KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menguraikan keberhasilan pada

DI SUSUN OLEH : BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA T.A. 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 telah selesai dalam penyusunan.

Sebagai bentuk komitmen nyata

Pemerintah Kota Langsa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menguraikan keberhasilan pada Pemerintah Kota Langsa dan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dan disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud Pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Langsa. Laporan Kinerja

Halaman i

Instansi

Pemerintah

merupakan

media

pertanggungjawaban

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan daerah serta strategi dalam pencapaian kinerja melalui pengukuran dan analisis terhadap Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu laporan ini dapat menjadi sasaran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi Produktif, efektif dan Efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan. Laporan kinerja ini juga sudah dapat diakses oleh publik melalui situs resmi Pemerintah Kota Langsa www.langsakota.go.id

Halaman ii

Ucapan terima kasih d i s a m p a i k a n kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, khususnya Kepada

Kementerian

Pendayaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia atas bimbingan dan pembinaanya selama ini, semoga Laporan ini bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Langsa, 14 Maret 2016 WALIKOTA LANGSA

Tgk. USMAN ABDULLAH, SE

Halaman iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan pelayanan publik ke arah yang lebih transparan, partisipasif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dan Pemerintah Kota. Tuntutan ini bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dipicu oleh meningkatnya pendidikan masyarakat, serta semakin mandirinya media massa yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menembus sekat-sekat kekuasaan. Dalam rangka meningkatkan akses informasi, cakupan dan kualitas pelayanan publik, masyarakat menuntut visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang kongkrit dan aplikatif dari

pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja. Selanjutnya pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja (PK) untuk SKPK yang pada setiap tahun diharuskan mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kerjanya. Untuk merespon tuntutan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Langsa diwajibkan menyiapkan semua dokumen

Halaman vi

yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban Akuntabilitas kinerja mulai dari visi sampai dengan capaian target kinerja kegiatan. Visi Pemerintah Kota Langsa “Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami”, sehingga pada tahun 2015 Kota Langsa akan tumbuh menjadi Kota yang Berperadaban dan Islami, sebagaimana dijabarkan dalam 10 (sepuluh) misi yang telah ditetapkan pada tahun 2012-2017. Penjabaran/implementasi

Misi

tersebut

di

atas

diarahkan

pada

pencapaian tujuan lima tahunan. Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan 10 (sepuluh) tujuan yang akan diwujudkan atau dihasilkan sampai tahun 2017 yang secara bertahap diwujudkan melalui prioritas pembangunan. Kondisi lima tahunan sebagaimana tergambar dalam rumusan tujuan, akan diupayakan perwujudannya secara bertahap dalam sasaran tahunan. Untuk ini Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan 26 (dua puluh enam) sasaran yang bersamaan dengan penetapan 97 (sembilan puluh tujuh) program. Sesuai dengan data Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) maka pencapaian sasaran kegiatan Pemerintah Kota Langsa tahun 2015 dapat ditetapkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) indikator. Indikator yang memiliki pencapaian sasaran di atas 90% dengan predikat ”sangat baik” berjumlah 26 (dua puluh enam) sasaran atau keseluruhan semua sasaran.

Halaman vii

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerja dengan harapan dapat dipergunakan sebagai media informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Langsa dan umpan balik peningkatan kinerja di masa mendatang menuju pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Halaman viii

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good

governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi dan Nepotisme. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur

dan

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 Bupati Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah/Kota dan Menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga)

Bab I Pendahuluan

1


bulan tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut secara luas berfungsi sebagai media/wahana

pertanggungjawaban

kepada

publik

atas

penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3.

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4.

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

11

Tahun

2006

tentang

Pemerintahan Aceh; 5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Bab I Pendahuluan

2


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017;

10. Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 - 2017; 11. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2015 yang telah direvisi dengan Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015;

B.

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 ini merupakan

laporan pelaksanaan kinerja Tahun 2015 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2012-2017. Maksud penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud

Bab I Pendahuluan

3


pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2015 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengeluaran, evaluasi, dan capaian kinerja Pemerintah Kota Langsa selama Tahun Anggaran 2015.

2.

Sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

3.

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015.

4.

Hasil evaluasi yang berupa kritik dan saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Langsa di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

5.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Langsa dengan menerapkan asas transparansi sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C.

Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang menjadi isu strategis pembangunan Kota Langsa selama Tahun 2015

adalah sebagai berikut : 1.

Penegakan dan implementasi Syariat Islam belum optimal;

2.

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum maksimal;

Bab I Pendahuluan

4


3.

Belum tertatanya ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib, bersih, indah, menarik, dan nyaman;

4.

Pelayanan pendidikan berkualitas belum merata;

5.

Belum optimalnya pelayanan publik;

6.

Rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur kota dan wilayah;

7.

Rendahnya produktivitas UKM dan belum berkembangnya sentra-sentra ekonomi

berbasis

ekonomi

kerakyatan,

serta

masih

tingginya

tingkat

kemiskinan; 8.

Belum optimalnya penataan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup yang serasi dan lestari;

9.

Masih rendahnya kapasitas Pemerintah Gampong dan pembinaan masyarakat; dan

10. Kerentanan keberlanjutan perdamaian.

D.

Gambaran Umum Daerah

1.

Kondisi Geografis Daerah Kota Langsa terbentuk secara definitif pada tanggal 21 Juni 2001,

berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001. Kota yang terletak di pesisir pantai timur Provinsi Aceh ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Timur. Secara geografis, kedudukan Kota Langsa berada pada titik koordinat antara 040 24’-35,68’-040 33 47’-0,3’ Lintang Utara (LU) dan 97053’ 14,59’-98004’ 42,16’ Bujur Timur (BT).

Bab I Pendahuluan

5


Luas wilayah Kota Langsa mencapai 262,41 kilometer persegi (km 2), atau setara 0,46 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km 2).

Secara

administratif, Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, meliputi Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, dan Langsa Baro. Luas wilayah antar kecamatan sangat bervariasi. Dari 5 kecamatan tersebut, Langsa Baro dan Langsa Timur yang paling luas wilayahnya. Kedua kecamatan tersebut memiliki luas wilayah hampir 58,13 persen dari keseluruhan luas wilayah Kota Langsa. Luas Kecamatan Langsa Baro mencapai 77,50 km2 (29,53 persen) dan Kecamatan Langsa Timur mencapai 75,04 km2 (28,60 persen). Luas kecamatan lainnya, meliputi Langsa Barat 59,95 km2 (22,85 persen), Langsa Lama 42,39 km 2 (16,15 persen), dan Langsa Kota 7,53 km2 (2,87 persen). Sebagai kota yang sedang tumbuh dan berkembang di Aceh, Kota Langsa berbatasan langsung dengan 2 kabupaten, yaitu Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Di sebelah utara, Kota Langsa berbatasan dengan wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, serta pada sisi selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang.

