KATA PENGANTAR. capaian kinerja ini disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2009

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2009 maka Bappeda Kota Parepare berkewajiban untuk menyusun laporan capaian kinerja atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Laporan capaian kinerja ini disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Parepare Tahun 2009. LAKIP

merupakan salah satu

bentuk

pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencan Strategis (Renstra) SKPD. Sepanjang tahun 2009, Bappeda Kota Parepare terus berupaya mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana. Secara internal, Bappeda berupaya menumbuhkan jiwa entrepreneurship dikalangan pegawai/staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga timbul kreatifitas dan inovasi dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Bappeda Kota Parepare untuk senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik guna mendukung terselenggaranya Good Governance, yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Diharapkan LAKIP ini dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada stakeholders perencanaan pembangunan daerah

atas pelaksanaan kegiatan/program Bappeda. Hasil

evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini dilakukan seobjektif mungkin yang difokuskan

i | BAPPEDA Kota Parepare Tahun 2010


pada pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai melalui pengukurn tingkat capaian kinerja dengan tiga variabel indikator, yaitu : input, output dan outcome. Dengan evaluasi ini dapat diketahui tingkat keberhasilan kegiatan tersebut, dan jika mengalami kegagalan maka dapat diidentifikasi penyebab dari kegagalan tersebut. Semoga LAKIP Bappeda Kota Parepare Tahun 2009 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah guna mendukung terwujudnya pemrintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Parepare, 15 Februari 2010 KEPALA BAPPEDA

AMIRUDDIN IDRIS, SH, MH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600504 199203 1 011

ii | BAPPEDA Kota Parepare Tahun 2010


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………

ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………..

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………

v

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………………………………………

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………………

2

C. Struktur Organisasi …………………………………………………….

3

D. Sistematika Penyajian ………………………………………………….

6

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis ………………………………………………………

7

B. Penetapan Kinerja ……………………………………………………...

10

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja ………………………………………......

14

B. Evaluasi Kinerja ………………………………………………………..

20

C. Evaluasi Keuangan …………………………………………………….

21

D. Pencapaian Kinerja …………………………………………………….

21

BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………………………

23

B. Saran Tindak …………………………………………………………..

24

LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Parepare Lampiran 2. Rencana Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Lampiran 4. Rencana Kinerja Kegiatan Tahun 2010

iii | BAPPEDA Kota Parepare Tahun 2010


RINGKASAN EKSEKUTIF

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan daerah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merncanakan, melaksanakan dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semangat reformasi di berbagai bidang telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Terselenggaranya Good Governance

merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Untuk itu, dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang

akuntabel

dan

transparan

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Parepare Tahun 2009 disusun berdasarkan azas akuntabilitas, yang merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandate yang melekat pada suatu lembaga. LAKIP Bappeda Kota Parepare menyajikan capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Parepare sebagai implemtasi dari tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Parepare. Selain merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah, Penyusunan LAKIP juga telah menjadi kebutuhan bagi Bappeda Kota Parepare untuk menganalisis dan mengevaluasi secara obyektif pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2009 dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Penyusunan LAKIP Bappeda Kota Parepare didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Parepare Tahun 2008 – 2013, yang merupakan acuan dlam perencanaan dan pelaksanaan semua kegitan dalam pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja lima tahunan yang diuraikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tahunan. iv | BAPPEDA Kota Parepare Tahun 2010


Beberapa capaian kinerja program Bappeda Kota Parepare secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

NO

CAPAIAN KINERJA PROGRAM

PERSENTASE CAPAIAN (%)

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

94,62

2 3 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengmbangan Data/Informasi

93,11 90,08 100

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

99,91 97,91

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

v | BAPPEDA Kota Parepare Tahun 2010

94,07

87,00 97,95 98,96 99,05 99,76 96,20 80,89

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2009

BAB I PENDAHULUAN I.

Latar Belakang Penyelenggaraan “Good Governance” (tata pemerintahan yang baik) merupakan suatu jawaban terhadap masalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang disebabkan oleh Bad Governance, dimana terjadi pemborosan dan kebocoran anggaran serta tumbuh suburnya praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan

perwujudan

kewajiban

instansi

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara bardayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen, serta tersedianya akses yang sama akan informasi bagi masyarakat luas. Upaya penyelenggaraan good governance tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 1

Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2009


dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam upaya melaksanakan kedua perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi mulai dari pejabat eselon II

ke atas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penjelasan pengalokasian sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan dan dirumuskan sebelumnya. Menurut Undang-undang Nomor

28

Tahun

1999, bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan Negara, meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsional, dan azas akuntabilitas. Secara khusus, azas akuntabilitas bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dalam wilayah Kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2009, yang mana diharapakan dapat pula memberikan umpan balik yang dapat bermanfaat dan menjadi alternatif pemecah masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah (organisasi) yang pada giliranya mencapai pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional.

