Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

A.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan

atau

pertanggungjawaban.

Sedangkan

Kinerja

Instansi

Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strateji instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban

suatu

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pemerintah Kabupaten Bintan selaku pemegang amanah masyarakat Bintan

telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bintan sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

46

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2012

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2012 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2012 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah kasus perselisihan antar umat 0 0 100 beragama Sasaran Strategis 2 Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%. Target

Realisasi

%

9%

5.39%

59.89

Tingkat partisipasi angkatan kerja

67.26

54.06

80.37

Rasio Penduduk yang bekerja

0.93

0.89

95.70

Indikator kinerja Tingkat pengangguran terbuka

Jumlah tenaga kerja yang terserap di 6.350 6.425 sektor wirausaha dan UKM Sasaran Strategis 3 Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan Indikator kinerja

Target

Realisasi

101,18

%

Persentase kasus PHK yang 70% 87.50% 125 terselesaikan Persentase kecelakaan kerja yang <1% 0.15% 100 menyebabkan luka berat dan kematian Angka sengketa pengusaha-pekerja 20 41 0 per tahun Besaran kasus yang diselesaikan 70% 60.97% 87.10 dengan perjanjian bersama (PB) Sasaran Strategis 4 Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah Target Realisasi % Indikator kinerja

47


APK PAUD

32,9

46.87

142,46

Rasio guru murid PAUD

1:9

1:9

100

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

8,00

7,98

99,75

Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C

99,30%

101,16%

101,87

94%

99%

105,31

108,50%

109,26%

100,70

94,25%

94,80%

100,58

22,00%

21,00%

95,45

19,00%

21,00%

110,52

93,25%

93,07%

99,80

66,90%

88,31%

132,00

59,00

88,00%

149,15

1:13

1:13

100

1:12

1:11

91,66

25,00

33,23

132,92

1:11

1:11

100

0,52

0,81

155,76

44,00%

61,27%

139,25

68,58%

68,80%

100,32

30,00%

29,37%

97,92

48


Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C

50,45%

53,74%

106,52

Angka Melek Huruf (AMH) 98,50% 98,36% 99,85 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun 103% 103% 100 yang diukur melalui angka melek huruf Total guru bersertifikat profesi 584 orang 670 orang 117,76 sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat 100% 117,76% 117,76 profesi dari kuota yang tersedia Persentase guru TK bersertifikat 0,34% 0,51% 150 profesi Persentase guru SD bersertifikat 69,86% 59,98% 85,85 profesi Persentase guru SLTP bersertifikat 18,32% 19,87% 108,48 profesi Persentase guru SLTA dan SMK 11,47% 19,05% 166,08 bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat 0 2,40 240% profesi Persentase Kelayakan Guru mengajar 50% 30,43% 60,86 SD Persentase Kelayakan Guru mengajar 85% 84,15% 99 SMP Persentase Kelayakan Guru mengajar 98,79% 97,79% 98,98 SLTA Angka kelulusan SD 100% 100% 100 Angka kelulusan SLTP 100% 100% 100 Angka kelulusan SLTA 99,60% 97,92% 98,31 Guru yang memenuhi kualifikasi 44% 60,10% 136,59 S1/D-IV Sasaran Strategis 5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak 1 karya 0 karya 0 Kekayaan intelektual Sasaran Strategis 6 Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah Indikator kinerja Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya 49

Target

Realisasi

%

1 perda

0 perda

0


Jumlah situs, benda danb kawasan cagar budaya yang dilindungi 6 unit 6 unit 100 dan dipelihara Jumlah naskah sejarah / kuno 0 naskah 0 naskah 0 yang diselamatkan dan dikelola Sasaran Strategis 7 Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah koperasi/koperasi aktif 206/160 133,50/1 275/171 unit 06,88 Persentase koperasi aktif 77,67% 83,01 106,88 Jumlah UMKM Aktif 1.427 unit 1.485 104,06 Jumlah BPR/LKM aktif 3 unit 3 100 Persentase ketersediaan barang 100% 100% 100 kebutuhan pokok bagi masyarakat Kontribusi sektor Perdagangan 22,00% 20,38% 92,64 terhadapPDRB Sasaran Strategis 8 Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150% Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah unit usaha industri 160 unit 160 unit 100 kecil dan menengah Kontribusi sektor Industri 52,00% 51,06% 98,19 terhadap PDRB Jumlah investor berskala nasional 123/10 127/11 100 (PMA/PMDN) investor investor Jumlah nilai investasi perusahaan 852.355.000 902.605.674 100 berskala nasional (PMA/PMDN) USD Rasio daya serap tenaga kerja 185 16.881 100 Kenaikan / penurunan Nilai 255,13 586.589 129,91 Realisasi PMDN (milyar Rp) (milyar Rp) Sasaran Strategis 9 Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Bintan Timur Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase pengembangan 15% 15% 100 kawasan minapolitan Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00% Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah kunjungan wisatawan 520.000 478.774 orang 92,07 orang Jumlah kunjungan wisatawan pada 28.200 30.000 orang 106,37 50


event pariwisata orang Lama tinggal wisatawan (hari) 3 hari 3 hari 100 Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) 900usd/Rp4 900usd/Rp4 jt 100 Mancanegara (USD) dan Nusantara jt Kontribusi sektor pariwisata 22,00% 22,00% 100 terhadap PDRB Sasaran Strategis 11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%. Indikator kinerja Target Realisasi % Kontribusi sektor pertanian/ 7,26% 5,82% 80,17 Perkebunan terhadap PDRB Nilai tukar petani 108% 125,78% 116 Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, 24.849 ton 107.186,96 ton 431,35 Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete) Volume Ekspor Produk Perkebunan 6.290 ton 3.221,79 ton 51,2 Nilai Ekspor Produk Perkebunan Rp89.012.200. 13.726 usd 1.540 000 Jumlah Produksi Peternakan 8.485 ton 5.555 ton 65,47 Nilai Produksi Hasil Peternakan 139.730(Rp 91.479.000 65,47 (Rp.juta) juta) Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan 4.270 ton 1.143 ton 26,77 halal Produktivitas padi atau bahan 25 ton/ha 3 ton 12 pangan utama lokal lainnya/hektar Sasaran Strategis 12 Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta Indikator kinerja Persentase ketersediaan pangan masyarakat Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

15 lokasi

12 lokasi

120

150 orang

150 orang

100

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase/jumlah kasus hukum 100% 0 0 antar pemerintah yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar 100% 4 kasus 100 Pemerintah dengan pihak ketiga yang 51


diselesaikan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan

80%

80%

100

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kompetensi Sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80% Indikator kinerja Target Realisasi % Kompetensi sumberdaya aparatur 50% 75% 150 Sasaran Strategis 15 Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% Indikator kinerja Target Realisasi % Efektifitas pengambilan Keputusan 100% 94% 94 kenaikan pangkat PNS Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% Indikator kinerja Kinerja pegawai

Target Realisasi 50% 50% Sasaran Strategis 17 Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan

% 100

Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah majelis taklim yang dibina 22 kelompok 198 kelompok 900 Sasaran Strategis 18 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% Indikator kinerja Target Realisasi % Partisipasi masyarakat 100% 100% 100 dalam musrenbang Sasaran Strategis 19 Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%. Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase Ranperda yang disahkan 100% 118% 118% Sasaran Strategis 20 Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90% Indikator kinerja Target Realisasi % Tingkat kesesuaian pemanfaatan Belum tersedia ruang dikawasan strategis dan 60% 0 Kecamatan Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan 70% 86,66% 123,8 Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Tingkat kesesuaian perencanaan 100 100% 100% Dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian 100% 100% 100 52


output program kegiatan Opini terhadap Laporan Masa Diterima Diterima 100 Jabatan Bupati Tingkat kesesuaian perencanaan 100% 100% 100 ADD dengan pelaksanaan dilapangan Penjabaran Program RPJMD ke 90% 91,80% 102 Dalam RKPD Persentase SKPD yang 100% 100% 100 menyusun Rencana Strategish Sasaran Strategis 21 Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana Indikator kinerja Target Realisasi % 30 lokasi 0 0 Jumlah lokasi titik rawan bencana

daerah bencana Sasaran Strategis 22 Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP Indikator kinerja Target Realisasi % Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP 100 Pemerintah Daerah Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat 70% 70% 100% waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap 70% 70% 100% sisdur keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan 70% 70% 100% daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggung-jawaban 85% 85% 100 Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Persentase desa yang memiliki 75% 66,66% 88,88 LKPDes baik Tingkat ketertiban pengelolaan 70% 70% 100 barang daerah Opini Kewajaran Nilai asset daerah WTP WTP 100 Tingkat Kesesuaian Neraca Aset 95% 95% 100 Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja pemerintah daerah Yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase jumlah temuan BPK Yang 100% 89,87% 89,87 ditindak lanjuti Persentase jumlah temuan internal 100% 86,05% 86,05 53


yang ditindak lanjuti Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja B CC 50 Instansi Pemerintah Kab. Bintan Persentase SKPD yang mencapai 4 SKPD 3 SKPD 75% nilai LAKIP baik Sasaran Strategis 24 Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah Pendapatan asli daerah 134,25 M 136,139 M 101,57 Jumlah dana perimbangan 337,69 M 630,295 M 186,91 Jumlah lain-lain pendapatan 27,24 M 96,136 M 355,74 daerah yang sah Persentase KetaatanWajib 53% 53% 100 Pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan 11/28 objek 252 objek 646,15 retribusi daerah Persentase pencapaian target 100% 102,82% 102,82 penerimaan pajak daerah Realisasi Penerimaan PBB 11,777 juta 19.548 juta 165,98 (dalam juta) Jumlah WP PBB 49.934 WP 55,768 WP 111,68 Persentase WP yang membayar PBB 40% 83,91% 209,77 Sasaran Strategis 25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60% Indikator kinerja Target Realisasi % 0 Partisipasi pemilih dalam 0 0

pemilihan anggota DPD Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sasaran Strategis 26

Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 Indikator kinerja

Target

Angka kriminalitas yang tertangani

6,5

54

Realisasi 0


% 0

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Poskamling per desa/ Kelurahan Persentase Poskamling yang aktif

14 66 1,1

0

0

0 0

0 0

40% 0 0 Sasaran Strategis 27 Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah pengunjung perpustakaan 11200 orang 6.250 55,80 per tahun Koleksi buku yang tersedia 12.750judul 3.902 judul 30,60 di perpustakaan daerah Sasaran Strategis 28 Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar

Indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup Persentase balita gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Persentase anak balita yang pendek (stunting) Angka kematian balita Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Prevalensi malaria dan angka kematiannya Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk 55

Target 70,20 tahun < 1% 228 per 100.000 kelahiran hidup

Realisasi 70,13 tahun 62 balita

% 99,90 0,53%

10 org

326,8

94,00%

3.076 org

97,59%

34 per 1000 kelahiran hidup < 5%

34 bayi

11,11

278 balita

2,37%

<34%

149 balita

1,26%

6

38 balita

AKABA 12,42

100%

12 desa/kel

100%

100%

50 desa

<50% dan 0 kasus

129 kasus dan 0 kasus

98,04% 0,08% dan 0 kasus

2,3%

213 penduduk


2,5%

Prevalensi HIV/AIDS <55,00% 68 kasus 0,04% Persentase rumah sehat 65% 22.004 rumah 73,21% Persentase penduduk yang 70% 20.810 rumah 74,66% menggunakan jamban sehat Persentase tempat-tempat umum sehat 79% 352 TTU 74,58% Persentase Rumah Tangga (RT) yang 91,50% 27.637 rumah 85.15% menggunakan air bersih Rasio Posyandu per 1000 balita 11,00 146 0,88% Posyandu aktif 72,00% 146 100% Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu 65,36 42 26,45% per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 1,41 2 1,26% penduduk Rasio dokter per 100.000 penduduk 66 92 57,93 Rasio dokter spesialis per 100.000 7,5 15 9,45 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 15 30 18,89 Rasio Perawat per 100.000 penduduk 111 250 157,43 Rasio Bidan per 100.000 penduduk 97 143 96,05 Persentase Desa yang melaksanakan 70% 51 desa/kel 100% PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan sehat) Persentase SD/MI yang melaksanakan 90% 95 SD/MI 96,94% penjaringan/pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif 45% 51 desa/kel 100% Persentase penggunaan obat 80% 13 sarana 100% rasional di sarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan 95% 12 puskesmas 100% kefarmasian sesuai dengan standar Jumlah puskesmas yang 2 unit 1 unit 50% melaksanakan jaminan mutu (ISO) Sasaran Strategis 29 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%. Indikator kinerja Pendapatan Per Kapita Nelayan Jumlah Nilai Eksport/tahun Volume ekspor ikan segar segar/tahun Volume ekspor ikan hidup/tahun Volume ekspor ikan hias Volume produksi dari pelaku usaha perikanan Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap 56

Target 3,60 juta 13,7 M 3.238,5 ton 9.500 ton 228.960 ekor

Realisasi 3,75 juta 34,06 M 5.431 ton 240 ton

% 104,17 248,62 167,71 2,53

273.900 ekor

119,63

242 ton

806,40 ton

333,23

21.774 ton

41.228 ton

189,35

16,983 M

32,180 M

189,49


Volume Ekspor hasil perikanan tangkap 2.830,62 ton 3.641 ton 128,63 Volume produksi perikanan Budidaya 796,44 ton 209,59 380 ton (Laut/Tawar/Payau) Persentase wilayah pengelolaan 57,5% 82,14 70% Perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang 68% 85,00 Bebas kegiatan perusakan 80% ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang 43% 86,00 50% bebas kegiatan pencemaran Sasaran Strategis 30 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase tingkat kemantapan jalan 89% 89% 100 Panjang jalan dilalui roda 4 428,75 km 486,101 km 113,38 Panjang jalan kabupaten dalam 225 km 232,071 103,11 kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Jumlah Sambungan Rumah (SR) 776 sr 1.443 185,95 Perdesaan yang terpasang Jumlah Sambungan Rumah (SR) 1.000 sr 600 60 Perkotaan yang terpasang Persentase Rumah Tangga (RT) 91,50% 63,38% 69,27 yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi 74,25% 74,56% 100,42 Sasaran Strategis 31 Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase rumah tangga yang 62% 68,95% 111,21 menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik 16.118 rt 27,269 rt 169,18 (termasuk sosial, bisnis, publik) Rasio elektrifikasi listrik desa 78% 12,54% 16,07 Rasio ketersediaan daya listrik 78% 78% 100 Sasaran Strategis 32 Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar Indikator kinerja Rasio izin trayek per 100.000 Penduduk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 57

Target

Realisasi

%

3,60

0

0

0

0

0

0

0,05 100.000 orang


Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun : Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat Kepemilikan KIR angkutan umum Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 Penduduk Frekwensi penerbangan per thn Jumlah penumpang penerbangan

626.350 orang 636.949 orang 390 orang 1.830 orang 100% 40% 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

1 kali 0 18 0 penumpang Sasaran Strategis 33 Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%

0 0

Indikator kinerja Rasio rumah tidak layak huni

Target Realisasi % 0:142.382 2.222:142.382 Sasaran Strategis 34 Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21 % Jumlah PMKS 9.535 jiwa 10.190 Persentase penanganan penyandang 29% 26,62% 91,79 Masalah kesejahteraan sosial Sasaran Strategis 35 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2% Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase Partisipasi Masyarakat 10,4% 10,3 99 Dalam PNPM (14.800) Rasio Raskin 23,5 23 100 Tingkat partisipasi masyarakat 17% 17% 100 dalam kegiatan TNI-AD Jumlah LSM Aktif 37 LSM 37 LSM 100 Sasaran Strategis 36 Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1 Indikator kinerja 58

Target

Realisasi


%

Persentase partisipasi perempuan 24,7% 1.891 di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan 14,1% 11,84% di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang 24% 24% Diduduki perempuan Persentase Perempuan dalam 37% 44,50% Angkatan Kerja Pesentase Jumlah Tenaga Kerja 0,5% 0% 100 Wanita dibawah Umur Jumlah KDRT 3 kasus 3 kaus 100 Angka melek huruf perempuan 7% 5,98% usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di 82% 10,40% Sektor Non Pertanian Sasaran Strategis 37 Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Indikator kinerja Target Realisasi % Angka penggunaan kondom 2,2% 135 0,7 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,45 orang 1,16 80 Laju pertumbuhan penduduk 2,4% 2% Cakupan peserta KB aktif 60% 19,125 77 Sasaran Strategis 38 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase tutupan karang hidup 33% 60,00 55% Luas padang lamun 2,918.36 Ha 104,23 2.800 ha Sasaran Strategis 39 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% Indikator kinerja Target Realisasi % Tingkat koneksi data kependudukan Antar kecamatan serta Dinas 11 jaringan 11 jaringan 100 Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber KTP per 1000 650 orang 645 orang 99,23 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP 94% 92,42% 98,32 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah 100 Rasio bayi berakte kelahiran / 100 55 orang 64 orang 116,36 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 3 pasang 1,15 pasang 38,33 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran 100% 56,17% 56,17 59


penduduk Sasaran Strategis 40 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Indikator kinerja Target Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative 76% dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan 50% administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara. Sasaran Strategis 41

Realisasi

%

76%

100

50%

100

Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88% Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase penanganan sampah 85% 84% 98,82 Persentase sampah yang dikelola 30% 21% 70 Persentase volume pengurangan 9% 4% 44,44 Sampah melalui 3R Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan 115 36 31,30 penduduk Sasaran Strategis 42 Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 Indikator kinerja Target Realisasi % Luas ruang terbuka hijau yang 141.000 m2 60.555 m2 42 dikelola Sasaran Strategis 43 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha. Indikator kinerja Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, 60

Target

Realisasi

%

72,5%

30,00%

41,37

474 ha

40 ha

8,44

868,68 ha

40%, 6,50 ha

416


Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, 30 ha 10 ha Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Kerusakan Kawasan Hutan 53% 23.235,47 Sasaran Strategis 44 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan 0% 0 0 pemanfaatan air bawah tanah Pertambangan tanpa ijin 0% 4 Kontribusi sektor 10% 10,83 108,3 pertambangan terhadap PDRB

B.

Analisis Capaian Kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Bintan telah dapat melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015. Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 berjumlah 44 (empat puluh empat) sasaran sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama 61

Target

Realisasi

%

0

0

100


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama Dari target indikator jumlah kasus perselisihan antar umat beragama 0% yang telah ditetapkan, terealisasi 0% atau 100%. Untuk mencapai indikator ini, Pemerintah Kabupaten Bintan selalu melakukan

sosialisasi pembauran

bangsa yang diikuti oleh tokoh agama, anggota masyarakat serta pemuda dan melakukan sarasehan kerukunan antar umat beragama dan mengadakan rapat / sarasehan dan pertemuan dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Rapat koordinasi kerukunan antar umat beragama (FKUB) dan rapat koordinasi forum kerukunan kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dilaksanakan di 10 Kecamatan. Pembangunan dibidang fisik harus diimbangi dan dilengkapi dengan pembangunan dibidang mental spiritual, sehingga diharapkan akan ada keseimbangan dan keserasian antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Kehidupan beragama yang harmonis antara umat beragama di daerah ini telah terjalin dengan kokoh. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, komposisi penduduk kabupaten Bintan berdasarkan agama yang dipeluk yaitu 86,47 persen beragama Islam, 2,04 persen Khatolik, 3,74 persen Protestan, 0,27 persen Budha, 7,34 persen Hindu dan 0,15 persen beragama lainnya. Data yang bersumber dari Kantor kementrian agama, menyebutkan bahwa pada tahun 2011 presentase agama yang dipeluk yaitu, 84,96 persen memeluk agama islam, 2,68 persen agama katholik, 5,33 persen agama protestan, 5,35 persen agama budha, 0,46 persen agama hindhu, 1,22 persen menganut kong hu chu. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2011 No

Kecamatan

Islam

Khatolik

Protestan

Budha

Hindu

Lainnya

1

Teluk Bintan

8.694

33

7

165

-

152

2

Seri Kuala Lobam

15.792

827

4.085

572

40

4

3

Bintan Utara

21.383

5

1.853

40

343

1.122

62


Jumlah 9.051 21.320 24.746

4

Teluk Sebong

10.998

900

821

866

102

532

5

Bintan Timur

29.603

995

995

2.716

2

-

6

Bintan Pesisir

7.420

109

0

366

0

-

3.564

17

1

81

0

-

3.663

8.840

454

64

874

98

-

10.330

15.958

662

160

2.332

101

-

19.213

5.031

12

2

1

-

20

5.066

127.283

4.014

7.988

8.013

686

1.830

149.814

84,96

2,68

5,33

5,35

0,46

1,22

100

Mantang

7

Gunung Kijang

8

Toapaya

9

Tambelan

10

2011

14.219 34.311 7.895

persentase 2011

Keterangan/ Note : *) diolah dari hasil Sensus Penduduk 2000, BPS Kabupaten Bintan Sumber : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bintan Untuk data tahun 2012 belum dapat didiperoleh dari BPS Kabupaten Bintan

Sasaran Strategis 2. Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Target

Realisasi

%

9%

5.39%

140,11

Tingkat partisipasi angkatan kerja

67.26

54.06

80.37

Rasio Penduduk yang bekerja Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM

0.93

0.89

95.70

6.350

6.425

101,18

Indikator kinerja Tingkat pengangguran terbuka

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Tingkat pengangguran terbuka

63


Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angkatan kerja di Kabupaten Bintan masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah, namun baik jumlah maupun persentasenya menunjukkan perbaikan. Pembenahan sistem pelatihan kerja di daerah telah dilakukan secara komprehensif meliputi pengembangan standar kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi telah menjadi prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dari sisi ketenagakerjaan jumlah dan komposisi tenaga kerja di Kabupaten Bintan terus mengalami perubahan sejalan dengan proses demografi yang terus berlangsung. Pada tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka dari target

9% dapat

terealisasi 5,39% atau tercapai 140,11%. dibanding tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar 9,20% dan hanya terealisasi 6,7% atau 127,17%. Hal ini disebabkan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja di perusahaanperusahaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bintan. Masih adanya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan disebabkan masih kurang kompetitifnya tenaga kerja lokal, dapat dilihat dari masih banyaknya tenaga kerja tempatan yang belum mendapat kesempatan bekerja diperusahaan. Angkatan kerja diharapkan Mempunyai keahlian dan keterampilan untuk menempati lowongan kerja yang tersedia, baik di bidang industri, jasa maupun perdagangan, atau bahkan mampu mengelola usaha

64


secara mandiri serta mempunyai disiplin dan etika kerja yang baik, sehingga dapat dihargai dan disegani pekerja lain.  Tingkat partisipasi angkatan kerja Berdasarkan survey tenaga kerja (SAKERNAS) 2011 terdapat 71.517 jiwa penduduk angkatan kerja dan sekitar 92,38% diantaranya telah bekerja, Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 24,90% bekerja disektor pertanian. Sektor- sektor berikutnya yang cukup besar peranannya dalam ketanagakerjaan diantaranya sektor perdagangan (20,53%), jasa (19,01%) dan industri pengolahan (12,79%) Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Percentage of Population 15 Years and Over Who Work in Industrial Origins, 2011

Pada tahun 2011 Tingkat partisipasi angkatan kerja dari target 66,80% dapat terealisasi 55,81% atau 83,55%. Sedangkan tahun 2012 Tingkat partisipasi angkatan kerja dari target 67,26% dapat terealisasi 54,06% atau 80,37%. Hal ini disebabkan meningkatnya penduduk usia kerja yang berasal dari migrasi penduduk dari luar daerah . Sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja ini adalah dengan cara peningkatan penempatan tenaga kerja 65


di sektor informal antara lain berupa kegiatan, Padat Karya Produktif, Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan Percentage of Populations 15 Years and Over by Main Activity 2011

 Rasio Penduduk yang bekerja Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bintan memiliki trend yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 rasio penduduk yang di Kabupaten Bintan sebesar 0,87 dan meningkat menjadi 0,92 pada tahun 2010. Pada tahun 2012 Rasio penduduk yang bekerja dari target 0,93% (76.414 jumlah bekerja dibagi 81.890 jumlah angkatan kerja) dapat terealisasi 0,89% (66.399 jumlah bekerja dibagi 73.783 jumlah angkatan kerja). Hal ini disebabkan kesempatan kerja yang tersedia di perusahaan belum sesuai dengan data prediksi. Tujuan

Pembangunan

Ketenagakerjaan

Kabupaten

Bintan

adalah

menciptakan peluang kerja yang lebih luas, agar angka pengangguran dapat

66


dikurangi

dan

kesejahteraan

masyarakat

dapat

ditingkatkan

serta

meningkatkan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga agar mempunyai daya saing, maka Arah Kebijakan yang diambil antara lain Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga

Kerja serta Penyelenggaraan Latihan

Ketenagakerjaa, kebijakan ini diambil agar angka pengangguran dapat diturunkan, yaitu dengan cara menyebarluaskan informasi bursa kerja melalui media cetak maupun elektronik (Website Bursa Kerja On Line); penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja sesuai ketentuan dunia kerja, serta melalui pembinaan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan swasta.  Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM Pada tahun 2011, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM 6.350, tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan 6.350 orang jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM dan terealisasi 6.425 orang atau tercapai sebesar 101,18%.

Sasaran

Strategis

3.