Bab I Pendahuluan

6


Gambar 1.1 Peta Administratif Kota Langsa

Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012

Kedudukan Kota Langsa yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai Timur Aceh, merupakan suatu nilai strategis sebagai potensi sekaligus peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dalam posisi tersebut, Kota Langsa semestinya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah hiterland di sekitarnya, terutama Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Lebih lanjut lagi, posisi Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin

Bab I Pendahuluan

7


transaksi perdagangan, pariwisata, dan jasa. Karena itu, sebagai wujud upaya untuk menjadikan Kota Langsa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kota transit di wilayah pantai timur Aceh, keberadaan berbagai infrastruktur maupun fasilitas layanan pendukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata dinilai sangat layak untuk dikembangkan. Karena dengan cara ini pula, fungsi keberadaan Kota Langsa sebagai kota transit dapat memberikan manfaat dan efek pengganda (multiplier effect) dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Langsa. Gambar 1.2 Luas Wilayah Kota Langsa Menurut Kecamatan

Sumber : Bappeda Kota Langsa

Dari sisi lain, letak geografis Kota Langsa yang dikelilingi Selat Malaka, tepatnya pada bagian utara, merupakan potensi dan peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang dan jasa melalui jalur laut, baik antar wilayah di pantai timur Aceh, pulau Sumatera dan pulau-pulau lain di Indonesia, maupun kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) dengan

Bab I Pendahuluan

8


negara-negara

lain,

seperti

Malaysia

dan

lainnya.

Hal

tersebut

sangat

memungkinkan untuk diwujudkan, mengingat saat ini Kota Langsa telah memiliki fasilitas pelabuhan laut Kuala Langsa, berikut dengan sejumlah infrastruktur penunjang yang relatif cukup memadai. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga diharapkan signifikan pengaruhnya dalam mendorong peningkatan aktivitas pelabuhan Kuala Langsa yang sekaligus dapat berdampak positif bagi percepatan pembangunan daerah Kota Langsa. Namun demikian, untuk mendorong intensitas dari aktivitas ekonomi pelabuhan Kuala Langsa, juga dibutuhkan komitmen pemerintah, termasuk dukungan serta keinginan yang sungguh-sungguh dari pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, terutama dalam hal yang terkait dengan keberadaan regulasi serta berbagai bentuk kemudahan birokrasi lainnya, yang akan mampu lebih merangsang peningkatan aktivitas ekonomi, dalam hal ini arus keluar dan masuk barang dari dan ke pelabuhan Kuala Langsa. Hal tersebut pula yang sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya untuk mempersingkat mata rantai pemasaran produk-produk hasil bumi dan alam dari wilayah Aceh ke luar daerah bahkan luar negeri, yang akan berimplikasi langsung pada meningkatnya nilai ekonomis (economics value) dari produk-produk hasil bumi yang dihasilkan dari daerah ini. Selain itu, perairan laut kawasan Selat Malaka yang mengelilingi Kota Langsa di bagian utara, juga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi sumberdaya kawasan pesisir di bidang kelautan dan perikanan dengan berbagai kekayaan laut yang ada. Pemanfaatan potensi sektor perikanan, terutama

Bab I Pendahuluan

9


perikanan tangkap yang dikelola secara berkelanjutan (sustainable development), dinilai dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir serta mendorong perkembangan dan kemajuan wilayah kawasan pesisir daerah dalam jangka menengah. 2.

Penduduk Keberadaan penduduk dalam suatu daerah merupakan aset pembangunan

jika dapat diberdayakan dengan baik dan optimal. Namun di satu sisi penduduk juga dapat menjadi beban bagi daerah terutama bila dikaitkan dengan masalah sosial seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2015

1 Langsa Timur

Luas Wilayah (km2) 2 78,23

Jumlah Penduduk 3 14.421

Kepadatan Penduduk 4 184

Langsa Lama

45,05

28.124

624

Langsa Barat

48,78

32.368

664

Langsa Baro

61,68

44.095

715

Langsa Kota

6,09

38.003

6.240

Jumlah

239,83

157.011

598

Kecamatan

Sumber : BPS Kota Langsa

Bab I Pendahuluan

10


Dengan luas wilayah yang mencapai 239,83 kilometer persegi (km 2) dan didiami oleh 157.011 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Langsa Tahun 2015 adalah sebanyak 598 orang per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Kota, yaitu sebanyak 6.240 orang per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, yakni sebanyak 184 orang per kilometer persegi. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dikaitkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

3.

Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Struktur perekonomian

suatu

daerah merupakan

gambaran

tentang

komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas sembilan sektor ekonomi. Struktur ekonomi sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada daerah tertentu. Sektor yang memegang peranan paling besar dalam pembentukkan PDRB di Kota Langsa pada tahun 2015 adalah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 27,97 persen dari total PDRB Kota Langsa. Selanjutnya adalah sektor jasa yang berperan sebesar 15,39 persen, sektor industri pengolahan itu sebesar 12,94

Bab I Pendahuluan

11


persen. Peranan masing-masing sektor terhadap perekonomian Kota Langsa disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Tabel 1.4

Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan Ekonomi

No

Kegiatan Ekonomi 2012

2013

2014

2015

Primer 1.

Pertanian

11,92

11,62

11,42

11,15

2.

Pertambangan dan Penggalian

0,21

0,15

0,14

0,18

Sekunder 3.

Industri Pengolahan

14,86

13,84

13,13

12,94

4.

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,45

0,44

0,43

0,42

5.

Bangunan

12,11

12,04

12,20

12,20

Tersier 6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

25,80

26,18

26,38

27,97

7.

Pengangkutan & Komunikasi

9,88

10,08

10,49

10,65

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa

9,02

9,42

9,95

9,10

Perusahaan

Bab I Pendahuluan

12


9.

Jasa-Jasa JUMLAH

15,76

16,23

15,87

15,39

100

100

100

100


4.

Ketenagakerjaan Pengangguran adalah mereka yang termasuk dalam interval angkatan kerja

yang ingin dan mau mendapatkan pekerjaan tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Di daerah atau

sektor manapun, baik tergolong daerah/sektor kaya maupun

daerah/sektor miskin dapat dipasti terdapat pengangguran. Kondisi ketenagakerjaan di Langsa mengalami penurunan, dapat dilihat dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang terus meningkat dari tahun 2013 yaitu 7,61 persen menjadi 11,74 persen di tahun 2015. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Langsa tahun 2015 juga mengalami penurunan dari dari 61,70 persen menjadi 56,51 persen. Jika dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, angka TPT perdesaan lebih kecil dari TPT perkotaan yang berarti persentase pengangguran lebih sedikit di daerah perdesaan dibanding perkotaan. Seiring dengan hal tersebut TPAK perkotaan lebih kecil dari TPAK perdesaan. Ketika klasifikasi baku lapangan usaha dibagi menjadi pertanian, manufaktur dan jasa (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 3 Sektor) jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja mayoritas di bidang jasa yaitu sejumlah 46.503 jiwa (78,68 persen), lalu di bidang manufaktur sejumlah 10.451 jiwa (17,67 persen) Menurut status pekerjaan utama, penduduk di Langsa pada tahun 2015 yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja paling banyak berstatus sebagai

