPPE dan WPEE

Berkas

435,00

Persen

100,00

Persen

100,00


Orang Rp/juta

9,00 325,35

Outputs : Laporan Hasil Pemeriksaan PE

Berkas

32,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

9,00 240,81

Berkas

9,00

1.1.1.1. Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek a. Pelayanan Perizinan WPPE dan WPEE

Outcomes: a Terpenuhinya taget pelayanan perijinan iji WPPE dan d WPEE sebagai mana disebutkan dalam Kemkeu-Wide b Tersedianya tenaga profesi WPPE dan WPEE

b. Pemeriksaan kepatuhan PE

Outcomes : Identifikasi kepatuhan atau ketidaksesuaian oleh Perusahaan Efek dalam penyelenggaran kegiatan usahanya terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, pengawasan yang optimal atas penyelenggaraan operasional PE dan meminimalisasi kemungkinan

c. Pemeriksaan kepatuhan SRO, BK dan BAE

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Laporan Hasil PemeriksaanSRO, BK dan BAE

RKT Kemkeu 2010 (Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)

Biro TLE

Biro TLE

55

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100,00

Orang Rp/juta

13,00 365,02

Berkas Berkas

12,00 10,00

Persen

100,00

IInputs t : a. SDM b. Dana

Orang Rp/juta

15,00 138,41

Outputs : Laporan

Berkas

1,00

Persen

100,00


Orang Rp/juta

20,00 138,41

Outputs : Laporan

Berkas

1,00

Persen

100,00

Outcomes : Identifikasi kepatuhan atau ketidaksesuaian oleh SRO, BK, dan BAE dalam penyelenggaran kegiatan usahanya terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, pengawasan yang optimal atas penyelenggaraan operasional SRO, BK, dan BAE dan meminimalis

d. Pemeriksaan teknis terhadap indikasi perdagangan efek tidak wajar

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Laporan Penelaahan b. Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis (LHPT) Outcomes : Identifikasi mengenai ada tidaknya petunjuk awal atas indikasi perdagangan efek yang tidak wajar

Menyelenggarakan l k St Studi di e. M tentang Biaya Pemenuhan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal

Outcomes : Dicapainya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis keterbukaan informasi yang harus ditanggung oleh Emiten dan Perusahaan Publik dan besarnya biaya yang harus ditanggung dalam rangka pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi

f. Menyelenggarakan Studi tentang peran regulator dan pihak terkait dalam mendorong perusahaan melakukan initial public offering di Pasar Modal Indonesia

Outcomes : Pemahaman yang baik akan peran Regulator dalam mendorong perusahaan untuk IPO

1.2.

Persentase Pertumbuhan dana yang dikelola lembaga pembiayaan dan penjaminan


10,00 Persen

(9)

Biro TLE

Biro Risti

Biro Risti

1.2.1.2. Pengaturan,Pembinaan dan Pengawasan bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan

56

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) a. Melakukan Penyusunan tentang Perusahaan Modal Ventura

(6)

(7)

(8)

Orang Rp/juta

30,00 -

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

30,00 82,20

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

30,00 53,82

Berkas

1,00

Persen

100,00

Inpus : a. SDM b. Dana

Orang Rp/juta

20,00 138,41

Outputs : Laporan

Berkas

1,00

Persen

100,00

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : PMK tentang Perusahaan Modal Ventura Outcomes : Terselesaikannya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Modal Ventura

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : PMK tentang Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Outcomes : Terselesaikannya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

c. Melakukan Penyusunan Penyempurnaan PMK No. 222/PMK.010/2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Penjaminan Ulang Kredit

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : PMK yang memberikan gambaran mengenai kesesuaian dan kecukupan regulasi terhadap usaha penjaminan berserta usulan penyempurnaan yang diperlukan Outcomes : Terselesaikannya penyempurnaan PMK No. 222/PMK.010/2008 tentang Lembaga Penjaminan Ulang Kredit

d. Menyelenggarakan Studi tentang Perusahaan Modal ventura

Outcomes : Dicapainya tingkat pengetahuan dan pemahaman potensi Modal Ventura sebagai alternatif tujuan investasi dalam Lembaga Keuangan Indonesia


(9) Biro P2

Biro P2

Biro P2

Biro Risti

57

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) e. Melakukan Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : PMK tentang LPEI Outcomes : Terselesaikannya penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

f. Memproses Permohonan izin usaha Perusahaan Pembiayaan dan Penjaminan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Hasil analisis b. Izin usaha Outcomes : Terselesaikannya proses permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan

1.3.