Terpenuhinya

standar

aturan

ketenagakerjaan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase kasus PHK yang terselesaikan Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

67

Target

Realisasi

%

70%

87.50%

125

<1%

0.15%

100

20

41

105%

70%

60.97%

87.10


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase kasus PHK yang terselesaikan Masih banyaknya kasus perselisihan / persengketaan yang terjadi antara pengusaha dengan karyawannya yang tidak dapat diselesaikan secara Bipartit disebabkan antara lain karena masih rendahnya pengetahuan dan tingkat pemahaman

karyawan

terhadap

peraturan

perundang-undangan

ketenagakerjaan dan belum maksimalnya penyuluhan atau pembinan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait lainnya kepada karyawan dan perusahaan. Pengadilan Hubungan Industrial berperan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan, yang mana sebelumnya sudah diupayakan penyelesaiannya secara Bipartit dan Tripartit. Tahun 2012 Persentase kasus PHK yang terselesaikan dari target 70% dapat terealisasi 87,5% atau 125% lebih meningkat, dibanding tahun 2011, persentase kasus PHK yang terselesaikan hanya 50% dari target yang ditetapkan 60% atau tercapai 83,33%. Meningkatnya penyelesaian kasus disebabkan pihak perusahaan dan pekerja yang berselisih dapat menerima hasil dari mediasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini juga didukung oleh kemampuan pihak mediator untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik.  Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan disebabkan antara lain kurangnya intensitas pemeriksaan Norma Umum dan Norma K3 yang dilakukan oleh pihak

Disnaker

terhadap

perusahaan,

sehingga

perusahaan

kurang

menerapkan norma tersebut dan berakibat pada intensitas kecelakaan kerja. Pada tahun 2012 jumlah perusahaan yang diperiksa tercatat 47 perusahaan dari 173 perusahaan yang ada. Pelanggaran Norma Kerja tercatat 8 (delapan)

68


perusahaan dan pelanggaran terhadap Norma K3 tercatat 5 (lima) perusahaan. Jumlah kecelakaan yang terjadi tercatat 178 kasus, cidera ringan 145 kasus, cidera berat 27 kasus, cacat 5 kasus dan meninggal 1 kasus (sumber data : PT. Jamsostek cabang Tanjungpinang) Keberadaan lembaga yang mengurus ketenagakerjaan sangat penting dalam membangun dunia kerja yang produktif dan kondusif. Lembaga tersebut selain Dinas Tenaga kerja, juga ada PT. Jamsostek dan Pengadilan Hubungan Industrial. PT. Jamsostek berperan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada pekerja Indikator Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian pada tahun 2012 terealisasi 0,15% dari <1% target yang ditetapkan atau 100%. Tahun

2011

Persentase kecelakaan kerja

yang menyebabkan luka berat

dan kematian juga terealisasi <1%. Kebijakan Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan yang diambil oleh Pemerintah

Kabupaten

Bintan

diambil

agar

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan dapat diterapkan dengan baik. Hal ini dilaksanakan melalui pemeriksaan / pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan, pelaksanaan bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PPNS (Penyidik Pengawas Negeri Sipil) serta peralatan pengawasan ketenagakerjaan.  Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Angka perselisihan pengusaha / pekerja per tahun dari target 20 kasus ternyata meningkat menjadi 41 kasus atau 105%. Hal ini disebabkan kasus yang terjadi ditingkat perusahaan tidak dapat diselesaikan secara bipartit akibat kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2012 jumlah kasus perselisihan atau persengketaan tercatat sebanyak 41 kasus yang melibatkan 558 tenaga kerja, 2 kasus dapat 69


diselesaikan secara bipartit, 25 kasus dapat diselesaikan tingkat perantara ( Perjanjian Bersama) dan 8 kasus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, 6 kasus belum dapat diselesaikan dan akan diteruskan penyelesaiannya pada tahun 2013. Pemerintah Kabupaten Bintan selalu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pelaku produksi melalui lembaga ketenagakerjaan, agar terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha. Pembentukan lembaga ketenagakerjaan (LKS Bipartit/Dewan Pengupahan) adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja.Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi penanggungjawab berperan melakukan pembinaan yang meliputi : 1) Sosialisasi kepada pengusaha dan Pekerja dalam rangka pembentukan LKS Bipartit. 2) Memberikan bimbingan dalam rangka pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit. 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembentukan LKS Bipartit bagi perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang atau lebih (UU No. 13 Tahun 2013 Pasal 106). 4) Menerima permohonan dan memberikan bukti pencatatan pembentukan LKS Bipartit (Permenakertrans No. 32 Tahun 2008) Pemerintah Kabupaten Bintan juga melaksanakan kebijakan berkaitan dengan Dewan Pengupahan diwujudkan melalui Surat Keputusan Bupati Bintan No. 50/I/2012. tanggal 31 Januari 2012. Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten adalah : a.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka : - Pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan / atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) - Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten.

70


b.

Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Kabupaten.

Perkembangan UMR Kabupaten Bintan (Rp 000) Minimum Wages of Bintan Regency, 2001- 2011

 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) Pada tahun 2012 besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dari target 70% terealisasi 60,97% atau 87,10%, sedangkan tahun 2011 kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama hanya terealisasi 50% dari 60% terget yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Hal ini dikarenakan setelah dilaksanakan mediasi oleh Disnaker Bintan, kedua belah pihak yang berselisih dapat menerima saran yang diberikan sehingga kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB), Dari 41 kasus tersebut, 2 kasus dapat diselesaikan secara bipartit, 25 kasus dapat diselesaikan tingkat perantara ( Perjanjian Bersama) dan 8 kasus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial; 6 kasus belum dapat diselesaikan dan akan diteruskan penyelesaiannya pada tahun 2013

71


Sasaran Strategis 4. Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja APK PAUD Rasio guru murid PAUD Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak lakilaki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid 72

Target 32,9 1:9 8,00

Realisasi 46.87 1:9 7,98

% 142,46 100 99,75

99,30%

101,16%

101,87

94%

99%

105,31

108,50%

109,26%

100,70

94,25%

94,80%

100,58

22,00%

21,00%

95,45

19,00%

21,00%

110,52

93,25%

93,07%

99,80

66,90%

88,31%

132,00

59,00

88,00%

149,15

1:13

1:13

100

1:12

1:11

91,66

25,00

33,23

132,92

1:11

1:11

100

0,52

0,81

155,76


per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Melek Huruf (AMH) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia Persentase guru TK bersertifikat profesi Persentase guru SD bersertifikat profesi Persentase guru SLTP bersertifikat profesi Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat profesi Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA Angka kelulusan SD Angka kelulusan SLTP Angka kelulusan SLTA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

44,00%

61,27%

139,25

68,58%

68,80%

100,32

30,00%

29,37%

97,92

50,45%

53,74%

106,52

98,50%

98,36%

99,85

103%

103%

100

584 orang

670 orang

117,76

100%

117,76%

117,76

0,34%

0,51%

150

69,86%

59,98%

85,85

18,32%

19,87%

108,48

11,47%

19,05%

166,08

0

2,40

240

50%

30,43%

60,86

85%

84,15%

99

98,79%

97,79%

98,98

100% 97,00% 99,60%

100% 100% 97,92%

100 100 98,31

44%

60,10%

136,59

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  APK PAUD

73


Tahun 2011 APK PAUD terealisasi 33,61 dari 32,1 target yang telah ditetapkan atau 104,70%. Tahun 2012, APK PAUD 32,9 yang ditargetkan telah terealisasi 46,87 atau 142,46%. Pemerintah Kabupaten BIntan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak melalui Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik serta Penyelenggaraan Kompetensi Anak Usia Dini. Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, murah dan merata disetiap kecamatan. Secara lebih spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Pos PAUD, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Permasalahan yang masih dirasakan adalah masih banyaknya anak usia dini belum tertampung di lembaga PAUD dan minimnya sarana dan prasarana PAUD.

 Rasio guru murid PAUD Target awal tahun 2012 adalah 1:9 rasio guru murid PAUD, realisasi 1:9 atau tercapai 100%. Tahun 2011 rasio guru murid PAUD juga telah terealisasi 1:9. Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Murid dan Guru di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 1)

Jumlah murid di TK negeri sebanyak 219 orang

2)

Jumlah murid di TK Sawasta sebanyak 1.142 orang

3)

Jumlah murid di TK Sawasta islam sebanyak 734 orang

4)

Jumlah guru di TK Negeri sebanyak 18 orang

5)

Jumlah guru di TK Swasta sebanyak 122 orang 74


6)

Jumlah guru di TK islam Swasta sebanyak 69 orang

Sedangkan tahun ajaran 2010/2011, dapat dilihat sebagai berikut : 1)

Jumlah murid di TK negeri sebanyak 203 orang

2)

Jumlah murid di TK Sawasta sebanyak 919 orang

3)

Jumlah murid di TK Sawasta islam sebanyak 637 orang

4)

Jumlah guru di TK Negeri sebanyak 16 orang

5)

Jumlah guru di TK Swasta sebanyak 79 orang

6)

Jumlah guru di TK islam Swasta sebanyak 52 orang  Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2011 adalah 7,98%, Untuk tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan 8,00% dan tercapai indikator kinerjanya hanya 7,98% atau 99,75%. Jika dilihat berdasarkan komponennya peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan dewasa ini merupakan kontribusi terbesar dari Indeks Pendidikan yang semakin baik. Pada tahun 2010 capaian rata-rata lama sekolah 8,63 tahun meningkat menjadi 84,66poin dengan rata-rata lama sekolah 8,91 di tahun 2011 atau naik sebesar 1,90poin.Ditahun 2012 ini pencanangan pemerintah untuk target wajib belajar 9 tahun telah dapat terwujud dengan rata-rata lama sekolah mencapai 9,01.Dilain pihak hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka drop out yang cukup signifikan dari tahun ke tahun mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang cukup membanggakan. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2012 No.

Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah

Indeks Pendidikan

1. 2. 3.

2010 2011 2012

8,63 8,91 9,01*

82,76 84,66 83,20*

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2013

75


 Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Angka partisipasi sekolah (pendidikan dasar) pada tahun 2011 adalah 95,61. Ditahun 2012 terealisasi mencapai 101,16 atau 101,87% dari 99,30 target yang ditetapkan.  Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki tahun 2011 adalah 99,00%, Tahun 2012 dari 94,00 yang ditargetkan, terealisasi 99,00 atau 105,31%.  Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 108,50 dan terealisasi 109,26 atau 100,70%, sedangkan tahun 2011, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A yang ditetapkan 109,00, tercapai 112,65 atau 103,34%  Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 94,25 dan terealisasi 94,80 atau 100,58%, sedangkan tahun 2011, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket B yang ditetapkan 94,50, tercapai 110,11 atau 116,51%.  Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A

76


Tahun 2011 Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A, terealisasi 21,00 dari 21,00 yang ditetapkan atau 100%. Dibanding tahun 2012, Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A ditetapkan 22,00, terealisasi 21,00 atau 95,45%.%.  Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Tahun 2011 Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B, terealisasi 21,00 dari 18,00 yang ditetapkan atau 116,66%. Dibanding tahun 2012, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B ditetapkan 19,00, terealisasi 21,00 atau 110,52.  Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Target awal pada tahun 2012 adalah 93,23 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A dan terealisasi sebesar 93,07 atau 99,80%. Dibanding tahun 2011, Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A ditetapkan 93,00 dan terealisasi 93,30 atau 100,32%. Indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah angka partisipasi

sekolah.

Angka

partisipasi

merupakan

indikator

yang

menunjukkan partisipasi penduduk yang bersekolah. Hasil penghitungan tahun 2012 menginformasikan bahwa APM penduduk usia 7-12 tahun setara SD/MI sebesar 93,30 persen  Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Target awal pada tahun 2012 adalah 66,90 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan terealisasi sebesar 88,31 atau 132%. Dibanding tahun 2011, Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B ditetapkan 66,70 dan terealisasi 66,39 atau 99,53%.

77


 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (pendidikan dasar) tahun 2012 terealisasi 88,00 dari 59,00 target yang telah ditetapkan atau 149,15%. Sedangkan tahun 2011 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (pendidikan dasar), hanya terealisasi 57,89 dari 58,00 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 99,81%. Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Sekolah Dasar di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 1) Jumlah SD Negeri sebanyak 87 buah 2) Jumlah SD Swasta sebanyak 3 buah 3) Jumlah MI Negeri sebanyak 2 buah 4) Jumlah MI Swasta sebanyak 4 buah  Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SD/MI (pendidikan dasar) tahun 2012 terealisasi 1:13 dari 1:13 target yang telah ditetapkan atau 100%. Tahun 2011 Rasio guru per murid SD/MI (pendidikan dasar), terealisasi 1:13 dari 1:13 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 100%. Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Murid dan Guru di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 1) Jumlah murid di SD negeri sebanyak 16.548 orang 2) Jumlah murid di SD Sawasta sebanyak 268 orang 3) Jumlah murid di MI negeri sebanyak 218 orang 4) Jumlah murid di MI swasta sebanyak 345 orang 5) Jumlah guru di SD Negeri sebanyak 1.258 orang 6) Jumlah guru di SD Swasta sebanyak 27 orang 7) Jumlah guru di MI negeri sebanyak 33 orang 8) Jumlah guru di MI swasta sebanyak 42 orang

78


Rasio murid terhadap tingkat pendidikan

 Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP (pendidikan dasar) tahun 2012 terealisasi 1:11 dari 1:12 target yang telah ditetapkan atau 109,09%. Tahun 2011 Rasio guru per murid SLTP (pendidikan dasar), terealisasi 1:11 dari 1:12 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 109,09%. Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Murid dan Guru di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 1) Jumlah murid di SMP negeri sebanyak 5.556 orang 2) Jumlah murid di SMP Sawasta sebanyak 0 orang 3) Jumlah murid di MTs negeri sebanyak 239 orang 4) Jumlah murid di MTs swasta sebanyak 493 orang 5) Jumlah guru di SMP Negeri sebanyak 464 orang 6) Jumlah guru di SMP Swasta sebanyak 0 orang 7) Jumlah guru di MTs negeri sebanyak 25 orang 8) Jumlah guru di MTs swasta sebanyak 88 orang 79


 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (pendidikan Menengah) tahun 2012 terealisasi 33,23 dari 25,00 target yang telah ditetapkan atau 132,92%. Tahun 2011 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (pendidikan menengah), hanya terealisasi 33,23 dari 24,00 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 138,45%. Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Sekolah Menengah di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 1) Jumlah SMA Negeri sebanyak 7 buah 2) Jumlah SMA Swasta sebanyak 1 buah 3) Jumlah MA Negeri sebanyak 1 buah 4) Jumlah MA Swasta sebanyak 2 buah  Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA (pendidikan menengah) tahun 2012 terealisasi 1:11 dari 1:11 target yang telah ditetapkan atau 100%. Tahun 2011 Rasio guru per murid SLTA (pendidikan menengah), terealisasi 1:11 dari 1:11 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 100%. Tahun ajaran 2011/2012 banyaknya Murid dan Guru di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 1) Jumlah murid di SMA negeri sebanyak 2.734 orang 2) Jumlah murid di SMA Sawasta sebanyak 249 orang 3) Jumlah murid di MA negeri sebanyak 67 orang 4) Jumlah murid di MA swasta sebanyak 70 orang 5) Jumlah guru di SMA Negeri sebanyak 228 orang 6) Jumlah guru di SMA Swasta sebanyak 26 orang 7) Jumlah guru di MA negeri sebanyak 5 orang 8) Jumlah guru di MA swasta sebanyak 41 orang

80


 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (pendidikan menengah) tahun 2012 terealisasi 0,81 dari 0,52 target yang telah ditetapkan atau 155,76%. Tahun 2011 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (pendidikan menengah), terealisasi 0,86 dari 0,66 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 130,30%.  Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) Target awal pada tahun 2012 adalah 44,00 Angka partisipasi sekolah (pendidikan menengah) dan terealisasi sebesar 61,27 atau 139,25%. Dibanding tahun 2011, Angka partisipasi sekolah (pendidikan menengah) ditetapkan 43,50 dan terealisasi 63,87 atau 146,82%. Indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi penduduk yang bersekolah. Hasil penghitungan tahun 2012 menginformasikan bahwa APM penduduk kelompok 16-18 tahun setara SMA/MA mencapai 63,87 persen.  Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 68,58 dan terealisasi 68,80 atau 100,32%, sedangkan tahun 2011, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C yang ditetapkan 64,87, tercapai 85,13 atau 131,23%.  Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C

81


Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C, yang ditargetkan pada tahun 2012 adalah 30,00, terealisasi 29,37 atau 97,92%, sedangkan pada tahun 2011 Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C, terealisasi 29,00 dari 29,00 yang ditetapkan atau 100%.  Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Target awal pada tahun 2012 adalah 50,45 Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C dan terealisasi sebesar 53,74 atau 106,52%. Dibanding tahun 2011, Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ditetapkan 45,74 dan terealisasi 42,61 atau 93,15%. Indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi penduduk yang bersekolah. Hasil penghitungan tahun 2012 menginformasikan bahwa APM penduduk kelompok 16-18 tahun setara SMA/MA mencapai 42,61 persen.  Angka Melek Huruf (AMH) Dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda dewasa ini, tampaknya perlu dipersiapkan sarana penunjang pendidikan yang memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10 tahun keatas yang masih relatif besar. Jika pendidikan mereka tidak ditangani secara baik dan lebih dini, dikhawatirkan pada tahun ke depan akan berdampak cukup serius pada pencapaian angka melek huruf. Dari data BPS Kabupaten Bintan diperoleh gambaran capaian Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 10 tahun ke atas mencapai 98,12 persen tahun 2010 dan meningkat cukup signifikan menjadi 98,38 persen di tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 naik tipis menjadi 98,42 persen. Untuk persentase Buta Huruf juga dapat ditekan dari 1,88 persen ditahun 2010 menjadi 1,58 persen ditahun 2012.

82


Persentase Penduduk Usia 10-44 Tahun yang Melek Huruf dan Buta Huruf di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010-2012 No.

Tahun

Melek Huruf(%)

Buta Huruf(%)

1.

2010

98.12

1.882

2.

2011

98.38

1.619

3.

2012

98.42

1.583

Sumber

: BPS Kabupaten Bintan, 2013

Target awal pada tahun 2012 adalah 98,50 Angka Melek Huruf (AMH) dan terealisasi sebesar 98,42 atau 99,85%. Dibanding tahun 2011, Angka Melek Huruf (AMH) ditetapkan 98,36 dan terealisasi 98,38 atau 100%.  Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf, terealisasi 103 pada tahun 2012 dari 103 target yang telah ditetapkan atau 100%. Tahun 2011 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf, terealisasi 103 dari 103 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 100%.  Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota pada tahun 2011 adalah 570 yang terealisasi, sedangkan yang ditargetkan adalah 484 atau 117,76%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota yaitu terealisasi 670 dari 584 yang ditargetkan atau 117,76%.  Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia

83


Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia pada tahun 2011 adalah 117,76 yang terealisasi, sedangkan yang ditargetkan adalah 100 atau 117,76%. Pada tahun 2012 Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia yaitu terealisasi 117,76 dari 100 yang ditargetkan atau 117,76%.  Persentase guru TK bersertifikat profesi Persentase guru TK bersertifikat profesi pada tahun 2011 adalah 0,51% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 0 atau 151% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012, Persentase guru TK bersertifikat profesi yaitu terealisasi 0,51% dari 0,34% yang ditargetkan atau 150%.  Persentase guru SD bersertifikat profesi Persentase guru SD bersertifikat profesi pada tahun 2011 adalah 57,48% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 67,36% atau 85,33% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun 2011, Persentase guru SD bersertifikat profesi yaitu terealisasi 59,98% dari 69,86% yang ditargetkan atau 85,85%.  Persentase guru SLTP bersertifikat profesi Persentase guru SLTP bersertifikat profesi pada tahun 2011 adalah 20,92% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 18,59% atau 112,53% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase guru SLTP bersertifikat profesi mengalami penurunan realisasinya dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi 19,87% dari 18,32% yang ditargetkan atau 108,48%.  Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi

84


Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi pada tahun 2011 adalah 18,03% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 10,33% atau 174,54% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi 19,05% dari 11,47% yang ditargetkan atau 166,08%.  Persentase pengawas bersertifikat profesi Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target indikator persentase pengawas bersertifikat sebesar 0%, terealisasi 2,40% atau 240%. Tahun 2011, target yang ditetapkan 3,72% dan terealisasi 3,06% atau 82,25%.  Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD Persentase kelayakan guru mengajar SD pada tahun 2011 adalah 20,29% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 35,00% atau 57,97% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase kelayakan guru mengajar SD mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi 30,43% dari 50,00% yang ditargetkan atau 60,86%.  Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP Persentase kelayakan guru mengajar SMP pada tahun 2011 adalah 80,17% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 80,00% atau 100,21% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase kelayakan guru mengajar SMP mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi 84,15% dari 85,00% yang ditargetkan atau 99,00%.  Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA

85


Persentase kelayakan guru mengajar SLTA pada tahun 2011 adalah 97,22% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 97,79% atau 99,41% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase kelayakan guru mengajar SLTA mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi 97,79% dari 98,79% yang ditargetkan atau 98,98%.  Angka kelulusan SD Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target indikator angka kelulusan SD sebesar 100%, terealisasi 100% atau 100% capaian kinerjanya. Dibanding Tahun 2011, angka kelulusan SD tahun 2012 mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari realisasi tahun 2011 yaitu 96,70 dari 100% yang ditetapkan atau hanya tercapai kinerja sebesar 96,70%.  Angka kelulusan SLTP Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target indikator angka kelulusan SLTP sebesar 100%, terealisasi 100% atau 100% capaian kinerjanya. Dibanding Tahun 2011, angka kelulusan SLTP tahun 2012 mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari realisasi tahun 2011 yaitu 82,20% dari 95% yang ditetapkan atau hanya tercapai kinerja sebesar 86,52%.  Angka kelulusan SLTA Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target indikator angka kelulusan SLTA sebesar 99,60%, terealisasi 97,92% atau 98,31% capaian kinerjanya. Dibanding Tahun 2011, angka kelulusan SLTA tahun 2012 mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari realisasi tahun 2011 yaitu 95,07% dari 99,57% yang ditetapkan atau hanya tercapai kinerja sebesar 95,4%.

86


 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kulaifikasi S1/DIV, tahun 2011 sejumlah 50,06% dari 43% yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atau tercapai 116,41%. Sedangkan tahun 2012, jumlah Guru yang memenuhi kulaifikasi S1/DIV mengalami peningkatan yaitu 60,10% terealisasi dari 44% target yang ditetapkan atau 136,59% capaian kinerjanya.

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual

Target

Realisasi

%

1 karya

0 karya

0

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan memiliki 1 karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual, dimana hal ini menjadi salah satu langkah agar kesenian asli Kabupaten Bintan tidak diakui oleh daerah lain. Namun ditahun 2012, indikator jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual belum dapat dilaksanakan.

87


Sasaran Strategis 6. Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola

Target

Realisasi

%

1 perda

0 perda

0

6 unit

6 unit

100

0 naskah

0 naskah

0

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 telah menargetkan 1 peraturan daerah perlindungan benda situs dan kawasan cagar budaya, namun belum terealisasi disebabkan belum disusunnya peraturan daerah tentang perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut.  Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Kabupaten Bintan sampai saat ini telah memiliki situs, benda dan kawasan cagar budaya sebanyak 46 unit. Target yang ditetapkan sebanyak 6 unit jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara telah terealisasi sebanyak 6 unit atau 100%. Situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dipelihara dan dilindungi, yaitu : -

Makam Tok Uke

-

Makam Keramat Bukit Batu

-

Makam Sultan Ahmad Syah

88


-

Kota Kara

-

Bukit Kerang (Kjokkenmoddinger)

-

Komplek Makam Sultan Muayatsyah  Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak menargetkan indikator sasaran jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola. Capaian kinerja 0% karena indikator tidak terealisasi pada tahun 2012.

Sasaran Strategis 7. Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah koperasi/koperasi aktif Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Aktif Jumlah BPR/LKM aktif Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Kontribusi sektor Perdagangan terhadapPDRB

Target

Realisasi

206/160 unit

275/171

77,67% 1.427 unit 3 unit

83,01 1.485 3 unit

% 133,50 /106,8 8 106,88 104,06 100

100%

100%

100

22,00%

20,38%

92,64

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah koperasi/koperasi aktif Target awal adalah 206 koperasi dan 160 unit koperasi aktif. Capaian pada tahun 2012 sebanyak 275 koperasi (133,50%) dan 171 unit koperasi yang aktif atau 106,88% di Kabupaten Bintan. Dibanding tahun 2011 jumlah

89


koperasi aktif sebanyak 191 unit, tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 20 unit koperasi aktif. dapat dilihat tabel sebagai berikut : Data Keragaan Koperasi di Kabupaten Bintan Tahun 2006-2012 No

Tahun

Aktif

Realisasi

Tidak

Anggota

Aktif

(orang)

Modal

Modal

Volume

SHU (Rp.Juta)

sendiri

Luar

Usaha

(Rp.Juta)

(Rp.Juta)

(Rp.Juta)

1

KPRI

23

9

3.060

4.536

450

9.476

2.415

2

KUD

3

5

1.643

1.483

1.154

1.042

113

3

KSU

40

21

5.100

3.820

1.200

3.470

807

4

KOPONTREN

1

1

45

536

-

363

30

KOPERASI

1

-

48

340

5.000

1.835

-

103

68

14.466

11.116

1.071

14.195

2.402

2012

171

104

24.362

21.831

8.875

30.381

5.767

2011

191

75

24.036

16.196

9.801

29.918

4.876

2010

133

98

22.952

11.526

7.049

33.650

3.853

5

SEKUNDER 6

KOPERASI LAINNYA

2009

116

98

22.450

8.178

6.764

28.197

3.855

2008

106

92

22.191

7.591

6.104

24.870

2.844

2007

99

82

22.953

7.130

7.456

27.758

3.918

2006

86

82

22.106

7.676

7.455

27.954

2.834

Keterangan/ Note : *) Koperasi binaan Kabupaten Bintan (Dinas/Instansi Kabupaten Bintan) Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

 Persentase koperasi aktif Tahun 2012, persentase koperasi aktif terealisasi 83,01% dari 77,67% yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atau capaian kinerjanya 107%. Sedangkan tahun 2011, persentase koperasi aktif terealisasi 118,45% dari 118,45% target yang ditetapkan atau 100% capaian kinerjanya.  Jumlah UMKM Aktif Target awal pada tahun 2012 adalah 1.427 unit dan terealisasi sebanyak 1.485 unit UMKM atau 104,06%. Sedangkan pada tahun 2011, jumlah UMKM aktif yang semula ditargetkan sebanyak 1.377 unit, tercapai sebanyak 1.427

90


unit UMKM aktif. Terjadi peningkatan 58 unit atau sebesar 2,9% UMKM, dapat berperan aktif dalam meningkatkan posisi, tawar efisiensi usaha dan daya saing sebagai dampak eksternalitas positif dari pasar bebas. Untuk memberdayakan UMKM diharapkan dapat berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja. Tahun 2011, UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 6.350 orang dan tahun 2012 sebesar 6.425 orang. Kenaikan 9,8% berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh UMKM terdiri dari sektor usaha dan jumlah tenaga kerja. Uraian

Target

Jumlah UMKM

%Pertumbuhan

%Pencapaian

rata-rata pertahun

pertumbuhan UMKM

tahun

1.427

3.768

100

tahun

1.485

6.897

104

2012 Realisasi 2012 Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

 Jumlah BPR/LKM aktif Tahun 2012 jumlah BPR/LKM aktif sebanyak 3 unit yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, dan terealisasi sebanyak 3 unit atau 100%, yaitu Bank Perkreditan Rakyat dan 2 unit simpan pinjem swuamitra. Tahun 2011 jumlah BPR/LKM aktif juga terealisasi sebanyak 3 unit dari 3 unit yang ditargetkan atau 100% capaian kinerjanya. Tidak ada penambahan ditahun 2012.  Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Tahun 2012, persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di targetkan 100%, realisasi mencapai 100% atau capaian kinerjanya 100%. Tahun 2011, persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di targetkan 100%, juga terealisasi 100% atau capaian 91


kinerjanya 100%. Barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten tahun 2012, seperti : beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi dan daging ayam, susu, garam beryodium, tepung terigu, dan gas elpiji dapat terpenuhi

seluruhnya

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat.

Untuk

mengetahui ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan monitoring secara berkala dan periodik ke pasar-pasar ataupun pusat penjualan barang kebutuhan pokok yang ada diseluruh kecamatan.  Kontribusi sektor Perdagangan terhadapPDRB Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Bintan tahun 2012 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.5,29 trilyun,- yang diukur dari sembilan sektor lapangan usaha yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan listrik, gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan sebesar 51,06persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,38 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 10,83 persen dan sektor pertanian sebesar 5,82 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,68 persen, sektor lain masing-masing hanya memberikan kontribusi kurang dari 3,28 persen. Dari target yang ditetapkan sebesar 22%, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tercapai 20,38% atau 92,64%. Dibanding tahun 2011, mengalami penurunan sebesar 0.12%.