II.

Struktur Organisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah termasuk bagi Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum. 2



Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi pemerintah daerahUntuk itu, Pemerintah Kota Parepare sebagai suatu organisasi telah menyusun

dan menetapkan kembali beberapa lembaga/ instansi otonom berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Parepare sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah, terdiri atas 2 organisasi Sekretariat, 8 Organisasi berbentuk Badan, 12 Organisasi berbentuk Dinas, 4 Organisasi berbentuk Kantor, serta 4 Organisasi berbentuk Kecamatan, yang diuraikan sebagai berikut : 1. Organisasi Sekretariat : 1)

Sekretariat Daerah (Setda), adalah organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, oerganisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah Kota Parepare dan pelayanan publik serta berfungsi sebagai lembaga pusat koordinasi dari semua instansi/lembaga otonom dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare

2)

Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat (Sekwan), adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan di Lingkungan DPRD Kota Parepare.

2. Organisasi Berbentuk Badan 1) Inspektorat Daerah Kota Parepare, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari aparat pada semua instansi / lembaga otonom dalam lingkup Pemerintahan Kota Parepare.

3



2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan, pengkajian

dan

penyusunan

rencana

peaksanaan

pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan publik. 3) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD), adalah organisasi yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan

perencanaan pengembangan kepegawaian daerah. 4) Badan Lingkungan Hidup, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan hidup. 5) Badan Kesatuan dan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pembainaan kesatuan bangsa serta penyelenggraan perlidungan masyarakat. 6) Badan Pelayanan Kesehatan (RSUD. A. Makkasau), adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam lingkup wilayah Kota Parepare maupun masyarakat umum. 7) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. 8) Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan, adalah organisasi

yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan. 4



3. Organsasi Berbentuk Dinas : 1) Dinas Pekerjaan Umum (PU), adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan prasarana wilayah. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan (PERINDAG KOPTAM), adalan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berkaitan dengan industri, perdagangan, koperasi dan pertambangan. 3) Dinas Kesehatan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat. 4) Dinas Pendidikan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pendidikan. 5) Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Silpil, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang bekaitan dengan bidang ketenaga kerjaan, kependudukan dan catatan sipil. 6) Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang penataan ruang, penataan kota dan pengawasan dan pengendalian bangunan. 7) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

5



pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pelayanan kebersihan/persampahan dan pertamanan. 8) Dinas Sosial, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. 9) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pengelolaan, penerimaan/ pendapatan daerah dan keuangan. 10) Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang perhubungan/transportasi, khususnya transportasi darat dan pelabuhan, pembinaan dan penyebarluasan informasi dan komunikasi. 11) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, (PKPK), adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Perikanan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan 12) Dinas Olahraga, Pemuda dan Parawisata adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Olahraga, Pemuda dan parawisata. 4. Organisasi Berbentuk Kantor : 1) Kantor Pelatihan Kerja, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

6



pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan/ kursus ketenaga kerjaan. 2) Kantor Pelayanan Perizinan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan. 3) Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan buku-buku bacaan, pengarsipan dokumendokumen dan pendokumentasian. 4) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan dan Penyuluh. 5) Satuan Polisi Pamong Praja, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan, penertiban dan pembinaan. 5. Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kecamatan adalah organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mengkoordinir penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di kelurahan masing-masing kecamatan. Jumlah kecamatan di Kota Parepare adalah 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kecamatan Soreang. NO 1

7

KECAMATAN Ujung

KELURAHAN 1. Lapadde 2. Ujung Bulu 3. Ujung Sabbang



2

Soreang

3

Bacukiki

4

Bacukiki Barat

4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mallusetasi Labukkang Ujung Baru Ujung Lare Kampung Pisang Bukit Indah Bukit Harapan Lakessi Wattang Soreang Wattang Bacukiki Lemoe Lompoe Galung Maloang Lumpue Sumpang Minangae Cappa Galung Tiro Sompe Bumi Harapan Kampung Baru

