BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Pemerintah Kabupaten Demak

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Akuntabilitas

kinerja

mempertanggungjawabkan

dapat secara

diartikan transparan

sebagai mengenai

kewajiban

untuk

keberhasilan

atau

kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Demak. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas

kinerja Tahun 2015 ada 3 (tiga) aspek,

yaitu : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2. Akuntabilitas Keuangan 3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Untuk

memudahkan

interpretasi

atas

pencapaian

kinerja

dipergunakan interval nilai sebagai berikut : -

90 - 100

= Sangat Baik

-

80 - 89

= Baik

-

50 - 79

= Cukup Baik

-

<

= Kurang

49

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

KjIP Kabupaten Demak 2015 25

sasaran


A.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Hingga akhir tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan

seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan 1:

Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah.

Peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah dapat tercermin dari seberapa jauh kompetensi pendidikan dan pembekalan kemampuan SDM melalui jenjang Diklat. Indikator Kinerja yang dimunculkan ini dapat menggambarkan besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Demak dalam peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung kinerja kelembagaan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

2013

2014

2015

Capaian Capaian (1)

(2)

1

Rasio PNS Lulusan S1

2

Rasio PNS Lulusan S2/S3

3

Target

Realisasi

Capaian

(5)

(6)

(7)

(3)

(4)

102,44 %

95,38%

639,887‰

594,356‰

92,89%

98,87%

88,225‰

80,306‰

91,02%

102,90 %

Jumlah PNS yang mengikui Diklat : 1. Diklat Fungsional.

45%

125%

20 PNS

21 PNS

105,00%

2. Diklat Teknis.

120%

73,33%

105 PNS

108 PNS

102,86%

Rata-rata Capaian

92,585

91,95%

98,145

Sasaran Sumber : LKjIP BKD2015

Jumlah PNS pada akhir tahun 2015 sebanyak 8.505 PNS, PNS untuk yang berpendidikan S1 (Sarjana) sebanyak 5.055 PNS.atau dengan realisasi 594,356‰



dan untuk PNS yang berpendidikan S2/S3 sebanyak 683 PNSatau dengan realisasi 80,306‰ dari total PNS Kabupaten Demak. Pencapaian rasio PNS

lulusan S1 dari total PNS Kabupaten Demak

dibandingkan dengan target RPJM dan RKT 2015 sebesar 92,89% atau 594,356‰dari target RPJM dan RKT 2015 639,887‰.Sedangkan untuk rasio PNS yang berpendidikan S2/S3 dibandingkan dari total PNS Kabupaten Demak dengan target RPJM dan RKT 2015 dicapai 91,02% atau 80,306‰dari target 88,225‰. Walaupun pencapaian tahun 2015 turun dari tahun 2014, hal tersebut dikarenakan jumlah total PNS tahun 2015 mendapatkan penambahan formasi sebesar 593 PNS yang sebagian besar formasinya dari pengangkatan honorer K-2 dengan formasi pendidikan dibawah S1. Hal ini mengakibatkan penambahan jumlah PNS yang menempuh pendidikan S1 atau S2/S3 belum dapat mencapai titik capaian target yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi penghambat adalah untuk kedua Indikator adalah: 1. Kurangnya minat PNS mengikuti jenjang pendidikan S1,S2 dan S3. 2.

Minat PNS mengikuti jenjang pendidikan yang lebih lanjut kurang didukung dengan Anggaran dari Pemerintah.

3. Jadwal perkuliahan yang diminati PNS sering bersamaan dengan tugas PNS. Faktor- faktor yang mendukung adalah : 1. Adanya peraturan perundang-undangan tentang batas Pangkat dan golongan untuk PNS yang memiliki pendidikan tertentu. 2. Adanya Dana APBD yang mendukung PNS untuk menempuh pendidikan S1 dan S2. Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan meningkatkan pencapaian kedua indikator adalah : 1. Melaksanakan Sosialisasi undang-undang yang berkaitan dengan batas – batas Pangkat / Golongan untuk PNS dengan pendidikan tertentu. 2. Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi dalam hal pelaksanaan perkuliahan. 3. Mengusulkan tambahan Anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan S1 dan S2 bagi PNS yang berminat. Dalam hal pengiriman diklat pada tahun 2015 dilakukan pengiriman diklat fungsional sebanyak 21 PNS dan diklat teknis sebanyak 108 PNS. Pada capaian diklat fungsional dicapai 105% dari target RPJM dan RKT 2015 sebesar 20 PNS. KjIP Kabupaten Demak 2015 27


Sedangkan pada diklat teknis dicapai 102,95% dari yang ditargetkan pada RPJM dan RKT 2015 sebesar 105 PNS. Jika dibandingkan dengan hasil capaian 2 tahun terakhir pada diklat fungsional 45% (2013) dan 125% (2014), hasil pada tahun 2015 cukup baik dan menunjukkan trend positif dan menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya yang baik. Hal yang serupa juga diperoleh pada pengiriman diklat teknis dimana hasil 120% (2013) dan 73,33% (2014) yang menunjukkan kesenjangan perencanaan dan pelaksanaan yang cukup besar. Walaupun demikian terdapat beberapa hambatan dalam peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah, antar lain: 1. Diklat yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak. 2. Jadwal pelaksanaan diklat yang sering berbenturan dengan pelaksanaan program kegiatan di Unit Kerja.

Tujuan 2

: Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dengan sasaran : 1. Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD; 2. Tersedianya data, informasi, statistik yang akurat dan up date; 3. Meningkatnya kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.



Sasaran 2.1

: Tertata

dan

meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD Target dan capaian kinerja sasaran 2.1 dapat dilihat pada tabel berikut :

2013

2014

2015

Capaian (%) (3) 100,00

Capaian (%) (4) 100,00

Target

Realisasi

(5) Ada

(6) Ada

Capaian % (7) 100,00

No.

Indikator Kinerja

(1) 1

(2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

100,00

100,00

Ada

Ada

100,00

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA/PERBUP

100,00

100,00

Ada

Ada

100,00

4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100,00

100,00

Ada

Ada

100,00

Rata-rata Capaian Sasaran

100,00

100,00

100,00

Sumber: Capaian indikator Bappeda Kab. Demak Tahun 2015

Beberapa dokumen perencanaan yang menjadi indikator kinerja sasaran 2.1 telah tersedia, sehingga capaian kinerjanya 100%, meliputi: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016; 3. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2014 Tanggal 23 Mei 2014 tentang Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD) tahun 2015;



4. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor Agustus 2015,

tentang Rencana

35 Tahun 2015 tanggal 06

Kerja Pembanguan Daerah (RKPD)

Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2014. Hubungan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan dokumen yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut: -

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 mengatur tentang arah kebijakan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun yang pelaksanaannya dimulai tahun 2006;

-

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 selanjutnya disusun RPJMD yang merupakan kebijakan pembangunan untuk masa 5 tahunan, dan telah ditetapkan RPJMD Tahun 2011-2016;

-

RPJMD Tahun 2011-2016 menjadi dasar bagi penetapan program - program prioritas SKPD untuk waktu 5 tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD;

-

Berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2016 disusun RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 yang merupakan penjabaran arah pembangunan daerah untuk setiap tahunnya, dimana RKPD Tahun 2015merupakan tahun ke lima dari RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 tersebut;

-

Selanjutnya RKPD Tahun 2015 menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas SKPD Tahun 2015;

-

Sebelum pembahasan RAPBD Tahun 2015, disusun Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun 2015 yang penyusunannya mendasarkan pada RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015;

-

Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang ditandatangani antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Demak, maka langkah selanjutnya disusun RAPBD Kabupaten Demak dengan mengacu pada RKA-SKPD;

-

Setelah Penetapan APBD oleh DPRD, berikutnya SKPD menyusun DPASKPD;

-

Berdasarkan Perda APBD dan DPA SKPD tersebut maka ditetapkan Penjabaran APBD oleh Bupati Demak;

-

Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Demak Tahun 2015.



Sasaran 2.2

: Tersedianya Data, Informasi, Statistik Yang Akurat dan Update

Target dan capaian kinerja sasaran 2.2 dapat dilihat pada tabel berikut:

No .

Indikator Kinerja

(1) 1

(2) Buku “Demak dalam angka` Tahun 2015”

2

Buku PDRB Kabupaten Demak.


2013

2014

Capaian (%) (3)

Capaian (%) (4)

100,00

2015 Target

Realisasi

100,00

(5) Ada

(6) Ada

Capaian % (7) 100,00

100,00

100,00

Ada

Ada

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS Kab. Demak dan Bappeda Kab. Demak Tahun 2015

Sejak Tahun 2014 Buku Demak Dalam Angka Demak (Demak in Figures) berganti nama menjadi Buku”Profil Kabupaten Demak Tahun 2014” (Profile of Demak Regency) diterbitkan pada bulan Juli 2015. Dalam buku “Profil Kabupaten Demak Tahun 2014” memuat data tentang keadaan geografi, pemerintahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, industri, listrik dan air minum, perdagangan, perhubungan, pariwisata, pos dan telekomunikasi, keuangan dan harga-harga, serta PDRB. Buku “PDRB Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2014”. diterbitkan pada bulan Desember 2015, memuat lebih terinci tentang data-data berkaitan dengan 9 sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terhadap PDRB Perkembangan Perekonomian dan gambaran kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu di Kabupaten Demak.



Sasaran 2.3

: Meningkatnya

kualitas

Pengawasan

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013 No.

(1)

Indikator Kinerja

Capaian Capaian

(2)

1.

Prosentase hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP.

2.

3.

2014

2015 Target

Realisasi

Capaian

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

100,10

120,84

81,30

80,72

99,29

Prosentase Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja.

90,11

87,14

90,00

121,74

135,27

Prosentase Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari Aparat Pengawas eksternal.

92,20

95,96

82,00

75,34

91,88

Rata – Rata Capaian Sasaran

94,00

101,31

108,81

Sumber : LKjIP Inspektorat2015. Dari tabel di atas tampak bahwa pada pengukuran kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2015 hanya ada satu indikator yang melampui target yaitu pada indikator ke-2. Namun apabila dilihat capaian rata-rata pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian rata – rata tahun 2014sebesar 7,5%. Keberhasilan dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh Aparatur daerah dan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh komitmen,keterlibatan



dan dukungan aktif oleh segenap komponen masyarakat,dunia usaha dan pemerintah sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem pengawasan. Untuk indikator

yang

belum

mencapai

target

dikarenakan

beberapa

kendala/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan yaitu

dan

pemerintah: a.

Keterbatasan hari Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

b.

Keterbatasan SDM bidang pengawasan.

c.

Sarana prasarana penunjang pengawasan. Untuk mecapai sasaran ini mendapatkan anggaran sebesar Rp.2,161,311,150,dengan realisasi Rp. 2.062.132.228,- terbagi dalam program : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan sistem pengaawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH. 4. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 5. Penataan

dan

Penyempurnaan

Kebijakan

Sistem

dan

Prosedur

pengawasan.

Tujuan 3

: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan peningkatan penyelenggaraan daerah dan otonomi daerah, sasaran utamanya adalah meningkatnya kinerja pemerintahan daerah.

Sasaran 3.1

: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3.1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:

No.

Indikator Kinerja

(1) 1

(2) Pertumbuhan PDRB / Pertumbuhan ekonomi Laju inflasi

2

2013 2014 Capaian Capaian (%) (%) (3) (4) 96,44 81,40

66,91

57,54


Target (5) 5,44

4,5

2015 Realisasi

Capaian % (6) (7) 5,1 93,75

4,28

95,11


No.

3

Indikator Kinerja kabupaten PDRB per kapita Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

2013 2014 Capaian Capaian (%) (%)

Target

2015 Realisasi

Capaian %

108,23

104,93

8,235

2,8

34,00

98,10

97,47

87,53

84,28

97,47

100,25

100,5

73,84

68,95

93,38

100,00

100,00

Ada

Ada

100,00

100,00

100,00

75,00

75

100,00

250,00

100,00

2

2

100,00

100,00

100,00

Ada

Ada

100,00

100,00

100,00

13,18

13.8

100

0

0

10

10

100

100,00

100,00

100

100

100,00

100,00

100,00

98,25

98,25

100

Rata-rata Capaian 108,49 Sasaran Sumber: BAPPEDA Tahun 2015

80,14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Persentase penduduk yang memiliki lahan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi


86.57


Rata-rata capaian sasaran 3.1. pada tahun 2015 adalah. Beberapa faktor yang turut mendorong capaian tersebut di antaranya :

1. Stabilitas dan Pertumbuhan ekonomi daerah terjaga. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mendorong terjadinya perubahan

sosial

(social

change)

yang

mengarah

pada

terciptanya

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah di Kabupaten Demak sebagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tiga konsep dasar, yaitu: pertumbuhan (growth), pemerataan (equity) dan keberlanjutan (sustainability). Pembangunan ekonomi (economic development) merupakan bagian terpenting dari pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pembangunan

ekonomi

daerah

berorientasi

pada

aspek

perubahan struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya pertumbuhan dicerminkan oleh adanya perubahan pendapatan masyarakat, sedang upaya pemerataan ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena memberi implikasi terhadap kinerja ekonomi makro daerah yang lain. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah semakin berkembang aktivitas perekonomian, baik aspek aktivitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Demak 6

5,39

5

5,27 4,46

4,27

4,27

2014

2015

4 3 2 1 0 2011

2012

2013



Kinerja perekonomian daerah terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan/base year (ADHK). Berdasarkan perhitungan pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi 5.39%, kondisi ini turun pada 2012 menjadi 4,46%. Sedangkan untuk tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu 4,27%.untuk tahun 2015 masih menggunakan data tahun 2014 yaitu 4.27%. Adanya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak setiap tahunnya mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi masyarakat dan iklim usaha, seiring dengan semakin membaiknya stabilitas nasional, regional, dan daerah.Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah masih di bawahyang mencapai 5,42 persen dan nasional sebesar 5,02 persen.

2. Pendapatan perkapita meningkat Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah besarnya nilai pendapatan perkapita (PDRB perkapita). Berdasarkan perhitungan dari BPS yang menggunakan data dasar tahun 2010.Secara nominal PDRB Perkapita Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 PDRB Perkapita Kabupaten Demak mencapai Rp 12.053.469 ,tahun 2012 dan

tahun

2014

Rp.13.121.413,tahun 2013 sebesar Rp.14.185.259

sebesar

Rp.15.471.848

.untuk

tahun

2015

menggunakan data tahun 2014.

PDRB Perkapita Kab. Demak (Rp.) 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

2011

2012

2013

2014

2015

2011 2012 2013 2014 2015 PDRB Perkapita Kab. Demak 12.053.469 13.121.413 14.185.259 15.471.848 15.471.848 (Rp.)


masih


3. Laju inflasi terkendali Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat; begitu pula sebaliknya. Laju inflasi dapat menggambarkan pula stabilisasi perekonomian daerah. Laju inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perubahan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah .Tingkat inflasi yang tinggi akan sangat merugikan ekonomi masyarakat, di sisi yang lain tingkat harga yang tinggi akan menyebabkan melemahnya daya saing pasar.

INFLASI KABUPATEN DEMAK (%) 10 9

8,69

8,22

8

8,69

7 6 5 4

3

4,41 3,49

2 1 0

2011

2012

2013

2014

2015

Inflasi di Kabupaten Demak tahun 2014 (8,69%) cukup tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi (cost pust inflation) dari pada karena kenaikan permintaan masyarakat (demand pull inflation). Pada tahun 2009 hingga 2012, inflasi dapat ditekan di bawah 10% sehingga masuk kategaroi inflasi lunak (mild inflation). Inflasi Kabupaten Demak pada tahun 2013 sebesar 8,22%

naik

dibanding inflasi tahun 2012, yaitu

4,10%.untuk tahun 2015 masih menggunakan data tahun 2014.

4. Angka kemiskinan dapat ditekan Upaya untuk mengurangi dan menurunkan jumlah penduduk miskin didorong dengan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan



ekonomi yang pro-rakyat miskin (pro-poor), memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN DEMAK (%) *2015 2014 2013 2012 2011 14,5 *Data Sangat Sementara

15 2011 17,61

15,5

16

2012 16,73

16,5 2013 15,72

17

17,5

2014 15,72

18 *2015 15,72

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak pada tahun 2014 adalah 15,72 %. Penduduk yang berada di atas garis kemiskinan di targetkan 86,74 % terealisasi 84,28% atau capaian 97,47 %, sehingga penduduk miskin di Kabupaten Demak dari tahun ketahun terus menurun, jauh berbeda bila dibandingkan kondisi kemiskinan pada tahun 2011 yang mencapai 17,5 %.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat IPM dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM di Kabupaten Demak terus meningkat setiap tahunnya. Hitungan IPM menggunakan metode baru dengan tahun dasar baru 2010. Pada tahun 2012 (data terakhir) IPM Kabupaten Demak mencapai 67,55%, mengalami kenaikan dari IPM tahun 2011 yaitu 66,84%. IPM pada Tahun 2013 sebesar 68,38 %, untuk Tahun 2014 sebesar 68,95 %. Untuk tahun 2015 masih menggunakan IPM tahun 2014 diperoleh hasil sebesar 68,95 %.



IPM KABUPATEN DEMAK 69,5 69 68,5 68 67,5

68,95

2014

2015

68,38 67,55

67 66,5

68,95

66,02

66 65,5 2011

2012

2013

Selanjutnya hambatan yang masih dihadapi berkaitan dengan capaian sasaran 3.1 yaitu tingkat inflasi tahun 2014 yang meningkat menjadi 8,69 %, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yaitu 8,22%. Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang dan jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat; begitu

pula sebaliknya. Laju inflasi dapat menggambarkan pula stabilisasi

perekonomian daerah. Untuk mengatasi inflasi yang cenderung meningkat di Kabupaten Demak, maka dilakukan beberapa strategi: 1) Peningkatan ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat; 2) Pengendalian dan evaluasi

ketersediaan

barang (terutama bahan pokok)

dan perkembangan harga secara cepat dan seksama; 3) Pemantapan sistem distribusi yang tersebar intervensi

(operasi

di berbagai daerah serta

pasar) yang tepat waktu dan terukur, terutama agar

dapat menjangkau daerah- daerah terpencil; 4) Pengelolaan harga barang dan jasa yang diatur pemerintah daerah (administered prices) secara hati-hati, tepat sasaran (well targetted) dan tepat waktu (time consistent) agar tidak menimbulkan gejolak inflasi yang berarti;



5) Peningkatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi daerah; 6) Pembenahan struktur pasar bahan pokok di daerah yang bersifat oligopoli agar tercipta keseimbangan harga yang wajar dan tidak mengganggu daya beli masyarakat, terutama kelompokmiskin.

Tujuan 4

: Meningkatkan Kapasitas keuangan Daerah.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Sasaran dari tujuan diatas adalah sebagai berikut : Sasaran 4.1

: Meningkatnya

Pendapatan

dan

kualitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1.

Meningkatnya Jumlah PAD.


2013

2014

Capaian %

Capaian %

Target

(3)

(4)

(4)

144,22

209,00

144,22

2015

115,963

Realisasi

Capaian

(6)

% (7)

254,279

219,00

209,00

219,00

Sumber: LKjIPDPKKD2015

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 ditarget sebesar Rp.228.921.313.000,00

dapat

terealisasi

sebesar

Rp.254.324.487.512,00 atau tercapai sebesar 111,10 %. Sedangkan dibanding dengan Realisasi PAD tahun 2014 sebesar kenaikan sebesar Realisasi

Rp.220.329.949.471,00 terdapat

Rp.33.994.538.041,00 atau 15,43% dari tahun 2014. Dari

Pendapatan

Daerah

Kabupaten

Demak

sebesar

Rp.1.786.987.656.752,00, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak hanya



sebesar Rp.254.324.487.512,00 atau hanya sebesar 14,23 % dari Pendapatan Daerah.

Jika dibandingkan dengan Target RPJM Tahun 2011-2016 pada tahun 2015 sebesar target Rp.115.963.000.000,00 maka capaian kinerja sebesar 219,31% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 209,00 % dan tahun 2013 sebesar 144,22 %. Melihat kondisi tersebut dapat dikatakan sudah melebihi target karena didukung dengan terlaksananya pendaerahan PBB-P2 sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009, dimana semula PBB-P2 merupakan Pajak Pusat dan pada tahun 2013 di Kabupaten Demak menjadi Pajak Daerah. Adapun gambaran target dan realisasi PAD Kabupaten Demak selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH TARGET

REALISASI 254.324.487.512,00 228.921.313.000,00 220.329.949.471,00 189.921.165.000,00

138.214.446.133,15 118.719.459.000,00 105.363.369.636,87 74.559.136.137,00 68.555.957.000,00

2011

84.110.986.000,00

2012

2013


2014

2015

Pemerintah Kabupaten Demak 160.000.000.000,00 140.000.000.000,00 120.000.000.000,00 100.000.000.000,00

80.000.000.000,00 60.000.000.000,00 40.000.000.000,00 20.000.000.000,00 -

2011

2012

2013

2014

2015

Hasil Pajak Daerah

24.450.790.282,00 31.742.812.733,00 57.616.249.344,00 65.859.377.222,00 79.445.205.391,00

Hasil Retribusi Daerah

11.080.150.893,00 14.469.470.640,00 17.345.222.688,00 32.019.918.864,00 18.178.537.145,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.795.898.432,00

10.755.236.876,00

5.704.846.442,00

8.885.477.077,00

10.055.105.488,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 34.232.296.530,00 48.395.849.387,87 57.548.127.659,15 113.565.176.308,00 146.645.639.488,00

Capaian

PAD

secara

keseluruhan

selama

tahun

2011-2015

mengalami

peningkatan, namun uantuk target retribusi daerah tahun 2015 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp.18.816.032.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.178.537.145,00 atau 96,61 %. Hambatan /kendala dalam capaian target retribusi adalah : 1. Pada retribusi parkir tempat khusus, perhitungan retribusis tergantung pada banyaknya kendaraan yang masuk. 2. Kunjungan menggunakan bus menurun Perlunya kajian ulang target yang harus ditetapkan berdasarkan kunjungan tahun sebelumnya.

Tujuan 5

: Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaransebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Sasaran dari tujuan diatas adalah sebagai berikut : Sasaran 5.1

: Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :



2013

2014

2015

No.

Indikator Kinerja

Capaian %

Capaian %

Target

Realisasi

Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

% (7)

1.

Pengelolaan arsip secara baku (SKPD/Desa/Kel)

87,5

85

80

25

31.25

2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

87,5

93,75

95

70

73.68

87,5

89,38


52.47

Sumber : LKjIP KPA2015,

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya minat dan perhatian di bidang kearsipan dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu indikator Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku tercapai 31.25 %. Sedangkan indikator jumlah SDM Pengelola Arsip secara baku tercapai 73.68% atau 70 orang sedikit dibawah target yang ditetapkan 90 orang. Rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 36.91 % apabila dibandingkan dengan Tahun 2014. pada tahun 2015 tercapai 52.47%, sedangkan tahun 2014 tercapai 89, 38%. Faktor yang menyebabkan penurunan capaian adalah: 1. Kurang adanya sosialisasi dan bimtek kearsipan bagi pengelola arsip. 2. Kurangnya tenaga arsip aris. 3. Kurangnya prasarana layanan kearsipan pada kantor perpustakaan dan arsip. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dimaksud adalah melalui : 1. Menyelenggarakan berbagai Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Pengelola Arsip 2. Menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi kearsipan secara berkala 3. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip.



Tujuan 6

: Meningkatkan Pelayanan Publik

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Sasaran dari tujuan diatas adalah sebagai berikut : Sasaran 6.1

: Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Kependudukan

dan

Catatan Sipil serta Pengendalian Kependudukan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut: 2013

2014

Capaian %

Capaian %

2015

No.

Indikator Kinerja

(1)

(2) Rasio Penduduk ber KTP

(3) 70,21 %

(4) 78,94%

2

Rasio Bayi ber Akte Kelahiran

73,91 %

72,41 %

1,405

0,89

3

Rasio pasangan ber Akte Nikah

166.94 %

165 %

0,617

1

Kepemilikan KTP Kepemilikan Akte Kelahiran

70,32 %

78,58 %

99,98

89,17 %

80,97 %

128,65 %

62,55

87,31

139,58 %

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

100 %

100 %

Ada

Ada

100 %

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

100 %

100 %

Ada

Ada

100%

86,24 %

103,43 %

1

4 5 6

7


Target (5) 0,994

Realisasi (6) 0.89

Capaian % (7) 89,54 % 63,35 % 162 % 89,19 %

106,23

Sumber : LKjIP CAPIL 2015

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis di atas, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, ada yang

mengalami

kenaikan danada yang mengalami penurunan. Tahun

2015

Rasio Penduduk ber KTP yang merupakan perbandingan

antara jumlah penduduk yang berKTP sebanyak 725.050 orang dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 813.125 orang sehingga tercapai realisasi 0,89.Dari target tahun 2015 sebesar 0,994 diperoleh capaian kinerja yang didapat adalah



89,54%, sedangkan tahun 2014 capaian kinerja sebesar 79,39% yang berarti untuk rasio ini mengalami kenaikan. Rasio bayi berakte kelahiran yang merupakan perbandingan antara jumlah bayi berakte tahun 2015 (15.967 bayi) dengan jumlah keseluruhan bayi yang tercatat di database kependudukan tahun 2015 (17.914 bayi) tercapai realisasi 0,89 dari target 1,405 sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 63,35% sedangkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 72,41 % yang berarti mengalami penurunan capaian. Untuk penghitungan rasio pasangan berakte nikah tahun 2015, didapat jumlah pasangan nikah berakte nikah sebanyak 10.070 pasangan. Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah yang juga sebanyak 10.070 pasangan sehingga tercapai realisasi sebesar 1. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 0,617 maka diperoleh capaian sebesar 162. Capaian tahun 2014 sebesar 165, sehingga mengalami penurunan. Kepemilikan KTP Tahun

2015 merupakan perbandingan antara jumlah

penduduk yang ber KTP sebanyak 725.050 orang dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 813.125 orang dikalikan 100% sehingga tercapai realisasi 89,17%. Dari target tahun 2015 sebesar 99,98 diperoleh capaian kinerja yang didapat adalah 89,19%, sedangkan tahun 2014

capaian kinerja sebesar 78,58% yang

berarti untuk rasio ini mengalami kenaikan. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran tahun 2015 sebanyak 960.506 orang dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1.100.064 orang dikalikan 100% sehingga tercapai realisasi 87,31%. Dari target tahun 2015 sebesar 62,55 diperoleh capaian kinerja yang didapat adalah 139,58%, sedangkan tahun 2014

capaian kinerja sebesar 128,65% yang berarti untuk rasio ini mengalami

kenaikan. Pengunaan sumber daya keuangan untuk

pencapaian

Sasaran, adalah

sebesar Rp 1.304.003.000,- atau 46,17% dari total pagu Belanja Langsung APBD perubahan tahun 2015 sebesar Rp.2.824.103.000,00. Selain itu mendapat anggaran dari Tugas Pembantuan APBN sebesar Rp.1.956.208.000,00. Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penataan Administrasi Kependudukan dengan antara lain adalah :


kegiatan


1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu; 2. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan; 3. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan; 4. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan; 5. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan; 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 8. Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat.

