Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015

1


KATA PENGANTAR Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidkan Kota Pasuruan merupakan wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan

perencanaan stratejik untuk mencapai visi, misi dan

tujuan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat visi, misi, sasaran, kebijakan dan tujuan yang diimplementasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pada instansi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Selain itu, laporan ini memberi analisa akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dengan menghubungkan indikator, target serta capaian kinerja dengan sasaran maupun kegiatan. Aspek keuangan juga menjelaskan sumber dana, realisasi dan kendala serta langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kendala tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan tahun 2015 disusun dengan tujuan memberikan informasi atas capian kinerjanya, dan sebagai motivator bagi instansi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan untuk berbenah dan menjadi lebih baik. Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sarana bagi Dinas Pendidikan

Kota

Pasuruan

untuk

menyampaikan

informasi

mengenai

penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2015 dan bahan penyempurnaan pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Pasuruan,

Pebruari

2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Drs. SUHARIYANTO Pembina Utama Muda NIP. 19581228 198603 1 019 i


ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Setiap Pemerintah baik di pusat maupun di daerah memiliki kewajiban menyelanggarakan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat dengan berpedoman pada aturan yang berlaku, dan berlangsung terus-menerus (continue). Namun penyelenggaraan pemerintahan dimaksud bukan sekedar melaksanakan rutinitas teoritis yang sering dikenal dengan siklus tahunan pemerintah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, diakhiri pertanggungjawaban serta evaluasi. Pemerintah sekarang dituntut untuk memiliki arah yang jelas dan performa yang tangguh dan tanggap, yang dapat mengikuti perubahan / dinamika keadaan dan sanggup memenuhi tuntutan masyarakat secara nyata serta membawa masyarakat menjadi lebih maju dan sejahtera. Dinas Pendidikan Kota Pasuruan senantiasa berupaya menunjukkan itikad baik untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, berlandasan TAP MPR RI No XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya melalui Laporan Akuntabilitas dan Kineja Instansi Pemerintah (LAKIP). Good Governance yang baik yakni akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Dinas

Pendidikan

Kota

Pasuruan

mewajibkan

seluruh

instansi

menyususn LAKIP-nya masing-masing untuk kemudian diolah dan diintegrasikan sebagai LAKIP Kota Pasuruan. Dalam penyusunan LAKIP masih ditemui kendala yang terus berulang yakni adanya data yang tidak jelas, tidak sinkron dan ujung-ujungnya menyesatkan analisa. Hal ini disebabkan oleh faktor sumber iii


daya manusia, baik minimnya pemahaman maupun perubahan personal. Untuk itu pada periode ini, penyusunan LAKIP mengambil langkah penanganan hambatan dimaksud melalui penyelenggaraan workshop serta didampingi konsultan. Diharapkan pula Pimpinan Unit Organisasi (Kantor/Badan/Dinas) Konsisten menunjuk personal yang mewakili unitnya mulai awal hingga akhir kegiatan. Akan tetapi kendala diatas masih saja ditemui. Penyusun LAKIP dimaksudkan untuk : 1. Menyampaikan gambaran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapian tujuan dan sasaran, serta mempertegas kemandirian dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. 2. Menunjukkan performa Dinas Pendidikan Kota Pasuruan yang sesungguhnya dengan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki. 3. Merupakan salah satu bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Tujuan disusunnya LAKIP adalah : a Sebagai sarana bagi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Pasuruan ; b Sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang ; c Menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ; d Menjadi bahan masukan bagi penyusunan program kerja guna perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang ; iv


e Menjadi alat pembuktian eksistensi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. LAKIP Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015 disusun dengan mengedepankan data LAKIP Tahun 2014 sebagai data pembanding dan dilengkapi data masing-masing bidang yang berpedoman pada RKA dan DPA Tahun 2015, Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015, Laporan Realisasi Tahun

2015,

Capaian

Kinerja,

dan

Renja

Dinas

Pendidikan.

v


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dinamika kehidupan selalu menuntut kemajuan dan peningkatan kualitas disegala bidang tidak terkecuali dibidang pendidikan. Berbagai bentuk kebijakan dan inovasi yang dicetuskan telah dilaksanakan. Semua itu bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya dan kualitas sumber daya manusia pada khususnya. Dengan asumsi bahwa makin berkualitas sumber daya manusia, makin maju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan dunia kerja. Sejarah menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan kemajuan sebuah bangsa bukan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, melainkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Tidak jarang negara yang sumber daya alamnya minim menjadi negara maju justru karena sumber daya manusianya yang berkualitas. Pembangunan pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta bertanggungjawab terhadap masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, seluruh jenjang dan jenis pendidikan yang ada harus berupaya maksimal untuk mengembangkan secara seimbang seluruh aspek kepribadian anak, termasuk di dalamnya kecerdasan intelektual, kepekaan hati nurani, iman, dan etika berperilaku dan bertindak. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD), wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun secara berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun swasta termasuk masyarakat.

1


Oleh sebab itu, pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Setiap penduduk berhak atas pendidikan dalam rangka membangun insan-insan yang berkualitas. Melalui pendidikan setiap orang dapat memperkaya khasanah intelektualnya, mengasah emosionalnya, dan meningkatkan nilai-nilai spiritualnya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) telah menjamin semua penduduk memperoleh kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Kemajuan sebuah daerah termasuk Kota Pasuruan salah satunya dapat dilihat dari maju atau tidaknya sektor pendidikan. Hal itu pasti disadari oleh semua komponen masyarakat di daerah ini. Dengan demikian, sektor pendidikan mendapat tempat yang utama karena dengan meningkatnya kualitas pendidikan penduduk akan berimbas kepada meningkatnya sumber daya manusia di Kota Pasuruan. Sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan dalam rangka membangun daerah itu sendiri. Dengan pendidikan dapat dikembangkan kualitas

seseorang

sehingga

berpeluang

dalam

berpartisipasi

didalam

pembangunan dengan berbagai dimensinya. Di samping itu, dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki penduduk pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan penduduk. Penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi memiliki akses yang lebih besar untuk memperbaiki kinerjanya, hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan penduduk. Dengan kata lain, penduduk yang mempunyai skill dan kinerja yang lebih baik akan memiliki pendapatan yang lebih baik pula. Dengan kualitas penduduk yang tinggi diharapkan penduduk mampu menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat menjadi katalisator dari kemajuan ekonomi. Pada gilirannya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

