LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPPT KOTA BANDUNG TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPPT KOTA BANDUNG TAHUN 2013

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG Jl. Cianjur no. 34 Bandung

RENCANA KERJA BPPT KOTA BANDUNG TAHUN 2013

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG Jl. Cianjur no. 34 Bandung

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPPT TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah dimaksud

diatur

melalui

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang diharapkan, Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dituntut selalu melakukan pembenahan

kinerja.

Pembenahan

kinerja

diharapkan

mampu

meningkatkan peran serta fungsi BPPT sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Pendahuluan

I.1


Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung,

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi juga memperhatikan

korelasinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterbitkan sejalan dengan pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas

dan

profesionalitas

serta

akuntabilitas.

Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendahuluan

I.2


Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bandung dalam mencapai misi dan tujuan

organisasi yang dicerminkan melalui realisasi pencapaian target indikator kinerja utama dan sasaran. 1.2.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung

merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun

2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah keduakalinya melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan

menyelenggaraakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pendahuluan

I.3


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di

atas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program ;

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; f. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun

2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah keduakalinya melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas : a. Kepala Badan

b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Program; Pendahuluan

I.4


c.

3) Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.

Bidang Perizinan I.

d. Bidang Perizinan II.

e. Bidang Perizinan III. f.

Bidang Perizinan IV.

g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Tim Teknis

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG KEPALA BADAN

KABAG TU SUBBAG KEUANGAN & PROGRAM

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PERIZINAN II

BIDANG PERIZINAN I

baik

BIDANG PERIZINAN III

SUBBAG INFORMASI DAN PELAYANAN PENGADUAAN BIDANG PERIZINAN IV

Pelayanan perizinan pada BPPT adalah pelayanan administrasi

pelayanan

pemberian

perizinan

baru,

perubahan

perizinan,

perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan

perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri,

kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, Pendahuluan

I.5


pertanahan, bina marga, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Pelayanan perizinan dimaksud terdiri dari empat bidang, sebagai berikut : 1) Bidang perizinan I meliputi 9 jenis izin : 1.

Izin Gangguan (HO)/Izin Tempat Usaha;

3.

Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

2. 4. 5. 6.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Tanda Daftar Gudang (TDG); Tanda Daftar Industri (TDI);

Izin Usaha Industri (IUI); dan

7.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

1.

Izin Lokasi; dan

2) Bidang perizinan II meliputi 2 jenis izin: 2.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3) Bidang perizinan III meliputi 14 jenis izin : 1.

Izin

2.

Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pemancangan

Tiang

Pancang

Penyeberangan Orang (JPO) dan sejenisnya;

Reklame,

Jembatan

Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan sejenisnya.

Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran; Izin Pematangan Lahan/Tanah;

Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;

Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (Rumija); Izin Pengambilan Air Permukaan;

Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air;

10. Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi dan Kemiringan Dasar Saluran/Sungai;

Pendahuluan

I.6


11. Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan serta Perkuatan Tanggul yang dibangun oleh Masyarakat;

12. Izin Pembangunan Lintasan yang berada di bawah/diatasnya;

13. Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan Lahan pada daerah Sempadan dan Saluran/Sungai; dan

14. Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan lainnya.

4) Bidang perizinan IV meliputi 5 jenis izin : 1. Izin Trayek;

2. Izin Pengelolaan Tempat Parkir; 3. Izin Jasa Titipan;

4. Izin Usaha Angkutan; dan

5. Izin Penyelenggaraan Reklame. 1.3.

LANDASAN HUKUM Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 disusun dengan memperhatikan :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

c.

2005;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Pendahuluan

I.7


e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan f.

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja i. j.

Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja l.

Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota

Pendahuluan

I.8


Bandung sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013;

n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) o.

Tahun 2009-2013;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung; dan

p. Keputusan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.090-Bappeda/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPT Kota

Bandung Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. 2. 3. 4. 5.