Persentase Pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri Perasuransian

6,00 Persen

1.3.1.3. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Perasuransian a. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance ) Untuk Perusahaan Perasuransian

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. PMK b. Data Perusahaan yang menerapkan GCG Outcomes : Terwujudnya pelaksanaan GCG Perusahaan Perasuransian

b. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Perasuransian Syariah

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Outcomes : Tersedianya peraturan tentang kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian Syariah

c. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Investasi Perusahaan



(7)

(8)

Orang Rp/juta

30,00 63,18

Buah

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

12,00 -

Buah Buah

8,00 8,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

16,00 48.940,00

Buah Buah

1,00 1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

9,00 202.454,00

Buah

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

14,00 186.311,00

(9) Biro P2

Biro P2

Biro ASR

Biro ASR

Biro ASR

58

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

(6)

(7)

(8)

Outputs : Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Buah

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

9,00 -

Buah

1,00

Persen

100,00

Inputs : SDM

Orang

9,00

Outputs : PMK

Buah

1,00

Persen

100,00

Inputs : SDM

Orang

5,00

Outputs : SK

Buah

3,00

Persen

100,00

Orang Rp

23,00 124.037,00

Dokumen

877,00

Persen

100,00

Outcomes : Tersedianya peraturan tentang kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

d. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Produk dan Distribusi Asuransi Syariah

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Outcomes : Tersedianya peraturan tentang Produk dan Distribusi Asuransi Syariah

e. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Produk dan Distribusi Asuransi

Outcomes : Tersedianya peraturan tentang Produk dan Distribusi Asuransi

f. Pemberian ijin usaha asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP

Outcomes : Terwujudnya pemberian ijin usaha asuransi dan reasuransi yang sesuai target SOP

g. Analisis laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Kertas kerja hasil analisis laporan keuangan Outcomes : Tersedianya hasil analisis laporan keuangan perusahaan dan reasuransi yang sesuai target waktu


(9)

Biro ASR

Biro ASR

Biro ASR

Biro ASR

59

(1)

(2) 1.4.

Persentase Pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri Dana Pensiun

(3) 5,00 Persen

(4)

(5) 1.4.1.4. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun a. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi bagi pelaku usaha, penyedia dana, dan masyarakat mengenai dana pensiun

(6)

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Sosialisasi dan Edukasi

Inputs : a. SDM

1.5.1.5. Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi a. Melakukan penerapan pengawasan berbasis risiko terhadap Reksa Dana dan produk investasi lainnya

Frekuensi

8,00

Persen

100,00

3,00

Persen

100,00


Orang Rp/juta

20,00 138,41

Outputs : Laporan

Berkas

1,00

Persen

100,00

S Orang D Rp/juta

25,00 188,59


Biro Risti

Biro PI

Outputs : a. Hasil penelaahan atas H Berkas Pernyataan Perdaftaran Reksa Dana b. Surat Perubahan dan/atau S Berkas Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana c. Surat Pemberitahuan Penundaan S Berkas Proses Pernyataan Pendaftaran


(9)

Biro Dapen

SK

Outcomes : Dicapainya tingkat pengetahuan dan pemahaman akan potensi BPD dalam menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

36,00 Persen

10,00 509,89

10,00

Outcomes : Terselenggaranya pelayanan pengesahan/persetujuan Menteri atas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi ketentuan sesuai dengan SOP

1.5. Persentase pertumbuhan unit penyertaan Reksa Dana

Orang Rp/juta

Orang

Outputs : Izin/Pengesahan Pembentukan

c. Menyelenggarakan Studi tentang Potensi Bank Pembangunan Daerah sebagai penyelenggara (pendiri) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

(8)

Dapen

Outcomes : Dapat ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai dana pensiun

b. Persentase pengesahan pembentukan dana pensiun yang sesuai dengan SOP

(7)