92


Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2009 – 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

1

5.74

5.78

5.78

5,82

2

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian

11.02

11.02

10.98

10,83

3

Industri Pengolahan

51.29

50.98

50.72

51,06

4

Listrik, Gas & Air Bersih

0.32

0.32

0.32

0,31

5

Bangunan

3.74

3.77

3.78

3,28

6

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi

19.87

20.19

20.50

20,38

3.77

3.75

3.74

3,68

1.46

1.46

1.47

1,45

7 8 9

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

Produk Domestik Regional Bruto Sumber : BPS Kabupaten Bintan

2.79

2.76

2.75

100.00

100.00

100.00

2,64 100.00

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB– Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 5,81 persen, sementara PDRB Kepri pada tahun 2012 tumbuh sebesar 8,21 persen.Terjadinya percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,66 persen. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor bangunan tumbuh sebesar 11,55 persen.Sedangkan LPE Nasional diperkirakan sebesar 6,3 persen (Sumber BI). Selama periode tahun 2012 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bintan mencapai Rp5,29 trilyun atau mengalami peningkatan sebesar 8,42persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp4,87trilyun. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 juga mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen, yaitu dari Rp3,30 trilyun tahun 2010 naik menjadi Rp3,49 trilyun pada tahun 2012.

93


Kelompok sektor sekunder masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bintan. Total Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor sekunder pada tahun 2012 mencapai Rp2,92 trilyun atau meningkat sebesar 9,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 7,36persen menjadi Rp1.488 trilyun di tahun 2012, dan kelompok primer meningkat sebesar 7,75 persen menjadi Rp880,06 Milyar di tahun 2012.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2009 - 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

1

162,55

175,37

189,48

201,54

2


307,06

325,84

346,03

362,22

3

Industri Pengolahan

1.562,13

1.634,16

1.723,30

4


8,05

8,38

8,96

5

Bangunan

90,69

96,90

103,59

110,59

6


576,17

615,25

660,76

749

106,55

112,771

119,42

126,72

45,78

48,65

51,85

54,28

88,07

93,47

99,60

103,33

2.947,05

3.110,79

3,302,99

5.56

6.18

7 8 9

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa Produk Domestik Regional Bruto LPE

1.826,40 9,41

3.494,99 5.81

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Sasaran Strategis 8. Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah 94

Target

Realisasi

%

160 unit

160 unit

100


Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN

52,00%

51,06%

121/10 investor

127/11 investor

104, 96/1 10

1.477.287.173 1.087.799.956.566

902.605.647 428.517.082.500

61,10/ 39

185 255,13 (milyar Rp)

16.881 586.589 (milyar Rp)

100 129, 91

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 sebanyak 160 unit, meningkat sejumlah 119 unit dari tahun 2011 sejumlah 41 unit. Penambahan IKM diketahui dari jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dengan peserta dari pelaku usaha industri kecil menengah di 10 Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintahaan Kabupaten Bintan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Bintan pada tahun 2012 adalah dengan melakukan Peningkatan Mutu Kemasan Produk Hasil IKM serta melaksanakan Promosi Pemasaran (Pertisipasi Pameran) Produk IKM Kabupaten Bintan. Data jumlah IKM pada 10 Kecamatan : No

Kecamatan

Jumlah IKM 2011

2012

Nilai Investasi

Jumlah

(Rp)

Tenaga Kerja

1

Teluk Bintan

6

8

32.340.000

65

2

Seri Kuala Lobam

-

7

75.460.000

20

3

Bintan Utara

-

21

66.836.000

27

4

Teluk Sebong

8

15

282.436.000

62

5

Bintan Timur

13

17

673.750.000

119

6

Bintan Pesisir

2

5

63.602.000

32

7

Mantang

7

14

106.722.000

37

95


8

Gunung Kijang

-

52

245.784.000

43

9

Toapaya

-

15

649.818.400

70

10

Tambelan

5

6

128.282.000

40

41

160

2.325.030.400

515

IKM Untuk 4 kecamatan yaitu Seri kuala lobam, Bintan utara, Gunung kijang dan Toapaya pada tahun 2011 belum terdata sehingga tidak dapat dipastikan jumlah IKM sebenarnya.  Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Untuk indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB, target 52%. Dari target yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 51,06% atau 98,19% Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Bintan tahun 2012. Sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan sebesar 51,06 persen Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2009 – 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

1

5.74

5.78

5.78

2


11.02

11.02

10.98

10,83

3

Industri Pengolahan

51.29

50.98

50.72

51,06

4


0.32

0.32

0.32

0,31

5

Bangunan

3.74

3.77

3.78

3,28

6


19.87

20.19

20.50

20,38

3.77

3.75

3.74

3,68


1.46

1.46

1.47

1,45

2.79

2.76

2.75

2,64

100.00

100.00

100.00

7 8 9


96


5,82

100.00


Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

1

162,55

175,37

189,48

201,54

2


307,06

325,84

346,03

362,22

3

Industri Pengolahan

1.562,13

1.634,16

1.723,30

4


8,05

8,38

8,96

5

Bangunan

90,69

96,90

103,59

110,59

6


576,17

615,25

660,76

749

106,55

112,771

119,42

126,72


45,78

48,65

51,85

54,28

88,07

93,47

99,60

103,33

2.947,05

3.110,79

3,302,99

5.56

6.18

7 8 9

Produk Domestik Regional Bruto LPE

1.826,40 9,41

3.494,99 5.81


 Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Dari target awal 121/10 jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN), telah terealisasi 127 perusahaan PMA atau 104,96% dan PMDN sebanyak 11 perusahaan atau 110%. Potensi unggulan sektor industri di Wilayah Kabupaten Bintan terdapat perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha industri sebanyak 138 perusahaan yang terdiri dari PMA sebanyak 127 perusahaan dan PMDN sebanyak 11 perusahaan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada penambahan yang signifikan investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bintan yaitu sebanyak 6 perusahaan. Sedangkan dari investor dalam negeri bertambah 1 perusahaan.

Disamping itu juga terdapat

perusahaan industri kecil sebanyak 160 buah. Pada sektor pertanian terdapat sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan antara lain Padi, sayuran, buah naga,salak dan lain sebagainya. Jenis-jenis tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, dan cengkeh dapat dijumpai disemua kecamatan dengan luas yang bervariasi. Potensi lain yang dimiliki di

97


Kabupaten Bintan adalah disektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata antara lain wisata seperti lagoi, air terjun, wisata sejarah dan lain sebagainya. Begitu juga adanya kasawan industri di Lobam merupakan sektor andalan yang memberikan arti penting bagi pembentukan PDRB Kabupaten Bintan. Terdapatnya potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya juga merupakan andalan untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Bintan.  Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD Untuk indikator kinerja jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN), target PMA sebesar 1.477.287.173 US$ dan PMDN sebesar Rp1.087.799.956.566. Dari target yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 902.605.647 US$ untuk PMA atau sebesar 61.10% dan RP428.517.082.500 untuk PMDN atau sebesar 39%. PERKEMBANGAN PMA DAN PMDN S/D TAHUN 2012

TAHUN 2012 No

Status

Jumlah

Investasi ( US$/Rp )

Tenaga Kerja

1

PMA ( US$ )

127

Rencana

Realisasi

1.477.287.173

902.605.647

TKI : 13.909 TKA : 326

2

PMDN (Rp )

11

1.087.799.956.566

428.517.082.500

TKI : 2.972 TKA : -

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah perusahaan PMA di Kabupaten Bintan sebanyak 127 perusahaan dengan total nilai realisasi investasi sebesar U$ 902.605.647, terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 5,60 % jika 98


dibandingkan dengan realisasi investasi pada Tahun 2011 yaitu sebesar U$ 852.355.240, dengan jumlah perusahaan PMA sebanyak 121 perusahaan, sedangkan untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) pada Tahun 2012 terjadi peningkatan nilai investasi yang cukup signifikant dari 11 perusahaan PMDN dengan total investasi yaitu sebesar Rp.428,517,081,500,atau sekitar 81,94% dari total realisasi investasi tahun 2011 yaitu Rp. 235,529,650,000, hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai modal /investasi dari beberapa perusahaan PMDN di Kabupaten Bintan Peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN dari PT.Numbing Jaya menjadi 350.1 milyar dan beberapa perusahaan yang telah merealisasikan kegiatan usahanya.Dengan peningkatan nilai investasi tersebut menjadikan kontribusi investasi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bintan meningkat sebesar 6 persen. Wilayah Kabupaten Bintan memiliki beberapa industri besar, sehingga mesin dan alatalat berat juga mempunyai peranan yang cukup besar.  Rasio daya serap tenaga kerja Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 185 dan terealisasi 16.881.  Kenaikan / penurunan Nila Realisasi PMDN Dibanding tahun 2011, Capaian kinerja kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN tahun 2012 mengalami peningkatan, yaitu target sebesar Rp255,13 M dan terealisasi 586.589 M atau 196,39%. Tahun 2011, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN terealisasi 232,78 M dari 168,47 M yang ditargetkan Pemerintah Bintan atau 138,17% capaian kinerjanya.

99


Sasaran Strategis 9. Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Bintan Timur.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase pengembangan kawasan minapolitan

Target

Realisasi

%

15%

15%

100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase pengembangan kawasan minapolitan Dari 15% target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atas persentase pengembangan kawasan minapolitan, telah terealisasi 15% atau 100%. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor

12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati Bintan Nomor: 377/VIII/2010 tentang Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan, maka ditetapkanlah Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan. Secara keseluruhan luas wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan adalah seluas 18.878,51 km2 atau sebesar 21,44% dari total luas Kabupaten Bintan. Dalam upaya untuk mencapai sasaran ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan sebagai instansi penanggungjawab telah melakukan Pengembangan

Kawasan

Minapolitan

Kabupaten

Bintan

dengan

melaksanakan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengembangan kawasan minapolitan (Peningkatan keterampilan masyarakat pembudidaya rumput laut dan kerapu dikawasan minapolitan). Tujuannya adalah untuk : 1) Meningkatkan

produksi

perikanan,

produktivitas

usaha,

meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, 100


dan

2) Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta 3) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah sebagai berikut : 1) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat 2) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta 3) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi Bintan.

Sasaran Strategis 10. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Target 520.000 orang 28.200 orang

Realisasi 478.774 orang 30.000 orang

%

3 hari

3 hari

100

900usd/Rp 4 jt

900usd/Rp4 jt

100

22,00%

22,00%

100

92,07 106,37

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah kunjungan wisatawan

101


Arus kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Kabupaten Bintan masih menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2011, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 329.671 orang atau mengalami kenaikan sebesar 4,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 313.982 orang. Wisatawan Mancanegara yang datang sebagian besar berasal dari Singapura, Korea Selatan dan Rep Rakyat Cina. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup membanggakan. Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan 520.000 orang wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan. Sampai akhir tahun 2012, jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan berjumlah 478.774 orang atau 92,07%. Belum tercapainya indikator ini ada beberapa alasan, diantaranya ada beberapa hotel dan penginapan yang belum terealisasi pembangunannya, baik dikawasan lagoi maupun pantai timur seperti Alila Lagoi, Lagoi Bay dan Swis Bell sehingga sarana dan prasarananya untuk mendukung jumlah kunjungan yang ditargetkan masih belum memadai. Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang berkunjung ke Bintan Total of Tourism visited Bintan, 2001 – 2011

102


Pembangunan

kepariwisataan

diarahkan

pada

pariwisata

untuk

menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat

serta

penerimaan

devisa

meningkat

melalui

upaya

pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan Persentase Wisatawan Mancanegara Yang berkunjung ke Bintan percentage of Tourism visited Bintan 2011

 Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata Pelaksanaan event-event pariwisata di Kabupaten Bintan selalu mengalami peningkatan, baik event bertaraf nasional maupun internasional, seperti : Triatlon, Tour de Bintan, Meta Man, Festival Kite Surfing, Festival Mancing dan Bintan Culture Festival, sehingga berakibat meningkatnya kunjungan wisatawan pada waktu event pariwisata dilaksanakan. Target 28.200 orang yang ditetapkan, terealisasi sebanyak 30.000 orang atau 106.37%. Terjadi peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2011 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan sebanyak 23.500 orang, terdapat penambahan kunjungan wisatawan sebanyak 6.500 orang.

103


 Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara Dengan melaksanakan enam event wisata juga diharapkan akan berpengaruh terhadap lama kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Dari 3 hari target lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara yang ditetapkan, terealisasi 3 hari lama tinggal wisatawan atau 100%. Untuk data lengkap atas indikator lama tinggal wisatawan (hari) mancanegara dan nusantara untuk tahun 2012 belum dapat disajikan, tabel dibawah ini sebagai bahan perbandingan untuk tahun-tahun sebelumnya. Tingkat Hunian Kamar, Tempat Tidur, Ganda Kamar dan Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Menurut Bulan di Kabupaten Bintan, 2011

Lama Menginap

No

Bulan

Tamu

Tamu

asing

domestik

Pesentase Tamu

Asing

Domestik

1

Januari

1,97

3,96

87,16

12,84

2

Februari

2,09

3,11

83,22

16,78

3

Maret

2,25

3,56

86,11

13,89

4

April

2,38

3,13

83,55

16,45

5

Mei

2,13

4,06

83,76

16,24

6

Juni

1,86

4,06

85,25

14,75

7

Juli

1,43

3,09

84,03

15,97

8

Agustus

1,87

2,60

86,13

13,87

9

September

1,70

2,55

84,00

16,00

10

Oktober

1,57

2,45

82,80

17,20

11

November

2,03

2,50

83,22

16,78

12

Desember

1,88

3,53

84,00

16,00

2011

1,92

3,19

84,42

15,58

2010

1,67

2,09

82,33

17,67

2009

1,76

1,81

87,62

12,38

Sumber : BPS Propinsi Kep Riau

104


 Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara selain peningkatan lama tinggal, dengan dilaksanakannya 6 event wisata di tahun 2012 diharapkan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan pada pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Bintan. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan pengeluaran wisatawan (harian) mencanegara (USD) dan nusantara sebesar Rp900 usd untuk mancanegara dan Rp4.000.000 untuk wisatawan nusantara. Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah pengeluaran wisatawan (harian) mancanegara (USD) dan nusantara ke Kabupaten Bintan yang dicapai yaitu 900 usd untuk mancanegara dan Rp4.000.000 untuk nusantara atau 100%. Dibanding realisasi tahun 2011 yaitu 600 usd untuk mancanegara dan Rp3.000.000 untuk nusantara, tahun 2012 mengalami peningkatan pengeluaran wisatawan (harian) mancanegara (usd) dan nusantara.  Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB Kabupaten Bintan tahun 2012, sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar kedua terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,38 %. Dibanding tahun 2011 sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan sebesar 0,12%.


Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

1

5.74

5.78

5.78

5,82

2


11.02

11.02

10.98

10,83

3

Industri Pengolahan

51.29

50.98

50.72

51,06

4


0.32

0.32

0.32

0,31

5

Bangunan

3.74

3.77

3.78

3,28

105


6 7 8 9


19.87

20.19

20.50

3.77

3.75

3.74

3,68

1.46

1.46

1.47

1,45



2.79

2.76

2.75

100.00

100.00

100.00

20,38

2,64 100.00


Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012 6

1

2

3

4

5

1

162,55

175,37

189,48

201,54

2


307,06

325,84

346,03

362,22

3

Industri Pengolahan

1.562,13

1.634,16

1.723,30

4


8,05

8,38

8,96

5

Bangunan

90,69

96,90

103,59

110,59

6


576,17

615,25

660,76

749

106,55

112,771

119,42

126,72

45,78

48,65

51,85

54,28

88,07

93,47

99,60

103,33

2.947,05

3.110,79

3,302,99

5.56

6.18

7 8 9

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa Produk Domestik Regional Bruto LPE

1.826,40 9,41

3.494,99 5.81


Untuk memberikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 melaksanakan pengembangan pemasaran wisata dan pengembangan destinasi wisata. Antara lain : -

Penyelenggaraan

Lomba

Mancing,

merupakan

langkah

untuk

mempromosikan potensi alam berakit Kabupaten Bintan yang dapat dijadikan potensi pariwisata pemancingan baik kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. -

Penyelenggaraan Festival Kite Surfing, merupakan kegiatan baru yang sangat memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah pantai timur Kabupaten Bintan. Kegiatan ini sebagai salah satu pendongkrak dalam

106


meningkatkan kunjungan wisatawan disebabkan komunitas kite surfing cukup ramai diberbagai negara baik asia maupun eropa. -

Peningkatan Promosi ke Singapura

-

Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri, berupa pameran dan ekspo yang dilaksanakan di Jakarta dan Pekanbaru.

-

Penyediaan Bahan Materi Promosi Wisata adalah pendukung untuk pameran atau ekspo dimana kegiatan ini menyediakan bahan-bahan promosi seperti baleho, famlet, brosur, stiker, map dll.

-

Penyelenggaraan Familiarization, merupakan pemasaran dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan mengundang agen travel dan biro perjalanan dari luar daerah dan luar negeri untuk diajak melihat potensi alam yang dimiliki Kabupaten Bintan dengan harapan agen dan biro tersebut dapat memasarkan atau memperkenalkan kepada pelanggang didaerahnya.

-

Partisipasi Kegiatan Parade Tari Provinsi Kepulauan Riau, selain mempromosikan potensi alam Kabupaten Bintan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan juga mempromosikan seni budaya yang ada di Kabupaten Bintan yang juga dapat dijadikan daya tarik untuk para wisatawan.

-

Penyambutan

Wisatawan

Perdana,

merupakan

kegiatan

untuk

memberikan apresiasi kepada wisatawan mancanegara yang pertama berkunjung ke Kabupaten Bintan dari Pelabuhan Bintan Telani Lagoi. Wisatawan akan disambut dengan tarian tradisional makan sirih dan pengalungan bunga oleh Bapak Bupati Bintan dan diberikan bingkisan serta disuguhi bingkisan. Sasaran Strategis 11. Meningkatnya kontribusi sektor

pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 107


Indikator kinerja Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB Nilai tukar petani Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete) Volume Ekspor Produk Perkebunan

Target

Realisasi

%

7,26%

5,78%

79,61

108%

125,78%

116

24.849 ton

107.186,96

431,35

6.290 ton

Nilai Ekspor Produk Perkebunan 13.726 usd Jumlah Produksi Peternakan Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp.juta) Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar

8.485 ton 139.730.00 0

3.221,79 ton Rp89.012.2 20.000 12.092.919 usd 5.555 ton

51,2 1.540 65,47

91.479.000

65,47

4.270 ton

1.143 ton

26,77

25 ton/ha

3 ton

12

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB adalah sebesar 5,82 persen, dibanding tahun 2011 sektor ini hanya menyumbang 5,78%. Rincian dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2009 – 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012 6

1

2

3

4

5

1

5.74

5.78

5.78

5,82

2


11.02

11.02

10.98

10,83

3

Industri Pengolahan

51.29

50.98

50.72

51,06

4


0.32

0.32

0.32

0,31

5

Bangunan

3.74

3.77

3.78

3,28

108


6 7 8 9

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

19.87

20.19

20.50

3.77

3.75

3.74

3,68

1.46

1.46

1.47

1,45

2.79

Produk Domestik Regional 100.00 Bruto Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2013

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

untuk

2.76

2.75

100.00

100.00

meningkatkan

kontribusi

20,38

2,64 100.00

sektor

pertanian/perkebunan terhadap PDRB, ditahun 2012 melakukan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan, seperti : -

Melaksanakan peningkatan produk unggulan Balai benih Kabupaten (BBK)

-

Menyediakan bibit unggul serta faktor-faktor penunjangnya

-

Meningkatkan pemasaran komoditas tanaman pangan dan hortikultura

-

Pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura

-

Pengawasan pupuk bersubsidi

 Nilai tukar petani Target awal tahun 2012, nilai tukar petani sebesar 108% dan terealisasi 125,78% atau 116%. Tahun 2011, nilai tukar petani terealisasi 106% dari 106% target yang ditetapkan atau mencapai 100% kinerjanya. Tahun 2012, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani maka Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan pengembangan tanaman bibit durian 1000 batang dan bibit duku 500 batang yang dibagikan di kelompok tani di desa Toapaya Utara, desa Toapaya, desa Bintan Buyu dan desa Tembeling. Selain itu, alat dan mesin pertanian yang telah diberikan kepada petani yang terdiri dari Wheel traktor/traktor mini 1 unit, Hand traktor 17 unit, Rumah rangkai raphis 3 unit dan Gerobok/Caisar 3 unit.  Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete)

109


Capaian produksi komoditi unggul perkebunan karet,kelapa sawit, cengkeh, lada dan jambu mete pada tahun 2012 terealisasi sebanyak 107.186,96 ton, target yang ditetapkan sebanyak 24.849 ton atau mencapai 431.35%. Dibanding tahun 2011, Capaian produksi komoditi unggul perkebunan karet,kelapa sawit, cengkeh, lada dan jambu mete ditahun 2012 mengalami penurunan. Target tahun 2011 yaitu sebanyak 24.587 ton dan teralisasi 126.887,64 ton atau 516,08%. Kabupaten Bintan termasuk dalam kawasan andalan pertumbuhan nasional dan kawasan yang terletak tidak jauh dari perkembangan asia tenggara yang merupakan koridor lintasan sangat ramai yang menghubungkan kawasan regional asia sehingga prospek bisnis dan pemasaran komoditi perkebunan seperti karet, kelapa, lada, dan cengkeh wilayah kabupaten bintan sangat berpeluang menjadi produsen bagi negaranegara lainnya. Data tahun 2011, perkebunan karet memiliki luas lebih kurang 5.679 ha, dengan kondisi tanaman belum menghasilkan lebih kurang 312 ha, tanaman menghasilkan 2.172 ha dan tanaman tua rusak seluas 3.195 ha. Potensi lahan untuk pengembangan tanaman karet 1.595 ha, jumlah petani karet 1.229 KK. Kendala pengembangan karet antara lain : -

Penanaman karet yang tumbuh berasal dari biji asalan tidak bibit unggul sehingga produktifitas tanaman rendah dibawah potensi normal

-

Tanaman karet pertumbuhannya tidak teratur disebabkan dari biji yang tumbuh dari tanaman yang sudah tua

-

Petani

tidak

mempunyai

dana/

modal

untuk

peremajaan

dan

pemeliharaan tanaman perkebunan. -

Kurang tersedianya bibit karet unggul sehingga diperlukan penakarpenakar bibit perkebunan.

Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten melakukan pemeliharaan kebun entrys karet dan penanaman seedling sebanyak 100.000 biji/bibit karet Perkebunan kelapa pada wilayah Kabupaten Bintan data tahun 2011 memiliki luas lebih kurang 5.125 ha, dengan kondisi tanaman belum menghasilkan lebih kurang 481 ha, tanaman menghasilkan 2.851 ha dan tanaman tua rusak seluas 17,93 ha. Produksi kelapa tahun 2011, 6.418,62 ton. Jumlah petani kelapa 1.913 KK. Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten melakukan peremajaan 110


kelapa unggul 3000 batang. Tanaman kelapa tahun 2012 seluas lebih kurang 4.825 ha, yang sudah tua dan perlu peremajaan lebih kurang 1.669 ha (34%). Sebagai sumber bibit kelapa di bintan telah ada blok penghasil tinggi (BPT) kelapa yang telah ditetapkan oleh surat keputusan kepala dinas pertanian, kehutanan dan peternakan provinsi kepulauan riau atas rekomendasi dari balai penelitian kelapa (Balitka) manado, blok penghasil tinggi (BPT) kelapa seluas 8 ha di Tanjung Kapur kelurahan kawal kecamatan gunung kijang.  Volume Ekspor Produk Perkebunan Volume ekspor produk perkebunan tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahu 2011. Ditargetkan 6.290 ton dan terealisasi sebesar 3.221,79 ton atau 51,2%. Tahun 2011, terealisasi sebesar 4.838 ton dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Bintan sebesar 6.207 ton atau 77,94%. Potensi lahan pertanian di Kabupaten Bintan seluas 22,667 ha, sedangkan yang sudah diolah sebanyak 3.729 ha. Dari areal tersebut diperkirakan produksi buah-buahan sebanyak 6.429,9 ton dari berbagai komoditi sedangkan produksi sayuran sebanyak 15.406,5 ton. Hasil-hasil tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan berbagai daerah diantaranya lokal sebanyak 20%, kota tanjungpinang 50% dan daerah lain 30%.Untuk buah naga yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sampai saat ini luas kawasan sebanyak 86 ha dengan jumlah batang 93.500 batangyang diusahakan oleh 310 petani. Disamping itu buah naga juga dikembangkan oleh sektor swasta dan dipasarkan ke Tanjungpinang, Pekanbaru, Jakarta, Medan, Padang, Surabaya, Malang dan Papua.  Nilai Ekspor Produk Perkebunan Target awal nilai ekspor produk perkebunan sebesar 13.726 US$, terealisasi Rp89.012.220.000/12.092.919 US$ atau capaian kinerjanya 1.540%. Tahun

111


2011 nilai ekspor produk perkebunan sebesar 26.354 US$ yang terealisasi, targetnya adalah 13.655 US$ atau 192,99%.  Jumlah Produksi Peternakan Jumlah produksi peternakan tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Target awal sebanyak 8.485 ton dan terealisasi sebanyak 5.555 ton atau 65,47%. Tahun 2011 jumlah produksi peternakan terealisasi sebanyak 4.674 ton dari 8.486 ton yang ditargetkan atau 55,08%.%. Pada tahun 2012, populasi ternak di Kabupaten Bintan tercatat sebagai berikut : -

Ternak sapi potong sebanyak 1.029 ekor

-

Ternak kambing sebanyak 1.129 ekor

-

Ternak babi sebanyak 2.902 ekor

-

Ternak ayam ras pedaging sebanyak 1.633.750 ekor

-

Ternak ayam ras petelur sebanyak 219.850 ekor

-

Ternak ayam buras sebanyak 181.151 ekor, dan

-

Ternak itik sebanyak 6.498 ekor

Khusus untuk ternak sapi pada bulan juni 2012, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik melaksanakan pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau (PSPK 2011) yang dilaksanakan diseluruh wilayah indonesia, termasuk kabupaten bintan.

