BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berwewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi. Evaluasi kinerja dimulai dari pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategis sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kota Batam dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Batam. Pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten. Namun demikian pengumpulan data kinerja belum dapat terpenuhi secara tepat waktu, karena Sekretariat DPRD Kota Batam masih mengalami kendala dengan minimnya sistem informasi kinerja yang mampu mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan dengan sistem informasi yang tersedia.

A.

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaa kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Batam. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (Assesment) yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil dan manfaat serta dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Sekretariat DPRD Kota Batam – 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam

42

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam telah menggunakan indicator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan Indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat

kegiatan masing-masing sehingga kegiatan tersebut

dapat

diukur

pencapaiannya

1.

PENETAPAN INDIKATOR Penetapan Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam meliputi indicator sasaran strategis dan indicator kinerja kegiatan. Penetapan indicator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memeperhatian tujuan dan sasaran yang di tetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Sedangkan indicator kinerja kegiatan terediri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja input yang digunakan pada umumnya dana, peraturan (diisi mayoritas input yang digunakansalah satunya adalah dana). Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula Indikator outcome bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

2.

SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam dalam rangka proses pengambilan keputusan baik perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efesiensi, keekonomisan dan efektifitas. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dan kegiatan umumnya dilakukan melalui metode rapat staf dan pengumpulan data dalam bentuk catatan serta laporan hasil monitoring bulanan pada setiap bagian, sehingga dapat diketahui dan dievaluasi sejauh mana capaian kinerja


43

tiap kegiatan dan dapat diatasi serta tindaklanjuti segera, dan mengetahui penyebab tidak tercapainya kinerja yang di targetkan.

3.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis dan kegiatan antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Sekretariat DPRD Kota Batam. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya ksenjangan antara kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Beberapa target rencana kerja telah dilakukan penyempurnaan sehubungan dengan adanya revisi anggaran. Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan diatas digunakan Penetapan Kinerja Tahun 2013, formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

B. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasarn mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam pada Tahun 2013 serta hasil-hasil yang telah dicapai, diuraikan sebagai "Akuntabilitas Kinerja" untuk setiap SASARAN yang akan dicapai, dapat di sajikan dalam tabel sebagai berikut :


44

Tabel 3.1.

SASARAN STRATEGIS 1 :

Mendorong implementasi ‘pelayanan prima’ Kota Batam INDIKATOR KINERJA Jumlah

SOP

per

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

94.74%

94.74%

satuan

pekerjaan 

Pada indikator diatas menunjukkan Persentase Jumlah SOP per satuan pekerjaan sebesar 94.74%. Sekretariat DPRD Kota Batam telah berupaya melaksanakan penyusunan SOP

untuk masing-masing satuan pekerjaan

yang dimulai dari Esselon 3 dan Esselon 4. Penyusunan SOP ini memang belum dapat dicapai seperti target yang diinginkan mengingat penyusunan SOP tersebut perlu dilakukan secara bertahap. Tahap awal yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam sudah menghasilkan buku penyusunan SOP per satuan pekerjaan sebanyak 17 Buku dan telah diberikan kepada masing-masing bagian yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, penyusunan

lanjutan

akan

dilakukan

guna

penyempurnaan

dan

pengembangan dalam penyusunan SOP selanjutnya. Capaian indikator ini adalah Jumlah SOP per satuan pekerjaan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebanyak 17 buku atau sebesar 94.74%


45


Tersusunnya tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur

INDIKATOR KINERJA 1.

Tingkat kebutuhan

pemenuhan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

52.60%

52.60%

100%

97.13%

97.13%

100%

97.89%

97.89%

100%

98.37%

98.37%

pembahasan

rancangan peraturan daerah 2.

Tingkat

pemenuhan

kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi I) 3.

Tingkat

pemenuhan

kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama

(komisi

II) 4.

Tingkat

pemenuhan


(komisi

III)


46

5.

Tingkat

100%

96.64%

96.64%

100%

81.76%

81.76%

100%

81.76%

81.76%

pemenuhan

100%

97.35%

97.35%

pemenuhan

100%

68.33%

68.33%

100%

74.65%

74.65%

100%

81.42%

81.42%

100%

74.92%

74.92%

pemenuhan


(komisi

IV) 6.

Tingkat

pemenuhan

kebutuhan rapat rapat alat kelengkapan DPRD 7.

Tingkat

pemenuhan

kebutuhan rapat paripurna 8.

Tingkat kebutuhan reses

9.