86,00

86,00

3,00

60

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) d. Surat Pemberitahuan Penolakan S Proses Pernyataan Pendaftaran e. Surat Pernyataaan Efektif atas S Pernyataan pendaftaran Reksa Dana H f. Hasil penelaahan atas Pernyataan Perdaftaran KIK-EBA g. Surat Perubahan dan/atau S Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran EBA h. Surat Pernyataaan Efektif atas S Pernyataan pendaftaran EBA i. Surat Pemberitahuan Penundaan S Proses Pencatatan atas Pembentukan RDPT j. Surat Pemberitahuan Penolakan S Proses Pencatatan atas Pembentukan RDPT k. Surat Pencatatan atas S Pembentukan RDPT l. Hasil penelaahan atas H Pernyataan Perdaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK m. Surat Perubahan dan/atau S Tambahan Informasi atas P Pernyataan t Pendaftaran P d ft D Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK n. Surat Pernyataaan Efektif atas S Pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK o. Surat Tanggapan atas S Perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana dan produk investasi lainnya p. Surat Tanggapan atas S Pemberitahuan atas Rencana Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dan produk investasi lainnya q. Surat Pembubaran dan Likuidasi S Reksa Dana dan produk investasi lainnya r. Laporan Hasil Penelaahan Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana dan produk Investasi lainnya s. Laporan Hasil Monitoring Penyampaian Laporan Penghimpunan Dana Reksa Dana dan Produk Investasi lainnya t. Laporan Hasil Monitoring Penyampaian Prospektus pembaharuan Reksa Dana u. Laporan Hasil Pemetaan Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund )


(7)

(8)

Berkas

3,00

Berkas

80,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

2,00

Berkas

2,00

Berkas

20,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

30,00

Berkas

80,00

Berkas

80,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

Berkas

1,00

(9)

61

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100,00

Persen

100,00


Orang Rp/juta

20,00 138,41

Outputs : Laporan

Berkas

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

5,00 346,32

Frekuensi

4,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

13,00 93,40

Outputs : Ter up date nya data dan informasi di website

Persen

100,00

Outcomes : Pelayanan kepada Stakeholder akan data dan informasi yang up to date

Persen

100,00

Orang Rp/juta

5,00 67,50

v. Layanan pemberian Pernyataan Efektif Reksa Dana sesuai SOP Outcomes : Terciptanya peningkatan kuantitas kualitas Reksa Dana dan produk investasi lainnya sehingga terwujud stabilitas industri pengelolaan investasi Indonesia

b. Menyelenggarakan Studi tentang Biaya dan Komisi Reksadana

Outcomes : Dicapainya tingkat pengetahuan dan pemahaman akan potensi BPD dalam menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

1.6. Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK

77,00

1.6.1.6. Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi a. Menyelenggarakan Seminar Tematik untuk melihat perkembangan ekonomi, pasar modal lembaga keuangan dan TI

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah Kegiatan Ilmiah Outcomes : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai akan perkembangan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Teknologi Informasi

b. Melakukan pengelolaan website

c. Menyelenggarakan Perpustakaan /Kearsipan/Dokumentasi




(9)

Biro Risti

Biro RISTI

Biro RISTI

Biro RISTI

62

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs : a. Pengadaan referensi/buku b. Pelaksanaan fumigasi Outcomes : Terselenggaranya perpustakaan yang tertata dengan baik

d. Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Jumlah sistem informasi b. Prosentase penyelesaian sistem informasi sesuai rencana c. Frekuensi kegiatan evaluasi dalam setiap tahapan penyelesaian sistem informasi Outcomes : Terpenuhinya sistem informasi sesuai kebutuhan stakeholder di Bapepam-LK

e. Melakukan Pemutakhiran Data

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Jumlah publikasi b. Jumlah data dan informasi yang dapat tersaji di website Bapepam-LK sesuai permintaan c. Frekuensi kegiatan evaluasi dalam setiap tahapan penyelesaian sistem informasi Outcomes : Tersedianya data yang up date dan sesuai dengan kebutuhan Bapepam-LK

2.

Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan integritas

2.1.

Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK

77,00

2.1.1.7. Penyusunan dan Pengembangan Standar Akuntansi dan Keterbukaan a. Melakukan Penyusunan dan penyempurnaan draft regulasi di bidang akuntansi, keterbukaan dan tata kelola, pelaku pasar modal serta penerapan prinsip syariah di pasar modal sesuai rencana

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Draft Peraturan Pedoman Outcomes : Meningkatnya kualitas standar dan regulasi di bidang akuntansi, keterbukaan dan tata kelola, dan


(7)

(8)

Frekuensi Frekuensi

1,00 3,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

13,00 322,30

Buah Persen

2,00 100,00

Frekuensi

8,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

12,00 400,55

Buah Buah

128,00 60,00

Persen

30,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

95,00 694,39

Buah Buah

4,00 3,00

Persen

100,00

(9)