Bab I Pendahuluan

13


buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 34,61 persen. Selanjutnya adalah berstatus berusaha sendiri sebesar 21,50 persen. Yang paling kecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebesar 2,57 persen dan pekerja bebas di pertanian sebesar 3,43 persen, paling sedikit di bidang pertanian sejumlah 2.183 jiwa atau 3,69 persen. Namun demikian, sekecil apapun pengangguran tetap harus mendapatkan perhatian dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Jika kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian lebih serius, dikhawatirkan akan dapat menimbulkan dampak sektor seperti ketimpangan dalam pendapatan dan dampak sektor lainnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk perluasan kesempatan kerja adalah dengan tetap mengupayakan proses produksi berbasis pada labour intensive (padat karya) dan mengembangkan seluruh potensi yang belum tergarap secara maksimal melalui ekstensifikasi, konstruksi, rehabilitasi, ekspansi usaha serta menggalang pola kemitraan dengan berbagai unit ekonomi yang berkesesuaian dengan menciptakan ketergantungan satu dengan yang lainnya, sehingga satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Ketergantungan seperti ini akan menciptakan backward dan foreward linkage baik dalam proses penggunaan input maupun dalam proses pemanfaatan output, dari saling ketergantungan tersebut akan dapat menciptakan peluang-peluang baru sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih.

5.

Pendidikan Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan

menjadi titik sentral pembangunan tidak terlepas dari peranan pendidikan. Merujuk

Bab I Pendahuluan

14


pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi.Sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, pendidikan berperan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Maka itu Kota Langsa berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan di seluruh kecamatan untuk berbagai tingkat pendidikan. Pada tahun 2015. Tabel 1.3 Kuantitas Sarana Pendidikan di Seluruh Kecamatan Tingkat Pendidikan

Jumlah Sekolah

Jumlah Siswa

1

2

3

SD

71

19.657

SLTP

26

10.627

SLTA

25

10.430


Jumlah SD/sederajat sebanyak 71 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 19.657 siswa. Untuk setingkat SMP terdapat 26 sekolah dengan jumlah siswa

Bab I Pendahuluan

15


sebanyak 10.627 siswa. Untuk setingkat SLTA terdapat 25 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 10.430 siswa.

E.

Struktur Organisasi Struktur organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Kota Langsa, Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Langsa, Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Dilingkungan Badan-Badan Pemerintah Kota Langsa & Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Dilingkungan Kantor-Kantor Pemerintah Kota Langsa, dan Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 12 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Dilingkungan Kecamatan Pemerintah Kota Langsa.

Bab I Pendahuluan

16


Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Langsa

Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Langsa

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat

Daerah

ini

mencakup:

pengkoordinasian

perumusan

kebijakan

Pemerintah Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan

Bab I Pendahuluan

17


daerah, pengembangan dan pelaksanaan pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan Umum; Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi; Asisten Administrasi Umum; 3 (tiga) Staf Ahli Walikota dan 9 (Sembilan) Bagian yaitu: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Bagian

Pemerintahan

Umum;

Bagian

Hukum;

Bagian

Sosial

dan

Kesejahteraan Rakyat; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Keistimewaan Aceh; Bagian Perekonomian; Bagian Umum; Bagian Organisasi dan Kepegawaian; Bagian Hubungan Masyarakat.

Dinas Daerah Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu seperti : Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Syari’at Islam; Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas

Bab I Pendahuluan

18


Pengelola Keuangan dan Aset; serta Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Beberapa lembaga teknis yang terdapat dalam pemerintah Kota mencakup : Badan Pemberdayaan Masyarakat; Badan Lingkungan Hidup,

Kebersihan

dan

Pertamanan;

Inspektorat;

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP); RSUD Kota Langsa; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Badan

Kesatuan

Bangsa,

Politik,

dan

Perlindungan

Masyarakat;

Badan

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; Kantor Satpol PP dan WH; Kantor Arsip dan Perpustakaan; Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu;

Sekretariat

KIP;

Sekretariat

Korpri;

Majelis

Adat

Aceh;

Majelis

Permusyawaratan Ulama; Majelis Pendidikan Daerah; serta Baitul Mal Kota.

Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bab I Pendahuluan

Kota Langsa terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan

19


Organisasi Kecamatan terdiri dari camat, sekretariat kecamatan, dan lima seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah Kota Langsa dan seluruh perangkat di bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi. Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 NO

UNIT KERJA

GOLONGAN II III 1 30

IV 15

JUMLAH 46

1

Sekretariat Daerah

I -

2

Sekretariat DPRK

-

20

20

4

44

3

Inspektorat

-

6

33

11

50

4

Dinas Kesehatan

-

4

56

5

65

5

Dinas Pendidikan

-

12

45

62

119

6

Dinas Perhubungan, Komunikasi,

-

17

27

3

47

dan Informatika 7

Dinas Pekerjaan Umum

-

37

47

4

88

8

Dinas Kependudukan dan Capil

-

23

21

4

48

9

Dinas Syariat Islam

-

1

17

4

22

10

Dinas

1

10

30

6

47

Perindag,

Koperasi

dan

UKM

Bab I Pendahuluan

20


11

Dinas Kelautan, Perikanan, dan

-

25

62

7

94

Pertanian 12

Dinas Sosial, Naker, dan Mobduk

1

9

32

3

45

13

Dinas Pengelolaan Keuangan dan

1

26

64

5

96

-

1

32

6

39

16

123

339

47

525

-

6

31

4

41

1

13

32

5

51

Aset 14

Dinas

Pemuda,

Olah

Raga,

Budaya, dan Pariwisata 15

Ruah Sakit Umum Daerah

16

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah 17

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

18

Badan Pemberdayaan Masyarakat

1

10

13

8

32

19

Badan Kesbangpol dan Linmas

1

10

17

6

34

20

Badan

-

14

27

6

47

52

66

21

5

144

-

9

18

7

34

-

7

9

1

17

Kependudukan

Berencana

dan

Keluarga

Pemberdayaan

Perempuan 21

Badan

Lingkungan

Hidup,

Kebersihan, dan Pertamanan 22

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

23

Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi

Bab I Pendahuluan

21


24

Kantor Satpol PP dan WH

25

Kantor

Pelayanan

Perijinan

-

16

8

2

26

-

7

11

1

19

Terpadu 26

Sekretariat KORPRI

-

1

2

-

3

27

Sekretariat KIP

-

7

8

-

15

28

Sekretariat MPU

1

5

1

1

8

29

Sekretariat MPD

-

1

1

2

4

30

Sekretariat MAA

-

1

1

1

3

31

Sekretariat Baitul Mal

-

-

1

1

2

32

Kecamatan Langsa Barat

2

19

11

-

32

33

Kecamatan Langsa Timur

2

10

18

-

30

34

Kecamatan Langsa Kota

1

17

8

-

26

35

Kecamatan Langsa Lama

-

18

15

1

34

36

Kecamatan Langsa Baro

2

15

11

1

29

37

Puskesmas Langsa Kota

1

40

64

2

107

38

Puskesmas Langsa Timur

-

44

36

4

84

39

Puskesmas Langsa Baro

-

17

65

4

86

40

Puskesmas Langsa Barat

-

26

42

6

74

41

Puskesmas Langsa Lama

-

32

37

3

72

42

TK

-

10

23

24

57

43

SD

15

109

214

470

808

44

SLTP

5

39

289

215

548

Bab I Pendahuluan

22


45

SMU

1

14

218

102

335

46

SMK

-

28

214

111

353

47

Dpb Kota Langsa

-

-

6

20

26

104

926

2327

1199

4556

JUMLAH Sumber : BKPP Kota Langsa

F.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 disajikan

dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

:

Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud

dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan. BAB II

: Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja

Tahun

2015

yang

mendasarkan

pada

dokumen

perencanaan. BAB III

: Akuntabilitas Kinerja, Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2013 dan tahun 2012, pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target 2017

Bab I Pendahuluan

23


berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2012 sampai tahun 2017, untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan

Standar

Nasional;

Analisis

keberhasilan/kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran. BAB IV

: Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 dan upaya kedepan untuk perbaikan dalam penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bab I Pendahuluan

24


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Langsa melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis, perubahan ini sekaligus menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/344/D.I.PANRB/2016 Tanggal 20 Januari 2015 tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

A.

PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan

yang

akan

dicapai

oleh

Pemerintah

Kota

Langsa.

Perjanjian

kinerja

ini

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit

Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Langsa dalam suatu

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensiikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk

Bab II Perencanaan Kinerja

25


mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel Namun demikian, ruang lingkup ini lebih di utamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 dan Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 – 2017. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Langsa untuk mencapainya dalam Tahun 2015. 1.

Pernyataan Visi Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa visi dan misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih melalui Pemilukada Kota Tahun 2012, ditetapkan menjadi dasar visi dan misi pembangunan kota periode 2012-2017. Atas dasar tersebut, dengan mengedepankan


26


penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kota menetapkan visi pembangunan kota tahun 2012-2017 sebagai berikut : “Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami” Kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat visi di atas memiliki kandungan arti atau makna sebagai berikut: Kota Berperadaban bermakna sebagai sebuah kota yang memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat Kota Langsa, berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sementara itu, Kota yang islami memiliki arti sebuah kota yang dihuni masyarakatnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antar ummat beragama. Beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar visi yang ditetapkan dapat diwujudkan antaranya adalah : a.

Terciptanya keberlanjutan perdamaian di Aceh secara keseluruhan, termasuk di Kota Langsa, selama terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

b.

Kestabilan makro ekonomi serta kondusifnya kondisi sosial dan politik secara nasional;


27


c.

Tersedianya anggaran pembangunan daerah yang memadai setiap tahun serta difokuskan pada program pembangunan prioritas; dan

d.

Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Kota Langsa, termasuk jajaran eksekutif dan legislatif, maupun kalangan dunia usaha (swasta).

2.

Pernyataan Misi Sejalan dengan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam

Pemilukada kota tahun 2012, ditetapkan beberapa misi pembangunan dalam jangka menengah kedepan sebagai berikut: a.

Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah;

b.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel;

c.

Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);

d.

Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;

e.

Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas;

f.

Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur

berkualitas

guna

mendorong

percepatan pengembangan kota dan wilayah; g.

Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan;


28


h.

Mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari;

i.

Menguatkan

kapasitas

pemerintah

gampong

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan j.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

3.

Tujuan dan Sasaran Tujuan

pembangunan

Kota

Langsa

selama

2012-2017

ditetapkan

berdasarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, sasaran pembangunan Kota Langsa ditetapkan sesuai dengan masingmasing

tujuan

pembangunan.

Keterkaitan

visi,

misi,

tujuan

dan

sasaran

pembangunan secara rinci diuraikan pada tabel berikut : Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Misi 1 : Menegakkan dan Melaksanakan Syariat Berkurangnya kegiatanmenjalankan Syariat Islam Islam secara kaffah dalam kegiatan asusila dan secara kaffah setiap aspek kehidupan amoral lainnya yang tidak bermasyarakat sesuai dengan ajaran islam Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan ummat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan


29


Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel

Misi 3 : Mewujudkan penataan ruang kota serta pusatpusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (Bersih, Indah, Menarik, dan Nyaman)


Mewujudkan Meningkatnya penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berkualitas, amanah, berwibawa (good bersih, dan berwibawa governance) (LKIP Pemerintah Kota Langsa dari C menjadi B, serta Indeks Kepuasan Masyarakat) Meningkatnya aparatur yang beretos kerja tinggi, professional, dan disiplin dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan dan pembangunan daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional (perolehan WTP) Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD) Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah (kemampuan keuangan daerah dari rendah menjadi tinggi) Menciptakan tata ruang kota serta pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman)

Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana

30


Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) Misi 4 : Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;

Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) Kota Langsa yang berkualitas dan berdaya saing serta menguatkan ketahanan budaya daerah guna mendorong percepatan pembangunan;

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan (rata-rata lama sekolah dari 10,43 tahun menjadi 11,07 tahun)

Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas (persentase guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV dari 71,16% menjadi 90,79%) Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah Misi 5 : Mewujudkan pelayanan Meningkatkan kualitas publik yang berkualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Kota Langsa yang berperadaban;

Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau (angka harapan hidup 68,75 tahun menjadi 68,88 tahun) Meningkatnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat (pengurusan izin 7 hari)

Misi 6 : Mewujudkan Meningkatkan kualitas Meningkatnya pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur berkualitas guna guna mendorong pelayanan public mendorong percepatan percepatan perkotaan dan wilayah


31


pengembangan kota dan pengembangan kota dan yang berkualitas; wilayah; wilayah; Meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor; Meningkatnya distribusi air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat Meningkatnya pelayanan jasa transportasi yang efisien, ekonomi, dan aman. Misi 7 : Mendorong peningkatan Menguatkan kapasitas Meningkatnya kapasitas UMKM dan membangun UMKM dan membangun koperasi dan usaha mikro, sentra-sentra ekonomi ekonomi kerakyatan kecil, dan menengah yang berbasis ekonomi berlandaskan potensi (UMKM) dalam mendorong kerakyatan; sumber daya ekonomi peningkatan lapangan lokal; kerja dan pertumbuhan ekonomi kota; Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan; Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumber daya lokal dan mendukung pengembangan perrdagangan ekspor; Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan


32


Meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung kebutuhan pangan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (4,75% menjadi 4,87%) Misi 8 : Mewujudkan pemukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari;

Misi 9 : Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat

Menciptakan permukiman masyarakat layak huni dan penataan lingkungan yang serasi dan harmonis

Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh Meningkatnya kualitas kinerja cakupan pelayanan limbah, dan persampahan (penanganan sampah 14% menjadi 75%)

Mewujudkan kapasitas lembaga pemerintah gampong yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat

Menguatnya kapasitas dan atat kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 63,38%) Misi 10 : Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)


Menciptakan keamanan dan ketertiban serta keterlibatan masyarakat dalam rangka keberlanjutan perdamaian sesuai dengan UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Meningkatnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta keberlanjutan perdamaian

33


Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman, dan bermartabat

B.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Visi : “Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami” No

Misi

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1.