Dokumen penetapan kinerja Tahun 2013;

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2013; Pencapaian tujuan dan sasaran;

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama;

Perbandingan capaian indikator kinerja lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

Pendahuluan

I.9


1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan penyajian sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan landasan hukum penyusunan serta

gambaran umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Perjanjian Kinerja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung Tahun 2013.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai pencapaian sasaran-sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung Tahun

BAB IV

2013.

PENUTUP

Pendahuluan

I.10


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman

Umum

Penetapan

Indikator

Kinerja

Utama

di

Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah

melalui

Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

050/Kep.966-Orpad/2013 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama

RPJMD Kota Bandung 2009-2013. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap

Indikator Kinerja Utama baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Reviu dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan

isu-isu strategis yang

sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama BPPT Kota Bandung tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

II.1


TABEL II.1 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA BPPT KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

1

Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu

%

100

%

80

2

Indeks Kepuasan Masyarakat

2.1. RENCANA STRATEGIS Untuk

menyatukan

persepsi

dan

arah

tindakan,

maka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam

Rencana Strategis. Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Tahun 2010-2013 ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.090-Bappeda/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD. dan

misi

Renstra BPPT Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan visi daerah

sebagaimana

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013.

Renstra

BPPT

Kota

Bandung

juga

diharapkan

dapat

mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Kementerian

Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan


II.2


Reformasi Birokrasi sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra BPPT Kota Bandung telah melalui tahapan-

tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun

2009-2013

dengan

melibatkan

stakeholders

pada

saat

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan Forum SKPD, sehingga Renstra BPPT Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara BPPT Kota Bandung dan

stakeholder.

Selanjutnya Renstra BPPT Kota Bandung tersebut dijabarkan ke

dalam Rencana Kerja (Renja) BPPT Kota Bandung yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja

BPPT Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Renstra BPPT Kota Bandung memuat penetapan visi, misi,

tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

2.1.1. VISI Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

II.3


Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dituntut untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan

meningkatkan kualitas layanan publik terpadu satu pintu dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan

publik secara terpadu melalui satu pintu di lingkungan Kota Bandung. Untuk itu, disusun visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

sebagai berikut : “Terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan menuju kota jasa bermartabat“.

Adapun pemahaman visi BPPT Kota Bandung 2010-2013 sebagai berikut : 1.

BPPT Kota Bandung pada tahun 2010-2013 diharapkan dapat menjadi pusat

pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya

oleh masyarakat. BPPT harus bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pungli, calo, lambat, rumit, manipulasi, bohong

atau tidak jujur dan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan

dengan nilai-nilai kepercayaan yang secara moral melekat pada 2.

moral agama dan budaya masyarakat.

Secara terperinci, BPPT Kota Bandung yang terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui : a.

Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;


II.4


b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan;

Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas

dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang

dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan

yang

dimiliki

petugas

dalam

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat


II.5


secara j. k. l.

sopan

menghormati;

dan

ramah

serta

saling

menghargai

dan

Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana

pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat

n.

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; Keamanan

Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan

digunakan,

sehingga

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang masyarakat

merasa

tenang

untuk

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan o.

dari pelaksanaan pelayanan;

Proses Pengaduan Masyarakat, untuk memperoleh umpan balik

dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, perlu disediakan

akses

kepada

masyarakat

untuk

memberikan

informasi saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan. Bandung

Visi BPPT Kota Bandung diarahkan untuk mendukung Visi Kota sebagai

Kota

Jasa

yang

Bermartabat

menyediakan jasa pelayanan yang didukung Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

yaitu

kota

yang

dengan terwujudnya

II.6


kebersihan,

masyarakat.

kemakmuran,

ketaatan,

ketakwaan

dan

kedisiplinan

2.1.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan organisasi

untuk

itu

ada,

mewujudkan apa

yang

visi.