Biro RISTI

Biro RISTI

Biro SAK

63

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


Orang Rp/juta

20,00 221,52

Outputs : DES

Buah

2,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

4,00 0,00

Hari

21,00

Persen

100,00

(9)

pelaku pasar, serta terwujudnya pengembangan Pasar Modal berbasis syariah

b. Melakukan penyusunan Daftar Efek Syariah

Outcomes : Tersedianya DES yang paling mutakhir sehingga dapat meningkatkan kegiatan investasi berbasis syariah di Pasar Modal

c. Melakukan Pemrosesan Pendaftaran Akuntan yang memenuhi target waktu

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Pemrosesan STTD Outcomes : Terwujudnya akuntan sebagai profesi penunjang yang berkualitas sebagai penunjang terciptanya pasar modal yang teratur, wajar dan efisien

2.1.1.8. Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa a. Melakukan Pendalaman Penelaahan LKT dan LKTT Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa


Biro SAK

Biro PKPSJ

Inputs : a. Dana b. SDM

Rp/juta Orang

171,00 29,00

Outputs : Hasil Penelaahan Laporan Keuangan Berkala: a LKT b LKTT

Berkas Berkas

112,00 112,00

Persen

100,00

Rp/juta Orang

85,50 29,00

Berkas

112,00

Outcomes : Meningkatkan Penelaahan dan Tanggapan Laporan Keuangan Berkala

b. Melakukan Pendalaman Penelaahan Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

Biro SAK

Inputs : a. Dana b. SDM Outputs : Hasil Penelaahan Laporan Tahunan

64

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : Meningkatkan Penelaahan dan Tanggapan Laporan Tahunan

c. Melakukan Penerapan Metode Pengawasan Berbasis Resiko Dalam Rangka Pengawasan Emiten Dan Perusahaan Publik Sektor Jasa Secara Berkelanjutan

Inputs : a. Dana b. SDM Outputs : Peta Risk Assessment berdasarkan LKT 2009 dan LKTT 2010 Outcomes : Meningkatnya mutu pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

d. Melakukan Pendalaman Penelaahan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

Inputs : a. Dana b. SDM Outputs : Hasil Penelaahan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka g Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik Outcomes : Meningkatkan penelaahan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik

e. Melakukan Penyusunan Penyempurnaan/Penerbitan Peraturan untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar yang Berubah

Inputs : a. Dana b. SDM Outputs : Draft Peraturan Bapepam LK yang telah disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah Outcomes : Tersedianya perangkat hukum yang memadai guna mengatur kegiatan di bidang Pasar Modal

f. Melakukan Penyusunan Penyempurnaan Pedoman Kerja untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar yang Berubah


Inputs : a. Dana b. SDM Outputs : Tersusunnya pedoman kerja yang akan menjadi standar pelaksanaan tugas

(7)

(8)

Persen

100,00

Rp/juta Orang

127,71 29,00

Set

1,00

Persen

100,00

Rp/juta Orang

205,20 19,00

Emiten dan PP

35,00

Emiten dan PP

35,00

Rp/juta Orang

85,50 27,00

Draft Peraturan

1,00

Draft Peraturan

1,00

Rp/juta Orang

73,40 22,00

Buah

1,00

(9)

65

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100,00

Rp/juta Orang

85,50 27,00

Draft Peraturan

1,00

Persen

100,00

Rp/juta O Orang

141,12 17 00 17,00

Emiten dan PP

11,00

Emiten dan PP

11,00


Rp/juta Orang

114,48 28,00

Outputs : Hasil Penelaahan LKTT

Berkas

112,00

Persen

100,00


Rp/juta Orang

57,78 28,00

Outputs : Hasil Penelaahan LKT

Berkas

112,00

Outcomes : Tersedianya pedoman kerja yang akan menjadi standar pelaksanaan tugas

g. Menyempurnakan/ Menerbitkan Peraturan sesuai Standar Internasional

Inputs : a. Dana b. SDM Outputs : Draft Peraturan Bapepam LK yang telah disempurnakan yang telah sesuai dengan Standar Internasional Outcomes : Meningkatnya kesesuaian peraturan - peraturan yang umum diterapkan secara internasional

2.1.1.9. Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik sektor riil a. Melakukan Pendalaman Penelaahan Pernyataan Pendaftaran f dalam Rangka Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik

Inputs : a. Dana b. SDM Outputs : Hasil Penelaahan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik Outcomes : Meningkatkan penelaahan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik

b. Melakukan Pendalaman Penelaahan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik

Outcomes : Meningkatkan Penelaahan dan Tanggapan LKTT

c. Melakukan Pendalaman Penelaahan Laporan Keuangan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik


(9)

PKPSR

PKPSR

PKPSR

66

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100,00


Rp/juta Orang

57,78 28,00

Outputs : Hasil Penelaahan Laporan Tahunan

Berkas

112,00

Persen

100,00

Outcomes : Meningkatkan Penelaahan dan Tanggapan LKT

d. Melakukan Pendalaman Penelaahan Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik

Outcomes : Meningkatkan Penelaahan dan Tanggapan Laporan Tahunan

(9)

PKPSR

Biro PBH

2.1.1.10. Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi, dan Pemberian Bantuan Hukum a. Melaksanakan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-udangan di bidang pasar modal


R Rp/juta O Orang

85,50 15,00

Outputs : Surat sanksi administratif

B

480,00

Buah

Outcomes : Terwujudnya pengenaan sanksi P Persen administratif atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dapat memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, namun tetap memperhatikan aspek pembinaan

100,00

Biro PBH

b. Menyusun peraturan Bapepam dan LK (Perundang-undangan dan Bantuan Hukum)

Inputs : a. Dana b. SDM Outputs : Peraturan Bapepam-LK di bidang Pasar Modal dan LKNB Outcomes : Terwujudnya peraturan yang berkualitas tinggi sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku pasar modal dan LKNB

R Rp/juta O Orang

652,05 24,00

B

18,00

Buah

P Persen

100,00

Biro PBH

c. Melaksanakan litigasi perkara Pasar Modal di pengadilan



O Orang R Rp/juta

10,00 574,98

Outputs : a. Jawaban b. Duplik

B Berkas B Berkas

3,00 3,00

67

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) c. Daftar Bukti d. Kesimpulan e. Memori banding/Kontra Memori Banding f. Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi g. Memori Peninjauan kembali/ Kontra Memori Peninjauan Kembali Outcomes : Terpenuhinya proses litigasi di Pengadilan

(7)

(8)

(9)

B Berkas B Berkas B Berkas

3,00 3,00 1,00

B Berkas

1,00

B Berkas

1,00

P Persen

100,00

Biro PP

2.1.1.11. Menyelenggarakan Pemeriksaan bidang Pasar Modal


Rp/juta Orang

1.302,35 12,00

Outputs : a. Laporan Hasil Pemeriksaan b. Penetapan Sanksi

Berkas Berkas

60,00 25,00

Persen

100,00

P Persen

100 00 100,00

Outcomes : a. Terciptanya penegakan hukum di Bidang Pasar Modal yang kredibel b Terwujudnya b. T j d kepastian k ti hukum h k di bidang Pasar Modal dan memberikan perlindungan bagi pemodal dan masyarakat.

2.1.1.12. Penelaahan dan Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Bapepam-LK

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Laporan Hasil Penelaahan dan Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Outcomes : Terlaksananya rekomendasi hasil penelaahan dan penialian kepatuhan atas pelaksanaan tugas


Orang Rp/juta

24,00 222,75

Buah

10,00

Persen

100,00

68

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2010 Instansi Visi

: Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara Bertaraf Internasional yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat, serta Instrumen bagi Proses Transformasi Bangsa menuju Masyarakat Adil, Makmur, dan Berperadaban Tinggi Misi Keempat : i. Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat ii. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, dan berintegritas tinggi dan bertanggung jawab iii. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya Formulir : RKT Sasaran

1.

Kegiatan

Uraian

Indikator


Program

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks opini BPK atas LK BA 15, BUN dan BA 999

3,07 (Indeks 0-4)

a. Peningkatan kualitas LK BA 15, BUN, dan BA 999

1.1.

1.1.1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan


Ket

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Hari-Orang Rp/ribu

11.323,00 7.774.926,00

Buah Buah

1,00 1,00

Indeks

3,07

Indeks

3,00

Indeks

3,00

Indeks

3,17

Hari-Orang Rp/ribu

27.035,00 18.517.250,00

Buah Buah Buah

38,00 114,00 1,00

Buah

38,00

Persen

100,00

Hari-Orang Rp/ribu

4.171,00 2.535.519,00

Buah Buah

6,00 20,00

1.1.1.1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

Inputs : a. SDM & waktu pengawasan b. Dana Outputs : a. Executive Summary b. Laoran Hasil Reviu LK Outcomes : a. Indeks opini BPK atas LK BA 15, BUN dan BA 999 a. 1. Indeks opini BPK atas LK BA 15 a. 2. Indeks opini BPK atas LK BUN a. 3. Indeks opini BPK atas LK BA

b. Pencapaian hasil pengawasan yang memberi nilai tambah

1.2.

