AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 I. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut : NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1.

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Provinsi Kalimantan Timur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pertumbuhan IKM Pertumbuhan Tenaga Kerja yang terserap Pertumbuhan Investasi IKM Pertumbuhan Produksi IKM Pertumbuhan Industri Besar Pertumbuhan Tenaga Kerja yang terserap Pertumbuhan Investasi IB Pertumbuhan Produksi IB

2.

Meningkatnya diversifikasi produk IKM di Provinsi Kalimantan Timur

1. Jumlah desain produk hasil industri 2. Persentase Produk UKM yang laku terjual melalui promosi/ pameran

3.

Berkembangnya sistem perdagangan 1. Perkembangan/Kecukupan Barang Pokok dalam negeri secara efisien di Masyarakat dan Barang Strategis Provinsi Kalimantan Timur 2. Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama 3. Ratio perbedaan tingkat harga bahan pokok Provinsi dengan Kab/Kota 4. Ratio perbedaan tingkat harga bahan pokok Provinsi dengan Provinsi 5. Pertumbuhan SIUP dan TDP

4.

Meningkatnya kecintaan terhadap 1. Persentase penurunan impor bahan pokok penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Kalimantan Timur

5.

Meningkatnya perlindungan 1. Persentase kasus kerugian konsumen yang konsumen dan pengawasan ditangani perdagangan terhadap produk ekspor 2. Persentase produk/barang beredar yang maupun impor telah memenuhi syarat 3. Jumlah jenis produk/barang beredar yang masih diawasi di pasar/pertokoan 4. Jumlah pasar yang sudah tertib ukur

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

1


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

6.

Berkembangnya sistem perdagangan 1. Peningkatan ekspor non migas luar negeri (ekspor dan impor) 2. Peningkatan ekspor non migas yang secara efisien di Provinsi menggunakan sistem preferensi SKA Kalimantan Timur sebagai sarana peningkatan daya saing 3. Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir/importir baru 4. Jumlah komoditi ekspor/impor yang memenuhi syarat

7.

Meningkatnya pertumbuhan dan 1. Pertumbuhan koperasi kualitas koperasi dan UMKM di 2. Pertumbuhan anggota koperasi Provinsi Kalimantan Timur 3. Pertumbuhan volume usaha koperasi 4. Peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT 5. Peningkatan koperasi aktif 6. Peningkatan total SHU 7. Jumlah pelaku UMKM Baru 8. Pertumbuhan volume usaha UMKM

8.

Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan

9.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 1. Persentase kecukupan sarana operasasional prasarana perkantoran yang diperlukan 2. Jumlah Jaringan Informasi dan Publikasi Perkembangan Indagkop & UMKM yang terbangun dan terupdate

10.

Meningkatnya Mekanisme Internal Organisasi

11.

Keterpaduan Perencanaan Program 1. Persentase Kab/Kota yang telah memiliki Pengembangan Sektor Indagkop & kebijakan yang selaras dengan Provinsi UMKM Kab/Kota Dengan Provinsi 2. Persentase Kab/Kota yang telah memiliki program yang selaras dengan Provinsi

SDM 1. Jumlah Aparatur Perindagkop & UMKM yang telah mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural berkisar 20-30% dari jumlah keseluruhan aparatur Perindagkop & UMKM 2. Persentase penurunan pelanggaran disiplin

Kerja 1. Persentase pelaksanaan tugas fungsi yg telah didukung oleh SOP 2. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 3. Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang telah disusun dan terukur 4. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang telah disusun 5. Jumlah Sistem Informasi yang terbangun dan digunakan


2


II. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Program dan kegiatan tahun 2013 dituangkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dan APBN. APBD Provinsi terdapat 36 (tiga puluh enam) program, yang terdiri dari 9 (sembilan) program pada Urusan Wajib Koperasi & UMKM, 12 (dua belas) program pada Urusan Pilihan Perindustrian dan 15 (lima belas) program pada Urusan Pilihan Perdagangan, sedangkan APBN terdapat 5 (lima) program. Adapun kegiatan yang dananya bersumber dari APBD dan APBN secara garis besar adalah sebagai berikut : Program Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berasal dari APBD yang meliputi : 

Urusan Wajib Koperasi & UMKM 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 2.470.200.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Luar Daerah l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah m. Kegiatan Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan


3


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana sebesar Rp. 1.130.300.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor b. Kegiatan Pengadaan Meubeleur c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

dengan

dana

sebesar

Rp. 172.700.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan dana sebesar Rp 408.800.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kompetitif dengan dana sebesar Rp. 4.136.000.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut a. Kegiatan Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan dana sebesar Rp. 3.196.306.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi b. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD c. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan dana sebesar Rp. 3.066.000.000,- , yang meliputi kegiatan sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

4


a. Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi b. Kegiatan

Penyelenggaraan

Promosi

Produk

Usaha

Mikro

kecil

Menengah 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan dana sebesar Rp 3.645.000.000,- , yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan

Koordinasi

Pelaksanaan

Kebijakan

dan

Program

Pembangunan Koperasi. 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dana sebesar Rp 790.800.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 

Urusan Pilihan Perindustrian 1.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan dana sebesar Rp 3.673.590.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Peningkatan Sistem Inovasi Teknologi Industri

2.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan dana sebesar Rp 2.367.360.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta.

3.

Program

Penataan

Struktur

Industri

dengan

dana

sebesar

Rp 1.117.000.000,- , yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu Hilir


5


4. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan dana sebesar Rp 263.250.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat UPTD P3UKM 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar

Rp. 1.090.800.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional a. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor e. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan f. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman g. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Luar Daerah h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah i. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Tertentu 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana sebesar Rp. 317.000.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


6


3. Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

dengan

dana

sebesar

Rp. 36.750.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan dana sebesar Rp 50.000.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan dana sebesar Rp 738.050.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dana sebesar Rp 108.000.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan dana sebesar Rp 469.500.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 8. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan dana sebesar Rp 789.900.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat  Urusan Pilihan Perdagangan 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan dana sebesar Rp 216.710.000,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 14 Kab/Kota


7


2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional dengan dana sebesar Rp 1.243.635.100,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional Kab/Kota, Jakarta, Malaysia, Belanda. 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan dana sebesar Rp 680.764.900,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri. b. Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha Kab/Kota 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan dana sebesar Rp 17.651.890.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha. b. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.. c. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 14 Kab/Kota Se Kaltim. d. Kegiatan Peningkatan

Kontiunitas Pelaporan dan Pengolahan Data

Statistik SIUP dan TDP Kab/Kota. UPTD METROLOGI 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 917.800.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

8


e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah m. Kegiatan Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana sebesar Rp. 57.016.600.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

dengan

dana

sebesar

Rp. 58.400.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dengan dana

sebesar Rp. 380.000.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan dana

sebesar Rp 1.411.200.000,-,

yang meliputi kegiatan sebagai

berikut : a. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dana sebesar Rp 246.000.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

9


UPTD BPSMB 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 668.200.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah m. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana sebesar Rp. 3.201.600.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor c. Kegiatan Pengadaan Mebeleur 3. Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

dengan

dana

sebesar

Rp. 41.400.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


10


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan dana sebesar Rp 80.000.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan dana sebesar Rp 908.400.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dana sebesar Rp 140.400.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berasal dari APBN yang meliputi : 1. Kementerian Negara Koperasi & UKM RI Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah dengan dana sebesar Rp. 3.701.291.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Dokumen Perencanaan Program Dekonsentrasi 2) Kegiatan Promosi dan Misi Dagang 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 4) Kegiatan Sosialisasi 2. Direktorat

Jenderal

Industri

Kecil

Menengah

Kementerian

Perindustrian RI Program Penyebaran dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 9.086.550.000,-

yang meliputi

kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Administrasi Kegiatan 2) Kegiatan Pengembangan Klaster IKM Wilayah 3) Kegiatan Pengembangan Sentra IKM melalui OVOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