Tingkat

kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi I) 10. Tingkat

pemenuhan

kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi II) 11. Tingkat

pemenuhan

kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi III)

12. Tingkat

pemenuhan

kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi IV) Sekretariat DPRD Kota Batam – 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam

47

13. Tingkat

100%

66.55%

66.55%

100%

92.34%

92.34%

100%

85.56%

85.56%

100%

61.85%

61.85%

100%

49.41%

49.41%

pelayanan

100%

95.96%

95.96%

kualitas

100%

96.28%

96.28%

pemenuhan

kebutuhan

peningkatan

kapasitas pimpinan anggota DPRD 14. Tingkat

pemenuhan

kebutuhan

pembahasan

Rancangan KUA dan PPAS 15. Tingkat

pemenuhan

kebutuhan kunnjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah 16. Tingkat

pemenuhan

kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar negeri 17. Tingkat

pemenuhan

kebutuhan peraturan

penyusunan daerah

inisiatif

DPRD 18. Meningkatnya keprotokolan 19. Meningkatnya pelayanan publik 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan rancangan peraturan daerah diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebanyak 52.60%. Pencapaian diatas memang dirasakan terlalu jauh dari target yang diinginkan hal ini di sebabkan karena Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Batam hanya sebanyak 10 Perda saja yang disahkan pada tahun 2013 dari jumlah yang diusulkan sebanyak 14 Ranperda. Ada bebarapa faktor penyebab kenapa tidak bisa


48

disahkannya keseluruhan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan salah satunya karena Rancangan Peraturan Daerah dirasakan belum perlu disahkan dan masih ada yang tingkat urgensinya lebih tinggi untuk Kota Batam.

Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan

pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 10 Perda atau sebesar 52.60% 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi I) diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 97.13%. Pencapaian diatas mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi I) dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat atau hearing dengan pemerintah dan pihak terkait dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya Kota Batam. Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan telah melakukan rapat dengar pendapat selama tahun 2013 adalah sebanyak 36 kali. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi I) sebanyak 36 atau sebesar 97.13%



Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi II) diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 97.89%. Pencapaian diatas mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi II) dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat atau hearing dengan pemerintah dan pihak terkait dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya Kota Batam. Komisi II yang membidangi


49

Ekonomi, Keuangan dan Industri telah melakukan rapat dengar pendapat selama tahun 2013 adalah sebanyak 36 kali. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi II) sebanyak 36 atau sebesar 97.89% 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi III) diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 98.37%. Pencapaian diatas mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi III) dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat atau hearing dengan pemerintah dan pihak terkait dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya Kota Batam. Komisi III yang membidangi Pembangunan, Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup telah melakukan rapat dengar pendapat selama tahun 2013 adalah sebanyak 36 kali. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi

dengan

pejabat

pemerintah

daerah

dan

tokoh

masyarakat/agama (komisi III) sebanyak 36 atau sebesar 98.37% 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi IV) diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 96.64%. Pencapaian diatas mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi IV) dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat atau hearing dengan pemerintah dan pihak terkait dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya Kota Batam. Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia telah melakukan rapat


50

dengar pendapat selama tahun 2013 adalah sebanyak 36 kali. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi

dengan

pejabat

pemerintah

daerah

dan

tokoh

masyarakat/agama (komisi IV) sebanyak 36 atau sebesar 96.64% 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat rapat alat kelengkapan DPRD diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 81.76%. Pencapaian diatas belum mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat rapat alat kelengkapan DPRD dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan rapatrapat yang dilaksanakan pada kantor DPRD Kota Batam yang meliputi Rapat Konsultasi, Rapat Banleg, Rapat BK, Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan tiap bulannya Rapat Konsultasi 4 kali , Rapat Banleg sebanyak 2 kali , Rapat BK sebanyak 1 kali, Rapat Pimpinan 5 kali, Rapat Badan Musyawarah 2 kali namun hanya dapat dilaksanakan sebanyak Rapat Konsultasi 2 kali , Rapat Banleg sebanyak 1 kali , Rapat BK sebanyak 1 kali, Rapat Pimpinan 4 kali, Rapat Badan Musyawarah 2 kali dari yang telah direncanakan . Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat rapat alat kelengkapan DPRD sebanyak sebesar 81.76%



Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat paripurna

diatas

menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 81.76%. Pencapaian diatas belum mendekati

target yang diinginkan yaitu sebesar 100%.

Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat paripurna dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat Paripurna , rapat tersebut telah dilaksanakan sebanyak 53 kali dalam tahun 2013 dari 65 yang direncanakan. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD sebanyak 53 kali atau sebesar 81.76%


51



Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan reses diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 97.35%.