2


Bahwa pendidikan tidak terlepas dari masalah dasar pendidikan yang ditekankan pada (1) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, (2) peningkatan kualitas, (3) relevansi, dan (4) efisiensi. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Dinas Pendidikan Kota Pasuruan merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gub/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2011 Kepala Daerah, Dinas Pendidikan Kota Pasuruan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2013. LAKIP tersebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dalam satu tahun anggaran 2015. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pendidikan Kota Pasuruan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2015 berasal dari APBDP II Kota Pasuruan sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015. 3


1.2.2 Tujuan Adapun tujuan adalah sebagai sarana bagi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dalam

menyampaikan

pertangggungjawaban

kepada

stakeholders

atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

dan DIPA Tahun

2015. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja

4


Dalam melaksankan kegiatan ini unutk mewujudkan tujuan dari program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang ingin dicapai ada beberapa isu-isu strategis yang berpengaruh kepada palaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015 terutama

hal-hal sebagai

berikut : 1. Penuntasan wajib belajar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar 12 tahun. 2. Pengembangan kurikulum kewirausahaan berbasis pengembangan potensi lokal di SMK-SMK, sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang mencetak

siswa

siap

kerja,

memiliki

posisi

strategis

dalam

mengembangkan potensi ekonomi lokal Kota Pasuruan. Pengembangan industri mebel dan logam, perlu ditunjang oleh kurikulum SMK yang mengarah pada penyiapan tenaga-tenaga kerja terampil dibidang produksi maupun pengelolaan usaha mebel dan logam. 3. Kualitas pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Sebagai Kota dengan masyarakat yang memiliki kultur religius, wajar jika Kota Pasuruan dijuluki sebagai Kota Santri. Oleh karena itu muncul dugaan yang cukup kuat, bahwa pendidikan diniyah dan pondok pesantren memiliki catatan yang cukup panjang dalam sejarah pembangunan pendidikan di Kota Pasuruan. Ironisnya, saat ini pendidikan diniyah dan pondok pesantren mengalami penurunan kualitas, sehingga relatif tertinggal dibandingkan lembaga pendidikan umum. 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum sebagai penyusunan Lapotan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2015 adalah : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

5


2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentag Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembanguanan Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Instruksi

Presiden

nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi; 14. Keputusan

Kepala

LAN

Nomor

589/1X/6/Y/99

tentang

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6


15. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Peaporan AKIP; 16. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja; 17. KepMenPAN

No.

135

Tahun

2004

tentang

Pedoman

Umum

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 20. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; 21. Peraturan Reformasi

Menteri Birokrasi

Negara

Pendayagunaan

Nomor:

29

Tahun

Aparatur

2010

Negara

tentang

dan

Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 53 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;

1.4 Sistematika Penyusunan Adapun

sistematika

penyusun

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:  Bab I – Pendahuluan, memuat uraian yang melatarbelakangi pentingnya penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Uraian dapat berupa fakta yang menunjukkan kesenjangan antara realitas 7


dengan kondisi akuntabilitas ideal, sebagaimana tergambar dalam peraturan;  Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan berbagai visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan pembanguanan dan rencana kinerja yang ada pada rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Pasuruan untuk periode tahun 2011 – 2015 dan kegiatan untuk tahun 2015.  Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Kota Pasuruan terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015.  Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Kota Pasuruan tahun 2014 ini dan menguraikan rekomendasi atau saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja masa datang.  Lampiran-lampiran, didalamnya memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Kegiatan (RKK) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT).

8


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1

VISI dan MISI Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota

Pasuruan mempunyai rencana strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun, yaitu dengan apa yang dikenal dengan RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Dalam RENSTRA Dinas Pendidikan, berisi target pembangunan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan semua program itu tidak terlepas dengan Visi, Misi Dinas Pendidikan, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mendukung pencapaian Visi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan yang dicanangkan dalam RPJMD Tahun 2010 s.d Tahun 2015 sesuai Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2010 S.d Tahun 2015, Visi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan adalah : “Terwujudnya Anak Didik Yang Berakhlak Mulia,

Berilmu dan Mandiri”. Adapun makna dari Visi sebagai berikut : a. Anak Didik Yang Berakhlak Mulia Maksudnya anak didik yang memiliki kapabilitas tinggi dalam merealisasikan pikiran dan tindakan positif, serta menghindari pikiran dan tindakan yang negatif sesuai dengan norma agama, sosial, dan perundang-undangan/peraturan yang berlaku; b. Anak Didik Yang Berilmu Maksudnya anak didik yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestis; c. Anak Didik Yang Mandiri 9


Maksudnya anak didik yang memiliki daya pikir untuk tidak tergantung pada orang lain atau membiasakan diri untuk selalu melakukan hal tanpa campur tangan orang lain. Untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka telah ditetapkan 4 (Empat) Misi yaitu: 1) Misi Kesatu

: Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan;

2) Misi Kedua

: Meningkatkan keterjangkauan layananpendidikan;

5) Misi Ktiga

: Meningkatkan kualiatas/mutu tenaga pendidik

dan

kependidikan;

6) Misi Keenam : Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. 2.2

Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2010 s.d Tahun 2015 sesuai dengan

Perda Nomor : 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 – 2015. Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sesuai dengan keputusan Walikota Pasuruan No. 188/598/423.031/2011 Tgl 22 Desember 2011 telah ditetapkan: 2.2.1. Tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Pasurua selama tahun kedepan yaitu: 1. Menyediakan dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan, 2. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar dan Mernengah Yang Bermutu dan Berkesetaraan, 4. Meningkatkan

Kualitas/Mutu

Tenaga

Pendidik

dan

Berkelanjutan

Yang

Kependididkan, 5. Meningkatnya

Layanan

Pendidikan

Berkesetaraan, Bermutu dan Relevan Dengan Kebutuhan Masyarakat. 10


2.2.2. Sasaran pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan adalah : 1. Meningkat

dan

semakin

luasnya

ketersediaan

layanan

pendidikan anak usia dini (PAUD), 2. Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, 3. Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, 4. Meningkatnya

Kualitas/Mutu

Tenaga

Pendidik

dan

Kependididkan, 5. Menurunnya Angka Buta Huruf. Gambaran Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu Tujuan : Menyediakan dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan. Sasaran: 1.