Sasaran 6.2

: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada Tabel sebagai berikut : 2013

2014

Capaian %

Capaian %

(2) Jumlah jaringan komunikasi

(3) 55,10 %

(4) 73,65 %

(5) 0,11

(6) 0,035

% (7) 31,20%

2

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

158,51 %

161,50 %

0,067

0,0013

20,45%

3

Jumlah surat kabar nasional/lokal

100 %

100 %

55

55

100 %

4

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

106 %

100 %

15

19

110 %

5

Web site milik pemerintah daerah

100 %

100 %

Ada

Ada

100 %

6

Pameran/expo

100 %

100 %

4

1

25 %

No . (1) 1

Indikator Kinerja

2015 Target

Realisasi

Rata-rata Capaian 103,58 % 105,85 % Sasaran 1) Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Capaian

84%

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator



dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase penduduk atau rumah tangga yang memiliki HP dan fasilitas telepon (PSTN) dapat diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS mengenai survei tentang teknologi komunikasi dan informasi. Untuk menghitung menghitung persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon di kabupaten demak digunakan pendekatan dengan asumsi jumlah menara terpasang di Kabupaten mampu melayani 1000 pengguna HP. Jumlah menara yang ada pada tahun 2015 sebanyak 171 menara. Realisasi prosentase penduduk yang menggunakan Hp pada tahun 2015 adalah sebesar 663.797sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2015 sebanyak 1.100.064 jiwa. maka nilai capaian prosentase penduduk yang menggunakan Hp pada tahun 2015 adalah sebesar 60,34 persen.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Di Kabupaten No

Uraian

2014

1.

Penduduk yang memiliki HP

2.

Penduduk yang memiliki telepon PSTN

3.

Total Jumlah penduduk yang memiliki

348.269

2015 663.797

-

-

348.269

663.797

1.160.896

1.100.064

30 %

60,34 %

HP/Telepon 4.

Jumlah penduduk

5.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4) Sumber : Dinhubkominfo Kab. Demak



2) Jumlah jaringan komunikasi Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Jaringan Komunikasi di Kabupaten Demak NO 1 2 3

Uraian 2014 Jumlah jaringan telepon genggam 159 Jumlah jaringan telepon stasioner 1 Total jaringan Komunikasi (1+2) 160 Sumber : Dinhubkominfo Kab. Demak

2015 159 1 160

Untuk mengitung rasio jumlah jaringan komunikasi digunakan pendekatan rumus

Pada tahun 2015 jumlah operator telekomunikasi di kabupaten sebanyak 6 operator telekomunikasi yaitu Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Axis, 3 Three, Smart, Jumlah jaringan sebanyak 171. Maka rasio realisasi jumlah jaringan komunikasi pada tahun 2015 adalah sebesar 0,035 yang berarti nilai capaiannya sebesar 35.55 prosen.

3) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Menghitung ketersediaan wartel/warnet per 1.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut :

Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Di Kabupaten Demak NO

Kecamatan

Tahun 2014 Jumlah Jumlah Rasio Jmlh Pddk wartel warnet wartel


Tahun 2015 Rasio Jumlah Jumlah Rasio Jmlh Pddk warnet wartel warnet wartel

Rasio Warnet

Pemerintah Kabupaten Demak (1)

(2)

(3)

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8

Gajah Mijen Kebonagung Karanganyar Karangtengah Wedung Karangawen Sayung

48.618 61.744 43.217 73.427 63.490 74.700 90.301 103.123

9 10 11 12 13 14

Wonosalam 80.066 Dempet 56.459 Mranggen 167.293 Demak 119.982 Bonang 101.110 Guntur 77.366 Jumlah 1.160.896 Sumber : Dinhubkominfo Kab. Demak

(5)

(6=4/3) (7=5/3)

4 5 3 4 5 5 8 14

(8)

(9)

43.510 0,0082 57.640 0,0080 39.112 0,0069 67.320 0,0054 59.385 0,0078 74.700 0,0066 90.301 0,0088 97.120 0,0135 80.061 0,0112 56.450 0,0123 0,0263 160.290 0,0325 109.972 97.110 0,0009 73.352 0,0025 0,0132 1.106.328

9 7 44 39 5 2 154

(10)

(11=9/8) (12=10/8)

4 5 3 4 5 5 9 14 9 7 48 39 5 2 159

0,0082 0,0080 0,0069 0,0054 0,0078 0,0066 0,0088 0,0135 0,0112 0,0123 0,0263 0,0325 0,0009 0,0025 0,0143

1. Jumlah media cetak / surat kabar berskala nasional / lokal yang melakukan peliputan di kabupaten Demak tahun 2015 sebanyak lima puluh lima yaitu : 1.

Antara

29

Legalitas

2.

Barita kita

30

Life style

3.

Bangun praja

31

Media Indonesia

4.

Bima crew

32

Media jawa tengah

5.

Borgol

33

Media reportase

6.

Cakrawala

34

Media forkom

7.

Cempaka

35

Media reformasi

8.

Dialog

36

Media on line

9.

Eksekutif jawa tengah

37

Mitra pos

10. Fakta

38

Monitor

11. Gema kota wali

39

Parlemen

12. Gema Indonesia raya

40

Penelusuran kasus

13. Gema diponegoro

41

Progresif

14. Gema rakyat

42

Penyebar semangat

15. Global post

43

Police news

16. Harian semarang

44

Sinar pagi

17. Info plus

45

Suara merdeka

18. Investigasi

46

Suara gerbang rakyat

19. Inspirasi

47

Suara Indonesia

20. Inti jaya

48

Surya buana

21. Java news

49

Suara rakyat



22. Jateng time

50

Swara nasional pos

23. Jateng pos

51

Tempo

24. Jawa pos radar semarang

52

Tunas bangsa

25. Kompas

53

Wawasan

26. KPK

54

Warta pos

27. Lacak

55

Wira usaha dan keuangan

28. Lalu lintas criminal

2. Media elektronik/penyiaran radio/ TV berskala nasional/ lokal yang melakukan peliputan di kabupaten Demak ada 15 media : 1.

RRI semarang

2.

Radio elsinta

3.

Radio suara kota wali

4.

ANTV

5.

Cakra semarang TV

6.

Indosiar

7.

Metro TV

8.

MNC grup (Global TV, MNC TV, Pro TV, RCTI)

9.

SCTV

10. TA TV 11. Trans corp ( Trans TV & TV 7) 12. TV Borobudur (Kompas TV) 13. TV ku 14. TV one 15. TVRI

4). Web site milik pemerintah daerah Sejarah perkembangan nama situs web Pemerintah Daerah dimulai pada tahun 2001 diawali dengan nama www.demak.com, selanjutnya pada tahun 2005 berganti nama menjadi www.demak.go.id , sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi pemerintahan pusat dan

daerah,

pada

tahun

2007

www.demakkab.go.id


nama

situs

web

berganti

menjadi


Dan

pada

2015

Situs

web

ini

masih

operasional

dengan

konten

menggambarkan Pemerintahan Kabupaten Demak, yang berisi informasi tentang Wilayah administrasi dan sejarah Kabupaten Demak, Kependudukan, Sarana dan Prasarana, Perekonomian, Pariwisata dan Budaya. Selain itu situs web ini menampilkan Data Demak Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan 7

: Meningkatkan

Ketentraman,

Ketertiban,

Keamanan

dan

Kenyamanan Lingkungan Kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan di Pemkab Demak diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan seluruh Kecamatan se Kabupaten Demak. Sasaran dari tujuan di atas adalah sebagai berikut : Sasaran 7.1

: Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya, capaian kinerja sasaran 7.1 adalah 92,35 %. Secara lebih detail tercermin pada tabel sebagai berikut : NO

INDIKATOR

2015

CAPAIAN %

CAPAIAN %

2013

2014

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

1 1

2 Prosentase gangguan keamanan wilayah yang dapat diselesaikan (%)

3 100

4 100

5 100%

6 100%

7 100%

2

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

37,70

34,71

1,87

0,45

24,06

3

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

99,56

92,98

68,48

67,19

98,12

4

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

63,79

92,40

6,71

6,20

92,40

5

Jumlah Linmas aktif (desa/kelurahan)

100

100

249

249

100

6 7

Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP

53,76 100

61 140

100% 72 kali

100% 153 kali

100 212.5


Pemerintah Kabupaten Demak 8

9 10

11

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Angka kriminalitas (jumlah tindak kriminal yang terjadi selama setahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000) Jumlah demo

Rata-rata capaian sasaran

95

100

100 kss

145 kss

145

99,56

92,75

0,68

0,67

98,53

-71,95

77,60

3,46

1,92

55,49

-11

120

9

18

-8

51,95 %

91,95 %

92,35 %

Sumber data : Kantor Kesbangpolinmas dan Satpol PP Kabupaten Demak Tabel tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut : Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2015 250,00% 212,50% 200,00% 145,00%

150,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 98,12%92,40%

98,53% 55,49%

50,00% 24,06% 0,00% -8,00% -50,00%

Tingkat pencapaian kinerja sasaran 7.1 yaitu meningkatkanya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyaman lingkungan yang terdiri dari 11 indikator. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sasaran


ini dengan


pencapaian tahun 2014, maka pada tahun 2015 ini mengalami kenaikan sebesar 0,4 %. Penurunan tingkat capaian sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tahun 2015 terutama dipengaruhi penurunan capaian kinerja atas indikator : -

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, terjadi penurunan sebesar 10,65 % dibanding tahun 2014;

-

Jumlah demo yang pada tahun 2014 menunjukkan kinerja positif (realisasi aksi unjuk rasa yang terjadi di bawah target yang telah ditetapkan), sedangkan pada tahun 2015 yang terjadi adalah sebaliknya. Beberapa hal yang menjadikan permasalahan sehingga berdampak pada

penurunan capaian kinerja sasaran antara lain : -

Rumusan target rasio yang meliputi rasio jumlah polisi pamong praja dan rasio linmas terkait erat dengan jumlah penduduk. Di satu sisi dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Demak sedangkan di sisi lain tidak ada penambahan jumlah anggota Satpol PP maupun Linmas pada akhirnya berpengaruh pada persentase capaian; Adapun solusi yang dilakukan agar supaya pencapaian target bisa seperti

tahun 2014 atau bahkan melampaui antara lain : -

Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan program kegatan;

-

Mengupayakan penyusunan rencana program kegiatan secara lebih matang dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang;

-

Melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini terkait dengan dampak / ekses yang ditimbulkan oleh satu kebijakan baik itu kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga aksi unjuk rasa yang terjadi tetap bisa dikendalikan tanpa ada anarkisme. Realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman,

ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan yang berada di Kantor Kesbangpolinmas dan Satpol PP sebesar Rp. 2.107.814.525,- atau 89,91 % dari pagu sebesar Rp. 2.344.354.950,-. Capaian kinerja sasaran strategis ini di dukung oleh

pelaksanaan

Program

Pengendalian

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak



Kriminal yang dilaksanakan oleh SKPD Kesbangpolinmas, Satpol PP dan Kecamatan se Kabupaten Demak.

Tujuan 8

:

Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Sasaran dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

Sasaran 8.1 :

Menurunnya jumlah korban bencana


No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1.

Prosentase Bencana

2013

2014

Capaian (%) (3)

Capaian (%) (4)

2015 Target

Realisasi

Capaian %

(5)

(6)

(7)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

yang tertangani dengan baik 2.

Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana (%) Rata-rata Capaian Sasaran

100

100

100

100

100

Sumber data : BPBD Kabupaten Demak tahun 2015

Dilihat dari tabel diatas realisasi indikator pertama yaitu prosentase Bencana yang tertangani dengan baik pada tahun 2015

mencapai target 100% yaitu

terdapat 81 (delapan puluh satu) kejadian, yaitu yang terinci sebagaiberikut : 1. Kebakaran

= 48 kejadian



2. Rumah roboh ( Puting Beliung )

= 4 kejadian

3. Tanggul Longsor

= 1 kejadian

4. Tanggul Jebol (amblas)

= 5 kejadian

5. Banjir

= 4 kejadian

6. Air Sungai Limpas

= 13 kejadian

7. Kecelakaan Laut ( tenggelam )

= 5 kejadian

8. Jembatan Roboh

= 1 kejadian

Dari jumlah kejadian bencana tersebut semuanya ditangani dengan cepat berkat

sinergi

antara

BPBD

dengan

Instansi

terkait

termasuk

dengan

Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dalam mendukung keberhasilan program ini BPBD meningkatkan Jumlah anggota masyarakat yang terlatih penanganan bencana alam. Pada tahun 2015 ini melalui kegiatan Latihan Ketrampilan 50 (lima puluh ) orang, kegiatan penyuluhan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana 50 (lima puluh) orang, sosialisasi dan pembentukan Desa Siaga bencana di Desa Tedunan, Kedungkarang, Kedung Mutih kecamatan Wedung yang diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang yang berasal dari unsure dinas, instansi terkait, TNI, Polri, Tagana, Karang Taruna, Sekolah, dan unsure masyarakat yang peduli serta meningkatkankesadaran

dan

pencegahan

serta

partisipasi

aktif

dalam

penanggulangan bencana di Kabupaten Demak. Dari semua bencana yang terjadi, penanganan kejadian bencana tersebut meliputi pengiriman Petugas SAR, pengiriman perahu karet, pengiriman logistic ke tempat-tempat terjadinya bencana. Bencana yang terjadi pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Demak dengan rincian sebagai berikut : 1. Bencana banjir pada tanggal 12 Januari 2015 dan Tanggal 16 Januari 2015 di Desa Sidorejo dan Desa Brambang Kecamatan Karangawen, Desa tlogoweru, dan dukuh Tegalsari Desa Tunjungharjo Kecamatan Guntur. Adapun Jumlah kerusakan dan kerugian akibat banjir tersebut sebanyak 2.342.600.000,- rupiah dengan rincian sebagai berikut : a. Total Kerusakan dan kerugian di wilayah Kecamatan Karangawen sebesar Rp. 461.000.000,- rupiah. b. Total kerusakan dan kerugian di wilayah Kecamatan Guntur sebesar 1.881.600.000,- rupiah. 2. Bencana kekeringan



Musim kemarau di wilayah Kabupaten Demak terjadi pada bulan Mei sampai dengan Nopember 2015, akibatnya masyarakat mengalami kesulitan air bersih sehingga permohonan bantuan air bersih yang masuk BPBD sebanyak 62 desa dari 14 Kecamatan untuk 63.395 KK/ 237.745 jiwa. Jumlah Kerusakan dan kerugaian akibat kekeringan di Kabupaten Demak tahun 2015 adalah sebesar 28.996.651.625 rupiah,- yang terdiri dari: a.

Sub sektor air dan sanitasi

:

Rp. 152.651.625,-

b.

Sub sektor pertanian

:

Rp. 28.844.000.000,-

Kinerja BPBD Kabupaten Demak selama tahun 2015 tidak bisa terlepas dari koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain termasuk lembaga non Pemerintah dan masyarakat. Sebagai SKPD yang baru terbentuk,dan untuk tahun 2015 adalah tahun ke 5 ( lima) BPBD senantiasa berkoordinasi dengan Kodim 0716 Demak, Polres Demak, DPUPPE, Dinsosnakertrans, Dinas Perhubungan,Dinas Kesehatan, Kantor Kesbangpolinmas, Bagian Kesra, Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan, PMI , Bazda dan instansi lain yang terkait. Pelaksanaan piket posko gabungan sebagai bagian dari kinerja BPBD selama ini berjalan dengan baik dan efektif, ditunjang dengan adanya piket posko di tingkat kecamatan dalam rangka penanganan bencana. Indikator ke dua yaitu Prosentase Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau. Pada kegiatan Pemantauan titik rawan bencana diarahkan pada kegiatan pencarian data lokasi-lokasi yang diduga rawan bencana diwilayah Kabupaten Demak,khususnya yang menyangkut masalah

banjir Pada Tahun 2015 jumlah

kegiatan Pemantauan Titik Rawan dan Penanggulangan Bencana yang berhasil dilaksanakan berjumlah 22 (dua puluh dua) kegiatan pemantauan dari 22 (dua puluh dua) titik rawan yang ada capaian kinerja indikator kedua adalah 100 %.Titik rawan tersebut berada di 8 (delapan) kecamatan dan 19 (Sembilan belas) desa. Pada sasaran 8.1 rata rata prosentase capaian mencapai 100 persendan di tahun sebelumnya rata rata capaian sasaran juga mencapai 100 persen.

Tujuan 9

: Meningkatkankualitaspendidikanmasyarakat



Untuk

mengukursejauhmanapencapaiantujuantersebut,

telahditetapkansasaransebagai tolokukurkeberhasilanataukegagalannya. Sasaran dari tujuan diatas adalah sebagaiberikut : Sasaran 9.1

: Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat

BerdasarkanhasilpengukurankinerjaSasaran,Indikatorkinerja,

target,

danrealisasinyatercerminpada table sebagaiberikut :

No

IndikatorKinerja

1)

2)

1 2

Angkamelekhuruf Angka rata-rata lama sekolah

2013

2014

Capaian

Capaian

(%)

(%)

4)

5)

99.00 99,87

2015 Capaian

Target

Realisasi

6)

7)

8)

99.10 95,87

100 7,90

99,20 7,59

99,20% 96,08%

%

AngkaPartisipasiKasar : 3 4

- APK SD/MI - APK SMP/MTs

104,68 100.10

105,86 115,76

100,16 79,88

106,37 98,76

106,20% 123,64%

5

- APK SMA/MA/SMK

141.91

119.86

55,75

71,14

127.61%

101,53 114,84 147.01

101.01 103,71 127.74

84.19 67,24 35,57

85,42 77,84 56,91

101,46% 115,76% 155,62%

100.27

100.

90,46

90,42

99,96%

0,09

0,09

0,09

0,05

55.56%

85.71 0,07

85.60 0,07

0,07 0,07

0,06 0,06

85,71% 85,71%

99.97

99.86

35,21

35,16

99.86%

100

100.00

0,02

0,02

100,00%

15

- Angkapartisipasisekolah Rasioketersediaansekolahterhadappendudukusiasekolah - Rasio guru terhadapmurid

75.00

75.00

0,02

0,03

77,78%

16

- Rasio guru terhadapmuridperkelas rata-rata

87,50

88,89

0,02

0,10

88,89%

AngkaPartisipasiMurni : 6 7 8

- APM SD/MI/Paket A - APM SMP/MTs/Paket B - APM SMA/SMK/MA/Paket C PendidikanDasar :

9

- AngkaPartisipasisekolah

10

- Rasioketersediaansekolah/pendudukusiasekolah

11 12

- Rasio guru/murid - Rasio guru/murid per kelas rata-rata PendidikanMenengah :

13 14



No

IndikatorKinerja

1)

2013

2014

Capaian

Capaian

(%)

(%)

4)

5)

98,76

2)

2015 Capaian

Target

Realisasi

6)

7)

8)

99.59

60,25

60,25

100.45%

100

80,70

40,01

86,00

214,46%

88.89

90,00

0,07

0,06

85,71%

98.36 100,00

91,67 100.00

0,60 0.58

0,50 0,49

83.33% 84,49%

100.48 100.08 101.38

100. 100,6 101.38

99,55 99,86 98,63

100 99,98 99,98

100,45% 100,12% 101,37%

100

100

99

99,99

101,00%

96,14

99,25

74,86

85,51

114,23%

108.24 100 94,49 99.44

101.18 100.00 95,71 99.47

85 90 65.000 33.000

92,75 80 58.360 29.856

108,24% 88,88% 89,78% 90,47%

99,67

98,67

%

FasilitasPendidikan : 17

- Ruangkelaskondisibaik PendidikanAnakUsiaDini (PAUD) :

18

- PendidikanAnakUsiaDini Angkaputussekolah :

19

- AngkaPutusSekolah (APS) SD/MI

20

- AngkatPutusSekolah (APS) SMP/MTs - AngkaPutusSekolah (APS) SMA/SMK/MA

21. AngkaKelulusan : 22 23 24

- AngkaKelulusan (AL) SD/MI - AngkaKelulusan (AL) SMP/MTs - AngkaKelulusan (AL) SMA/SMK/MA

25

- Angkamelanjutkan (AM) dari SD/MI ke - AngkaMelanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA - Guru yang memenuhikualifikasi S1/D-IV - Jumlahperpustakaan - JumlahPengunjung - Koleksibuku yang tersedia di perpustakaan

26 27 28 29 30

Rata-rata CapaianSasaran

102.19%

Sumber data LKjIP Dindikpora 2015

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat, tergambar bahwa rata- rata capaian kinerja dari 30 indikator kinerja adalah naik dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 3,52%. Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator pertama yaitu angka melek huruf, pada tahun 2015 belum memenuhi target mendapat capaian angka 99.10 % yaitu dengan

target sebesar 100%, tetapi capaian ini meningkat 0,10%

dibandingkan tahun 2014 sebesar 99,00 %. Peningkatan angka melek huruf ini



merupakan keberhasilan

Dinas Pendidikan dalam memberantas buta huruf,

terutama di daerah pedesaan. Indikator kedua yaitu rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 mendapat capaian 96.08% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 dengan capaian sebesar106.20%.

Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran orangtua untuk

menyekolahkan anak masih sama tahun yang lalu. Indikator Angka Partisipasi Kasar pada SD/MI pada tahun 2015 mendapat capaian 106,20%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dengan capaian sebesar 105,86%. Pada SMP/MTs pada tahun 2015 mendapat capaian 123.64% meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 115.76%. Pada SMA/ SMK pada tahun 2015 mendapat capaian 127.61 % meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 119.86 %. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) 140,00% 120,00% 100,00% 80,00%

- APK SD /MI

60,00%

- APK SMP /MTs

40,00%

- APK SMA /MA /SMK

20,00% 0,00% 2014

2015

Gambar 1 : Grafik Angka Partisipasi Kasar Indikator Angka Partisipasi Murni pada SD/MI pada tahun 2015 mendapat capaian 101,46 %. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dengan capaian sebesar 105,01%. Pada SMP/MTs pada tahun 2015 mendapat capaian 103.71 % meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 114.84%. Pada SMA/ SMK pada tahun 2014 mendapat capaian 155.62% meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 127.74%.



Angka Partisipasi Murni (APM)

160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

2014 2015

APM SD /MI /Paket APM SMP /MTs A /Paket B

APM SMA /SMK /MA /Paket C

Gambar 2 : Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) APK Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2014/2015 cukup realistis. Realisasi APM SD/MI sama dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu APM SD/MI sebesar 85,42%. Namun belum melampaui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang “Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara” yang menetapkan APM SD/MI sekurang-kurangnya 95% pada akhir tahun 2008.Rendahnya APM disebabkan antara lain 15,15 % masukan siswa baru kelas 1 SD/Mi kurang dari 7 tahun serta anak usia 12 tahun sudah memasuki SMP/MTs. Selanjutnya indikator Angka Partisipasi Sekolah yang merupakan ukuran dayaserap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka PartisipasiSekolah

semakin

besar

jumlah

penduduk

yang

berkesempatan

mengenyam pendidikan. Pada tingkat SD/MI pada tahun 2015 realisasi sebesar 90.42 % dari target sebesar 90.46% atau capaiannya sesuai target 99.96 %, bila dibandingkan ada peningkatan 0,06 capaian tahun 2014 sebesar 99.86 %. Pada pendidikan menengah tahun 2015 realisasi sebesar 35,16 % dari target 35,21% atau mencapai 99.86%. Capaian tersebut sama dengan tahun 2014.



99,96 99,94 99,92

99,9 99,88 99,86 99,84 99,82 99,8 2014

2015

2014

2015

Gambar 3 : Grafik Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD /MI Indikator Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah mencapai 100% sama dengan capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan di Kabupaten Demak untuk sekolah yang ada telah mencukupi jumlah anak usia sekolah. Indikator rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar realisasi sebesar 0.06 % dari target 0.07 %. Capaian tersebut mengalami kenaikan capaian (85.71 %) dibandingkan tahun 2014 dengan capaian sebesar85.60%. Pada jenjang pendidikan menengah realisasi sebesar 0.03 atau

77,78% dari target 0.02.

Capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 dengan capaian sebesar 75,00 %. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari data tahun 2014/2015, dapat diketahui jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Demak 17.265 orang. Dilihat dari Status Kepegawaian, Tenaga Pendidik di Kabupaten Demak terdiri dari guru 6.952 PNS dan 10.312 guru Non PNS. Indikator selanjutnya yaitu Rasio Guru Terhadap Murid per kelas rata- rata pada jenjang pendidikan dasar realisasi sebesar 0.05 atau 55.56% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dengan capaian tahun 2015. Pada jenjang pendidikan menengah realisasi sebesar 0.02 atau 100 % dari target 0.02. Capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 dengan capaiansebesar 100 %. Indikator ruang kelas kondisi baik tahun 2015 mencapai 65.52 (100.45 %) dari target 60,25. Ruang kelas yang nyaman merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung suasana belajar mengajar yang kondusif. Siswa akan lebih focus



dan berkonsentrasi pada pada kegiatan belajar, yang pada akhirnya bias memacu prestasi siswa. Pemerintah Kabupaten Demak telah memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap upaya perbaikan ruang kelas. Pada indikator Pendidikan untuk Anak Usia Dini yaitu jumlah siswa TK/ RA/ Penitipan Anak dibagi jumlah anak usia 4 -6 tahun pada tahun 2015

sebesar

86,00% dari target sebesar 40,01% dengan capaian 214,46%. Capaian tersebut sesuai target dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 107,29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa para orang tua telah memiliki kesadaran untuk memasukkan putra putrinya untuk memper oleh pendidikan sejak usia dini. Pada indikator angka putus sekolah tahun 2015 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,06 pada SMP/ MTs 0,50 dan pada SMA/ SMK sebesar 0,49.Capaian indikator angka putus sekolah sudah menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014. Masih adanya anak putus sekolah ini harus ditangani Jika tidak akan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berada di bawah Garis

kemiskinan,pengangguran,

yang

selanjutnya

akan

menimbulkan

permasalahan sosial. Indikator Angka Kelulusan untuk tingkat SD/MI mencapai 100 %, sedangkan untuk SMP/ MTs realisasinya sebesar 99,98 %. Untuk tingkat SMA/MA capaiannya 99.98% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. Sementara untuk indikator angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK capaiannya sebesar 99,00 % mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Untuk indikator guru yang memenuhi kualifikasi tahun 2015 capaiannya sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 108,24 %. Di Kabupaten Demak 92.15% guru telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1, yang merupakan persyaratan mengikuti program sertifikasi guru. Untuk indikator jumlah perpustakaan capaiannya 88,88% dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 90. Namun untuk buku koleksi dan jumlah pengunjung tidak memenuhi target yang ditetapkan. Meski demikian dari jumlah buku dan pengunjung mengalami kenaikan bila dibanding tahun 2014. Tahun 2015 jumlah buku sebanyak 22.685 dan tahun 2014 sebanyak 24.861. Sedangkan untuk pengunjung perpustakaan capaian tahun 2014 sebesar 95,71% dan tahun 2015 sebesar 90,47%, Tidak tercapainya target indikator- indikator kinerja sebagaimana yang diharapkan tersebut disebabkan oleh adanya :



1. Siswa baru Kelas 1 SD/MI kurang dari 7 tahun serta anak usia 12 tahun sudah memasuki SMP/MTS. 2. Adanya usia sekolah jenjang SMA/SMK/MA yang melanjutkan keluar daerah Hal ini dapat ditinjau geografis Kabupaten Demak berada di daerah cross-boundary yang

diapit

Kabupaten

Kudus

dan

Kota

Semarang,

yang

dianggap

pendidikannya lebih maju dari pada Kabupaten Demak. 3. Adanya siswa membantu pekerjaan orang tua, mengikuti orang tua pindah keluar daerah serta biaya pendidikan jenjang SMA/SMK/MA yang tinggi bagi sebagian orang tua kurang mampu 4. Rasio guru terhadap murid tidak memenuhi target dikarenakan adanya guru yang purna tugas sementara moratorium PNS masih diberlakukan. 5. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) tidak memenuhi karena menurut kriteria yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, seseorang dikategorikan tidak buta aksara apabila sudah tuntas dalam membaca dan menulis. Sementara itu faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja : 1. Adanya Wajar Dikdas 12 tahun yang mewajibkan semua penduduk ia sekolah untuk menempuh pendidikan yang didukung adanya dana BOS, Bantuan Beasiswa bagi Siswa Miskin, dan beasiswa transisi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Adanya

penambahan

Sekolah

Menengah

Kejuruan(SMK)

mendorong

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang menengah kejuruan yang menawarkan lulusan siap kerja. 3. Adanya perhatian terhadap keberadaan lembaga Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Direktorat Jendral PAUDNI 4. Kesadaran orangtua untuk mengikutsertakan anak mengikuti tambahan pelajaran diluar jam sekolah baik pada guru maupun lembaga bimbingan. 5. Adanya program sertifikasi guru yang mensyaratkan pendidikan minimal S1/DIV bagi guru untuk dapat mengikuti program tersebut. 6. Adanya fasilitas perpustakaan, koleksi buku

yang memadai dan pelayanan

yang memuaskan mendorong peningkatan kunjungan ke perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik



2. Pengembangan pendidikan anak usia dini baik kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran 3. Penambahan ruang kelas sekolah dan rehab bagi ruang kelas sekolah yang rusak sedang/berat, 4. Pengadaan buku, alat tulis siswa, alat praktek 5. Pembentukan forum masyarakat peduli pendidikan 6. Pembinaan bakat, minat dan kreatifitas siswa 7. Mengoptimalkan program wajib belajar 12 tahun. 8. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan gedung yang representative 9. Sosialisasi dan publikasi minat dan budaya baca pada masyarakat 10. Penyediaan bahan pustaka.

Tujuan 10

: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya. Sasaran dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

Sasaran 10.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel 2.1 sebagai berikut :

No.

-1

Indikator Kinerja

-2

2013

2014

Capaian

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

%

%

%

%

%

-7

-7

1

Angka kelangsungan hidup bayi

100.59

100.24

2

Angka usia harapan hidup

102.09%

101.61

3

Rasio posyandu per satuan balita

86.11

118.89

4

Rasio puskesmas, dan pustu per satuan penduduk

31.00%

34.75

5

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

98.03%

74.5

6

Rasio dokter per satuan penduduk

26.74%

33.87

7

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

87.73%

94.97


2015

0.99

0.99

100

72.3

75.18

103.98

13.27

9.77

73.62

0.000228

0.00007067

30.99

0.0000036

0.000002684

74.54

0.0003362

0.00015923

47.36

0.0007068

0.00070579

99.86


Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

101.80%

9

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

105.04%

10

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

11

Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

100%

12

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

64.20%

13

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

14

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

15

Cakupan Kunjungan Bayi

16

Cakupan Puskesmas

17

107.54 94.98

100

105.29

95.3

100

104.93

100

100

100.00

100

100

100.00

100

100

100.00

78

78

100.00

100

912

912.00

100

101.03

101.03

99.6

100

100.40

100

52

104.93

100 100 61 131.58

140.88%

574.91

99.62%

98.33

100*%

100.5

Cakupan Pembantu Puskesmas

98.11%

98.11


94.76%

119.75

52.00 135.65

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dan RSUD Suka Tahun 2015 diolah

Dari tabel 2.1 di atas, maka dapat dilihat pada Indikator pertama yaitu Angka kelangsungan hidup bayi, Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari tahun 2013 , 2014 selalu mengalami kenaikan capaian kinerja, sedikit menurun pada 2015 dengan kinerja sebesar 100%, Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan target 99 % dan realisasi 99% yaitu jumlah kematian bayi sebanyak 149 dan jumlah lahir hidup 20.665. Indikator kedua yaitu angka usia harapan hidup. Pada tahun 2012 sebesar 100,5%, tahun 2013 meningkat lagi menjadi 102,09%, tahun 2014 menurun menjadi 101.61%, tahun 2015 meningkat lagi menjadi 103.98%dimana target usia harapan hidup 72.3 tahun, realisasinya di tahun 2015 usia harapan hidup 75.18 tahun. Peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Demak, tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemkab Demak, melalui Dinas Kesehatan dan lembaga-lembaga swadaya yang lain. Peningkatan usia harapan hidup ini disebabkan karena : 1). Kegiatan Posyandu lansia yang terus digalakkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, dimana setiap desa minimal memiliki satu posyandu lansia, KjIP Kabupaten Demak 2015 65


yang didalamnya terdapat berbagai pemeriksaan kesehatan terhadap lansia dan pemberian makanan tambahan bergizi tinggi. 2) Akses untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Demak semakin mudah. Sudah tersedia 27 Puskesmas dan 52 Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Bahkan seluruh masyarakat miskin dapat dilayani problem kesehatannya secara gratis lewat program Jamkesmas/BPJS dan Jamkesda. 2). Kegiatan Promosi Kesehatan yang telah menyentuh masyarakat luas, sehingga perilaku hidup sehat dan perilaku lingkungan sehat, telah menyentuh lapisan masyarakat bawah. 3) Banyak LSM yang mengadakan kegiatan yang membantu pengendalian kesehatan masyarakat, seperti Senam Jantung Sehat, Senam Pencegahan Oestoporosis dan pembentukan Komcat lansia sampai di tingkat kecamatan. Indikator yang ketiga adalah Rasio posyandu per satuan balita. Pada tahun 2013 capaian kinerjanya adalah sebesar 86.11%, tahun 2014 capaian kinerjanya adalah sebesar 118.89%, sedangkan tahun 2015 capaian kinerjanya adalah sebesar 73.62 %, target kinerjanya 13.27%, realisasinya 9.77 %, sehingga capaian kinerja di tahun 2015 turun menjadi 73.62%. Penurunan ini disebabkan karena dari 1.236 posyandu yang ada di Demak, yang aktif hanya 859 pos, dimana harus melayani balita sebanyak 95.204anak. Posyandu merupakan kegiatan yang sangat diperhatikan oleh Pemkab Demak, karena kesehatan balita masih rentan, sehingga perlu terus diperhatikan. Kegiatan ini dilakukan di setiap lingkungan desa dan kelurahan, yang diampu oleh bidan desa dan kader-kader posyandu yang tersebar di seluruh desa, yang dilakukan minimal satu kali setiap bulan pada pos-pos yandu yang telah dibentuk. Pada kegiatan posyandu dilakukan penimbangan, pemberian makanan tambahan (PMT) pendamping ASI, pemberian vaksin (imunisasi) dan kegiatan edukatif dalam pola hidup sehat. Kesehatan masyarakat di Demak akan lebih baik apabila di tunjang oleh dukungan sarpras yang memadai. Sarpras ini berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, maupun Rumah Sakit. Dengan banyaknya sarpras tersebut, akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang diperlukan. Dalam hal ini, di Kabupaten Demak terdapat 27 Puskesmas, yang



terdiri dari 13 rawat inap dan 14 non rawat inap serta 52 Puskesmas Pembantu. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2015 sebanyak 1.162.997 jiwa. Sehingga rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 0,0000707, sedangkan target kinerjanya sebesar 0,000228sehingga capainnya 30.99%. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 capaian kinerjanya semakin menurun, hal ini ini sebabkan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah puskesmasnya masih tetap tidak mengalami penambanhan. Sedangkan untuk rasio rumah sakit per satuan penduduk di tahun 2015 sebesar 0,0000027 dari target sebesar 0,0000036, sehingga capaian kinerja di tahun 2015 sebesar 74.54%. Angka ini dari tahun ke tahun dimungkinkan akan terus menurun, karena jumlah rumah sakit di Demak yang hanya 3 buah, sedangkan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2015 tercatat jumlah tenaga dokter umum sebanyak 77 orang, dokter spesialis sebanyak 31 orang, dokter gigi sebanyak 18 orang dan dokter spesialis gigi sebanyak 1 orang, dengan rasio per 100.000 penduduk yakni 6,21 untuk dokter umum, 2,66 untuk dokter spesialis dan 1,54 untuk dokter gigi. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian indeks standar sumber daya kesehatan tampak bahwa rasio untuk tenaga dokter umum dan dokter gigi belum mencapai target (dokter umum 45 per 100.000 penduduk, dokter gigi 12 per 100.000 penduduk dan dokter spesialis 7 untuk 100.000 penduduk). Sedang untuk capaian kinerja rasio dokter per satuan penduduk di tahun 2011 sebesar 21,11%, di tahun 2012 sebesar 54,26% dan di tahun 2013 turun menjadi 26,74% (dimana hanya tersedia 11 dokter untuk 100.000 penduduk). Penurunan angka rasio dokter per satuan penduduk disebabkan karena jumlah penduduk semakin bertambah, namun ada beberapa dokter yang berpindah tugas ke kabupaten/kota lain dan beberapa orang memasuki batas usia pension, sementara beberapa tahun di Kabupaten Demak tidak mengadakan rekrutmen tenaga dokter baik PTT maupun PNS. Untuk rasio tenaga paramedis per satuan penduduk mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun yaitu 53,66% di tahun 2013, 84,90% di tahun 2014 dan menjadi 87,74% di tahun 2015 yakni realisasi sebesar 0,00065 dari target sebesar 0,00073 (terdapat 850 tenaga paramedis). Kebutuhan ini memang masih



dirasakan kurang, namun untuk menjawab kekurangan ini, Pemkab Demak berupaya meningkatkan kemampuan SDM dan profesionalisme kinerja para dokter dan tenaga paramedis yang ada. Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan ini pada tahun 2015 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, yaitu : 1. Peningkatan Kinerja Tenaga Fungsional. 2. Pembinaan Kinerja Pengelolaan Kepegawaian/Subbag Tata Usaha. 3. Pembekalan bagi Petugas Keuangan/Bendahara dan Pembantu Bendahara. 4. Peningkatan Kinerja Petugas Pengelolaan Barang di Puskesmas. 5. Rakerkesda dan Outbond. 6. Kursus Ketrampilan dan Job Training. 7. Operasional Bidang Desa PTT. 8. Pelatihan PPGD Bagi Perawat. 9. Pelatihan Life Saving Skill 10. Pelatihan Contraseptif Teknologi Update. 11. Pelatihan Management Terpadu Balita Sakit/MTBS. 12. Pelatihan Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang. 13. Pelatihan pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. 14. Pelatihan Pelayanan Obsetri Neonatal Dasar. 15. Pelatihan Entry Data SIMPEG. 16. Pelatihan Asuhan Pasca Keguguran. 17. Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan (RSUD Sunan Kalijaga Demak). Indikator ke delapan pada sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Capaian

pada

indikator

ini

sebesar

105.29

%

yaitu

dengan

membandingkan target sebesar 94.98%, dan realisasinya sebesar 100%. Realisasi tersebut didapat dengan membandingkan jumlah persalinan dengan komplikasi yang ditangani sebesar 5.343, dengan perkiraan kejadian komplikasi persalinan yang berjumlah 4.390 kasus. Capaian kinerja dengan tahun 2014yaitu sebesar107.54 %.


ini menurun bila dibandingkan


Grafik Capaian Kinerja Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 120 100 80 60 40 20 0 Capaian Kinerja Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2012

2013

2014

2015

80,91

101,8

107,54

105,29

Dari keseluruhan kelahiran di Kabupaten Demak tahun 2015 yang berjumlah 20.665 persalinan hanya terjadi kematian ibu sebanyak 22 kasus. Sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) di Demak sebesar 106 per 100.000.Kelahiran Hidup (KLH). Upaya yang dilakukan oleh Pemkab Demak dalam menekan AKI adalah sebagai berikut: 1) Penanganan persalinan sistem empat tangan (dua bidan), sehingga di dapatkan keputusan yang tepat, saat ditemukan kejadian komplikasi maupun kelahiran dengan resiko tinggi, 2) Kewajiban bidan desa untuk melaksanakan kunjungan rumah kepada ibu pra melahirkan maupun pasca melahirkan, 3) Pembinaan pola hidup sehat bagi ibu hamil dalam kegiatan Posyandu, 4) Penggalakan kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) oleh Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

Kecamatan, melalui

kegiatan KSIB. Upaya pada indikator di atas juga berimplikasi pada capaian pada indikator berikutnya, yaitu Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Pada tahun 2011 capaian indikator ini sebesar 103,85%, sedangkan pada tahun 2012 capaiannya sebesar 113, 64% dan di tahun 2013 sebesar 105,4%. persalinan Ibu Hamil di Kabupaten Demak tahun 2014 yang ditangani oleh tenaga kesehatan 100 %, sedangkan tahun persalinan Ibu Hamil di Kabupaten Demak tahun 2015yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 20.640 dari total jumlah persalinan 20.640 atau 100 % persalinan di tolong oleh



tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan) hal ini menunjukan

meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kususnya ibu

bersalin sebagai salah satu bentuk upaya untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi. persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan) hal ini menunjukan meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kususnya ibu bersalin sebagai salah satu bentuk upaya untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi. Capaian tersebut didapat dengan membandingkan target sebesar 95,2% sedangkan realisasinya sebesar 100%, yaitu dari jumlah kelahiran hidup sebesar 20.605 kelahiran, kesemuanya dilaksanakan oleh tenaga bidan. Realisasi sebesar 100% ini terlaksana dengan upaya sebagai berikut: 1) Penambahan jumlah bidan desa, sehingga seluruh desa telah memiliki bidan desa, bahkan bagi desa yang jumlah penduduknya sekitar 6.000 jiwa, maka dialokasikan 2 orang bidan desa. 2) Adanya program Jampersal, sehingga masyarakat tidak ketakutan dalam hal biaya untuk dapat melahirkan ke tenaga kesehatan, karena adanya jaminan biaya dari program Jampersal. 3) Keberhasilan jalinan kerja sama antara bidan desa dengan dukun bayi, dan keberhasilan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melahirkan ke tenaga kesehatan. Indikator selanjutnya pada sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization(UCI). Indikator Pencapaian Universal Child Immunization(UCI), pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat (herd immunity) terhadap penularan PD3I. Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila > 80% bayi di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi lengkap. Imunisasi adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebalan (immunity) pada bayi atau anak sehingga terhindar dari penyakit. Jenis kekebalan/imunitas ada 2 jenis, yaitu kekebalan pasif dan kekebalan aktif. Beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah tuberculosis dengan imunisasi BCG, difteri dengan KjIP Kabupaten Demak 2015 70


imunisasi DPT, pertusis dengan imunisasi DPT, tetanus dengan imunisasi DPT, poliomielitis dengan dengan imunisasi polio, campak dengan imunisasi campak, hepatitis B dengan imunisasi hepatitis, typus abdominalis, cacar dengan imunisasi varicella. Cakupan UCI desa pada tahun 2011, 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami nilai yang konstan di angka 100%. Dimana cakupan desa UCI ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah desa UCI di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Demak. Pada tahun 2015, cakupan Desa UCI Kabupaten Demak mencapai 100%, hal ini berarti semua desa yang ada di Kabupaten Demak telah memenuhi standar sebagai Desa Universal Child Immunization(UCI). Dari data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, jumlah bayi selama tahun 2015 sebanyak 20.665 bayi, dimana semua bayi yang ada telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Selanjutnya adalah cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan. Dimana persentase indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah balita gizi buruk yang dirawat pada pelayanan kesehatan sesuai standar, dibagi dengan jumlah balita gizi buruk secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Demak. Sehingga capaiannya pada tahun 2013 mencapai 100%, dimana dari 39 balita berstatus gizi buruk yang ditemukan, semuanya telah mendapatkan perawatan yang intensif dari pemerintah Kabupaten Demak. Walaupun dari sisi capaian dari tahun 2011, 2012 dan 2013 sampai tahun 2015 konstan di angka 100%, namun secara kualitas di tahun 2015 lebih baik, dimana hanya ditemukan 32 kasus anak berstatus gizi buruk, sedang di tahun 2014 ditemukan sebanyak 48 anak berstatus gizi buruk. Hal ini menjadi penting dan harus mendapatkan perhatian, karena anak merupakan aset bangsa, sehingga harus diselamatkan dari berbagai gangguan kesehatan, termasuk status gizi buruk. Indikator yang juga sangat penting dan juga menjadi perhatian pemerintah secara nasional adalah Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Penemuan kasus TBC BTA Positif, dimana persentase pencapaian indikator ini dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penderita baru TB Paru BTA Positif yang ditemukan dibagi dengan jumlah penderita baru TB Paru BTA Positif yang diobati di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2011, tercatat 774 orang penderita baru TB Paru BTA Positif, dari jumlah



keseluruhan sebanyak 1.260 orang, dan di tahun 2012 tercatat 249 kasus baru dari total penderita 1.508 orang. Dan di tahun 2013 terdapat 654 kasus baru dari total penderita sebanyak 1.014 orang. Pada tahun 2014, menurut data laporan dari 27 Puskesmas penderita yang dinyatakan positif menderita TB Paru tercatat sebanyak 612 orang dan penderita yang diobati sebanyak 612 orang (100%). Jumlah penderita yang di obati dan sembuh pada tahun 2014 sebanyak 354 orang ( 57,84 % ) Dari sisi kasus baru meningkat, tetapi dari jumlah keseluruhan penderita jumlahnya menurun. Namun semuanya telah mendapatkan penanganan dari DKK Demak. Selanjutnya adalah mengenai kesembuhan penderita TBC BTA positif (Cure Rate), dimana indikator dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penderita baru TB Paru BTA Positif yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penderita baru TB Paru BTA Positif yang diobati di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Dengan penanganan dan pengobatan secara intensif, maka sebanyak 518 orang telah dinyatakan sembuh sampai dengan tahun 2015 dari 318 orang penderita yang diobati, sehingga persentase kesembuhannya mencapai 77.47 %. Kesembuhan penderita TBC ini tidak dapat dilepaskan dari tenaga kesehatan yang selalu ditugasi kunjungan ke rumah warga yang diduga terjangkit TBC, untuk diambil ingusnya guna test laboratorium. Setelah dinyatakan positif, maka akan segera diadakan penanganan sesuai SOP yang telah ditetapkan, dan pengobatannya juga digratiskan oleh pemerintah. Indikator yang selalu menjadi perhatian masyarakat umum dan Pemerintah Kabupaten Demak selanjutnya adalah Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Sedangkan persentase angka penderita DBD yang ditangani dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penderita penyakit DD dan DBD yang ditangani sesuai SOP di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tahun berjalan dibagi dengan jumlah penderita penyakit DD dan DBD yang ditemukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Kasus DBD di Kabupaten Demak pada tahun 2011 ditemukan penderita DBD sebanyak 219 kasus dimana dari 219 kasus tersebut 2 kasus berakhir dengan kematian dan



di tahun 2012 angka kejadian DBD sebanyak 483 kasus dan kesemuanya dapat ditangani dengan baik. Sedang di tahun 2013 terdapat 610 kasus yang menyebabkan 13 kematian (2,13%). Padatahun 2014 kasus DBD berjumlah 427 kasus (dengan jumlah kematian 11 kasus (CFR :2,58 % ), Pada tahun 2015 jumlah kasus DBD di kabupaten Demak mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebanyak 901 dengan jumlah kematian sebanyak 21 kasus ( 2,33% ). Berdasarkan angka tersebut dapat diketahui bahwa angka kesakitan penyakit DBD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga perlu penanganan dan sosialisasi lebih serius di tahun 2015 dan seterusnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan kejadian DBD di Kabupaten Demak antara lain, dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi DBD, fogging fokus dan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat, namun hasilnya belum maksimal. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (pasien) merupakan jumlah kunjungan keluarga miskin di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak yang mencakup pelayanan rawat jalan dan rawat inap dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran utamanya adalah seluruh rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Demak , yang terdiri dari BPJS ( PBI ) dan Jamkesda. Pada tahun 2015, jumlah kunjungan masyarakat miskin yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sebanyak 42.907 orang dengan rincian pasien BPJS PBI sebanyak 38.157 orang dan pasien Jamkesda sebanyak 4.750 orang. Capaian cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin TAHUN 2015 telah mencapai target yang ditentukan target sebesar 4700 orang dan terealisasi 42.907 orang sehingga mencapai peningkatan sebesar 91% dibandingkan

Pada tahun 2014, jumlah kunjungan

masyarakat miskin yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sebanyak 25.871 orang dengan rincian pasien BPJS PBI sebanyak 22.401 orang dan pasien Jamkesda sebanyak 3.462 orang. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin oleh Jamkesda pada tahun 2015 di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak telah mencapai target yang ditetapkan dibandingkan dengan tahun 2014 disebabkan beberapa faktor, antara lain : 1) meningkatkan kebutuhan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit, 2) bertambahnya ruang kelas III di KjIP Kabupaten Demak 2015 73


rumah sakit sehingga menambah kapasitas ruang pelayanan, 3) meningkatnya kualitas pelayanan di rumah sakit menyebabkan masyarakat juga semakin puas terhadap layanan yang diberikan rumah sakit, 4) tersedianya pembiayaan kesehatan yang cukup dari Jamkesda pada tahun 2014. Masalah atau kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan masyarakat miskin di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak tahun 2014adalah masih ada komplain dari pasien atau keluarga pasien karena belum mengerti persyaratan administrasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai Jamkesmas atau Jamkesda. Upaya yang telah dilakukan oleh RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang dihadapi yaitu

masih ada

komplain dari pasien atau keluarga pasien karena belum mengerti persyaratan administrasi

pembiayaan

dari

Jamkesmas

atau

Jamkesda

dengan

menginformasikan SOP tentang penanganan keluarga miskin di rumah sakit dan memasang papan informasi yang jelas terkait persyaratan pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda dan juga meningkatkan kerjasama dengan BPJS selaku mitra pengelola Jamkesda Kabupaten Demak . Cakupan kunjungan pasien rumah sakit merupakan jumlah kunjungan seluruh pasien di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak yang mencakup pelayanan rawat jalan dan rawat inap dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Sasaran utamanya adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Cakupan kunjungan pasien rumah sakit di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak tahun 2015 sebanyak 108.028 orang dengan rincian kunjungan Rawat Jalan 88.700 orang dan kunjungan Rawat Inap sebanyak 19.328 orang. Capaian cakupan pasien rumah sakit pada tahun 2015 sebesar 108.028 orang (140%) dari target sebanyak 76.700 orang. Dibandingkan

dengan Capaian cakupan pasien

rumah sakit pada tahun 2014 sebesar 99.735 orang (143%) dari target sebanyak 69.650 orang, mengalami kenaikan atau hampir sama. Cakupan kunjungan pasien rumah sakit di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak tahun 2015 dapat mencapai target apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang telah ditetapkan disebabkan karena 1) pelayanan kesehatan di rumah sakit lebih baik, 2) kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit lebih meningkat, 3) pandangan atau kepercayaan masyarakat) terhadap pelayanan rumah sakit semakin baik.



Namun, beberapa masalah atau kendala yang masih dihadapi terkait kunjungan pasien rumah sakit di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak tahun 2014 adalah masih ada komplain dari pasien atau keluarga pasien terkait : 1) ketepatan waktu pelayanan oleh beberapa dokter di Rawat Jalan dan 2) perawat atau petugas rumah sakit lainnya yang belum menunjukkan keramahan atau senyuman dalam memberikan pelayanan. Upaya yang telah dilakukan oleh RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang dihadapi terkait ketepatan waktu pelayanan dokter di Rawat Jalan dengan mengoptimalkan pemberian pelayanan di Rawat Jalan sesuai jadwal pelayanan yang ditetapkan. Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masih ada komplain terhadap perawat atau petugas rumah sakit lainnya yang belum menunjukkan keramahan atau senyuman dalam memberikan pelayanan dengan memberikan pelatihan pelayanan prima dan pembinaan pegawai. Selanjutnya adalah mengenai cakupan kunjungan bayi. Kunjungan bayi adalah kunjungan bayi usia 1 sampai dengan 12 bulan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, paling sedikit 4 kali. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup. Pada tahun 2012 capaian kinerja cenderung stagnan di angka 100,76 %. Untuk tahun 2013 capaian kinerja meningkat menjadi sebesar 110,90%, Untuk tahun 2014 capaian kinerja menurun menjadi sebesar

100 %. cakupan

kinerja kunjungan bayi di Kabupaten Demak pada tahun 2015 sebesar 101.029 %hasil perbandingan target kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi 101,03 % sasaran 20.010bayi sedangkan realisasi 20.216 bayi, Capaian kinerja ini mengalami sedikit peningkatan sehingga capaian kinerja ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.Optimalnya jumlah kunjungan bayi antara lain disebabkan kesadaran ibu untuk datang ke posyandu semakin tinggi dan yang tidak datang ke posyandu akan diadakan kunjungan rumah oleh bidan desa dan tenaga kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan. Sedang Indikator Cakupan Puskesmas dan Puskesmas pembantu adalah dengan membandingkan jumlah puskesmas dan pustu yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan jumlah puskesmas dan pustu yang ada dalam tahun berjalan atau kurun waktu tertentu. Pada tahun 2012, jumlah



Puskesmas di Kabupaten Demak sebanyak 27 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebanyak 52 Pustu. Untuk capaian pustu di tahun 2013 mengalami penurunan dari 100% di tahun 2012 menjadi 98,11% di tahun 2013, karena pada target restra 2011-2016 target pustu telah ditetapkan 53, tetapi realisasi hanya 52. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan status Pustu Desa Tambirejo menjadi Puskesmas Gajah 2, sehingga realisasi pustu berkurang 1 di tahun 2013 – 2015 ini. Berdasarkan

permenkes

75

tahun

2014

tentang

Pusat

Kesehatan

Masyarakat, menyebutkan bahwa rasio pelayanan kesehatan dasar untuk 1 unit Puskesmas untuk 30.000 jiwa penduduk. Jadi di kabupaten Demak jumlah Puskesmas seharusnya sebanyak 38 unit, agar

pelayanan kesehatan dasar

semakin meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan Derajat Kesehatan di Kabupaten Demak. Tujuan 11

:

Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke satu sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 11.1

: Meningkatnya Kesejahteraan sosial bagi Masyarakat melalui Pemberian Pelayanan, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial




No.