Misi

menjelaskan

dilakukannya,

dan

mengapa

bagaimana

melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh

organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak

yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran

dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa

mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan”

2.1.3.

TUJUAN

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam

hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2010 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

II.7


sampai

dengan

tahun

2013.

Penetapan

tujuan

harus

dapat

menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang

jelas

mengenai

apa

yang

akan

dicapai

dimasa

mendatang. Pernyataan tujuan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung berdasarkan rumusan misi adalah sebagai berikut : TABEL II.2 TUJUAN MISI Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan

TUJUAN Terwujudnya peningkatan investasi di wilayah Kota Bandung

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur

dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran

adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Bandung untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :


II.8

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPPT TAHUN 2013 TABEL II.3 SASARAN TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya peningkatan investasi di wilayah Kota Bandung

2.1.4.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2013 adalah sebagai berikut : 1.

Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;

2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;

4. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; 5. Meningkatkan

kualitas

sarana

penyelenggaraan pelayanan perizinan.

dan

prasarana

pendukung

Sementara itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan

guna

tercapainya

kelancaran

dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

II.9


instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2010-2013 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kemampuan

dan

keterampilan

keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan;

SDM

melalui

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;

3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya;

4. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan; 5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat dan cepat;

6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.

2.2. RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang

merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, maka ditetapkan program dan kegiatan urusan

wajib serta program dan kegiatan penunjang (non urusan dan lintas urusan) Tahun 2013 sebagai berikut : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

II.10


A. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan PPTSP 2) Penyelenggaraan Pameran PPTSP

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1) Penyebarluasan Informasi dengan Mass Media

3. Program Pelayanan Perijinan

Terdiri dari 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1) Kajian Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Instansi Publik Kota Bandung

2) Kegiatan

Fasilitasi

Pelayanan

Administrasi

Perizinan

Bidang

Fasilitasi

Pelayanan

Administrasi

Perizinan

Bidang

Penanaman Modal, Perdagangan, Industri serta Kebudayaan dan Pariwisata;

3) Kegiatan

Penataan Ruang Bangunan dan Konstruksi Serta Pertanahan;

4) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;

5) Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika

6) Kajian dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perijinan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

II.11


4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1) Fasilitasi Pelayanan Penanganan Pengaduan

2) Penelitian Kepuasan Masyarakat mengenai Pelayanan Perijinan di BPPT Kota Bandung

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan;

2) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG (NON URUSAN DAN LINTAS URUSAN)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

1.1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;

1.3.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

1.2. 1.4. 1.5.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;


II.12


1.6.

Penyediaan

1.7.

Penyediaan

1.8. 1.9.

Komponen

Bangunan Gedung Kantor; Undangan;

Bahan

Bacaan

Instalasi dan

Listrik/Penerangan

Peraturan

Perundang-

Penyediaan Makanan dan Minuman;

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

1.10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu : 2.1.

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur;

2.3.

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional.

2.2.

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu : 3.1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu : 4.1. 4.2.

Pendidikan dan Pelatihan Formal; Pembinaan Kinerja Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu : 5.1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;


II.13


5.2.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

5.3.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Pengembangan Data Informasi, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu : 6.1.

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu : 7.1.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

2.3. RENCANA ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun

2013 tentang APBD Tahun 2013, anggaran pendapatan dan belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan 2. Belanja

:

:

a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung

Rp. 56.770.000.000,00 Rp.

21.513.370.034,00 terdiri dari :

:

:

Rp.

Rp.