a. Jumlah policy recommendation hasil pengawasan b. Persentase unit Eselon I yang memiliki peta risiko

38,00 Buah

1.2.1.2. Pengawasan internal kepada seluruh unit Kementerian Keuangan

100 Persen

Inputs : a. SDM & waktu pengawasan b. Dana Outputs : a. Executive Summary b. Laporan Hasil Audit c. Laporan Asistensi dan Konsultasi Manajemen Risiko Outcomes : a. Jumlah policy recommendation hasil pengawasan b. Persentase unit Eselon I yang memiliki peta risiko

c. Pengawalan proses reformasi birokrasi yang efektif dan bersih

1.3.

a. Jumlah peta konsistensi penerapan SOP unggulan Kementerian b. Jumlah policy recommendation reformasi birokrasi

RKT Kemkeu Tahun 2010 (Misi Peningkatan Kelembagaan)

5,00 Buah 1,00 Buah

1.3.1.3. Pengawasan internal atas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan

Inputs : a. SDM & Waktu pengawasan b. Dana Outputs : a. Executive Summary b. Laporan Hasil Audit

69

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : a. Jumlah peta konsistensi penerapan SOP Unggulan Kementerian b. Jumlah policy recommendation reformasi birokrasi

c. Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, korupsi dan kolusi d. Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan e. Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat


5,00 Buah 4 Buah

0,3 Persen

1.3.1.4. Surveillance dan investigasi atas penyelewengan dan/atau penyalahgunaan wewenang pada unsur Kementerian Keuangan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Laporan Hasil Surveillance b. Laporan Hasil Investigasi Outcomes : a. Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi b. Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan c. Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat

(7)

(8)

Buah

5,00

Buah

1,00

Hari-Orang Rp/ribu

7.254,00 4.623.587,00

Buah Buah

23,00 42,00

Buah

5,00

Buah

4,00

Persen

0,30

(9)

70

(1) 2.

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraaan pengelolaan Keuangan Negara

2.1.

(2)

(3)

Jumlah peserta edukasi tentang Keuangan Negara

9.595,00 Peserta

(4)

(5)

2.1.1. Pengembangan 2.1.1.1. SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang Profesional Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang anggaran dan perbendaharaan

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah peserta edukasi publik tentang keuangan negara di bidang anggaran dan perbendaharaan Outcomes : Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara

2.1.1.2. c. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan Progam Diploma Keuangan Negara

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah peserta edukasi publik tentang keuangan negara

d. Mengembangkan organisasi yang handal dan modern

Outcomes : Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara

2.2.

Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional

106,00 Mitra

2.2.1.3.

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan manajemen serta pendidikan pascasarjana bagi Pegawai Kementerian Keuangan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional Outcomes : Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan

2.2.1.4.

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang anggaran dan perbendaharaan


RKT Kemkeu 2010 (Misi Peningkatan Kelembagaan)

(7)

(8)

(9)

Orang Rp/ribu

79,00 17.071.424,00

Orang

1.500,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

137,00 83.821.900,00

Orang

4.800,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

104,00 112.071.797,00

Mitra

17,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

79,00 17.071.424,00

Mitra

22,00

Persen

100,00

71

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 2.2.1.5.

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang perpajakan

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional Outcomes : Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan

2.2.1.6.

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional Outcomes : Meningkatnya pemahaman masyarakat k td dan pelaku l k ekonomi k i akan fungsi Kementerian Keuangan

2.2.1.7.

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan


2.2.1.8.

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang selain anggaran, perbendaharaan, perpajakan, kepabeanan, cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan



(7)

Orang Rp/ribu

Mitra

(8)

(9)

84,00 26.140.134,00

3,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

55,00 19.791.562,00

Mitra

2,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

56,00 14.584.588,00

Mitra

1,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

63,00 15.801.399,00

Mitra

Persen

2,00

100,00

72

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 2.2.1.9.

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Keuangan Negara

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional Outcomes : Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan

2.2.1.10. Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Keuangan Negara di daerah

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional Outcomes : Meningkatnya pemahaman masyarakat k td dan pelaku l k ekonomi k i akan fungsi Kementerian Keuangan

2.3.

Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja

0,30 persen

2.3.1.11. Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan manajemen serta pendidikan pascasarjana bagi Pegawai Kementerian Keuangan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja Outcomes : Terpenuhinya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

2.3.1.12. Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang anggaran dan perbendaharaan



(7)

Orang Rp/ribu

(8)

(9)

137,00 83.821.900,00

Mitra

18,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

303,00 86.293.453,00

Mitra

55,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

104,00 112.071.797,00

Persen

0,61

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

79,00 17.071.424,00

Persen

0,13

Persen

100,00

73

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 2.3.1.13. Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang perpajakan

(6) Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja Outcomes : Terpenuhinya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

2.3.1.14. Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai


2.3.1.15. Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan


2.3.1.16. Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang selain anggaran, perbendaharaan, perpajakan, kepabeanan, cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan


2.3.1.17. Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Keuangan Negara



(7)

(8)

(9)

Orang Rp/ribu

84,00 26.140.134,00

Persen

0,25

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

55,00 19.791.562,00

Persen

0,02

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

56,00 14.584.588,00

Persen

0,09

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

63,00 15.801.399,00

Persen

0,13

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

137,00 83.821.900,00

74

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outputs : Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja Outcomes : Terpenuhinya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

2.3.1.18. Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Keuangan Negara di daerah



(7)

(8)

(9)

Persen

1,28

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

303,00 86.293.453,00

Persen

0,61

Persen

100,00

75

(1) 3.

a. Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan

3.1

(2)

(3)

Rasio realisasi dari janji layanan quick win ke pihak eksternal a. Penyelesaian PMK/KMK

100,00 Persen

(4) 3.1.1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

(5) 3.1.1.1. Pembinaan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan a. Membina dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan

(6)

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan a. Bersifat Administratif b. Bersifat Kebijakan

b. Tingkat kepercayaan stakesholder (internal dan eksternal) yang tinggi

Outcomes : a. Efektifitas dalam penelaaahan dan perumusan hukum b. Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dalam penelaahan dan perumusan hukum

3.1.1.2. Pembinaan administrasi dan dukungan pelayanan pelaksanaan tugas kantor a. Pusat Kementerian

IInputt : a. SDM b. Dana Output : a. Jumlah PMK/KMK b. Jumlah KMK tentang penghapusan arsip Outcomes : Terpenuhinya pembinaan administrasi dan layanan kesekretariatan

b. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah non kementerian/sekretariat lembaga tinggi negara/komisi negara/komisi pemerintah


3.1.1.3. Pembinaan teknis dan layanan pengadaan secara elektronik a Pengembangan kebijakan dan pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektonik yg berdaya guna dan berhasil guna

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Jumlah kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik b. Jumlah usulan pengembangan kebijakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik c. Jumlah usulan pengembangan aplikasi pengadaan barang/ jasa secara elektonik yang diimplementasikan

(7)

(8)

Orang Rp/juta

72,00 9.277.502,00

Hari Kerja Hari Kerja

4,00 6,00

Persen

100,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

64,00 20.845.480,00

Surat Surat

782,00 15,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

16,00 555.600,00

Buah

2,00

Buah

2,00

Buah

2,00

(9)

76

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Outcomes : Terlaksananya kebijakan dan pengelolaan sistem LPSE secara memadai

b. Pelaksanakan registrasi dalam pengadaan barang/ jasa secara elektonik

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Aktivitas registrasi dan verifikasi pengadaan barang/ jasa secara elektronik pada LPSE Kementerian Keuangan Discussion dengan user LPSE Outcomes : Terlaksananya registrasi dan verifikasi pengadaan barang/ jasa secara elektronik pada LPSE Kementerian Keuangan

c. Melakukan verifikasi/ validasi lapangan data penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam LPSE Kementerian Keuangan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Data penyedia barang/jasa yang valid Outcomes : Terlaksananya verifikasi/ validasi lapangan data penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam LPSE Kementerian Keuangan

d. Pelayanan e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan dan K/L yang handal dan terpercaya

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Jumlah paket pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan melalui e-procurement b. Jumlah paket pengadaan di lingkungan K/L yang dilaksanakan melalui e-procurement Outcomes : Terlaksananya implementasi e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan dan K/L


(7)

(8)

Persen

50,00

Orang Rp/juta

13,00 76.560,00

Vendor

100,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

13,00 61.619,00

Data

500,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

30,00 1.151.127,00

Paket

300,00

Paket

50,00

Persen

100,00

(9)