(1) 1

Indikator Kinerja

(2) Sarana sosial seperti : . Panti Asuhan . Panti Jompo . Panti Rehabilitasi . Panti Rehabilitasi Cacat

2

PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)

3

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS Rata-rata sasaran

2013 Capaian %

2014

Capaian Target Realisasi Capaian % (4)

(3)

2015

(5)

% (7)

(6)

100 100 100 100

100 100 100 100

38 1 3 1

38 1 2 1

100 100 66,67 100

109.36

312,60

9,46

18,35

193,97

166.36

294,68

9,96

18,53

186,04

112.62

167,88

Berdasarkan hasil pengukuran

124,45

kinerja sasaran, dari 3 indikator kinerja

sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan2 indikator kinerja yang dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Cacat sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan Panti Rehabilitasi kurang sesuai dari yang ditargetkan yaitu hanya 66,67%, penyebab menurunnya capaian kinerja ini dikarenakan Panti Rehabilitasi tersebut tidak

memperpanjang izin operasionalnya ke Dinas.

Peningkatan PMKS yang memperoleh bantuan sosial ini dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatanyaitu dengan capaian sebesar 109,36%, tetapi bila dibandingkan dengan capaian target tahun 2014 mengalami



penurunan yaitu dengan capaian target sebesar 312,60%. Jumlah Penanganan PMKS meningkat sebesar 18,53% atau (193,97%) dari target yang telah ditetapkan yaitu 9,46%. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah PMKS yang seharusnya mendapat bantuan 157.500 PMKS, tetapi realisasinya PMKS yang mendapat bantuan baru 28.907. Peningkatan jumlah PMKS yang mendapat bantuan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah penanganan PMKS yang mencapai 18,53% dari 9,96% yang ditargetkan sehingga capaiannya sebesar 186,04% dengan jumlah PMKS yang seharusnya tertangani 157.500 PMKS, tetapi PMKS yang tertangani baru 29.190. Indikator PMKS yang tertangani dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu dengan capaian sebesar 166,36%, tetapi bila dibandingkan dengan capaian target tahun 2014 mengalami penurunan yaitu dengan capaian target sebesar 294,68%. Penyebab meningkatnya capaian kinerja sasaran Tahun 2015 sesungguhnya mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2013

terjadinya

peningkatan disebabkan antara lain : 1.

Adanya Program Keluarga Harapan yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dengan terlayani dan terbantunya 23.454KSM.

2.

Meningkatnya dana APBN untuk penanganan PMKS dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Walaupun capaian kinerja pada indikator kinerja PMKS yang memperoleh

bantuan sosial tahun 2015 melebihi target 18,35% (193,97%) dari target 9,46%, namun demikian sesuai indikator SPM yaitu Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yaitu targetnya 9,46%, masih dibawah target capaian Nasional 80% dan target Provinsi 40%. Penyebab capaiannya masih dibawah target capaian Nasional, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh masih tingginya populasi PMKS dan masih ada tingkat ketergantungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta minimnya dana anggaran APBD Kabupaten. Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan kerjasama kemitraan lintas sektoral dan mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dapat menambahkan dananya.



Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Nasional yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dengan kegiatan pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin, dengan penggunaan sumber daya keuangan dari dana APBN yang langsung diberikan kepada masyarakat adalah sebesar Rp. 45.057.420.000,- atau 100% dari total pagu sebesar Rp. 45.057.420.000,-. Adapun Kendala dan hambatan yang dihadapi untuk 3 Indikator kinerja dalam penanganan PMKS atau untuk menurunkan Populasi PMKS tersebut diatas adalah : 1. Tingginya populasi PMKS 2. Terbatasnya sarana dalam penanganan PMKS 3. Rendahnya kesadaran sosial, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial masyarakat 4. Belum optimalnya Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk mendukung penanganan PMKS; 5. Masih ada tingkat ketergantungan PSKS dalam menangani PMKS

Faktor-faktor yang mendukung Keberhasilan program Kesejahteraan Sosial : 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3. Pembinaan anak terlantar; 4. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 5. Pembinaan panti asuhan/panti jompo; 6. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya; 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 8. Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian 3 indikator kinerja ini pada masa yang akan datang adalah : 1. Mengajukan untuk mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan; 2. Mengoptimalkan kerjasama dengan Organisasi Sosial (Orsos), masyarakat, relawan yang peduli untuk mendukung penanganan PMKS;



3. Membangun

paradigma “ Pembangunan Kesejahteraan sosial Fungsi

Masyarakat”; 4. Adanya kerjasama lintas sektoral

yang baik, memungkinkan kelancaran

pelaksanaan tugas program kesejahreraan sosial; 5. Adanya kerjasama kemitraan yang baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hasilnya telah dinikmati secara positif oleh masyarakat khususnya para penderita cacat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 6. Komitmen Nasional dan Internasional tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Adapunrealisasi capaian target RPJMD 2011-2016 sampai dengan tahun 2015, dengan 3 (tiga) indikator kinerja telah mencapai pada tingkat capaian rata-rata 124,45 % dengan kategori Amat baik. Hal ini berarti terhadap capaian 2 (dua) indikator kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan capaian 1 (satu) indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran ini menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.392.798.000,- realisasi sebesar Rp.8.321.565.917,- atau 99,09%.

Tujuan 12

: Meningkatkan Peranan Koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam Perekonomian Daerah

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya.Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 12.1 : Meningkatnya Kapasitas Koperasi, UKM dan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan No .

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1

Persentase Koperasi Aktif (%)

2

Jumlah UKM non

2013 Capaian % (3)

116,8 %

2014 Capaian % (4)

115,7% 96,2 %


Target

2015 Realisasi

(5)

(6)

72

Capaian % (7)

79,1

109,86 %

652

92,48%


BPR/LKM UKM

(unit) 98%

3

Jumlah BPR / LKM (unit)

4

Usaha Mikro dan kecil (%)

705

100%

101,4%

104,48

42

100%

302,5 95,12%

318

103,1% Rata-rata capaian sasaran

42

100%

103,33%

99,36%

Sumber : LKjIP Dinperindagkop UMKM 2015

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnyaKapasitas Koperasi, UKM dan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase koperasi aktif. Pada tahun 2015 tercapai realisasi sejumlah 79,1% dari target 72% sehingga pencapaian pada indikator ini mencapai 109,86%. Indikator kinerja yang kedua adalah jumlah UKM non BPR/LKM UKM, dengan target capaian 705 terealisasi 652 unit UKM non BPR/LKM UKM atau tercapai capaian target 92,48%. Pada indikator ketiga jumlah BPR/LKM mengalami pencapaian target 100% atau terdapat 42 unit BPR/LKM yang beroperasi meningkatkan perekonomian pedesaan. Dan untuk indikator usaha mikro dan kecil tercapai 95,12% atau terealisasi 302,5% dari target capaian sebesar 318%. Secara

umum

terdapat

penurunan

capaian

pada

sasaran

meningkatnyaKapasitas Koperasi, UKM dan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan. Sebelumnya tahun 2013 tercapai rata-rata capaian sebesar 104,48% dan pada tahun 2014 sebesar 103,33%, sedangkan pada tahun 2015 tercapai rata-rata capaian 99,36%.Penyebab menurunnya capaian kinerja Tahun 2014, apabila dianalisislebih lanjut hal ini disebabkan oleh adanya Kurangnya pengetahuan SDM UMKM tentang kewirausahaan. Jika dilihat lebih dalam, walaupun terjadi penurunan pada sasaran meningkatnya kapasitas Koperasi, UKM dan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan, terdapat beberapa pencapaian yang cukup baik. Pencapaian tersebut antara lain, persentase koperasi aktif di Kabupaten Demak masih diatas persentase koperasi aktif secara nasional dimana data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 mencatat terdapat 70,3% koperasi aktif di Indonesia. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah : KjIP Kabupaten Demak 2015 81


1. Pola pikir yang masih kurang terbuka akan peluang usaha dan berlembaga pada masyarakat. 2. Kompetensi SDM yang masih kurang professional dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha. 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang berbagai tata cara mendorong produksi dari sisi legalitas lembaga seperti pendirian dan pengajuan akta usaha dan pendaftaran produk. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Memberikan berbagai penyuluhan terhadap peluang usaha dan kelembagaan koperasi dan UMK 2. Memberikan bimbingan administrasi dan manajemen usaha bagi anggota / pengelola koperasi 3. Meningkatkan pengetahuan perkoperasian dan menumbuhkan kesadaran anggota dalam berpartisipasi aktif terhadap perkembangan koperasian. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Melakukan berbagai pendampingan dan pelatihan dalam bidang usaha koperasi dan UMK 2. Merintis kekuatan untuk pengembangan usaha yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai wadah peningkatan kesejahteraan penyediaan akses terhadap sumber daya produktif 3. Memberikan fasilitas untuk pengembangan usaha Koperasi dalam rangka mendorong kemandirian kelembagaan koperasi dan UMK

Tujuan 13

: Memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah




Sasaran 13.1 : Meningkatnya

produksi

dan

produktivitas

pertanian/perkebunan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013

2014

Capaian % (3)

Capaian % (4)

2015

No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ku/hektar)

97,92

98,31

59,99

66,27

110,47

2.

Kontribusi sektor pertanian/perkebun an/ peternakan/ kehutanan terhadap PDRB (%)

100,84

98,93

39,12

36,73

93,89

3.

Kontribusi sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura) terhadap PDRB (%)

100,44

98,69

36,5

33,80

92,60

4.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)

132,26

127,78

0,45

0,76

168,89

5.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)

72

100

100,00

100

100

6.

Nilai tukar petani (%)

100,21

99,23

104,45

Target (5)

Realisasi Capaian % (6) (7)

103,32

103.82 Rata-rata Capaian 100,61 Sasaran Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Dermak Tahun 2015.

98,75

110,,77

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diatas, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 6 indikator kinerja , dua indikator KjIP Kabupaten Demak 2015 83


capaiannya kurang dari target yang telah ditetapkan, sementara indikator yang lain melebihi atau sesuai target yang ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, target peningkatan produktivitas padi 59,99 ku/ha dapat tercapai 66,27 ku/ha (110,47%). Tercapainya target peningkatan produktivitas padi sebagaimana yang diharapkan tersebut disebabkan banyak program kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dengan UPSUS PAJALE ( Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai) sehingga produksi padi di kabupaten Demak mengalami peningkatan yang signifikan. Walaupun peningkatan produksi bidang pertanian meningkat tidak serta merta

meningkatkan

indikator

kontribusi

sektor

pertanian/

perkebunan/

peternakan/kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Demak mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar 39,12% ternyata realisasinya 36,73% atau capaian kinerja sebesar 93,89%,

hal ini tidak dipungkiri karena sektor non

pertanian mengalami kemajuan yang pesat (perdagangan, industri, jasa) sehingga laju pertumbuhan lebih tinggi mengakibatkan kontribusi PDRB sektor non pertanian kenaikannya

lebih

signifikan

bagi

Kabupaten

Demak.

Namun

kontributor

penyumbang PDRB di Kabupaten Demak tertinggi masih dipegang sektor pertanian, secara kuantitas apabila dirupiahkan nilai PDRB sektor pertanian tetap meningkat. Adapun

alternatif solusi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas

pertanian adalah melalui : 1. Optimalisasi lahan; 2. Memasyarakatkan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT); 3. Penggunaan pupuk dan pestisida secara bijaksana; 4. Mekanisasi di bidang pertanian. 5. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian; 6. Bantuan Sarana Produksi Pertanian; 7. Penanganan pasca panen yang tepat 8. Peningkatan infrastruktur pertanian (JUT, JITUT, embung) Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai

Sasaran 1.2 yang

didapat dari APBD Kabupaten adalah sebesar Rp. 2.026.847.950,- atau 96,70 % KjIP Kabupaten Demak 2015 84


dari total pagu sebesar Rp. 2.096.010.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,30% dari Pagu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian sasaran 13.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program-program : 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan antara lain : 1) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 3) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 4) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 5) Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija 6) Pengembangan diversifikasi tanaman 7) Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan produk pertanian 8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9) Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan antara lain : -

Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan antara lain : -

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan antara lain : -

Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan (DBHCHT)

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan kegiatan antara lain : -

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan antara lain :

1) Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2) Pengembangan Agribisnis Peternakan (DBHCHT)



3) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 4) Pembinaan dan Pengelolaan Ternak Pemerintah 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan antara lain : -

Pembangunan pusat-pusat penampungan hasil produksi hasil peternakan masyarakat. Dukungan didapatkan dari APBN sebesar Rp.24.817.212.600,- atau 99,68%

dari total pagu sebesar Rp. 24.896.648.000,-dengan program antara lain: 1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (Dekonsentrasi), dengan kegiatan antara lain : 1) Pengelolaan produksi tanaman serealia 2) Dukungan Managemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan 2.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Dekonsentrasi) 1) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian 2) Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian 3) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian 4) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 5) Fasilitasi pupuk dan pestisida 6) Pelayanan pembiayaan pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut

,

diantaranya adalah : 1. Terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian; 2. Masih adanya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman); 3. Terjadinya anomali iklim. Nilai Tukar Petani terrealisasi sebesar 103,32% atau mencapai 98,75% dari target yang ditetapkan yaitu 103,85 % . Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dan kesejahteraan petani terjadi sedikit penurunan mengingat yang diterima petani lebih

sedikit dibanding dengan pengeluaran karena ada permainan harga dari

tengkulak.



Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas , diantaranya adalah : 1. Berkurangnya motivasi generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian 2. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan SDM Pertanian. 3. Biaya produksi usaha tani yang tinggi dan posisi tawar petani yang rendah saat panen sehingga peningkatan kesejahteraan petani belum siginifikan.

Sasaran 13.2 : Meningkatnya ketahanan pangan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

2013

2014

2015 Realisasi Capaian %

No

Indikator Kinerja

Capaian %

Capaian %

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

100

100

100

100,00

100,00

96,73

90,9

352,49

712,72

202,19

1.

Regulasi ketahanan pangan (%)

2.

Ketersediaan pangan utama (ton)


98.365

95.45

151.1

Sumber data : Bappeluh dan KP Kabupaten Demak tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 13.2, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan adanya regulasi ketahanan pangan diharapkan dapat: 1. Membantu masyarakat dalam memanfaatkan lahan perorangan, tanah kosong, tanah terbengkelai, tanah tak bertuan, tanah milik Negara untuk penguatan ketahanan pangan. 2. Melindungi hasil produk petani local dalam negeri dari sebuan produk impor baik produk pangan maupun olahan pangan.



3. Melindungi lahan sawah produktif (lahan sawah lestari) agar tidak terjadi penyusutan lahan sawah secara serampangan. Kabupaten Demak dengan luas wilayah 89.743 ha, 54,5% merupakan lahan sawah dengan pola tanam padi - padi - palawija, dengan rata-rata produktivitas >58 ku/ha. Ketersediaan bahan pangan utama yaitu beras pada tahun 2015 mencapai 712,72 ton dengan target awal yaitu 352,49

ton

dengan prosentase capaian

sebesar 202,19. .Pada tahun 2015 terjadi kenaikan signifikan pada indikator Ketersediaan Pangan Utama yang disebabkan oleh :  Kenaikan produksi karena serangan hama / OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dapat ditangani dengan baik;  Kabupaten Demak pada tahun 2015 relatif terhinda dari bencana alam seperti banjir;  Tertanganinya secara keseluruhan lahan marginal yang rentan terjadi kerawanan pangan.  Kerjasama lintas sektoral antar instansi anggota SKPG dan DKP sehingga sasaran kegiatan dapat dikoordinasi dengan baik; pelatihan, monitoring dan pendampingan secara rutin dari petugas PPL. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah Penerapan teknologi budidaya pertanian yang tepat guna dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :  Pengaturan Pola Tanam;  Memilih varietas padi umur pendek;  Pelaksanaan

teknologi

SPLT

(Sekolah

Lapang

Pengelolaan

Tanaman

Terpadu);  Koordinasi jajaran terkait (Bappeluh KP, DPPUPPE, Dinas Pertanian)

Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak bekerja sama dengan sektor terkait dan masyarakat berperan dalam pengawasan produk pangan setelah diedarkan (fungsi pengawasan postmarket). Pemerintah bertanggung

jawab

dalam

menyelenggarakan

pembinaan,

pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup, tetapi juga harus bermutu, aman, dan bergizi serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.



Sasaran 13.3 : Meningkatnya Produksi Peternakan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013 No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1.

2014

2014

Capaian Capaian Target Realisasi Capaian % % % (3) (4) (5) (6) (7)

Kontribusi sektor Peternakan terhadap PDRB (%) Rata-rata Capaian Sasaran

98,62

95,83

98,62

95,83

2,15

2,15

100

100

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Demak tahun 2015

Di sektor peternakan terjadi kenaikan kontribusi terhadap PDRB jika dibanding tahun sebelumnya baik pada tahun 2013 dengan realisasi 98,62 maupun pada tahun 2014 dengan realisasi 95,83. Pada tahun 2015 kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB dari target 2,15 terealisasi 2,15 dengan prosentase capaian mencapai 100 prosen. Faktor pendukung kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB yaitu adanya kegiatan pencegahan dan pengobatan ternak,

pengendalian penyakit

AI,

pembibitan sapi/ kerbau dan pengembangan teknologi Inseminasi Buatan (IB). Dengan melihat kondisi tersebut Kontribusi sektor peternakan

terhadap PDRB

kabupaten diharapkan mengalami peningkatan dari yang ditargetkan. Faktor penghambat dari indikator di atas karena sektor non pertanian mengalami kemajuan lebih pesat (perdagangan, industri, jasa) sehingga laju pertumbuhan tinggi mengakibatkan kontribusi sektor PDRB sektor non pertanian kenaikannya lebih

signifikan

bagi

Kabupaten

Demak.

Adapun

alternatif

meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah melalui : 1.

Pembangunan sarana prasarana pembibitan ternak;

2.

Pengembangan agribisnis peternakan;

3.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

4.

Evaluasi penilaian dan penertiban ternak pemerintah;

5.

Pengembangan budidaya ternak itik.


solusi

untuk


Sasaran 13.4 : Meningkatnya produksi hasil kehutanan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013

2014

2015 Target

Realisasi Capaian %

No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)

107,74

113,02

9.920

11.999

120,96

2.

Kerusakan kawasan hutan (Ha)

124,15

157,03

156

65

158,33

3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

100,00

100,00

0.0123

0.012

100,00

Capaian Capaian (%) (%) (4)

(5)

(6)

(7)

Rata-rata Capaian 110,63 123,35 Sasaran Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Demak Tahun 2015

126,43

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diatas, secara umum capaian kinerja dari 3 indikator terpenuhi. Rehabilitasi hutan capaiannya sebesar 120,96 % dengan target 9.920 hektar lahan kritis yang direhabilitasi terrealisasi seluas 11.999 hektar. Pada indikator kerusakan kawasan hutan dengan target seluas 156 hektar, realisasi dapat tercapai cukup baik dengan kerusakan kawasan hutan hanya terjadi seluas 65 hektar dengan capaian sebesar 158,33 % dihitung menggunakan rumus capaian tren negatif. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dengan target sebesar 0,012 persen telah tercapai seratus persen dengan realisasi juga sebesar 0,012 persen. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan Rehabilitasi hutan rakyat dan mangrove yang dibiayai dari DAK, Kebun Bibit Rakyat (APBN) dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Jumlah rata rata capaian pada sasaran meningkatnya produksi hasil kehutan mencapai 126,43%. Penyebab meningkatnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjutsesungguhnya disebabkan oleh kegiatan Penanaman Mangrove di daerah



tambak dimaksudkan untuk mengurangi abrasi dan menambah income dengan pemanfaatan olahan dari tanaman tersebut, disamping itu ada penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan dengan Aksi “Hari Menanam Pohon Indonesia dan Penanaman Pohon di Lahan Kritis”. Adapun

alternatif solusi yang telah dilakukan untuk

lebih meningkatkan

Terwujudnya pengembangan kawasan-kawasan strategis sesuai dengan potensi lokal adalah : 1. Pendataan kawasan hutan rusak dan lahan kritis lebih mendetail; 2. Pemberian bantuan bibit penghijauan; 3. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan Pengunaan sumber daya keuangan untuk

mencapai

Sasaran 13.4

bersumber dana APBD Kabupaten Demak sebesar Rp.1.605.331.137,- atau 92,04 % dari total pagu sebesar Rp. 1.744.079.918,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,06% dari Pagu yang ditentukan Dukungan pencapaian sasaran 13.4 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan antara lain adalah : 1. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan 2. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan (DAK Bidang Kehutanan) 3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan reboisasi hutan dan lahan Sasaran 13.5

: Meningkatnya Sumber Daya Energi dan Mineral

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 13.5, ditetapkan indikator kinerja, targetdan realisasinya yang tercermin pada tabel sebagai berikut :

2013

2014

2015

No

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Capaian (%)

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Rasio ketersediaan daya listrik (%)

100,19 %

100,19 %

40,464% atau 243.221.222 VA

40,466% atau 243.185.986 VA

100%

2.

Persentase rumah tangga yang

100%

100%

51,5% atau

51,5% atau

100%


Capaian % (7)


2014

2015

No

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Capaian (%)

(1)

(2) menggunakan daya listrik

(3)

(4)

100%

100%


Target

Realisasi

(5) 183.072 RT

(6) 183.064 RT

Capaian % (7)

100%

Sumber : LKjIP DPUPPE Kabupaten Demak Tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukurankinerja sasaran 13.5, capaian yang diperoleh dari indikator “Rasio Ketersediaan Daya Listrik” Kabupaten Demak melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Pertambangan dan Energi (DPUPPE) Kabupaten Demak dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 234.221.222 VA yang ditetapkan sebagai target kinerja, pada akhir tahun 2015 dapat terpenuhi sebanyak 243.185.986 VA. Artinya dari target yang ditetapkan sebanyak 40,46% dapat dicapai 40,46% atau 100%. Pencapaian kinerja ini disebabkan antara laintingkat kebutuhan akan sarana dan prasarana permukiman semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Skala prioritas program tetap dipertahankan; 2. Skala prioritas kegiatan permukiman dan perumahanterus ditingkatkan. Indikator kedua yaitu “Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Daya Listrik”juga mengalami peningkatan capaian target, pada tahun 2015 ini terjadi peningkatan, dari target yang ditetapkan sebesar 183.072 rumah tangga pengguna listrik dapat terpenuhi semuanya, sehingga capaian kinerjanya sebanyak 100%.


Pemerintah Kabupaten Demak Meningkatnya Sumber Daya Energi dan Mineral

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

182,04 134,24 100

100

Rasio Daya Listrik

100 86

RT yang memakai listrik

2011

2012

2013

2014

Sasaran 13.6 : Meningkatnya Produksi Perikanan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 6, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013

2014 Capaian (%)

No

Indikator Kinerja

Capaian (%)

(1)

(2)

(4)

1.

Peningkatan

97,11

99,29

97,11

99,29

2015 Target

Realisasi

(5)

(6)

Capaian % (7)

36.508.645

38.582.129

105,68

Produksi Perikanan (ton) Rata-rata Capaian Sasaran

105,68

Sumber : LKjIP Dinlutkan 2015 Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa usaha untuk meningkatkan produksi perikanan hasilnya sesuai harapan. Pada tahun 2013 capaian 97,11 %, pada tahun 2014 capaian 99,29 dan pada 2015 produksi perikanan tercapai 38.582,13 ton dari target 36.508,64 ton atau tercapai 105,68%. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain : 1. Terlaksananya pelatihan teknik budidaya, bantuan bibit, dan pakan komoditas perikanan unggulan yaitu Udang, Lele, Gurame, Ikan Mas, Patin, dan Nila.



2. Perluasan areal budidaya kolam, yaitu dengan dilakukannya pembuatan kolamkolam baru di lahan pekarangan. 3. Intensifikasi budidaya kolam pekarangan Peningkatan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan fungsi BBI Bintoro dalam menghasilkan induk ikan dan benih ikan yang bermutu. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut diatas , diantaranya adalah : a.

Belum sepenuhnya petani pembudidaya menguasai dan menerapkan cara berbudidaya ikan yang baik (CBIB)

b.

Menurunnya kualitas/ mutu benih yang didatangkan dari luar Demak

c.

Menurunnya daya dukung lahan tambak

d.

Saluran tambak mengalami pendangkalan

e.

Hilangnya tambak akibat abrasi

f.

Sarana jalan tambak yang kurang baik

g.

Harga pakan pabrikan yang selalu naik

h.

Harga jual produk perikanan yang cenderung stabil sehingga tidak sesuai dengan harga pakan

i.

Kurangnya permodalan Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun

mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Intensifikasi perikanan tambak melalui pembinaan, pelatihan teknik budidaya, bantuan bibit, dan pakan 2. Pembangunan unit kolam percontohan 3. Pembangunan kawasan budidaya air tawar 4. Mengoptimalkan fungsi BBI Bintoro 5. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan 6. Meningkatkan SDM di TPI lewat pembinaan, pelatihan maupun monev.] 7. Membuat tempat perkembangbiakan ikan (fishing ground) baru 8. Pengerukan di alur pelayaran 9. Pelatihan dan pembinaan tentang inovasi produk-produk olahan hasil perikanan



10. Pelatihan, pembinaan, dan bantuan dalam memperoleh perijinan usaha pengolahan 11. Memasyarakatkan produk-produk perikanan lewat pameran/ ekspo, gerakan makan ikan, dan lomba masak serba ikan 12. Menambah akses pemasaran dan permodalan 13. Pembangunan APO di Kecamatan Sayung 14. Penanaman Mangrove dan penjagaan ekosistemnya 15. Meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir 16. Pemutakhiran data wilayah pesisir sebagai sarana pemetaan dan perencanaan wilayah pesisir Adapunrealisasi capaian target Renstra 2011-2016 sampai dengan tahun 2015, pada indikator Produksi perikanan, telah mencapai

79,617 %. Hal ini berarti

terhadap capaian indikator, telah sesuai dari target yang telah ditetapkan.

Sasaran 13.7 : Meningkatnya Kinerja Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 7, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

2013

2014

2015

No

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Capaian (%)

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

89,20

93,70

2.

Pertumbuhan industri

8,3

13,3

3.