6. Keadaan Pegawai Keadaan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3 Tabel 1.1.

No

Instansi / Lembaga/ Unit Kerja

Golongan I

II

III

IV

Jumlah

1

Sekretariat Daerah

4

43

65

19

131

2

Sekretariat DPRD

3

16

12

5

36

3

Inspektorat Daerah Kota

-

3

26

4

33

4

Badan Pelayanan Kesehatan

18

161

115

28

322

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

6

23

4

33

6

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

-

11

23

4

38

7

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

3

7

15

7

32

8

Badan Lingkungan Hidup

-

9

10

4

23

UPTD Laboratorium Lingkungan

-

1

1

-

2

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

-

10

21

11

42

9

8

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per Desember 2009



10

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

-

6

13

5

24

11

Dinas PKPK

-

14

33

6

53

UPTD Rumah Potong Hewan

-

-

1

-

1

UPTD Pengelola Pendaratan Ikan

-

-

2

-

2

Dinas Kesehatan

-

26

66

6

98

UPTD Rumah Sakit Kusta Lauleng

-

2

10

1

13

UPTD Puskesmas Cempae

-

16

19

-

35

UPTD Puskesmas Lakessi

-

24

20

1

45

UPTD Puskesmas Lapadde

-

16

23

1

40

UPTD Puskesmas Lompoe

-

14

16

1

31

UPTD Puskesmas Lumpue

-

10

25

1

36

UPTD Puskesmas Madising na Mario

-

25

17

-

42

Dinas Pendidikan

2

10

46

33

91

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

-

3

8

12

23

UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ujung

-

-

-

1

1

UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bacukiki

-

-

-

1

1

UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bacukiki Barat

-

-

1

1

2

UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Soreang

-

-

-

1

1

Dinas Pekerjaan Umum

1

15

27

5

48

UPTD Pemadam Kebakaran

7

18

2

-

27

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

5

47

29

3

84

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

-

1

1

-

2

UPTD Pengelola Retribusi Terminal

-

-

1

-

1

UPTD Pengelola Parkir

-

-

2

-

2

16

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil

1

7

27

6

41

17

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

8

18

18

5

49

18

Dinas Tata Kota dan Wasbang

-

11

20

5

36

UPTD Penerangan Jalan Umum

1

6

2

-

9

19

Dinas Sosial

1

6

15

3

25

20

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan

1

15

33

4

53

12

13

14

15

9



UPTD Pengelola Pasar

-

-

1

-

1

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

2

35

53

5

95

UPTD Pengelola Islamic Centre

-

-

1

-

1

UPTD Pengelola Mess Pemda Jakarta

-

1

-

-

1

UPTD Pengelola Lapangan A. Makkasau, Gelora Mandiri, dan Sumpang Minangae

-

-

-

-

-

22

Dinas Olahraga, Pemuda & Parawisata

-

9

12

5

26

23

Kantor Perpustakaan, arsip & dokumentasi

-

6

7

1

14

24

Kantor Pelayanan Perizinan

-

11

8

1

20

25

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

-

2

27

3

32

26

Kantor Pelatihan Kerja

-

3

24

11

38

27

Satuan Polisi Pamong Praja

5

57

8

1

71

28

Kecamatan Ujung

-

29

38

-

67

29

Kecamatan Soreang

1

22

52

2

77

30

Kecamatan Bacukiki

1

24

34

1

60

31

Kecamatan Bacukiki Barat

-

25

47

1

73

32

Sekretariat KPU Kota Parepare

-

2

6

1

9

33

TK

-

88

15

53

156

34

SD

8

266

186

486

946

35

SLTP

-

23

221

258

502

36

SLTA

1

7

222

389

619

73

1.187

1.750

1.406

4.416

21

JUMLAH

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare

Tabel 1.2.