Berdasarkan hasil PSPK

2012, jumlah ternak sapi di kabupaten bintan pada 1 juni 2012 sebanyak 1.029 ekor. Namun demikian, pada hari raya idul adha 1433 H (hari raya qurban tahun 2012), banyak sapi masyarakat khususnya sapi program penggemukan yang dijual untuk memenuhi kebutuhan akan hewan qurban tersebut. Jumlah sapi yang sudah terjual pada hari raya idul adha 1433 H sebanyak 237 ekor dengan hasil penjualan senilai Rp2.321.500.000,-, keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp847.130.000,- meningkat 43% dibanding tahun 2011 sebesar Rp591.770.000,- sedangkan dana perguliran sejumlah Rp1.458.050.000,- digunakannya untuk membeli sapi kembali untuk digulirkan kepada masyarakat. 112


 Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp.juta) Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2011 menetapkan nilai produksi hasil peternakan sebesar Rp138.720.000 terealisasi Rp58.863.000 atau 42,43%. Tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Target sebesar Rp 139.730.000 dan terealisasi Rp 91.479.000 atau 65,47%. Untuk produksi ternak, banyaknya ternak yang dipotong pada tahun 2012, daging spi sebanyak 16.170 kg, daging kambing sebanyak 1.862 kg, daging babi sebanyak 28.640 kg dan daging potong (broiler) sebanyak 518.300 kg. Sedangkan untuk produksi telur pada tahun 2012 adalah untuk ayam buras sebesar 15.977.518 butir, ayam ras petelur sebanyak 55.171.675 butir dan itik sebanyak 573.124 butir.  Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal Ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal pada tahun 2012 mengalami peningkatan, telah terealisasi 1.143 ton dari target yang ditetapkan 4.270 ton atau capaian kinerjanya 26,77%. Tahun 2011, ditargetkan 4.265 ton dan terealisasi 532,7 ton atau 12,49%. Pengembangan ternak sapi di Kabupaten Bintan, secara umum dilaksanakan melalui program bantuan pemerintah, namun demikian ada beberapa masyarakat yang juga mengusahakan ternak sapi secara swadaya (mandiri). Populasi sapi sumber bantuan pemerintah dan sumber usaha pribadi masyarakat di kabupaten bintan tahun 2012 Sapi bantuan pemerintah No

Kecamatan

Sapi usaha

Sapi penggemukan

Sapi pengembangbiakan

masyarakat

(ekor)

(sapi)

pribadi (ekor)

Jumlah (ekor)

1

Tekuk Bintan

28

89

18

135

2

Bintan Utara

51

4

0

55

3

Teluk Sebong

82

137

8

227

4

Seri Kuala Lobam

4

5

28

37

5

Bintan Timur

124

6

2

132

6

Gunung Kijang

41

59

10

110

7

Mantang

0

0

1

1

113


8

Bintan Pesisir

0

0

6

6

9

Toapaya

48

174

56

268

10

Tambelan

0

0

48

48

Jumlah

378

434

217

1.029

Tahun 2012 juga telah dilaksanakan pengadaan ternak ayam potong (broiler) sebanyak 1.500 ekor , pengadaan ayam buras (ayam kampung) sebanyak 500 ekor. Untuk memenuhi ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal, telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan hewan kurban pada saat hari raya idul adha, baik pada saat hewan sebelum disembelih maupun pemeriksaan daging setelah hewan disembelih menjelang puasa ramadhan dan hari raya idul fitri dipasar tradisional. Pemeriksaan dan pengawasan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, Balai Karantina Pertanian kelas II tanjungpinang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bintan, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kepri. Selain itu juga telah dilaksanakan pengamanan ternak daerah dan pengendalian zoonosis yaitu pelayanan aktif (aktif service) kesehatan hewan kepada masyarakat, pengendalian dan surveillance penyakit zoonosis seperti flu burung, rabies, brucelosis dan lain sebagainya agar meningkatnya ketahanan tubuh hewan/ternak sehingga terciptanya kesehatan hewan yang berimplikasi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Bintan.  Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011, terealisasi 3 ton dari 25 ton yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau hanya mencapai 12% capaian kinerjanya. Tahun 2011, terealisasi 3,2 ton dari 25 ton yang ditargetkan atau 12,8% capaian kinerjanya.

114


Sasaran Strategis 12. Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase ketersediaan pangan masyarakat Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

15 lokasi

12 lokasi

120

150 orang

150 orang

100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase ketersediaan pangan masyarakat Persentase ketersediaan pangan masyarakat yang ditargetkan dalam tahun 2012 adalah 100% pada realitasnya sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat tingkat kebutuhan dan suplai sembilan bahan makanan pokok (sembako) di semua desa sudah tercukupi. Untuk ketersediaan pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bintan telah melaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan cara : -

Menggerakan sadar pangan dan Gizi kepada masyarakat

-

Pengolahan Produk Pangan

-

Peningkatan Desa Mandiri Pangan dan Diversifikasi Pangan

-

Melaksanakan sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan  Jumlah Lokasi Rawan Pangan

Dari target indikator jumlah lokasi rawan pangan sebanyak 15 desa rentan pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah terealisasi 12 desa rentan pangan atau 120%. Dibanding tahun 2011, jumlah lokasi rawan pangan mencapai 25 desa rentan pangan. 115


 Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT Jumlah petani yang mempunyai kemampuan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu ( SL PHT) yang ditargetkan pada tahun 2012 adalah sebanyak 150 orang dan telah terealisasi untuk mendapatkan pelatihan SL PHT sampai dengan tahun 2012 mencapai 150 orang petani dari 7 BPK yang ada di Kabupaten Bintan atau sudah mencapai 100%. Dibanding tahun 2011, jumlah petani yang mempunyai kemampuan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu ( SL PHT) 0% atau belum memliki kemampuan teknis SL PHT.

Sasaran Strategis 13. Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

100%

3 kasus

100

100%

2 kasus

100%

80%

80%

100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan Tahun 2012, persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan Pemerintah

116


Kabupaten Bintan. Tahun 2011, persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan terealisasi 0 dari target yang ditetapkan.  Persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Target awal persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan adalah 100%, telah terealisasi 3 kasus atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2011 jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan adalah 2 kasus atau 100%. Tahun 2012 mengalami peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan. Berikut kasus-kasus hukum yang diselesaikan oleh Pemerintah untuk tahun 2012, yaitu : -

Jumlah kasus yang diselesaikan perkara Tata Usaha nomor Register Perkara 42 PK/TUN 2011 dengan gugatan Keputusan Bupati Bintan atas kasus KP Tambang dengan PT Wargi Sentosa dengan putusan gugatan PT Wargi Sentosa ditolak.

-

Kasus gugatan PTUN di PTUN pekanbaru oleh Eva Damayanti Br, Sitanggang atas SK Bupati Bintan tentang pemecatan dengan register perkara nomor 41/G/2011/PTUN. Pbr ditingkat kasasi Mahkamah Agung.  Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan

Target awal tahun 2012, persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan adalah 100%, telah terealisasi 2 kasus atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2011 jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan adalah 2 kasus atau 100%. Berikut kasus-kasus hukum yang diselesaikan oleh Pemerintah untuk tahun 2012, yaitu : -

Gugatan Perdata Banding dalam perkara nomor 59/Pdt G/2011 PN Tpi oleh M Riafai alias Thong Liang.

117


-

Gugatan Perdata dengan Register perkara nomor 70/Pdt-G/2012/PN. TPI an.

Sukarni

alias

NA

Aing

sebgaai

penggugat

di

Pengadilan

Tanjungpinang.  Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan Persentase sengketa lahan yang terselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 80% oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, terealisasi 80% atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2011, terealisasi 70% dari target 75% yang ditetapkan. Permasalahan tanah yang masuk ke Bagian Agraria Setda kabupaten Bintan tahun 2012 adalah sebanyak 7 kasus, yaitu antara lain : 1. Sengketa tanah antara TNI AL Fasharkan Mentigi Tanjung Uban dengan masyarakat Tanjung Uban 2. Kasus sengketa tanah antara pihak PT. Buana Megawisatama dengan masyarakat 10 Desa di kawasan Pariwisata Internasional Lagoi. 3. Sengketa tanah antara kelompok Ismanan Cs dengan masyarakat Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang 4. Sengketa tanah antara PT. Surya Bangun Pertiwi dengan saudara Burhan Saleh dkk 5. Tanah terlantar PT. Sunny Mas Prima Agung 6. Sengketa tanah antara LSM Damai dengan PT. Buana Megawisatama tentang penggarapan tanah oleh masyarakat yang tergabung didalam LSM Damai diatas tanah PT. Buana Megawisatama di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya. 7. Sengketa tanah antara PT. Bintan Cabana Beach dengan Gunawan Makmur yang terletak di Desa Malang Rapat Kecamatan Teluk Sebong. Sasaran Strategis 14. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80%

118


Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Kompetensi sumberdaya aparatur

Target 50%

Realisasi 75%

% 150

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Kompetensi sumberdaya aparatur Target awal kompetensi sumberdaya aparatur 50% ditahun 2012, tercapai 75% atau 150%. Tahun 2011 kompetensi sumber daya aparatur hanya terealisasi 40%. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kompetensi kepemimpinan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan Program Pendidikan Kedinasan yang terbagi kedalam Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yng diselenggarakan di Kabupaten Bintan. Seluruh peserta yang mengikuti kedua kegiatan diklat tersebut telah dinyatakan lulus atau dengan kata lain peserta diklat telah meningkatkan kompetensi kepemimpinannya sebagai pejabat struktural eselon III dan IV. Sementara itu, untuk diklat kepemimpinan tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bintan tidak dapat mengikutinya, hal ini disebabkan karena keterlambatan informasi dan keterbatasan kuota peserta diklatpim tingkat II. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi dari indikator kompetensi sumber daya aparatur untuk tahun 2012 telah mencapai 75%, yang artinya bahwa 75% pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat kepimimpinan tingkat II, III dan IV.

Sasaran Strategis 15. Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%

119


Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS

Target

Realisasi

%

100%

94%

94

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS Dari 100% target efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS, hanya 94% yang tercapai. Tahun 2011 efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS telah mencapai 100%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan adanya berkas usulan pangkat yang setelah dilakukan verifikasi oleh Kanreg XII BKN dinyatakan kurang memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dikeluarkan persetujuan kenaikan pangkat dari Kepala Kanreg XII BKN, selain itu juga terdapat beberapa orang yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian dinas dan penyesuaian ijazah. efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pangkat PNS, terdiri dari : 1) Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Kepangkatan . Realisasi dari pengurusan kenaikan pangkat periode april adalah sebanyak 454 untuk pengusulan pangkat III/d kebawah dan 40 pengusulan untuk IV/a keatas, sedangkan untuk pengurusan kenaikan pangkat periode oktober adalah sebanyak 389 pengusulan untuk pangkat III/d kebawah dan 31 pengusulan untuk IV/a keatas. Selain itu juga terealisasi mutasi jabatan sebanyak 317 orang dengan 12 kali baperjakat. 2) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Untuk ujian penyesuaian ijazah diikuti peserta sebanyak 47 orang (PI SLTP : 2, PI SLTA : 6, PI D-3 : 0, PI S-1 : 38, PI S-2 : 1) dan ujian dinas diikuti sebanyak 11 orang (UD TK I : 8, UD TK II : 3).

120


Sasaran Strategis 16. Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Kinerja pegawai

Target 50%

Realisasi 50%

% 100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Kinerja pegawai

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang dituangkan pada program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan di dukung oleh kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Kegiatan Penyusunan Satndar Kompetensi ini merupakan kegiatan lanjutan yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bintan, kegiatan ini belum tuntas semuanya. Sehingga realisasi dari indikator kinerja pegawai ini telah sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 50%.

Sasaran

Strategis

17.

Meningkatnya

pembinaan

masyarakat di kecamatan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah majelis taklim yang dibina

Target

Realisasi

%

22 kelompok

198 kelompok

900

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah majelis taklim yang dibina

121


Tahun 2012, jumlah majelis taklim yang dibina adalah 198 kelompok, target yang ditetapkan sebanyak 22 kelompok. Dibandingkn tahun 2011, meningkat sebanyak 2 kelompok yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Banyaknya Majelis Taklim, Jama’ah dan Ustadz Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan No

Kecamatan

Majelis Taklim

Jama’ah

Ustadz

1

Teluk Bintan

24

910

78

2

Seri Kuala Lobam

12

432

15

3

Bintan Utara

40

1.362

71

4

Teluk Sebong

17

903

67

5

Bintan Timur

36

1.332

173

6

Bintan Pesisir

23

460

13

10

290

Mantang

7

8

8

Gunung Kijang

7

225

20

9

Toapaya

27

534

7

10

Tambelan

2

70

2

2012

198 196

6.518 6.439

454 455

2011

Sasaran

Strategis

18.

Meningkatnya

peran

serta

masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Partisipasi masyarakat dalam musrenbang 122

Target

Realisasi

%

100%

100

100


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

Partisipasi masyarakat dalam musrembang tahun 2012 mencapai target 100%. Hal ini Ini terbukti dari tingginya tingkat kehadiran para undangan dan peserta yang hadir dalam pelaksanaan musrembang. Dengan hadirnya keseluruhan undangan maupun peserta, aspirasi masyarakat yang diwakili oleh mereka dapat tersampaikan secara langsung. Juga dapat disimpulkan bahwa, dengan hadirnya para tokoh masyarakat maupun aparat desa dan lainnya ini membuktikan bahwa mereka menginginkan peningkatan kemajuan di wilayahnya, baik dibidang ekonomi, pendidikan atau kesehatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan suatu forum yang dilaksanakan dalam upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai salah satu wujud keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan tidak hanya mampu menjadi objek namun diharapkan dapat berperan serta sebagai subjek pelaku pembangunan Peserta kegiatan ini yang kebanyakan berasal dari kalangan tokoh masyarakat, perangkat desa ataupun perwakilan dari berbagai bidang antara lain pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya mengikuti dengan sangat tertib dan atraktif dalam mengikuti pelaksanaan kegiatannya Sasaran Strategis 19. Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Ranperda yang disahkan

Target 100%

Realisasi 118%

% 118

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 123


 Persentase Ranperda yang disahkan Target awal adalah sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah yang akan disahkan pada tahun 2012, realisasi sebanyak 13 Perda yang telah disahkan. Terealisasinya peraturan daerah yang disahkan melebihi target disebabkan karena 4 rancangan peraturan daerah tahun 2011 baru disahkan pada akhir tahun 2011 sehingga penomoran dilakukan pada tahun 2012. Untuk 9 Ranperda lainnya dibahas dan disahkan menjadi Perda di tahun 2012, diantaranya adalah : No

No & tgl srt msk dri

No & tgl Perda

No & tgl SK DPRD

Nama Perda

188.342/HK/469

01 tahun 2012

032/KPTS/DPRD-

Pengelolaan Pertambangan dan

Tgl.31 mei 2011

03 jan 2012

BINTAN/2011

Bupati 1

Mineral Kabupaten Bintan

20 nop 2011 2

900/DPPKD/183

02 tahun 2012

030/KPTS/DPRD-

27 juni 2011

3 jan 2012

BINTAN/2011

RT RW tahun 2011-2013

26 okt 2011 3

180/HK/778

03 tahun 2012

033/KPTS/DPRD-

03 okt 2011

3 jan 2012

BINTAN/2011 20 nov 2011

Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan

4

04 tahun 2012

031/KPTS/DPRD-

26 jan 2012

BINTAN/2011

APBD Tahun 2012

20 des 2011 5

180/HK/778

05 tahun 2012

017/KPTS/DPRD-

Penambahan penyertaan modal

03 okt 2011

25 mei 2012

BINTAN/2012

pemerintah kab. Bintan kepada

22 mei 2011

PT Bank Riau Kepri untuk tahun 2011 s/d 2014

6

188.342/HK/171

06 tahun 2012

016/KPTS/DPRD-

Perubahan atas perda no. 7

28 feb 2012

27 juni 2012

BINTAN/2012

tahun 2011 tentang satuan

22 mei 2012 7

188.342/HK/171

07 tahun 2012

018/KPTS/DPRD-

28 feb 2012

27 juni 2012

BINTAN/2012 05 juni 2012

8

900/DPPKD/424

08 tahun 2012

021/KPTS/DPRD-

19 juni 2011

25 juli 2012

BINTAN/2012 24 juli 2012

9

188.342/HK/171

09 tahun 2012

015/KPTS/DPRD-

28 feb 2012

27 juli 2012

BINTAN/2012

polisi pamong praja Pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD kabupaten bintan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 Penyelenggaraan pendidikan

22 mei 2012

124


10

10 tahun 2012

025/KPTS/DPRD-

18 okt 2012

BINTAN/2012

Perubahan APBD Kabupaten Bintan tahun 2012

03 okt 2012 11

188.342/HK/171

11 tahun 2012

029/KPTS/DPRD-

28 feb 2012

27 des 2012

BINTAN/2012

APBD tahun 2013

04 des 2012 12

188.342/HK/595

12 tahun 2012

029/KPTS/DPRD-

12 sept 2012

28 des 2012

BINTAN/2012

188.342/HK/171

13 tahun 2012

029/KPTS/DPRD-

12 sept 2012

28 des 2012

BINTAN/2012

Penyelenggaraan kebersihan

04 des 2012 13

04 des 2012

Penataan penanggulangan tanah untuk keperluan tempat pemakaman

Sasaran Strategis 20. Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan Kecamatan Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian output program kegiatan Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis

Target

%

60%

Realisasi Belum tersedia

70%

86,66%

123,8

100%

100%

100%

100%

Diterima

Diterima

100

100%

100%

100

90%

91,80%

102

100%

100%

100

0

100 100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

125


 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan Kecamatan Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan kecamatan tahun 2011 dan 2012 belum dapat diukur atau 0%.  Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang (ketaatan terhadap RTRW) 70%, terealisasi 86,66% atau 123,80%. Tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar 60% dan terealisasi 83,52% atau 139,2%.  Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan Indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan pada tahun 2012, nilai capaian kinerjanya adalah 100%. Target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100%.  Persentase hasil capaian output program kegiatan Persentase hasil capaian output program kegiatan tahun 2012, terealisasi 100% dari 100% yang ditargetkan.  Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, menargetkan opini terhadap laporan masa jabatan bupati diterima, terealisasi diterima atau 100%. Tahun 2011 indikator opini terhadap laporan masa jabatan bupati juga telah teralisasi diterima atau 100%.

126


 Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan, terealisasi 100% dari 100% target yang ditetapkan atau 100%. Tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau 100%.  Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD tahun 2012 ditargetkan 90% dan terealisasi 91,80% atau 102%. Tahun 2011, teralisasi 90% dari target 90% atau 100%.  Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis Tahun 2012 indikator sasaran persentase SKPD yang menyusun rencana strategis ditargetkan 100%, dan terealisasi 100%. Tahun 2011, realisasi 10% dari target 100% atau capaian kinerjanya 10%. Sasaran

Strategis

21.

Meningkatnya

kesiapsiagaan

pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah lokasi titik rawan Bencana Daerah bencana

Target

Realisasi

%

30 lokasi

0

0

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah lokasi titik rawan Bencana Daerah bencana

127


Tahun 2012 jumlah lokasi titik rawan bencana daerah bencana belum dapat direalisasikan. Sasaran Strategis 22. Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Persentase desa yang memiliki LKPDes baik Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah Opini Kewajaran Nilai asset daerah Tingkat Kesesuaian Neraca Aset

Target

Realisasi

%

WTP

WTP

100

70%

70%

100

70%

70%

100

70%

70%

100

85%

85%

100

75%

66,66%

88,88

70%

70%

100

WTP 95%

WTP 95%

100 100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bintan per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 128


tanggal-tanggal

tersebut.

Laporan

Keuangan

adalah

tanggungjawab

Pemerintah Kabupaten Bintan. Tanggung jawab BPK terletak pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Menurut pendapat BPK, Neraca Pemerintah Kabupaten Bintan per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan per tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 disajikan dalam Laporan Nomor 5.A/LHP/XVIII.TJP/06/2012 tanggal 1 Juni 2012. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 yang hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk diprovinsi Kepulauan Riau, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 yang mendapat WTP hanya Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mendukung tercapainya Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 menjadi WTP, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan Pembinaan atas Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah atas SKPD, Pembinaan Keuangan Desa, Optimalisasi Tim Tuntutan Bendahara dan Tuntutan Ganti Rugi, Verifikasi dan Pelaporan Pengeluaran PPKD, Singkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD, Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan lain-lain yang tergabung dalam Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.  Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tahun

2012,

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

menargetkan

indikator

persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu 70%, terealisasi 129


70% atau capaian kinerjanya 100%. Tahun 2011, persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu, terealisasi 97,30% dari 100% yang ditargetkan atau tercapai kinerjanya 97,30%.  Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah Dari 70% target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2012 atas indikator tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah telah terealisasi 70% atau 100%. Tahun 2011, tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah terealisasi 90% dari 100% target yang telah ditetapkan. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan sebagai instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah berupaya agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan mematuhi sistem dan prosedur keuangan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Tahun 2012, telah melaksanakan program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengadakan Workshop Akuntansi yang pesertanya terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Bintan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap Sisdur Keuangan Daerah.  Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akuntansi keuangan daerah Target awal Tahun 2012, tingkat Kepatuhan SKPD terhadap Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah 70% dan terealisasi 70% atau 100%, Tahun 2011, target 100% dan terealisasi 100%. untuk mendukung tercapainya sasaran ini Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan

Daerah

melaksanakan

Program

Peningkatan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Menyusun Kebijakan Akuntansi dan Singkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD.

130


 Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman pertanggungjwaban bendahara penerimaan dan pengeluaran tahun 2011, ditargetkan 100% dan terealisasi 90%. Pada tahun 2012, terealisasi 85% dari 85% target yang ditetapkan atau 100% capaian kinerjanya.  Persentase desa yang memiliki LKPDes baik Persentase desa yang memiliki LKPDes baik tahun 2012, terealisasi 66,66% dari 75% yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Daerah atau 88,88%. Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan 100% Persentase desa yang memiliki LKPDes baik, terealisasi 90%. Untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini, Pemerintah Bintan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan Desa, Tahun 2012 telah diselesaikan LKPDes oleh 24 desa atau 66,66%. Kondisi ini terjadi karena aparat desa terlambat menyampaikan LKPDes secara tepat waktu.  Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah Tahun 2012 Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Tahun 2012, ditargetkan 70% dan terealisasi 70% atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2011, target 100% dan terealisasi 60% atau 60% capaian kinerjanya. untuk mencapai indikator sasaran ini diadakan Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Daerah, Verifikasi dan Pelaporan

Inventaris

Barang

Daerah,

Penghapusan

Barang

Daerah,

Pembinaan Kinerja Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Daerah, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Pengelolaan Aset Daerah, Pengamanan Aset Daerah serta Asuransi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bintan 131


 Opini Kewajaran Nilai asset daerah Kewajaran nilai aset daerah untuk tahun 2012 memperoleh opini WTP atau 100% capaian kinerjanya.  Tingkat Kesesuaian Neraca Aset Tingkat kesesuaian neraca aset pada tahun 2012, ditargetkan 95% dan terealisasi 95% atau capaian kinerjanya 100%, Tahun 2011, capaian kinerjanya hanya mencapai 80%, realisasi 80% dari 100% yang ditargetkan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator ini adalah dengan melakukan Verifikasi dan Pelaporan Inventaris Barang Daerah dengan merekap laporan Semester I dan Semester II (Tahunan) seluruh SKPD se-Kabupaten Bintan.

Sasaran Strategis 23. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja daerah yang ditandai dengan opini LAKIP daerah dari C menjadi A

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase jumlah temuan BPK Yang ditindak lanjuti

Target

Realisasi

%

100%

89,87

89,87

100%

86,05

86,05

Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan

B

CC

50

Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik

4 SKPD

3 SKPD

75

Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti

132


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase jumlah temuan BPK Yang ditindak lanjuti

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan

disertai

dengan

memperkuat

peran

dan

kinerjanya.

Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada Pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan oleh BPK agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota

dan

Desa

wajib

melaksanakan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan. Menteri; Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI atas rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti tahun sebelumnya serta rekomendasi temuan hasil pemeriksaan semester I tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Juni 2012 bertempat di Auditorium BPK - RI Perwakilan Provinsi Kepulauan

133


Riau, Batam dan untuk Pembahasan semester II tahun 2012 dilaksanakan tanggal 13 s.d. 14 Desember 2012, dengan hasil sebagai berikut : No

Objek

Temuan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Rekomendasi

sesuai

Belum

Belum di

Tidak

%

sesuai

TL

dpt di TL

Sesuai yang di TL

1

LKPD TA 2006

14

29

29

0

0

0

2

LKPD TA 2007

13

25

25

0

0

0

3

BM 2007 & 2008

11

19

18

1

0

0

4

LKPD TA 2008

15

21

21

0

0

0

5

PAD 2008 & 2009

15

24

19

5

0

0

6

LKPD TA 2009

20

42

39

3

0

0

7

Kinerja

13

18

10

8

0

0

Pendidikan Kab. Bintan 8

LKPD TA 2010

21

47

46

0

0

1

9

BM TA 2011

14

47

41

6

0

0

10

BPR Bintan

7

11

11

0

0

0

11

LKPD TA 2011

14

23

16

7

0

0

Total

157

306

257

30

0

1

89,87

Dari ke 11 item temuan tersebut diatas nilai penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah sebesar Rp11.334.874.868,00. Rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 30 buah rekomendasi dengan nilai sebesar Rp15.151.649.551,00. Dari jumlah rekomendasi sebanyak 306 yang harus ditindaklanjuti, terealisasi sebanyak 257 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau 89,87%. Dibanding realisasi tahun 2011 yaitu 81,64%, terdapat peningkatan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 8.23%. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator sasaran ini adalah Auditan atau SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI belum dilaksanakan secara tepat waktu dan masih kurang efektifnya SKPD dalam menagih kepada pihak ke tiga atas temuan kerugian negara.

134


 Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi. Untuk memenuhi target indikator “jumlah temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti” yang ditetapkan 100%, telah dilakukan pemantauan hasil pemeriksaan oleh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan sebagai SKPD yang bertanggungjawab secara berkelanjutan selama tahun 2012, dengan cara : 1.

Melaksanakan Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dengan seluruh pimpinan SKPD pada tanggal 17 Desember 2012 yang bertempat di ruang rapat 2 kantor Bupati Bintan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bintan.

2.

Melakukan pemantauan hasil pemeriksaan langsung ke 10 Kecamatan dari mulai bulan April 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.