Meningkat

pendidikan

dan

semakin

luasnya

ketersediaan

layanan

anak usia dini (PAUD).

Misi Kedua Tujuan : Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar dan Mernengah Yang Bermutu dan Berkesetaraan. Sasaran: 1. Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang berkualitas.

11


2. Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. Misi Ketiga Tujuan: Meningkatkan Kualitas/Mutu Tenaga Pendidik dan Kependididkan. Sasaran: 1. Meningkatnya Kualitas/Mutu Tenaga Pendidik dan Kependididkan. Misi Keempat Tujuan : Meningkatnya

Layanan

Berkesetaraan,

Bermutu

Pendidikan dan

Relevan

Berkelanjutan Dengan

Yang

Kebutuhan

Masyarakat. Sasaran: 1. Menurunnya Angka Buta Huruf. 2.2.3. Kebijakan Pembangunan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan 1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur. 2. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 3. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa. 4. Pengembangan pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif dan wirausaha. 5. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. 6. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. 7. Penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan informal

2.3

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2014

diprioritaskan kepada pencapaian sasaran strategis sebagai berikut : 12


Tabel 1

1

Meningkatnya

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

1

2

3

4

persen

94,21

dan

semakin

luasnya

ketersediaan layanan Pendidikan Anak

1. Angka

Partisipasi

Kasar (APK) PAUD

Usia dini (PAUD)

Tabel 2

2

Meningkatnya layanan berkualitas.

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

1

2

3

4

persen

126,56

persen

112,23

persen

100

persen

0,06

(AL)

persen

100

6. Rasio siswa per kelas

siswa

30

siswa

15

persen

80

persen

98,30

persen

68,73

persen

100

akses dan pemerataan

pendidikan

dasar

yang

1. Angka

Partisipasi

Kasar (APK) SD/MI + Paket A. 2. Angka

Partisipasi

Murni (APM) SD/MI + Paket A. 3. Angka

Melanjutkan

SD/MI ke SMP/MTs. 4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI. 5. Angka

Lulusan

SD/MI. SD/MI. 7. Rasio murid per guru SD/MI. 8. Sekolah SD/MI ruang kelas baik (%). 9. Angka

Partisipasi

Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B. 10. Angka

Partisipasi

Murni (APM) SMP/MTs + Paket B. 11. Angka SMP/MTs

Melanjutkan ke

13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015 SMA/MA/SMK. 12. Angka Putus Sekolah

persen

0,31

(AL)

persen

99


siswa

32

siswa

13

persen

83

(APS) SMP/MTs. 13. Angka

Lulusan

SMP/MTs. SMP/MTs. 15. Rasio murid per guru SMP/MTs. 16. Sekolah

SMP/MTs

ruang kelas baik (%).

Tabel 3

3

Meningkatnya

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

1

2

3

4

persen

98,49

persen

62,64

persen

0,57

(AL)

persen

99


siswa

33

siswa

13

persen

86

akses dan pemerataan

1. Angka

Partisipasi

layanan pendidikan menengah yang

Kasar (APK) SMA / MA

berkualitas.

/ SMK + Paket C. 2. Angka

Partisipasi

Murni (APM) SMA / MA / SMK + Paket C. 3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK. 4. Angka

Lulusan

SMA/MA/SMK. SMA/MA/SMK. 6. Rasio murid per guru SMA/MA/SMK. 7. Sekolah

SMA/MK/MA

ruang kelas baik (%).

14


Tabel 4

4

Meningkatnya

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

1

2

3

4

persen

50

persen

34,83

persen

83,80

persen

55,63

persen

87,34

persen

49,63

persen

84,98

persen

44,73

guru

30

kualitas/mutu

pendidik dan kependidikan.

tenaga

1. Guru

TK/TKLB/RA

yang

memenuhi

kualifikasi S-1/D-4. 2. Guru

TK/TKLB/RA

yang besertifikasi. 3. Guru

SD/SDLB/MI

yang

memenuhi


SD/SDLB/MI

yang besertifikasi. 5. Guru SMP/SMPLB/MTs yang

memenuhi

kualifikasi S-1/D-4. 6. Guru SMP/SMPLB/MTs yang besertifikasi. 7. Guru

SMA/MA/SMK

yang

memenuhi


SMA/MA/SMK

yang besertifikasi. 9. Jumlah

PTK

yang

berprestasi

Tabel 5

8

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

1

2

3

4

1. Angka melek huruf usia

persen

100

Menurunnya Angka Buta Huruf

> 15 th.

15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Pengukuran Kinerja Untuk menilai sejauhmana tingkat keberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No.

Jumlah Nilai / Prosentase

1. 2. 3. 4.

80 % sampai 100 % 70 % sampai 80 % 50 % sampai 70 % Kurang dari 50%

Kategori Sangat berhasil Berhasil Cukup Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2015 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut,

Dinas

Pendidikan

Kota

Pasuruan

telah

melakukan

beberapa

pengukuran kinerja agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

Sasaran 1

Indikator

Meningkatnya dan semakin luasnya ketersediaan

layanan

Pendidikan

1.

Angka

Partisipasi

Tahun 2014

Tahun 2015

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian

80.21%

94,21%

80,13%

85,05%

Kasar (APK) PAUD.

Anak Usia Dini (PAUD).

16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015 Tahun Sasaran 2

Meningkatnya

akses dan

pemerataan pendidikan berkualitas.

layanan dasar

yang

Tahun 2015

2014

Indikator

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI + Paket A.

125, 99%

126,56%

122,14%

96,51%

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A.

109,80%

112,23%

109,95%

97,97%

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs.

100%

100%

100,00%

100,00%

4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI.

0,20%

0,06%

0,70%

8,57%

5. Angka Lulusan (AL) SD/MI.

98,68%

100%

97,13%

98,68%

6. Rasio siswa per kelas SD/MI.

26 siswa

30 siswa

26 siswa

86,67%

7. Rasio murid per guru SD/MI.

17 siswa

15 siswa

16 siswa

106,67%

8. Sekolah SD/MI ruang kelas baik (%).

78,31%

80%

79,30%

99,14%

9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B.