Cakupan bina kelompok pengrajin

225

18

10,92%

8,00 %

45,00 %

Capaian % (7)

10,61%

97,16%

0,1%

12,5 %

38,46%

85,47 %

Rata-rata Capaian 41,67 60,14% 107,50 Sasaran Sumber : LKjIP Dinperindagkop UMKM 2015, data BPS Kab. Demak Tahun 2014



Pencapaian sasaran berikutnya adalah meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah yang diukur melalui 3 ( tiga) indikator yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB, pertumbuhan Industri, dan cakupan bina kelompok pengrajin. Untuk indikator yang pertama, kontribusi sektor industri terhadap PDRB terealisasi sebesar 10,61% kurang sedikit dari target yang dicanangkan sebesar 10,92%. Sedangkan untuk indikator kedua yaitu pertumbuhan industri hanya mencapai 12,5% capaian atau hanya terealisasi sebesar 0,1%, angka ini lebih rendah dari target yang dicanangkan sebesar 8%. Pada indikator cakupan bina kelompok pengrajin capaian sebesar 85,47% diperoleh setelah realisasi pada Tahun 2015 mencapai angka 38,46% dari target yang dicanangkan sebesar 45%. Walaupun masih belum memenuhi target yang dicanangkan, terdapat peningkatan rata-rata capaian sebesar 21,53% dari target rata-rata capaian tahun 2014. Penyebab belum tercapainya sasaran capaian kinerja Tahun 2015, adalah belum optimalnya pemberdayaan SDM dan pemanfaatan sumber daya Industri. Untuk menangani hal tersebut perhatian terhadap beberapa hal tetap perlu dilakukan dalam program pengembangan industri kecil dan menengah melalui berbagai usaha antara lain: 1.

Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

2.

Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri

3.

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

4.

Fasilitasi teknologi industri terhadap pemanfaatan sumber daya lokal.

Tujuan 14

: Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan dan Pariwisata sebagai Pendukung Perekonomian Daerah

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya.

Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Sasaran 14.1 : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 7, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :



2013

2014

2015

No

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Capaian (%)

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian % (7)

1.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

95,49%

97,94 %

18,95%

18,51%

97,67%

2.

Ekspor bersih perdagangan

137,4%

219,3 %

57.840,20$

189,688,22$

327%

3.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

60%

68,8 %

47%

40%

85,1%

97,63

128,6


169,9%

Sumber : LKjIP Dinperindagkop UMKM

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tercapai sebanyak 97,67 % dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan jumlah ekspor bersih perdagangan tercapai sebesar $ 189,688,22 juta atau (327 %) dari target yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah : Masih adanya komoditas yang tidak bisa terjual dan kurang optimalnya program pengembangan klaster produk ekspor. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan pelatihan/penyuluhan tentang mekanisme ekspor dan menyusun program pengembangan klaster produk ekspor. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi yaitu peningkatan promosi potensi melalui kontak dagang, pameran produk unggulan ditingkat regional maupun tingkat nasional. Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2016 sampai dengan akhir tahun 2015 pada sasaran 14 tercapai 169,9 %.



Sasaran 14.2 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No.

(1) 1 2

3

4

Indikator Kinerja

2013

2014

Capaian %

Capaian %

Target

(3)

(4)

(5)

(2) Jumlah kunjungan wisata Kunjungan wisatawan mancanegara Kunjungan wisatawan Nusantara Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Rata-rata Capaian Sasaran

2015 Realisasi

Capaian %

(6)

(7)

100

100

70%

86,80%

124

79,34

79,34

1,055

837.00

79.34

137,06

137.06

1,855,000

2,854,610

115,32

119

1,490,000

1.433.261

153.88 96.19

108,00

108,00

113.35

Sumber : LKjIP Dinparbud 2015

Mengacu pada hasil diatas terlihat bahwa

meningkatnya kunjungan

wisatawan dapat tercapai sebesar 113.35%, ada kenaikan dengan capaian tahun 2014 . Namun apabila dibandingkan tahun 2013 mengalami kenaikan. Capaian tahun 2013 sebesar 108,0 Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran ini antara lain kondisi cuaca yang bersahabat, suasana Demak yang aman dan kondusif, serta dukungan fasilitas dan pelayanan prima dari segenap aparatur pariwisata. Dengan optimalnya pencapaian sasaran ini, diharapkan akan membawa rentetan multiplier effect yang lebih

besar

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

dan

pemberdayaan ekonomi kreatif. Selanjutnya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan tersebut juga diikuti dengan upaya peningkatan lama tinggal dan jumlah belanja para wisatawan di Demak. Ekonomi kerakyatan akan berkembang dan PAD juga mengalami kenaikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata antara lain melalui promosi pada travel perjalanan on line,pemasangan baliho dibandara dan tempat strategis lainnya, dialog interaktif pada media elektronik.



Tujuan 15

: Meningkatkan investasi dan perluasan lapangan kerja

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 15.1

:

Meningkatnya Jumlah Investasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : No.

(1)

Indikator Kinerja

2013 Capaian (%)

2014 Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian %

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

55

28

50,9 %

(2)

2015

1.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

75%

186 %

2.

Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

5,3 %

106%

3.

Rasio daya serap tenaga kerja

261 %

135,5%

3.769

8.030

213 %

4.

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah)

100%

100%

-

1.242.266. .400

100 %

5.

Angka Kriminalitas

-71,95%

77,6%

3,39

1,92

56,63 %

6.

Jumlah demo

9,1%

120%

10

18

-18%

7.

Lama proses perijinan (hari) - Izin Reklame - Izin usaha dagang (SIUP) - Tanda daftar perusahaan (TDP)

100% 100%

100% 100%

2 3

2 3

100% 100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

5

5

100%

100%

100%

5

5

100%

- Tanda daftar gudang (TGD) hari - Izin usaha industri (IUI) hari


1.048.581. 2.266.232. 000.000 000.000

216 %


- Izin usaha angkutan (IUA) - Izin pedagang pasar (hari) - Izin pariwisata (hari) terdiri dari: a. Izin usaha angkutan wisata bus b. Izin usaha salon kecantikan c. Izin usaha restoran d. Izin usaha khusus hotel e. Izin group kesenian f. Izin toko souvenir g. Izin pentas seni h. Izin gedung pertemuan i. Izin biro perjalanan j. Izin persewaan sound system k. Izin play station l. Izin studio musik m. Izin gelanggang olahraga n. Izin gelanggang permainan o. Izin gym fitnes p. Izin sarana wisata air q. Izin kolam pemancingan - Izin tempat rekreasi dan olahraga

100%

100%

5

5

100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

3

3

100%

100% 100%

100% 100%

3 3

3 3

100% 100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

3

100%

100%

100%

3 3

3

100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

3

3

100%

100% 100%

100% 100%

3 3

3 3

100% 100%

100%

100%

3

3

100%

100%

100%

15

15

100%

100%

100%

53

63

118,9%

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

100%

66,7%

1.6

0,8

50%


75,4%

110,2%

8.

9.

Jumlah Perda yang mendukung iklim investasi

Sumber: BPPTPM, Kesbangpolinmas, Satpol PP, Bapermas KB Kabupaten Demak


102 %



indikator kinerja sasaran, dari 9 indikator

kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa ada 4 indikator kinerja dicapai kurang target yang telah ditetapkan,

sementara dari 2 indikator kinerja dicapai

sesuai target yang telah ditetapkan, dan dari 3 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Rasio daya serap tenaga kerja yang

tinggi

mengindikasikan iklim investasi yang semakin membaik sehingga menarik para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Demak. Berdirinya pabrik-pabrik baru yang menyerap banyak tenaga kerja menjadi penyumbang ketercapaian rasio daya serap tenaga kerja yang tinggi. Pada tahun 2015 tercatat ada 28 investor berskala nasional dengan rincian 26 PMDN dan 2 PMA dengan total nilai investasi Rp. 2.266.232.000.000,- meningkat dari capaian tahun 2014. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Demak sebagai lembaga yang menerapkan manajemen ISO, pada tahun 2015telah melaksanakan surveilance audit/ auidit internal oleh WQA-UK ( Worldwide Qulaity Assurance Limited-United Kingdom) dengan demikian BPPTPM Kabupaten Demak dinyatakan berhak mempertahankan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008 tersebut menunjukan pelayanan perizinan di BPPTPM Kabupaten Demak telah mendapat pengukuhan standar internasional. Adanya kemudahan dan kepastian dalam proses perijinan turut berperan meningkatkan jumlah penanaman modal baik dari dalam maupun luar daerah. Lama perijinan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga membuat kepastian bagi penerima layanan. Target jumlah dan macam pajak, retribusi daerah juga tercapai sesuai target yang ditetapkan. Jumlah Peraturan daerah yang mendukung iklim usaha juga sesuai target yang ditetapkan, hal ini berarti ada kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Untuk mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan, BPPTPM Kabupaten Demak melakukan survey langsung kepada masyarakat dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) sesuai dengan SK MENPAN Nomor KEP.25/M.PAN/2/2004. Adapun hasil survey IKM tahun 2015 sebagai berikut:



INDEK KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) BPPTPM TAHUN 2015 NOMOR

BULAN

RATA-RATA ( % )

1

2

3

1.

Januari

79,25

2.

Pebruari

85,00

3.

Maret

83,50

4.

April

80,00

5.

Mei

80,00

6.

Juni

79,00

7.

Juli

82,25

8.

Agustus

84,00

9.

September

85,25

10.

Oktober

81,75

11.

Nopember

81,75

12.

Desember

81,75

JUMLAH

81,75

Sumber: BPPTPM Kabupaten Demak

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai interval capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2015 adalah sebesar 81,75 atau dapat dikategorikan dalam mutu pelayanan “baik”, dan dikelompokkan dalam kelompok kinerja B Dengan memperhatikan peningkatan rasio daya serap tenaga kerja, jumlah unjuk rasa tidak begitu berpengaruh terhadap iklim investasi. Selama tahun 2015 terjadi aksi unjuk rasa sebanyak 18 kali. Semua aksi tersebut berjalan dengan tertib dan damai. Pihak pengunjuk rasa menyampaikan tuntutannya dengan cara yang santun dan tidak berlebihan. Demikian sebaliknya, pada pihak yang dituntut seperti misalnya Pemerintah dan Pengusaha, menyediakan waktu untuk mendengarkan tuntutan dan melakukan audensi dengan pihak pengunjuk rasa. Di Kabupaten Demak terdapat Desa yang berstatus swasembadasebanyak 2 dari 249 Desa/Kelurahan atau setara dengan 0,8% dari seluruh jumlah Desa/Kelurahan, sehingga jika dibandingkan target kinerja baru tercapai 50% . Tidak tercapainya target

jumlah

desa swasembada

tersebut

dikarenakan

Kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang untuk mengikuti program KjIP Kabupaten Demak 2015 102


pemberdayaan

masyarakat.

Masyarakat

kurang

menyadari

bahwa

pada

hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan di desa atau di daerahnya adalah untuk kepentingan dirinya dan seluruh masyarakat di sekelilingnya. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi untuk 9 indikator kinerja tersebut diatas adalah : 1. Belum sinerginya antara pelayanan perizinan dengan pembinaan perizinan oleh dinas terkait 2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian perizinan belum optimal, sehingga masih ditemukan banyak usaha-usaha yang menyimpang dari izin-izin yang telah diberikan, misalnya pengembangan perusahaan tanpa di ikuti dengan perizinan; 3. Belum adanya Juklak dan Juknis Izin Gangguan (HO), Izin Lokasi, dan Petunjuk Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luasan kurang dari 100 m² yang dilimpahkan ke kecamatan. 4. Kurangnyasaluran komunikasi politik yang ditandai dengan cukup banyaknya jumlah unjuk rasa 5. Angka kriminalitas masih cukup tinggi Langkah-langkah

yang

meningkatkan pencapaian

dilakukan

untuk

mengatasi

kendala

dan

indikator kinerja iklim berinvestasi dan penanaman

modal ini pada masa yang akan datang adalah : 1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi dan investasi sebagai citra kabupaten secara khusus dan sebagai daerah

yang kondusif

untuk

meningkatan peluang investor penanaman modal yang prospektif.; 2. Meningkatkan pelayanan publik di bidang perizinan dan investasi yang semakin berkualitas, murah, cepat, tepat dan pasti, dengan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai tolok ukur keberhasilan; 3. Mewujudkan petugas pelayanan yang semakin handal, cerdas, dan ramah yang berlandaskan moral, etika dan prinsip Good Governance; 4. Mengembangkan kerjasama dengan unit kerja lain dan dengan daerah lain dalam rangka peningkatan kinerja. 5. Menciptakan hubungan timbal balik dan kerjasama dengan para investor dalam rangka mewujudkan pengendalian dan pengawasan yang efektif;



6. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pelayanan

perizinanterpadu

dan penanaman modal kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dengan kepuasan pelanggan (IKM) sebagai tolok ukur keberhasilan. 7. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan dan investasi 8. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kesantunan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. 9. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tindak pencegahan kejahatan dan menurunkan angka kriminalitas. Penggunaan sumber daya keuangan untuk

pencapaian

sasaran 15.1

adalah sebesar Rp 953.717.096,- atau 99,7% dari total pagu sebesar Rp. 956.500.000,- hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,3 % dari Pagu yang direncanakan. Sumber daya keuangan tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program perbaikan iklim investasi dan peningkatan realisasi investasi serta program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah.

Sasaran 15.2 :

Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja




2013

2014

2015

No.

Indikator Kinerja

Capaian %

Capaian %

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Rasio Penduduk yang bekerja

2.

Rasio Lulusan S1/S2/S3

3.

Capaian % (7)

97.25

98.94

0.95

0.95

100

130.81

127.94

182,42

139,36

76,40

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)

97.90

90.65

74,04

73,65

99,47

4.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

98.68

94.22

73,72

72,83

98,79

5.

Pencari kerja yang ditempatkan

69.50

109.71

39,98

32,53

81,37

6.

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

49.72

80.99

5,19

5,45

94,99

7.

Keselamatan dan Perlindungan

99.90

104.81

45,74

44,27

96,79

8.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah

152.5

168.43

50,00

25,00

150,00


99.53

92.73

93,51

Sumber data : LKjIP Dinsosnakertrans 2015


kinerja sasaran, dari 8 indikator kinerja

sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja terhadap indikator kinerja tersebut capaiannya kurang dari target yang telah ditetapkan, sementara 2

indikator kinerja capaiannya sesuai dengan target yang telah

ditetapkan bahkan melebihi. Mengacu pada

hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Rasio Penduduk

yang bekerja capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan 0,948 atau (100%) dari target yang ditetapkan 0,948. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk indikator Rasio Penduduk yang bekerja, capaian tahun 2015 dibandingkan dengan



capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 dengan capaian target 97,25% mengalami kenaikan, juga capaian target tahun 2014 dengan capaian 98,94%. Untuk capaian tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya salah satu faktor penyebabnya adalah terbukanya lapangan kerja baru. Sedangkan untuk indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3 menurun sebesar 43,06% atau (76,04%) dari target yang telah ditetapkan. Rasio Lulusan S1/S2/S3 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang positif. Itu dapat dilihat pada capaian

tahun

2013

sebesar

130,81%

dan

pada

tahun

2014

sebesar

127,94%.Tetapi untuk tahun 2015 ini mengalami penurunan yang sangat significan, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk bertambah banyak sehingga kurang sebanding.Disamping itu juga adanya tuntutan dari dunia kerja bahwa yang dibutuhkan atau yang lebih diutamakan adalah lulusan S1/S2/S3. Untuk indikator Angka partisipasi Angkatan Kerja menurun sebesar 0,39 atau (99,47%), dari target yang telah ditetapkan 74,04%. Angka partisipasi Angkatan Kerjaapabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dengan capaian 97,90% dan tahun 2014 dengan capaian 90,65% mengalami peningkatan.

Penurunan

Angka partisipasi Angkatan Kerja ini juga diikuti dengan Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 72,83% dari 73,72% yang ditargetkan dengan capaian target 98,79%. Menurunnya Angka partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini dikarenakan banyaknya penduduk

usia

produktif

bekerja/penganggur/menganggur.

yang

bekerja

Salah

satu

(angkatan faktor

kerja)

penyebabnya

tidak adalah

terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. Dan juga angkatan kerja usia produktif disini sebagian besar belum bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Pencari kerja yang ditempatkan menurun sebesar 7,45% atau (81,37%) dari target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dengan capaian 68,50% mengalami kenaikan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2014 dengan capaian 109,71% mengalami penurunan. Menurunnya pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan banyaknya pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan sebanyak 2.085 orang dan pencari kerja yang terdaftar di dinas hanya 6.410 orang meningkat dari tahun 2014 sebanyak 6.321 orang. Walaupun capaian kinerja pada sasaran khususnya pencari kerja yang ditempatkan kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu hanya 81,37%, namun demikian sesuai indikator SPM yaitu pencari kerja yang ditempatkan dengan target



61,54% dengan realisasi capaian baru 32,53%. Dari hasil tersebut masih dibawah target nasional yaitu 70%. Penyebab capaiannya kurang dari target nasional disebabkan oleh banyaknya pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan tidak melapor ke Dinas dan perusahaan yang sudah mendapatkan karyawan/pekerja juga tidak melaporkan. Sedangkan usaha untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbukamelebihi dari target yaitu 5,45% dari target 5,19% dengan capaian 94,99%. Apabila dibandingkan tahun 2013 dengan capaian target 49,72% dan tahun 2014 dengan capaian target 80,99% mengalami kenaikan. Tidak tercapainya target penurunan penggangguran

sebagaimana

yang

diharapkan

tersebut

disebabkan

oleh

banyaknya pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan tidak melapor ke Dinas dan banyaknya penduduk usia produktif yang berkerja (angkatan kerja) tidak bekerja/penganggur, dikarenakan terbatasnya kesempatan kerja dan kurangnya kesadaran pengusaha dalam menyelenggarakan pemagangan. Dan hasil pengukuran Keselamatan dan Perlindunganmencapai 44,27% dari target 45,74% atau dengan realisasi capaian 96,79% yaitu kurang dari target yang telah ditetapkan. Dari hasil capaian tersebut apabila dibandingkan dengan capaian target tahun 2013 dengan realisasi 99,90% dan tahun 2014 dengan realisasi capaian 104,81% telah mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa capaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun usaha untuk menekan Perselisihan buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan Pemda diestimasikan 50,00% dapat terealisasi25,00%, dengan capaian 150%.Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2013 sebesar 152,5% dan pada tahun 2014 dengan capaian realisasi sebesar 168,43% telah mengalami penurunan meskipun tidak terlalu banyak. Terjadinya pencapaian kinerja melebihi target tersebut disebabkan oleh adanya pemahaman yang sama antara buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah khususnya mengenai penetapan UMK Kabupaten Demak yang dapat diterima oleh pengusaha dan pekerja. Adapun

kendala

dan

hambatan

yang

dihadapi

untuk

program

ketenagakerjaan dari 8 indikator kinerja tersebut diatas adalah : a.

Rendahnya minat dan bakat pencari kerja untuk berusaha mandiri.

b.

Masih rendahnya kualitas dan produktivitas, pendidikan Pekerja.


tenaga kerja dan


c.

Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri dan TKI ke Luar Negeri belum dapat dilakukan secara optimal.

d.

Kesadaran para pengusaha dalam menyelenggarakan pemagangan relatif rendah.

e.

Angka pengangguran yang relatif masih tinggi dan terbatasnya kesempatan kerja.

f.

Perusahaan yang mempunyai Formasi /Lowongan kerja tidak melaporkan ke Dinas.

g.

Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan kesejahteraan kepada pekerja masih terbatas.

h.

Keterbatasan dan kemampuan dunia usaha juga kesadaran dan sikap keterbukaan dari sebagian pengusaha masih rendah.

Faktor-faktor yang mendukung Keberhasilan program Ketenagakerjaan adalah : 1.

Adanya Peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan;

2.

Adanya data Pencari kerja yang terdaftar;

3.

Pencari kerja setelah dilatih dapat membuka usaha mandiri dengan bantuan peralatan;

4.

Pelatihan, Pelatihan berbasis kompentensi kerja /SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);

5.

Adanya data KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang akurat untuk pengusulan penetapan UMK tahun berikutnya;

6.

Sebagian pimpinan (Pengusaha) menyadari arti pentingnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB );

7.

Pengusaha dalam pembayaran upah kepada Pekerja sudah sesuai dengan UMK. Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan

meningkatkan pencapaian indikator kinerja Ketenagakerjaan ini pada masa yang akan datang adalah : a.

Penerapan peraturan perundangan secara konsisten;

b.

Membina komunikasi intensif antara pihak pengusaha dengan pekerja;

c.

Sosialisasi peningkatan pengetahuan kepada pengusaha dan pekerja menyangkut prosedur pengawasan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang yang berlaku, Memprioritaskan perusahaan-perusahaan berskala kecil dengan potensi tinggi untuk dilakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan;



d.

Meningkatkan kualitas tenaga pemeriksa dan pengawasan yang ada;

e.

Melaksanakan Pelatihan dengan sistem Penempatan dan atau Pemberian bantuan peralatan kerja;

f.

Mendorong Pencari Kerja setelah dilatih untuk dapat berusaha Mandiri dan Mengusulkan tambahan dana untuk kegiatan pembentukan wira usaha baru;

g.

Pembinaan

dan

mendorong

pengusaha

untuk

dapat

melaksanakan

Pemagangan kepada pencari kerja. h.

Pencari kerja yang telah diterima bekerja di Perusahaan dan Perusahaan telah menerima pencari kerja untuk dapat melaporkan ke Dinas.

i.

Pembinaan, pengawasan dan mendorong pengusaha untak dapat memenuhi hak-hak pekerja dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja dan peningkatan produktivitas usaha perusahaan. Adapunrealisasi capaian target RPJMD 2011-2016 sampai dengan tahun 2015,

dengan 8 (delapan) indikator kinerja telah mencapai pada tingkat capaian rata-rata 93,51% dengan kategori Baik. Hal ini berarti terhadap capaian 2 (dua)indikator kinerjasesuaidengan target yang telah ditetapkan dan capaian 6 (enam) indikator kinerjabelum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tujuan 16

: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan toleransi beragama. Sasaran 16.1 : Meningkatnya aktifitas agama, lembaga/prasarana agama, serta komunikasi tokoh agama dan pemerintah Berdasarkan hasil pengukuhan kinerja sasaran 1 Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

No. (1)

Indikator Kinerja (2) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rata-rata Capaian sasaran

2013 Capaian (%) (3)

2014 Capaian (%) (4)

9,25

7,50

9,25

7,50


Target (5) 0,00481

Tahun 2015 Realisasi Capaian % (6) (7) 0,00452

93,97

93,97


Indikator ini dihitung dari jumlah tempat Ibadahdengan jumlahpenduduk.Jumlah tempat ibadah di Kabupaten padatahun 2015 sebanyak4975 sedangkan jumlah penduduknya 1.100.064 orang Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja diatas dapat dilihat adanya penurunan capaian kinerja pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Hal ini dikarenakan : 1. Adanya penambahan tempat ibadah sementara jumlah penduduk angkanya tidak naik secara signifikan hal ini disebabkan keberhasilan program Keluarga Berencana. 2. Bertambahnya volume pertemuan forum komunikasi ulama umaro’ baik ditingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. 3. Kemutakhiran data penduduk dan data tempat ibadah diperbaiki. Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja 1. Program peningkatan penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dengan kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. 2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan di bidang bantuan pelayanan kesehatan, kesra pendidikan agama serta usaha-usaha untuk meningkatkan taraf social kemasyarakatan. 3. Bekerja sama dengan lembaga/organisasi masyarakat, baznas kabupaten maupun provinsi untuk meningkatkan sarana prasarana peribadatan terutama untuk pemeluk agama islam.

Tujuan 17

: Meningkatnya pengarustamaan gender melalui fasilitasi kelembagaan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang serta perlindungan anak

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 5 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. pengukuran ke lima sasaran tersebut adalah sebagai berikut :


Adapun


Sasaran 17.1 : Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013

2014

2015

Capaian %

Capaian %

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

No .

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

91,82 %

100 %

2,4 %

2,4 %

100 %

2.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

102,9 %

110 %

60 %

58,7 %

97,83 %

97,36 %

105 %


Realisasi Capaian %

98,92 %

Sumber: KP2PA Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-17.1, dari 2 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 indikator kinerja dicapai mendekati target yang telah ditetapkan. Mengacu pada

hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, usaha untuk

meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sesuai target yang diharapkan, berdasarkan data BPS yang tercantum dalam buku Profil Kabupaten Demak 2015, jumlah PNS perempuan di Kabupaten Demak sebanyak 5.058orang sedangkan total jumlah pekerja perempuan sebanyak 213.109 orang, sehingga menghasilkan persentase 2,4 %. Tercapainya target yang diharapkan tersebut disebabkan oleh penerimaan CPNS baru yang mampu dimanfaatkan secara baik oleh perempuan terdidik. Selanjutnya pencapaian partisipasi perempuan di lembaga swasta mencapai 97,83% dari capaian target yang ditetapkan. Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebanyak 125.003 orang sedangkan total jumlah perempuan yang bekerja sebanyak 213.109 orang sehingga menghasilkan persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 58,7 % hal ini berarti mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 60 %.Partisipasi



perempuan di lembaga swasta tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pabrik-pabrik garmen dan tekstil di Kabupaten Demak yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan kegiatan antara lain adalah : a. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha b. Pelatihan Pembuatan aneka kue bagi perempuan di daerah penghasil tembakau c. Pemberian bantuan alat pembuat aneka kue bagi perempuan di Kecamatan penghasil tembakau d. Advokasi perencanaan dan penganggaran kegiatan yang responsif gender Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya adalah : a. Perempuan lebih banyak bekerja di sektor pertaniandan pekerjaan non formal; b. Motivasi kebanyakan perempuan dalam bekerja adalah ingin membantu suami mencari nafkah sehingga tidak merangsang pencapaian prestasi kerja; c. Adanya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap pekerja perempuan. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan produktifitas ekonomi perempuan melalui model-model pelatihan dan pendampingan usaha 2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu korban kekerasan dan korban perdagangan orang melalui optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Demak.



Sasaran 17.2 : Menurunnya persentase jumlah pekerja di bawah umur Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

2013 No.

Indikator Kinerja Capaian Capaian % %

(1)

1.

2014

(2)

(3)

(4)

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)

174%

173,8%


174%

173,8 %

2015 Target (5) 6%

Realisasi Capaian % (6) 1,7 %

(7) 171,6 %

171,6 %


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-17.2, dari indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai 171,6 % melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data BPS jumlah pekerja anak usia 5 – 15 tahun di Kabupaten Demak sebanyak

9.022 anak sedangkan jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas

sebanyak 523.462 orang, dari data tersebut menghasilkan persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur sebesar 1,7 % dengan asumsi semakin kecil persentase capaian berarti semakin baik kinerjanyamaka pencapaian target persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur sebesar 171,6 % dari target 6 % yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -17.2

,

diantaranya adalah : 1. Cara pandang masyarakat yang menganggap anak sebagai aset atau hak milik yang berpotensi sebagai komoditas ekonomi tanpa memperhatikan hak-ha 2. Disharmoni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; 3. Minimnya hasil pendataan atau survei jumlah tenaga kerja di bawah umur;



Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Melakukan Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 2. Melaksanakan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4. Pengembangan sistem informasi gender dan anak Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 4. Melaksanakan Sosialisasi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pengarusutamaan hak anak 5. Melakukan koordinasi dengan lembaga/dinas/instansi yang terkait dengan penanganan tenaga kerja di bawah umur 6. Meningkatkan pengembangan data base berbentukprofil anak Sasaran 17.3 : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

(1)

(2)

2013

2014

Capaian %

Capaian %

Target

(3)

(4)

(5)

(6)

2015 Realisasi Capaian %

1.