Dari hasil pembahasan dan pemantauan tahun pemeriksaan 2006 s.d. 2012 tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : No

Thn

Temuan

Rekomendasi

Selesai

Dalam Proses

Belum

%

pemeriksaan 1

2006

178

193

190

3

0

98.45

2

2007

240

267

259

8

0

97.00

3

2008

251

287

274

13

0

95.47

4

2009

308

384

360

24

0

93.75

5

2010

356

427

350

77

0

81.97

6

2011

248

297

247

50

0

83.16

7

2012

170

181

72

109

0

39.78

1.751

2.036

1.752

284

0

86.05

Dari jumlah rekomendasi sebanyak 2.036 yang harus ditindaklanjuti, terealisasi sebanyak 1.752 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau

135


86,05%. Dibanding realisasi tahun 2011 yaitu 82,06%, terdapat peningkatan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 3.99%. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator sasaran ini adalah Auditan atau SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan belum dilaksanakan secara tepat waktu.  Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan Sebagaimana diketahui penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah dilakukan secara bertahap dimulai sejak diterbitkannya Inpres 7 Tahun 1999 yang mewajibkan instansi pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan diterbitkannya inpres tersebut, Pemerintah Daerah didorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Efektivitas penerapan SAKIP dapat dilihat mulai dari segi formalitas, substansi maupun pemanfaatannya. Formalitas penerapan SAKIP dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem AKIP seperti dokumen Perencanaan Strategis, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta yang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2012, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan evaluasi implemenasti Sistem AKIP terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil penilaian yang direpresentasikan dengan nilai (score) tertentu yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, reviu, pembuktian, konfirmasi dan wawancara selama proses evaluasi serta mereviu capaian kinerja instansi. Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2011, dengan nomor LHE : LHE1414/PW028/1/2012 tanggal 28 Agustus 2012, yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Pemerintah Kabupaten Bintan memperoleh nilai sebesar 56,21 atau memperoleh predikat “CC” atau Cukup Baik. Di Dibandingkan dengan hasil evaluasi yang dilakukan 136


Kementerian PAN & RB tahun 2010 memperoleh predikat “C” atau Cukup dengan nilai 32.  Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana SKPD telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Sebelum diterapkannya SAKIP, SKPD bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Banyak SKPD yang mengklaim keberhasilannya semata-mata berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Mereka merasa berhasil jika telah sukses menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkannya dengan manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya. Saat ini pola pikir seperti itu harus segera diubah dan diarahkan agar SKPD mulai merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkannya kinerjanya secara periodik. Sikap akuntabel tersebut diwujudkan dalam menyusun rencana strategis yang memuat kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah dan tahunan, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai. Efektivitas penerapan SAKIP dapat dilihat mulai dari segi formalitas, substansi maupun pemanfaatannya. Formalitas penerapan SAKIP dapat dilihat dari tingkat kepatuhan SKPD dalam menyampaikan dokumendokumen yang terkait dengan Sistem AKIP seperti dokumen Perencanaan Strategis, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta yang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU). Sejak mulai diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan selanjutnya diikuti dengan berbagai peraturan lain, sampai dengan saat ini masih banyak 137


instansi pemerintah yang belum secara utuh menerapkan ketentuanketentuan tersebut diatas sebagaimana yang diharapkan. Mulai dari ketepatan waktu penyampaian dokumen-dokumen yang diwajibkan sampai kepada kualitas substansi penerapan Sistem AKIP. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas SKPD terhadap kinerjanya, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar instansi pemerintah memperoleh hasil penilaian yang masih belum memuaskan. Pada tahun 2012, evaluasi implementasi Sistem AKIP dilakukan terhadap 4 SKPD, hasilnya yang akuntabilitas kinerjanya baik baru mencapai 3 instansi atau 75 % yang dievaluasi. Sedangkan 1 SKPD penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang mengarah kepada manajemen kinerja masih dipengaruhi oleh orientasi kegiatan dengan indikator berlebihan pada indikator kegiatan menyebabkan kurang berfokus pada keberhasilan organisasi. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah

berdasarkan

Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

Sasaran Strategis 24. Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah Pendapatan asli daerah Jumlah dana perimbangan Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 138

Target 134,25 M 337,69 M

Realisasi 136,139 M 630,295 M

% 101,57 186,91

27,24 M

96,136 M

355,74


Persentase KetaatanWajib Pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan retribusi daerah Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) Jumlah WP PBB Persentase WP yang membayar PBB

53%

53%

100

11/28 objek

252 objek

646,15

100%

102,82%

102,82

11,777 juta

19,548 juta

165,98

49.934 WP 40%

55,768 WP 83,91%

111,68 209,77

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah Pendapatan asli daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 dengan target 134,25 M dan dengan realisasi 136,198 M mencapai 101,57%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012, terdiri dari : 1) Pajak Daerah Rp107.697.659.311 2) Retribusi Daerah Rp6.818.075.635 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp4.666.718.216 4) Lain-lain PAD yang Sah Rp15.958.281.328,Dibanding tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 34 M. Untuk tahun 2011 realisasi sebesar Rp136.232 M Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011, terdiri dari : 1) Pajak Daerah Rp107.697.659.311 2) Retribusi Daerah Rp4.093.814.03 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp5.252.730.71 4) Lain-lain PAD yang Sah Rp19.188.721.55  Jumlah dana perimbangan Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2011 masih mengandalkan bagian dana perimbangan yaitu 67,65 persen dari seluruh penerimaan.

139


Jumlah Dana Perimbangan Tahun 2012 dengan target 337,69 M dan dengan realisasi 630,295 M mencapai 186,91 % yang terdiri dari : 1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 381.628.653.906, 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 232.884.448.000 3) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 19.188.772.551. Dibanding tahun 2011, Dana Perimbangan untuk tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 136.542 M. Untuk tahun 2011 realisasi

sebesar

Rp493.753 M Realisasi Dana Perimbangan tahun 2011, terdiri dari ; 1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp293.112.660.000 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp184.730.492.000 3) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp15.910.700.000  Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Pada Tahun 2011,

lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah

Kabupaten Bintan mecapai 92.585 M, Dibanding tahun 2011, Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun 2012 dengan target 27,24 M dan dengan realisasi 96,136 M mencapai 355,74 % yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.  Persentase Ketaatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Tahun 2012, dari 252 Wajib Pajak yang ada, ketaatan wajib pajak yang memenuhi kewajibannya mencapai 100%. Pemerintah Kabupaten Bintan selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar mereka memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPTPD dan membayar pajak  Jumlah objek pajak dan retribusi daerah

140


Jumlah Objek Pajak Tahun 2012 sebanyak 252 Wajib Pajak yang terdiri dari Pajak Hotel 32 WP, Pajak Restoran 163 WP, Pajak Hiburan 13 WP, Pajak Parkir 1 WP, Pajak Mineral bukan Logam Batuan 20 WP, Pajak Penerangan Jalan 11 WP dan Pajak Sarang Burung Walet 12 WP, untuk tercapainya sasaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan-kecamatan.  Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Berdasarkan Target Pajak Daerah Tahun 2012 sebesar Rp. 105.780.100.284 yang terealisasi sebesar Rp. 108.758.174.413 atau 102,82 %  Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) Jumlah SPPT PBB sebanyak 55.768 terealisasi pembayaran sebanyak 22.603 SPPT

dengan

target

Rp.

23.296.652.350,-

terealisasi

sebesar

Rp.

19.548.039.839,- (83,91%) didukung dengan kegiatan Penyampaian SPPT PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 96.476.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.923.800,- atau 97,35%.  Jumlah WP PBB Untuk Jumlah WP PBB Tahun 2012 dengan target 49.934 WP dan terealisasi 55.768 WP atau 111.68%, dengan adanya Monitoring Penyampaian SPPT PBB dan bekerjasama dengan Petugas Pungut Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bintan untuk melakukan Pandataan Wajib Pajak PBB yang selama ini belum terdaftar, untuk tercapainya sasaran ini dilakukan Kegiatan Penyampaian SPPT PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 96.476.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.923.800,- atau 97,35%.  Persentase WP yang membayar PBB

141


Untuk Persentase WP yang membayar PBB dari Target Rp. 23.296.652.350,sudah terealisasi pembayaran PBB untuk tahun 2012 sebesar Rp. 19.548.039.839,- atau 83,91%. Jumlah SPPT PBB yang disampaikan dari 49.934 OP yang ditargetkan belum terealisasi 100% karena sampai akhir tahun 2012 jumlah SPPT PBB yang disampaikan baru terealisasi sebanyak 32.195 SPT PBB atau 64,47% dari Jumlah SPPT PBB 55.768 SPT PBB

Sasaran Strategis 25. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur

Target

Realisasi

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD  Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI  Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD  Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden  Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati

142


 Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Pada tahun 2012, ke enam indiktor tersebut diatas belum dilaksanakan. Sasaran Strategis 26. Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Angka kriminalitas yang tertangani Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Poskamling per desa/Kelurahan Persentase Poskamling yang aktif

Target 6,50 14

Realisasi 0 0

% 0 0

0 0 0

0 0 0

66 1,1 40%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka kriminalitas yang tertangani  Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk  Rasio Linmas per 10.000 penduduk  Rasio Poskamling per desa/Kelurahan  Persentase Poskamling yang aktif Tahun 2012, ke lima indikator sasaran diatas tidak dapat diukur realisasinya.

Sasaran Strategis 27. Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat

143


Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Target

Realisasi

%

11200 orang

6.250

55,80

12.750judul

3.902 judul

30,60

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Bintan ditargetkan 11.200 orang, namun terealisasi hanya 6.250 orang atau 55,80%. Tahun 2012, mengalami peningkatan jumlah pengunjung dibanding tahun 2011, yaitu terealisasi 2.512 orang dari 8.500 orang pengunjung yang ditargetkan atau 29,55% capaian kinerjanya. Salah satu penyebab tidak tercapainya indikator sasaran ini adalah letak atau lokasi gedung perpustakaan yang ada saat ini tidak strategis.  Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pada tahun 2011 koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah belum terdata oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip, Tahun 2012, ditargetkan koleksi buku sebanyak 12.750 judul buku dan terealisasi 3.902 judul buku atau 30,6%. Tidak tercapainya target indikator ini adalah pengadaan buku tidak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Sasaran Strategis 28. Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

144


Indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup Persentase balita gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Persentase anak balita yang pendek (stunting) Angka kematian balita Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Prevalensi malaria dan angka kematiannya Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk Prevalensi HIV/AIDS Persentase rumah sehat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rasio Posyandu per 1000 balita Posyandu aktif Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk

145

Target 70,20 tahun < 1% 228 per 100.000 kelahiran hidup

Realisasi 70,13 62 balita 10 org

% 0,53 326,8

94,00%

3.076 org

97,59

34 per 1000 kelahiran hidup

34 bayi

11,11

< 5% <34%

278 balita 149 balita

2,37 1,26

6

38 balita

AKAB A 12,42

100%

12 desa/kel

100

100%

50 desa

98,04

<50% dan 0 kasus

129 kasus dan 0 kasus

0,08 dan 0 kasus

2,3

213 pendudu k

2,5

<55,00%

11,00 72,00%

68 kasus 22.004 rumah 20.810 rumah 352 TTU 27.637 rumah 146 146

65,36

42

26,45

1,41

2

1,26

65% 70% 79% 91,50%


0,04 73,21 74,66 74,58 85.15 0,88 100

Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Rasio Perawat per 100.000 penduduk Rasio Bidan per 100.000 penduduk Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase SD/MI yang Melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)

66

92

57,93

7,5

15

9,45

15

30

111

250

97

143 51 desa/kel 95 SD/MI 51 desa/kel

18,89 157,4 3 96,05

70% 90% 45%

100 96,94 100

80%

13 sarana

100

95%

12 puskesm as

100

2 unit

1 unit

50

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka Usia Harapan Hidup Pencapaian angka harapan hidup Kabupaten Bintan dewasa ini masih belum begitu menggembirakan, walaupun terdapat peningkatan yang cukup signifikan, tetapi belum mampu mencerminkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan dapat dikatakan cukup baik. Menurut data BPS Kabupaten Bintan capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan sejak tahun 2005 baru mencapai sebesar 69,33 terus meningkat hingga 69,76 tahun 2011 dan di tahun 2012 Angka Harapan Hidup telah menembus angka 70,13. Dari data ini tampaknya Pemerintah telah berupaya secara komprehensif melalui koordinasi lintas sektoral agar perbaikan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya AHH dan terus menurunnya angka kematian bayi secara baik dapat terwujud di masa mendatang.

146


Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2012

No

Tahun

Angka Harapan Hidup

Indeks Kesehatan

1.

2010

69,71

74,50

2.

2011

69,76

74,58

3.

2012

70,13*

Sumber: BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2012

Peningkatan AHH penduduk selama kurun waktu 2005-2012, sebenarnya sudah cukup mampu memberikan kontribusi pencapaian angka IPM secara signifikan.  Persentase balita gizi buruk Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 telah menetapkan indikator “persentase balita gizi buruk” dibawah 1% dan realisasi tercapai dibawah 1% yaitu 0,53%. Tahun 2011, persentase balita gizi buruk terealisasi 0,20% dari <1% yang ditargetkan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah dengan melaksanakan Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kekurangan Gizi, kematian ibu serta bayi. Semua kecamatan dan desa telah dilakukan pemantauan status gizi balita, pemberian vitamin A serta pemberian makanan tambahan pada balita kurang gizi dan ibu hamil kurang energikronis, pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu nifas/bersalin. Melakukan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, berupa surveilans gizi di 10 puskesmas dan 51 desa/kel di Kabupaten Bintan informasi yang diperoleh antara lain; jumlah balita gizi buruk selama tahun 2012 sebanyak 53 kasus (0,45%), cakupan ASI eksklusif (46,22%), konsumsi garam beryodium 147


masyarakat (97,97%), balita mendapatkan vitamin A (90,24%), bumil dapat tablet besi (98,7%) dan balita ditimbang (70,98%). Kemudian melaksanakan penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, dan KVA serta kekurangan gizi mikro lainnya, berupa bantuan makanan tambahan bagi balita gizi buruk serta multivitamin untuk memulihkan penderita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2012, dan pemberian reward dengan melakukan lomba balita tingkat Kabupaten Bintan untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap peningkatan kesehatan balita.  Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan target awal angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup, realisasi 10 orang atau tercapai 326,8%. Sedangkan Dibanding tahun 2011, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup mencapai 119 orang dari <100 orang yang ditargetkan. Upaya untuk mencapai target angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup telah dilakukan dengan peningkatan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan ibu diberikan bagi ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin dan menyusui selama tahun 2012. Kunjungan ibu hamil pertama kali (K1) sebanyak 3.347 orang (101,4%), pelayanan ibu hamil sebanyak 4 kali (K4) sebanyak 3.259 orang (98,7%), pelayanan dan pendampingan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai stadar 3.085 orag (97,9%), pelayanan ibu nifas lengkap (KF3) sebanyak 2.935 orang (93,1%), deteksi dini resiko tinggi pelayanan dan atau rujukan ibu hamil resiko tinggi komplikasi sebanyak 354 orang (10,7%), cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 512 orag (77,5%), KB aktif 17.891 orang (793%), PMT ibu hamil keluarga miskin 600 orang, pemeriksaan golongan darah setiap ibu hamil terutama keluarga miskin beserta calon pendonor dan pemeriksaan hamoglobin (Hb) darah pada setiap ibu hamil minimal 2 kali selama kehamilan.

148


 Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target awal untuk indikator persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah 94,00% dan terealisasi sebanyak 3.076 orang atau 97,59% . Tahun 2011 indikator ini terealisasi 95,50% dari target 93,50% yang ditetapkan. Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan, diantaranya melakukan Kemitraan bidan dan dukun serta adanya MoU tentang peran dari bidan dan dukun harus diperjelaskan serta memberi insentif pada dukun bayi yang merujuk pasien ke tenaga kesehatan berupa penggantian uang transport, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) diaktifkan kembali sampai ke tingkat desa, melengkapi alat kesehatan bidan di desa seperti reagen golongan darah serta pemeriksaan HB pada ibu hamil, Peningkatan pengetahuan dan skill bidan melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung, melakukan kunjungan rumah “dor to dor” oleh bidan di desa sehingga semua ibu hamil terdeteksi dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang professional dan melakukan kunjungan rumah “dor to dor” oleh bidan di desa sehingga semua ibu hamil terdeteksi dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional.  Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target awal untuk indikator angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup adalah 34 per 1000 kelahiran bayi, terealisasi 34 bayi dengan nilai capaian kinerja 11,11%. Tahun 2011 angka kematian bayi mencapai 16.60% dari target 7% atau -37.14%. Adanya peningkatan kematian bayi (AKB) dikarenakan SDM yang ada masih minim pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan kebidanan, juga tidak semua bidan desa mempunyai peralatan lengkap untuk kasus emergency bayi seperti Amubag sementara kasus yang mendukung semakin meningkat dan belum semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya sesuai standar pelayanan kebidanan. Tindak lanjut kedepan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah melaksanakan Program 149


Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) diaktifkan kembali sampai ke tingkat desa, Peningkatan pengetahuan dan skill bidan melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung dan Pengadaan alat-alat yang mendukung dalam penurunan angka kematian bayi.  Persentase balita gizi kurang Tahun 2011, persentase balita gizi kurang telah tercapai yaitu dibawah <5%, dengan realisasi 1,96%, capaian kinerja 161,60 %. Pada tahun 2012, target yang ditetapkan <5%, terealisasi 278 balita atau 2,37%. Tercapainya indikator kinerja ini merupakan usaha dari Pemerintah Kabupaten Bintan melalui peningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kekurangan Gizi, kematian ibu serta bayi. Semua kecamatan dan desa telah dilakukan pemantauan status gizi balita, pemberian vitamin A serta pemberian makanan tambahan pada balita kurang gizi. Selain itu, Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab bidang kesehatan telah melakukan kegiatan, diantaranya : -

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi berupa surveilans gizi di 10 puskesmas dan 51 desa/kel di Kabupaten Bintan informasi yang diperoleh antara lain; jumlah balita gizi buruk selama tahun 2012 sebanyak 53 kasus (0,45%), cakupan ASI eksklusif (46,22%), konsumsi garam beryodium masyarakat (97,97%), balita mendapatkan vitamin A (90,24%), bumil dapat tablet besi (98,7%) dan balita ditimbang (70,98%).

-

Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A, kekurangan Zat Gizi Mikro penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, dan KVA serta kekurangan gizi mikro lainnya, berupa bantuan makanan tambahan bagi balita gizi buruk serta multivitamin untuk memulihkan penderita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2012, dan pemberian reward dengan melakukan lomba balita tingkat Kabupaten Bintan untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap peningkatan kesehatan

150


balita serta review bimtek dan monev program gizi tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2012. -

Revitalisasi operasional posyandu dan pengembangan TOGA/UPGK, berupa pemberian honor bagi 1.314 kader posyandu di 146 posyandu (masing-masing posyandu 9 kader) yang ada di 12 puskesmas Kabupaten Bintan tahun 2012. Disamping pemberian honor kader juga dilakukan workshop kader sebanyak 401 kader masing-masing posyandu 2 orang beserta bidan desa.

-

Peningkatan kesehatan anak (bayi)  Angka kematian balita

Tahun 2011, angka kematian balita ditargetkan sebanyak 7 balita dan terealisasi 3 balita atau tercapai 157,14%. Tahun 2012 angka kematian balita mengalami peningkatan, yaitu Target awal tahun 2012, angka kematian balita adalah 6 balita, terealisasi 38 balita. Permasalahan adalah Adanya peningkatan kematian bayi (AKB) dikarenakan SDM yang ada masih minim pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan kebidanan, juga tidak semua bidan desa mempunyai peralatan lengkap untuk kasus emergency bayi seperti Amubag sementara kasus yang mendukung semakin meningkat. Upaya tindaklanjutnya adalah dengan peningkatan pengetahuan dan skill bidan melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung  Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Target yang telah ditetapkan 100% untuk indikator Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, telah dilaksanakan 100% atas 12 desa/kelurahan yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Dalam programnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan sebagai instansi yang bertanggungjawab telah melakukan kegiatan peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB, jenis kegiatan yang dilakukan antara

151


lain; surveilans AFP terintegrasi dengan PD3I, surveilans aktif Rumah Sakit (SARS), Sistem Kewaspadaan Dini (SKD-KLB) serta surveilans haji. Secara program target AFP adalah 2 kasus per 100.000 anak dibawah 15 tahun sehingga target tahun 2012 di Kabupaten adalah 1 kasus, target ini telah tercapai karena elah ditemukan 1 kasus AFP di wilayah puskesmas Kijang berusia 6,1 tahun dengan spesimen adekuat, sedangkan untuk kasus campak telah ditemukan kasus campak klinis sejumlah 60 kasus yang terdiri dari 12 kasus dengan hasil laboraturium, 3 kasus rubella, 1 kasus negatif dan 8 kasus pending. Pelaksanaan SARS dilaksanakan oleh tenaga surveilans puskesmas Teluk Sasah, dengan temuan kasus DHF 186 kasus, diare 22 kasus, pneumonia 2 kasus, malaria 3 kasus, TB paru 6 kasus, HIV 6 kasus dan Thypoid 52 kasus. Selama tahun 2012 terjadi 4 kali Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit, yaitu: a.

KLB Hand Foot and Mouth Desease (HFMD) di wilayah kerja puskesmas Sri Bintan mulai tanggal 5 Maret 2012, lama periode KLB dari minggu 9 sampai minggu 18 (Maret - Mei 2012) dengan jumlah kasus 41 kasus.

b.

KLB DBD di wilayah kerja puskesmas Teluk Sasah tanggal 1 April 2012 di kawasan industri Lobam periode KLB dari minggu 13 sampai dengan minggu 22 (Maret - April 2012) dengan jumlah kasus 29 kasus.

c.

KLB DBD di wilayah kerja puskesmas Tambelan desa Kukup, Kampung Hilir dan Kampung Melayu mulai tanggal 9 April 2012 periode KLB minggu 15 sampai dengan minggu 20 (April - Mei 2012) dengan jumlah kasus 19 kasus dan kematian 1 kasus.

d.

KLB DBD di wilayah kerja puskesmas Tanjung Uban mulai tanggal 4 Mei 2012 dengan periode minggu 18 sampai dengan minggu 27 (Mei - Juli 2012) dengan jumlah kasus 48 kasus dan 2 kasus kematian.

Surveilans haji tahun 2012 dilakukan pada jamaah haji Kabupaten Bintan sebanyak 62 orang terdiri dari 30 jamaah laki-laki dan 32 jamaah perempuan, lokasi pemeriksaan haji dilaksanakan di puskesmas Kijang sebanyak 44 orang dan puskesmas Tanjung Uban sebanyak 18 orang dengan hasil pemeriksaan jamaah haji sehat 19 orang, resiko tinggi 43 orang (Lansia 20 orang, DM 5

152


orang, hipertensi 17 orang, cardiomegali 4 orang, jantung 6 orang, hiperkolesterol 5 orang, gastritis 2 orang, asma 1 orang dan artritis 2 orang).  Persentase desa yang mencapai UCI Untuk mencapai target indikator persentase desa yang mencapai UCI yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 100% pada tahun 2012, hanya terealisasi 50 desa atau 98,04%. Dalam mencapai target yang telah ditentukan, maka Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan peningkatan imunisasi, kegiatan imunisasi dasar lengkap merupakan pemberian vaksin kepada bayi umur <1 tahun meliputi BCG, polio, DPT+HB dan Campak, dengan tujuan untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Sebagai indikator keberhasilan program imunisasi ditingkat desa/kelurahan adalah bilamana imunisasi dasar lengkap telah mencapai 80% dari jumlah bayi yang ada atau disebut dengan Universal Child Imunization (UCI). Hasil cakupan UCI Tahun 2012 sebesar 98% terdapat 1 desa dari 51 desa/kelurahan yang tidak mencapa UCI yaitu desa Mantang Besar Kecamatan Mantang hal ini disebabkan karena semua antigen dibawah 85%. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah : 1) Rantai dingin penyimpanan vaksin di setiap puskesmas (cold chain) harus mendapat perhatian khusus karena belum semua puskesmas yang memiliki cold chain seperti Puskesmas Berakit dan Puskesmas Sri Bintan, dan belum semua puskesmas memiliki sarana listrik yang memadai seperti Puskesmas Mantang dan Puskesmas Kelong. 2) Terbatasnya vaksin carier untuk mobilisasi vaksin ke setiap posyandu atau desa. 3) Masih ditemukannya kasus penyakit PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi) yaitu penyakit campak. Munculnya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

153


Langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah : 1) Penemuan kasus AFP dan penyakit PD3I dengan memperkuat Sistem Surveilans Rumah Sakit dengan menemukan kasus ke Rumah Sakit (Hospital Based Surveillance) dan Sistem Surveilans Masyarakat dengan menemukan kasus di masyarakat (Community Based Surveillance). 2) Pertemuan review pada setiap program dalam rangka penyegaran program dan validasi data. Serta bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengelola program di puskesmas. Prevalensi malaria dan angka kematiannya Prevelensi malaria dan angka kematiannya tahun 2011, terealisasi 0,33/0 dari target 55/0 atau 1899,40% capaian kinerjanya. Tahun 2012 ditargetkan <50% atau 0 kasus, terealisasi 129 kasus dan 0 kasus atau 0,08%. Penyakit malaria masih merupakan penyakit endemis di Kabupaten Bintan, hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Bintan sebagian besar terdiri dari rawa-rawa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik industri, pertambangan,

perkantoran

dan

perumahan

yang

sedang

giat-giat

dikembangkan mengakibatkan banyaknya bekas-bekas galian yang menjadi tempat penampungan air hujan dan menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk anopheles yang merupakan vektor penyebaran malaria. Pelaksanaan pelayanan dan pencegahan penyakit malaria di Kabupaten Bintan tahun 2012 telah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sebagai berikut: penyemprotan rumah, larvaciding, telah terealisasi 100%. Penemuan penderita klinis malaria telah dilaksanakan oleh Juru Malaria Desa (JMD) di 20 desa selama 10 bulan serta penemuan tersangka penderita malaria dilaksanakan melalui kegiatan MFS (Mass Fever Survey) di 21 desa/kel. Penemuan dan pengobatan kasus malaria positif terlaksana dengan baik, bila dibandingkan 3 tahun terakhir penurunan kasus malaria sangat signifikan yaitu tahun 2010 kasus malaria positif 1.073 kasus dengan API 8,2 per mil, 154


tahun 2011 malaria positif 499 kasus dengan API 3,8 per mil dan tahun 2012 kasus malaria positif 126 kasus dengan API 0,9%. Capaian ini berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 1 per mil sehingga tahun 2012 Kabupaten Bintan berada di bawah endemisitas malaria secara nasional.  Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk Untuk mencapai 3 indikator sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan telah melakukan Kegiatan Pelayanan dan pencegahan penyakit menular Tuberculosis (TB paru) tahun 2012 dilaksanakan di 10 Kecamatan dan 12 puskesmas di Kabupaten Bintan dengan pencapaian, sebagai berikut: a.

Case Detection Rate (CDR) Pencapaian target indikator CDR pada tahun 2012 (57,8%) menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 (71,4%) hal ini disebabkan karena selama 5 tahun CDR Kabupaten Bintan sudah di atas 70% sehingga sebagian besar kasus TB paru dengan BTA positif sudah ditemukan dan diobati hinga sembuh. Temuan kasus baru (CDR) tahun 2012 per puskesmas tertinggi di puskesmas Teluk Bintan (76,4%) dan kijang (76,2%) sedangkan temuan terendah di puskesmas Sri Bintan tidak ada temuan kasus TB paru.

b.

Conversi Rate Pencapaian conversi rate tahun 2012 yaitu 89%, angka telah melebihi standar minimal nasional 80%, dimana setelah diberikan obat 2 bulan pertama pasien yang tadinya BTA positif menjadi BTA negatif, dengan conversi rate tertinggi di puskesmas Kijang, Tanjung Uban, Berakit, Teluk Sasah, Mantang, Toapaya, Tambelan masing-masing 100% dan terendah di puskesmas Sri Bintan 0%.

c.

Cure Rate (kesembuhan) Capaian angka kesembuhan TB paru dengan BTA positif tahun 2012 sebesar 89,7% telah melebihi standar minimal nasional 80% dengan 155


angka kesembuhan tertinggi di puskesmas Teluk Sasah dan Teluk Bintan masing-masing 100% dan terendah puskesmas Mantang, Kelong, dan Sri Bintan masing-masing 25%. d.

Error Rate (Angka kesalahan laboratorium) Error rate merupakan indikator untuk menilai mutu atau kualitas slide TB paru di laboratorium puskesmas dengan target tidak lebih dari 5%. Pada tahun 2012 terdapat beberapa unit pelayanan kesehatan yang error rate diatas 5% antara lain: puskesmas Kijang 17,4%, Teluk Bintan 5,6%, dan RSUD Tanjung Uban 7,3%.