Menegakkan dan Menjalankan Syariat Islam Secara Kaffah

1.

Berkurangnya KegiatanKegiatan Asusila Dan Amoral Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam

Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam

2.

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, Amanah, Demokratis, Berkeadilan, Transparan Dan Akuntabel

2.

Meningkatnya penyelenggaraan dengan ajaran Islam pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance)

Persentase Temuan BPK RI Yang di Tindak Lanjuti Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

3. Meningkatnya Aparatur Yang Presentase Penurunan KasusBeretos Kerja Tinggi, Kasus Pelanggaran Disiplin Profesional Dan Disiplin Dalam Aparatur Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah


Target 575 Kasus

80 %

B

90 %

34


3.

4.

5.

Persentase PNS Kota Langsa Yang Berkualifikasi S.2

75 %

4. Meningkatnya Pengelolahan Keuangan Daerah Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Profesional

Opini WTP dari BPK RI

WTP

5. Ketersediaanya Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

6. Meningkatnya Kemandirian Daerah Dan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Penerimaan Daerah

Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

100 %

Derajat Kemandirian Daerah

75 %

5 Dokumen

Mewujudkan Penataan Ruang Kota Serta PusatPusat Pasar Perdagangan Yang Tertib Dan Beriman (Bersih, Indah, Menarik dan Nyaman)

1. Meningkatnya Pembangunan Persentase Luas Ruang Terbuka Perkotaan Yang Hijau Memperhatikan Pengelolahan Lingkungan Dan Berwawasan Mitigasi Bencana

Mewujudkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Serta Ketahana Budaya Daerah

1. Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

2. Meningkatnya Kualifikasi Dan Kompotensi Guru Serta Tenaga Kependidikan Dalam Mendorong Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI

99 %

3. Berkembangnya Budaya Daerah Dan Kearifan Lokal Yang Mendukung Pembangunan Daerah

Presentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

85 %

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Berkualitas Dan Terjangkau

Usia Harapan Hidup

Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik 2. Meningkatnya pengembangan Persentase Pasar Kecamatan pusat pasar dan perdagangan Yang Memenuhi kriteria Beriman yang BERIMAN (Bersih, Indah, Menarik, dan Nyaman)


20 %

85,21 % 100 %

10,65 %

68 Tahun

35


2. Meningkatnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat

6.

7.

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Guna Mendorong Percepatan Pengembangan Kota Dan wilayah

Mendorong Peningkatan UMKM Dan Membangun Sentral-Sentral Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Persentase Kompllikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Definitif Dari Satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

80 %

Persentase Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu

90 %

Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan Di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu

100 %

Presentase Jumlah Izin Usaha Yang Diterbitkan

2.377 izin

Persentase Lama Proses Perijinan

3 Hari

Persentase ketersediaan 1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrasruktur Puskesmas Pembantu Pelayanan Publik Perkotaan Dan Wilayah Yang Berkualitas

100 %

2. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor

Jumlah Pelabuhan Laut

3. Meningkatnya Distribusi Air Bersih Yang Memadai Dalam Upaya Pemerataan Distribusi Air Bersih Bagi Masyarakat

Persentase Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

4. Meningkatnya Pelayaanan Jasa Transportasi Yang Efisien Dan Ekonomis Dan Aman

Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum

2.000.000 Orang

Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Di Uji Dalam Tahun Berjalan

77,03 %

1 Pelabuhan

100 %

1. Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi

Persentase Koperasi Aktif

28 %

2. Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

4,14


36


3. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumber daya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 8.

9.

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lainnya (ton)

11.900 Ton

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Rp. 6.754.321,7

Mewujudkan Permukiman Masyarakat Yang Layak Huni Dan Menata Lingkungan Hidup Serasi Dan Lestari

Persentase berkurangnya luasan 1. Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas permukiman kumuh di kawasan dalam upaya menciptakan perkotaan kota tanpa permukiman kumuh

2. Meningkatnya Kualitas kinerja cakupan pelayanan limbah dan persampahan

Persentase Volume sampah yang ditangani (m3)

Menguatkan Kapasitas Pemerintah Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksana Pembangunan Dan Pembinaan Masyarakat

1. Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan

Peningkatan Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan gampong

10. Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Serta Keberlanjutan Perdamaian

0,30 %

95 %

132 Orang

2. Meningkatnya peran serta dan Persentase Pekerja perempuan kesetaraan gender dalam di lembaga pemerintah pembangunan

89,23 %

Persentase Pekerja perempuan di lembaga swasta

89,23 %

1. Meningkatnya kondisi Daerah Presentase penyelesaian kasus yang aman dan kondusif serta pelanggaran Ketertiban, keberlanjutan perdamaian ketentraman dan keindahan (K3)

99 %

Jumlah Anggaran tahun 2015 Rp. 870,341,493,208,69


37


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Langsa dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, Pengakuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang ditetapkan Dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa. A.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Langsa Pengukuran

Capaian

Kinerja

Tahun

2015

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2015 dan Menitik Beratkan Pada Pengukuran Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis, Pemerintah Kota Langsa Telah Menyempurnakan Rumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran strategis Meliputi Identifikasi atas Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Membandingkan dengan Targetnya. Analisis Lebih Mendalam Dilakukan Terutama Terhadap Capaian Target Untuk

Bab III Akuntabilitas Kinerja

38


Mengenali Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Sebagai Bahan Penetapan Strategis Peningkatan Kinerja di Tahun 2015 dan Atau Tahun - Tahun Selanjutnya. Berikut ini secara Ringkas Disajikan Capaian Kinerja Pemeritah Kota Langsa Sebagaimana Terlihat Pada Tabel 3.1 Berikut ini. Tabel 3.1: Capaian Kinerja Tahun 2015 VISI ‘’MENJADIKAN LANGSA MENJADI KOTA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI

SasaranStrategis Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran syariat islam 2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance)

IndikatorKinerja

Target

Realisasi

%Capaian

1.


575 Kasus

575 Kasus

100%

1.

Persentase Temuan BPK RI Yang di Tindak Lanjuti

80%

79,52%

99,40%

2.

Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

B

C

C

1.

Presentase Penurunan KasusKasus Pelanggaran Disiplin Aparatur

90%

88,89%

98,77%

75%

75%

100%

1.

3.

Meningkatnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah

Persentase PNS Kota Langsa Yang 2.

Berkualifikasi S.1


39


4.

5.

6.

7.

8.

9.

Meningkatnya Pengelolahan keuangan daerah sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan Profesional Ketersediaanya dokumen perencanaan pembangunan Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah

Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolahan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (Bersih, Indah, Menarik, dan Nyaman) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

1.

Opini WTP dari BPK RI

1.

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

1

Proses Audit

-

5 Dokumen

5 Dokumen

100%

Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

100%

94,81%

94,81%

2.


75%

75%

100%

1.

Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau

20%

14,88%

74,40%

2.

Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik

85,21%

82,28%

96,56%

1.

Persentase Pasar Kecamatan Yang Memenuhi kriteria Beriman

100%

100%

100%

1.

Angka Rata-rata Lama Sekolah

10,65%

10.59%

99,44%


WTP

40


10. Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas 11. Berkembangnya Budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah 12. Meningkatnya Pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau

13. Meningkatnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat

14. Meningkatnya pembangunan infrasruktur pelayana publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas

1.