11


4) Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan IKM melalui Kewirausahaan 5) Kegiatan Tenaga Penyuluh Lapangan 6) Kegiatan Pendukung 3. Direktorat Jenderal Industri Agro Kimia Kementerian Perindustrian RI Program Klaster Industri berbasis Pertanian Oleochemical dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Dukungan Pengembangan Klaster Industri Berbasis MSM 4. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Kaltim dengan dana sebesar Rp. 1.107.099.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Pasar Murah 2) Kegiatan Pameran dan Misi Dagang 3) Kegiatan Penyampaian Data dan Infomasi Perdagangan 4) Kegiatan Pemberdayaan Konsumen 5) Kegiatan Pengawasan Kemetrologian 6) Kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa 7) Kegiatan

Layanan

Manajemen

P2DND

Perdagangan

Luar

Penunjang

Kegiatan

Dekonsentrasi 8) Kegiatan Efisiensi 5. Direktorat

Jenderal

Negeri

Kementerian

Perdagangan RI Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan dana sebesar Rp 1.235.160.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan PLN 2) Kegiatan Laporan Koordinasi Peningkatan Investasi dan Peningkatan Ekspor Daerah (PEPIDA) 3) Kegiatan Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

12


4) Kegiatan SDM Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang 5) Kegiatan Layanan Penerbitan API Online 6) Kegiatan Layanan Penerbitan dan Pengelola SKA 7) Kegiatan UKM Daerah yang mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor 8) Kegiatan UKM Daerah yang mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor 9) Kegiatan Identifikasi Potensi Ekspor 10) Out Cadangan III. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan IKM di Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari 16.353 unit pada tahun 2012 menjadi 16.437 unit pada tahun 2013, naik sebanyak 219 unit atau mengalami pertumbuhan 1,34%. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan IKM di beberapa sektor, terutama industri pangan yang sangat menonjol, dan

didukung dengan bahan baku yang mudah diperoleh dan

komoditi tertentu yang memiliki ciri khas tersendiri dengan karya seni budayanya. 2. Pertumbuhan tenaga kerja IKM yang terserap yang mengalami kenaikan dari 87.995 orang pada tahun 2012 menjadi 89.862 orang pada tahun 2013, naik sebanyak 1.867 orang atau mengalami pertumbuhan 2,12%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah Kelompok Usaha dan Wira Usaha Baru (WUB), khususnya industri kecil rumahan (home industry) berupa produk pangan dan kerajinan, yang tersebar di daerah Kalimantan Timur, dimana usaha kecil di bidang ini lebih banyak didominasi oleh kaum wanita, sedangkan kaum pria lebih tertarik bekerja di sektor perkebunan sebagai buruh di perusahaan kelapa sawit. 3. Jumlah investasi juga mengalami kenaikan dari Rp 5,529 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 5,532 triliun pada tahun 2013, naik sebesar Rp 3,246 milyar atau mengalami pertumbuhan 0,06%. Hal ini disebabkan karena


13


pengaruh pertumbuhan IKM baru di semua sektor sehingga semakin besar pula investasi yang ditanamkan untuk mengoperasionalkan usahanya.

4. Jumlah produksi juga mengalami kenaikan dari Rp 1,492 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 1,494 triliun pada tahun 2012, naik sebesar Rp 2,065 milyar atau mengalami pertumbuhan 0,14%. Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan pasar dan minat para konsumen terhadap produk IKM.

5. Perkembangan Industri Besar di Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari 135 unit pada tahun 2012 menjadi 137 unit pada tahun 2013, naik sejumlah 2 unit atau bertumbuh sebesar 1,48%. Hal ini disebabkan karena pengaruh pertumbuhan industri pengolahan CPO dan turunannya di Kaltim yang merupakan industri penghasil bahan baku, baik untuk industri pangan maupun non pangan. Industri pangan berbasis CPO, maka Kaltim merupakan Provinsi penghasil kelapa sawit (CPO) yang terbesar dan sangat potensial, dimana pemanfaatan bahan baku terbesar dalam bentuk CPO dan minyak goreng

untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu

pengolahan

CPO lebih lanjut sebagai

produk-produk

oleokimia dan

turunannya yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. 6. Jumlah tenaga kerja yang mengalami kenaikan dari 62.567 orang pada tahun 2012 menjadi 63.424 orang pada tahun 2013, naik sebanyak 857 orang atau mengalami pertumbuhan 1,37%. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan besar yang telah mengembangkan perluasan produk barunya sehingga diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian sesuai dengan produk yang dikembangkan. 7. Jumlah investasi juga mengalami kenaikan dari Rp 4,774 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 5,382 triliun pada tahun 2013, naik sebesar Rp 607,68 milyar atau mengalami pertumbuhan 12,73%. Hal ini disebabkan karena pengaruh perluasan usaha sangat membutuhkan tambahan modal yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

14


diinvestasikan dalam bentuk aset tetap demi kelancaran pengembangan kualitas dan kuantitas produk.

8. Jumlah produksi juga mengalami kenaikan dari Rp 3,17 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 3,54 triliun pada tahun 2013, naik sebesar Rp 371,36 milyar atau mengalami pertumbuhan 11,71%. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan besar di bidang usaha kelapa sawit yang menimbulkan peningkatan permintaan pasar, baik pasar lokal maupun pasar ekspor sehingga jumlah produksi meningkat secara signifikan.

9. Jumlah Desain Produk Hasil Industri pada tahun 2012 bertambah sebanyak 111 buah dan pada tahun 2013 bertambah sebanyak 329 buah sehingga total keseluruhan sebesar 744 buah atau meningkat sebesar 79,28 %. Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan dari para UKM yang memproduksi berbagai jenis barang setiap tahunnya. 10. Persentase Produk UKM yang laku terjual melalui promosi/pameran dapat dilihat dari : 

Produk UKM Kerajinan, pada tahun 2012 meningkat sebesar 15% dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 35%.



Produk UKM Pangan, pada tahun 2012 meningkat sebesar 15% dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 20%.



Produk UKM Sandang, pada tahun 2012 meningkat sebesar 15% dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 40%.



Produk UKM Kimia dan Bahan Bangunan, pada tahun 2012 meningkat sebesar 5% dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 2%.



Produk IKM Industri Logam Elektronika dan Aneka (ILMETA), pada tahun 2012 meningkat sebesar 10% dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 4%.

Produk UKM yang laku terjual cukup meningkat dan diminati oleh para pengunjung pameran/promosi, hal ini disebabkan karena produk UKM cukup


15


menarik dan unik serta kualitas produknya juga tidak kalah bersaing dengan barang-barang dari luar daerah Kalimantan Timur. 11. Perkembangan/kecukupan barang pokok masyarakat dan barang strategis kelancaran distribusi bahan pokok di wilayah Kalimantan Timur mengalami kestabilan pada tahun 2012 mencapai 93% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 96% dari jumlah permintaan konsumen/masyarakat. Hal ini disebabkan

karena

peningkatan

sarana

infrastruktrur

(pasar,

jalan,

pelabuhan), ketersediaan stok yang cukup, bongkar muat yang cukup memadai untuk barang kebutuhan pokok masyarakat, hingga akhir tahun ini iklim

usaha

sangat

mendukung

sehingga

tidak

menghambat

jalur

pendistribusian ke daerah-daerah luar Pulau Jawa. 12. Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama mengalami kestabilan pada tahun 2012 mencapai 9% dan tahun 2013 menurun menjadi 5%. Hal ini disebabkan karena iklim usaha yang kondusif, pembagian beras miskin (raskin) yang rutin dan ketersediaan cadangan beras pemerintah yang memadai serta kelancaran distribusi optimal. 13. Ratio perbedaan tingkat harga bahan pokok Provinsi dengan Kab/Kota, pada tahun 2012 mencapai 15% dan pada tahun 2013 mencapai hingga 10%. Hal ini disebabkan karena pengawasan rutin dilakukan lebih baik dan kontinu oleh Kabupaten/Kota maupun Provinsi mengenai ketersediaan stok dan perkembangan

harga,

dan

tindakan

akan

dilakukan

apabila

terjadi

kelangkaan stok dan terjadinya gejolak harga dengan melakukan koordinasi serta langkah-langkah kebijakan yang diambil. 14. Ratio perbedaan tingkat harga bahan pokok Provinsi dengan Provinsi mengalami kestabilan pada tahun 2012 mencapai 12% dan tahun 2013 mencapai 10%. Hal ini disebabkan karena terjalinnya hubungan yang baik antara Kabupaten/Kota dan TPD serta para distributor dalam upaya menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi serta kestabilan harga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