Rasio KDRT

112,5 %

75 %

0,007

0,005

2.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

160 %

161 %

59 %

93,8%

136,25 %

118 %


(7)

128,6 % 159%

143,8%


Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -17.3, tergambar bahwa secara umum bahwa capaian kinerja dari 2 indikator kinerja, melebihi target yang ditetapkan.



Mengacu pada

hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, usaha untuk

menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)membuahkan hasilyang diharapkan dari target rasio KDRT 0,007tercapai0,005(128,6 %). Jumlah kasus KDRT pada tahun 2015 sebanyak 15 kasus sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak

294.958,

sehingga

menghasilkan

rasio

0,005.

Data

tersebut

mengindikasikan terjadinya penurunan angka dalam rumah tangga dari tahun sebelumnya walaupun kita tetap waspada karena angka kekerasan seperti gunung es yang hanya tampak di permukaan saja, mencermati budaya masyarakat yang masih memandang KDRT adalah aib maka angka kekerasan yang sebenarnya bisa jadi lebih banyak yang tidak dilaporkan. Selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 93,8 % atau 159 % dari capaian target yang ditetapkan, hal ini berarti melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 59 % karena perempuan yang bekerja di sektor-sektor non pertanian semakin meningkat jumlahnya. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -17.3

,

diantaranya adalah : 1. Meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga 2. Walaupun sudah ada peningkatan namun sektor pertanian masih menjadi primadona bagi pekerja perempuan 3. Terbatasnya bimbingan manajemen dan keterampilan usaha bagi perempuan Sedangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung antara lain : 1. Sosialisasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Melakukan bimbingan manajemen dan keterampilan usaha bagi perempuan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan perempuan dan anak 2. Melaksanakan Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor usaha dan ekonomi ketenagakerjaan 2. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dalam dunia kerja.



Sasaran 17.4 : Meningkatnya kualitas pendidikan perempuan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013

2014

2015

No.

Indikator Kinerja

Capaian %

Capaian %

Target

Realisasi

Capaian %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 th

99 %

96,1 %

100 %

99,8 %


99%

96,1 %

1

100,2 %

99,8 %


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -17.4, dari indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai masih di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 100,2 % terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya menjadi 99,8 %dari target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi 100 % artinya sudah terjadi keseimbangan jumlah melek huruf antara laki-laki dan perempuan. Membaiknya tingkat ekonomi masyarakat, banyaknya bantuan-bantuan pendidikan juga kesadaran tentang kesetaraan gender memberikan andil dalam pencapaian target. Adapun hambatan dan kendala

dalam pencapaian

sasaran-17.4 ,

diantaranya adalah : 1. Jenjang pendidikan tinggi terpusat di kota-kota sehingga menghambat akses perempuan dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan tinggi 2. Kurikulum pendidikan bahan ajar dan proses pembelajaran masih banyak bias gender Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Melakukan Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 2. Melaksanakan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.



Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi dengan lembaga/dinas/instansi yang terkait dengan bahan ajar dan pembelajaran yang sensitif gender 2. Meningkatkan pengembangan sistem informasi gender dan anak 3. Advokasi kesetaraan dan keadilan gender Sasaran 17.5 : Meningkatnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013

2014

No .

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

129%

109 %


129%

109 %

Capaian Capaian % %

2015 Target (5)

35 %

Realisasi Capaian % (6)

35,5 %

(7)

101 %

101 %


Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -17.5, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja , capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas, dari target sebesar 35 % telah tercapai 35,5 % hal ini berarti pencapaian target penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tercapai 101 %, sehingga melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi seiring dengan makin cepatnya penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi oleh pihak yang berwajib.. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -17.5 diantaranya adalah :


,


1. Ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi tindakan kekerasan menyulitkan penyelesaian proses hukum 2. Masih terbatasnya tenaga terlatih yang melayani tindak kekerasan berbasis gender dan anak; 3. Jumlah kekerasan baik yang menimpa perempuan maupun anak ada kecenderungan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan capaian target kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan

sosialisasi

yang

terkait

dengan

kesetaraan

gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan 2. Melaksanakan Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan jumlah tenaga terlatih yang melayani tindak kekerasan berbasis gender dan anak 2.

Meningkatkan Komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 5 melebihi dari target yang telah

ditetapkan. Tujuan 18.

: Menurunnya laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

Sasaran 18.1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 18.1,indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:

No.

Indikator Kinerja

2013

2014

Capaian

Capaian

%

%

1

Rata-rata jumlah anak perkeluarga

107

2

Ratio peserta KB baru

100.9

3

Meningkatnya peserta KB aktif

101,2


101.89 101.83 101.83

Target

2015 Realisasi

Capaian

%

%

%

2,11

2,20

756,30

756,64

75,53

58,20

104,27 100,15 77.05



103.03

101.85 93.82

Sumber: Lakip Bapermas KB Kab. Demak Tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 18.1, dari 3 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa capaian kinerja ada 2 indikator kinerja yang mengalamai penurunan capaian dibandingkan tahun 2014 hal ini dikarenakan menurunya unmeed need dan peserta KB pria.Ini karena banyaknya PUS yang ganti cara dan PUS yang sudah meanapuse ( Pus umur 50 Th keatas ). Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi untuk cakupan peserta KB Aktif adalah : Masyarakat masih kurang mampu mengidentifikasi atau menemukan dan memahami kebutuhan dirinya dan belum mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada pada dirinya. Hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini pada masa yang akan datang adalah

: Meningkatkan pelaksanaan promosi dan

pelayanan program KB kepada masyarakat.

Sasaran 18.2 : Menurunnya jumlah penduduk miskin (Prasejahtera dan KS1) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 18.2, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut: No.

Indikator Kinerja

Persentase jumlah keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I

2015

2013

2014

Capaian

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

%

%

%

%

%

98.6

79.34

57,86

59,22 102,35


98.6

79.34 Sumber: LKjIP Bapermas KB Kab. Demak Tahun 2015

102,35

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 18.2, dari 1 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa Persentase jumlah keluarga Pra sejahtera



dan sejahtera I dengan target sebesar 57,86 dan realisasi 59,22 atau ada selisih 2,64 jadi telah mencapai target yang telah ditentukan . Hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini pada masa yang akan datang adalah :Mengadakan koordinasi dengan dinas instansi terkait, LSM, dan lembaga –lembaga sosial di desa mengenai pola hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari tabel 18.2 tersebut, dapat dilihat bahwa trend prosentase jumlah keluarga prasejahtera dan KS1 mengalami penurunan dari tahun sebelumya. Pada tahun 2011 realisasi jumlah keluarga prasejahtera sebesar 62,18% dari target sebesar 61,95%. Dan di tahun 2013 realisasi keluarga prasejahtera sebesar 60,86 % dari target sebesar 60,75%. Kenyatan ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Demak untuk terus menurunkan jumlah keluarga prasejahtera dan KS1 di Kabupaten Demak, melalui pembangunan berbagai infrastruktur pendukung ekonomi, maupun upaya lain secara langsung. Di antaranya adalah: 1.

Pembangunan infrastruktur jalan, sehingga dengan akses jalan yang bagus, maka masyarakat semakin mudah untuk bekerja dan mudah untuk menjual hasil produksinya.

2.

Pemberian bantuan skill melalui kursus-kursus keterampilan kerja dan bantuan peralatan kerja, seperti mesin jahit, alat perbengkelan dan alat pendukung lain.

3.

Bantuan modal usaha melalui kredit UMKM dengan bunga yang sangat ringan dan tanpa agunan.

4.

Bantuan bedah rumah bagi keluarga yang tidak mampu.

5.

Bantuan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi keluarga miskin yang terkena musibah sakit, sehingga mereka tidak perlu khawatir jika terjangkit sakit.

6.

Penyaluran bantuan lain dari pemerintah pusat, baik program PKH (program keluarga

harapan),

raskin,

Jamkemas,

Jampersal

dan

lain-lain

yang

kesemuanya untuk mendukung dan meringankan beban hidup masyarakat miskin.



Tujuan 19

: Mewujudkan generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatnya

prestasi olahraga baik nasional

maupun internasional Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya.Sasaran dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

Sasaran 19.1 : Menurunnya kasus kenakalan remaja /tawuran antar pelajar Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2014 No.

Indikator Kinerja

(1)

1

2015

Capaian %

Target

Realisasi

Capaian %

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

Jumlah Klub Olah raga

100


100

47

48

102,13 102,13

Sumber : LkjIP Dindikpora 2015 Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran 1 yaitu menurunnya kasus kenakalan remaja /tawuran antar pelajar yang diukur melalui indicator kinerja jumlah klub olahraga, tergambar bahwa realisasi tahun 2015 ada penambahan, sehingga capaian kinerja sebesar 102,13 % ada peningkatan dibandingkan capaian kinerja 100 % tahun 2014.

Sasaran 19.2 : Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada table sebagai berikut :

No.

IndikatorKinerja

(1)

(2)

1

Jumlah gedung olah raga

2014 2015 Capaian Capaian Target Realisasi % % (4) (5) (6) (7) 100


4

4

100


No.

IndikatorKinerja

2 3

Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olah raga Rata-rata capaian sasaran

2014 2015 Capaian Capaian Target Realisasi % % 100 25 25 100 100 93 93 100 92.31

100

100

100

Sumber : LKjIP Dindikpora 2015 Berdasarkan

hasil

pengukuran

indikator

kinerja

sasaran

2

yaitu

meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan yang diukur melalui 3 indikato kinerja, tergambar bahwa rata- rata sama capaian kinerja sebesar 100% dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 . Dipengaruhi oleh adanya peningkatan capaian pada

jumlah organisasi

olahraga dari 100 % pada tahun 2015 sama capaian kinerja sebeasar 100 % tahun 2014 . Sasaran 19.3 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada table sebagai berikut : 2014

2015

No.

IndikatorKinerja

Capaian %

Target

Realisasi

Capaian %

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Jumlah kegiatan kepemudaan

100

20

20

100

2

Jumlah kegiatan olah raga

100

20

20

100


100

100

100

100

Sumber : LKjIP Dindikpora 2015 Berdasarkan

hasil

pengukuran

indikator

kinerja

sasaran

2

yaitu

meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan yang diukurmelalui 2 indikator kinerja, tergambar bahwa rata- rata capaian kinerja sebesar 100 % sama dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 %. Sedangkan realisasi sama dibandingkan tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan kegiatan kepemudaan dan olah raga. KjIP Kabupaten Demak 2015 122


Sasaran 19.4 : Meningkatnya pencapaian prestasi olah raga

No. Indikator Kinerja (2)

(1) 1

2

Gelanggang /balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olah raga

hasil

Target

Realisasi

Capaian%

(5)

(6)

(7)

100

1

1

100.00

98.29

Rata-rata capaian sasaran Berdasarkan

2014 Capaian % (4)

2015

285

284

99.65

98.64 99.53 pengukuran

indikator

kinerja

sasaran

2

yaitu

meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan yang diukur melalui 2 indikator kinerja, tergambar bahwa rata- rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 99,53 % ada kenaikan dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 98,64 %. Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatnya prestasi olah raga baik nasional maupun internasional, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Berpartisipasi pada event-event olah raga baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. 2. Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. Peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan kreativitas remaja dan karya tulis ilmiah pemuda.

Tujuan 20

: Berkembangnya dan Terlestarinya Seni dan Budaya Daerah, Bangunan Bersejarah, serta Cagar Budaya sebagai Identitas Bangsa.




Sasaran 20.1 : Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1

Jumlah Grup Kesenian

2

Jumlah Gedung Kesenian Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

3 4


2013 2014 Capaian Capaian % % (3)

(4)

2015 Target

Realisasi

Capaian %

(5)

(6)

(7)

168,92

148

168

198

117.85

0

0

0,0001

0

0.00

137,50

100

8

14

175

100

100

7

7

100.00

73,19

101,60

98.21

Sumber : LKjIP Dinparbud 2015 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 20.1 tergambar bahwa secara umum capaian kinerjanya sesuai target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa jumlah grup kesenian dan penyelenggaraan seni di Kabupaten Demak mengalami penenurunan. Dengan terselenggaranya kegiatan ini maka terfasilitasinya bakat dan prestasi untuk dapat mengikuti lomba skala nasional. Kegiatan ini dapat memotivasi para juara/ pemenang dalam berkreasi. Meskipun gedung kesenian belum tersedia di Kabupaten Demak, namun sarana penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya menggunakan fasilitas Taman Parkir Tembiring Jogo Indah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pencapaian sasaran ke 20.1 untuk meningkatkan

pelestarian seni dan budaya tradisional telah sesuai harapan. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 20.1 diantaranya adalah : 1. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang kebudayaan;



2. Kurangnya sarana prasarana pendukung pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, khususnya kesenian khas lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Demak; 3. Belum optimalnya Promosi Budaya Daerah. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan cultural annual event (kegiatan budaya tahunan) Grebeg Besar, Sedekah laut Syawalan Morodemak, Ruwatan, dan Sedekah Bumi Apitan; 2. Mengikuti festival seni budaya di tingkat regional dan nasional; dan tampilan khusus di TMII dan tampilan kesenian di wilayah Pakudjembarana dan Kedungsepur 3. Mengadakan lomba-lomba dan pentas kesenian tingkat Kabupaten Demak yang diikuti oleh grup kesenian yang ada di Demak dan perwakilan sekolahsekolah. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka sebagai berikut: 1. Mengembangkan Seni budaya daerah khas Demak yang bernuansa Religius (islami) melalui pembinaan kepada para pelaku usaha dibidangnya; 2. Mengoptimalkan pembinaan, perlindungan, pelestarian budaya dan kesenian daerah, meningkatkan daya tangkal pengaruhnegatif globalisasi dan budaya asing serta pelestarian peninggalan sejarah dan Permuseuman. Adapunrealisasi capaian target Renstra 2012-20016 sampai dengan tahun 2015, pada sasaran 20.1 telah mencapai70%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 6 sesuai dari target yang telah ditetapkan. Sasaran 20.2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No. (1)

Indikator Kinerja (2)

2013

2014

Capaian

Capaian

(%) (3)

(%) (4)


2015 Target

Realisasi Capaian %

(5)

(6)

(7)


1

Benda, situs, dan kawasann cagar budaya yang dilestarikan


100

100

100

100

100

100

100.00

100.00

Sumber : LKjIP Dinparbud 2015 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 20.2 tergambar bahwa secara umum capaian kinerjanya sesuai target yang telah ditetapkan. Obyek Benda/Bangunan Cagar Budaya (BCB), selain memiliki kedudukan penting sebagai bukti-bukti yang berperan sebagai pengkonstruksi sejarah, juga memiliki potensi yang besar sebagai obyek wisata budaya dan sejarah. Obyek BCB di Kabupaten Demak merupakan potensi yang sangat baik jika dapat diintegrasikan untuk kegiatan pengembangan pariwisata dalam rangka pemanfaatannya yang merupakan salah satu unsur dari pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan). Saat ini pada era otonomi daerah, telah berkembang pula tuntutan akan hak dalam pengelolaan cagar budaya dan museum oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, kepedulian akan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya dan permuseuman di kalangan internasional sudah tinggi, ditandai dengan adanya konvensi internasional pelestarian budaya dan permuseuman yang berimplikasi pada upaya pelestarian warisan budaya dan museum di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam era globalisasi di bidang kebudayaan. Upaya-upaya penanaman nilai-nilai sejarah, pelestarian benda-benda tinggalan purbakala, serta pengembangan permuseuman menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun jatidiri bangsa agar dapat diwariskan dan dimanfaatkan bagi generasi muda dan mendukung upaya persatuan dan kesatuan. Kegiatan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala dalam perkembangannya juga memiliki kontribusi yang cukup penting dalam rangka memperkokoh ketahanan budaya serta persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman konflik

yang

mengarah pada disintegrasi bangsa. Pembangunan sejarah dan purbakala diharapkan akan dapat berperan dalam membangun watak bangsa. Kondisi obyektif saat ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, kualitas pengelolaan warisan budaya bangsa, seperti benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan museum masih sangat beragam. Disamping itu



apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya seperti candi, istana, masjid kuno, monumen, dan bangunan bersejarah lainnya belum berkembang secara optimal. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti pentingnya warisan budaya dengan berbagai kandungan nilai-nilai luhurnya. Disamping itu, museum sebagai sarana informasi, edukasi, dan rekreasi belum sepenuhnyaterealisasi. Dengan demikian,

tantangan

ke

depan

adalah

peningkatan

upaya

pelindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya (benda, bangunan, situs, dankawasancagarbudaya) dan nilai-nilaisejarahdalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 20.2 diantaranya adalah : 1. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelestarian sejarah dan purbakala sebagai identitas asli Bangsa Indonesia akan menjadi ancaman yang serius terhadap ketahanan bangsa; 2. Masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan lingkungan geografi sejarah dan lemahnya pemahaman tentang kondisi wilayah Indonesia; 3. Perdagangan

ilegal,

pemalsuan,

dan

pencurian

benda

cagar

budayadisebabkan faktor ekonomi karena berhadapan pada situasi yang sulit bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan penghasilan 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghargaan pada bendabenda peninggalan sejarah dan purbakala telah mendorong tindakan-tindakan yang merusak kelestarian obyek tersebut 5. Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan budaya dengan adanya kecenderungan pengalihan fungsi bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya menjadi ruang komersial yang modern tanpa mematuhi azas pelestarian bangunan cagar budaya 6. Belum optimalnya pembinaan, perlindungan dan pelestarian sejarah dan benda – benda Purbakala atau Benda Cagar Budaya ( BCB); Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : 1.

Pemberian bimbingan teknis sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum;



2.

Pelaksanaan administrasi, perawatan dan pemeliharaan UPTD Museum Glagah Wangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak;

3.

Menginventarisasi Benda-benda Cagar Budaya (BCB) yang ada di Kabupaten Demak dan mensosialisasikan upaya perawatan dan pemeliharaan BCB kepada masyarakat; Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun

mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut: 1. Melaksanakan kebijakan di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Melaksanakan kegiatan sejarah, purbakala, dan museum berdasarkan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala dan museum.

Tujuan 21

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur wilayah

yang

memadai

dalam

rangka

peningkatan

aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor pendukung aktifitas ekonomi dan sosial.

Untuk mengukur sejauhmana tujuan tersebut dapat dinilai pencapaian kinerjanya, telah ditetapkan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalannya. Sasaran dan tujuannya adalah : Sasaran 21.1 : Meningkatnya sarana infrastruktur penunjang perekonomian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 21.1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja

(1)

(2)

2013

2014

2015

Capaian %

Capaian %

Target

Realisasi

Capaian %

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

106,17%

108,07%

88,33%

90,54%

102,50%

2.

Rasio jaringan irigasi

101,03%

101,74%

0,602%

0,648%

107,64%


Pemerintah Kabupaten Demak 3.

Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

259,73%

202,05%

10,73%

25,70%

239,53%

4.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

256,20%

240,60%

0,29%

0,62%

213,79%

5.

Rasio rumah layak huni

179,67%

147,57%

0,1119%

0,236%

211,57%

6.

Panjang jalan dilalui Roda 4

112,70%

111,66%

0,3761%

0,4186%

110,53%

7.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)

100%

100%

789,980

789,980

100%

8.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km / Jam) (%)

106,17%

108,07%

88,33%

90,54%

102,50%

9.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)

106,84%

109,64%

6,177%

6,941%

112,37%

10.

Sempadan jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima (PKL) atau bangunan rumah liar (%)

100%

89,47%

1,71%

1,48%

86,55%

11.

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)

92,25%

94,07%

11,9%

12,6%

105,88%

12.

Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat

108,57%

106,33%

49,92%

52,26%

104,69%

13.

Pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)

101,20%

102,40%

12,5%

12,85%

103,60%

14.

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)

152,45%

149,57%

60,22%

90,11%

149,63%

15.

Lingkungan Pemukiman

103,64%

96,12%

0,97%

0,94%

96,91%

.


Pemerintah Kabupaten Demak (%)

Rata-Rata Capaian Sasaran

132,44%

124,49%

129,85%


Hasil pengukuran kinerja sasaran 21.1, dari 15 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum hampir semua capaian kinerja dari indikator kinerja yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (terjadi kenaikan), yaitu antara lain : 1. “Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik” Salah satu indikator yang dicapai Kabupaten Demak berkaitan dengan peningkatan sarana infrastruktur penunjang perekonomian adalah “Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik”, pada tahun 2015 dapat mencapai 102,50%. Dari panjang jaringan jalan yang ditetapkan sebagai target di tahun 2015 yaitu sepanjang 376,74 km dapat terealisasi sepanjang 386,16 km. 2. “Rasio Jaringan Irigasi” Pencapaian indikator “Rasio jaringan irigasi” ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya (dari 101,74% pada tahun 2014 naik menjadi 107,64%). Apabila dibandingkan antara target tahunan yang ditetapkan sebesar 518.501 m dapat terealisasi sebesar 581.532 m atau sebesar 107,64%. 3. “Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi”. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah satu Program Nasional dibidang sanitasi yang bersifat lintas sektoral. Program ini telah dicanangkan sejak bulan Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui



pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Strategi Nasional STBM memiliki indikator outcome yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikator output-nya adalah sebagai berikut : a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF); b. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga; c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, Puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar; d. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar; e. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar. Dalam bidang sanitasi, telah ditetapkan 8 tujuan yang tertuang dalam Millenium Development

Goals

(MDGs),

dimana

pencapaian targetnya

diupayakan dicapai pada tahun 2015 ini yaitu menyelesaikan semua tantangan-tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangantantangan tersebut dijabarkan dalam Deklarasi Millenium yg diadopsi oleh 189 negara

(termasuk

Indonesia)

dan

ditandatangani

oleh

147

kepala

pemerintahan / negara pada KTT Milenium di New York pada bulan September 2000. Pada Goal ketujuh, menjamin kelestarian lingkungan hidup, pada target 7C yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang layak dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 dan target 7D yaitu mencapai peningkatan yang signifikan untuk sedikitnya 100 juta penduduk miskin di permukiman kumuh pada 2020, sepertinya target tersebut masih jauh dari impinan dalam hal pemenuhan

targetnya.

Untuk

itu

pemerintah

mengupayakan

adanya

percepatan pencapain target tersebut dengan Universal Access seperti tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Dimana pada akhir tahun 2019 nanti, diharapkan 100% masyarakat Indonesia telah dapat mengakses air minum dan sanitasi serta menghilangkan lingkungan kumuh menjadi 0%.



Kabupaten Demak, dalam mencapai indikator kinerja “Persentase rumah tinggal bersanitasi” ini mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2014 sebesar 202,05% menjadi 239,53% pada tahun 2015 dimana diperoleh dari perbandingan antara realisasi sebesar 233.479 unit rumah tinggal dengan target yang ditetapkan sebesar 97.473 unit rumah tinggal. 4. “Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk”. Indikator ini di Kabupaten Demak diperoleh dengan membandingkan antara jumlah daya tampung TPS yaitu sebanyak 673,20 M³ dengan jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2015 sebanyak 1.085.963 jiwa dibagi dengan 1.000.

5. “Rasio Rumah Layak Huni”. Indikator ini mengalami kenaikan pencapaian indikator kinerja dari tahun 2014 sebesar 147,57% naik menjadi 211,57% pada tahun 2015 dimana dari target yang ditentukan sebesar 108.603 unit rumah layak huni terpenuhi / terealisasi sebesar 229.784 unit rumah layak huni. 6. “Panjang Jalan dilalui Roda 4”. Capaian indikator panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4, pada tahun 2015 mengalami penurunan, dari 111,66% pada tahun 2014 turun menjadi 110,53% pada tahun 2015 ini. Namun apabila disandingkan antara target dan realisasi yang ada, indikator ini mengalami peningkatan, yaitu dari 4.126,66 km dapat terealisasi sepanjang 4.561,04 km. 7. “Jalan Penghubung Dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4)” Indikator selanjutnya yang mengalami peningkatan adalah mengenai jalan penghubungan antara ibukota kecamatan menuju ke kawasan permukiman yang

berada

di

kecamatan

tersebut.

Pemerintah

Kabupaten

Demak

berkomitmen tinggi untuk membenahi infrastruktur jalan. Hal ini terbukti dari seluruh jalan penghubungan dari ibukota kecamatan menuju ke kawasan permukiman sepanjang 789,98 km, dimana status jalan ini adalah merupakan



gabungan antara jalan nasional, jalan kabupaten, jalan desa, serta jalan antar desa, dimana pencapaian indikatornya mampu mencapai 100% yang artinya seluruh kawasan permukiman semuanya telah tersedia jaringan infrastruktur jalan, baik jalan aspal, jalan beton maupun hot mix. 8. “Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik”. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam)”, apabila dibandingkan dengan capaian target tahun 2014 sebesar 108,07% mengalami penurunan

menjadi 102,50%

pada tahun 2015

ini.

Namun apabilan

dibandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja, indikator ini termasuk yang telah melampaui target. 9. ”Panjang

Jalan

Yang

Memiliki

Trotoar

Dan

Drainase

/

Saluran

Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)” Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasikan oleh volume para pejalan kaki yang berjalan dijalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan / permintaan masyarakat. Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar ditempatkan di : 1. Daerah perkotaan secara umum yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi; 2. Jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap; 3. Daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, seperti misalnya jalanjalan di pasar dan pusat perkotaaan; 4. Lokasi yang memiliki kebutuhan / permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun-stasiun bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olah raga; serta



5. Lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan / gelanggang olah raga, masjid dsb. Seringkali trotoar dimanfaatkan untuk tindakan ilegal seperti digunakan oleh pengemudi motor untuk melewati kemacetan / mendahului, digunakan sebagai tempat parkir motor ojek, dan tempat untuk berkemah. Pada negara berkembang, tindakan ini belum bisa dilarang secara keras. Sedangkan Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. Pada tahun 2015 ini, dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak, dalam upaya meningkatkan keberadaan dan keberfungsian trotoar dan drainase, sepanjang 26,35 km mampu dicapai sepanjang 29,61 km atau sebesar 112,37%. 10. “Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima (PKL) Atau Bangunan Rumah Liar”. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ / rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan. Di bagian luar dari garis ini, pemilik tanah tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan. Pemerintah Kabupaten Demak selalu berupaya keras untuk menertibkan keberadaan PKL yang menggunakan sepadan jalan sebagai tempat jualan, yang tentunya sangat menganggu keindahan kota. Menurut Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Pertambangan dan Energi (DPUPPE) Kabupaten Demak, selama 3 tahun terakhir, hampir diseluruh sempadan jalan digunakan oleh PKL, namun capaian ini menurun pada tahun 2015 menjadi 86,55%, halnya menunjukan adanya kinerja baik dari SKPD terkait yang menangani tentang penertiban.