Persentase Guru yang memenuhi kualifiksai SI/D-IV

99%

89,42%

90,32%

1.

Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

85%

83,22%

97,91%

1.

Usia Harapan Hidup

68 Tahun

68 Tahun

100%

2.

Persentase kompllikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

80%

100%

125%

3.

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

90%

87%

96,66%

4.

Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelay. Kes. Di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu

100%

100%

100%

1.

Jumlah Izin Usaha Yang Diterbitkan

2.377 Izin

2.258 Izin

95%

2.

Rata-rata Lama Proses Perijinan

3 Hari

3 Hari

100%

1.

Persentase Ketersediaan Puskesmas Pembantu

100%

100%

100%


41


15. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor

1.

16. Meningkatnya Distribusi air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi 1. air bersih bagi masyarakat 17. Meningkatnya Pelayaanan jasa transportasi yang efisien dan ekonomis dan aman

Persentase Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

1 Pelabuhan

1 Pelabuhan

100%

100%

96,17%

96,17%

1.

Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum

2.000.000 Orang

2.

Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Di Uji Dalam Tahun Berjalan

18. Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong 1. peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 19. Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan 1. kesejahteraan masyarakat nelayan 20. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumber daya 1. lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor 21. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Jumlah Pelabuhan Laut

1.

2.015.000 Orang

101%

77,03%

78,22%

98%

Persentase koperasi aktif

28%

28%

100%

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

4,14

3.42

82,61%

11.900 Ton

11.850 Ton

99,58%

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lainnya (ton)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Rp.6.754.321.79 Rp.6.721.521.33 Harga Konstan (ADHK)


99,51%

42


22. Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam 1. upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh

Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

0,30%

0.29%

96,67%

1.

Persentase Volume sampah yang ditangani (m3)

95%

95%

100%

24. Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan

1.

Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong

132 Orang

132 Orang

100%

25 Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1.

Persentase Pekerja perempuan di lembaga pemerintah

89,23%

89,23%

100%

2.

Persentase Pekerja perempuan di lembaga swasta

22,35%

22,35%

100%

Presentase penyelesaian kasus pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)

99%

99,94%

101%

23. Meningkatnya Kualitas kinerja cakupan pelayanan limbah dan persampahan

26. Meningkatnya kondisi Daerah yang aman dan kondusif serta 1. keberlanjutan perdamaian

B.

Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis

pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab- sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan hingga akhir tahun 2015 yang merupakan tahun ke tiga RPJMD 2012-2017. Pemerintah Kota Langsa secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 26 (dua puluh enam) sasaran strategis dan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU Pemerintah Kota Langsa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor : 6


43


Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 - 2017 maupun Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kota Langsa. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 26 (dua puluh enam) sasaran strategis Pemerintah Kota Langsa pada Tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam IKU Pemerintah Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 2017 yaitu ” Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam”. dan untuk mencapai tujuan ” Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat”. Secara umum manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah terjadinya


44


pengurangan kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran islam Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersaji pada table 3.2 di bawah ini: Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam REALISASI No

1

Target

TAHUN 2015

INDIKATOR

2

2013

2014

3

4

TARGET

REALISASI

5

6

% CAPAIAN 7

2017

550 kasus

1.


645 Kasus

632 Kasus

575 Kasus

575 Kasus

100%

Sumber data Dinas Syariat Islam Kota Langsa

Dari Tabel di atas, pada sasaran pertama ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam

Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa Mengalami Penurunan di tahun 2015 menjadi 575 Kasus yang diberi Pembinaan Oleh Pemerintah Kota Langsa Melalui Dinas Syariat Islam Kota Langsa , Hal ini Berdampak Baik Di karenakan Masyarakat sudah mengerti akan pentingnya pelaksanaan syariat islam, dan Keseriusan Pemerintah Kota Langsa Melalui Dinas Syariat Islam Dalam Menegakan Syariat Islam di Pemerintah Kota Langsa. Berdasarkan qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum Jinayat hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan


45


 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : a. Kelancaran dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. b. Tersedianya informasi tentang Qanun Syari'at Islam melalui kegiatan sosialisasi, melalui baliho, dan himbauan kepada masyarakat sehingga kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan syariat islam semakin meningkat c. Dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan Syari'at Islam. d. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten Namun demikian masih juga terdapat beberapa hambatan sehingga masih terdapat pelanggaran syariat islam  Hambatan dan masalah sasaran ini : a. Kurangnya kesiapan generasi muda dalam melaksanakan syariat islam secara kaffah akibat pengaruh dari media sosial. b. Masuknya pendatang ke Kota Langsa yang belum memahami adat istiadat masyarakat setempat.  Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini : a. Pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran qanun syari'at islam harus terus dilakukan b. Menerbitkan qanun syari'at islam sesuai kebutuhan masyarakat, seperti qanun tentang pemberlakuan jam malam bagi pelajar dan anak usia sekolah dan qanun tentang pedoman penyelenggaraan hiburan. c. Menyarankan kepada perangkat gampong untuk membuat reusam gampong tentang syari'at islam.


46


d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui pelaksanaan razia secara terus menerus.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance)

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam IKU Pemerintah Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 2017 yaitu ” Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance)”. dan untuk mencapai tujuan ”Mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good govermance)”Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Inspektorat Kota Langsa Dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Langsa Untuk mengukur sasaran kedua ini terdapat 2 indikator. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersaji pada table 3.4 di bawah ini:


47


Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance) REALISASI No

1

1.

TAHUN 2015

INDIKATOR

2

Persentase Temuan BPK

2013

2014

3

TARGET 2017

TARGET

REALISASI

4

5

6

% CAPAIAN 7

69,14%

80,38%

80%

79,52%

99,40%

90%

C

C

B

C

C

B

8

RI Yang di Tindak Lanjuti

2.

Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

Sumber data Inspektorat dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian sekretariat kota Langsa

Dari tabel di atas, pada sasaran kedua ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Persentase Temuan BPK RI Yang ditindak lanjuti

Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa melaui Inspektorat Kota Langsa merupakan kegiatan rutin untuk mengetahui dan menilai apakah instansi-instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Langsa telah menindaklanjuti hasil-hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang meliputi hasil pemeriksaan laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tindak lanjut merupakan indikator kesungguhan dan komitmen entitas untuk memperbaiki pengelolahan yang pertanggungjawaban keuangan daerah/negara agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelolah dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Realisasi persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti tahun 2014 adaalah sebesar 80,38 %, sedangkan ditahun 2015 adalah sebesar 79,52%. Dengan demikian mengalami penurunan sebesar 0,86 %, hal ini disebabkan adanya penambahan temuan BPK RI pada tahun berkenaan.