16


melakukan pertemuan secara rutin dengan TPID dan distributor serta laporan yang disampaikan secara berkala oleh Kabupaten/Kota. 15. Pertumbuhan SIUP dan TDP di Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2012 SIUP sebanyak 7.396 unit dan TDP sebanyak 6.122 unit, sedangkan pada tahun 2013 SIUP sebanyak 5.503 unit dan TDP sebanyak 5.238 unit. Hal ini disebabkan karena perbaikan iklim usaha melalui peningkatan pelayanan dan proses penerbitan produk berSNI yang wajib perijinannya di sektor perdagangan serta kelancaran laporan Kabupaten/Kota ke Provinsi secara berkala. 16. Persentase penurunan impor bahan pokok pangan dan sandang, pada tahun 2012 untuk bahan pangan sebesar 30% dan bahan sandang sebesar 25%, sedangkan pada tahun 2013 untuk bahan pangan turun sebesar 18% dan bahan sandang turun sebesar 18%. Hal ini dikarenakan meningkatnya pasokan impor bahan pokok pangan dan sandang akibat adanya beberapa item produk lokal yang tidak dapat dipenuhi, namun hal ini tidak mempengaruhi pemerintah dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat, seperti sosialisasi mengenai penggunaan produksi dalam negeri, mengikuti pameran dalam upaya mengenalkan produk-produk lokal serta penerapan label bagi barng yang beredar di pasar serta menggunakan klausal baku. 17. Persentase kasus kerugian konsumen yang ditangani, pada tahun 2012 sebesar 85% dan tahun 2012 meningkat menjadi 90%. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha dan konsumen semakin sadar mengenai hak dan kewajibannya terhadapnya banyaknya item produk impor yang dibutuhkan oleh masyarakat serta dilakukan pengawasan barang beredar dan pengujian sampel untuk barang wajib SNI. 18. Persentase produk/barang yang beredar yang telah memenuhi syarat, pada tahun 2012 sebesar 70% dan tahun 2013 sebesar 80%. Hal ini disebabkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

17


karena pengawasan dilakukan secara rutin, baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta tim yang melakukan pengambilan sampel serta pengujian sampel dan ekspose hasil pengujian terhadap barang-barang yang telah memenuhi syarat maupun tidak.

19. Jumlah jenis produk/barang beredar yang masih diawasi di pasar/ pertokoan pada tahun 2012 dan tahun 2013 sebanyak 25 buah. Hal ini disebabkan karena barang dalam pengawasan bertambah sesuai dengan wajib barang yang diawasi, yakni 54 (lima puluh empat) item dari 10 (sepuluh) komoditi SNI wajib. 20. Jumlah pasar yang sudah tertib ukur pada tahun 2012 dan tahun 2013 terdapat 2 (dua) buah pasar dengan peralatan timbangan/alat ukur yang digunakan oleh para pedagangnya dinyatakan tertib ukur. Hal ini disebabkan karena kesadaran pemilik UTTP untuk menera/menera ulang alat UTTP sangat tinggi, para pedagang menggunakan alat UTTPnya dengan baik dan benar dan secara berkala dibuka Pos Ukur Ulang di pasar-pasar tradisional. 21. Peningkatan ekspor non migas pada tahun 2012 mencapai -1,46% dan pada tahun 2013 menurun hingga -3,34%. Hal ini disebabkan karena komoditi yang mendominasi ekspor non migas adalah batu bara sehingga apabila terjadi penurunan nilai ekspor komoditi tersebut mempengaruhi total ekspor non migas secara keseluruhan. Penurunan itu sendiri disebabkan oleh : -

Bertambahnya produksi batubara dari negara lain seperti China dan Afrika

-

Harga di pasaran internasional mengalami penurunan

-

Permintaan pasar menurun

22. Peningkatan ekspor non migas yang menggunakan sistem preferensi SKA sebagai sarana peningkatan daya saing pada tahun 2012 mencapai 0,14% dan pada tahun 2013 sebesar -5,96%. Hal ini disebabkan karena


18


menurunnya

kuantitas

ekportir

Kaltim

dalam

melakukan

transaksi

menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA). 23. Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir/importir baru, pada tahun 2012 sebanyak 26 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 20 orang. Hal ini disebabkan tumbuhnya eksportir baru namun eksportir lama tidak melakukan aktifitas ekspor dan bertambahnya importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). 24. Jumlah komoditi ekspor/impor yang memenuhi syarat pada tahun 2012 sebanyak 11 buah dan tahun 2013 sebanyak 12 buah. Hal ini disebabkan karena kemampuan laboratorium secara keseluruhan telah terukur sesuai dengan syarat yang berlaku, dan dari 12 komoditi tersebut yang diusulkan untuk mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebanyak 3 komoditi, yaitu CPO, Lada dan Biji Kakao. 25. Pertumbuhan koperasi pada tahun 2012 bertambah sebanyak 177 unit dan pada tahun 2013 bertambah sebanyak 195 unit. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkoperasi akibat seringnya diadakan sosialisasi perkoperasian oleh Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di tingkat Kab/Kota. 26. Pertumbuhan anggota koperasi pada tahun 2012 bertambah sebanyak 3.414 orang

dan

pada

tahun

2013

bertambah

sebanyak

3.185

orang.

Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah unit koperasi serta adanya penambahan anggota koperasi pada koperasi yang sudah lama aktif. 27. Pertumbuhan volume usaha koperasi pada tahun 2012 bertambah sebanyak Rp 98,69 milyar dan pada tahun 2013 bertambah sebanyak Rp 104 milyar. Hal ini disebabkan karena meningkatnya usaha koperasi seiring dengan kebijakan pemerintah daerah untuk keberpihakan kepada KUMKM, seperti Perda No. 4 Tahun 2012 dan Perda No. 9 Tahun 2012, serta kemudahan akses permodalan pada perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

19


28. Peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2012 meningkat 54% dan pada tahun 2013 meningkat secara optimal sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran pengurus koperasi terhadap himbauan kewajiban RAT bagi koperasi, baik melalui spanduk, leaflet maupun mensosialisasikan secara langsung kepada pengurus koperasi tentang kewajiban RAT sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 26. Selain itu sebagai upaya untuk mendukung Kalimantan Timur sebagai Provinsi Penggerak Koperasi. 29. Peningkatan koperasi aktif pada tahun 2012 meningkat 55% dan pada tahun 2013 meningkat secara optimal sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena salah satu tolak ukur koperasi aktif apabila telah melaksanakan RAT bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT diatas 2 tahun berturut-turut akan ditinjau kembali status badan hukumnya sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh Pemerintah, dan sebagai kerja keras Kabupaten/Kota untuk membina koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif sebagai langkah percepatan mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Provinsi Penggerak Koperasi. 30. Peningkatan total SHU pada tahun 2012 meningkat 23% dan pada tahun 2013 meningkat secara optimal sebersar 24%. Hal ini disebabkan karena seiring dengan meningkatnya volume usaha koperasi dalam meningkatkan SHU pula bagi koperasi yang bersangkutan. 31. Jumlah pelaku UMKM baru pada tahun 2012 bertambah 15.290 orang dan pada tahun 2013 bertambah 17.908 orang. Hal ini disebabkan karena terbukanya peluang usaha pada masyarakat dan pembinaan peningkatan wirausaha baru untuk membuka peluang usaha. 32. Pertumbuhan volume usaha UMKM pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp 103,82 milyar dan pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp 121,60 milyar. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi dari akses pasar serta