No

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per Desember 2009


Pendidikan

Jumlah

≤ SLTP

SLTA

DIPL

SI

S2

1

Sekretariat Daerah

8

44

6

53

20

2

Sekretariat DPRD

2

18

2

10

4

36

3


-

7

1

21

4

33

4


18

67

176

47

14

322

5


-

4

-

22

6

32

10 Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2009


6


-

6

6

22

4

38

7


4

12

3

11

2

32

8


-

13

2

6

2

23


-

-

2

-

-

2

9


-

13

4

25

-

42

10


1

8

7

5

3

24

11

Dinas PKPK

1

28

3

17

4

53


-

-

-

1

-

1


-

1

-

1

-

2

Dinas Kesehatan

1

21

30

42

4

98


-

2

6

4

1

13


-

7

21

6

1

35


-

8

26

11

-

45


1

6

25

7

1

40


-

4

22

5

-

31


-

5

19

11

1

36


-

8

25

9

-

42

Dinas Pendidikan

1

23

8

49

10

91


1

3

2

16

1

23


-

-

-

1

-

1


-

-

-

-

1

1


-

1

-

-

1

2


-

-

-

1

-

1


2

9

8

27

2

48


7

20

-

-

-

27


6

52

6

15

5

84


-

1

-

1

-

2


„-

1

-

-

-

1


-

-

-

2

-

2

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan

2

19

3

17

-

41

12

13

14

15

16



dan Capil 17


9

26

-

10

4

49

18


-

13

-

23

-

36


1

6

-

2

-

9

19

Dinas Sosial

2

8

2

13

-

25

20


3

22

1

22

5

53


-

-

1

-

-

1


2

49

2

38

4

95


-

-

-

1

-

1


-

1

-

-

-

1

UPTD Pengelola Lapangan A. Makkasau, Gelora Mandiri, dan Sumpang Minangae

-

-

-

-

-

-

22


-

11

3

9

3

26

23


-

4

2

7

1

14

24


1

7

1

10

1

20

25


-

8

3

20

1

32

26


-

17

4

16

1

38

27


10

55

1

3

2

71

28

Kecamatan Ujung

3

39

5

17

3

67

29

Kecamatan Soreang

1

40

7

29

-

77

30

Kecamatan Bacukiki

2

37

2

18

1

60

31


3

37

4

29

-

73

32


1

1

1

5

1

9

33

TK

-

26

99

31

-

156

34

SD

32

80

504

323

7

946

35

SLTP

3

41

111

339

8

502

36

SLTA

2

24

51

530

12

619

131

963

1218

1959

145

4416

21

JUMLAH




Tabel 1.3.

No

Jumlah Jabatan Struktural Dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun 2009


Eselon II. a

II. b

III.a

III.b

IV

Jumlah

1

Sekretariat Daerah

1

6

10

-

30

47

2

Sekretariat DPRD

-

1

3

-

9

13

3


-

1

5

-

15

21

4


-

1

4

-

8

13

5


-

1

1

4

11

17

6


-

1

1

3

9

14

7


-

1

1

4

11

17

8


-

1

1

3

9

14


-

-

-

-

2

2

9


-

1

1

3

9

14

10


-

1

1

3

9

14

11

Dinas PKPK

-

1

1

4

11

17


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2

Dinas Kesehatan

-

1

1

4

11

17


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2

Dinas Pendidikan

-

1

1

4

15

21


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2

12

13




-

-

-

-

2

2


-

1

1

4

11

17


-

-

-

2

2


-

1

4

12

-

17


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2

16

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil

-

1

4

12

-

17

17


-

1

1

3

9

14

18


-

1

1

3

9

14


-

-

-

-

2

2

19

Dinas Sosial

-

1

1

3

9

14

20


-

1

4

12

-

17


-

-

-

-

2

2


-

1

4

12

-

17


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2

22


-

1

1

3

9

14

23


-

-

1

-

4

5

24


-

-

1

-

4

5

25


-

-

1

-

4

5

26


-

-

1

-

4

5

27


-

-

1

-

4

5

28

Kecamatan Ujung

-

-

1

1

36

38

29

Kecamatan Soreang

-

-

1

1

48

50

30

Kecamatan Bacukiki

-

-

1

1

30

32

31


-

-

1

1

42

44

32


-

-

1

-

4

5

JUMLAH

1

27

50

67

141

620

14

15

21




III.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare tahun 2010 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Inpres ini memberikan tuntunan kepada instansi pemerintah dalam menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja. Esensi Sistem Akuntabilitas Kinerja bagi Pemerintah Kota Parepare adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dicapai melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun. Kemudian setiap tahunnya ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi program dan kegiatan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua, sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja, guna memperbaiki kinerja di masa datang. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2009 mencakup: 

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2009 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2009. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2009.



Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Pemerintah Kota Parepare bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Pemerintah Kota Parepare dapat merumuskan

strategi

pemecahan

masalahnya

sehingga

ditingkatkan.


capaian

kinerja

dapat


IV.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini meng-komunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Parepare selama tahun 2009. Capaian kinerja (performance results) 2009

tersebut

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2009 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan dilakukan identifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare adalah sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare tahun 2009. Bab II – Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM), menjelaskan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare tahun 2008-2013 dan Rencana Kinerja. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kinerja termasuk keberhasilan ataupun kegagalan dan permasalahnpermasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil dan akuntabilitas keuangan. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare tahun 2009 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) I.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 1. Pendahuluan Penyelenggaraan pembangunan dalam era otonomi daerah menuntut perencanaan yang bisa memberi arahan dalam menata perubahan menuju perwujudan visi bersama. Arahan demikian sangat urgen mengingat tatanan lingkungan strategis demikian kompleks dan dinamis. Tanpa arahan sebuah tatanan bisa larut dalam perubahan yang dideterminasi lingkungan strategisnya, sehingga tatanan tersebut dapat kehilangan identitas dirinya. Secara internal, aspirasi unsur tatanan juga sangat kompleks dan dinamis, dibutuhkan arahan untuk mewadahi kompleksitas dan dinamika aspirasi tersebut menuju perwujudan visi bersama. Kota Parepare adalah sebuah tatanan yang merupakan bagian dari tatanan besar Sulawesi Selatan dan Indonesia, dengan perubahan yang demikian kompleks dan dinamis, dan dengan itu membutuhkan arahan dalam menata perubahan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Berdasarkan arahan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai arahan pembangunan di daerah untuk lima tahun ke depan. Dalam kerangka itu, RPJMD Kota Parepare 2008-2013 disusun sebagai arahan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. RPJMD Kota Parepare 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan kombinasi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. RPJMD ini bukan hanya merupakan penggarisan bagi programprogram sektoral SKPD, ia juga merupakan dokumen pembangunan wilayah yang memberi penggarisan bagi kontribusi prakarsa dan swadaya masyarakat bagi perwujudan visi, tujuan dan sasaran bersama.



2. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Parepare 2008-2013 dimaksudkan untuk menjadi arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Parepare sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan yang disepakati

bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif dan berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Parepare 2008-2013 adalah untuk: a.

Menyediakan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai kesatuan dan kesamaan arah dalam upaya pembangunan;

b.

Menyediakan rumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah dalam skala prioritas yang lebih tajam dan dapat dijadikan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama lima tahun;

c.

Menyediakan rumusan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan indikasi program dan kegiatan yang akan dituang dalam APBD dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare;

d.

Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat terhadap program-program pembangunan yang akan dibiayai baik oleh APBN maupun APBD;

e.

Menyediakan bahan bagi penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare

3. Pernyataan Visi Visi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Kota Parepare Tahun 2008 2013 adalah :

Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan



Bandar Madani adalah kondisi sebagai sebuah kota yang didalamnya berlangsung kehidupan yang sejahtera dan berperadaban dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang mencukupi. Citra Bandar Madani ditandai oleh pencapaian pada kesejahteraan dan peradaban yang mengkondisikan hidup yang bermartabat sesuai spirit zaman. Mandiri adalah kondisi tatanan masyarakat yang berpendidikan, sehat, produktif, sadar kewajiban, dan berdaya. Citra mandiri ditandai oleh pencapaian kualitas manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, kemampuan berproduksi secara inovatif, menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat, serta mampu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan dengan potensi dan sumberdaya yang ada. Religius adalah kondisi tatanan masyarakat yang agamis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, cinta kerukunan dan kedamaian, saling menghargai dan toleran, serta menjunjung tinggi hak-hak sesama manusia. Berkomitmen Lingkungan adalah kondisi tatanan masyarakat yang menghargai dan cinta terhadap lingkungan sebagai tempat hidup serta efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya alam. 4. Pernyataan Misi Visi yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare untuk melaksanakannya. Adapun misi pembangunan tersebut adalah : a. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; b. Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat; c. Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota; d. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan; e. Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humanis; f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Parepare menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai bandar madani yang didalamnya masyarakat hidup sejahtera, religius dan berkomitmen lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk masing-masing misi, adalah sebagai berikut :

Misi-1: ”Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat” TUJUAN

SASARAN

1. Mendorong pertumbuhan dan memantapkan struktur ekonomi daerah

a. Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja b. Peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat

2. Mengurangi jumlah penduduk miskin

Berkurangnya jumlah penduduk miskin lakilaki dan perempuan Tertanggulanginya berbagai masalah kesejahteraan sosial