48


 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : Kesiapan Pemerintah Kota Langsa dalam menindak lanjuti temuan BPK RI  Hambatan dan masalah sasaran ini : a. Kondisi etos Kerja dan disiplin Pegawai yang belum sepenuhnya profesional, transparan dan akuntabel. b. Penanggungjawab tindak lanjut hasil pemeriksaan meninggal dunia/tidak diketahui keberadaanya.  Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini : a. Melakukan koordinasi secara terus menerus pada pihak terkait. b. Melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI ke SKPK – SKPK terkait

2. Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

Hasil penilaian akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kota Langsa tahun 2014 memperoleh predikat C dengan nilai 41,46. Sedangkan ditahun 2015 target belum tercapai yaitu masih memperoleh predikat C dengan nilai 38,08. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Langsa mengalami penurunan sebesar 3,56 dibandingkan dengan tahun 2014. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Langsa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya


49


 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : a. Komitmen Pemerintah Kota Langsa dalam mendukung laporan daerah. b. Dukungan

SKPK

di

lingkungan

Pemerintah

Kota

Langsa

dalam

memberikan data laporan daerah.  Hambatan dan masalah sasaran ini : Hasil evaluasi

Laporan

Daerah

belum

sepenuhnya

digunakan

sebagai

pertimbangan atau feed back dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.  Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini : a. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendampingan

baik

dalam

memberikan

pemahaman

tentang

sistem

manajemen akuntabilitas kepada pimpinan SKPK / Unit kerja maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan. b. Melakukan koordinasi secara terus menerus pada pihak terkait.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Aparatur Yang Beretos Kerja Tinggi, Profesional Dan Disiplin Dalam Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam IKU Pemerintah Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 -


50


2017 yaitu ”Meningkatnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah”. dan untuk mencapai tujuan ”Mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good govermance)”Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 2 indikator. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersaji pada table 3.5 di bawah ini: Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategi 3 Meningkatnya Aparatur Yang Beretos Kerja Tinggi, Profesional Dan Disiplin Dalam Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah REALISASI TAHUN 2015 No

INDIKATOR

1

1.

2

Presentase Penurunan

2013

TARGET 2017

2014 TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

3

4

5

6

7

8

80%

85%

90%

88,89%

98,77%

95%

50%

58%

75%

75%

100%

100%

Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur

Persentase PNS Kota 2.

Langsa Yang Berkualifikasi S.1

Sumber data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa

Dari Tabel di atas, pada sasaran ketiga ini dapat dijelaskan sebagai berikut:


51


1. Presentase Penurunan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur

Salah satu indikasi rendanya kualitas Pegawai Pegeri Sipil daerah adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhkan hukuman disiplin yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi. Realisasi persentase penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur Tahun 2014 adalah sebesar 85 % sedangkan di tahun 2015 adalah sebesar 88,89%. hal ini menunjukan adanya keberhasilan Pemerinta Kota Langsa dalam melaksanakan pembinaan disiplin pegawai secara berkesinambungan.

 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : a. Adanya koordinasi yang baik antar setiap instasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa. b. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penegakan disiplin pegawai.  Hambatan dan masalah sasaran ini : Kurang adanya kesadaran pegawai dalam melaksanakan aturan disiplin pegawai.  Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini : Melaksanakan

penegakan

aturan

disiplin

Pegawai

Negeri

Sipil

secara

berkelanjutan.


52


2. Presentase PNS Kota Langsa Yang Berkulifikasi S1

Pengembangan pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehungga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasai dalam melaksanakan tuga pokok dan fungsinnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerjanya bagi masyarakat. Untuk Pencapaian Indikator PNS Kota Langsa Tahun 2015 Di Perhitungkan Dari Jumlah PNS Yang Ada di Pemerintah Kota Langsa Dibagi Jumlah PNS Yang Bekulifikasi S-1 di Tahun 2015 Indikator Tersebut Mengalami Peningkatan sebesar 3,89% dibandingkan dengan tahun 2014 dimana pada tahun 2015 realisasi sebesar 88,89% sedangkan di tahun 2014 sebesar 85%. Hal ini menunjukan keberhasilan dalam meningkatkan sumber daya aparatur Pemerintah Kota Langsa.

 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : Adanya kebutuhan Pegawai untuk mengembangkan diri sesuai dengan kualifikasinya.  Hambatan dan masalah sasaran ini : Belum adanya sosialisasi yang dilakukan terkait masalah kedisiplinan pegawai yang berkesinambungan.  Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini : a. Memberi motivasi kepada pegawai yang belum berkualifikasi S1 untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S1. b. Memberlakukan promosi jabatan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.


53


Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pengelolahan Keuangan Daerah Sistem Pelaporan Keuangan

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam IKU Pemerintah Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 2017 yaitu ”Meningkatnya pengelolahan keuangan daerah sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan profesional”. dan untuk mencapai tujuan ”Mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good govermance)”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Langsa untuk mengukur sasaran keempat ini terdapat 1 Indikator. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersaji pada table 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Sasaran Strategi 4 Meningkatnya Pengelolahan Keuangan Daerah Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Profesional REALISASI TAHUN 2015 No

INDIKATOR

1

2

1.

Opini BPK atas Laporan

TARGET 2017

2013

2014 TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

3

4

5

6 Proses

7

8

WTP

WTP

WTP

-

WTP

Hasil Pemeriksaan BPK RI

Audit BPK

Sumber data Dinas Pengelolaan Dan Aset


54


Dari Tabel di atas, pada sasaran keempat ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Opini BPK Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Opini merupakan peryataan profeional sebagai kesimpulan pemeriksa (auditor eksternal) mengenai tingkat kewajaran informasii yang disajikan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam lingkungan pengendalian intern yang memadai. Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI merupakan tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas Pemerintah Kota Langsa. Raealisasi indikator opini WTP dari BPK RI di tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan realisasi belum diketahui karena masih dalam proses audit BPK. Namun demikian Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pengelolahan dan Aset pada tahun 2015 menargetkan untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini diharapkan bahwa pemangku kepentingan akan memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi untuk mempercayai informasi yang tercantum dalam laporan tersebut.

 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : a. Adanya komitmen Pemerintah Kota Langsa dalam mendukung capaian pengelolahan keuangan daerah yang baik. b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yaitu berlatar belakang pendidikan Sarjana Akuntansi dari jenjang S1 s/d S2. c. Tersedianya peraturan walikota Langsa yang mengatur tentang kebijakan akuntansi.


55


d. Adanya Tim Reviu laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa yang berkompeten dari Inspektorat Kota Langsa yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Akuntansi dari jenjang S1 s/d S2.  Hambatan dan masalah sasaran ini : Predikat Opini WTP belum dapat diketahui karena BPK RI dalam mengaudit laporan keuangan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir belum dapat ditentukan hasil opini laporan keuangan tersebut.  Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini : a. BPK dalam mengaudit keuangan harus mempercepat proses audit keuangan sehingga dapat ditentukan hasil opini laporan keuangan dengan cepat.

Sasaran Strategis 5 Ketersediaanya Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam IKU Pemerintah Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 2017 yaitu ”Ketersediaanya dokumen perencanaan pembangunan”. dan untuk mencapai tujuan ”Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good govermance)”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Badan Perencanaan


56


Pembangunan Daerah Kota Langsa. Untuk mengukur sasaran kelima ini terdapat 1 indikator. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersaji pada table 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Sasaran Strategi 5 Ketersediaanya Dokumen Perencanaan Pembangunan REALISASI TAHUN 2015 No

1

INDIKATOR

2

2013

TARGET 2017

2014 TARGET

REALISASI

3

4

5

6

4 Dokumen

4 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

% CAPAIAN 7

8

100%

5 Dokumen

Jumlah Dokumen 1.