Selama tahun 2012, terdapat 2 orang penderita TB paru yang meninggal dan pasien dengan TB HIV sebanyak 12 orang. Dari ke 3 indikator sasaran ini, 1 indikator sasaran mencapai 100% yaitu persentase kasus TB paru (BTS positif) yang ditangani, namun 2 indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu indikator Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru dengan capaian 123 kasus ataun 57,8% dan indikator Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk dengan capaian 213 penduduk atau 2,5%. Hal ini disebabkan oleh : 1) Pencapaian target indicator CDR masih di bawah target minimal nasional (70%) yaitu 57,8%. Hal ini disebabkan trend temuan kasus BTA Positif selama 5 tahun berturut-turut di Kabupaten Bintan sudah diatas 70%, dan sebagian besar pasien TB BTA positif sudah ditemukan dan di obati pada tahun sebelumnya sehingga temuan kasus (CDR) pada tahun 2012 menjadi menurun 2) Penjaringan suspek di beberapa UPK masih rendah 3) Ada 3 (tiga) Unit Pelayanan Kesehatan/UPK (Puskesmas Berakit, Sri Bintan, Tambelan) yang belum mempunyai analis. 4) Angka Error Rate di beberapa UPK (PKM Kijang, Teluk Bintan, RSUD Tg. Uban) masih diatas > 5% 156


Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan Penemuan Kasus TB melalui : a.

Melakukan penjaringan suspeck luar gedung dalam rangka penemuan kasus TB dengan menggunakan dana BOK dan kegiatan DTPK

b.

Pengembangan Kemitraan dan jejaring internal maupun jejaring eksternal, khususnya ke Lapas dan Rumah Sakit

Bintan melalui

penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman tentang penerapan strategi DOTS di UPK tersebut c.

Melakukan kerjasama (MoU) serta mengembangkan kemitraan melalui Advokasi Komunikasi Mobilisasi Sosial (AKMS) dengan dokter praktek swasta, Perusahaan BIE Lobam dalam rangka penjaringan dan penemuan kasus TB

d.

Melakukan Pemutaran Film TB di desa pada saat kegiatan dacil dan DTPK

e.

Sosialisasi TB di tempat kerja

2) Memagangkan petugas TB Tambelan ke PKM Toapaya untuk fiksasi sampai pembacaan BTA 3) Melakukan survey kontak serumah pasien TB dan pelacakan kasus bagi pasien TB mangkir 4) Melakukan pelatihan pengelola program TB dan Petugas laboratorium TB 5) Melaksanakan program PPI TB ( Pencegahan dan Pengendalian Inspeksi TB ) di semua UPK 6) Mengusulkan Pengadaan Insenerator 7) Pengembangan Kolaborasi TB-HIV pada 5 UPK  Prevalensi HIV/AIDS Tahun 2011, target awal prevelensi HIV/AIDS adalah <0,5, realisasi sebesar 0,03 atau capaian kinerja 194%. Tahun 2012, dari 68 kasus atau 0.04% telah terealisasi dari <55.00% yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

157


 Persentase rumah sehat Persentase rumah sehat yang ada di Kabupaten Bintan ditargetkan 65%, telah terealisasi sebanyak 22.004 rumah atau 73,21%. Sedangkan pada tahun 2011, persentase rumah sehat yang telah ditetapkan sebesar 60%, terealisasi sebesar 68,83% atau capaian kinerja sebesar 114,72%. Upaya Pemerintah Daerah untuk mengajak masyarakat sadar hidup sehat dengan melakukan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, dengan cara : 1) Melaksanakan

kegiatan

promosi

kesehatan

melalui

media

elektronik/pemutaran film kesehatan di 12 wilayah kerja puskesmas, dengan berbagai macam judul film seperti warung sehat dengan tema waspada demam berdarah, malaria, bahaya rokk, PHBS, kesehatan ibu dan anak, dll 2) Memberikan informasi kesehatan melalui leafleat sebanyak 1.000 lembar, dengan tema bahaya rokok, cegah DBD melalui 3 M, dan waspada malaria, yang telah disebarkan keseluruh wilayah kerja puskesmas. Penyebarluasan informasi melalui radio baik iklan radio spot maupun dialog interaktif seperti dokter bintan menyapa, radio spot diputar 1 kali sehari selam setahun sebanyak 120 kali dengan tema cuci tangan pakai air mengalir dan menggunakan sabun dan ayoo ke posyandu serta dialog interaktif yang dilaksanakan 5 kali dalam setahun dengan tema pemakaian obat rasional, cegah DBD dengan 3 M, pengentasan kemiskinan, bahaya rokok dan kesehatan lingkungan.  Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Indikator persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat pada tahun 2012, ditetapkan target sebesar 70% dan terealisasi sebanyak 20.810 rumah yang menggunakan jamban sehat atau 74,66%. Tahun 2011 target 65%, terealisasi 82,58% atau 127,06%.

158


 Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase tempat-tempat umum sehat telah terealisasi pada tahun 2011 adalah sebesar 58,94% dari 77% target yang ditetapkan atau 76,55%. Untuk tahun 2012, dari target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 79% hanya terealisasi sebesar 352 TTU atau 74,58%. Hal ini disebabkan : 1) Masih adanya container yang mengandung jentik 2) Masih kurang peduli warga akan kebersihan lingkungannya 3) Kebiasaan warga membuang sampah sembarangan terutama sampah yang dapat menampung air Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan, berupaya untuk menindaklanjuti permasalahan diatas, dengan cara : 1) Meningkatkan kepedulian warga akan kebersihan lingkungannya 2) Memberi

penyuluhan

tentang

akibat

dari

membuang

sampah

sembarangan  Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Dalam mewujudkan kegiatan pada program Penyehatan Lingkungan ini dibutuhkan partisipasi setiap individu, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Melalui peran serta stakeholder diatas diharapkan mampu untuk meningkatkan dan menjaga kebersihan lingkungan serta memanfaatkan dan mengembangkan sarana sanitasi dasar. Dalam mendukung sosialisasi kebijakan lingkungan sehat di tingkat desa/kelurahan telah terlaksana gotong royong sebanyak 20 kali, tersedia sarana jamban keluarga dan sumur gali sebanyak

5

unit

dan

telah

dilakukan

umum/tempat pengelolaan makanan

pembinaan

tempat-tempat

sebanyak 20 TPM/TTU. Dari 2

indikator diatas, realisasi pencapaian indikator persentase tempat-tempat umum sehat ini hanya mencapai 74,58% dari 79% target yang telah ditetapkan,

159

sedangkan

indikator

Persentase

Rumah

Tangga


(RT)

yang menggunakan air bersih hanya mencapai 85,15% dari 91,50% target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan . Kondisi ini terjadi karena : 1) Kurangnya kegiatan gotong royong warga dalam membersihkan lingkungannya 2) Kurang

peduli

warga

untuk

membersihkan

tampat

–

tempat

penampungan air. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan, berupaya untuk menindaklanjuti permasalahan diatas, dengan cara : 1)

Memberi masukan tentang pentingnya peduli terhadap kebersihan lingkungan

2)

Memberi masukan tentang gunanya membersihkan tempat – tempat penampungan air

Rasio Posyandu per 1000 balita Target awal rasio posyandu per 1000 balita tahun 2011 adalah 10.42, terealisasi 8.11 atau 77,83%. Tahun 2012, realisasi 146 dari 11,00 target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.  Posyandu aktif Tahun 2012 posyandu aktif sebanyak 146, target awal 72% atau 100% capaian kinerjanya, sedangkan tahun 2011, ditargetkan 71% telah terealisasi 100 posyandu aktif.  Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 100.000 penduduk tahun 2011 ditargetkan 65,36 dan terealisasi sebesar 26,75 atau 40,93%. Tahun 2012 target 65,36 dan terealisasi 42 atau 26,45%.  Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk 160


Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk tahun 2011, ditetapakn target sebesar 0.70 dan terealisasi sebesar 0,67 atau 95,71%. Tahun 2012 terealisasi 2 rumah sakit dari target 1,41 yang ditetapkan.  Rasio dokter per 100.000 penduduk  Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk  Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk  Rasio Perawat per 100.000 penduduk  Rasio Bidan per 100.000 penduduk Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan sampai dengan akhir tahun 2015 adalah dengan prioritas pada kelompok sasarannya yaitu masyarakat/keluarga miskin, kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, usila), keluarga (Pasangan Usia Subur/PUS) dan masyarakat di daerah terpencil, dengan sasaran programnya sebagai berikut : a) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat b) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian obat dan makanan c) Meningkatnya kualitas lingkungan bersih dan pengendalian penyakit menular d) Tersedianya kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan bagi masyarakat e) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, komposisi sesuai kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta dimanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna. Rasio kebutuhan tenaga kesehatan Kabupaten Bintan adalah :  Rasio Dokter Spesialis dengan Penduduk

= 1

:

20.000

 Rasio Dokter dengan Penduduk

= 1

:

2.000

 Rasio Dokter Gigi dengan Penduduk

= 1

:

8.300

 Rasio Perawat dengan Penduduk

= 1

:

1.000

 Rasio Bidan dengan Penduduk

= 1

:

1.000

 Puskesmas yang memiliki tenaga Dokter

= 100 %.

161


Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk peningkatan jumlah dan jenis, serta mutu dan profesionalisme sumber daya tenaga kesehatan, pelaksanaannya yaitu dengan pengembangan dan penambahan tenaga medis, paramedis perawatan dan non perawatan serta tenaga kesehatan masyarakat pada selesksi penerimaan CPNS baru, serta dengan mengikut sertakan dan memberikan kesempatan kepada SDM tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik berupa tugas belajar, pelatihan tehnis fungsional,

pelatihan

peningkatan

kemampuan

manajerial

dan

lain

sebagainya. Diharapkan dengan jumlah dan jenis tenaga yang mencukupi, ditambah dengan mutu SDM yang baik serta sikap profesionalisme, akan meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari 5 indikator diatas, 2 indikator yang masih belum tercapai yaitu : -

Indikator Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk

-

Indikator Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk

Kondisi diatas terjadi karena : 1) Kurangnya minat dokter spesialis untuk bekerja di daerah kepulauan. 2) Belum adanya penerimaan PNS atau PTT Daerah khususnya bagi dokter gigi dan perawat Untuk menindaklanjuti kondisi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, merekomendasikan kepada Bupati Bintan agar : 1) Meningkatkan insentif (tunjangan kelangkaan profesi bagi dokter spesialis). 2) Mengupayakan penerimaan tenaga honorer khususnya di RSUD Kabupaten Bintan  Persentase SD/MI yang Melaksanakan penjaringan/pemeriksaan kesehatan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan Promosi Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat,

berupa

Pelayanan

Pengembangan UKS, antara lain : 162


dan

1) Penjaringan kesehatan murid baru kelas 1 pada 98 SD/MI dengan sasaran 3.507 murid, cakupan tahun 2012 sebesar 3.451 (98.40%) murid telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan/screening untuk deteksi dini adanya penyakit atau gangguan kesehatan pada anak murid guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Dari hasil penjaringan diketahui secara umum status kesehatan murid baik untuk mengkuti pelajaran. Persentase penjaringan tahun 2012 meningkat 31% dibandingkan tahun 2011 (98,09%). 2) Penjaringan kesehatan murid baru tingkat lanjutan kelas 1 SMP/MTs dan SMA/MA dengan sasaran sebanyak 3.428 siswa di 49 sekolah. Cakupan kegiatan 53.62%, kegiatan ini merupakan yang baru dilaksanakan pada tahun 2012 sesuai dengan imbauan Menteri Kesehatan RI dengan target cakupan sebesar 35%, sehingga cakupan telah memenuhi target yang ditetapkan. 3) Pemeriksaan berkala kesehatan, cakupan kegiatan ini mencapai 11.007 murid (86,69%) dari 12.697 murid yang ada di seluruh SD/MI. 4) Pelatihan kader kesehatan sekolah dokter kecil dilaksanakan di 90 SD/MI dengan peserta 628 murid (3,88%) dari kelas 4 dan 5 denga sasaran 16.204 murid. 5) Lomba dokter kecil diikuti oleh 24 orang dokter kecil terbaik/terpilih tingkat puskesmas. Terpilih sebagai juara I adalah Elfina Tan dari SDN 003 Teluk Sebong, Juara II Farhan Al Ma’ruf dari SDN 003 Bntan Timur dan Juara III Bayu Setiawan dari SDN 003 Teluk Sebong. 6) Pembinaan satuan karya pramuka bakti husada (SBH) dilaksanakan di 5 kecamatan/Gudep/SMA dengan jumlah anggota 91 siswa. Keberhasilan yang dicapai tahun 2012 yaitu mendapat Tanda Kecakapan Khusus Krida sebesar 60% dipandang telah terampil menjadi kader kesehatan di sekolah dan diharapkan dapat menjadi teladan dan motivator bagi temantemannya untuk menjalankan PHBS di sekolah. 7) Palang Merah Remaja (PMR) dilaksanakan di 10 sekolah tingkat SMP dan SMA dengan anggota aktif 227 orang.

163


Dari target 90% yang telah ditetapkan atas indikator Persentase SD/MI yang Melaksanakan penjaringan/pemeriksaan kesehatan, terealisasi sebanyak 95 SD/MI atau 96,94%, Kendala yang dihadapi untuk mencapai indikator tersebut diatas adalah : 1) Cakupan pelayanan UKS masih belum optimal 100% karena belum tercakupnya seluruh murid/siswa dan seluruh sekolah/jenjang lembaga pendidikan mulai dari TK s/d SLTA. Keadaan geografis kepulauan dan stigma negatif masyarakat masih mejadi kendala di lapangan. 2) Belum meratanya seluruh sekolah yang memiliki guru UKS terlatih, beberapa sekolah belum memiliki ruang UKS yang memadai dan UKS Kit. 3) Belum optimalnya koordinasi dan dukungan sektor terkait dalam melaksanakan pembinaan UKS. Untuk selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan mengambil langkahlangkah kedepan, yaitu : 1) Perlu adanya pelatihan guru UKS yag dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk menyamakan persepsi tentang UKS guna meningkatkan peran serta dan kemitraan sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan UKS di sekolah. 2) Peran serta tim pembina UKS/Komite Sekolah perlu ditingkatkan baik di Kabupaten maupun di Kecamatan/Desa. 3) Fasilitas dan sarana penunjang kegiatan UKS khususnya di Puskesmas perlu dilengkapi seperti UKS Kit, Dental Kit dan perlengkapan lainnya.  Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)  Persentase Desa Siaga Aktif Untuk mencapai 2 indikator sasaran Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku

Hidup Bersih

dan

Sehat)

dan

Persentase Desa Siaga Aktif,

Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini telah melaksanakan kegiatan, antara lain :

1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, adapun bentuk pelaksanaan kegiatan ini antara lain;

164


a.

Melaksanakan

kegiatan

promosi

kesehatan

melalui

media

elektronik/pemutaran film kesehatan di 12 wilayah kerja puskesmas, dengan berbagai macam judul film seperti warung sehat dengan tema waspada demam berdarah, malaria, bahaya rokok, PHBS, kesehatan ibu dan anak, dll b.

Memberikan informasi kesehatan melalui leafleat sebanyak 1.000 lembar, dengan tema bahaya rokok, cegah DBD melalui 3 M, dan waspada malaria, yang telah disebarkan keseluruh wilayah kerja puskesmas.

c.

Penyebarluasan informasi melalui radio baik iklan radio spot maupun dialog interaktif seperti dokter bintan menyapa, radio spot diputar 1 kali sehari selama setahun sebanyak 120 kali dengan tema cuci tangan pakai air mengalir dan menggunakan sabun dan ayoo ke posyandu serta dialog interaktif yang dilaksanakan 5 kali dalam setahun dengan tema pemakaian obat rasional, cegah DBD dengan 3 M,

pengentasan

kemiskinan,

bahaya

rokok

dan

kesehatan

lingkungan. 2) Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga, adapun hasil kegiatan sebagai berikut; a.

Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan secar rutin setiap hari di seluruh

Polindes/Pustu/Poskesdes

dan

surveilans

berbasis

masyarakat juga dilaksanakan oleh kader/Tokoh Masyarakat yang dimbimbing oleh Bidan Desa. b.

Survey

mawas

diri

(SMD),

dilaksanakan

oleh

kader/tokoh

masyarakat (TOMA) 3 bulan sekali di seluruh desa/kel yang ada di Kabupaten Bintan. c.

Musyawarah masyarakat desa (MMD), dilaksanakan melalui forum musyawarah tingkat desa/kel untuk membahas hasil kegiatan SMD juga dilaksanakan 3 bulan sekali.

d.

Kegiatan pembinaan/monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan oleh Dinas Kesehatan/ tim pembina desa siaga/kader secara

165


berkala

melalui

kunjungan

kecamatan/puskesmas

dan

desa/polindes/poskesdes. e.

Peningkatan pentahapan desa siaga aktif untuk tingkat purnama dari 1,96% tahun 2011 menjadi 27,5% tahun 2012, tingkat mandiri dari 1,96% tahun 2011 menjadi 17,6% tahun 2012.

f.

Review/evaluasi desa siaga yang dilaksanakan setahun sekali di tingkat Kabupaten Bintan.

Capaian ke 2 indikator ini telah terealisasi dengan baik yaitu 100%.  Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan  Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Untuk menjamin sumber daya obat-obatan dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan penyediaan dan pendistribusian obat serta perbekalan kesehatan, sehingga akan tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Dinas Kesehatan menjamin ketersediaan obat sangat essensial di Puskesmas, karena

menggunakan

sistem

buffer

stock.

Program kefarmasian dan alat kesehatan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan

kesehatan

yang

prima,

merata

dan

terjangkau.

Untuk

mempertahankan status kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan melalui unit-unit pelayanan kesehatan Pemerintah perlu didukung dengan tersedianya obat-obatan yang bermutu, jumlah yang memadai dan harganya relatif terjangkau masyarakat, dengan demikian diharapkan kegiatan penyembuhan pasien lebih cepat terlaksana. Kedua indikator tersebut diatas telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu untuk indikator Indikator Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan telah ditargetkan 80% dan terealisasi 13 sarana atau tercapai 100% dan indikator Persentase

puskesmas

yang

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 12 puskesmas atau 100%. 166


Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah : 1) Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan 2) Peningkatan pelayanan kefarmasian kepada 12 puskesmas, 31 pustu dan 42 polindes. Untuk obat esensial yang jarang digunakan dapat mengajukan permintaan ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Kesehatan RI. Sementara untuk obat-obatan yang tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan anggaran dapat mengajukan buffer stok ke Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau. Peningkatan pelayanan kefarmasian, hasil pembinaan kefarmasian di puskesmas ditemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perlu adanya tempat penyimpanan obat yang representatif, pemusnahan obatobatan yang kadarluarsa setahun sekali serta resep yang sudah berusia 5 tahun dengan membuat Berita Acara penghapusan.

 Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil-guna dan berdaya guna, diperlukan sumber daya manusia/tenaga kesehatan yang bermutu, cukup jumlah dan jenisnya, serta tersebar secara adil dan merata sesuai kebutuhan dan tuntutan dan tantangan dimasa datang. Dari target 2 unit puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) untuk tahun 2012, hanya 1 unit yang terealisasi atau 50%. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mencapai target indikator diatas adalah : 1) Ketersediaan tenaga pelaksana ISO terbatas di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab. Bintan 2) Tenaga kesehatan yang ada di puskesmas belum siap untuk menerapkan ISO secara menyeluruh.

167


Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya untuk : 1) Menyediakan tenaga khusus pelaksana ISO di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab. Bintan 2) Menambah tenaga pelayanan kesehatan di masing-masing ruang yang akan diberlakukan standar ISO. 3) Memberikan arahan kepada petugas kesehatan berupa sosialisasi, pelatihan tentang kesiapan puskesmas dalam menerapkan ISO.

Sasaran Strategis 29. Meningkatnya kontribusi sektor

perikanan dalam PDRB sebesar 8%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Pendapatan Per Kapita Nelayan Jumlah Nilai Eksport/tahun Volume ekspor ikan segar segar/tahun Volume ekspor ikan hidup/tahun Volume ekspor ikan hias Volume produksi dari pelaku usaha perikanan Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap Volume Ekspor hasil perikanan tangkap Volume produksi perikanan Budidaya (Laut/Tawar/Payau) Persentase wilayah pengelolaan Perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang Bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang 168

Target 3,60 juta 13,7 M 3.238,5 ton 9.500 ton 228.960 ekor

Realisasi 3,75 juta 34,06 M 5.431 ton 240 ton 273.900 ekor

% 104,17 248,62 167,71 2,53

242 ton

806,40 ton

333,23

21.774 ton

41.228 ton

189,35

16,983 M 2.830,62 ton

32,180 M

189,49

3.641 ton

128,63

380 ton

796,44 ton

209,59

70%

57,5%

82,14

80%

68%

85,00

50%

43%

86,00


119,63

bebas kegiatan pencemaran

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Pendapatan Per Kapita Nelayan Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan target indikator pendapatan per kapita nelayan pada tahun 2012 sebesar 3,60 juta dengan realisasi 3,75 juta atau 104,17%. Tahun 2011, target pendapatan per kapita nelayan adalah 3,43 juta dan teralisasi 4,76 juta atau 138,78%. Dari keseluruhan hasil tangkapan dari armada tangkap diperoleh penghasilan rumah tangga sebesar Rp. 3.750.000,-

per bulan.

Pendapatan nelayan

berdasarkan armada tangkap yang digunakan pendapatan nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor adalah Rp. 6.000.000,- per tahun, nelayan yang menggunakan motor tempel sebesar Rp. 9.000.000,- per tahun. Sedangkan rumah tangga perikanan yang menggunakan armada tangkap bermotor memperoleh rata-rata penghasilan sebesar Rp. 32.760.000 per tahun

sampai dengan Rp. 53.571.429 per tahun atau rata-rata sebesar

Rp.43.777.143 per tahun.

 Jumlah Nilai Eksport/tahun Total produksi perdagangan perikanan eksport maupun antar pulau meningkat menjadi 7.354,99 ton senilai Rp.68.212.186.250,- yang sebagian besar telah diekspor sebesar 7.347,10 ton atau 99,89% dengan nilai Rp. 34.067.470.250,dan perdagangan antar pulau sebesar 5,1 ton (0,07%) dengan nilai Rp. 5.359.816.000,-. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menargetkan Jumlah nilai eksport/tahun sebesar 13,7 M, dan terealisasi sebesar 34,06 M atau 248,62%. Tahun 2011, jumlah nilai eksport terealisasi 13,48 M dari target yang ditetapkan sebesar 11,45 M atau 117,73%. 169


 Volume ekspor ikan segar segar/tahun Dari 3.238,5 ton Volume eksport ikan segar/tahun yang di targetkan Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, terealisasi sebanyak 5.431 ton atau 167,71% mengalami peningkatan dari tahun 2011, yaitu sebanyak 2.698,8 ton yang terealisasi. Berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) memperlihatkan bahwa produk perikanan yang diperdagangkan meliputi ikan hidup sebanyak 17,94 ton (0,28%) dan lobster sebanyak 3,19 ton (0,05%) seluruhnya dieksport, serta ikan segar 5.431 ton (84,10%) untuk dieksport dan untuk diperdagangkan antar pulau sebesar 1.050 ton (47,49%) yang meliputi ikan kembung, tenggiri, tongkol, pari, manyung/jahan, ikan karang, bulat dan kakap merah. Tujuan pasar ekspor produk perikanan adalah Singapura(88,6%) dan Malaysia (13,4%).  Volume ekspor ikan hidup/tahun Target atas indikator Volume eksport ikan hidup/tahun untuk tahun 2012 adalah sebesar 9.500 ton, namun sampai dengan akhir tahun 2012 hanya terealisasi sebanyak 240 ton atau 2,53%. Rendahnya realisasi yang dicapai diduga adanya penurunan kwalitas perairan dimana untuk eksport ikan hidup (kerapu) sangat tergantung dari usaha budidaya yang memerlukan kawasan dengan lingkungan yang memadai yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah : 1) Kelerengan lahan < 8%, 2) Persediaan air cukup

170


3) Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri. 4) Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan). Sedangkan kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya laut adalah : 1) Terlindung dari gelombang dan angin. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kegiatan atau usaha budidaya yang berasal dari gelombang dan arus yang besar. 2) Jauh dari permukiman dan industri, karena limbah atau pencemaran yang berasal dari rumah tangga dan industri dapat mengakibatkan kerusakan perairan dan kegagalan usaha budidaya. 3) Jauh dari muara sungai. Muara sungai juga sangat mempengaruhi budidaya laut dengan adanya proses sedimentasi akibat aktifitas di daerah atas (Up-land) seperti penebangan hutan, pertanian, permukiman dan industri yang dekat bantaran sungai. 4) Jauh dari kawasan ekosistem penting laut, seperti terumbu karang, mangrove dan padang lamun. 5) Kualitas air baik. Kualitas ini mengidikasikan kelayakan kondisi perairan yang dapat dijadikan lokasi budidaya laut.Kelayakan kondisi perairan ini dapat diukur dari parameter fisika, kimia dan biologi. Parameter Fisika ; Kecerahan; parameter kimia : Disolved Oxygen (DO), Chemical Oxygen Demand (COD), kandungan organik (organic matter), Biolocal Oxygen Demand (BOD), kandungan klorofil dan parameter biologi : plankton.

 Volume ekspor ikan hias Eksport ikan hias pada tahun 2012 mencapai 273.900 ekor ikan Rasbora, sp dengan tujuan Singapore. Dibanding tahun 2011, ekspor ikan hias mengalami peningkatan pada tahun 2012. Tahun 2011, volume ekspor hanya sebanyak 171


190.800. Rasbora merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai panjang tubuh sampai dengan 10 cm. Ikan ini merupakan perenang kuat dan merupakan ikan omnivora. Ciri-ciri ikan jantan adalah warna tubuh lebih gelap sedangkan ikan betina mempunyai warna tubuh lebih terang. Menurut Kottelat (1993), Genus Rasbora memiliki 43 spesies. Hal yang membedakan antara spesies Rasbora sp yang satu dengan lainnya adalah morfologi dan daerah persebarannya. Indikator Volume eksport ikan hias telah terealisasi sebanyak 273.900 ekor atau 119,63% dari 228.960 ekor target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012.  Volume produksi dari pelaku usaha perikanan Volume produksi dari pelaku usaha perikanan dengan target pada tahun 2012 sebesar 242 ton dengan realisasi 806,40 ton atau 333,23%. Tahun 2012 mengalami peningkatan produksi dibanding tahun 2011 Dalam upaya memaksimalkan hasil perikanan dan memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi maka diperlukan pengolahan hasil perikanan untuk memperoleh produk berkualitas sehingga memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil produk perikanan. Hasil produk pengolahan yang saat ini diminati di Bintan dan cukup dikenal daerah lain adalah hasil pengolahan ikan bilis/teri, ikan asin, ikan kering, ikan asap, bakso, dodol,

manisan,

kerupuk, abon, rajungan, otak-tak, presto, filet pari dan filet hiu. Produk ikan teri memiliki prospek pasar yang cukup baik.