Pencapaian diatas

mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Tingkat pemenuhan kebutuhan reses dilaksanakan dalam 3 (tiga) Masa Sidang. Reses dilakukan dengan mendatangi daerah tempat Pemilihan masing-masing anggota DPRD Kota Batam berasal, daerah pemilihan tersebut terdiri dari 4. Masing-masing anggota DPRD Kota Batam turun ke masyarakat guna menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan maupun masalah lainnya. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan reses

sebesar

97.35% 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi I) diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 68.33%. Pencapaian diatas belum mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena aktivitas Komis I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan dirasakan cukup padat dalam melaksanakan Rapat-rapat, hearing dan menerima kunjungan kerja dari daerah lainnya, namun Komisi I tetap berupaya untuk melaksanakan dan memenuhi Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi I) ini terdiri yang dari Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 16 kali guna mencari informasi atau studi banding dengan daerah yang dikunjungi agar pembangunan dan perkembangan Kota Batam dapat dilaksanakan sesaui dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Disamping melakukan kunjungan luar daerah Komisi I juga melaksanakan kunjungan daerah dalam daerah dalam bentuk Sidak yang dilakukan 5 kali setahun guna melihat langsung atau melakukan pengecekan kelapangan pada daerah-daerah yang terdapat atau terjadi masalah sesuai dengan bidang Komisi I Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi I) sebesar 68.33%


52



Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi II) diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 74.65%. Pencapaian diatas belum mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena aktivitas Komis II yang membidangi Ekonomi, Keuangan dan Industri dirasakan cukup padat dalam melaksanakan Rapat-rapat, hearing dan menerima kunjungan kerja dari daerah lainnya, namun Komisi II tetap berupaya untuk melaksanakan dan memenuhi Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi II) ini terdiri yang dari Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 16 kali guna mencari informasi atau studi banding dengan daerah yang dikunjungi agar pembangunan dan perkembangan Kota Batam dapat dilaksanakan sesaui dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Disamping melakukan kunjungan luar daerah Komisi II juga melaksanakan kunjungan daerah dalam daerah dalam bentuk Sidak yang dilakukan 5 kali setahun guna melihat langsung atau melakukan pengecekan kelapangan pada daerah-daerah yang terdapat atau terjadi masalah sesuai dengan bidang Komisi II Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi II) sebesar 74.65%



Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi III) diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 84.42%. Pencapaian diatas belum mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena aktivitas Komis III yang membidangi Pembangunan, sarana, prasaran dan lingkungan hidup dirasakan cukup padat dalam melaksanakan Rapat-rapat, hearing dan menerima kunjungan kerja dari daerah lainnya, namun Komisi III tetap berupaya untuk melaksanakan dan memenuhi Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi III) ini terdiri yang dari Kunjungan Kerja Luar


53

Daerah sebanyak 16 kali guna mencari informasi atau studi banding dengan daerah yang dikunjungi agar pembangunan dan perkembangan Kota Batam dapat dilaksanakan sesaui dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Disamping melakukan kunjungan luar daerah Komisi III juga melaksanakan kunjungan daerah dalam daerah dalam bentuk Sidak yang dilakukan 5 kali setahun guna melihat langsung atau melakukan pengecekan kelapangan pada daerah-daerah yang terdapat atau terjadi masalah sesuai dengan bidang Komisi III Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi III) sebesar 81.42% 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi IV) diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 74.92%. Pencapaian diatas belum mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena aktivitas Komis IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia hidup dirasakan cukup padat dalam melaksanakan Rapat-rapat, hearing dan menerima kunjungan kerja dari daerah lainnya, namun Komisi IV tetap berupaya untuk melaksanakan dan memenuhi Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi IV) ini terdiri yang dari Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 16 kali guna mencari informasi atau studi banding dengan daerah yang dikunjungi agar pembangunan dan perkembangan Kota Batam dapat dilaksanakan sesaui dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Disamping melakukan kunjungan luar daerah Komisi IV juga melaksanakan kunjungan daerah dalam daerah dalam bentuk Sidak yang dilakukan 5 kali setahun guna melihat langsung atau melakukan pengecekan kelapangan pada daerah-daerah yang terdapat atau terjadi masalah sesuai dengan bidang Komisi IV Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi IV) sebesar 74.92%


54



Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan anggota DPRD diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 66.55%.