77

(1)

(2)

(3)

c. Penyelesaian ijin akuntan publik dan penilai publik

(4)

(5) 3.1.1.4. Pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik a. Memproses permohonan izin Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP

(6)

(7)

(8)

Orang Rp/juta

11,00 -

Surat

60,00

Persen

100,00


Orang Rp/juta

8,00 -

Outputs: Sertifikat/Piagam Register

Berkas

1.300,00

Persen

100,00

Orang Rp/juta

10,00 0,00

Surat

75,00

Persen

100,00

Orang Rupiah

8,00 -

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : KMK Izin Praktek Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP Outcomes : Terlayaninya permohonan izin Akuntan Publik, KAP dan Cabang KAP

b. Memproses permohonan izin Register Akuntan Publik

Outcomes: Terlayaninya permohonan pendaftaran akuntan register negara

c. Memproses permohonan izin Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : KMK Izin Praktek Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP Outcomes : Terlayaninya permohonan izin Penilai Publik, KJPP dan Cabang KJPP

3.2.

Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik

82,5 Persen JPM 70,00 Persen

3.2.1.5. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan SDM a. Melakukan Pembangunan Assessment Center (AC) Sekretariat Jenderal

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Jabatan target yang ditetapkan b. Metoda dan alat ukur AC c. Konsep Pelaksanaan AC d. Pelatihan di bidang AC e. Prototipe Program Aplikasi AC yang telah disesuaikan


Set

1,00

Naskah Naskah Batch Program Aplikasi

1,00 1,00 3,00 1,00

(9)

78

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persen

100,00


Orang Rupiah

6,00 86.400.000,00

Outputs : a. Blueprint konsep alat ukur b. Konsep alat ukur in basket c. Skenario Alat Ukur

Konsep Konsep Konsep

2,00 2,00 3,00

Persen

100,00

Orang Rupiah

15,00 970.225.500

Set

1,00

Naskah Konsep Profil Assessor

1,00 1,00 1.481,00 50,00

Lisensi

3,00

Persen

100,00

Orang Rp/ribu

26,00 1.267.630,00

Buah

5,00

Persen

100,00

Outcomes : Tersedianya metode assessment Sekretariat Jenderal

b. Menyusun Metode dan Alat Ukur

Outcomes : Tersusunnya metode dan alat ukur

c. Melaksanakan Assesment Center (AC) Kementerian Keuangan

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Standar Kompetensi Jabatan yang telah ditetapkan b. Metoda dan alat ukur AC c. Konsep Pelaksanaan AC d. Data Base AC e. Assessor Eksternal Kementerian Keuangan f. Lisensi Inventory Outcomes : Terlaksananya Assessment Center Pejabat Eselon III Kementerian Keuangan

3.3.

Persentase penyelesaian SOP

100,00 Persen

3.3.1.6. Pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional a. Melakukan pembinaan dan penataan organisasi.

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : Rancangan Perpres/ Keppres/ PMK/KMK mengenai organisasi Outcomes : Terwujudnya organisasi, yang tepat, efektif, dan efisien pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan


(9)

79

(1)

(2) 3.4.

Service Level Agreement (SLA) Index

(3) 93,00 Persen

(4)

(5) 3.4.1.7. Koordinasi dan pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan a. Pencapaian SLA Index

(6)

Inputs : a. SDM b. Dana Outputs : a. Sosialisasi dan Ceramah TIK b. Pendidikan, pelatihan dan joint development teknis c. Buku untuk perpustakaan TIK d. Aplikasi Operasional e. Jasa konsultasi TIK f. Perangkat keras untuk kantor pusat g. Perangkat lunak h. Perangkat pendukung i. Server j. Infrastruktur jaringan k. Sistem Keamanan Jaringan l. Jasa maintenance perangkat m. Annual Technical Support (ATS) n. Sewa Jaringan (VPN/VISAT, internet) Outcomes : Dukungan TIK terhadap pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kepercayaan stakeholde r terhadap layanan TIK

Jakarta,

(7)

(8)

Orang Rp/Juta

134,00 105.318,98

Frekuensi Orang

17,00 100,00

Buku Paket Paket Unit

12,00 6,00 33,00 241,00

Unit Unit Unit Unit Paket Unit Paket

121,00 6,00 4,00 385,00 1,00 275,00 4,00

Paket

13,00

Persen

100,00

(9)

Maret 2010

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



80

Gedung Djuanda I Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2009

Recommend Documents