20


tumbuhnya wirausaha baru Se Kaltim juga terbukanya jaringan usaha ke berbagai daerah. 33. Jumlah aparatur Perindagkop & UMKM yang telah mengikuti diklat teknis, fungsional dan struktural, pada tahun 2012 sebanyak 99 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 112 orang. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya

penawaran

diklat

bagi

SDM

yang

dapat

meningkatkan

kemampuan dan keahlian SDM yang ada dan didukung dengan biaya pengembangan SDM yang tersedia. 34. Persentase penurunan pelanggaran disiplin, pada tahun 2012 sebesar 19% dan pada tahun 2013 sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena kesadaran para pegawai yang mulai menertibkan diri untuk absen pagi dan absen sore dan

mulai

diberlakukannya

kompensasi

ataupun

reward

terhadap

kedisiplinan maupun ketidakdisiplinan selama menjalankan hari-hari kerja. 35. Persentase kecukupan sarana operasional perkantoran yang diperlukan, pada tahun 2012 sebesar 85% dan tahun 2013 sebesar 73%. Hal ini disebabkan karena banyaknya sarana-sarana baru yang diperoleh maupun digunakan oleh para pegawai demi menunjang kelancaran operasional perkantoran. 36. Jumlah jaringan informasi dan publikasi perkembangan Indagkop & UMKM yang terbangun dan terupdate, pada tahun 2012 dan 2013 masih didukung oleh teknologi informasi sebanyak 1 buah, yaitu website Indagkop & UMKM. Hal ini disebabkan karena pentingnya informasi yang harus diberikan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan di Dinas Perindagkop & UMKM Provinsi Kaltim dalam rangka membangun perekonomian Kaltim secara berkesinambungan. 37. Persentase pelaksanaan tugas fungsi yang telah didukung oleh SOP, pada tahun 2012 sebesar 30% dan pada tahun 2013 sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena aparat di bebarapa bidang maupun UPTD perlu segera menyusun SOP untuk setiap output kegiatan sehingga didukung dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

21


bimtek tentang Penyusunan SOP dan orientasi lapangan ke Provinsi Jawa Barat yang sudah lebih dulu memiliki dan menerapkan SOP nya. 38. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun, pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebanyak 6 (enam) dokumen. Hal ini disebabkan karena dokumen ini disusun berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun dalam Subbag Perencanaan Program. 39. Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang telah disusun dan terukur, pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) dokumen. Hal ini disebabkan karena dokumen ini disusun berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun dalam Subbag Perencanaan Program dalam bentuk pelaporan capaian kinerja. 40. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang telah disusun, pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) dokumen. Hal ini disebabkan karena dokumen ini disusun berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun dalam Subbag Perencanaan Program dalam bentuk hasil monitoring dan evaluasi kegiatan. 41. Jumlah sistem informasi yang terbangun dan digunakan pada tahun 2012 sebanyak 2 (dua) aplikasi dan pada tahun 2013 tidak terdapat alokasi untuk aplikasi. Hal ini disebabkan karena tidak ada penganggaran untuk sarana aplikasi, baru akan diwujudkan di tahun 2014. 42. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan yang selaras dengan Provinsi pada tahun 2012 sebesar 45% dan pada tahun 2013 sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena dampak/pengaruh koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mensinergikan kebijakan yang harus diterapkan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) setempat.


22


43. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki program yang selaras dengan Provinsi pada tahun 2012 sebesar 55% dan pada tahun 2013 sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena dampak/pengaruh koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang semaksimal mungkin telah mengarahkan program/kegiatan dengan sasaran dan target yang selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2009-2013. Dalam hal ini Tim Perencanaan di Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim

telah

melakukan

pendekatan

dan

pembinaan

kepada

Tim

Perencanaan di Dinas Kabupaten/Kota sebagai upaya perbaikan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target dalam penyusunan Renstra 2009-2013 dan mensinergikan penyusunan program/kegiatan di Dinas Kabupaten/Kota. Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2013 dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana APBD untuk pembangunan sebanyak 36 (tiga puluh enam) program, maupun dari sumber dana APBN/dana dekonsentrasi sebanyak 5 (lima) program. Secara rinci pengukuran kinerja tahun 2013 terdapat pada lampiran 2. IV. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Evaluasi pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian sasaran dengan pencapaian (realisasi) kinerja, maka didapatkan hasil : No 1 1.

Sasaran

Indikator Pencapaian Sasaran

2 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Provinsi Kalimantan Timur

3 1. Pertumbuhan IKM 2. Pertumbuhan tenaga kerja yang terserap

4

5

Unit

% Pencapaian Target

Realisasi 6

7

230

219

95,22

Orang

2.094

1.867

89,16

Rp Juta

3.450

3.246

94,09

4. Pertmbuhan produksi IKM

Rp Juta

2.070

2.065

99,76

1

2

200,00

6. Pertumbuhan tenaga kerja yang terserap

Meningkatnya diversifikasi produk IKM di Provinsi Kalimantan Timur

Target

3. Pertumbuhan investasi IKM 5. Pertumbuhan industri besar

2.

Satuan

Unit

865

857

99,08

7. Pertumbuhan investasi industri besar

Rp Juta

614.223

607.679

98,93

8. Pertumbuhan produksi industri besar

Rp Juta

378.330

371.362

98,16

345

329

95,36

1. Jumlah desain produk hasil Industri

Orang

Buah

2. Persentase Produk UKM yang laku terjual


23

Ket 8 109,30

110,34


melalui promosi/ pameran

3.

Berkembangnya sistem perdagangan dalam negeri secara efisien di Provinsi Kalimantan Timur

 Produk UKM Kerajinan

%

25

35

140,00

 Produk UKM Pangan

%

20

20

100.00

 Produk UKM Sandang

%

15

40

266,67

 Produk UKM Kimia dan Bahan Bangunan

%

10

2

20,00

 Produk IKM Industri Logam Elektronika dan Aneka (ILMETA)

%

10

4

40,00

1. Perkembangan/Kecukupan Barang Pokok Masyarakat dan Barang Strategis

%

97

96

98,97

2. Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

%

5

5

100,00

3. Ratio perbedaan tingkat harga bahan pokok Provinsi dengan Kab/Kota

%

10

10

100,00

4. Ratio perbedaan tingkat harga bahan pokok Provinsi dengan Provinsi

%

10

10

100,00

94,93

5. Pertumbuhan SIUP dan TDP

4.

5.

6.

7.

 SIUP

Unit

6.450

5.503

85,32

 TDP

Unit

6.140

5.238

85,31

% %

20 20

18 18

110,00 110,00

Persentase penurunan impor bahan pokok  Pangan  Sandang

Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk ekspor maupun impor

1. Persentase kasus kerugian konsumen yang ditangani

%

90

90

100,00

2. Persentase produk/barang beredar yang telah memenuhi syarat

%

80

80

100,00

3. Jumlah jenis produk/barang beredar yang masih diawasi di pasar/pertokoan

Buah

27

25

92,59

4. Jumlah pasar yang sudah tertib ukur

Unit

2

2

100,00

Berkembangnya sistem perdagangan luar negeri (ekspor maupun impor) secara efisien di Provinsi Kalimantan Timur

Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas Koperasi dan UMKM di Provinsi Kaltim

1. Peningkatan Ekspor Non Migas

%

17,00

-3,34

-19,65

2. Peningkatan ekspor Non Migas yang menggunakan sistem preferensi SKA sebagai sarana peningkatan daya saing

%

15,00

-5,96

-39,73

3. Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir/importir baru

Orang

17

20

117,65

4. Jumlah komoditi ekspor/impor yang memenuhi syarat

Buah

10

12

120,00

1. Pertumbuhan koperasi 2. Pertumbuhan anggota koperasi 3. Pertumbuhan volume usaha koperasi

9.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

Rp Juta

200

195

97,50

3.900

3.185

81,67

100.531

104.000

103,45

%

75,00

70,00

93,33

5. Peningkatan koperasi aktif

%

75,00

70,00

93,33

6. Peningkatan total SHU

%

25,00

24,00

96,00

Unit

18.937

17.908

94,57

Rp Juta

114.100

121.601

106,57

8. Pertumbuhan volume usaha UMKM Meningkatnya kapasitas SDM aparatur

Unit Orang

4. Peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT

7. Jumlah pelaku UMKM baru 8.

110,00

Meningkatnya kecintaan terhadap penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Kalimantan Timur

1. Jumlah Aparatur Perindagkop & UMKM yang telah mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural berkisar 20-30% dari jumlah keseluruhan aparatur Perindagkop & UMKM

Orang

82

112

136,59

2. Persentase penurunan pelanggaran disiplin

%

15

10

66,67

1. Persentase kecukupan sarana operasional perkantoran yang diperlukan

%

75

73

97,33

Website

2

1

50,00

Jenis

7

7

100,00

2. Jumlah jaringan informasi dan publikasi perkembangan Indagkop & UMKM yang terbangun dan terupdate  Teknologi Informasi  Media Informasi


24

98,15

44,57

95,80

101,63

82,44


10.