Perencanaan Pembangunan

Sumber data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

Dari Tabel di atas, pada sasaran kelima ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

Salah Satu keberhasilan urusan perencanaan pembangunan dapat di tinjau dari ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Langsa dapat berjalan seperti yang di rencanakan. Dokumen Perencanaan Daerah yang ada di Kota Langsa Tahun 2015 adalah RPJP, RTRW, RPJMD, RENSTRA dan RKPK. Realisasi jumlah dokumen perencanaan di Tahun 2014 adalah berjumlah 4 dokumen sedangkan di tahun 2015 meningkat menjadi 5 dokumen hal ini menunjukan adanya keberhasilan Pemerintah Kota Langsa menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Langsa.


57


 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : a. Komitmen Pemerintah Kota Langsa dalam mendukung capaian perencanaan pembangunan daerah yang baik. b. Adanya koordinasi yang baik antar setiap instasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa  Hambatan dan masalah sasaran ini : a. Masih kurangnya koordinasi antar lintas sektor dalam pengelolaan data dan informasi atas dokumen yang diperlukan. b. Masih kurang keterkaitanya proses perencanaan dalam menerjemahkan dokumen perencanaan.  Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini : Mengupayakan adanya koordinasi yang baik dari semua SKPK dalam memberikan data dan informasi yang tepat dan dapat dipetanggungjawabkan. Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kemandirian Daerah Dan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Penerimaan Daerah

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam IKU Pemerintah Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 2017 yaitu ”Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah”. dan untuk mencapai


58


tujuan ”Mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good govermance)” Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa dan Untuk mengukur sasaran keenam ini terdapat 2 indikator. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersaji pada tabel. 3.8 di bawah ini: Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kemandirian Daerah Dan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Penerimaan Daerah REALISASI TAHUN 2015 No

INDIKATOR

2013

3

4

5

6

% CAPAIAN 7

343,45%

199,44%

100%

94,81%

94,81%

95%

50%

58%

75%

75%

100%

100%

TARGET 1 1.

2

Persentase Meningkatnya

TARGET 2017

2014 REALISASI

8

Pendapatan Asli Daerah

2.


Sumber Sumber Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa

Dari Tabel di atas, pada sasaran keenam ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Presentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah Pemerintah Kota Langsa. Pendapatan daerah ini merupakan salah satu pilar kemandirian Pemerintah Kota Langsa. Citra keuangan Pemerintah Kota Langsa akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Langsa dalam rangka mensejahterahkan masyarakat Kota Langsa. Untuk Pencapaian Indikator meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Di Perhitungkan Dari Total PAD Tahun Sebelumnya di Bagi Dengan Total PAD Tahun Berkenaan, Realisasi persentase meningkatnya pendapatan asli daerah di Tahun 2014 adalah 199,44% sedangkan di tahun 2015 menurun menjadi 94,81%, Pemerintah Kota Langsa merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi, Indikator


59


2. Derajat Kemandirian Daerah

Untuk Pencapaian Indikator Derajat Kemandirian Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Di Perhitungkan Dari Total Penerimaan Daerah Tahun Berkenaan di Bagi Dengan Total PAD Tahun Berkenaan, Kategori Derajat Kemandirian Masih Dalam Ketegori Kurang Yaitu di Interval 10.01% s/d 20.00%. Hal ini Menunjukan Penurunan Kategori Derajat kemandirian Daerah Kota Langsa

 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : a. Adanya peraturan/qanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah dilaksanakan dengan baik. b. Subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah terdata dengan baik dan tepat. c. Petugas pemungutan PAD bekerja optimal sesuai dengan ketentuan.  Hambatan dan masalah sasaran ini : a. Pemahaman masyarakat tentang peraturan qanun pajak daerah masih kurang. b. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah  Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini : a. Melakukan pembenahan terhadap aturan-aturan yang berkenaan dengan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. b. Melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan baru tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar pemahaman masyarakat lebih dan pentingnya bagi pembangunan daerah.


60


c. Mengali potensi-potensi baru terhadap objek pajak daerah maupun retribusi daerah.

Sasaran strategis 7 Meningkatnya Pembangunan Perkotaan Yang Memperhatikan Pengelolahan Lingkungan Dan Berwawasan Mitigasi

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam IKU Pemerintah Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 2017 yaitu ”Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolahan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana” dan untuk mencapai tujuan ”Menciptakan tata ruang kota serta pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang beriman ( bersih, indah, menarik, dan nyaman”Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Langsa, Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 2 indikator.


61


Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersaji pada table 3.9 di bawah ini : Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Pembangunan Perkotaan Yang Memperhatikan Pengelolahan Lingkungan Dan Berwawasan Mitigasi Bencana REALISASI TAHUN 2015 No

TARGET 2017

INDIKATOR 2013

1

1.

2

Persentase Luas Ruang

2014 TARGET

REALISASI

3

4

5

6

10%

10%

20%

78,72%

79,64%

85,21%

% CAPAIAN

7

8

14,88%

74,40%

20%

82,28%

96,56%

95%

Terbuka Hijau

2.

Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik

Sumber data Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa

Dari Tabel di atas, pada sasaran ketujuh ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau

Dalam rangka meningkatkan pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolahan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana, Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan indikator persentase luas ruang terbuka hijau Ruang Terbuka Hijau Publik RTH Yang Dimiliki Pemerintah Kota Langsa Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Secara Umum, Pada Tahun 2015, Persentase Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah HPL/HGB di Kota Langsa Adalah Sebesar 74,40%


62


Tabel3.10 Target Perbandingan Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa dan Standar Nasional Tahun 2014 –2015

2014

2015

Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Kota Langsa

10%

14,88%

Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Nasional

25%

25%

No

Tahun

1.

2.

2. Presentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik

Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Adalah Semua Ruas Jalan Dimana Permukaan Kekerasan, Bahu Jalan dan Saluran Samping Dalam Kondisi Baik Menurut Kriteria sehingga Arus Lalu Lintas Dapat Berjalan Lancar Sesuai Dengan Kecepatan dan Tidak Ada Hambatan Yang Disebabkan Oleh Kondisi Jalan. Realisasi persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik di tahun 2014 berkisar 79,64% sedangkan di tahun 2015 meningkat menjadi 82,28%, hal ini menunjukan peningkatan capain indikator tersebut

 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : a. Adanya komitmen Pemerintah Kota Langsa untuk pencepatan infrastruktur panjang jalan kota dalam kondisi baik. b. Ketersedian tenaga SDM yang profesional dan handal. c. Ketersediaanya anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanan tersebut  Hambatan dan masalah sasaran ini : a. Keterbatasanya tenaga SDM yang berkompeten. b. Keterbatasanya anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanan tersebut.


63

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menguraikan keberhasilan pada

Recommend Documents