11.563.231.644,00

9.950.138.390,00

Anggaran belanja langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sebesar Rp. 9.950.138.390,00 digunakan untuk membiayai 13 Program dan 36 kegiatan di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sebagai berikut :


II.14


TABEL 2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB NO I

I.1 I.2 II

II.1 III

PROGRAM/KEGIATAN

Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan PPTSP Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan Program Pelayanan perizinan

III.1

Kajian Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Instansi Publik Kota Bandung

III.2

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri serta Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika Kajian dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perijinan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Fasilitasi Pelayanan Penanganan Pengaduan

III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 IV

IV.1 V V.1 V.2 VI

Penelitian Kepuasan Masyarakat mengenai Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Bandung Program Penataan Peraturan Perundangundangan


ANGGARAN (Rp) 572.650.000 106.050.000 466.600.000

207.950.000 207.950.000

1.278.400.000 208.300.000 445.750.000 200.000.000 160.000.000 150.000.000 214.350.000 108.300.000 992.000.000 992.000.000 155.000.000 100.000.000

55.000.000

669.757.490 II.15

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPPT TAHUN 2013 VI.1 VI.2

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

504.100.000 165.800.000

TABEL 2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG (NON URUSAN DAN LINTAS URUSAN) NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

I.1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

I.2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

320.400.000

I.3

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

129.600.000

I.4

Penyediaan alat tulis kantor

361.575.000

I.5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

I.6

I.9

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

122.788.390

I.10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

409.200.000

I.11

Penyediaan jasa pengamanan kantor

161.050.000

II. II.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

II.2

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

328.925.000

II.3

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

531.200.000

III.

Program peningkatan disiplin aparatur

III.2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

IV.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

I.7

IV.1 IV.2

Pembinaan Kinerja Aparatur


2.939.438.390 225.000.000

1.063.775.000 51.050.000 95.000.000

2.113.650.000 1.253.525.000

228.150.000 228.150.000 403.300.000 140.000.000

263.300.000

II.16

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPPT TAHUN 2013 V.

V.2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

V.3

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

V.1

VI.

Program pengembangan data/informasi

VI.1

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

VII.

Program perencanaan pembangunan daerah

VII.1

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

149.300.000 35.500.000 34.700.000 79.100.000

88.625.000 88.625.000 151.775.000 55.294.050

2.4. PENETAPAN KINERJA Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan

khusus

penetapan

kinerja

antara

lain

adalah

untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bandung telah membuat penetapan kinerja


II.17


Tahun 2013 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut : Tapkin 2013.xlsx


II.18



II.19


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

instansi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Badan

melaksanakan

Pelayanan

akuntabilitas

Perizinan

kinerja

Terpadu

melalui

Kota

penyajian

Bandung

Laporan

Akuntabilitas Kinerja, yang disusun sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

ini

memberikan

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan capaian realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden

RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja

III.1


Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Bandung diukur berdasarkan pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis. Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.090-Bappeda/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan target kinerja pada tahun 2013 sebagai berikut : TABEL 3.1 SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Satu Pintu

100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Jumlah Investor baru per tahun Penataan Penyelenggaraan Reklame melalui Perizinan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi (IT)

80%

500 perusahaan 100% 100%

Secara umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Bandung telah mencapai target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2013 yang telah ditetapkan dalam Renstra BPPT 2010-2013.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

Akuntabilitas Kinerja

III.2


1. SASARAN STRATEGIS :

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Indikator Kinerja :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target Tahun 2013

Capaian Tahun 2013 Keterangan

: 80%

: 95,04%

: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

diukur melalui survey kepuasan pelanggan (7 button). Capaian

tahun 2013

sebesar

95,04%

terdiri

dari masyarakat

yang

menyatakan puas dan sangat puas terhadap penyelenggaraan

pelayanan perijinan terpadu satu pintu di BPPT Kota Bandung. Adapun hasil survey kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

a. Sangat puas

: 17,78%

c. Kurang puas

: 4,96%

b. Puas

: 77,26%

2. Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Target Tahun 2013


: 100%

: 137%

: Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu diukur dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan target PAD dari retribusi perizinan tahun yang

bersangkutan dikalikan seratus persen (realisasi PAD/target PAD x Akuntabilitas Kinerja

III.3


100%). Realisasi PAD dari retribusi perizinan pada tahun 2013

adalah sebesar Rp. 78.116.960.000,00 atau sebesar 137,6% dari target sebesar Rp. 56.770.000,00

3. Jumlah Investor Baru Pertahun Target Tahun 2013


: 500 perusahaan

: 5527 perusahaan :

Capaian

Tahun

2013

jumlah ijin usaha baru yang terbit pada tahun 2013

merupakan

4. Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan. Target Tahun 2013

: 100%

Keterangan

: Pada tahun 2013 terdapat 5.540 izin

Capaian Tahun 2013

: 92,33%

penyelenggaraan reklame dari 6.467 reklame yang terdata.

5. Pelayanan Perijinan Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi (IT) Target Tahun 2013

Capaian Tahun 2013 Penataan

: 100%

: 100%

penyelenggaraan

reklame

dikarenakan dua faktor sebagai berikut :

tidak

mencapai

target

1. Dengan diterbitkannya surat nomor 510.12/ 3032-BPPT tanggal 25 November

2013

Penyelenggaraan

tentang

Reklame

penghentian

bahwa

untuk

sementara

permohonan

Izin

baru

perizinan penyelenggaraan reklame yang dipancang pada ruang milik jalan dihentikan sementara. Akuntabilitas Kinerja

III.4


2. Adanya perubahan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bandung, yang semula diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.641-BPPT/2010

tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bandung sebagaimana telah diubah

menjadi Keputusan Walikota Bandung Nomor 503/Kep.1172Bag.Orpad/2013

tentang

Pendelegasian

Sebagian

Wewenang

Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun

2013 diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian misi 2 “Mengembangkan

Perekonomian

Kota

yang

Berdaya

Saing

dalam

Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Perekonomian Kota”, misi 4 “Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu Yang

Berwawasan Lingkungan” dan misi 5 “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota

yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan

Transparan dalam Upaya

Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan” pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009–2013.


III.5



Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 dicapai melalui

pelaksanaan 6 program dan 14 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.760.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.285.250.000,-.


Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja sebagai berikut :


III.6


SKPD TAHUN ANGGARAN

PENGUKURAN KINERJA

: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : 2013

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan.

kualitas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Tingkat Kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

100%

136,73%

500 perusahaan

5527 perusahaan

100%

100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Jumlah Investor Baru pertahun Penataan perijinan

Penyelenggaraan

reklame

melalui

Pelayanan Perijinan Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi (IT) Jumlah Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2013

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2013


80%

100%

: Rp 3.760.150.000,-

: Rp 3.285.250.000,-

III.7

95,04%

92,33%


BAB IV PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 ini disusun sebagai alat untuk

melaksanakan

akuntabilitas

kinerja yang

merupakan

wujud

pertanggungjawaban Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Bandung dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi. Guna

mencapai

target

kinerja

sasaran

organisasi

dan

menghadapi berbagai kendala yang ada dilakukan berbagai upaya secara terus menerus, antara lain :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;

2. Peningkatan menunjang

kapasitas

sumber

keberhasilan

daya

manusia

pelaksanaan

aparatur

keseluruhan

penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;

3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base

Penutup

guna

proses

penyelenggaraan

IV.1


pelayanan

perizinan

secara

terpadu.

Dukungan

teknologi

informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;

4. Perbaikan sistem pengendalian internal. Hal ini dimaksudkan untuk

menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian

resiko,

aktifitas

pengendalian,

sistem

komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian;

informasi

dan

5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;

6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga

Penutup

target kinerja yang

IV.2


diinginkan

dalam

menunjang

pencapaian

visi

Kota

Bandung

“Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa BERMARTABAT” setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Bandung,

Februari 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

DR. H. MARYUN SASTRAKUSUMAH, M.Si PEMBINA TK. I NIP. 19610903 199109 1 001

Penutup

IV.3

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPPT KOTA BANDUNG TAHUN 2013

Recommend Documents