Pada tahun 2012 volume

produksi dari pelaku usaha perikanan sebesar 806,40 ton didominasi ikan teri/bilis sebesar 357,11 ton atau 44,287%. Selain ikan teri/bilis produk lainnya berupa ikan asin, bakso,dodol dan manisan rumput laut, kerupuk fillet pari/hiu dan abon. Meskipun volume eksport mengalami kenaikan namun tidak mempengaruhi nilai produksi. Kondisi ini disebabkan jenis ikan yang diperdagangkan keluar

172


negeri memiliki nilai ekspor yang relatif rendah seperti produk ikan bilis, ikan asin, ikan jahan dan ikan pari.  Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap Nilai eksport hasil perikanan tangkap dengan target pada tahun 2012 sebesar 16.983 M, dengan realisasi 32.180 M atau 189,49%. Tahun 2011, nilai ekspor hasil perikanan tangkap terealisasi 15.891 M. Total nilai eksport hasil perikanan tangkap tahun 2012 mencapai Rp. 32.180.000.000,-. Peningkatan ini ditandai dengan adanya peningkatan volume perdagangan yang disertai dengan meningkatnya jenis komoditi perdagangan ikan yang memiliki nilai ekonomis seperti jenis ikan hidup (kerapu, merah) dan segar (tenggiri dan lainlain). Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2012 untuk mencapai indikator sasaran ini adalah dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, antara lain dengan cara : a.

Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil (DAK Tangkap),

b. Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil c.

Peningkatan dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis bidang perikanan tangkap,

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap.  Volume Ekspor hasil perikanan tangkap Volume eksport hasil perikanan tangkap dengan target pada tahun 2012 sebesar 2.830,62 ton dengan realisasi 3.641 ton atau 128,63%. Tahun 2011, volume ekspor hasil perikanan tangkap sebanyak 2.648,50 ton Total volume eksport hasil perikanan tangkap tahun 2012 mencapai 3.641 ton. Peningkatan produksi tangkap cenderung mengalami kenaikan yang berarti, ditandai dengan adanya bantuan armada dan alat tangkap kepada 173


nelayan. Dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Bintan, sektor perikanan belum memberikan peranan yang cukup berarti terhadap ekonomi wilayah Kabupaten Bintan. Dengan luas wilayah lautan 86.398,33 Km2 yang merupakan 98,50 persen dari total luas wilayah, kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi wilayah diperkirakan mencapai 4,71% pada tahun 2012. Kondisi ini mencerminkan pemanfaatan sumberdaya perikanan belum optimal dan belum memberikan nilai tambah yang tinggi. Berdasarkan data produksi perikanan tangkap Tahun 2012 jumlah produksi perikanan laut di Kabupaten Bintan adalah sebesar 41.228 ton atau 25% saja dari stok ikan yang ada 165.959,85 ton/tahun. Keseluruhan produksi perikanan tangkap ini diperoleh dari jumlah nelayan tangkap sebanyak 9.605 RTP dengan menggunakan armada sebanyak 4.945 unit yang terdiri dari 1.352 unit PTM, 188 unit MT ; 2.852 unit < 5 GT ; 369 unit 5-10 GT ; 158 unit 10-30 GT ; 26 unit > 30GT.

 Volume produksi perikanan Budidaya (Laut/Tawar/Payau) Volume produksi perikanan pada tahun 2011 tercatat 40.324,63 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan naik 88 persen. Nilai produksi perikanan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 186,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 635,92 Milyar Terealisasinya Volume produksi perikanan budidaya (laut/tawar/payau) pada tahun 2012 sebesar 796,44 atau 209,59% dari 380 ton yang ditetapkan Pemerintah

Kabupaten

Bintan,

dikarenakan

meningkatnya

produksi

perikanan budidaya di Kabupaten Bintan diawali dengan ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu kawasan Minapolitan di Indonesia, dengan produk unggulan kerapu dan rumput laut.Dengan ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai kawasan Minapolitan maka dilaksanakan berbagai Program dan Kegiatan untuk peningkatan produksi budidaya seperti pengadaan sarana dan prasarana budidaya kerapu berupa KJA, benih, pakan, 174


obat-obatan dan vitamin, sarana budidaya rumput laut, bibit dan peralatan pendukung lainnya. Disamping itu juga dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pembudidaya kerapu dan rumput laut. Selain budidaya kerapu dan rumput laut, diberikan juga bantuan dan pelatihan untuk pembudidaya ikan air tawar berupa benih, pakan, obatobatan dan sarana budidaya. Jumlah Rumah Tangga Perikanan dan Volume Produksi Perikanan (Ton) Total of Fishery Household and Volume of Fishery Production (Ton) in Bintan Regency, 2004 – 2011

Selain itu dilaksanakan juga program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya, dengan melaksanakan antara lain : 1) Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan 2) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang budidaya 3) Pengembangan sistem produksi pembudidayaan

175


Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Produksi perikanan budidaya 362,27 ton tahun 2010 menjadi 410 ton tahun 2015. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bintan akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita nelayan dari 3,26 juta tahun 2010 menjadi 4 juta tahun 2015 dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan dari 105 pada tahun 2010 menjadi 115 pada tahun 2015. Dengan target peningkatan produksi seperti yang telah diuraikan di atas, maka strategi difokuskan pada tiga hal mendasar dalam strategi dasar pencapaian produksi yakni: 1) Ekstensifikasi, memperluas dan atau menambah unit usaha budidaya. 2) Intensifikasi, meningkatkan produktivitas dari setiap unit usaha budidaya. 3) Diversivikasi, menambah jenis/komoditas yang diusahakan. Pencapaian angka 410 ton produksi perikanan budidaya diatas bukanlah sesuatu yang mustahil. Melihat potensi pengembangan perikanan yang masih cukup luas maka hal tersebut dapat dicapai dan cita-cita untuk menjadi yang terbesar terwujud tentu dengan ketekunan dan kerja keras. Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (kolam, tambak, kantong keramba) dengan target pada tahun 2012 sebesar 89 ha, 133 ha dan 1.661 kantong, telah terealisasi masing-masing 134 ha (150%), 131,30 ha (98,72%) dan 2.098 (126,31%) kantong. Potensi pengembangan perikanan budidaya laut (marine culture) sebesar 55.477 Ha yang terdiri dari 17.193 Ha untuk marikultur pesisir (coastal marine culture) dan 37.517 Ha untuk marikultur lepas pantai (offshore marine culture) tersebar hampir di setiap Kecamatan. Luas lahan budidaya kolam sebesar 91,73 ha tahun 2010 menjadi 134,11 ha tahun 2012. Sedangkan untuk usaha budidaya air payau (tambak) luasannya tidak menunjukkan peningkatan, hanya 131,30 ha saja sampai tahun 2012 dan 2.098 kantong KJA/KJT.

 Persentase wilayah pengelolaan Perikanan bebas IUU fishing 176


Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU dengan target pada tahun 2012 sebesar 70% dengan realisasi 57,5% atau 82,14%. Tahun 2011, persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing terealisasi 60%. Belum tercapainya target dalam pengelolaan perikanan bebas IUU disebabkan masih adanya penangkapan ikan yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungan (destructive fishing) dengan bahan racun, stroom dan lain-lain. Hal ini dapat diminimalisir dengan meningkatkan aktifitas kegiatan dan kerjasama unsur-unsur Keamanan Laut dan meningkatkan pengawasan melalui sistem pengawasan masyarakat dengan membentuk

Kelompok

Masyarakat Pegawasan (POKMASWAS) sumberdaya ikan. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah melaksanakan peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) fishing, serta pencegahan perusakan sumberdaya kelautan dan perikanan. Konstribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dalam peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah wilayah perairan Bintan yang bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan dari 50% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015, mewujudkan pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar pulau pada tahun 2015, Mewujudkan kerjasama internasional dan antar daerah, dan meningkatkan riset dan iptek kelautan.  Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan dengan target pada tahun 2012 sebesar 80%, namun hanya terealisasi 68% atau 85%. Tahun 2011, persentase wilayah perairan yang 177


bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan terealisasi 75%. Masih rendahnya realisasi capaian target wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan karena kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan sumberdaya manusia yang melakukan pengawasan terhadap lingkungan ekosistem perairan. Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, telah melaksanakan peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas, tujuannya adalah untuk pencegahan perusakan sumberdaya kelautan dan perikanan. Salah satu tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dalam peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah mewujudkan wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan dari 70% tahun 2010 menjadi 95% tahun 2015.  Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran dengan target pada tahun 2012 sebesar 50% dengan realisasi 43% atau 86%. Sedangkan tahun 2011, realisasi sebesar 40%. Masih rendahnya realisasi capaian target wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran karena kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan sumberdaya manusia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pencemaran, yang diduga berasal dari kapal-kapal yang membuang limbah di perairan Kabupaten Bintan.

Sasaran Strategis 30. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase

178


Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase tingkat kemantapan jalan Panjang jalan dilalui roda 4

Target

Realisasi

%

89%

89%

100

428,75 km

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perdesaan yang terpasang

225 km

486,101 km 232,071 km

113,38 103,14

776 sr

1443 sr

185,95

Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang

1.000 sr

600 sr

60

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

91,50%

63,38%

69,27

74,25%

74,56%

100,42

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase tingkat kemantapan jalan Target awal tahun 2012, persentase tingkat kemantapan jalan adalah 89% dan terealisasi 89% atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2011, target yang ditetapkan 85% dan terealisasi 85%.  Panjang jalan dilalui roda 4 Tahun 2011, realisasi panjang jalan yang dilalui roda 4 yaitu 465,341 Km dari 423,75 km target yang ditetapkan atau 109,81%. dan pada tahun 2012 panjang jalan yang dilalui roda 4 bertambah 20,76 Km sehingga total panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 adalah 486,101 Km dari target 428,75 km atau 113,38%.  Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

179


Panjang jalan di kabupaten bintan dalam kondisi baik tahun 2011 adalah 230 Km yang terealisasi dari 220 km yang ditargetkan atau 104,55% capaian kinerjanya. Dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,90% atau 2,071 Km maka panjang jalan kabupaten bintan dalam kondisi baik sebesar 232,071 Km yang terealisasi, target awalnya 225 km atau 103,14%  Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perdesaan yang terpasang Tahun 2011 jumlah sambungan rumah pedesaan yang terpasang ditarget 476, terealisasi 330 atau 69,33%. dari 776 Sr yang di targetkan pada tahun 2012, telah terealisasi sebanyak 1.443 atau 185,95%. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PU Kab.Bintan telah melakukan pengadaan meteran air dan pengembangan SPAM di 5 desa sebanyak 1.443 meteran air dimana untuk penyambungan dan pengoperasiannya telah diserahkan ke masing-masing desa  Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang Tahun 2011, jumlah sambungan rumah perkotaan yang terpasang terealisasi 600 sr, target yang ditetapkan 600 sr. Dari 1000 sambungan rumah (Sr) perkotaan yang terpasang yang ditargetkan pada tahun 2012, Dinas PU Kab.Bintan hanya dapat melakukan pengadaan meteran air yang melekat pada kegiatan pengembangan SPAM di 1 kecamatan sebanyak 600 meteran air atau 60%, dimana untuk penyambungan dan pengoperasiannya telah diserahkan ke masing-masing desa, kekurangan dari target yang telah di tetapkan ini disebabkan karna untuk SPAM Perkotaan lebih banyak dititik beratkan pada rehabilitasi dan pengembangan jaringan air bersih.  Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih pada tahun 2011, terealisasi 88% dari 91 % target yang ditetapkan oleh Pemerintah

180


Kabupaten Bintan atau 96,70%. Tahun 2012 mengalami penurunan yaitu terealisasi hanya 63,38% dari 91,5% yang telah ditetapkan atau tercapai 69,27%. Rendahnya persentase realisasi pengguna air bersih secara keseluruhan di Kabupaten Bintan ini di karenakan pengoperasian dan pelayanan penyambungan yang dilakukan oleh masing-masing kota/desa yang tidak optimal  Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase rumah tinggal yang bersanitasi di kabupaten bintan mengalami kenaikan sebesar 0,31% dari target yang telah ditetapkan sebesar 74,25% menjadi 74,56% atau 100,42%, Namun dibanding tahun 2011, terealisasi 78,30% dari 73,50% target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atau 106,53% capaian kinerjanya. kecilnya peningkatan rumah yang bersanitasi disebabkan

bahwa tidak adanya program lain yang dapat

mendukung sanitasi rumah tinggal selain program pembangunan saluran drainase dan program air bersih ( SPAM)

Sasaran Strategis 31. Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) Rasio elektrifikasi listrik desa Rasio ketersediaan daya listrik

Target

Realisasi

%

62%

68,57%

111,21

16.118 rt

27,269 rt

169,18

78% 78%

12,54% 78%

16,07 100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

181


 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rasio elektrifikasi di Kabupaten Bintan pada tahun 2012 baru mencapai 68,57 %, yang artinya hanya mengalami kenaikan sebesar 9,22 % dari 59,35 % pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : RASIO ELEKTRIFIKASI KAB. BINTAN TAHUN 2012

No.

Jumlah Pelanggan

Sumber Daya

1. Listrik Pedesaan 2. PLN Jumlah

Rasio Elektrifikasi (%)

5.301 21.818 27.119 39549

Jumlah Rumah Tangga

13,40% 55,17% 68,57%

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 39.549 rumah tangga. Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat 17.731 rumah tangga yang belum menikmati listrik PLN. Melalui Program Pengembangan Listrik Pedesaan,

pada

tahun

2012

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

telah

merealisasikan 5.301 rumah tangga yang menikmati listrik desa untuk membantu daerah-daerah yang belum teraliri listrik PLN. Sehingga dapat disimpulkan masih terdapat 12.430 rumah tangga di Kabupaten Bintan yang belum teraliri listrik.  Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) Rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2012, telah terealisasi sebanyak 27,269 rumah tangga dari 16.118 rumah tangga yang ditargetkan atau capaian kinerjanya sebesar 169,18%, sedangkan ditahun 2011, rumah tangga pengguna listrik hanya sebesar 59,35 rumah tangga. Banyaknya Tenaga Listrik yang Digunakan Menurut Lokasi di Kabupaten Bintan, 2011 (KWh) No

Uraian

Ktr Kijang

Ktr Kawal

PLTD Pengujan

1

Kva Tersedia

33.571.517

7.336.676

147.226

182

PLTD Kelong

PLTD Mantang

PLTD Dendun

PLTD Pangkil

PLTD Tanjung uban

PLTD Tambelan

jumlah

816.311

256.232

158.182

249.485

27.020.883

1.009.150

70.565.662


2

3

Banyaknya Kwh Terjual Menurut Klasifikasi Pelanggan Sosial

312.490

273.942

3.148

28.484

10.645

5.221

7.529

1.116.920

34.482

1.792.861

Rumahtangga

16.857.487

4.091.156

125.493

702.770

214.819

127.104

238.794

17.343.251

877.060

40.577.934

Bisnis

5.249.516

2.456.597

15.844

65.511

13.806

13.116

3.162

5.607.377

63.089

13.488.018

Industri

9.524.603

89.740

Publik

769.356

425.241

Multiguna Jumlah Pelanggan Jumlah Kwh Terjual 2011 2010

858.065 9.495

33.357.517 2.368.255 r

350.728 2.741

19.546

16.962

9.965.071

12.741

2.225.602

34.519

3.506.708

828

1.235.070 23.193

1.009.150 721.820

70.565.662 30.041.355

2.020

222

388

279

173

277

377.005 9.511

7.336.676 559.705

147.226 11.580

816.311 60.800

256.232 19.653

158.182 150.406

249.485 246.495

27.020.883 25.754.721

 Rasio elektrifikasi listrik desa Tahun 2012, rasio elektrifikasi listrik desa terealisasi 12,54%. Sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bintan telah merealisasikan sebanyak 76 lokasi yang tersebar di Kabupaten Bintan dan pulau-pulau terpencil. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan memfokuskan kegiatan untuk mengkoneksikan jaringan listrik desa dengan jaringan milik PLN melalui perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT. PLN (Persero) Area Tanjungpinang. Sehingga pada tahun 2012 tinggal 74 lokasi listrik desa yang ada di Kabupaten Bintan. Dapat kita dilihat pada tabel data listrik desa di Kabupaten Bintan berikut :

183


Pelanggan

Daya (KVA)

Pelanggan

Daya (KVA)

Pelanggan

Daya (KVA)

Pelanggan

5 150 40 360 250 40 840

6 218 53 631 222 37 1161

7 20 165 10 250 50 495

8 38 231 15 306 94 684

9 165 125 100 50 200 150 100 890

10 108 130 95 33 171 95 92 724

11 100 200 50 100 300 50 75 875

12 112 165 41 87 399 77 98 979

13 200 320 10 125 50 160 200 150 1215

14 213 370 10 126 135 150 228 176 1408

15 250 100 100 65 575 1090

16 45 96 46 100 59 76 55 477

Rasio Listrik Desa (%)

Daya (KVA)

2011

Pelanggan

2010

Daya (KVA)

2 Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Tuapaya Teluk Bintan Teluk Sebong Seri Kuala Lobam Bintan Utara Tambelan TOTAL

2009

Pelanggan

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan

2008

Daya (KVA)

No

2007

Total Pelanggan (KK)

Realisasi 2006

Jumlah Penduduk (KK)

Data Listrik Desa Kabupaten Bintan

17 11343 2097 1082 2952 2875 2694 4114 4776 6152 1464 39549

18 408 927 289 419 309 1098 1326 278 55 192 5301

19 3,60% 44,21% 26,71% 14,19% 10,75% 40,76% 32,23% 5,82% 0,89% 13,11% 13,40%

Tanjungpinang, 21 Juni 2010 Keterangan : Terdapat 6 lokasi yang sudah tersambung dengan jaringan PLN yaitu : Kp. Mengkurus Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang, Kp. Lepan Kec. Sri Kuala Lobam, Kp. Sei Jeram Kec. Bintan Utara, Kp. Kawal Pantai Kec. Gunung Kijang, Kp. Lome Desa Toapaya Utara, Kp. Kangboi Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya.

Dari tabel di atas, jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 39.549 rumah tangga dan sebanyak 5.301 rumah tangga yang menggunakan listrik desa. Sehingga pada tahun 2011 ini rasio listrik desa di Kabupaten Bintan adalah sebesar 13,40 %. Untuk daerah-daerah terpencil yang belum bisa terjangkau oleh jaringan listrik PLN dan dikarenakan lokasi rumah tangga yang tersebar dan jarak yang terlalu jauh sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun jaringan listrik desa, maka Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pada tahun 2012, diberikan bantuan PLTS di dua lokasi yaitu di RT.09/RW.III Kp. Rawa Mangun Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya sebanyak 6 unit dan Kp. Jiput Desa Kuala Sempang Kec. Sri Kuala Lobam sebanyak 15 unit.  Rasio ketersediaan daya listrik Target awal rasio ketersediaan daya listrik tahun 2012 adalah 78%, terealisasi 78% atau capaian kinerjanya 100%. Tahun 2011, realisasi rasio ketersediaan daya listrik adalah 75% dari 72,3% yang telah ditetapkan.

184


Sebagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten Bintan dipenuhi oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pada tahun 2010 total daya terpasang sebanyak 6.286 kwh dengan produksi sebesar 30.124 ribu kwh. Sedangkan pada tahun 2011 daya terpasangnya lebih tinggi 7,92 persen (6.784 kwh) dan menghasilkan listrik 6,62 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya (32.117,87 ribu kwh). Pada tahun 2012 ini, Pemerintah Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan melakukan kerja sama dengan PT.PLN (Persero) Area Tanjungpinang yang dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi dalam rangka pengoperasian jaringan-jaringan distribusi yang telah di bangun oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bintan. Adapun lokasi-lokasi yang dimaksud antara lain : NO

LOKASI

KONDISI LAPANGAN URAIAN JARINGAN DISTRIBUSI VOL

STN

1.

Kelurahan Sei Enam Kec. Bintan Timur

SUTM AAAC 70 mm2 SKUTR 3x35 + 1x25 mm2 Trafo STEP DOWN 100 kVA

1500 1500 1

Mtr Mtr Unit

2.

Kp. Jawa Cikolek Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya

SUTM AAAC 70 MM2 SKUTR 3x50 + 1x35 mm2 SKUTR 3x35 + 1x25 mm2 Trafo STEP DOWN 50 kVA

1000 750 1100 1

Mtr Mtr Mtr Unit

3.

Kp. Lome RT.07 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya

4.

Kp. Busung – Kp. Limau - Kp. Simpang Kec. Sri Kuala Lobam

SUTM AAAC 240 mm2 SKUTR 3x70+1x50 mm2 Trafo STEP DOWN 100 kVA SUTM AAAC 150 mm2 SUTM AAAC 70 mm2 SKTTM NA2XSEFGbY 3x150 mm2 SKUTR 3x35 + 1x25 mm2 Trafo STEP DOWN 100 kVA Trafo STEP DOWN 50 kVA

1950 4700 1 900 1500 600

Mtr Mtr Unit Mtr Mtr Mtr Mtr Unit Unit

SKTTM NA2XSEFGbY 3x150 mm2 SKTTR NYFGbY 3x50 mm2 Trafo STEP DOWN 160 kVA SUTM AAAC 70 MM2 SKUTR 3x50 + 1x35 mm2 Trafo STEP DOWN 100 kVA

2000

SKUTR 3x50 + 1x35 mm2

1000

Mtr

1

Unit

5.

Pusat Pemerintahan Kab. Bintan Bandar Seri Bentan Kec. Teluk Bintan

4380 2 1

270 5 1000 1650 1

Mtr Mtr Unit

6.

Kp. Granat Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang

7.

Kp. Telaga Biru RT.02 RW.01 Desa Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur

8.

Jl. Raya Tembeling

Trafo STEP DOWN 50 kVA

9.

Kp. Tekis Cikolek Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya

Trafo STEP DOWN 100 kVA SKUTR 3x35 + 1x25 mm2

1 1000

Unit Meter

10.

Kp. Kangboi Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya

Trafo STEP DOWN 50 kVA SKUTR 3x50 + 1x35 mm2

1 2500

Unit Meter

185


Mtr Mtr Unit

Gbr. Pemasangan Jaringan Distribusi

Sasaran Strategis 32. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rasio izin trayek per 100.000 penduduk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Target 3,60

Realisasi 0

% 0

0,05

0

0

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun :

100.000 orang

0

0

Jumlah penumpang yang masuk

626.350 orang

186

0


0

0

Pelabuhan Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat Kepemilikan KIR angkutan umum Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk Frekwensi penerbangan per thn Jumlah penumpang penerbangan

636.949 orang

0

0

390 orang

0

0

1.830 orang

0

0

100% 40%

0 0

0 0

4

0

0

1 kali 18 orang

0 0

0 0

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio izin trayek per 100.000 penduduk  Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan  Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum  Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan  Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan  Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat  Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat  Kepemilikan KIR angkutan umum  Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular  Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk  Frekwensi penerbangan per thn  Jumlah penumpang penerbangan Tahun 2012, ke dua belas inidktor diatas belum diukur realisasinya

Sasaran Strategis 33. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%

187


Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rasio rumah tidak layak huni

Target 0:142.382

Realisasi 2.222:14 2.382

%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio rumah tidak layak huni Rasio rumah tidak layak huni pada tahun 2011 adalah 0:142:382. Tahun 2012 adalah 2.222:142.382. Permasalahan yang terjadi pada rumah tidak layak huni adalah, diantaranya : -

Untuk rumah layak huni yang berada dilokasi pesisir pantai/laut, pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah sangat tergantung pada pasang surut dan pasang naiknya air laut.

-

Sebagian besar masyarakat penerima RTLH memperbesar ukuran rumah dari yang sudah ditentukan tanpa memperhitungkan anggaran biaya yang dimiliki sehingga penyelesaian rumah menjadi terhambat.

-

Masih adanya masyarakat penerima kegiatan RTLH yang bekerja asalasalan sehingga perlu pengawasan yang sungguh-sungguh agar tercapai rumah yang layak dan berestetika.

-

Belum adanya petunjuk teknis dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tentang pelaksanaan kegiatan RS-RTLH yang seragam yang dapat dijadikan sebagai acuan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan masingmasing kabupaten / kota membuat dengan model sendiri.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dimasa yang akan datang, yaitu : -

Melakukan pembinaan terhadap pengurus RTLH, sehingga fungsinya dapat berjalan dengan baik

-

Perlu adanya pengawasan desa/kelurahan serta pengawas kecamatan untuk memonitor serta memberikan suport/ dukungan bagi masyarakat secara terus menerus untuk dapat melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yamg diterima dengan penuh tanggungjawab.

188


Sasaran Strategis 34. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah PMKS Persentase penanganan penyandang Masalah kesejahteraan sosial

Target 9.535 jiwa 29%

Realisasi % 11.190 jiwa 26,62% 91,79

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah PMKS Jumlah PMKS pada tahun 2011 tercatat 9.137 orang dan naik menjadi 11.190 orang ditahun 2012. Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya kecacatan dan ketunaan sosial masih belum akurat karena penyandang masalah tidak terbuka dengan permasalahan yang dihadapi sehingga menyulitkan dalam pemberian intervensi. Tindak lanjut kedepan, pelaksanaan pendataan dengan melibatkan persatuan penyandang cacat indonesia cabang bintan dan FKKDAC. Jumlah PMKS tahun 2012 : 11. 190 orang Penca sebanyak 548 orang -

Lansia sebanyak 3.500 orang

-

Kelg Miskin seabnyak 5.731 RTM

-

Jumlah anak dipanti sebanyak 272 orang

-

RTLH sebanyak 886 KK

-

WTS sebanyak 253 orang

 Persentase penanganan penyandang Masalah kesejahteraan sosial

189


Penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial

mengalami

peningkatan dari 14,72% ditahun 2011 menjadi 26,62% yang ditangani ditahun 2012. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui program pleayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial telah melakukan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal serta penanganan orang mengalami gangguan jiwa/mental. Permasalahan yang dihadapi antara lain luasnya wilayah kerja sehingga jangkauan pelayanan dan rehabilitasi menjadi terbatas, belum adanya kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan pada PMKS terutama untuk melayani penyandang cacat dan orang yang mengalami gangguang jiwa/mental serta orang yang mengalami gangguan jiwa/mental yang telah dikirim ke RSJ Tampan di Pekanbaru yang dinyatakan sembuh oleh dokter terkadang sifatnya situasional dan ketika kembali kepada keluarga menjadi sakit kembali. Upaya ke depan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah menyediakan anggaran yang cukup untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial sehingga luas wilayah kerja tidak menjadi hambatan, pelayanan dengan menggunakan kendaraan dinas dan perlu dukungan keluarga dalam proses pemulihan mental dari RSJ dan mengirim ke panti

sosial

untuk kemudian

bersosialisasi

mental

dan

bimbingan

keterampilan sehingga ketika kembali ke masyarakat sudah siap secara mental dan keterampilan. Jumlah PMKS yang diberi bantuan Tahun 2012 adalah : 2.979 orang, terdiri dari : a.

Bantuan Sosial sebanyak 1.751 jiwa - RTLH : 498 orang - KUBE P2FM : 560 orang - KUBE Paca : 20 orang - Bencana alam : 16 orang - Pelayanan Lanjut Usia : 50 orang - RTLH BSPS : 133 0rang - LKM : 405 orang

190


- LK3 : 69 orang b.