11.

Meningkatnya Mekanisme Kerja Internal Organisasi

Keterpaduan Perencanaan Program Pengembangan Sektor Indagkop & UMKM Kab/Kota Dengan Provinsi

1. Persentase pelaksanaan tugas fungsi yg telah didukung oleh SOP

%

95

70

73,68

2. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Dokumen

6

6

100,00

3. Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang telah disusun dan terukur

Dokumen

2

2

100,00

4. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang telah disusun

Dokumen

7

7

100,00

5. Jumlah sistem informasi yang terbangun dan digunakan

Aplikasi

2

-

-

1. Persentase Kab/Kota yang telah memiliki kebijakan yang selaras dengan Provinsi

%

90

85

94,44

2. Persentase Kab/Kota yang telah memiliki program yang selaras dengan Provinsi

%

90

80

88,89

TOTAL

1) Isu dan Masalah Mendesak Serta Solusi dan Harapan di

Bidang

Industri a) Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pengembangan struktur ekonomi di negara-negara sedang dan hal ini telah

dibuktikan bahwa

peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai Krisis yang menimpa negeri ini. Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perlu menjadi perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa industri unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami kemunduran akibat ketidak mampuan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan. Pemberdayaan Industri di Propinsi Kalimantan Timur juga mengemban misi bagi pembinaan dan pengembangan industri yang dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif

terhadap

91,67

92,14

V. Isu dan Masalah Mendesak

berkembang sangat penting

74,74

pertumbuhan,

penyerapan

tenaga

kerja

dan

pengentasan kemiskinanan melalui upaya-upaya peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya tentu berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/perajin khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur umumnya.


25


Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang didukung oleh berbagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri

masih terdapat beberapa

permasalahan, sehingga pembinaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang

optimal , antara lain

disebabkan oleh: 1. Daya dukung infrastruktur yang masih rendah (jalan, pelabuhan, bandara, Air bersih, telekomunikasi listrik dan sistem keamanan) dan masih dalam proses pembangunan “Center Of Excellent”, sebagai salah satu usaha mendapatkan nilai tambah dan daya saing industri. 2. Belum jelas status lahan dan sistem manajemen pengelola Kawasan Industri di Kabupaten/Kota untuk pengembangan industri. 3. Belum optimalnya transfer teknologi di bidang industri. 4. Kurang maksimalnya tenaga ahli/instruktur yang memadai sehingga berdampak pada ketergantungan sumber daya manusia dari daerah lain. 5. Belum maksimalnya peran tenaga pendamping atau konsultan lapangan yang memiliki kompetensi tinggi dalam teknologi dan mengerti kebutuhan industri kecil menengah 6. Terbatasnya tenaga desainer di bidang produksi dalam membuat design baru yang inovatif dan mampu membantu meningkatkan kemampuan pengusaha membuat design sendiri. 7. Terbatasnya kemampuan sebagian besar industri kecil menggunakan teknologi maju, sehingga menyebabkan usaha yang dilaksanakan tidak efisien. 8. Semakin selektifnya konsumen dalam memilih produk, terutama mutu dan keamanan produk, sementara industri kecil dan menengah belum optimal melaksanakan pengendalian mutu, sanitasi dan higenis perusahaan.


26


9. Skill yang dimiliki oleh sumber daya industri kecil rendah sehingga tidak mampu bersaing. 10. Program

OVOP

(One

Village

One

Product)

belum

berjalan

menyebabkan nilai tambah industri belum optimal. 11. Klaster industri belum mendapat dukungan

yang optimal

dari

kementerian terkait. 12. Mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam semua pengadaan barang pemerintah. b) Upaya Yang Dilakukan ( Solusi ) Maka dalam rangka pengembangan industri di Kalimantan Timur, terutama Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (PIKM) di Kalimantan Timur, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang ditunjang dari dana APBN (Dekonsentrasi) dan APBD

(Desentralisasi),

diantaranya adalah : 

Agar pembina dan pengembangan industri kecil menengah dapat berjalan secara optimal maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama untuk Kab/Kota.



Dalam

rangka

pembinaan

dan

pengembangan

industri

kecil

menengah perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk tenaga instruktur/Pembina di lapangan. 

Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat tersebar keseluruh wilayah Kalimantan Timur terutama untuk daerah pedalaman dan perbatasan, maka diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kab/Kota untuk membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat menghubungkan antara daerah kota dengan Kecamatan dan desa, sehingga pemasukan bahan baku serta pemasaran hasil produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efisien dengan harga yang bersaing ke daerah perkotaan.


27




Guna pengembangan usaha, industri kecil menengah memerlukan permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar lembaga keuangan (baik Bank maupun Non Bank) memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.



Agar dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan komoditi unggulan daerah yang berpeluang untuk ekspor sehingga mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif.



Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran produk industri kecil memang untuk lebih ditingkatkan baik melalui peran serta media, pameran dan pembuatan leaflet/brosur.

Dalam hal ini upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri telah dilakukan, khususnya pemberdayaan dan pembinaan industri di Provinsi Kalimantan Timur, dimana berdasarkan kondisi nyata di lapangan dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan mampu melakukan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya diharapkan dapat berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/perajin pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya.

c) Harapan yang Perindustrian) 

Perlunya

diiinginkan

dukungan

dengan

dengan

Pusat

Kementerian

(Kementerian

Perindustrian

dalam

peningkatan utilisasi produksi: Penguasaan pasar domestik, ekspor, dan informasi pasar; Peningkatan efisiensi bahan baku dan energi; dan Integrasi produsen MIGAS dengan industri Petrokimia. 

Perlunya juga penguatan struktur pada semua tingkat dalam rantai nilai (value chain): Peningkatan nilai tambah dengan peningkatan TKDN; Penciptaan Iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui


28


pemberian insentif dibidang fiskal, moneter dan administrasi termasuk jaminan hukum dan kestabilan keamanan; dan Pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Perlunya kerjasama dalam dengan pusat dalam pengembangan teknologi kedepan : Peningkatan kemampuan alih

teknologi;

Pengembangan berdasarkan inovasi teknologi dalam negeri; Aplikasi lisensi teknologi proses yang dikembangkan secara bersama sama dengan pemilik lisensor; Sinergi dalam penelitian teknologi proses industri petrokimia; dan Pengembangan kemampuan SDM. 

Perlunya dukungan pusat dalam pengembangan lokasi klaster: Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur; Koordinasi dengan Pemerintah

Daerah

setempat;

dan

Fasilitasi

kolaborasi

antar

stakeholder. 

Perlunya bantuan dalam mendukung peningkatkan kualitas & kuantitas prasarana yang memadai untuk kelancaran produksi & pemasaran.



Dukungan pusat untuk mempromosikan daerah dalam mendorong investasi baru untuk kawasan industri yang kompetitif;



Memberikan keringanan pajak untuk investasi baru



Dan memberikan harmonisasi tarif produk petrokimia hulu, antara & hilir.