11. “Sempadan Sungai Yang dipakai Bangunan Liar”. Sama halnya dengan sempadan jalan yang digunakan oleh PKL, sempadan sungai-pun tak luput dari incaran masyarakat yang ingin meningkatkan perekonomian keluarganya dengan berdagang (kuliner maupun yang lainnya). Pada tahun 2015, capaian indikator ini mencapai lebih dari 105,88%. 12. “Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat”. Indikator kinerja ini juga mengalami penurunan dari 106,33% pada tahun 2014 menjadi hanya 104,69% pada tahun 2015, hal ini bisa dikatakan sebagai akibat menurunnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan merawat drainase / saluran pembuangan yang sudah ada dengan baik. Namun apabilan dibandingkan dengan target yang akan dicapai, indikator ini termasuk yang dapat melampaui target. 13. “Pembangunan Turap diwilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor Dilingkungan Kewenangan Kota”. Dinding penahan tanah / turap adalah suatu konstruksi yang bertujuan untuk menahan tanah agar tidak longsor dan meninggikan lereng alam suatu tanah. Pada kondisi riil dilapangan, dinding penahan tanah dapat ditemui pada saluran air di samping jalan, pada pinggir sungai agar tebing sungai tidak longsor, pada bendungan dan saluran irigasi dan dinding penahan bukit agar tidak longsor. Bahan konstruksi untuk dinding penahan dapat berasal dari kayu, beton, pasangan batu serta dapat pula dari baja. Sedangkan bentuk-bentuk dinding penahan tanah dapat berbentuk profil persegi, jajaran genjang, trapesium siku, trapesium serta dapat pula berbentuk segitiga. Untuk merencanakan sebuah dinding penahan tanah perlu diperhatikan syarat kestabilitasan dinding yaitu : a. dinding tidak terjungkal; b. dinding tidak tergeser; b. dinding tidak amblas, dan c. dinding tidak pecah. Pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dilingkungan kewenangan kota, pada akhir 2015 dapat mencapai 103,60%.



14. “Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik”. Harapan untuk memiliki sistem irigasi yang berkerja dengan baik, nampaknya jauh dari harapan. Peran serta seluruh masyarakat sangatlan penting. Indikator ini mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 149,57% menjadi 149,63% pada tahun 2015.

15. “Lingkungan Permukiman”. Indikator lingkungan permukiman ini merupakan indikator yang pencapaian kinerjanya meningkat. Berbicara tentang permukiman pasti akan berkaitan erat dengan perumahan. Definisi perumahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan permukiman adalah perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan kawasan permukiman diartikan sebagai bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sehingga, perumahan dan kawasan permukiman dapat didefinisikan sebagai satu

kesatuan

sistem

yang

terdiri

atas

pembinaan,

penyelenggaraan

perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman

kumuh,

penyediaan

tanah,

pendanaan

dan

sistem

pembiayaan, serta peran masyarakat. Human settlement atau permukiman terdiri dari 5 elemen yang daat dikelompokkan sebagai content (pengisi / manusia) dan container (wadah). Adapun kelima elemen tersebut sebagai berikut : 1. Shells atau ruang bangunan dari bangunan gedung hingga kelompok yang mencapai skala permukiman, kampung, kota dan aglomerasi fisik wilayah dan tempat tinggal manusia. 2. Network

atau

jaringan,

yang

meliputi

berkomunikasi dan jaringan utilitas.


prasarana

tempat

manusia


3. Nature atau alam sebagai natural environment yang terdiri atas elemen biotik dan abiotik. 4. Man atau manusia sebagai individu dengan segala kepribadian dan identitasnya. 5. Society atau masyarakat, adalah kumpulan manusia dari keluarga, neighborhood, dan warga dunia yang kompleks dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dari kelima elemen tersebut, shells, network dan nature dikelompokkan sebagai container (wadah) sedangkan man dan society dikelompokkan sebagai content. Untuk Kabupaten Demak terdapat 0,84 km² lingkungan permukiman dari target 0,87 km².

Sasaran 21.2 : Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur perdesaan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 21.2, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013

2014

Tahun 2015

No.

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Jumlah pembangunan infrastruktur kelurahan

100%

100%

6

2

Jumlah pembangunan infrastruktur antar desa

100%

100%

14

100%

100%


6

100%

14

100%

100%


Pengukuran kinerja pada sasaran 21.2 diatas, dari dua indikator kinerja sebagai tolok ukur secara umum telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa : 1. “Jumlah pembangunan infrastruktur di kelurahan” adalah mencakup 6 kelurahan yang ada di Kabupaten Demak, hal ini berarti telah memenuhi target yang telah ditetapkan berarti capaian telah mencapai 100% dan sama dari KjIP Kabupaten Demak 2015 137


capaian Jumlah pembangunan infrastruktur kelurahan pada tahun 2015 yang meliputi 6 kelurahan; 2. “Jumlah pembangunan infrastruktur antar desa” juga telah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Pembangunan di seluruh kecamatan yang berjumlah 14 kecamatan terdiri dari 243 desa telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Skala prioritas program tetap dipertahankan; 2. Skala prioritas kegiatan sumber daya energi terus ditingkatkan.

Sasaran 21.3 : Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat serta fasilitasnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 21.3 ini, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 2013

2014

Tahun 2015

No.

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capsaian (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Rumah Tangga pengguna air bersih (%)

355,95%

276,80%

20,40%

65,68%

321,96%

2

Rumah tangga bersanitasi (%)

259,73%

202,05%

27,42%

65,68%

239,53%

3

Lingkungan Pemukiman kumuh (%)

98,79%

415,97%

2,19%

7,45%

340,18%

4

Rumah layak huni (%)

179,67%

147,57%

42,35%

89,60%

211,58%

223,54%

260,59%




278,31%


Hasil pengukuran kinerja sasaran 21.3, dari empat indikator kinerja sebagai tolak ukur, tergambar bahwa semua indikator dapat tercapai capaian kinerjanya, dapat melampaui target yang telah ditetapkan, antara lain : 1. “Rumah Tangga Pengguna Air Bersih”. Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikro-organisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, namun banyak zat berbahaya, terutama logam, yang tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Saat ini terdapat krisis air minum di berbagai negara berkembang di dunia akibat jumlah penduduk yang terlalu banyak dan pencemaran air, tak terkecuali di Kabupaten Demak. Namun banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih (minum). Dapat kita lihat pada capaian target indikator “rumah tangga pengguna air bersih” mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Seperti capaian tahun 2014 dari 276,80% meningkat menjadi 321,96%. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih selain dengan kerjasama

yang baik

dengan PDAM,

juga adanya Program

PAMSIMAS, SANIMAS, DAK Air Bersih dll. 2. “Rumah Tangga Bersanitasi” Capaian target dari indikator ini, mengalami peningkatan dari 202,05% pada tahun 2014 menjadi 239,53% pada tahun 2015, hal ini menunjukan adanya kesinambungan antara indikator pertama dengan indikator kedua. Dengan semakin banyaknya masyarakat pengguna air bersih, maka kesadaran masyarakat akan akses sanitasi yang baik akan semakin meningkat pula. Capaian indikator ini dari tahun ketahun senantiasa menunjukan peningkatan, pelan namun pasti dan besar harapan Pemerintah Kabupaten Demak untuk



dapat turut serta menwujudkan Universal Access 100 – 0 - 100 yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

3. “Lingkungan Permukiman Kumuh” Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/449/2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Demak, dimana lokasinya antara lain : a. Kawasan Gendingan Kelurahan Bintoro, seluas 27.797 M²; b. Kawasan Sampangan Kelurahan Bintoro, seluas 21.134 M²; c. Kawasan Perumahan Pati Unus Kelurahan Bintoro, seluas 8.788 M²; d. Kawasan Petengan Corongan Kelurahan Bintoro, seluas 23.672 M²; e. Kawasan Sawunggalih Kelurahan Bintoro, seluas 17.144 M²; f. Kawasan Setinggil Jagalan Kelurahan Bintoro, seluas 22.279 M²; g. Kawasan Kauman Kelurahan Bintoro, seluas 20.915 M²; h. Kawasan Beguron Kelurahan Bintoro, seluas 17.231 M²; i.

Kawasan Kalikondang Desa Kalikondang, seluas 182.532 M²;

j.

Kawasan Kauman Kelurahan Kadilangu, seluas 15.307 M²;

k. Kawasan Merbotan Kelurahan Kadilangu, seluas 6.360 M²; serta l.

Kawasan Pecaon Kelurahan Kadilangu, seluas 18.362 M².

Data yang dihimpun oleh DPUPPE Kabupaten Demak berkaitan dengan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Demak semakin menurun, dari 415,97% yang terdata pada tahun 2014, menurun pada tahun 2015 menjadi 340,18%. 4. “Rumah Layak Huni” Sedangkan ada satu indikator yang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah yang meliputi berbagai unsur, yaitu “Rumah Layak Huni” di Kabupaten Demak. Walaupun telah disentuh dari berbagai sektor (Bantuan Bedah Rumah, ADD, PNPM Mandiri, PLPBK, P2KKP dsb) namun keberadaan rumah layak huni bagi masyarkat miskin diperdesaan sepertinya masih belum dapat terpenuhi. Dari tahun 2011-2013 yang lalu, masih banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Demak, namun sedikit lebih baik pada tahun 2015 dimana pencapaian indikator kinerjanya 147,57% menjadi 211,58%.



Sasaran 21.4 : Meningkatnya fasilitas perhubungan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

1 1

2 Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan ramburambu

2

3

4 5 6 7 8 9 10

11

12

2013 Capaian % 3 132,8

2014 Capaian % 4 173.62 %

56,90

51.78 %


56,90

Target

2015 Realisasi

5

6

Capaian % 7

3,59

15,11

420 %

1.319.505

25.20 %

1.319.505

25,20%

1.319.505

25,20 %

5.235.951

51.78 % 5.235.951

56,90

51.78 %

5.235.951

64,31 115,48

100 % 115.48%

0,00038

0,00026

70 %

7.601

12.332

162,25%

100

100

3

3

100 %

110,71 18,98

85,71 % 75,54 %

0,15 %

0.11%

73,30%

4,17 %

3,15 %

75.54 %

100

100 10 Menit

10 menit

100 %

32.000

39.500

100%

80 %

90 %

112,5%

100

100 84,42

100

118,33 93,.28%

98 %

Sumber : LKjIP Dinhubkominfo 2015

Dari indikator-indikator di atas dapat di jelaskan sebagai berikut : 1)

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung dengan menggunakan rumusan :



Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Demak NO

Uraian

2013

2014

2015

1.

Panjang Jalan

426.510

426.510

2.132.550

2.

Jumlah Kendaraan

66.357

58.910

91.018

3.

Rasio 6,428 Sumber : LKjIP dinhubkominfo2015

7,24

4.30

2)

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah barang yang terangkut tidak dapat termonitor mengingat di Kabupaten tidak tersedia terminal angkutan barang. Sedangkan jumlah orang yang terangkut angkutan umum dihitung dari keberangkatanpenumpang di terminal penumpang. Pada tahun 2015 tercatat jumlah keberangkatan orang dari terminal sebanyak 1.319.505orang. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Di Kabupaten Demak

NO

Uraian

1.

Jumlah orang

2.

Jumlah Barang

Satuan

2013

2014

2015

Orang

2.906.260

2.671.50

1.319.505

Ton

-

-

-

Sumber : LKjIPDinhubkominfo 2015

3)

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun Sampai saat ini di wilayah Kabupaten Demak belum memiliki dermaga angkutan dan Bandara, sehingga data jumlah orang yang terangkut angkutan umum hanya di terminal penumpang sebagaimana tabel dibawah.



Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Di Kabupaten Demak 2013 NO

2014

2015

Uraian Orang

Brng

Orang

Brng

Orang

Brng

1.

Dermaga

-

-

-

-

-

-

2.

Bandara

-

-

-

-

-

-

3.

Terminal

2.906.260

-

2.671.150

-

1.319.505

-

Jumlah

2.906.260

-

2.671.150

-

1.319.505

-

Sumber : LkjIPDinhubkominfo 2015 4)

Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Demak yang tercatat adalah penumpang angkutan umum dari terminal penumpang. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Di Kabupaten Demak 2013

2014

2015

Orang

Orang

Orang

2.906.260

2.671.150

1.319.505

Jumlah 2.906.260 2.671.150 Sumber : LKjIPDinhubkominfo 2015

1.319.505

NO

Uraian

1.

Terminal

5)

Rasio ijin trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Jumlah jaringan trayek angkutan perdesaan di Kabupaten Demak sebanyak 58 jaringan trayek angkutan perdesaan. Dan pada tahun 2015 diterbitkan Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Perdesaan sebanyak 81 Dokumen dan



Kartu Pengawasan sebanyak 213 Dokumen atau total sebanyak 294 Dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak (BPPTPM) Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.106.328 jiwa, maka rasio izin trayek pada tahun 2015 terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,052 dihitung dengan menggunakan rumus pendekatan :

Sehingga Nilai capaian Rasio Izin trayek terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar 64,31 persen.

Tabel Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Perdesaan Yang di Terbitkan di Kabupaten Demak No

2013

Uraian

1. Izin Trayek perkotaan 2.

Izin Trayek perdesaan (SK. Trayek dan KP)

3.

Izin Trayek Anatar Kota Antar Profinsi

4.

Izin Trayek Antar Kota Dalam Profinsi

267

2014

2015

-

-

218

294

5. Izin Angkutan Pariwiasata Jumlah Izin Trayek

267

218

294

Jumlah penduduk

1.092.622

1.160.896

1.106.328

0,018

0,026

Rasio Izin Trayek 0,008 Sumber : LKjIP Dinhubkominfo Kab. Demak

6)

Jumlah uji kir Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi

pemeriksaan

dan

pengujian

pengesahan hasil uji.


fisik

kendaraan

bermotor

dan


Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Demak

No

Uraian

2013

2014

%

%

Target

Realisasi

%

145.30

7.601

12.332

145.55 %

1. Jumlah Uji Kir 115,48% Angkutan Umum

2015

115.48 145.30 Sumber : LKjIPDinhubkominfo 2015

7)

145.55

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasijalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau

antar

moda

transportasi

serta

mengatur

kedatangan

dan

pemberangkatan kendaraan umum. Saat ini prasaran trasnportasi di Kabupaten Demak belum memiliki pelabuhan laut maupun pelabuhan udara yang tersedia ada tiga terminal, dua terminal Tipe B yakni terminal Bintoro yang terletak di Kecamatan Demak Kota dan terminal Karangawen di Kecamatan Karangawen (tetapi tidak berfungsi), serta satu terminal tipe C yaitu terminal Pucanggading yang terletak di Kecamatan Mranggen.



Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Demak No

Uraian

2013

2014

2015

1.

Jumlah pelabuhan laut

-

-

-

2.

Jumlah pelabuhan udara

-

-

-

3.

Jumlah terminal bis

2

2

2

Jumlah

2

2

2

Sumber : LKjIPDinhubkominfo 2015

8)

Angkutan darat Rasio angkutan darat merupakan perbandingan antara jumlah angkutan darat (yang di uji) di Kabupaten Demak dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat yang melalui terminal penumpang.

No

Uraian

1.

Angkutan Darat Yang di Uji

2.

Jumlah Penumpang

2013

2014

2015

4.475

3.204

6.116

2.906.260

2.671.150

3.041.588

0,12

0,20

Rasio Angkutan Darat 0.154 Sumber : Dinhubkominfo Kab. Demak 9)

Kepemilikan KIR angkutan umum Kepemilikan Kir Angkutan adalah rasio antara jumlah angkutan umum yang tidak memiliki Kir dengan jumlah jumlah angkutan umum, dihitung dengan rumus pendekatan:

Jumlah

angkutan

umum

yang

tidak

Kir

pada

tahun

2015

adalah

sebanyak3.150 kendaraan sedangkan jumlah angkutan umum pada tahun 2015 sebanyak 12.600 kendaraan, realisasi kepemilikan Kir angkutan umum berdasarkan rumus diatas sebesar 25 % 10) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)



Lama pengujian kelayakan angkutan umum adalah waktu yang diperlukan dalam satuan menit untuk melakukan proses pemeriksaan kondisi teknis angkutan umum yang dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis, pemasangan tanda uji, dan tanda samping sampai penyerahan buku uji berkala. Target waktu lamanya pengujian pada tahun tahun 2015 adalah 15 menit sedangkan rata-rata waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2015 rata-rata 15 menit. Dengan demikian nilai capaian lama pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2015 sebesar 100 persen. 11) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum. Biaya pengujian adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan wajib uji (biaya retribusi, penggantian buku uji, dan penggatian plat uji). Besaran biaya retribusi pelayanan uji pada tahun 2015 didasarkan pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 yaitu rata-rata sebesar Rp. 39.500. Dengan demikian nilai capaian yang diraih sebesar 100 persen

12) Pemasangan Rambu-rambu Kebutuhan rambu-rambu lalulintas di Kabupaten Demak sebanyak 500 buah dan marka 200 m2. Pada tahun 2015 total telah terpasang terpasang sebanyak 410 buah marka 2.186 m2 yang berati rasio pemasangan ramburambu lalulintas pada tahun 2015 adalah sebesar 103% persen. Dengan demikian nilai capaian pemasangan rambu-rambu mencapai 100 persen.

Tujuan 22

: Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kabupaten

Demak

serta

dalam

rangka

mendukung

pembangunan

yang

berkelanjutan, maka telah ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Sasaran 22.1 : Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :



No

Indikator Kinerja

2013 Capaian (%)

2014 Capaian (%)

Tahun 2015 Target

Realisasi

Capaian (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Persentase penanganan sampah (%)

6,18%

6,18%

72,43%

4,60%

6,35%

2.

Persentase penduduk berakses air minum (%) Persentase luas pemukiman yang tertata (%) Pencemaran status mutu air (%) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (%) Penegakan hukum lingkungan (%) Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)

246,66%

324,10%

14,53%

50,23%

345,70%

100,08%

100,08%

60,52%

60,56%

100,07%

100%

100%

20%

20%

100%

127%

100%

21,83%

21,83%

100%

10%

55,56%

20%

20%

100%

110,16%

109,61%

0,0307%

0,033%

108,79%

25%

60%

20%

20%

100%

269,12%

322,98%

15,94%

50,23%

315,12%

110,47%

130,95%

3.

4. 5.

6.

7.

8. 9.


141,78%

Sumber: LKjIP KLH dan DPUPPE Kabupaten Demak Tahun 2015

Sasaran 22.1 diatas, mempunyai sembilan indikator kinerja. Dari sembilan indikator tersebut ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, antara lain : 1. “Persentase Penanganan Sampah” Salah satu aspek yang turut menentukan kebersihan suatu kota adalah pengelolaan persampahan dikota tersebut. Pengelolaan persampahan yang tidak terprogram akan menyebabkan penanganan sampah yang tidak tuntas, sehingga ada sampah yang tidak terangkut yang menyebabkan kebersihan dan keindahan kota tidak tercapai. Pada umumnya di Kabupaten Demak, sampah dari rumah tangga dikumpulkan dengan menggunakan gerobak sampah maupun langsung masuk truk sampah. Sampah yang dikumpulkan melalui gerobak dan truk-truk kecil kemudian dibawa ke suatu tempat pengumpulan atau peralihan yang disebut Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) atau Transfer Depo. Di TPS



dilakukan pemindahan, biasanya secara manual ke dalam truk yang lebih besar untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak Tahun 20112031, kondisi saat ini Kabupaten Demak terdapat 2 TPA yakni TPA Kalikondang dan TPA Candisari. Luas TPA Kalikondang seluas ± 2,5 Ha, sedangkan TPA Candisari seluas ± 0,8 Ha, dan beroperasi dengan sistem Open Dumping. Jarak TPA Kalikondang dengan permukiman warga terdekat hanya berjarak ± 50-100 m, tepatnya berada di depan TPA Kalikondang, sedangkan jarak terdekat permukiman dengan TPA Candisari adalah ± 850 m. Pada indikator “persentase penanganan sampah” ini, target yang ditentukan sebesar 717.738,74 M³ untuk penanganan sampah dapat terealisasi sebesar 45.543 M³ sehingga capaian kinerjanya sebesar 6,35%. Dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator ini mengalami kenaikan 0,17%. 2. “Persentase Penduduk Berakses Air Minum”. Indikator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 324,10% menjadi 345,70%, yang berasal dari perbandingan antara realisasi sebesar 545.442 penduduk yang sudah mendapatkan akses air minum dari target sebesar 157.790 penduduk. 3. “Persentase Luas Pemukiman yang Tertata”. Capaian indikator “Persentase Luas Pemukiman yang tertata” ini terjadi penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,01% pemukiman yang tertata. Target yang ditetapkan dalam menata pemukiman ini adalah seluas 219.89 Ha dan dapat terealisasi seluas 220,05 Ha (atau 100,07%), namun capaian tersebut apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Demak secara keseluruhan (89.743 Ha) masih sangat sedikit sekali.

4. “Pencemaran Status Mutu Air”. Pada indikator ini, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Kantor Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan pencemaran status mutu air terhadap 16



titik sample, dan sampai akhir tahun 2015 semua titik tersebut sudah ter-sample semuanya, yaitu : a. Sungai Wulan Bagian Hulu, Kecamatan Dempet; b. Sungai Wulan Bagian Tengah, Kecamatan Karanganyar; c. Sungai Wulan Bagian Hilir, Kecamatan Mijen; d. Sungai Jajar Bagian Hulu, Kecamatan Dempet; e. Sungai Jajar Bagian Tengah, Kecamatan Demak; f. Sungai Jajar Bagian Hilir, Kecamatan Bonang; g. Sungai Babon Bagian Hulu, Kecamatan Mranggen; h. Sungai Babon Bagian Hilir, Kecamatan Sayung; i.

Sungai Cabean Bagian Hulu, Kecamatan Karangawen;

j.

Sungai Cabean Bagian Hilir, Kecamatan Karangtengah;

k. Sungai Setu Bagian Hulu, Kecamatan Karangawen; l.

Sungai Setu Bagian Hilir, Kecamatan Karangtengah;

m. Sungai Tuntang Bagian Hulu, Kecamatan Kebonagung; n. Sungai Tuntang Bagian Hilir, Kecamatan Demak; o. Sungai Sipon, Kecamatan Sayung; dan p. Sungai Dolog, Kecamatan Sayung. 5. “Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air” Indikator ini pada tahun 2015 mencapai 100%. Target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 275 batang yang direncanakan akan ditanam diwilayah rawan longsor dan sumber mata air yang tersebar di Kabupaten Demak. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak selama tahun 2015 yang lalu telah melaksanakan beberapa Program / Kegiatan guna mendukung, meningkatkan serta mempertahankan capaian indikator tersebut diatas, antara lain : 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, 2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam. 6. “Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL” Dari 9 target terealisasi sebanyak 9 perusahaan yang mengajukan IPCL. Adapun 9 perusahaan yang melaksanakan AMDAL, antara lain : a. PT. Jawa Tengah Lahan Andalan; b. PT. Rapi Trilogi Indonesia (UKL-UPL);



c. PT. Chantique Inti Decor (UKL-UPL); d. PT. Moeria Mulia (UKL-UPL); e. PT. Bintoro Madani Sejahtera (UKL-UPL); f. PT. Putra Taro Paloma (UKL-UPL); g. PT. Danao Furniture Internasional (UKL-UPL); h. PT. Mega Kerja Anugrah (UKL-UPL); serta i.

Ecoshape (UKL-UPL).

7. “Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk” Dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 336,65 M³ dapat terealisasi sebesar 357 M³. Indikator ini sebenarnya dapat dikatakan pencapaiannya sudah memuaskan yaitu 108,79%. Terjadinya peningkatan pada capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas, selain disebabkan adanya perencanaan yang matang juga disebabkan karena : a. Terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat, pengelola lingkungan hidup (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) dan Instansi terkait dalam berbagai program antara lain : -

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;

-

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

-

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;

-

Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;

-

Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta

-

Peningkatan Pengendalian Polusi.

b. Memberikan informasi lingkungan hidup berupa sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; c. Tersedianya data yang valid tentang kondisi lingkungan yang “up to date” sehingga mempunyai akurasi yang tinggi dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dengan seluruh “stakeholder” yang berkepentingan dalam pelestarian Sumber Daya Alam. Selain beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran diatas, juga terdapat beberapa faktor lain yang turut berkontribusi terhadap capaian tersebut adalah :



a. Banyaknya

program-program

penghijauan,

terutama

penghijauan

mangrove diwilayah pesisir dalam rangka mengantisipasi terjadinya abrasi / longsor; b. Adanya pengawasan terhadap dampak lingkungan yang cukup intensif; serta c. Cakupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang cukup luas untuk melayani penanganan sampah. 8. “Penegakan Hukum Lingkungan”. Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya. Kabupaten

Demak

dalam

melaksanakan

penegakan

terhadap

hukum

lingkungan terus dilakukan dengan berbagai cara. Sehingga capaian kinerja untuk indikator “penegakan hukum lingkungan” ini mencapai 100% dari 5 target yang ditetapkan akan dilakukan penegakan hukum lingkungan, namun dapat terealisasi semuanya. Kasus penegakan hukum yang dilakukan, yaitu : a. Kasus Penggilingan Batu di Desa Bango Kecamatan Demak; b. Kasus Peternakan Ayam di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak;

Ada beberapa hal yang menyebabkan belum berhasilnya atau tidak tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah : 1. Komitmen terhadap lingkungan hidup merupakan isu global, yang harus diantisipasi dan ditindak lanjuti secara bersama; 2. Kesadaran lingkungan hidup yang telah tumbuh, harus diikuti dengan konsistensi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang baik;



3. Hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dapat diterjemahkan

dalam program pengelolaan

lingkungan

hidup

yang

terintegrasi; 4. Prinsip “Pencemar Membayar”, dapat ditindak lanjuti dengan peraturan dan prosedur tetap yang lengkap; 5. Peningkatan

anggaran

pengelolaan

lingkungan

hidup

dapat

dikonsolidasikan dengan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup terpadu antar sektor / lintas sektor; 6. Meningkatkan pendidik sumber daya manusia yang peduli lingkungan, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan; 7. Penegakan

dan

pentaatan

peraturan

perundang-undangan,

dapat

dilakukan secara konsisten; 8. Komitmen

kepemimpinan

terhadap

pengelolan

lingkungan

hidup,

merupakan awal kebijakan yang baik dan berkelanjutan; serta 9. Prinsip dan asas pengelolaan lingkungan hidup dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, serta terukur keberhasilannya.

Beberapa masalah lain yang juga dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik, diantaranya : a. Adanya kecenderungan peningkatan tingkat pencemaran lingkungan hidup; b. Degradasi ekosistem dan lingkungan; c.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;

d. Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan; e. Terjadinya stagnasi dalam penanganan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; f.

Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif, efisien, bahkan bernilai ekonomis;

g. Kecenderungan menyempitnya lahan ruang hijau terbuka.