3. Memberikan perlindungan kesejahteraan sosial

Misi-2: ”Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat TUJUAN 1. Memperbaiki pendidikan 2. Meningkatkan kesehatan;

akses akses

SASARAN dan dan

kualitas

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi di bidang pendidikan

derajat

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia bidang kesehatan yang tinggi

3. Mendorong apresiasi seni-budaya dan iptek

4. Mendorong prestasi kepemudaan dan olah raga

Apresiasi seni-budaya mewarnai dinamika kehidupan masyarakat ditopang daya adaptasi terhadap perubahan melalui penguasaan atas perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga



Misi-3: ”Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana dan fasilitas untuk kota” TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan fungsi sarana - prasarana transportasi dan perhubungan kota

2. Memelihara ketercukupan sarana-prasarana pemukiman dan tata air kota

3. Memenuhi kebutuhan sarana-prasarana kawasan strategis cepat tumbuh

Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik a. Tata air kota efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman. b. Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan Penataan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS)

Misi-4: ”Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan TUJUAN

SASARAN

prakarsa dan partisipasi 1. Memantapkan kesadaran dan etika Peningkatan lingkungan masyarakat dan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup pemangku kepentingan lainnya meningkat lingkungan dari kegiatan 2. Menekan dampak kerusakan Dampak pembangunan diatasi secara komprehensif lingkungan dari kegiatan dan tuntas pembangunan dan masyarakat 3. Merehabilitasi dan memelihara Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup fungsi lingkungan hidup 4. Menata kebersihan dan keindahan Kebersihan dan keindahan kota tertata efektif, terpadu dan berkelanjutan kota 5. Mengantisipasi dampak perubahan Masyarakat dan pemerintah memiliki kesiapan dalam adaptasi dan mitigasi dampak iklim global perubahan iklim globa Misi-5: ”Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius dan humanis” SASARAN

TUJUAN

1. Memantapkan spiritualitas moralitas masyarakat

spiritual-keagamaan yang dan Kehidupan berkualitas semakin termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, tercermin dari terefleksikannya nilai dan prinsip keagamaan dalam praktek kehidupan masyarakat,



pemerintah/birokrasi dan bisnis/dunia usaha 2. Meningkatkan kemandirian Kelembagaan masyarakat pada berbagai masyarakat sebagai sebuah tatanan bidang kehidupan efektif berfungsi dalam yang mampu membangun diri dan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, dan aspirasi yang berkembang 3. Meningkatkan kualitas dari Teknostruktur masyarakat meningkat dalam sesuai teknostruktur masyarakat guna menghasilkan produk unggulan potensi lokalitas dan peluang yang dapat melahirkan produk unggulan berdasarkan potensi dan dimanfaatkan sumberdaya spesifik lokalitas Misi-6 : ”Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur dalam merespons secara kreatif tuntutan fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang muncul secara dinamis dalam kehidupan masyarakat

Sumberdaya aparatur memiliki kapasitas dan komptensi yang handal dan terus meningkat sesuai tuntutan kebutuhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

2. Memantapkan efektivitas organisasi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif sebagai organisasi pembelajar yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengakselerasi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan

Organisasi pemerintahan memiliki struktur yang senantiasa dapat mengkondisikan tercapainya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan melalui kejelasan tugas setiap unit, kordinasi dan kolaborasi diantara unitunit tersebut, serta hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif

3. Memantapkan penerapan normanorma pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum/perundangan

Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit



6. Kebijakan dan Program a. Kebijakan Untuk merealisasikan suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Kota Parepare telah merumuskan suatu arah tindakan dalam bentuk kebijakan pembangunan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pembangunan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat 2) Pengembangan Kualitas Manusia 3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan 4) Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 5) Pengembangan Kehidupan Beragama dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat 6) Perbaikan Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah b. Program Program merupakan kumpulan kegiatan sistematis dan terpadu, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan tetap mengupayakan keterlibatan stakeholders

guna mencapai tujuan dan

sasaran

ditetapkan.

pembangunan

yang

telah

Nomenklatur

program/kegiatan mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013, hal ini dapat dilihat



pada Lampiran

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 II.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009 Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasekan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah : a. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; e. Sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (punishment). Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2009 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2009. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui berbagai sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RKPD Kota Parepare tahun 2009 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013, yang didalamnya memuat rencana kinerja (Performance Plan). Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. RKPD Kota Parepare Tahun 2009 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kota Parepare sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2009.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kota Parepare Tahun 2009 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Kinerja Tahun 2009 yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 - 2013. