BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA MAKRO TAHUN 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA MAKRO TAHUN 2013 3.1. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan tanggung jawab atas pelaksanaan

amanah

(sesuai

Tupoksinya)

yang

diberikan

stakeholders. Akuntabilitas ini berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, dan merupakan unjuk kinerja bagi pimpinan dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lingga. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas /pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Lingga selaku pengemban amanah masyarakat

Kabupaten

Lingga

melaksanakan

kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Keputusan

Kepala

LAN

Nomor

239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk dapat menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah dilakukan melalui pengukuran kinerja.

Akuntabilitas Kinerja

III/1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran, kemudian dilakukan

pula

analisis

pencapaian

kinerja

dengan

menginterprestasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja. 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, digunakan sebagai dasar untuk

menilai

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan

kegiatan/program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Kepala LAN nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas

kinerja

Instansi

Pemerintah,

dan

Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rat-rata

atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100

: Sangat Berhasil

70 s/d <85

: Berhasil

55 s/d <70

: Cukup Berhasil

0 s/d <55 : Kurang Berhasil


III/2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013  Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).  Indikator sasaran Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas

kinerja

pemerintah, maka

setiap

instansi pemerintah perlu Indikator Kinerja Utama. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dlam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013

No 1.

Indikator Kinerja Laju

Capaian

Satuan

Target

Realisasi

%

6,69

6,69

100

Rp

13.848.873,73

14.914.216,48

107,69

Rp

7.039.064,51 7.786.244,20

110,61

(%)

Pertumbuhan 2

3

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku PDRB per kapita atas dasar harga konstan


III/3


No 4

Indikator

Capaian

Satuan

Target

Realisasi

%

10

14,2

142

%

5,5

3,52

64

Melek

%

91,39

91,79

100,43

Angka rata-rata

%

12

7,30

60,83

%

70,58

70,58

100

APK SD

%

100

98,41

98,41

APK SMP

%

92,4

85,17

92,13

APK

%

80,5

73,49

91,29

APM SD

%

95,4

91,33

95,73

APM SMP

%

74,5

64,71

86,86

256

226

88,28

20

27,2

136

%

2,3

0,79

34,35

%

23

0

0

Km per tahun

25

30

120

Kinerja Penduduk

(%)

miskin 5

Tingkat Pengangguran Terbuka

6

Angka Huruf

7

lama sekolah 8

Angka Harapan Hidup

9

APK

SMA/MA/SMK 10

11

12

APM

Angka Per Kematian ibu 100.000 melahirkan Angka Per kematian bayi

13

Prevalensi gizi kurang

1.000

dan

buruk 14

15

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Panjang jalan kabupaten beraspal


III/4


No 16

Indikator Kinerja Jumlah jembatan

Capaian

Satuan

Target

Realisasi

Unit per tahun

10

3

30

Unit per tahun

15

13

86,67

(%)

yang dibangun 17

Jumlah dermaga yang dibangun

Sumber : BPS kabupaten Lingga, Dinas pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga

3.2. INDIKATOR KINERJA MAKRO Pengukuran keberhasilan kinerja selama tahun 2013 secara keseluruhan

dipergunakan

indikator

kinerja

makro

yang

merepresentasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga sebagai hasil kontribusi implementasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten. Indikator Kinerja Makro yang digunakan adalah Indikator Kinerja Makro Ekonomi dan Indikator Kinerja Makro Sosial. 1. Indikator Kinerja Makro Ekonomi Kinerja proses pembangunan secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, meliputi: Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Ekspor dan Impor. 1) Struktur Ekonomi Indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang paling sering digunakan dan dinilai sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan sektor perekonomian secara riil, tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga terhadap nilai tambah barang dan jasa yang


III/5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 dihasilkan oleh setiap unit produksi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Lingga tanpa migas, pada Tahun 2011-2013, sektor pertanian yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Kabupaten Lingga. Selanjutnya peran sektor industri dan sektor perdagangan sebagai penunjang sektor pertanian merupakan sektor dominan pembangunan ekonomi Kabupaten Lingga, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini. Tabel 3.2

Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lingga Tahun 2011*–2013***(juta rupiah)

Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pngolahn 4. Lstrik & Air Brsih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Rstrn 7. Angkutan & Kom 8. Keuangan 9. Jasa-jasa Total

2011*

2012**

2013***

240.686,77 12.301,53

249.944,69 13.315,18

259.609,41 14.384,43

75.133,25 906,60 40.823 150.024,93

75.125,74 972,80 45.648,85 165.793,41

75.113,87 1.045,89 50.753,84 183.204,71

57.558,35 30,466,20 33.078,14 640.979,28

63.210,33 33.627,72 36.026,37 683.665,08

68,990,85 37.094 39.155,89 729.353,08

Sumber: BPS Kabupaten Lingga Ket : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Angka prediksi

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.135.940,37 Juta rupiah, pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 1.263.079,80 Juta rupiah atau meningkat rata-rata 11,19 % jika dibandingkan dengan tahun 2011, dan pada tahun 2013 naik menjadi 1.397.044,49 Juta rupiah atau meningkat sebesar 10,61% dari tahun 2012.


III/6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lingga Tahun 2011*–2013***(juta rupiah) Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pngolahn 4. Lstrik & Air Brsih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Rstrn 7. Angkutan & Kom 8. Keuangan 9. Jasa-jasa Total

2011*

2012**

2013***

393.003,89 21.737,05

422.765,29 24.456,36

450.418,49 27.312,52

104.411,67 2.392,35 116.984,45 268.572,27

107.293,43 2.602,23 136.345,38 308.791,92

109.731,23 2.813,06 159.028,61 352.496,03

118.872,35 49.937,55 60.028,78 1.135.940,37

135.803,45 57.034,65 67.987,09 1.263.079,80

153.412,87 65.140,77 76.680,42 1.397.044,49

Sumber: BPS Kabupaten Lingga Ket : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Angka prediksi

Struktur perekonomian Kabupaten Lingga dapat dilihat dari besarnya peranan setiap sektor terhadap nilai PDRB. Tabel berikut ini menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lingga. Tabel 3.4 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lingga, 2011* -2013 ***(Persen) Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pngolahn 4. Lstrik & Air Brsih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Rstrn 7. Angkutan & Kom 8. Keuangan 9. Jasa-jasa

Total Sumber: BPS Kabupaten Lingga

2011*

2012**

2013***

34,60 1,91

33,47 1,94

32,24 1,96

9,19 0,21 10,30 23,64

8,40 0,21 10,79 24,45

7,85 0,20 11,38 25,23

10,46 4,40 5,28

10,75 4,52 5,38

10,98 4,66 5,49

100,00

100,00

100,00

Kontribusi sektor primer cenderung menurun, dimana pada tahun 2011 yaitu sebesar 36,51 persen, kemudian menurun menjadi 35,41 persen pada tahun 2012 dan menjadi 34,20 persen pada tahun 2013. Demikian halnya kontribusi sektor sekunder selama tahun 2011-


III/7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 2013 yang mempunyai kecenderungan menurun, yaitu dari 19,70 persen menjadi 19,49 persen dan 19,43 persen. Namun berbeda halnya dengan sektor tersier, peranan sektor ini cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Lingga, dimana secara perlahan penyumbang atau penyokong dalam penciptaan nilai tambah perekonomian mulai bergeser dari sektor primer beralih ke sektor tersier. 2) PDRB per Kapita dan Pendapatan per Kapita PDRB per kapita adalah gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Sedangkan pendapatan per kapita adalah gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB/Pendapatan Regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Sebagai catatan penting, terdapat angka perbaikan nilai PDRB perkapita dan pendapatan perkapita. Hal ini sebagai akibat penyesuaian data jumlah penduduk pertengahan tahun berdasarkan data Sensus Penduduk 2010.

Tabel 3.5 PDRB per Kapita Kabupaten Lingga, 2011*-2013*** (Juta Rupiah) *

Atas Dasar Harga

Atas Dasar Harga

Berlaku (Nominal)

Konstan (Riil)

(1)

(2)

(3)

2011

12,53

7,07

2012**

13,87

7,50

2013***

14,91

7,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Angka Predikasi


III/8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Perkembangan perekonomian Kabupaten Lingga, yang diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB perkapita maupun Pendapatan perkapita. Tingkat kemakmuran suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari besarnya PDRB perkapita, meskipun

angka

tersebut

tidak

menggambarkan

pendapatan

penduduk secara nyata, karena angka tersebut hanya merupakan rata-rata. Tabel 3.5. menginformasikan nilai PDRB per kapita Kabupaten Lingga atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000 selama periode tahun 2011-2013. Berdasarkan tabel 3.5. terlihat bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lingga baik secara nominal maupun riil selama tiga tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB perkapita Kabupaten Lingga secara nominal pada tahun 2011 sebesar 12,53 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 13,82 juta rupiah pada tahun 2012, dan naik lagi menjadi 14,91 juta rupiah pada tahun 2013. Jadi selama kurun waktu 2011-2013 secara nominal (atas dasar harga berlaku) PDRB perkapita Kabupaten Lingga meningkat sebesar 18,99 persen.

Tabel 3.6. Pendapatan per Kapita Kabupaten Lingga, 2011*2013*** (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga

Atas Dasar Harga

Berlaku (Nominal)

Konstan (Riil)

(1)

(2)

(3)

2011*

11,45

6,46

2012**

12,68

6,86

2013***

13,63

7,11

Pendapatan per Kapita

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Angka Prediksi


III/9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Seiring dengan PDRB per Kapita, pendapatan perkapita Kabupaten Lingga juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tabel 3.5. memperlihatkan besarnya pendapatan per kapita Kabupaten Lingga selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2011-2013. Seperti yang terlihat pada tabel 3.5., secara nominal (atas dasar harga berlaku), pendapatan perkapita Kabupaten Lingga secara berturutturut meningkat dari 11,45 juta rupiah; menjadi 12,68 juta rupiah ; dan kemudian menjadi 13,63 juta rupiah, atau juga mengalami peningkatan sebesar 19,03persen dalam jangka waktu tiga tahun. Sedangkan secara riil (atas dasar harga konstan), besaran pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lingga juga mengalami peningkatan namun tidak sebesar besaran nominalnya, peningkatan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten

Lingga

secara

riil

selama

tiga

tahun

terakhir

juga

sesungguhnya hanya naik sekitar 10,06 persen, yaitu dari 6,46 juta rupiah pada tahun 2011, kemudian menjadi 6,86 juta rupiah pada tahun 2012 dan sebesar 7,11 juta rupiah pada tahun 2013. 3) Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan Pertumbuhan

suatu yang

daerah positif

dalam

periode

menunjukkan

waktu

adanya

tertentu.

peningkatan

perekonomian dan sebaliknya. Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi adalah berdasarkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dikarenakan dalam PDRB atas dasar harga konstan, faktor kenaikan harga atau inflasi telah dihilangkan, sehingga tidak ada pengaruh harga lagi. Pada tahun 2012, secara global pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga mengalami pertumbuhan yang positif atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun peningkatannya


III/10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 tidak terlalu besar, yaitu dari 6,64 persen pada tahun 2011 menjadi 6,66 persen pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 menjadi 6,69 persen. Menurut sektornya, dapat diketahui bahwa secara umum sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Lingga mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2012. Hal inilah yang mendukung masih cukup tingginya laju perekonomian Kabupaten Lingga. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga menurut sektornya pada tahun 2012 diperlihatkan dalam grafik 3.2. Grafik 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Lingga Menurut Sektor Tahun 2012 (Persen)

Melalui grafik 3.2 terlihat bahwa laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 terjadi pada sektor bangunan, yaitu sebesar 11,82%. Hal utama yang turut mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan sektor ini adalah masih berjalannya kegiatan peningkatan pembangunan khususnya infrastruktur daerah, disamping juga karena semakin maraknya pembangunan ruko, rumah sewa dan kompleks perumahan dari pembukaan lahan baru. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi yang terbesar kedua diantara sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Lingga. Laju pertumbuhan yang dicapai oleh sektor ini pada tahun 2012 adalah sebesar 10,51 persen. Pertumbuhan sektor ini


didukung dengan semakin menggeliatnya

III/11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 usaha ekonomi khususnya usaha perdagangan eceran dan usaha penyediaan makanan dan minuman. Laju pertumbuhan ekonomi sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan adalah terbesar ketiga, dimana pada tahun 2012 sektor ini mencapai laju petumbuhan sebesar 10,38 persen. Aktivitas perbankan dan lembaga penunjang keuangan lainnya semakin berkembang, demikian halnya pada subsektor persewaan. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, laju pertumbuhan negatif masih dialami oleh sektor industri pengolahan sebagai akibat penertiban illegal logging yang menutup usaha-usaha industri berbahan utama kayu. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan adalah sebesar namun

nilainya

tidak

-0,01 persen. Masih bernilai negatif

sekecil

daripada

tahun

sebelumnya,

pertumbuhan industri kecil dan rumahtangga sedikit demi sedikit mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan ini. 2. Indikator Kinerja Makro Sosial Indikator kinerja makro sosial mencakup indikator kinerja untuk menilai

keberhasilan

pembangunan

Kabupaten

Lingga

dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat dari aspek-aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. 1) Pendidikan Salah satu dari keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui jalur pendidikan. Pemerintah berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun serta program pendidikan lainnya adalah bentuk upaya pemerintah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang pada akhirnya akan tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap bersaing pada era globalisasi.


III/12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana

akan

sangat

menunjang

dalam

meningkatkan

mutu

pendidikan. Gambaran secara umum dari perkembangan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dapat dilihat sebagai berikut: (1)Pendidikan Dasar. Pada tahun 2012/2013, Taman Kanak - Kanak berjumlah 16 sekolah, 668 murid dan 30 guru dengan rasio murid terhadap guru 22,3 dan rasio murid terhadap sekolah 41,8. Selanjutnya pada tahun yang sama Sekolah Dasar berjumlah 134 buah dan SLTP berjumlah 36, dengan rasio murid terhadap guru 10,49 untuk SD dan 14,47 untuk SMP. (2)Pendidikan Menengah Data statistik pendidikan menengah terbatas pada SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga saja. Pada tahun 2012/2013 terdapat 12 SMA dan 5 SMK dengan jumlah murid SMA sebanyak2.357 dan murid SMK sebanyak 527, sedangkan jumlah guru SMA 164 orang dan guru SMK 28 orang. Rasio murid terhadap guru SMA 14,37dan SMK 18,82. (3)Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Potensi sumber daya manusia di suatu daerah antara lain dapat dilihat

dari

jenjang

pendidikan

tertinggi

yang

ditamatkan

penduduk. Meningkatnya tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk berarti meningkat pula kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya dapat dijadikan ukuran keberhasilan baik dari sudut sosial maupun ekonomi. Deskripsi mengenai mutu sumber daya manusia terkini di Kabupaten Lingga dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2012.


III/13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Tabel 3.7

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan & Jenis Kelamin di Kabupaten Lingga, 2012 (Persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki + Perempuan

(1)

(2)

(3)

(4)

9,42

18,06

13,61

27,09

29,98

28,49

30,09

23,85

27,06

13,14

11,85

12,51

16,29

12,11

14,26

3,96

4,16

4,06

100,00

100,00

100,00

Tidak/belum pernah bersekolah Tidak/belum tamat SD SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Akademi/universitas

Jumlah

Sumber : BPS Kabupaten Lingga, Susenas Kor 2012 diolah

Berdasarkan tabel tersebut, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lingga yang menamatkan pendidikan hingga jenjang SLTP atau lebih hanya berkisar 30,83 persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di daerah ini relatif rendah. Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin, pada semua level pendidikan tertinggi yang ditamatkan (SD ke atas) persentase penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan, tetapi dengan selisih yang tidak terlalu lebar. Namun, tingginya persentase perempuan yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD jika dibandingkan dengan laki-laki dengan selisih yang cukup signifikan mengindikasikan bahwa secara umum perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki dalam mengenyam pendidikan formal, atau dapat dikatakan bias gender masih terjadi dalam masalah pendidikan di Kabupaten Lingga.


III/14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 (4)Tingkat Partisipasi Sekolah Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu, melalui sebuah indikator pendidikan yang dikenal dengan nama Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya APS berarti menunjukkan adanya keberhasilan upaya meningkatkan partisipasi dan peran serta penduduk untuk memperoleh pendidikan. Sebagai contoh, pada kelompok umur 7-12 tahun, secara umum nilainya nyaris mendekati 100 baik angka total maupun jika dibandingkan menurut jenis kelamin. Artinya hampir semua penduduk pada kelompok umur ini masih mengikuti pendidikan pada berbagai jenjang, terutama pendidikan dasar.

Meskipun begitu, masih rendahnya APS pada kelompok umur 1315 tahun yang hanya berkisar 80 harus selalu menjadi fokus perhatian serius mengingat pendidikan harus menjadi prioritas utama mereka yang berada pada kelompok umur tersebut. Apalagi program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun telah dicanangkan oleh pemerintah sejak era Orde Baru, seharusnya APS pada kelompok umur tersebut sama dengan APS 7-12 atau kalau pun lebih rendah selisihnya tidak terlalu jauh. Pada grafik 6.1 berikut ditampilkan APS menurut kelompok umur sekolah dan jenis kelamin penduduk Kabupaten Lingga kondisi tahun 2011.


III/15


,9 9 89

86 ,5 2

91 ,8 7

98 ,1 6 99 ,0 3

100

10

0

Grafik 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lingga, 2012

Laki-laki

90

Perempuan

80

Laki-laki+Perempuan

70 40 ,9

50 40

31 ,7 2 36 ,4 2

9

60

30 20 10 0 7-12

13-15

16-18

Sumber : BPS Kabupaten Lingga, Susenas Kor 2012 diolah

Untuk melihat perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu, umumnya digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Gross Enrollment Ratio (GER). Indikator ini biasanya dinyatakan

dalam persen, kegunaannya untuk mengetahui

besarnya tingkat partisipasi sekolah (kotor) penduduk pada berbagai jenjang pendidikan. (5)Fasilitas pendidikan Ketersediaan sarana pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang

peranan penting terhadap maju

mundurnya dunia pendidikan. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelangkaan jumlah guru pada daerah terpencil, atau sebaliknya jika tenaganya berlebih tapi tidak diiringi dengan

kualitas

yang

mumpuni.

Untuk

melihat

efektivitas

ketersediaan tenaga guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru dengan banyaknya murid. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecil


III/16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula, dan sebaliknya. Angka rasio murid guru di Kabupaten Lingga cenderung terus menurun setiap tahunnya, sesuai dengan tren peningkatan laju penambahan

jumlah

guru

yang

cenderung

lebih

tinggi.

Penambahan jumlah guru baik dari jalur penerimaan umum, guru tidak tetap dan lainnya lajunya lebih tinggi daripada jumlah para guru yang pindah tugas ke luar daerah maupun pensiun. Seiring dengan menurunnya angka rasio murid dan guru ini, diharapkan beban guru dalam mengajar menjadi lebih ringan, sehingga kualitas pengajaran yang diberikan kepada siswa didiknya menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tabel 3.8

Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Menurut Jenjang di Kabupaten Lingga, 2012

Guru

Jenjang Pendidikan

Jumlah Murid (Orang)

Jumlah Guru (Orang)

Rasio Murid Guru

(1)

(2)

(3)

(4)

SD/MI

11.500

1.102

10 : 1

SLTP/MTs

3.911

299

13 : 1

SMU/MA/SMK

3.087

250

12 : 1

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, 2013

Untuk melihat rata-rata banyaknya murid yang bersekolah dalam setiap

jenjang

membandingkan

pendidikan jumlah

murid

dapat terhadap

diketahui jumlah

dengan bangunan

sekolah. Salah satu kegunaan angka rasio ini adalah untuk melihat apakah sudah waktunya pemerintah atau bahkan pihak swasta mendirikan sekolah baru pada suatu wilayah karena kekurangan daya tampung. Peningkatan angka rasio ini berarti peningkatan jumlah murid yang tidak diimbangi oleh penambahan


III/17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 jumlah bangunan sekolah, begitu pula sebaliknya. Namun, untuk analisis lebih detail, harus dijabarkan secara rinci terlebih dahulu fakta pendukungnya. Untuk angka rasio murid sekolah di Kabupaten Lingga pada semua jenjang pendidikan nilainya masih dalam kategori normal Tabel 3.9

Jumlah Murid, Sekolah dan Rasio Murid Sekolah Menurut Jenjang di Kabupaten Lingga, 2012

Jenjang Pendidikan

Jumlah Murid Jumlah Sekolah (Orang) (Unit)

(1)

Rasio Murid Sekolah

(2)

(3)

(4)

SD/MI

11.500

166

69 : 1

SLTP/MTs

3.911

39

100 : 1

SMU/MA/SMK

3.087

20

154

:1

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga dan KantorKementerian Agama Kabupaten Lingga, 2013

Hasil Ujian Nasional Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penyelenggaraan UN ialah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran

tertentu

dalam

kelompok

mata

pengetahuan dan teknologi. Mutu sumber

pelajaran daya

ilmu

manusia

merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu dapat diselenggarakan melalui pendidikan yang bermutu. UN untuk sementara waktu merupakan salah satu instrumen

dalam

mewujudkan

pendidikan

bermutu

untuk

menghasilkan lulusan yang bermutu pula. Materi soal UN berasal dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) irisan (interseksi) dari pokok bahasan/sub pokok bahasan kurikulum 1994, Standar Kompetensi (SK) dan Kurikulum Dasar


III/18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 (KD) Kurikulum 2004, dan Standar Isi. Kriteria kelulusan UN pada tahun ajaran 2011/2012 sama seperti tahun sebelumnya. Kelulusan peserta didik dalam UN saat ini ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA). NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai S/M (Nilai

Sekolah/Madrasah)

dari

mata

pelajaran

yang

diuji-

nasionalkan dan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk Nilai UN. Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK. Nilai S/M untuk SMP/MTs dan SMPLB diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor. Nilai S/M untuk SMA/MA, SMALB dan SMK diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Pada

pelaksanaan

UN

tahun

pelajaran

2011/2012

ujian

dilaksanakan hanya satu kali yaitu UN Utama. Selain itu bagi peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN Utama, maka dapat mengikuti UN Susulan yang dilaksanakan seminggu setelah UN Utama. Peserta didik yang belum lulus UN Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Tahun Pelajaran 2010/2011 juga dapat mengikuti UN Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil UN Tahun Pelajaran 2011/2012 di Kabupaten Lingga secara keseluruhan mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun sebelumnya, misal jenjang pendidikan tingkat menengah atas yang tingkat kelulusan tahun lalu hingga 99,56 persen merosot sampai hanya 64,64 persen di tahun berikutnya. Demikian pula


III/19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 yang dialami oleh tingkat pendidikan menengah pertama, setelah sempat bertengger dengan tingkat kelulusan mencapai 96,96 persen di tahun sebelumnya juga terjun bebas menjadi 60,39 persen.

Tabel 3.10 Jumlah Peserta Ujian Nasional (UN) Utama dan Tingkat Kelulusan Menurut Jenjang di Kabupaten Lingga, Tahun Pelajaran 2011/2012 Jenjang Pendidikan

Peserta (Orang)

(1)

(2)

(3)

(4)

SD/MI

1.496

1.496

100,00

SLTP/MTs

1.169

706

60,39

SMU/MA

724

468

64,64

SMK

117

115

98,29

Lulus

(Orang)

Persentase (Persen)

Sumber : Disdikpora Kabupaten Lingga, 2013 diolah Catatan : Data diatas mencakup semua sekolah, negeri dan swasta

Tabel 3.11 Jumlah Peserta Ujian Nasional (UN) Tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA dan SMK serta Tingkat Kelulusannya di Kabupaten Lingga Menurut Kecamatan, Tahun Pelajaran 2011/2012 SD/MI Kecamatan

SMP/MTs

Peserta (Orang)

Lulus (Orang)

Persentase (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Singkep Barat

243

243

100,00

148

82

55,41

Singkep

465

465

100,00

436

316

72,48

Lingga

297

297

100,00

232

100

43,10

Lingga Utara

173

173

100,00

152

152

100,00

Senayang

318

318

100,00

201

56

27,86

1.496

1.496

100,00

1.169

706

60,39

(1)

KAB. LINGGA


Peserta Lulus Persen(Orang) (Orang) tase (%)

III/20


SMA/MA Kecamatan

SMK

Peserta (Orang)

Lulus (Orang)

Persentase (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Singkep Barat

56

34

60,71

-

-

-

Singkep

322

199

61,80

101

100

99,01

Lingga

179

126

70,39

-

-

-

Lingga Utara

88

67

76,14

-

-

-

Senayang

79

42

53,16

16

15

93,75

724

468

64,64

117

115

98,29

(1)

KAB. LINGGA

Peserta Lulus Persen(Orang) (Orang) tase (%)

Sumber : Disdikpora Kabupaten Lingga, 2012 diolah Catatan : Data diatas mencakup semua sekolah, negeri dan swasta

Menurunnya tingkat kelulusan pada tingkat pendidikan sekolah menengah di Kabupaten Lingga tahun ajaran 2011/2012 secara merata disumbang oleh semua kecamatan pada level pendidikan sekolah menengah pertama dan atas (lihat rincian pada tabel 6.8). Hal ini menjadi preseden memburuknya kualitas tingkat pendidikan mengingat tidak ada perubahan metode penentuan standar kelulusan dibandingkan tahun sebelumnya. Rata–Rata Lama Sekolah Indikator lain yang umum digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini merujuk

kepada

rata-rata

jenjang

pendidikan

yang

telah

diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lingga hanya 7,27 tahun, Dari angka tersebut, dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk daerah ini rata-rata hanya sampai pada level sekolah menengah pertama kelas satu. Angka tersebut tidak mengalami pergerakan berarti dalam kurun waktu lima tahun terakhir (lihat tabel 6.9). Stagnansi pada nilai indikator ini sebenarnya sudah harus disadari akar permasalahannya. Rendahnya nilai indikator ini, utamanya disokong oleh rendahnya


III/21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 tingkat pendidikan penduduk kelompok usia menengah-tua (45 tahun ke atas), yang kebanyakan tingkat pendidikannya adalah tidak/belum tamat sekolah dasar. Tabel 3.12 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lingga, 2006-2012 (Tahun) Laki- Laki

Perem-puan

Laki-laki + Perempuan

(1)

(2)

(3)

(4)

2006

7,2

6,6

7,2

2007

7,2

6,6

7,2

2008

7,68

6,56

7,2

2009

7,73

6,66

7,22

2010

7,83

6,70

7,23

2011

7,84

6,71

7,24

2012

n.a

n.a

7,27

Tahun

Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2013

Bila dikomparasi dengan angka nasional, rata-rata lama sekolah Kabupaten Lingga masih lebih rendah. Rata-rata lama sekolah Indonesia pada tahun 2012 sudah mencapai 8,08 tahun (setara SLTP kelas 2), begitu pula dengan angka Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 9,81 tahun (setara SMA kelas 1). Terlebih dikaitkan dengan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun, kondisi ini menegaskan kembali bahwa partisipasi pendidikan di daerah ini perlu ditingkatkan lagi agar setidaknya sejajar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di negara ini. Hal ini dapat dicapai melalui sinergi antar kebijakan pemerintah yang tepat serta partisipasi aktif dari masyarakat dengan kesadaran sendiri. Sinergi kebijakan harus dimulai dengan sinkronisasi internal instansi berwenang pada level provinsi dengan dinas tingkat dua agar program yang akan dilaksanakan bermanfaat


III/22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 bagi kemajuan peserta didik dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya di lapangan.

(7)Kesehatan

(1) Derajat Kesehatan Penduduk Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Nilai AHH penduduk Kabupaten Lingga pada tahun 2012 sekitar 70,37. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2012 di Kabupaten Lingga diperkirakan akan dapat hidup hingga mencapai usia 70 tahun 04 bulan dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan tidak ada yang berubah. (2) Status Gizi dan Kesehatan Balita Status gizi balita dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti upaya telah ditempuh oleh pemerintah selama ini diantaranya pemberian zat besi terhadap para ibu, pemberian kapsul yodium (untuk bumil, ibu nifas dan WUS) dan pemberian kapsul vitamin A kepada balita. (3) Status Kesehatan Masyarakat Informasi tentang status kesehatan penduduk dapat memberikan

gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk, informasi tersebut di antaranya dapat diperoleh melalui indikator angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum kegiatan pencacahan dilakukan. Tabulasi hasil pengolahan data Susenas Kor 2012 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Lingga mencapai 30,87 persen dari total penduduk. Banyaknya penduduk yang mengeluh sebagian besar diduga sebagai akibat dari efek perubahan cuaca yang tidak menentu dan


III/23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 siklus tahunan. Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin maka persentase laki-laki yang mengeluh sekitar 29,17 persen dari keseluruhan jumlah penduduk laki-laki, sedangkan persentase perempuan lebih tinggi lagi yakni 32,66 persen. Meskipun persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun, kondisi berkebalikan justru terjadi pada jumlah hari rata-rata lama terganggu.

Diantara

mereka

yang

mengalami

gangguan

kesehatan, rata-rata lama sakitnya secara umum berkisar 6,41 hari; dengan penjabaran rata-rata lamanya sakit penduduk lakilaki justru lebih lama, yakni 7,12 hari dibandingkan penduduk perempuan, yang hanya 5,70 hari. (4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Kesehatan merupakan kebutuhan setiap insan, oleh karena itu kesehatan mestinya tercermin dari kegiatan masyarakat pada daerah tersebut. Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan diarahkan

melalui

pengorganisasian

tiga dan

kegiatan,

yaitu;

pendanaan.

kepemimpinan,

Kepemimpinan

ialah

melakukan intervensi kepemimpinan yang berwawasan kesehatan untuk semua. Pengorganisasian, yakni melakukan intervensi dibidang kesehatan pada setiap kelompok masyarakat sehingga muncul

Usaha

Kesehatan

Bersama

Masyarakat

(UKBM).

Pendanaan adalah upaya mengembangkan sumber dana yang ada untuk membiayai beberapa kegiatan di bidang kesehatan. Peningkatan peran serta masyarakat secara kasar dapat dilihat dengan melihat keberadaan jenis UKBM misalnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), POD (Pos Obat Desa), BKM (Bina Keluarga Mandiri), dan lain–lain. Kualitas peran serta masyarakat salah satunya terlihat dari keaktifan Posyandu. Posyandu merupakan suatu forum komunikasi, alih teknologi


dan

pelayanan

kesehatan

oleh

dan

untuk

III/24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 masyarakatyang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan jumlah Posyandu yang terdapat di Kabupaten Lingga ada sebanyak 134 buah. Berikut disajikan kriteria pengelompokan jenjang Posyandu yang umum digunakan. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Berikut ini akan dibahas kajian ringkas tentang angka per komponen IPM Kabupaten Lingga sepanjang tahun 2012 serta perbandingannya dengan angka provinsi induk dan nasional. Pada tahun 2012, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lingga mencapai 70,37 tahun. Ini mengandung arti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2012 diperkirakan dapat hidup hingga mencapai usia 70 tahun 4 bulan dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan yang ada tidak berubah. Sedangkan angka harapan hidup penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia masing-masing hanya berkisar 69,91 tahun dan 69,87 tahun; sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Lingga mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan harapan hidup rata-rata penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia secara keseluruhan. Grafik 3.3

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia, 2010-2012 (Tahun) 70,6 70,4 70,2 70,0 69,8 69,6 69,4 69,2 69,0 68,8

70,37 70,26

70,16

69,91 69,87

69,85

69,80

69,65 69,43

2010

Kab. Lingga

2011

Prov. Kepri

2012

Indonesia



III/25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Tingginya angka tersebut sedikit banyak telah menunjukkan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di daerah ini. Untuk menunjang klaim ini,. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pertambahan usia harapan hidup penduduk Kabupaten Lingga sekitar 0,21 tahun; dua kali lebih tinggi jika dibandingkan pertambahan angka Provinsi Kepulauan Riau yang hanya 0,11 tahun. Namun, masih berada dibawah rata-rata pertambahan angka harapan hidup nasional yang dalam kurun waktu yang sama mampu mencapai 0,44 tahun. Jika lebih diamati dari nilai indikator pendidikan dalam IPM, ternyata tingkat edukasi penduduk Kabupaten Lingga tidak sebagus kesehatannya. Hal ini bisa tercermin dari besaran angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia diatas 15 tahun. Khusus untuk angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 hanya mencapai 7,27 tahun, atau secara umum dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk daerah ini hanya menamatkan bangku sekolah sampai dengan kelas satu SMP, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia secara keseluruhan, yang masing-masing mencapai 9,81 tahun (setara kelas satu SMA) dan 8,08 tahun (setara kelas dua SMP). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir peningkatan nilai indikator ini hanya 0,04 tahun; bahkan pada periode tahun 2006-2008 nilainya stagnan pada angka 7,2 tahun.


III/26

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Grafik 3.4

Perbandingan Rata-Rata Kabupaten Lingga, Provinsi Indonesia, 2010-2012 (Tahun)

Lama Sekolah Kepulauan Riau dan

12 9,73

10 8

9,81

9,16 7,92

7,23

8,08

7,94

7,27

7,24

6 4 2 0 2010

2011 Kab. Lingga

Prov. Kepri

2012 Indonesia


Demikian pula halnya dengan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, selama setahun terakhir angkanya tidak bergerak yakni 91,79; pada periode tahun 2005-2008 pun nilainya juga sempat stagnan. Rendahnya nilai indikator ini seperti telah dibahas pada Bab VI, sebagian besar disebabkan tingginya angka buta huruf pada kelompok usia tua. Program pendidikan non formal untuk pengajaran baca tulis kelompok ini mungkin perlu digalakkan. Namun, perlu kerja keras untuk kelangsungan program ini karena kesadaran dari individu peserta didik memegang peranan penting. Meskipun

tenaga

pengajar

profesional

ditunjang

metode

pengajaran yang seefektif apapun, tanpa diiringi keinginan untuk maju dari peserta didik, niscaya program tersebut pun tidak akan berhasil.


III/27

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Grafik 3.5 Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia, 2010-2012 (Persen)

100 97,80

97,67

98

97,19

96 94 92

93,25

92,99

92,91 91,79

91,64

91,79

90 88 2010

2011 Kab. Lingga

Prov. Kepri

2012 Indonesia


Dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur melalui angka paritas daya beli didapatkan angka bahwa pengeluaran per kapita riil disesuaikan pada tahun 2012 mencapai Rp 633,85 ribu. Peningkatan ini walaupun secara nominal tergolong rendah namun cukup untuk menandakan adanya perbaikan atau peningkatan kesejahteraan

penduduk

di

Kabupaten

Lingga.

Angka

ini

mengalami sedikit peningkatan sekitar Rp. 4,20 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan angka Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada kisaran Rp 648,92 ribu atau angka nasional yang mencapai Rp 641,04 ribu; angka Kabupaten Lingga masih sangat tertinggal. Program peningkatan potensi ekonomi masyarakat oleh pihak pemerintah daerah harus gencar jika ingin mengatrol nilai indikator ini dan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat diharapkan daya beli pun mengalami hal yang sama.


III/28


Grafik 3.6

Perbandingan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia 2010-2012 (Ribu Rupiah)

660 650

3, 64

640 630

4, 64

00 3, 63

6, 62

92 8, 4 6

96

63

64

64

6

05 8,

3, 63

5 ,6 9 2

04 1, 4 6

85

620 610 2010

Kab. Lingga

2011

Prov. Kepri

Indonesia

2012


Angka IPM yang hanya dilihat pada satu titik waktu tertentu memiliki makna yang kurang mendalam, karena hanya dapat digunakan untuk melihat peringkat (ranking). Untuk melihat perkembangan kinerja pembangunan yang telah berjalan, paling sedikit dibutuhkan perspektif dalam dua titik waktu. Dengan demikian, dapat dilihat kinerja pembangunan pada suatu jangka waktu

tertentu.

Pada

pembahasan

berikut

akan

diulas

pembangunan manusia di Kabupaten Lingga dan daerah tingkat dua lainnya, serta propinsi dan Indonesia pada dua titik waktu, yakni tahun 2011 dan 2012, untuk memonitor progress yang telah diraih dalam kurun waktu satu tahun terakhir.


III/29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Tabel 3.13 Nilai Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, 2012 Kabupaten/ Kota/Provinsi

(1)

Rata-Rata Angka Rata- Rata Angka Melek Pengeluaran per Harapan Lama Huruf Kapita Riil Hidup Sekolah (persen) Disesuaikan (tahun) (tahun) (Rp 000)

IPM

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Karimun

69,94

96,83

8,16

644,56

74,45

Bintan

69,80

96,92

8,95

653,63

75,68

Natuna

68,43

96,82

7,78

624,33

71,77

Lingga

70,37

91,79

7,27

633,85

72,09

Kep. Anambas

67,66

91,87

6,67

633,29

70,11

Batam

70,91

99,29

10,84

656,71

78,46

Tanjungpinang

69,72

98,70

10,18

641,10

75,97

Prov. Kepri

69,91

97,80

9,81

648,92

76,20

Indonesia

69,87

93,25

8,08

641,04

73,29


Tabel 3.14 IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau serta Peringkatnya, 2011-2012 Kabupaten/ Kota/Provinsi (1)

IPM

2011 Peringkat daerah ke/dari seluruh kabupaten/ kota se- Prov. Kepri

IPM


(2)

(3)

(4)

(5)

Karimun

73,99

4/7

74,45

4/7

Bintan

75,17

3/7

75,68

3/7

Natuna

71,26

6/7

71,77

6/7

Lingga

71,68

5/7

72,09

5/7

Kep. Anambas

69,50

7/7

70,11

7/7

Batam

78,03

1/7

78,46

1/7

Tanjungpinang

75,25

2/7

75,97

2/7

Prov. Kepri

75,78

6/33

76,20

6/33

Indonesia

72,77

-

73,29

-



III/30


Kabupaten Lingga pada tahun 2011 memiliki IPM sebesar 71,68. Dengan angka tersebut mengantarkan Kabupaten Lingga berada pada peringkat lima diantara tujuh kabupaten/kota di level provinsi sedangkan untuk peringkat nasional berada pada peringkat 251 diantara 497 kabupaten/kota di Indonesia. Nilai IPM Kabupaten Lingga pada saat itu jauh berada dibawah IPM Provinsi Kepulauan Riau (75,78) dan IPM Indonesia (72,77).

Berikut ini akan dibahas kajian ringkas tentang angka per komponen IPM Kabupaten Lingga sepanjang tahun 2012 serta perbandingannya dengan angka provinsi induk dan nasional. Pada tahun 2012, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lingga mencapai 70,37 tahun. Ini mengandung arti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2012 diperkirakan dapat hidup hingga mencapai usia 70 tahun 4 bulan dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan yang ada tidak berubah. Sedangkan angka harapan hidup penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia masingmasing hanya berkisar 69,91 tahun dan 69,87 tahun; sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Lingga mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan harapan hidup rata-rata penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia secara keseluruhan.


III/31

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Grafik 3.7 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia, 2010-2012 (Tahun)

70,6 70,37

70,4 70,2

70,26

70,16

69,91

70,0 69,8

69,87

69,85

69,80

69,65

69,6 69,43

69,4 69,2 69,0 68,8 2010

Kab. Lingga

2011 Prov. Kepri

2012 Indonesia


Tingginya angka tersebut sedikit banyak telah menunjukkan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di daerah ini. Untuk menunjang klaim ini, secara general uraian kinerja pembangunan kesehatan pada Bab IV dari publikasi ini dapat dijadikan salah satu dasar yang menguatkan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pertambahan usia harapan hidup penduduk Kabupaten Lingga sekitar 0,21 tahun; dua kali lebih tinggi jika dibandingkan pertambahan angka Provinsi Kepulauan Riau yang hanya 0,11 tahun. Namun, masih berada dibawah rata-rata pertambahan angka harapan hidup nasional yang dalam kurun waktu yang sama mampu mencapai 0,44 tahun. Jika lebih diamati dari nilai indikator pendidikan dalam IPM, ternyata tingkat edukasi penduduk Kabupaten Lingga tidak sebagus kesehatannya. Hal ini bisa tercermin dari besaran angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia diatas 15 tahun. Khusus untuk angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 hanya mencapai 7,27 tahun, atau secara umum dapat


III/32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 dikatakan bahwa rata-rata penduduk daerah ini hanya menamatkan bangku sekolah sampai dengan kelas satu SMP, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia secara keseluruhan, yang masing-masing mencapai 9,81 tahun (setara kelas satu SMA) dan 8,08 tahun (setara kelas dua SMP). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir peningkatan nilai indikator ini hanya 0,04 tahun; bahkan pada periode tahun 2006-2008 nilainya stagnan pada angka 7,2 tahun. 12

8

9,81

9,73

10

9,16 7,92

7,23

8,08

7,94 7,27

7,24

6 4 2 0 2010

2011 Kab. Lingga

Prov. Kepri

2012 Indonesia


Demikian pula halnya dengan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, selama setahun terakhir angkanya tidak bergerak yakni 91,79; pada periode tahun 2005-2008 pun nilainya juga sempat stagnan. Rendahnya nilai indikator ini seperti telah dibahas pada Bab VI, sebagian besar disebabkan tingginya angka buta huruf pada kelompok usia tua. Program pendidikan non formal untuk pengajaran baca tulis kelompok ini mungkin perlu digalakkan. Namun, perlu kerja keras untuk kelangsungan program ini karena kesadaran dari individu peserta didik memegang peranan penting. Meskipun


tenaga

pengajar

profesional

ditunjang

metode

III/33

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 pengajaran yang seefektif apapun, tanpa diiringi keinginan untuk maju dari peserta didik, niscaya program tersebut pun tidak akan berhasil. 100 97,80

97,67

98

97,19

96 94 92

91,79

91,64

93,25

92,99

92,91

91,79

90 88 2010

2011 Kab. Lingga

Prov. Kepri

2012 Indonesia


Dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur melalui angka paritas daya beli didapatkan angka bahwa pengeluaran per kapita riil disesuaikan pada tahun 2012 mencapai Rp 633,85 ribu. Peningkatan ini walaupun secara nominal tergolong rendah namun cukup untuk menandakan adanya perbaikan atau peningkatan kesejahteraan

penduduk

di

Kabupaten

Lingga.

Angka

ini

mengalami sedikit peningkatan sekitar Rp. 4,20 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan angka Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada kisaran Rp 648,92 ribu atau angka nasional yang mencapai Rp 641,04 ribu; angka Kabupaten Lingga masih sangat tertinggal. Program peningkatan potensi ekonomi masyarakat oleh pihak pemerintah daerah harus gencar jika ingin mengatrol nilai indikator ini dan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat diharapkan daya beli pun mengalami hal yang sama.


III/34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Grafik 3.8 Perbandingan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia 2010-2012 (Ribu Rupiah)

660 0 ,0 3 64

650 640 630

64 63

64 6, 2 6

64 3,

9, 62

8 64

96 4, 63

65

8

5 ,0 3, 63

2 ,9 4 ,0 1 64

85

620 610 2010

Kab. Lingga

2011

Prov. Kepri

Indonesia

2012


Angka IPM yang hanya dilihat pada satu titik waktu tertentu memiliki makna yang kurang mendalam, karena hanya dapat digunakan untuk melihat peringkat (ranking). Untuk melihat perkembangan kinerja pembangunan yang telah berjalan, paling sedikit dibutuhkan perspektif dalam dua titik waktu. Dengan demikian, dapat dilihat kinerja pembangunan pada suatu jangka waktu

tertentu.

Pada

pembahasan

berikut

akan

diulas

pembangunan manusia di Kabupaten Lingga dan daerah tingkat dua lainnya, serta propinsi dan Indonesia pada dua titik waktu, yakni tahun 2011 dan 2012, untuk memonitor progress yang telah diraih dalam kurun waktu satu tahun terakhir.


III/35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Tabel 3.15

Nilai Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, 2012 RataAngka Rata Melek Huruf Lama (persen) Sekolah (tahun)

Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (Rp 000)

Kabupaten/ Kota/Provinsi

Angka Harapan Hidup (tahun)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Karimun

69,94

96,83

8,16

644,56

74,45

Bintan

69,80

96,92

8,95

653,63

75,68

Natuna

68,43

96,82

7,78

624,33

71,77

Lingga

70,37

91,79

7,27

633,85

72,09

Kep. Anambas

67,66

91,87

6,67

633,29

70,11

Batam

70,91

99,29

10,84

656,71

78,46

Tanjungpinang

69,72

98,70

10,18

641,10

75,97

Prov. Kepri

69,91

97,80

9,81

648,92

76,20

Indonesia

69,87

93,25

8,08

641,04

73,29

IPM


Tabel 3.16

IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau serta Peringkatnya, 2011-2012

Kabupaten/ Kota/Provinsi (1)

IPM

2011 Peringkat daerah ke/dari seluruh kabupaten/ kota seProv. Kepri

IPM


(2)

(3)

(4)

(5)

Karimun

73,99

4/7

74,45

4/7

Bintan

75,17

3/7

75,68

3/7

Natuna

71,26

6/7

71,77

6/7

Lingga

71,68

5/7

72,09

5/7

Kep. Anambas

69,50

7/7

70,11

7/7

Batam

78,03

1/7

78,46

1/7

Tanjungpinang

75,25

2/7

75,97

2/7

Prov. Kepri

75,78

6/33

76,20

6/33

Indonesia

72,77

-

73,29

-



III/36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA MAKRO TAHUN 2013

Recommend Documents