Membantu mempercepat koordinasi pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pendukung pengembangan industri di Kaltim.



Membantu percepatan terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri.



Mendukung upaya perluasan pengembangan kualitas SDM pelaku IKM dan aparatur pembina.



Memberikan

alokasi

dana

dekonsentrasi

(APBN)

yang

lebih

proporsional untuk kegiatan pengembangan IKM, Klaster Industri dan Kompetensi Inti Daerah Kalimantan Timur (Kakao di Pulau Sebatik-Kabupaten Nunukan, Karet di Kutai Barat dan Sentra Sarung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

29


Samarinda serta Komoditi Kelapa Sawit), sesuai dengan kontribusi Provinsi Kaltim terhadap PDB Nasional. 

Perlunya

kebijaksanaan

nasional

yang

bersifat

khusus

bagi

pengembangan industri berbasis sumber daya alam di Provinsi Kaltim, terutama agro-industri, sebagai masa depan industri nasional. 

Perlunya

perhatian

khusus

terhadap

pengembangan

wilayah

perbatasan dari sisi sektor industri. Untuk itu diusulkan Departemen Perindustrian

dapat

menyusun

studi

perencanaan

detail

pengembangan industri di Provinsi Kaltim, termasuk wilayah perbatasan, untuk jangka menengah maupun jangka panjang. 2) Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di Bidang Perdagangan. 1. Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri a) Isu dan Masalah Mendesak : 1. Distribusi kebutuhan bahan pokok dan strategis terutama di pedalaman/perbatasan tidak lancar 2. Sistem angkutan barang dari pelabuhan ke kawasan pergudangan kurang memadai 3. Terbatasnya informasi dari perusahaan terhadap stok kebutuhan pokok 4. Kebutuhan pokok dan strategis sebagian besar masih dipasok dari luar daerah 5. Pasar yang layak dan gudang bahan pokok belum dimiliki Kabupaten / Kota 6. Penataan PKL yang masih belum disentuh secara optimal 7. Belum

seluruh

Kabupaten/kota

memiliki

BPSK

(

Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen) 8. Kurang lancarnya informasi harga dari Kabupaten/Kota 9. Lambatnya Laporan SIUP dan TDP Kabupaten / Kota Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

30


10. Belum Optimal nya perlindungan konsumen 11. Masih ditemukan barang-barang yang beredar dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI, kadarluarsa dan barang dalam keadaan tertutup (BDKT) 12. Belum efektif pengawasan Alat UTTP b) Upaya yang dilakukan ( solusi) 

Melakukan prognosa



Mengadakan pasar murah



Melakukan operasi pasar



Melakukan pemantauan harga



Mengadakan rapat Tim / Pokja ketersediaan barang antar distributor dan pemerintah



Melakukan pemantauan tingkat produsen bersama Kabupaten / Kota



Menyediakan sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri



Melakukan misi dagang, pameran, sosialisasi “Cinta Produk Indonesia”



Melakukan perlindungan konsumen dengan pengawasan BDKT dan UTTP

c) Harapan

yang

diinginkan

dengan

pusat

(Kementerian

Perdagangan)  Dalam upaya membantu dan mengembangkan UMKM (PKL) agar tertata

rapi

maka

diharapkan

partisipasi

dari

Kementerian

Perdagangan RI untuk membantu para PKL dalam memberi bantuan fasilitas, seperti gerobak dan tenda.

2. Isu

dan

Masalah

mendesak

beserta

Solusi

dan

Harapan

di Bidang Perdagangan Luar Negeri a) Isu dan masalah mendesak.


31


Dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekspor non migas Kalimantan Timur, ditemui berbagai permasalahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah : 1. Belum maksimalnya networking pasar luar negeri 2. Minimalnya informasi /akses pasar luar negeri 3. Terbatasnya kemampuan SDM UKM Ekspor 4. Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui sebagai antisipasi pemberlakuan UU Mineral dan Batubara (Minerba) No. 4 Tahun 2009 pada tahun 2014 5. Tidak stabilnya permintaan negera tujuan ekspor 6. Tidak stabilnya harga pasar internasional

b) Upaya yang dilakukan ( Solusi) 

Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, antara lain mendorong

ekspor

hasil

pertanian

dalam

arti

luas

serta

mendiversifikasi produk yang berbahan baku sumber daya alam lestari. 

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota terutama optimalisasi peluang perjanjian bilateral dan multilateral (CEPT-ACFTA – AANZFTA).



Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program promosi/pameran di dalam dan luar negeri.



Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.



Meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi, terutama untuk produk hilir berbasis ekspor industry ecochemical dan berbasis klaster industri petrokimia.



Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.



Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.


32


c) Harapan

yang

diinginkan

dengan

pusat

(Kementerian

Perdagangan)  Memperbaiki formulasi dan koordinasi kebijakan perdagangan.  Menghilangkan kendala (bottle neck) infrastruktur dan hambatan internal

lainnya,

baik

perdagangan

dalam

negeri

maupun

perdagangan luar negeri.  Memberi peluang untuk pengembangan nilai tambah komoditi.  Meningkatkan

koordinasi

kebijakan

perdagangan,

industri,

pertanian, perkebunan dan kehutanan agar percepatan industriindustri berdaya saing. 1. Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di UPTD Metrologi a) Isu dan Masalah Mendesak : a) Internal : 1. Kurangnya tenaga penera, baik kualitas maupun kuantitas 2. Kurangnya daya dukung laboraturium dan instalasi Pengujian Alat ukur takar dan Timbang 3. Rendahnya kesadaran masyarakat pemilik alat UTTP tentang pentingnya tera/tera ulang 4. Kurangnya alat pengujian UTTP yang memenuhi standar 5. Luasnya cakupan wilayah pelayanan UPTD Metrologi sehingga belum dapat terjangkau seluruhnya b) Eksternal : 

Masih rendahnya kesadaran pemilik alat UTTP melakukan tera/tera ulang alat UTTP

b) Upaya yang dilakukan ( solusi) 

Segera menambah jumlah penera dengan mendidik pegawai baru menjadi penera.



Memperbaiki manajemen pelayanan tera/tera ulang alat UTTP.


33




Memperbanyak sosialisasi tentang kewajiban tera/tera ulang kepada masyarakat.

c)

Harapan

yang

diinginkan

dengan

Pusat

(

Kementerian

Perdagangan )  Perlunya bantuan peralatan standar tera ulang UTTP yang disesuaikan dengan kebutuhan.  Perlunya pemberian formasi yang cukup untuk Diklat Penera Terampil dan Ahli.

6. Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di UPTD BPSMB a).1. Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium kalibrasi : 1) Belum memadainya peralatan laboratorium kalibrasi sehingga tidak dapat memenuhi seluruhnya permintaan dari customer/pelanggan. 2) Terbatasnya tenaga fungsional sebagai salah satu pendukung persyaratan sebuah laboratorium. 3) Masih terbatasnya ruang lingkup dan kapasitas bidang kalibrasi sehingga tidak seluruhnya permintaan customer/pelanggan dapat dipenuhi. 4) Masih terbatasnya SDM yang tersedia, baik tenaga fungsional tertentu maupun tenaga fungsional umum 5) Masih terbatasnya sarana informasi untuk mempromosikan pelayanan jasa teknis 6) Belum maksimalnya membangun jejaring antar instansi 2. Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium pengujian : 1) Belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium pengujian 2) Masih minimnya peralatan yang dimiliki 3) Terbatasnya

anggaran/biaya

untuk

melakukan

pengawasan

pengendalian produk ekspor/impor atau SNI wajib yang beredar sesuai tupoksi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

34


4) Terbatasnya tenaga fungsional untuk melakukan pengujian produk barang b) Upaya yang dilakukan ( Solusi)  Dengan

bertambahnya

peralatan,

maka

permintaan

dari

customer/pelanggan dapat dipenuhi dan PAD akan meningkat.  Terpenuhinya tenaga fungsional, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat.  Terpenuhinya anggaran/biaya untuk pendataan, maka tempat dan alat yang dimiliki customer/pelanggan dapat diketahui.  Pada tahun 2010 laboratorium pengujian sudah dilakukan survelen dan tahun 2011 akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.  Dengan terpenuhinya peralatan laboratorium maka pengujian dapat berjalan lancar.  Dengan

terpenuhinya

anggaran/biaya

maka

monitoring

pengawasan produk ekspor/impor dapat dilakukan dengan baik.  Terpenuhinya tenaga fungsional di bidang pengujian, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. c)

Harapan

yang

diinginkan

dengan

Pusat

(Kementrian

Perdagangan)  Perlunya perhatian dari Pusat untuk pemberian bantuan peralatan dan pelatihan-pelatihan SDM bagi aparat 3) Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di Bidang Koperasi dan UMKM. a) Isu dan Masalah Mendesak : a. Pembentukan PT JAMKRIDA Kalimantan Timur belum operasional karena belum keluar ijin dari Kementerian Hukum dan HAM. b. Masih

kurangnya

bantuan

kredit

dari

perbankan

persyaratan-persyaratan dan jaminan yang dimiliki


karena

UMKM tidak

35


sesuai ketentuan yang berlaku dalam perbankan (sulitnya akses kredit perbankan). c. Dana bergulir yang telah disalurkan terkendala pada penguliran karena tingkat pengembalian tidak lancer. d. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM Pelaku UMKM. e. Kurangnya kemampuan anggota dan pengguna koperasi untuk menumbuhkan kemampuan modal sendiri. f. Diversifikasi usaha masih rendah termasuk rendahnya mutu dan kemasan produk. g. Pengenalan masyarakat terhadap produk UMKM Masih rendah h. Sebagian besar koperasi belum melaksanakan RAT. i. Belum adanya pemetaan sentra produk unggulan. j. Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi. k. Kesadaran masyarakat tentang perkoperasian masih rendah. l. Masih kurangnya sekolah yang memilik koperasi sekolah. m. Daya saing UKM rendah. n. Kurang optimal kemitraan KUKM dengan pengusaha besar. o. Kurang optimalnya pengembangan Wira Usaha Baru. p. Belum adanya koperasi unggulan perjenis koperasi hanya ada 4 jenis koperasi (produksi, konsumen, simpan pinjam dan jasa) q. Sulitnya pembenahan koperasi tidak aktif r. Sulit penilaian kesehatan KSP dan USP b) Upaya yang dilakukan (Solusi) 

Menggiatkan pelaksanaan sosialisasi di tiap Kabupaten/Kota dan memotivasi Kabupaten/Kota agar segera mengusulkan daerahnya menjadi Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, diantaranya dengan meningkatkan pelaksanaan RAT Koperasi sebagai wujud dari keaktifan koperasi dengan target minimal sebesar 75% dan menjadikan koperasi yang berkualitas minimal sebesar 55%.


36




Simulasi

pembentukan

PT.

Jamkrida

Kalimantan

Timur

dan

pembuatan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota untuk wadah penyertaan ke PT. Jamkrida. Pengangkatan tenaga pendamping Koperasi dan UMKM yang akan di tempatkan di Kabupaten/ Kota sebagai fasilitator untuk pemecahan masalah yang di hadapi Koperasi dan UMKM. 

Revitalisasi Program sertifikasi Hak atas tanah untuk meningkatkan jumlah UMKM yang di fasilitasi pengurusan sertifikasi tanah melalui konsulidasi

dengan

Dinas

Kabupaten/

Kota,

Kanwil/

Badan

Pertanahan dan Pemerintah Provinsi. c) Harapan yang diinginkan dengan Pusat ( Kementerian Negara Koperasi dan UKM)  Fasilitasi dan dukungan pembentukan BLUD/LPKD melalui : 1. Sosialisasi

dan

Fasilitasi

Pembentukan

BLUD/LPKD

dari

Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2. Program perkuatan dari LPDB kepada UMKM melalui BLUD/LPKD. 3. Penyaluran

program

bantuan

sosial

dari

pusat

melalui

BLUD/LPKD.

VI. Akuntabilitas Keuangan 

Tahun 2012 1. Rutin Anggaran rutin di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Provinsi

Kalimantan

Timur

tahun

2012

berjumlah

Rp. 18.910.728.000,- dengan realisasi Rp. 14.833.776.565,- atau sebesar 78,44%.


37


Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Rutin Tahun 2012 No

Unit

1.

Disperindagkop*)

2. 3.

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

%

13.400.981.000

10.582.512.123

78,97

UPTD BPSMB

2.486.869.000

1.999.741.391

80,41

UPTD Metrologi

3.022.878.000

2.255.880.551

74,63

18.910.728.000

14.833.776.565

78,44

Jumlah

Sumber Data : Disperindagkop. Prov. Kaltim Ket : *) Termasuk UPTD P3UKM

Sisa anggaran tahun 2012 yang disetor sebesar Rp. 4.076.951.435,(empat milyar tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 21,56%, merupakan uraian rincian obyek dari Tunjangan Kerja/Insentive Pegawai, Biaya Listrik, Telepon, Biaya Makan dan Minuman Harian, Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan, dan lain-lain yang telah disetor ke Kas Daerah.

2. Pembangunan APBD 

Urusan Pilihan Perindustrian Alokasi anggaran Rp. 4.381.900.000,-, realisasi fisik mencapai

100,00

persen dengan realisasi keuangan 80,92 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp.836.013.950,-. 

UPTD P3UKM Alokasi anggaran Rp. 2.000.000.000,-, realisasi fisik mencapai 100,00 persen dengan realisasi keuangan 95,87 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp.82.527.887,-.



Urusan Pilihan Perdagangan Alokasi anggaran Rp. 4.409.950.000,-, realisasi fisik mencapai

100,00

persen dengan realisasi keuangan 87,54 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp. 549.406.007,-.


38


 UPTD Metrologi Alokasi anggaran Rp. 17.490.650.000,-, realisasi fisik mencapai 100,00 persen dengan realisasi keuangan 94,32 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp.994.177.737,-.  UPTD BPSMB Alokasi anggaran Rp. 1.980.000.000,-, realisasi fisik mencapai 100,00 persen dengan realisasi keuangan 93,79 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp.122.887.984,-. 

Urusan Wajib Koperasi Alokasi anggaran Rp. 12.222.500.000,-, realisasi fisik mencapai 99,50 persen dengan realisasi keuangan 88,59 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp. 1.394.679.180,-

Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Yang Bersumber dari APBD Kalimantan Timur Tahun 2012 No. 1.

Urusan

Urusan Pilihan Perindustrian  UPTD P3UKM

2.

Urusan Pilihan Perdagangan  UPTD Metrologi  UPTD BPSMB

3.

Urusan Wajib Koperasi TOTAL

Alokasi

Realisasi (%)

Realisasi Anggaran

Sisa Anggaran (Disetor ke Kas Negara/Rp)

(Rp)

Fisik

Keu

4.381.900.000

100,00

80,92

3.545.886.050

836.013.950

2.000.000.000

100,00

95,87

1.917.472.113

82.527.887

4.409.950.000

100,00

87,54

3.860.543.993

549.406.007

17.490.650.000

100,00

94,32

16.496.472.263

994.177.737

1.980.000.000

100,00

93,79

1.857.112.016

122.887.984

12.222.500.000

99,50

88,59

10.827.820.820

1.394.679.180

42.485.000.000

99,87

90,63

38.505.307.255

3.979.692.745


39


b. Pembangunan APBN 

Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kaltim Alokasi anggaran Rp. 2.102.400.000,- realisasi fisik 100,00 persen, realisasi keuangan 94,68 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp. 111.825.850,-



Klaster Industri Berbasis Pertanian Oleochemical di Kaltim Alokasi anggaran Rp. 500.000.000,-, realisasi fisik 100,00 persen dan keuangan 97,53 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp. 12.355.000,-



Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah Kaltim Alokasi anggaran Rp. 639.474.000,-, realisasi fisik 100,00 persen dan keuangan 98,21 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp 11.467.000,-.