Strategi yang akan dilakukan pada tahun mendatang agar capaian kinerja sasaran optimal, yaitu :



1. Pengelolaan lingkungan alam dengan penekanan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; 2. Pengelolaan lingkungan buatan dengan penekanan pada pengendalian kegiatan yang berakibat perusakan dan pencemaran lingkungan; 3. Pengelolaan lingkungan sosial, dengan penekanan pada kapasitas kelembagaan,

sumberdaya

manusia,

peran

pengusaha

dan

peran

masyarakat; 4. Penegakan hukum lingkungan agar masyarakat mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku; 5. Perbaikan manajemen dan sistem informasi lingkungan hidup; 6. Memberikan

informasi,

sosialisasi

dan

bimbingan

teknis

kepada

masyarakat; 7. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara kontinyu kepada masyarakat; 8. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan instansi-instansi lain; serta 9. Meningkatkan koordinasi dan integrasi kepada seluruh “stakeholder” untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Demak yang berkelanjutan yaitu pembanguan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan Hidup. 9. “Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih” Indikator ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 322,98% menjadi 315,12%, yang berasal dari perbandingan antara realisasi sebesar 178.544 Rumah Tangga yang sudah mendapatkan akses air minum dari target sebesar 56.664 rumah tangga.

Tujuan 23

: Meningkatnya dukungan rencana percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi terhadap rencana pembangunan daerah

Sasaran utama yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan 23 adalah: - Meningkatnya dukungan rencana kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta / lembaga; - Meningkatnya dukungan rencana percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur perkotaan; dan



- Meningkatnya dukungan rencana

pembangunan prasarana wilayah dan

sumberdaya alam.

Sasaran 23.1 : Meningkatnya dukungan rencana kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta / lembaga

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 23.1 indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1.

Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah (%)

2013 Capaian (%) (3)

2014 Capaian (%) (4)

123,52%

100%

Target

2015 Realisasi

(5)

(6)

Capain % (7)

78,57%

78,57%

100%

Rata-rata Capaian sasaran 123,52% 100% Sumber : LKjIP BAPPEDA Kabupaten Demak Tahun 2015

100%

Indikator kinerja sasaran 23.1 ini adalah “tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah”, dimana tingkat pencapaiannya adalah 100%. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak antara lain : 1. Pada tanggal 29 Maret 2011, Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan (KEDUNGSEPUR), yang tertuang

dalam

Nota

Kesepakatan

Bersama

dibidang

Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan diwilayah KEDUNGSEPUR Nomor 130/07/2011. .

Sedangkan

tujuannya

adalah

untuk

mensinergikan

penyelenggaraan

pemerintahan, program-program pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah Kedungsepur. Ruang lingkup dalam Kesekapatan Bersama antar Pemerintah diwilayah KEDUNGSEPUR ini meliputi :Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan

Rakyat,

Penataan

Ruang,

Perencanaan

Pembangunan,

Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana



dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan, Pertaniah, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Industri, Ketransmigrasian; dan Bidang-bidang lain yang disepakati bersama. 2. Selain kerjasama antar daerah yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Demak juga melakukan kerjasama dengan lembaga dalam hal ini adalah Perguruan

Tinggi.

Terlaksananya

pemberdayaan

masyarakat

melalui

kerjasama Pemerintah Kabupaten Demak dengan lembaga perguruan tinggi berupa penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Selama tahun 2015,kerjasama Pemerintah Kabupaten Demak dengan lembaga perguruan tinggi dengan progam KKN.

Faktor-faktor yang mewujudkan keberhasilan : a. Adanya koordinasi persiapan pelaksanaan KKN yang membahas sinergitas program kegiatan yang difasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten Demak bersama lembaga perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN serta SKPD, Kecamatan/Desa/Kelurahan agar program-program yang nantinya akan dilaksanakan selama KKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat; b. Adanya dukungan peran serta dan partisipasi dari segenap warga masyarakat dan perangkat desa lokasi KKN guna meningkatkan program pemberdayaan masyarakat; c. Adanya kreatifitas dan inovasi dari mahasiswa peserta KKN untuk mengembangkan program-program yang akan dilaksanakan; d. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk memantau tingkat kemajuan selama pelaksanaan KKN.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan :



a. Input program kegiatan yang dirumuskan dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan KKN sebagai sinergitas program belum bisa dilaksanakan secara maksimal; b. Program kegiatan KKN tidak berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai yang diinginkan; c. Kurangnya peran serta dan partisipasi dari perangkat desa dan warga masyarakat sehingga pelaksanaan KKN tidak berjalan sesuai yang diharapkan; d. Mahasiswa peserta KKN kurang fokus dalam mengikuti KKN sehingga hasilnya kurang maksimal.

Langkah-langkah antisipatif untuk tahun yang akan datang : a. Peningkatan kualitaskerjasama

antara Pemerintah Kabupaten Demak

dengan lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang akan melaksanakan KKN maupun kegiatan-kegiatan praktek keahlian maupun penelitian di wilayah Kabupaten Demak; b. Penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Demak melalui SKPD terkait di bawah koordinasi BAPPEDA dalam kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat; c. Program yang telah dilaksanakan selama kegiatan KKN perlu pendampingan yang berkelanjutan.

Sasaran 23.2 : Meningkatnya Dukungan Rencana Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 23.2 indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1

Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan

2013 Capaian (%) (3)

2014 Capaian (%) (4)

Target

2015 Realisasi

(5)

(6)

Capaian % (7)

100%

86,45%

81,25

81,25

100%


Pemerintah Kabupaten Demak 2.

Tingkat ketersedian dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam

100%

100%


100%

86,45%

85.71

85.71

100%

100%

Sumber: LKjIP BAPPEDA Kabupaten Demak Tahun 2015

Kabupaten Demak telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tahun 2011-2031. Adanya regulasi berupa rencana tata ruang wilayah tersebut dapat membuka kesempatan berinvestasi di Kabupaten Demak karena tata ruang merupakan soft infrastructure bagi investasi. Walaupun demikian RTRW Kabupaten Demak memerlukan

perincian

sebelum

dioperasionalkan

sebagai

pengendalian

pembangunan. Pencapaian indikator tersebut diatas, yaitu : Pada tahun 2011 telah ditetapkan Perda RTRW, sehingga capaian indikatornya adalah : 1 x100%  100% 1

Selanjutnya

adalah

akumulasi

pencapaian

penyusunan

RDTR

selama

beberapa tahun terakhir yang terdiri dari 9 Draf RDTR adalah : 9 x100%  64,28% 14

Sehingga diperoleh capaian indikator “Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Perkotaan” yaitu : 64,28  100 x100%  81,25% 2

Dokumen lain yang dapat mewakili kinerja Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Perkotaan lainnya antara lain : a. Dokumen Detail Engeenering Design (DED) Gelanggang Olah Raga Kabupaten Demak; b. Dokumen Penataan Alun-alun Kota Demak; c.

Dokumen Penataan Pedagang Kaki Lima sepanjang Kracaan Kalijajar;



d. Dokumen Action Plan Penyelesiaan Permasalahan Transportasi Perkotaan; serta e. Dokumen Rencana Pengembangan Koridor Arteri Primer.

Tujuan 24

: Terwujudnya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasankawasan lain

Sasaran 24.1 : Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 24.1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:

No 1

2 3 4 5

Indikator Kerja Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK(%) LPM Berprestasi PKK Aktif Posyandu Aktif

2013

2014

Capaian %

Capaian %

100 103.37

Target

Realisasi

110

110

11.29

11.32

100.00

14

14

100

100.00

100

100

100

104.17

98

104

106

14

17,5

30

30

100.95 103.28

7

Rata-rata Capaia sasaran

Capaian %

100 100,3

100 100 100

6 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan pasca Program pemberdayaan masyarakat

2015

108

105 97,19

100.00

100.00 101.20

Sumber LKjIP Bapermas KB Kab. Demak Tahun 2015


125

100 111,6


Grafik .24.1. Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2013 -2015

160 140 120 100 80 60 40

2013

20

2014

0

2015

Sebagaimana tabel di atas terlihat, bahwa secara umum capaian kinerja sasaran 24.1 telah memenuhi target yang ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, semua Indikator telah mencapai 100 %. Pada tahun 2015, indikator kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan sebesar 3,28%. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi untuk 7 indikator kinerja tersebut adalah: 1. Kurangnya narasumber ketrampilan, ada beberapa jenis ketrampilan yang diminati kaum perempuan tidak terealisasi, karena kurang tersedia narasumber yang bisa menjangkau sasaran. 2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat. 3. Masyarakat masih kurang mampu mengidentifikasi atau menemukan dan memahami kebutuhan dirinya serta belum mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada.



Faktor-faktor yang mendukung Keberhasilan program Ketenagakerjaan adalah : 1. .Adanya dana APBD sesuai dengan rencana kegiatan program, 2. Adanya kesadaran sebagian dari masyarakat tentang pemberdayaan, 3. Adanaya masyarakat yang telah mampu mengidentifikasi dan memahami tentang kebutuhan dirinya.

Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan meningkatkan pencapaian indikator kinerja Ketenagakerjaan ini pada masa yang akan datang adalah : 1.

Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat dan lembagalembaga social masyarakat, sehingga mereka mau berpartisipasi.

2.

Mengadakan koordinasi dengan dinas instansi terkait, LSM, dan lembaga lembaga sosial di desa.

3.

Agar sasaran program tepat, dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, antara lain melalui forum diskusi, musyawarah, atau penyebaran kuesioner.

Tujuan 25

: Meningkatkan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis

Sasaran 25.1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfataan

ruang

serta

pengembangan

kawasan strategis Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 25.1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : No (1) 1

2 3

Indikator Kinerja (2) Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri

2013 2014 Capaian Capaian % % (3) (4) 100,00 100,00

2015 Target (5) 15,63

15

Capaian % (7) 95,97

Realisasi (6)

100,00

88,38

100

100

100,00

100,00

58.82.

0,35

0,35

100,00



Indikator Kinerja

No 4 5

Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

2013 2014 Capaian Capaian % % 0,03 32.77

2015

0,21

0,21

Capaian % 100,00

Target

Realisasi

0,04

0,00

0,07

0,07

100,00

173,01

210,05

14,64

14,64

100,00

100,00

93,02

0,0224

0,0194

86,61

Rasio 100,00 bangunan berIMB per satuan bangunan Rata-rata Capaian 84.87 Sasaran Sumber: Bappeda Tahun 2015

100,00

1,054

7,350

143,40

6 7

8

79,31

103.25

Capaian kinerja 25.1 Capaian tahun 2015 naik dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 30,69 %. Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut, yaitu: ketaatan masyarakat terhadap RTRW, pengendalian terhadap pemanfaatan lahan produktif, pemanfaatan lahan industri yang optimal akibat tingginya

minat

investasi

industri/usaha

di

Kabupaten

Demak,

serta

berkembangnya wilayah perkotaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya penyediaan sarana prasarana perkotaan.. Sedang hambatan yang dihadapi adalah terjadinya iklim yang ekstrim pada musim penghujan yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Demak; demikian pula pada musim kemarau yang relatif lebih panjang mengakibatkan terjadinya kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Demak, Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan langkah-langkah: 1) Perumusan strategi

dan

kebijakan

Program Penanggulangan

Bencana, termasuk perencanaan dan penganggarannya; 2) Peningkatan anggaran

komitmen

untuk

penanggulangan

3) Peningkatan

kapasitas

bencana

kelembagaan

pelaksanaan

dan pengalokasian

di daerah; dan

aparatur pemerintah dalam

upaya penanggulangan bencana, melalui: (i) sosialisasi pengurangan risiko



bencana, (ii) penguatan kelembagaan penanggulangan bencana yang didukung dengan peralatan dan logistik kebencanaan yang memadai terutama di kawasan rawan bencana tinggi, (iii) penyusunan rencana kontinjensi dalam menghadapi bencana, serta (iv) simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan protap yang jelas dalam menghadapi bencana; 4) Penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam rangka meningkatkan antisipasi ancaman bencana dengan

alam,

yang

didukung

peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana 6) Pemulihan wilayah pasca bencana dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana (build back better) serta meningkatkan daya lenting masyarakat (community resilient) di wilayah pasca melalui

penguatan

bencana

perekonomian

dan

pemulihanmatapencaharian(livelihood)masyarakatyang terkenadampakbencana.

Tujuan 26

: Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan Supremasi Hukum

Dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2011 – 2016 disebutkan bahwa demokrasi kita akan terkonsolidasi apabila mendapat legitimasi yang luas dan kuat dari masyarakat sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi upaya yang bersifat konstruktif dan disintegratif. Adanya legitimasi dari masyarakat dalam hal ini adalah penerimaan dari masyarakat terhadap kebijakan yang ditempuh dan diambil pemerintah menjadi kunci penting demi terwujudnya peningkatan kehidupan demokrasi. Untuk itu secara jelas kebijakan umum yang terkait hal kehidupan demokrasi adalah peningkatan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum. Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Sasaran dari tujuan di atas adalah sebagai berikut :



Sasaran 26.1

: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2016, untuk tahun 2015 sebenarnya hanya ada dua indikator yaitu : 1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 2. Kegiatan pembinaan politik daerah. Sedangkan untuk indikator ketiga yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan untuk targetnya adalah NIHIL. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Demak baru akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2016. Sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa bagi daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2015 serta Januari sampai dengan Juni 2016 akan digelar Pilkada serentak pada Desember 2015. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masa akhir jabatan Bupati Demak sendiri akan berakhir pada tanggal 3 Mei 2016, sehingga dengan berpedoman pada UU tersebut maka Kabupaten Demak termasuk salah satu Kabupaten yang harus melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015. Berdasarkan Keputusan Ketua KPU,

Pilkada serentak

tahun 2015

dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Oleh karena itu, untuk target kinerja atas sasaran tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan (%) yang di RPJMD adalah NIHIL atau tidak ada pemilihan, maka targetnya diisi 80 % (angka ini merupakan target indikator yang sama di tahun 2016). Sedangkan pada tahun 2016 tidak akan ada pemilihan umum lagi, sehingga untuk tahun 2016 target atas indikator ini adalah Nihil atau tidak ada pemilihan.

NO

INDIKATOR

1 1

% CAPAIAN

% CAPAIAN

2013

2014

3 100

2 Kegiatan pembinaan

2015 TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

4

5

6

7

100

35

26

74,29

terhadap LSM, Ormas dan OKP



Kegiatan pembinaan

100

100

34

38

89,47

56,15

97,51

80

67,70

84,63

376.883

Pileg

583.687

583.687

862.181

862.181

politik daerah 3

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan (%)

4

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

647.002 Pilpres 597.302

5

Jumlah DPT

839.022

Pileg 829.368 Pilpres 838.514

Rata rata capaian sasaran

85,38

99,17

82,80

Sumber data : Kantor Kesbangpolinmas

Sebagaimana tertera dalam tabel di atas, untuk capaian kinerja sasaran 26.1 yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah 82,80 %. Tabel tersebut disajikan dalam bentuk diagram di bawah ini Sasaran 26.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2015 89,47% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

84,63%

74,29%

Kegiatan pembinaan Kegiatan pembinaan Tingkat partisipasi Ormas politik daerah masyarakat dalam Pemilu

Sebagaimana tertera dalam tabel di atas, pencapaian kinerga sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2014. Dimana terdapat selisih sebesar 16,37. Penurunan capaian indikator antara lain disebabkan :



-

Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat yang berakibat langsung terhadap keberadaan Ormas dan Parpol di daerah. Dalam hal ini adalah kemunculan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebabkan berkurangnya jumlah Ormas di Kabupaten Demak akibat tidak melakukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar dan atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang menyebabkan turunnya jumlah Partai Politik peserta Pemilu (dari 38 Parpol pada tahun 2009 menjadi 12 Parpol pada tahun 2014);

-

Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Demak, yaitu persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, di mana tingkat capaian atas indikator ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor saja melainkan melibatkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Tidak tercapainya target partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati tahun 2015 tidak bisa dipandang serta merta. Memang apabila berbicara mengenai peran sosialisasi dan pendidikan politik adalah tanggung jawab bersama penyelenggara Pemilu, namun peran dalam jangka waktu yang relatif sempit tidak akan mampu menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Peran yang massif terhadap pendidikan politik sesungguhnya ada di tangan Partai Politik yang secara normatif merupakan lembaga yang mempunyai kewajiban memberikan pendidikan politik pada masyarakat serta tentunya Pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Kesbangpolinmas secara konsisten melakukan pendidikan politik dengan salah satu sasaran utama yaitu Parpol. Bertolak dari hasil kenyataan masih belum tercapainya target partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu tersebut maka Kantor Kesbangpolinmas secara konsisten melaksanakan program pendidikan politik dari tahun ke tahun. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan saat ini adalah penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan bimbingan teknis dengan sasaran Parpol, LSM, Ormas, Yayasan, Aparatur Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat umum dalam hal ini adalah generasi muda. Capaian kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih di bawah target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam Pilkada serentak di Provinsi Jawa Tengah,



Kabupaten Demak menduduki peringkat ke 11 dari 21 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tanggal 9 Desember 2015. Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah sebesar Rp. Rp. 332.775.000,- atau sebesar 90,92 % dari total pagu sebsar Rp. 366.000.000,-. Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh pelaksanaan Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpolinmas. Sasaran 26.2 : Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu NO

INDIKATOR

1 1

CAPAIAN

2014

CAPAIAN TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

4

5

6

7

100

174,99

42,86

75

174,99

Jumlah Parpol yang mendapat kursi di DPRD

100

60

15

9

60

Jumlah Parpol peserta pemilu

100

31,58

38

12

31,58

2013

2014

2

3

Jumlah parpol yang mendapat kursi di DPRD per jumlah Parpol peserta Pemilu

Rata rata capaian 100 sasaran Sumber data : Kantor Kesbangpolinmas

88,86

88,86

Capaian kinerja sasaran 26.2 adalah 88,86 %. Capain tahun 2015 ini sama dengan capaian tahun 2014, di mana terdapat selisih / penurunan sebesar 11,14. Penurunan capaian ini sangat berkorelasi erat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2014 mengalami perubahan (penurunan) yang sangat signifikan dibanding pemilu 2009 yaitu 38 Parpol pada pemilu 2009 menjadi 12 Parpol pada pemilu 2014. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Parpol sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 8 Tahu 2012 tentang Pemilu. Antara lain: memiliki kepengurusan di 100% di tingkat provinsi, 75 % jumlah kabupaten/kota, 50 % jumlah kecamatan, dan 30% keterwakilan perempuan di semua tingkatan.



Disamping itu, ada ketentuan parpol harus menunjukkan 1.000 anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA), memiliki kantor tetap, nomor rekening atas nama parpol, serta nama dan tanda gambar parpol. Selain itu semua parpol, tanpa kecuali, diwajibkan lolos proses verifikasi. Dengan demikian, tidak ada lagi perlakuan berbeda antara partai parlemen dan non-parlemen. Dengan adanya persyaratan tersebut, dari 34 parpol yang diverifikasi faktual, sebagian besar, yakni sebanyak 24 parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014. Sedangkan 12 parpol lainnya dinyatakan lulus dan siap berkompetisi dalam ajang pesta demokrasi yang digelar pada 9 April 2014. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 165/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, jumlah peserta Pemilu Legislatif sebanyak 15 partai politik (12 parpol nasional dan 3 parpol lokal yang hanya mengkuti di Aceh). Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah sebesar Rp. Rp. 332.775.000,- atau sebesar 90,92 % dari total pagu sebsar Rp. 366.000.000,-. Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpolinmas.

B. REALISASI ANGGARAN Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

a. Target Pendapatan

URAIAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah

TARGET

REALISASI

228,921,313,000.00

254,324,487,512.00

72,527,000,000.00 18,816,032,000.00

79,445,205,391.00 18,178,537,145.00


Pemerintah Kabupaten Demak Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

10,026,549,000.00

10,055,105,488.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

127,551,732,000.00

146,645,639,488.00

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

992,971,961,000.00 54,070,946,000.00

975,938,125,922.00 42,836,070,922.00

833,041,455,000.00

833,041,455,000.00

Dana Alokasi Khusus

105,859,560,000.00

100,060,600,000.00

Lain-lain Pendapatan yang sah

564,334,345,000.00

556,725,043,318.00

Dana Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan Keuangan dan Propinsi

7,464,851,000.00 131,924,455,000.00

7,293,594,300.00 124,507,541,475.00

294,046,721,000.00

294,046,721,000.00

130,898,318,000.00

30,803,642,027.00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

73.544.516,00

Total Pendapatan

1,786,227,619,000.00

1,786,987,656,752.00

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2015 sebesar Rp.1.786.987.656.752,00 meningkat

dibandingkan

Rp.1.637.948.630.415,00

tahun

2014

adalah

(100,04%) sebesar

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp.254.324.487.512,00

(tercapai 111,10 %), Dana Perimbangan

sebesar Rp.975.938.125.922,00 (tercapai 98,28 %), Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp.124.507.541.475,00 keuangan

dari

pemerintah

Rp.130.803.642.027,00

(99,93%),

(tercapai 94,38%), Bantuan

Provinsi Dana

(Ban

Gub)

sebesar

Penyesuaian

sebesar

Rp.294.046.721.000,00 (tercapai 100,00 %), Pendapatan hibah sebesar Rp.7.293.594.300,00 (97,71%). Lain- lain pendapatan yang sah sebesar Rp.73.544.516,00. Capaian pendapatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Pemerintah Kabupaten Demak 1.786.987.656.752,00 1.637.948.630.415,00 1.398.722.359.197,15 1.132.135.924.724,00

1.209.429.293.442,87

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : LAKjIP DPKKD, 2015

Pendapatan yang terus mengalami peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya meningkatnya capaian PADS dengan adanya pendaerahan PBB P2 , Dana Perimbangan dan dana bagi hasil pajak dari provinsi Jawa Tengah serta Bantuan Keuangan. Meningkatnya pendapatan terutama PADS antara lain dipengaruhi terwujudnya kebijakan dalam bidang pendapatan yaitu: 1. intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; 2. Pengembangan

dan

peningkatan

pengelolaan

BUMD/Perusahaan

Daerah; 3. Perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi; 4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan investasi 5. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pengelola

pendapatan; 6. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan

investasi dan sumber-sumber pendapatan baru; 7. Peningkatan koordinasi antar SKPD Pengelola Pendapatan Daerah; 8. Evaluasi, revisi, dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang

berpotensi

menghambat

efisiensi

pendapatan daerah.


dan

efektivitas

sumber-sumber


b. Pelaksanaan APBD Tahun 2015

2015 URAIAN

TARGET

2014

REALISASI

%

REALISASI

BELANJA

1,998,419,447,310

1,791,583,338,768

89.65

1,560,956,571,429

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1,024,136,523,310

906,655,928,479

88.53

747,098,908,116

Belanja Pegawai

821,585,973,310

715,179,133,065

87.05

681,075,486,554

30,608,511,000

25,284,676,808

82.61

4,857,320,000

4,022,000,000

3,772,420,000

93.79

2,791,075,000

9,154,274,000

8,048,453,997

87.92

223,996,600

156,765,765,000

154,206,284,609

98.37

58,014,720,669

2,000,000,000

164,960,000

8.25

136,309,293

974,282,924,000

884,927,410,289

90.83

813,857,663,313

Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja tidak terduga

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

81,036,897,000

78,791,979,891

97.23

61,391,192,372

301,598,838,000

256,360,683,950

85.00

212,112,472,062

Belanja Modal

591,647,189,000

549,774,746,448

92.92

540,353,998,879

1,998,419,447,310

1,791,583,338,768

89.65

1,560,956,571,429

Total Belanja…………

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Demak pada Tahun 2015 sebesar (89,65%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp.906.655.928.479,00

(88,53%)

dan

belanja

langsung

Rp.884.927.410.289,00 (90,83%). Sedangkan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Demak pada Tahun 2014 sebesar Rp.1.560.956.571.429,00. Prosentase capaian

belanja Tahun 2015 sebesar 89,65 % mengalami

penurunan dibandingkan Tahun 2014 dengan realisasi sebesar 89,71%. Hal tersebut diantaranya disebabkan untuk pemberian hibah baik yang berupa uang maupun barang, penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia. Adapun realisasi belanja dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada diagram dibawah ini :


Pemerintah Kabupaten Demak 1.791.583.338.768,00 1.560.956.571.429,00 1.338.417.925.609,00 1.208.566.951.943,02 1.086.724.995.437,00

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : DPKKD, 2015

Tabel Realisasi Anggaran KOREK URAIAN 1. URUSAN WAJIB

ANGGARAN 881,102,252,527.00

REALISASI 806,124,641,586.00

% 91.49%

1.01. 1.02. 1.03. 1.04. 1.05. 1.06.

131,053,093,327.00 170,631,616,360.00 434,721,167,000.00 2,419,348,000.00 2,089,440,000.00 4,268,488,500.00

96,249,632,988.00 149,436,049,829.00 428,765,128,043.00 2,419,070,000.00 2,074,756,448.00 3,915,816,330.00

73.44% 87.58% 98.63% 99.99% 99.30% 91.74%

6,302,912,000.00 23,603,973,000.00 150,000,000.00 2,824,103,000.00

5,995,788,466.00 18,645,740,330.00 139,316,900.00 2,755,051,169.00

95.13% 78.99% 92.88% 97.55%

1,037,914,000.00

1,029,021,139.00

99.14%

2,405,020,950.00

2,399,445,450.00

99.77%

2,761,164,000.00 5,739,634,000.00 2,765,589,500.00

2,748,096,519.00 5,684,296,768.00 2,665,086,324.00

99.53% 99.04% 96.37%

956,500,000.00 1,837,624,000.00 3,299,250,000.00

953,717,096.00 1,742,267,378.00 2,921,032,000.00

99.71% 94.81% 88.54%

1.07. 1.08. 1.09. 1.10. 1.11.

1.12.

1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18.

PENDIDIKAN KESEHATAN PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PENATAAN RUANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PERTANAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SOSIAL TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PENANAMAN MODAL KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



1.19.

10,730,712,300.00

10,034,479,736.00

93.51%

56,418,988,250.00

51,132,721,830.00

90.63%

3,254,565,000.00 5,854,170,340.00

3,210,289,650.00 5,781,186,046.00

98.64% 98.75%

573,000,000.00 1,714,282,000.00 3,125,697,000.00

552,102,500.00 1,366,274,046.00 2,945,369,101.00

96.35% 79.70% 94.23%

1.26.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KETAHANAN PANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA STATISTIK KEARSIPAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERPUSTAKAAN

564,000,000.00

562,905,500.00

99.81%

2.

URUSAN PILIHAN

93,180,671,473.00

78,802,768,703.00

84.57%

2.01. 2.02. 2.03.

PERTANIAN KEHUTANAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PARIWISATA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI

41,705,425,640.00 1,744,079,918.00 19,982,537,000.00

31,225,827,591.00 1,605,331,137.00 18,712,311,119.00

74.87% 92.04% 93.64%

1,638,730,000.00 12,367,630,000.00

1,508,459,957.00 10,761,647,287.00

92.05% 87.01%

13,047,663,915.00 2,569,605,000.00 125,000,000.00

12,443,537,791.00 2,429,803,821.00 115,850,000.00

95.37% 94.56% 92.68%

974,282,924,000.00

884,927,410,289.00

90.83%

1.20.

1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25.

2.04. 2.05. 2.06. 2.07. 2.08.

JUMLAH

Sumber : DPKKD, 2015


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Recommend Documents