Jaminan Sosial sebanyak 1.228 jiwa - PKH : 883 orang - Askesos : 200 orang - JS Paca : 16 orang - Permakanan panti (5 panti) : 35 + 30+15+15+29 = 129 orang

Sasaran Strategis 35. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM Rasio Raskin Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD Jumlah LSM Aktif

Target 10,4% (14.800)

Realisasi

%

10,3%

99

23,5 17%

23

100

17%

100

37 LSM

37 LSM

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM Persentase partisipasi masyarakat dalam PNPM tahun 2012, ditargetkan 10,4% dan terealisasi 10,3% atau 99% capaian kinerjanya. Tahun 2011, target 10.2% dan terealisasi 10.2%.  Rasio Raskin Rasio raskin tahun 2012, ditargetkan 23,5% dan terealisasi 23% atau 100% capaian kinerjanya. 191


 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI AD ditargetkan 17% dan terealisasi 17% atau pencapaian kinerjanya 100%. Tahun 2011, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI AD terealisasi 16% daari 15% yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.  Jumlah LSM Aktif Jumlah LSM aktif pada tahun 2012 di Kabupaten Bintan ditargetkan sebanyak 37 lembaga dan teralisasi 37 lembaga atau 100%.

Sasaran Strategis 36. Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang Diduduki perempuan Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur Jumlah KDRT Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian

192

Target 24,7% 14,1% 24% 37% 0,5% 3 kasus 7% 82%

Realisasi 1.891 (51,10%)

%

11,84% 24%

100

44.50% 0%

100

3 kasus

100

5,98% 10,40%


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Jumlah pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten bintan sebanyak 3.701 orang. Laki-laki berjumlah 1.810 orang atau 48,90%, sedangkan perempuan sebanyak 1.891 orang atau 51,10%. Tahun 2011, persentase partispasi perempuan dilembaga pemerintah hanya mencapai 24,5%. Peran perempuan dalam pemerintahan di kabupaten bintan sangat tinggi, ini dapat dilihat dari jabatan struktural yang diisi / diduduki oleh perempuan.  Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2012 persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta, terealisasi 11,84% dari target sebesar 14,1%.  Proporsi kursi DPRD yang Diduduki perempuan Jumlah anggota DPRD yang ada di kabupaten bintan berjumlah 25 orang, diantaranya laki-laki 19 orang atau (76%), sedangkan perempuan sebanyak 6 orang atau (24%). Tahun 2011 tidak ada perbedaan dengan tahun 2012. Target indikator proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan tercapai kinerjanya 100%.  Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Persentase perempuan dalam angkatan kerja pada tahun 2012, terealisasi 44,50% dari 37% target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Tahun 2011, Persentase perempuan dalam angkatan kerja terealisasi hanya 11,84% dari target sebesar 11,84%.  Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur

193


Target awal untuk tahun 2011 adalah 0,6% dan terealisasi sebesar 0,6% atau 100% capaian kinerjanya. Untuk tahun 2012 ditetapkan target sebesar 0,5% dan terealisasi 0% atau capaian kinerjanya 100%. Jumlah tenaga kerja mulai dari umur 15 sampai 21 tahun berjumlah 1.250 orang, terdiri dari 479 orang tenaga kerja wanita dan 753 tenaga kerja pria.  Jumlah KDRT Jumlah KDRT pada tahun 2011 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2012 juga terdapat 3 kasus dan semua telah diselesaikan dengan prosedur.  Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun ke atas 94,02% dan terealisasi 95,79%.  Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian Persentase perempuan bekerja di sektor non pertanian pada tahun 2012, ditargetkan 82% dan terealisasi 10,40%. Tahun 2011, target 1.14% dan terealisasi 1.14%.

Sasaran Strategis 37. Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Angka penggunaan kondom Rata-rata jumlah anak per keluarga Laju pertumbuhan penduduk Cakupan peserta KB aktif 194

Target 2,2% 1,45% 2,4% 60%

Realisasi 135 org 1,16% 2% 19.13%


% 80 83,3 77

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka penggunaan kondom Angka penggunaan kondom untuk tahun 2012 ditargetkan 2,2% dan terealisasi 135 orang .

 Rata-rata jumlah anak per keluarga Target rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2012 yaitu 1,45%, terealisasi rata-rata jumlah anak per keluarga yang ada di kabupaten bintan 1,16% atau 80%. Tahun 2011 target jumlah anak per keluarga sebesar 1,45% dan terealisasi 1,45%.  Laju pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk tahun 2012 di kabupaten bintan ditarget sebesar 2,4% dan terealisasi 2% atau 83,3%. Tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk ditargetkan 2,00% dan terealisasi sebesar 2,62% atau 131%.  Cakupan peserta KB aktif Cakupan peserta KB aktif tahun 2012 ditargetkan 60% dan terealisasi 19,13% atau capaian kinerjanya 77%. Tahun 2011, target 59% dan terealisasi 77,5% atau 131,35% capaian kinerjanya.

Sasaran Strategis 38. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan

195


Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase tutupan karang hidup Luas padang lamun

Target

Realisasi

%

55%

33%

60,00

2.800 ha

2,918.36 Ha

104,23

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase tutupan karang hidup Menurunnya persentase tutupan karang hidup diduga karena perubahan lingkungan perairan, dimana untuk pertumbuhan terumbu karang sangat dibutuhkan kondisi perairan yang baik, tidak terdapat pencemaran. Upaya melestarikan, merehabilitasi dan mengelola terumbu karang dalam program COREMAP II, diantaranya melalui komponen kebijakan dan pengembangan MMA/MCA telah memfasilitasi pencadangan kawasan konservasi laut daerah. Khususnya di wilayah Indonesia Barat, terdapat 8 (delapan) kawasan konservasi perairan laut daerah di Kabupaten/Kota yaitu: Natuna, Batam, Bintan, Lingga, Kepulauan Mentawai, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan. Dari 55% yang telah ditargetkan pada tahun 2012 atas indikator Persentase tutupan karang hidup, namun hanya 33% yang telah terealisasi atau 60%. Tahun 2011, ditargetkan 50% dan terealisasi sebesar 50%

 Luas padang lamun Target indikator Luas padang lamun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 adalah 2.800 ha, dan terelaisasi sampai akhir tahun 2012 adalah 2.918,36 ha atau 104,23%. Dibanding tahun 2011, tahun 2012 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2011, luas padang lamun 2.700 ha. Meningkatnya luas areal pertumbuhan padang lamun, diduga karena perubahan kondisi lingkungan yang mengandung sedimen dan nutrien 196


sehingga pertumbuhan lamun dan spesies sejenisnya dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sasaran Strategis 39. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Tingkat koneksi data kependudukan Antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio bayi berakte kelahiran / 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk

Target

Realisasi

%

11 jaringan

11 jaringan

100

650 orang

645 orang

99,23

94%

92,42%

98,32

sudah

sudah

100

55 orang

64 orang

116,3 6

3 pasang

1,15 pasang

38,33

100%

56,17%

56,17

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Tingkat koneksi data kependudukan Antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tingkat

koneksi

data

kependudukan

antar

kecamatan

serta

dinas

kependudukan dan catatan sipil tahun 2011 adalah 8 jaringan. Tahun 2012 telah terealisasi sebanyak 11 jaringan dari target 11 jaringan yng telah ditetapkan. Pada tahun 2012 Terlaksananya pengadaan peralatan jaringan online di 3 titik, terdiri dari : Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, Kecamatan Tambelan, adapun pembangunan sistem jaringan SIAK sudah tercapai 100% untuk 10 Kecamatan dan 1 Dinas Kependudukan dan

197


Pencatatan Sipil. Dengan adanya jaringan SIAK ini maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dapat mengetahui berapa jumlah penduduk yang telah di lakukan penginputan oleh pihak Kecamatan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bintan tahun 2012 adalah 159.116 jiwa dan pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Bintan adalah 155.463 jiwa, terdapat kenaikan penduduk berjumlah 3.653 jiwa (0,98%).  Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah tahun 2011 berjumlah 633 orang. Tahun 2012 meningkat menjadi 645 orang atau tercapai 99,23% dari 650 orang yang ditargetkan.  Kepemilikan KTP Kepemilikan KTP tahun 2011 sebesar 90,34%, sedangkan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 92,42% dari 94% yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun pengawasan yang telah dilaksanakan di tahun 2012 yaitu data ganda berdasarkan SIAK tahun 20112015 sebanyak 6.000 jiwa, dan telah terealisasi (up date) di tahun 2012 sebanyak 4.483 jiwa, jadi yang belum terealisasi (up date) sebanyak 1.517 jiwa (0.75%). Dalam pelaksanaan program penerapan e-ktp secara nasional yang dilakukan perakaman secara online di pusat, khususnya Kabupaten Bintan terjaring kembali data ganda sebanyak 13.166 jiwa dari 158.805 jiwa. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja keras dalam penyelesaian data ganda dalam wilayah Kabupaten Bintan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan ini

198


sangat penting dilaksanakan berkelanjutan di tahun berikutnya dalam penertiban dokumen kependudukan di Kabupaten Bintan. Pengawasan yustisia dan perda juga dilaksanakan dalam pengawasan kepemilikan dokumen penting khususnya dokumen kependudukan seperti KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Kependudukan) dan dokumen lainnya bagi masyarakat di Kabupaten Bintan. Pelaksanaan dilaksanakan di 3 kecamatan antara lain kecamatan bintan timur, kecamatan bintan utara dan kecamatan gunung kijang. Hasil dari pelaksanaan tersebut masih banyak masyarakat Kabupaten Bintan yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti tersebut diatas, juga tidak memiliki surat keterangan domisili (tempat tinggal) ini dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat dalam arti penting dokumen tersebut.  Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Penerapan KTP Nasional berbasis NIK tahun 2012 sudah dilaksanakan. Penerapan e-KTP dalam meningkatkan kebutuhan dokumen kependudukan kepada masyarakat antara lain yaitu dokumen KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk). Tujuannya adalah membentuk data base kependudukan yang valid karena 1 arah memiliki 1 data (1 Nomor Induk Kependudukan). Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan untuk tenaga pelayanan kependudukan (suvervisor, validator, registor dan operator) di 10 Kecamatan dan di Dinas Kependudukan untuk menjalankan aplikasi Penerapan e-KTP, pelayanan dokumen kependudukan dan aplikasi penunjang tentang penataan dokumen kependudukan.  Rasio bayi berakte kelahiran / 100 Bayi Lahir

199


Rasio bayi berakte kelahiran / 100 bayi lahir tahun 2011 terealisasi 40,74 orang dari 50 orang yang ditargetkan, sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi 64 orang dari target sebanyak 55 orang atau 116,36%. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk akta kelahiran dari jumlah penduduk 159.116 jiwa, yang telah memiliki akta kelahiran berjumlah 89.372 jiwa, sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 69.374 jiwa (78%).

 Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Tahun 2011 rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah 1,85. Tahun 2012, rasio pasnagan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah terealisasi 1,15 dari 3 yang ditargetkan atau capaian kinerja nya 38,33%. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil selalu dilaksanakan. Adapun pengawasan yang telah dilaksanakan di tahun 2012 yaitu data akta perkawinan tercatat sebanyak 82.042 jiwa, yang telah memiliki akta berjumlah 55.421 jiwa, yang akta tidak teregistrasi di Pemerintahan berjumlah 26.621 jiwa (48%). Sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan ini sangat penting dilaksanakan berkelanjutan di tahun berikutnya dalam penertiban dokumen kependudukan di Kabupaten Bintan.  Kepemilikan akta kelahiran penduduk Kepemilikan akta kelahiran penduduk tahun 2011 terealisasi sebesar 60,58%, sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 56,17% dari target sebesar 100%. Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil disini, telah memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu 200


dalam kepengurusan akta kelahiran, dengan terlaksananya 1.500 akta. Pelayanan diharapkan dapat berlanjut ditahun berikutnya dalam pengentasan kepemilikan akta kelahiran bagi masyarakat yang tidak mampu, hal ini menunjang program pemerintah dalam perlindungan anak indonesia. Kemudian melakukan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil dengan cara mengadakan pelatihan dan penjelasan yang diberikan kepada penguruspengurus dokumen kependudukan khususnya dibidang pencatatan sipil.

Sasaran Strategis 40. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara.

Target

Realisasi

%

76%

76%

100

50%

50%

100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air ditahun 2011adalah sebesar 61%, sedangkan ditahun 2012 meningkat menjadi 76% yang terealisasi, dari target 76% yang ditetapkan atau 100% capaian kinerjanya. 201


Sasaran khusus hendak dicapai Pemerintah Kabupaten Bintan adalah Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai/pesisir dan laut serta air tanah. Usaha yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pencegahan dalam pencemaran air adalah terus dilakukan pengawasan yang intensif khusunya bagi pengusaha yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan. pengendalian dan pengawasan juga melalui usaha konservasi Sumber Daya Air dan kerusakan sumber-sumber Air

 Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara. Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara pada tahun 2011 sebesar 40% dan tahun 2012 terealisasi 50%. Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bintan adalah membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun ( B3 ). Cara yang dilakukan adalah dengan Pemantauan lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan dengan melakukan pemantauan kualitas udara 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sehingga tersedia data kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bintan, kemudian dengan melaksanakan Workshop Pengelolaan limbah domestik.

Sasaran Strategis 41. Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase penanganan sampah Persentase sampah yang dikelola 202

Target 85% 30%

Realisasi 84% 21%


% 98,82 70

Persentase volume pengurangan Sampah melalui 3R Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

9%

4%

44,44

115

36

31,30

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase penanganan sampah Tahun 2012, persentase penanganan sampah terealisasi 84% dari 85% target yang ditetapkan. Tidak tercapai disebabkan karena kondisi dan jumlah alat angkut yang sangat minim dan kondisi kendaraan yang sudah sangat tua.  Persentase sampah yang dikelola Dari target awal 30% persentase sampah yang dikelola, terealisasi hanya 21% atau 70%. Pengelolaan sampah dilakukan di TPA Sungai Enam, saat ini sangat minim sarana pengolahan sampah sehingga banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik.  Persentase volume pengurangan Sampah melalui 3R Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R pada tahun 2012 ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 9% dan terealisasi hanya 4% atau 44,44%. Realisasi volume pengurangan sampah melalui 3R sangat rendah, hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dan sarana TPS 3R yang tersedia.  Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Target awal 115 rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan terealisasi 36 atau 31,30%. Rendahnya realisasi indikator ini disebabkan kurang tersedianya TPS dipemukiman penduduk, sebab

203


penyebaran penduduk yang jarang dan jarak yang jauh. Untuk TPS yang ada hanya terdapat dikota Kijang dengan rasio 1:1000 Sasaran Strategis 42. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk

Target

Realisasi

%

104,72

60.555

42

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk, target awal 104,72 dan terealisasi 60.555 atau 42%. Kecamatan Bintan Timur 72.274,25 m2, Kecamatan Teluk Sebong 91.506,25 m2, Kecamatan Bintan Utara 62,867 m2, Kecamatan Seri Kuala Lobam 81.473 m2, Kecamatan Toapaya 524.929,55 m2 (20.000 m2 surat diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang), Kecamatan Bintan Pesisir 117.957,25 m2

Sasaran Strategis 43. Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat 204

Target

Realisasi

%

72,5%

30,00%

41,37


Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Kerusakan Kawasan Hutan

474 ha

40 ha

8.44

868,68 ha

40% 6,50 ha

416

30 ha

10 ha

33

53%

23.235,47 ha

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat tahun 2011 adalah 126,1%, sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 30,00% atau capaian kinerjanya hanya 41,37%. Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan telah melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan dengan cara melakukan konservasi dan reboisasi hutan dan lahan dan perlombaan penghijauan kehutanan serta pengamanan dan perlindungan hutan. Kemudian melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan dengan cara paduserasai peta (TGHK) dengan tata ruang Kabupaten Bintan.  Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Luas hutan lindung yang dirambah 6 hl, hl sei jago 13,92 ha, hl gunung kijang 28,2 hl, hl gunung lengkuas 240 ha, hl sei pulai 200 ha, hl gunung bintan besar

205


5 ha, hl gunung bintan kecil 0,5 ha ditahun 2011 adalah 49,33%, sedangkan tahun 2012 luas hutan lindung yang dirambah 40%. Luas hutan di kabupaten Bintan pada tahun 2011 sekitar 4.490,60 Ha. Semuanya termasuk hutan lindung, yang tersebar hampir disemua kecamatan. Hutan Lindung Gunung Bintan Besar di kecamatan Teluk Bintan seluas 280 Ha, Hutan Lindung Sei Jago di kecamatan Bintan Utara seluas 1.629,60 Ha, Hutan Lindung Gunung Bintan Kecil seluas 308 Ha di kecamatan Teluk Sebong, Hutan Lindung Gunung Lengkuas dan Hutan Lindung Sei Pulai masing-masing seluas 1.071,80 Ha dan 441,20 Ha di kecamatan Bintan Timur dan di kecamatan Gunung Kijang ada Hutan Lindung Gunung Kijang seluas 760 Ha.  Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah penebangan liar di sei pulai 15 ha, sei jago 868,68 ha, gunung lengkuas 54 ha, gunung kijang 183 ha, gunung bintan 3 ha ditahun 2011 ditargetkan 1.123 ha, terealisasi 49,33 ha. Ditahun 2012, jumlah penebangan liar 40 ha dari target 868,68 ha. Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemeliharaan hutan lindung sei jago 150 ha, penanaman bibit KBR sebanyak 16 kelompok tani dan pembuatan kebun KBR sebanyak 26 kelompok tani. Upaya pembangunan kehutanan dari berbagai aspek terus dilakukan diantaranya dengan mengadakan perlombaan penghijauan kehutanan tingkat desa di Kabupaten Bintan.  Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Jumlah kebakaran 6 hutan lindung, sei jago 30 ha, gunung kijang 5 ha, gunung lengkuas 10 ha, sei pulai 2 ha dan gunung bintan kecil 0,5 ha tahun 2012 adalah 10 ha, sedangkan tahun 2011 jumlah kebakaran hutan lindung mencapai 49,33 ha. 206


 Kerusakan Kawasan Hutan Kerusakan kawasan hutan ditahun 2012 adalah 23.235,47 ha, angka ini menurun sebesar 0,31% (129,03 ha) dari tahun sebelumnya. No

Hutan Lindung

Data Kerusakan Hutan Lindung 2011 (ha)

%

HL. Sei Jago

303

HL. Gunung Bintan Kecil

63

3

HL. Gunung Bintan Besar

4

HL. Gunung Kijang

5

HL. Gunung Lengkuas

6

HL. Sei Pulai

7

HL. Catchment Area

1 2

Jumlah

Ket

2012 (ha)

%

18,59

297,97

18,24

20,45

63

20,45

58

20,71

58

20,71

264

34,74

264

34,74

222,5

20,76

222,5

20,76

243

55,07

243

55,07

22.217

60,05

22,087

59,69

23.364,5

Ket

23,235,47

Kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di Kabupaten Bintan : 1) Pemantapan kawasan hutan 2) Rehabilitasi hutan, lahan kritis dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan 4) Revitalisasi pemanfaatan hutan 5) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan 6) Penguatan kelembagaan kehutanan. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka tahun 2011-2015, melalui dinas Petanian dan Kehutanan melaksanakan program teknis, yaitu : 1) Program inventarisasi dan pemetaan sumber daya 2) Program konservasi, keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan 3) Program peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)

207


Sasaran Strategis sumberdaya alam lingkungan

44. Meningkatnya pengelolaan yang sesuai dengan dokumen

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Target

Realisasi

%

0%

0

0

0%

4

10%

10,83

108,3

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah Pemanfaatan air bawah tanah dikelola oleh Distamben Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan yang mengatur tentang ruang lingkup pengawasan disetiap daerah belum diatur.  Pertambangan tanpa ijin Pertambangan tanpa ijin ditahun 2011 sebanyak 6 perusahaan, ditahun 2012 menurun menjadi 4 perusahaan pertambangan tanpa ijin. Sepanjang tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pengawasan dilapangan untuk menimalisir pertambangan ilegal. Beberapa hambatan yang dialami adalah letak lokasi –lokasi tambang yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintan masih menimbulkan kesulitan dalam pengawasan serta proses penertiban tambang tanpa ijin yang kerap kali terkendali oleh kepentingan pihak tertentu.

208


Sepanjang tahun 2005 sampai dengan 2010 ada beberapa perusahaan pertambangan yang di audit, diantaranya adalah : 1) Perusahaan Bina Riau Jaya dan Sindo Mandiri ( perusahaan granit) 2) Harap panjang ( perusahaan bauksit) 3) Bina Dompak Indah ( perusahaan bauksit) 4) Bintang Cahaya Terang ( perusahaan bauksit) 5) Gunung Kijang Jaya Lestari ( perusahaan bauksit) 6) Gunung Bintan Abadi ( perusahaan bauksit) 7) Wahana Karya Suksesindo Utama ( perusahaan bauksit) 8) Tri Dinasti Mulia ( perusahaan bauksit) 9) Gunung Sion ( perusahaan bauksit) 10) Danpac Resources ( perusahaan bauksit) Perkembangan hasil audit oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (OPN) untuk pembayaran iuran dan pajak pada umumnya sudah dilaksanakan. Pada tahun 2010 sampai dengan 2013, perusahaan yang akan diaudit adalah : 1) PT. Wahana Karya Suksesindo Utama 2) PT. Tunggul Ulung Makmur 3) PT. Harap Panjang 4) PT. Lobinda Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses audit adalah lambatnya data yang diterima dari setiap perusahaan dan pembayaran yang sering ditundatunda.  Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jenis bahan galian yang banyak di tambang adalah bauksit , kemudian granit dan pasir darat. PT. Antam Kijang yang merupakan perusahaan pertambangan bauksit pada tahun 2010 di tutup, karena selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari produksi maupun volume ekspor bauksit.

209


Gambar 6.2. Jumlah Perusahaan Tambang di Kabupaten Bintan, 2011 Number of Mining Industry in Bintan regency , 2011

Jumlah Produksi Hasil Tambang Menurut Lokasi dan Jenis Bahan Galian di Kabupaten Bintan, 2011

No

Kecamatan Bauksit

1 1 2 3 4

2 Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Teluk

210

3 968.284.00 -

Jenis Barang Galian Timah Batu Granit Besi 4 5 6 -

-

-


Pasir Darat 7 nihil 50.057.05 -

Sebong Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan 2011 2010 2009

5 6 7 8 9 10

4.318.170.51

-

-

-

-

3.911.157.41

-

-

-

-

2.416.142.24 153.395.50

-

-

1.039.192.41

104.923.70

11.767.149.66 5.866.569.35 3.754.049.45

-

-

1.039.192.41 2.332.100.92 1.792.783.78

154.980.75 158.760.25 111.414.72

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan


Lapangan Usaha

1

2009

2011

2012 6

3

4

5

5.74

5.78

5.78

11.02

11.02

10.98

10,83

3

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

51.29

50.98

50.72

51,06

4


0.32

0.32

0.32

0,31

5

Bangunan

3.74

3.77

3.78

3,28

6


19.87

20.19

20.50

20,38

3.77

3.75

3.74

3,68


1.46

1.46

1.47

1,45

2.79

2.76

2.75

2,64

100.00

100.00

100.00

1 2

7 8 9

2

2010


C.

5,82

100.00

Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Anggaran belanja Tahun 2012 setelah Perubahaan adalah sebesar Rp.882.500.634.271,90,- (Delapan ratus delapan puluh dua milyar lima ratus juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah), dengan rincian:

211


a.

b.

c.

Belanja operasi Rp.682.932.184.206.90,- terdiri dari : -

Belanja pegawai Rp.372.467.814.954.90,-

-

Belanja barang Rp.197.854.672.524.00,-

-

Belanja subsidi Rp.1.251.000.000.00,-

-

Belanja hibah Rp.38.174.384.200.00,-

-

Belanja bantuan sosial Rp.26.797.674.200.00,-

-

Belanja bantuan keuangan Rp.46.386.638.328.00,-

Belanja Modal Rp.197.568.450.065.00,- terdiri dari : -

Belanja tanah Rp.8.729.905.000.00,-

-

Belanja peralatan dan mesin Rp.37.077.779.609.00,-

-

Belanja gedung dan bangunan Rp.87.849.317.956.00,-

-

Belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp.62.725.606.000.00,-

-

Belanja aset tetap lainnya Rp.1.003.341.500.00,-

-

Belanja aset lainnya Rp.182.500.000.00,-

Belanja Tidak Terduga Rp.2.000.000.000.00,- terdiri dari : -

Belanja tidak terduga Rp.2.000.000.000.00,-

2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.801.292.927.468.00,- (Delapan ratus satu milyar

dua ratus

sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) atau 90.80% dari pagu anggaran, dengan rincian : a.

b.

212

Belanja operasi Rp.624.338.743.792.00,- terdiri dari : -

Belanja pegawai Rp.339.189.303.439.00,-

-

Belanja barang Rp.182.029.296.980.00,-

-

Belanja subsidi Rp.398.846.960.00,-

-

Belanja hibah Rp.36.356.921.750.00,-

-

Belanja bantuan sosial Rp.21.813.809.280.00,-

-

Belanja bantuan keuangan Rp.44.550.565.363.00,-

Belanja Modal Rp.175.927.054.159.00,- terdiri dari : -

Belanja tanah Rp.7.646.352.456.00,-

-

Belanja peralatan dan mesin Rp.32.367.906.546.00,-


c.

-

Belanja gedung dan bangunan Rp.73.964.604.964.00,-

-

Belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp.60.788.134.224.00,-

-

Belanja aset tetap lainnya Rp.983.832.960.00,-

-

Belanja aset lainnya Rp.176.223.000.00,-

Belanja Tidak Terduga Rp.1.027.129.517.00,- terdiri dari : -

D.

Belanja tidak terduga Rp.1.027.129.517.00,-

Perbandingan Regional Pada tahun 2010 Jumlah penduduk Provinsi kepulauan Riau 1.679.163

jiwa. Bintan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar keempat dengan jumlah penduduk 142.300 (8,47%) setelah Batam (56,24 %), Karimun ( 12,66 %), dan Tanjungpinang (11,16 %). Hampir semua kabupaten/kota di Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau terus mengalami kenaikan selama periode 2008-2011. Pertumbuhan tertinggi sebesar 7,52% terjadi pada tahun 2010. Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi terjadi di semua Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi selama periode 2008-2011 dan selalu berada diatas laju pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu 7,77% pada tahun 2010 dan 7,22% pada tahun 2011. Laju pertumbuhan Bintan selama periode 2008-2010 menjadi terendah dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 5,27% , 5,11%, 5,56% dan 6,18%. Dilihat dari besarnya kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama 2007-2011 yang tercermin dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Kontribusi terbesar diberikan oleh Kota Batam yaitu Rp 33.022,50 milyar (63,72%) pada tahun 2007 terus meningkat menjadi Rp 52.634,56 milyar (70,17%) pada tahun 2011. Kontribusi terkecil diberikan oleh Kabupaten Lingga yaitu Rp 1.135,94 milyar (1,51%) pada tahun 2011 dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 719,89 milyar (0,96%) pada tahun 2011.

213


Kontribusi

PDRB

Kabupaten/Kota

terhadap PDRB

Provinsi

Kepulauan

Riau atas

dasar

harga

berlaku

Pendapatan Regional Per Kapita Tanpa Migas ADHB Kabupa-ten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2009-2011 (Juta Rupiah)

214


Bab IV Penutup

A.

Simpulan 1) Pemerintah Kabupaten Bintan dalam melaksanakan amanahnya berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Penetapan Kinerja/Kontrak Kinerja Bupati Bintan Tahun 2012. 2) Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2012 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun anggaran 2012. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 3) Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan gambaran bahwa keberhasilan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

215


B.

Saran 1) Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik.

2) Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

3) Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah dan dunia usaha. 4) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap satuan kerja perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

216


5) Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

217


Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

Recommend Documents