98,32%

98,30%

99,03%

100,74%

10. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B.

74,42%

68,73%

77,93%

113,39%

11. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK.

100%

100%

100%

100%

12. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs.

0,20%

0,31%

0,20%

64,52%

13. Angka Lulusan (AL) SMP/MTs.

98,16%

99%

99,03%

100,03%

14. Rasio siswa SMP/MTs.

per

kelas

26 siswa

32 siswa

29 siswa

90,63%

15. Rasio murid SMP/MTs.

per

guru

14 siswa

13 siswa

13 siswa

100%

16. Sekolah SMP/MTs ruang kelas baik (%).

85,23%

83%

86,42%

104,12%

3.

17


Sasaran 3

Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan

Tahun 2014

Indikator

layanan menengah

yang berkualitas.

1. Angka

Partisipasi

(APK)

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian

98,89%

98,49%

99,02%

100,54%

67,89%

62,64%

71,90%

114,78%

1,56%

0,57%

1,28%

224,56%

(AL)

98,87%

99%

99,09%

100,09%

Kasar

SMA/MA/SMK

Tahun 2015

+

Paket C. 2. Angka

Partisipasi

(APM)

Murni

SMA/MA/SMK

+

Paket C. 3. Angka

Putus

Sekolah

(APS) SMA/MA/SMK. 4. Angka

Lulusan

SMA/MA/SMK. 5. Rasio

siswa

per

kelas

29

33

31

93,94%

murid

per

guru

14

13

13

100%

ruang

96,14%

86%

91,49%

106,38%

SM/MA. 6. Rasio SM/MA. 7. Sekolah

SM/MA

kelas baik (%).

Sasaran 4

Indikator

Meningkatnya kualitas/mutu

1. Guru TK/TKLB/RA yang tenaga

pendidik dan kependidikan

Tahun 2014

Tahun 2015

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian

43,67

50%

55,90%

111,80%

26,16%

34,83%

27,69%

79,80%

80,70%

83,80%

83,56%

99,71%

39,37%

55,63%

56,97%

102,41%

87,48%

87,34%

93,08%

106,57%

49,17%

49,63%

50,97%

102,70%

87,67%

84,98%

94,09%

110,72%

memenuhi kualifikasi S1/D-4. 2. Guru TK/TKLB/RA yang besertifikasi. 3. Guru SD/SDLB/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-4. 4. Guru SD/SDLB/MI yang besertifikasi. 5. Guru SMP / SMPLB / MTs yang

memenuhi

kualifikasi S-1/D-4. 6. Guru SMP / SMPLB / MTs yang besertifikasi. 7. Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S-

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015 1/D-4. 8. Guru SMA/MA/SMK yang

40,70%

44,73%

46,49%

103,93%

23 guru

30 guru

26 guru

86,67%

besertifikasi. 9. Jumlah

PTK

Yang

Berprestasi

Sasaran 5

Menurunnya Angka Buta Huruf

Indikator 1. Angka melek huruf usia >

Tahun 2014

Tahun 2015

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian

97,07%

100%

97,18%

97,18%

15 th.

Secara umum pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Kota Pasuruan telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dalam pencapaian indikator kinerja antara 60 % sampai dengan 100 %. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator

yang sistematik dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil. Dalam penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

19


3.2

Analisis Kinerja Dari sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015 oleh Dinas Pendidikan

Kota Pasuruan secara umum menunjukan hasil yang baik. Hal ini mencerminkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pasuruan telah menunjukan keseriusan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan. Tingkat keberhasilan capaian kinerja masing-masing sasaran bidang ini dapat dilihat dalam tabel berikut: No

Sasaran

Capaian kinerja

1.

Meningkat dan semakin luasnya pendidikan anak usia dini (PAUD).

layanan

Sangat berhasil

2.

Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang berkualitas.

Sangat berhasil

3.

Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.

Sangat berhasil

4. 5.

Meningkatnya kependidikan.

kualitas/mutu

ketersediaan

tenaga

pendidik

Menurunnya angka buta huruf.

dan

Sangat berhasil Sangat berhasil

Capaian untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran I : Meningkatnya dan semakin luasnya ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD). Untuk mencapai sasaran tersebut, indikator kinerja, target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 3.1. Target dan realisasi indikator kinerja Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD).

20


Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Target

Realisasi

Capaian

94,21%

80,13

85,05

Hasil yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (PAUD) atau APK. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (PAUD). yang dimaksudkan adalah jumlah peserta didik PAUD, tenaga pengajar serta menejemen pendidikan. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pasuruan melalui kegiatan antara lain: Pengembangan gugus sekolah TK/RA, Penyelenggaraan

HAN

TK/SD,

Pengadaan

APE

Luar

(jungkat

jungkit),

pengadaan Alat Bermain Luar, Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 1 Bugul Kidul, Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 2 Purworejo, Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TKLB Negeri Kota Pasuruan, Workshop Implementasi Kurikulum TK/RA 2013. Dinas Pendidikan Kota Pasuruan secara konsisten melaksanakan program tersebut, sehingga apabila dilihat dari indikator

capaian kinerja Angka

Partisipasi Kasar (APK) untuk PAUD pada tahun 2014 mencapai 80,21 persen, sedangkan pada tahun 2015 APK PAUD mencapai 80,13 persen, maka mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,08 persen yang disebabkan karena banyak siswa yang keluar masuk secara tiba-tiba.

Sasaran II : Meningkatnya

akses

dan

pemerataan

layanan

pendidikan daasr yang berkualitas. Untuk mencapai sasaran tersebut, indikator kinerja, target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 3.2. Target dan realisasi indikator kinerja Meningkatnya

akses dan

pemerataan layanan pendidikan dasar yang berkualitas.

21


Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI + Paket A. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI. Angka Lulusan (AL) SD/MI. Rasio siswa per kelas SD/MI. Rasio murid per guru SD/MI. Sekolah SD/MI ruang kelas baik (%). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA dan SMK. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs. Angka Lulusan SMP/MTs Rasio siswa per kelas SMP/MTs. Rasio murid per guru SMP/MTs Sekolah SMP/MTs ruang kelas baik (%).