Pencapaian diatas

belum mendekati

target yang

diinginkan yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena terbenturnya waktu dalam pelaksanaan Bimtek dan Diklat untuk anggota DPRD Kota Batam dengan aktivitas yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Batam tersebut. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kendala bagi anggota DPRD Kota Batam dalam menimba dan memperkaya ilmu dan informasi guna mengembangkan pengetahuan dan profesionalitas kinerja anggota DPRD Kota Batam. Bimtek tersebut direncanakan dilakukan sebanyak 3 kali unruk bimtek lainnya dan sebanyak 1 kali untuk Lemhanas. Capaian indkator ini adalah indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan anggota DPRD sebesar 66.55% 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 92.34%. Pencapaian diatas mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Pada indikator ini pelaksanaan koordinasi dan rapat yang dilaksanakan pada pembahasan KUA dan PPAS adalah sebanyak 35 kali dalam pembahasan yaitu untuk APBD Perubahan dan APBD Murni. Dalam melaksanakan

pembahasan

ini

anggota

DPRD

Kota

batam

juga

melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah sebanyak 6 kali perjalanan dinas guna mencari informasi atau pembanding dalam melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS sebelum disahkannya anggaran untuk APBD-P dan APBD Murni. Capaian indikator ini adalah indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS sebesar 92.34% 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 85.65%. Pencapaian diatas hampir mendekati target yang


55

diinginkan yaitu sebesar 100%. Pada indikator ini pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan guna mencari informasi dan melaksanakan konsultasi serta koordinasi ke berbagai daerah lainnya. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah sebesar 85.56% 

Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar negeri diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 61.85%. Pencapaian diatas belum mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Pada indikator ini pelaksanaan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar negeri tidak bisa dilakukan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan hal tersebut disebabkan karena aktivitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlalu padat. Untuk perencanaan kedepannya akan dilakukan penyesuaian jadwal kunjungan kerja luar negeri dengan aktivitas anggota DPRD kota Batam dan di selaraskan dengan Program dan kegiatan yang terdapat pada masing-masing SKPD. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar negeri sebesar 61.85%



Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan peraturan daerah inisiatif DPRD diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 49.41%. Pencapaian diatas belum mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Pada indikator ini pelaksanaan pemenuhan kebutuhan penyusunan peraturan daerah inisiatif DPRD tidak bisa dilakukan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa faktor atau kendala antara lain dari 3 (tiga) usulan Perda Inisiatif DPRD hanya 1 (satu) yang disahkan, masih dibutuhkannya data atau informasi pendukung lainnnya. Untuk perencanaan kedepannya akan dilakukan pengumpulan data atau informasi serta studi banding guna


56

memaksimalkan kegiatan tersebut. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan peraturan daerah inisiatif DPRD sebesar 49.41% 

Pada indikator Meningkatnya pelayanan keprotokolan diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 95.96%. Pencapaian diatas mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Pada indikator ini pelaksanaan pemenuhan pelayanan keprotokolan telah dilakukan semaksimal mungkin guna pendampingan terhadap kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan DPRD yang dilakukan pada Tahun 2013 namun masih terdapat bebrapa pendampingan yang tidak dapat dilaksanakan. Capaian indikator ini adalah Meningkatnya pelayanan keprotokolan sebesar 95.96%



Pada indikator Meningkatnya kualitas pelayanan publik diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 96.28%. Pencapaian diatas mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Pada indikator ini pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilakukan sesuai dengan rencana kerja. Pada indikator ini telah dilaksanakan pelayanan kehumasan, dokumentasi dan audio visual, rapat koordinasi antara DPRD dengan Instansi Terkait serta Pembinaan dan penguatan peran PISWAN Kota Batam. Capaian indikator ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 96.28%


57


Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan INDIKATOR KINERJA Penjabaran

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

99.42%

99.42%

Program

RPJMD ke dalam RKPD 

Pada indikator Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD diatas menunjukkan Persentase yang telah dicapai sebesar 99.42%. Pencapaian diatas sudah mendekati target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Pada indikator ini pelaksanaan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD yang di tuangkan dalam bentuk penyusunan Renstra dan Renja telah dilaksanakan sesuai dengan rencana target dengan menghasilkan buku Renstra dan renja sebanyak 200 buku, untuk didistribusikan dan dibagikan kepada pegawai Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai informasi tentang Program RPJMD Kota Batam dan juga sebagai acuan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Batam. Capaian indikator ini adalah Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 99.42% %


58


Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

INDIKATOR KINERJA Tingkat

pemenuhan

kebutuhan

penyusunan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

98.38%

98.38%

laporan kinerja pemerintah daerah



Pada indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah ini menunjukkan pada pelaksanaan koordinasi untuk membuat laporan LKPJ telah dilaksanakan sebanyak 24 rapat dan 40 buku LKPJ. dapat dikatakan bahwa Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah mencapai target sebesar 98.38% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 100%. Capaian indikator ini adalah Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah sebesar 98.38%.


59


Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1. Terpenuhinya kebutuhan

100%

97.26%

97.26%

100%

97.20%

97.20%

100%

92.28%

92.28%

administrasi SKPD 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana

dan

prasarana

perkantoran 3. Meningkatnya

kualitas

SDM aparatur  Indikator Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD ini menunjukkan bahwa sudah ada korelasi yang baik dalam peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan administrasi, ini dapat dilihat dari capaian 97.26%. Tidak terdapat kendala yang berarti dalam melaksanakan indikator ini. Capaian indikator ini adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD sebesar 97.26%.  Indikator Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran ini menunjukkan bahwa sudah ada korelasi yang baik dalam peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD Kota Batam, ini dapat dilihat dari capaian 97.20%. Tidak terdapat kendala yang berarti dalam melaksanakan indikator ini. Capaian indikator ini adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD sebesar 97.20%.


60

 Indikator Meningkatnya kualitas SDM aparatur ini menunjukkan bahwa dalam peningkatan kinerja Sekretariat DPRD telah

terpenuhi dengan

mengirimkan dan mengikutsertakan aparatur dalam Bimtek dan diklat yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan. Pencapaian tingkat kualitas SDM aparatur ini dapat dilihat dari capaiannya sebesar 92.28%. Tidak terdapat kendala yang berarti dalam melaksanakan indikator ini. Capaian indikator ini adalah Meningkatnya kualitas SDM aparatur sebesar 97.20%. LAKIP harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian kinerja sasaran instansi secara keseluruhan.

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa mendatang. Rincian capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 3.7 : N NO

Capaian

SASARAN STRATEGIS

Kinerja

01.

Mendorong implementasi ‘pelayanan prima’ Kota Batam

94.74%

02.

Tersusunnya tata kerja dan tata laksana peningkatan

96.28%

kinerja aparatur 03.

Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan dan

99.42%

pengendalian pelaksanaan pembangunan 04.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

98.38%

penyelenggaraan pembangunan Sekretariat DPRD Kota Batam – 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam

61

05.

C.

Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah

95.58%

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2013 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya evaluasi kinerja

merupakan analisis serta interprestasi terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja, agar diketahui mengenai pencapaian hasil dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Sekretariat DPRD Kota Batam untuk periode tahun 2013 telah ditetapkan 4 sasaran strategis yang harus dicapai,yaitu: Dari ke- 5 sasaran strategi tersebut di atas, didapat bahwa realisasi capaian dan capaian kinerja bisa dilihat pada table di bawah ini: SASARAN STRATEGIS

PERSENTASE REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA

Mendorong implementasi ‘pelayanan

94.74%

94.74%

96.28%

96.28%

99.42%

99.42%

98.38%

98.38%

95.58%

95.58%

NO

01.

prima’ Kota Batam Tersusunnya tata kerja dan tata laksana

02.

peningkatan kinerja aparatur Meningkatnya efektifitas perencanaan,

03.

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat 04.

dalam penyelenggaraan pembangunan Meningkatnya pengelolaan kekayaan

05

daerah

Sekretariat DPRD Kota Batam realisasi pencapaiannya belum mencapai target karena capaian kinerjanya 100%. Sedangkan presentase realisasi dan capaiannya 83% %. I ni menunjukkan bahwa realisasi pencapaiannya rendah Sekretariat DPRD Kota Batam – 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam

62

namun kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan belum menunjukan kinerja yang maksimal dan masih perlu perbaikan.

D.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam yang telah ditargetkan

Tahun

2013 tidak terlepas dari adanya dukungan dana Dana APBD untuk

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Tahun Anggaran 2013 berjumlah

Rp.

89,420,748,707,- (Delapan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari : 1.

Belanja Tidak Langsung Rp. 6,738,675,832.67,- (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah koma enam puluh tujuh sen)

2.

Belanja Langsung Rp 82,682,072,874,- (Delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) Realisasi keuangan secara keseluruhan adalah Rp. 75,832,540,410,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 84,80%, sisa anggaran Rp. 13,588,208,297,- (Tiga belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 15.20%. Pelaksanaan APBD Kota Batam sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 08

Tahun 2012 dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan


63

substansi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Realisasi keuangan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam pada Tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kota Batam Per 31 Desember 2013


64


65

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Recommend Documents