Pengembangan Ekspor Kaltim Alokasi anggaran Rp. 280.000.000,-, realisasi fisik 100 persen dan keuangan 97,89 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp 5.895.000,-.



Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Kaltim Alokasi anggaran Rp.648.000.000,-, realisasi fisik 100 persen dan realisasi keuangan 99,34 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp 4.305.000,-.



Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah Kaltim Alokasi anggaran Rp. 375.352.000,-, realisasi fisik 100,00 persen dan keuangan 97,47 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp. 9.494.500,-.



Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Skala Mikro Kaltim Alokasi anggaran Rp. 4.913.291.000,-, realisasi fisik 100 persen dan keuangan 96,19 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp. 186.992.000,-.


40


Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Yang Bersumber dari APBN Tahun 2012 No.

Realisasi (%)

Alokasi

Urusan

(Rp)

Fisik

Keu

Realisasi Anggaran


1.

Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kaltim

2.102.400.000

100,00

94,68

1.990.574.150

111.825.850

2.

Klaster Industri Berbasis Pertanian Oleochemical di Kaltim

500.000.000

100,00

97,53

487.645.000

12.355.000

3.

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah Kaltim

639.474.000

100,00

98,21

628.007.000

11.467.000

4.

Pengembangan Ekspor Kaltim

280.000.000

100,00

97,89

274.105.000

5.895.000

5.

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Kaltim

648.000.000

100,00

99,34

643.695.000

4.305.000

6.

Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah Kaltim

375.352.000

100,00

97,47

365.857.500

9.494.500

7.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Skala Mikro Kaltim

4.913.291.000

100,00

96,19

4.726.299.000

186.992.000

8.448.453.000

95,76

91,62

7.740.443.000

708.010.000

TOTAL



Tahun 2013 1. Rutin Anggaran rutin di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Provinsi

Kalimantan

Timur

tahun

2013

berjumlah

Rp. 18.694.204.000,- dengan realisasi Rp. 14.569.758.623,- atau sebesar 77,94%.

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Rutin Tahun 2013 No

Unit

1.

Disperindagkop*)

Alokasi (Rp) 13.400.981.000


Realisasi (Rp) 10.530.518.877

% 78,60 41


2.

UPTD BPSMB

2.270.345.000

1.581.584.189

69,70

3.

UPTD Metrologi

3.022.878.000

2.457.655.557

81,30

18.694.204.000

14.569.758.623

77,94

Jumlah

Sumber Data : Disperindagkop. Prov. Kaltim Ket : *) Termasuk UPTD P3UKM

Sisa anggaran tahun 2013 yang disetor sebesar Rp. 4.124.445.377,(empat milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 22,06%, merupakan uraian rincian obyek dari Tunjangan Kerja/Insentive Pegawai, Biaya Listrik, Telepon, Biaya Makan dan Minuman Harian, Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan, dan lain-lain yang telah disetor ke Kas Daerah. 2. Pembangunan APBD 

Urusan Pilihan Perindustrian Alokasi anggaran Rp. 7.421.200.000,-, realisasi fisik mencapai

97,40

persen dengan realisasi keuangan 85,60 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp. 1.067.166.512,-. 

UPTD P3UKM Alokasi anggaran Rp. 3.600.000.000,-, realisasi fisik mencapai 100,00 persen dengan realisasi keuangan 98,50 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp.54.317.445,-.



Urusan Pilihan Perdagangan Alokasi anggaran Rp. 19.793.000.000,-, realisasi fisik mencapai 100,00 persen dengan realisasi keuangan 82,80 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp. 3.408.150.520,-.  UPTD Metrologi Alokasi anggaran Rp. 60.030.000.000,-, realisasi fisik mencapai 92,90 persen dengan realisasi keuangan 59,00 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp. 24.587.527.608,-.


42


 UPTD BPSMB Alokasi anggaran Rp. 5.040.000.000,-, realisasi fisik mencapai 100,00 persen dengan realisasi keuangan 92,70 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp.369.237.638,-. 

Urusan Wajib Koperasi Alokasi anggaran Rp. 22.318.800.000,-, realisasi fisik mencapai 96,80 persen dengan realisasi keuangan 84,00 persen dan sisa yang disetor ke kas daerah sebesar Rp. 3.563.491.733,-

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Yang Bersumber dari APBD Kalimantan Timur Tahun 2013 Urusan

No. 1.

2.

(Rp)

Realisasi (%) Fisik

Keu

Realisasi Anggaran


Urusan Pilihan Perindustrian

7.421.200.000

97,40

85,60

6.354.033.488

1.067.166.512

 UPTD P3UKM

3.600.000.000

100,00

98,50

3.545.682.555

54.317.445

Urusan Pilihan Perdagangan

19.793.000.000

100,00

82,80

16.384.849.480

3.408.150.520

 UPTD Metrologi

60.030.000.000

92,90

59,00

35.442.472.392

24.587.527.608

5.040.000.000

100,00

92,70

4.670.762.362

369.237.638

22.318.800.000

96,80

84,00

18.755.308.267

3.563.491.733

118.203.000.000

97,80

72,04

85.153.108.544

33.049.891.456

 UPTD BPSMB 3.

Alokasi

Urusan Wajib Koperasi TOTAL

c. Pembangunan APBN 

Penyebaran dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Alokasi anggaran Rp. 2.543.000.000,- realisasi fisik 92,50 persen, realisasi keuangan 75,60 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp. 572.616.700,-


43




Klaster Industri Berbasis Pertanian Oleochemical di Kaltim Alokasi anggaran Rp. 500.000.000,-, realisasi fisik 100,00 persen dan keuangan 98,66 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp. 5.463.500,-



Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah Kaltim Alokasi anggaran Rp. 1.235.160.000,-, realisasi fisik 89,20 persen dan keuangan 80,20 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp 244.686.070,-.



Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Kaltim Alokasi anggaran Rp. 1.107.099.000,-, realisasi fisik 100,00 persen dan realisasi keuangan 91,60 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp 92.681.600,-.



Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah Alokasi anggaran Rp. 3.701.291.000,- realisasi fisik 98,70 persen, realisasi keuangan 93,90 persen dengan sisa kas yang disetor ke kas negara sebesar Rp. 49.275.000,-

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Yang Bersumber dari APBN Tahun 2013 No.

Urusan

Alokasi (Rp)

Realisasi (%) Fisik

Keu

Realisasi Anggaran


1.

Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kaltim

2.543.000.000

92,50

75,60

1.970.383.300

572.616.700

2.

Klaster Industri Berbasis Pertanian Oleochemical di Kaltim

500.000.000

100,00

98,66

494.536.500

5.463.500

3.

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah Kaltim

1.235.160.000

89,20

80,20

990.473.930

244.686.070

4.

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Kaltim

1.107.099.000

100,00

91,60

1.014.417.400

92.681.600

5.

Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah

3.701.291.000

98,70

93,90

3.652.016.000

49.275.000

9.086.550.000

95,10

88,80

8.072.610.030

964.722.870

TOTAL


44


VII. Penutup Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintahan

(LAKIP)

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja. Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di linkungan instansi pemerintah. LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 ini memberikan gambaran antara lain : 

Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dapat dikategorikan berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Disperindagkop & UMKM Provinsi maupun Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait, Dunia Usaha dan Sekretariat Daerah Provinsi yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya memberikan konstribusi yang tidak sedikit.



Ditinjau dari dari pencapaian sasaran strategik, juga dapat dikategorikan berhasil, dimana dari 11 (sebelas) sasaran yang telah ditetapkan, 8 (delapan) diantaranya mencapai rata rata antara 60 (enam puluh) persen hingga 100 (seratus) persen,


45


dan 3 (tiga) diantaranya mencapai diatas 100 (seratus) persen, namun hal ini tidaklah membuat rasa puas yang berlebihan, justru diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin komplek. Dengan

laporan

Lakip

ini

diharapkan

dapat

memacu

pelaksanaan

kepemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.


46

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Recommend Documents