Target

Realisasi

Capaian

126,56%

122,14%

96,51%

112,23%

109,95%

97,97%

100%

100,00%

100,00%

0,06% 100% 30 siswa 15 siswa 80 % 98,30%

0,70% 97,13% 26 siswa 16 siswa 79,30% 99,03%

8,57% 97,13% 86,67% 106,67% 99,14% 100,74%

68,73%

77,93%

113,39%

100%

100%

100%

0,31% 99% 32 siswa 13 siswa 83%

0,20% 99,03 29 siswa 13 siswa 86,42%

64,52% 100,03% 90,63% 100% 104,12%

Hasil yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Meningkatnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. yang dimaksudkan adalah jumlah peserta didik, tenaga pengajar serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pasuruan melalui kegiatan antara lain: Pembangunan ruang kelas baru (RKB), Rehab Berat Pagar, Pengadaan mebeluer ruang kelas SD, Pembangunan ruang Lab IPA, Pembangunan RKB lanjutan Sekolah unggulan jenjang SMP, Pemberian bantuan siswa miskin (BKSM).

22


Dinas Pendidikan Kota Pasuruan secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sehingga apabila dilihat dari indikator

capaian kinerja: (1) Angka Partisipasi

Kasar (APK) untuk SD/MI+Paket A pada tahun 2014 mencapai 125,99 persen, sedangkan pada tahun 2015 APK SD/MI+Paket A mencapai 122,14 persen, maka mengalami penurunan 3,85 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan APK SMP/MTs+Paket B tahun 2014 sebesar 98,32 persen dan tahun 2015 sebesar 99,03 maka APK SMP/MTs+Paket B mengalami kenaikan 0,71 persen, tetapi untuk APK SD/MI+Paket A itu ini disebabkan karena penurunan jumlah siswa dari tahun sebelumnya akan tetapi pencapaian APK SD/MI di Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah melebihi 100% itu menandakan sudah melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, (2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A pada tahun 2014 mencapai 109,80 persen sedangkan pada tahun 2015 APM SD/MI+Paket A mencapai 109,95 persen maka mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,15 persen, sedangkan APM SMP/MTs+Paket B Tahun 2014 sebesar 74,42 persen dan tahun 2015 sebesar 77,93 persen maka mengalami kenaikan sebesar 3,51 persen (3) Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2014 mencapai 100 persen sedangkan pada tahun 2015 mencapai 100 persen, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs+Paket B tahun 2014 sebesar 100 persen dan tahun 2015 sebesar 100 persen (4) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2014 mencapai 0,20 persen sedangkan pada tahun 2015 mencapai 0,70 maka mengalami peningkatan 0,5 persen dari tahun sebelumnya sedangkan angka putus sekolah idealnya itu tambah menurun berarti putus sekolah masih menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan padahal pemerintah pusat sudah memberikan dana BOS dan Bos tambahan dari pemerintah Kota Pasuruan jadi tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan dalam memberantas anak putus sekolah tetapi peran serta orang tua atau wali murid harus mendukung program ini. Sedangkan untuk angka putus 23


sekolah jenjang SMP/MTs tahun 2014 sebesar 0,20 persen dan tahun 2015 sebesar 0,20 persen , (5) Angka Lulusan (AL) SD/MI pada tahun 2014 mencapai 98,68 persen sedangkan pada tahun 2015 mencapai 97,13 persen maka kelulusan di Kota Pasuruan mengalami penurunan sebesar 2,87 persen dari tahun sebelumnya, Angka lulusan siswa memang belum 100%, hal ini terkait dengan ada siswa yang putus sekolah ditengah jalan yang berakibat berkurangnya peserta yang mengikuti ujian nasional. Untuk jenjang SMP/MTs angka kelulusannya tahun 2014 98,16 persen dan tahun 2015 sebesar 99,03 persen maka mengalami kenaikan sebesar 0,87 persen, (6) Rasio siswa per kelas SD/MI pada tahun 2014 mencapai 26 siswa sedangkan pada tahun 2015 mencapai 26 siswa, sedangkan rasio siswa per kelas SMP/Mts tahun 2014 sebesar 26 siswa dan pada tahun 2015 29 siswa, Rasio siswa/kelas untuk SD/MI dan SMP/MTs masih belum mencapai standar terutama pada jenjang MI dan MTs tetapi pada jejang SD, SMP sudah sesuai dengan pagu ruangan karena sudah ada kuota pada waktu PSB online, (7) Rasio murid per guru SD/MI pada tahun 2014 mencapai 17 murid sedangkan pada tahun 2015 mencapai 16 murid, sedangkan rasio murid per guru SMP/Mts tahun 2014 sebesar 14 murid dan pada tahun 2015 13 murid, (8) Sekolah SD/MI ruang kelas baik (%). pada tahun 2014 mencapai 78,31 persen sedangkan pada tahun 2015 mencapai 79,30 persen maka mengalami kenaikan 0,99 persen, sedangkan Sekolah SMP/MTs ruang kelas baik (%). SMP/Mts tahun 2014 sebesar 85,23 persen dan pada tahun 2015 86,42 persen maka mengalami peningkatan sebesar 1,19 persen.

Sasaran III : Meningkatnya

akses

dan

pemerataan

layanan

pendidikan menengah yang berkualitas. Untuk mencapai sasaran tersebut, indikator kinerja, target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

24


Tabel 3.3. Target dan realisasi indikator kinerja Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK+Paket C. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK+Paket C. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK. Angka Lulusan SMA/MA/SMK Rasio siswa per kelas SMA/MA/SMK. Rasio murid per guru SMA/MA/SMK Sekolah SMA/MA/SMK ruang kelas baik (%).

Target

Realisasi

Capaian

98,49%

99,02%

100,54%

62,64%

71,90%

114,78%

0,57%

1,28%

224,56%

99% 33 siswa

99,09% 31 siswa

100,09% 93,94%

13 siswa

13 siswa

100%

86%

91,49%

106,38%

Hasil yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan Dasar. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pasuruan melalui kegiatan antara lain: Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Termasuk Perabotnya SMA (DAK), Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Termasuk Perabotnya SMK (DAK). Dinas Pendidikan Kota Pasuruan secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan pendidikan menengah, sehingga apabila dilihat dari indikator

capaian

kinerja: (1) Angka

Partisipasi

Kasar

(APK) untuk

SMA/MA/SMK+Paket C pada tahun 2014 mencapai 98,89 persen, sedangkan pada tahun 2015 APK SMA/MA/SMK+Paket C mencapai 99,02 persen, maka mengalami kenaikan 0,13 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan, (2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK+Paket C pada tahun 2014 mencapai 67,89 persen sedangkan pada tahun 2015 APM SMA/MA/SMK+Paket C mencapai 71,90 persen maka mengalami peningkatan dibandingkan tahun 25


sebelumnya sebesar 4,01 persen, (3) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK pada tahun 2014 mencapai 0,56 persen sedangkan pada tahun 2015 mencapai 1,28 persen maka mengalami peningkatan 0,72 persen dari tahun sebelumnya sedangkan angka putus sekolah idealnya itu tambah menurun berarti putus sekolah masih menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan padahal pemerintah pusat sudah memberikan dana BOS dan Bos tambahan dari pemerintah Kota Pasuruan jadi tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan dalam memberantas anak putus sekolah tetapi peran serta orang tua atau wali murid harus mendukung program ini, (4) Angka Lulusan (AL) SMA/MA/SMK pada tahun 2014 mencapai 98,87 persen sedangkan pada tahun 2015 mencapai 99,09 persen maka kelulusan di Kota Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen dari tahun sebelumnya, Angka lulusan siswa memang belum 100%, hal ini terkait dengan ada siswa yang putus sekolah ditengah jalan yang berakibat berkurangnya peserta yang mengikuti ujian nasional, (5) Rasio siswa per kelas SMA/MA/SMK pada tahun 2014 mencapai 29 siswa sedangkan pada tahun 2015 mencapai 31 siswa, (7) Rasio murid per guru SMA/MA/SMK pada tahun 2014 mencapai 14 murid sedangkan pada tahun 2015 mencapai 13 murid, (8) Sekolah SMA/MA/SMK ruang kelas baik (%). pada tahun 2014 mencapai 96,14 persen sedangkan pada tahun 2015 mencapai 91,49 persen.

Sasaran IV

: Meningkatnya

kualitas/mutu pendidik dan

tenaga

kepemdidikan. Untuk mencapai sasaran tersebut, indikator kinerja, target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel

3.4.

Meningkatnya

kualitas/mutu

pendidik

dan

tenaga

kependidikan.

26


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

50%

55,90%

111,80%

2. Guru TK/TKLB/RA yang besertifikasi.

34,83%

27,69%

79,80%

3. Guru

83,80%

83,56%

99,71%

55,63%

56,97%

102,41%

1. Guru

TK/TKLB/RA

yang

memenuhi

kualifikasi S-1/D-4. SD/SDLB/MI

yang

memenuhi

kualifikasi S-1/D-4. 4. Guru SD/SDLB/MI yang besertifikasi. 5. Guru

SMP

/

SMPLB

/

MTs

yang

87,34%

93,08%

106,57%

MTs

yang

49,63%

50,97%

102,70%

memenuhi

84,98%

94,09%

110,72%

8. Guru SMA/MA/SMK yang besertifikasi.

44,73%

46,49%

103,93%

9. Jumlah PTK Yang Berprestasi

30 guru

26 guru

86,67%

memenuhi kualifikasi S-1/D-4. 6. Guru

SMP

/

SMPLB

/

besertifikasi. 7. Guru

SMA/MA/SMK

yang

kualifikasi S-1/D-4.

Dinas Pendidikan Kota Pasuruan secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga apabila dilihat dari indikator capaian kinerja: (1) guru TK/TKLB/RA yang memenuhi kualifikasi S-1/D-4 pada tahun 2014 mencapai 43,67 persen, sedangkan pada tahun 2015 guru TK/TKLB/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-4 mencapai 55,90 persen, maka mengalami peningkatan 12,23 persen dari tahun sebelumnya, (2) guru TK/TKLB/RA yang besertifikasi pada tahun 2014 mencapai 26,16 persen, sedangkan pada tahun 2015 guru TK/TKLB/RA yang besertifikasi mencapai 27,69 persen, maka mengalami peningkatan 1,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (3) guru SD/SDLB/MI yang memenuhi kualifikasi S-1/D-4 pada tahun 2014 mencapai 80,70 persen, sedangkan pada tahun 2015 guru SD/SDLB/MI yang memenuhi kualifikasi S-1/D-4 mencapai 83,56

persen, maka mengalami

peningkatan

2,86

persen dari

tahun 27


sebelumnya, (4) guru SD/SDLB/MI yang besertifikasi pada tahun 2014 mencapai 39,37 persen, sedangkan pada tahun 2015 guru SD/SDLB/MI yang besertifikasi mencapai 56,97 persen, maka mengalami penurunan 17,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya, (5) guru SMP/SMPLB/MTs yang memenuhi kualifikasi S-1/D-4 pada tahun 2014 mencapai 87,48 persen, sedangkan pada tahun 2015 guru SMP/SMPLB/MTs yang memenuhi kualifikasi S-1/D-4 mencapai 93,08

persen, maka mengalami

peningkatan

5,60

persen dari

tahun

sebelumnya, (6) guru SMP/SMPLB/MTs yang besertifikasi pada tahun 2014 mencapai 49,17 persen, sedangkan pada tahun 2015 guru SMP/SMPLB/MTs yang besertifikasi mencapai 50,97 persen, maka mengalami peningkatan 1,80 persen

dibandingkan

tahun

sebelumnya,

(7)

guru

SMA/MA/SMK

yang

memenuhi kualifikasi S-1/D-4 pada tahun 2014 mencapai 87,67 persen, sedangkan pada tahun 2015 guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-4 mencapai 94,09 persen, maka mengalami peningkatan 6,42 persen dari tahun sebelumnya, (8) guru SMA/MA/SMK yang besertifikasi pada tahun 2014 mencapai 40,70 persen, sedangkan pada tahun 2015 guru SMA/MA/SMK yang besertifikasi mencapai 46,49 persen, maka mengalami peningkatan 5,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sasaran V

: Menurunnya Angka Buta Huruf.

Untuk mencapai sasaran tersebut, indikator kinerja, target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 3.5. Menurunnya Angka Buta Huruf.

Indikator Kinerja 1. Angka Melek Huruf usia > 15 th.

Target

Realisasi

Capaian

100%

97,18%

97,18%

Dinas Pendidikan Kota Pasuruan secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan Ujian Nasional (UN) Kejar Paket A, B, Operasional Bosda Madin 28


(Bantuan Propinsi), Penyelenggaraan Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA, Fasilitasi Peringatan Hari Aksara Internasional (Bantuan Propinsi), Pembinaan Lembaga Kursus, sehingga apabila dilihat dari indikator

capaian

kinerja: (1) Angka melek huruf pada tahun 2014 mencapai 97,07 persen, sedangkan pada tahun 2015 angka melek huruf mencapai 97,18 persen maka mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya .

3.3

Analisis Keuangan Analisis terhadap laporan keuangan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan

pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat kinerja dari anggaran Pemerintah Kota Pasuruan untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas pendidikan untuk memenuhi target yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut. Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang pendidikan akan sangat membantu dalam menilai prestasi kinerja masa lalu dan prospeknya di masa datang. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang persentase daya serapnya dibawah 60 persen dari pagu anggarannya yang sudah di setujui dalam penjabaran anggaran APBD tahun 2015 dan diuraikan permsalahannya. 1. Kegiatan Pengadaan Mebeler Ruang Kelas Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pengadaan mebeler ruang kelas, dengan capaian kinerja 100,00 persen yang menyerap dana sebesar Rp.145.396.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.300.000.000,00 atau terserap sebesar pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

terwujudnya

48,47 persen. Hasil

sarana

dan

prasarana

pembelajaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dana dan 29


SDM. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil proses penawaran, solusi yang diupayakan adalah mengambil anggaran sesuai dengan kebutuhan.

2. Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Berikut Sanitasi dan Perabotnya Sekolah Dasar (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut sanitasi dan perabotnya Sekolah Dasar, dengan capaian kinerja 100,00 persen yang menyerap dana sebesar Rp.667.801.400,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.070.495.600,00 atau terserap sebesar 62,38 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasarana pembelajaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dana dan SDM. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan

adalah

perencanaan

dan

mempersingkat

jangka

waktu

pelaksanaan kegiatan serta

proses

pengadaan,

tidak merealisasikan

pelaksanaan DAK untuk sekolah swasta. 3.

Kegiatan

Pembangunan

Ruang

Laboratorium

IPA

Berikut

Perabotnya SMP (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlaksana yang menyerap dana sebesar Rp.0,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.531.518.220,00 atau terserap sebesar 0,00 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang 30


Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan adalah tidak merealisasikan anggaran sekolah swasta penerima DAK. 4. Kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan SMP (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa tersedianya alatalat peraga/ praktik pendidikan untuk SMP, dengan capaian kinerja 11,5 persen yang menyerap dana sebesar Rp.59.610.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.027.484.600,00 atau terserap sebesar 5,80

persen. Hasil

pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana sekolah penerima yang sesuai dengan standart pelayanan minimal. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah penerima DAK dan penyedia jasa pengadaan sehingga dapat berjalan lancar. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan perencanaan

adalah dan

mempersingkat

jangka

waktu

pelaksanaan kegiatan serta

proses

pengadaan,

tidak merealisasikan

pelaksanaan DAK untuk sekolah swasta. 5. Kegiatan Fasilitasi Pelajar Teladan Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya fasilitasi pelajar teladan, dengan capaian kinerja 80,00 persen yang menyerap dana sebesar Rp.10.450.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.25.000.000,00 atau terserap sebesar 41,80 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terkirimnya delegasi Kota Pasuruan dalam lomba Pelajar 31


Teladan tk. Provinsi. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dana dan SDM. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya perubahan jadwal kegiatan yang ada di propinsi sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, solusi yang diupayakan adalah melakukan koordinasi ke propinsi secara intensif dan mengambil anggaran sesuai dengan kebutuhan. 6. Kegiatan Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN) SD/MI Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN) SD/ MI,

dengan capaian kinerja 80,00

persen, yang menyerap dana sebesar Rp.11.950.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.20.000.000,00 atau terserap sebesar 59,75 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terkirimnya delegasi Kota Pasuruan dalam lomba HAN SD/MI tk. Provinsi. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dana dan SDM yang bermutu. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya perubahan jadwal pengiriman delegasi yang ada di propinsi sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, solusi yang diupayakan adalah melakukan koordinasi ke propinsi secara intensif dan mengambil anggaran sesuai dengan kebutuhan. 7. Kegiatan Pengembangan Kader Tiwisada Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya Pengembangan Kader Tiwisada, dengan capaian kinerja 70,00 persen yang menyerap dana sebesar Rp.7.050.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar

Rp.15.000.000,00

atau

terserap

sebesar

47,00

persen.

Hasil

pelaksanaan kegiatan ini adalah terkirimnya delegasi Kota Pasuruan dalam lomba Kader Tiwisada. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dana dan SDM. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya perubahan jadwal pengiriman delegasi yang ada di propinsi sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan,

32


solusi yang diupayakan adalah melakukan koordinasi ke propinsi secara intensif dan mengambil anggaran sesuai dengan kebutuhan. 8. Kegiatan Pembangunan LaboratoriumTermasuk Perabotnya SMA (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pembangunan laboratorium IPA dan pengadaan mebelair laboratorium IPA SMA, dengan capaian kinerja 66,67 persen yang menyerap dana sebesar Rp.539.660.100,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.810.906.990,00 atau terserap sebesar 66,55 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan standart pelayanan minimal. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah penerima DAK, konsultan perencana dan konsultan pengawas sehingga dapat berjalan lancar. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan adalah mempersingkat jangka waktu proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan serta

perencanaan

dan

tidak merealisasikan pelaksanaan DAK untuk

sekolah swasta. 9. Kegiatan Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasinya SMA (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya untuk SMA, dengan capaian kinerja 50,00 persen yang menyerap dana sebesar Rp.111.177.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.226.705.160,00 atau terserap sebesar 33


49,04 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan standart pelayanan minimal. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah penerima DAK, konsultan perencana dan konsultan pengawas sehingga dapat berjalan lancar. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan adalah mempersingkat jangka waktu proses pengadaan,

perencanaan

dan

pelaksanaan kegiatan

serta tidak merealisasikan pelaksanaan DAK untuk sekolah swasta. 10. Kegiatan Rehabilitasi Ruang Pembelajaran dan/atau Ruang Penunjang Yang Rusak Berikut Perabotnya SMA (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya rehabilitasi ruang belajar dan pemeliharaan mebelair ruang belajar SMK dengan capaian kinerja 25,00 persen yang menyerap dana sebesar Rp.165.427.050,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.662.676.680,00 atau terserap sebesar 24,96 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan standart pelayana minimal. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah penerima DAK, konsultan perencana dan konsultan pengawas sehingga dapat berjalan lancar. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 34


298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan adalah mempersingkat jangka waktu proses pengadaan,

perencanaan

dan


serta tidak merealisasikan pelaksanaan DAK untuk sekolah swasta. 11.

Kegiatan

Pembangunan

Ruang

Kelas

Baru

(RKB)

Beserta

Perabotnya SMK (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlaksana yang menyerap dana sebesar Rp.0,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.185.815.400,00 atau terserap sebesar 0,00 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan adalah tidak merealisasikan anggaran sekolah swasta penerima DAK. 12. Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa Beserta Perabotnya SMK (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlaksana yang menyerap dana sebesar Rp.0,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.497.007.510,00 atau terserap sebesar 0,00 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan adalah tidak merealisasikan anggaran sekolah swasta penerima DAK. 13. Kegiatan Pembangunan Ruang Guru Termasuk Perabotnya SMK (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlaksana yang menyerap dana sebesar Rp.0,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.217.985.750,00 atau 35


terserap sebesar 0,00 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan adalah tidak merealisasikan anggaran sekolah swasta penerima DAK. 14. Kegiatan Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasinya SMK (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terlaksananya pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya untuk SMK, dengan capaian kinerja 40,00 persen yang menyerap dana sebesar Rp.113.255.800,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.283.381.475,00 atau terserap sebesar 39,97 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan standart pelayanan minimal. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah penerima DAK, konsultan perencana dan konsultan pengawas sehingga dapat berjalan lancar. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan adalah mempersingkat jangka waktu proses pengadaan,

perencanaan

dan


serta tidak merealisasikan pelaksanaan DAK untuk sekolah swasta. 15. Kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan SMK (DAK) Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlaksana yang menyerap dana sebesar Rp.0,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.186.201.000,00 atau 36


terserap sebesar 0,00 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya Surat Edaran Mendagri nomor 900/4627/ SJ tahun 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga sekolah swasta calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat direalisasikan, solusi yang diupayakan adalah tidak merealisasikan anggaran sekolah swasta penerima DAK. 16. Kegiatan Pembinaan Sekolah Unggulan Sekolah Menengah Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terbentuknya kelas unggulan bidang akademik di jenjang SMP, dengan capaian kinerja 70,00 persen yang menyerap dana sebesar Rp.61.050.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.110.000.000,00 atau terserap sebesar 55,50 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi siswa SMP. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dana. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya perubahan jadwal dari pihak konsultan sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, solusi yang diupayakan adalah melakukan koordinasi kepada pihak konsultan dan tidak mengambil anggaran pada belanja mamin. 17. Kegiatan Lomba Sekolah Adiwiyata Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa terseleksinya sekolah adiwiyata pada 17 lembaga, dengan capaian kinerja 100,00 persen yang menyerap dana sebesar Rp.55.000.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.55.000.000,00 atau terserap sebesar

100,00 persen. Hasil

pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya lingkungan sehat di sekolah. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dana. 18. Kegiatan Pemutakhiran Data NUPTK Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa Terlaksananya pemutakhiran NUPTK untuk 2.936 Orang dengan capaian kinerja 100 persen yang menyerap dana sebesar Rp.3.200.000,00 dari anggaran yang disediakan 37


sebesar Rp.5.000.000,00 atau terserap sebesar 64,00 persen. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Data Pendidik dan Kependidikan di Sekolah Negeri/ Swasta ber NUPTK. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Valid. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Honorarium Panitia Pelaksana yang direncanakan tidak sesuai dengan aturan, solusi yang diupayakan adalah mengambil anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efesiensi terjadi karena adanya realisasi input lebih kecil dari target , namun menghasilkan realisasi out put sesuai dengan targetnya atau lebih. Efesiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input/adanya sisa anggaran

untuk

menghasilkan out put sesuai/lebih besar dari target/100% atau lebih. Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan output, baik untuk rencana maupun realisasi. Efektivitas ditandai dengan tercapainya target/dalam hal tercapainya sasaran outcome program/kegiatan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tingkat capaian outcome tercapai 100 %. Dalam analisis efisiensi dan efektivitas juga dilakukan penjelasan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

38


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan selama Tahun Anggaran 2015. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Ukuran keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat dilihat dari indikator kinerja kegiatan maupun sasaran yang telah dicapai pada tahun 2015. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan tersebut antara lain; ketepatan waktu penyerapan dana, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, perencanaan yang matang, informasi / akurasi data pendidikan, dukungan dana, SDM dan peraturan. Selain hal-hal yang menyebabkan keberhasilan tersebut di atas, ada beberapa permasalahan lain yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, 2. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor, 3. Angka partisipasi Sekolah Menengah belum meningkat, 4. Masih ada penduduk yang buta huruf dan angka putus sekolah, 5. Belum meningkatnya pemerataan dan perluasan pendidikan anak usia dini, 6. Masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang kegiatan pendidikan sehingga kurang memotivasi orang tua/wali untuk menyekolahkan anaknya minimal tamat SLTP, 7. Belum terpenuhinya standar mutu pendidik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional 39


bahwa ditetapkan semua jenjang pendidikan dari TK sampai dengan SLTA kualifikasi akademik tenaga pendidik minimal berijazah Diploma IV (D IV) atau Sarjana (S1). 8. Belum terpenuhinya sarana prasarana sekolah disemua jenjang sesuai dengan standar nasional pendidikan khususnya jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

Dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan pegawai yang ada dan mengikut sertakan

mereka

dalam diklat-diklat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, 2. Pengajuan sarana dan prasarana kantor dalam setiap musyawarah pembangunan, 3. Sosialisasi rutin kepada masyarakat dan pelayanan di lapangan, 4. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan melalui diklat dan kualifikasi guru.

40

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2015

Recommend Documents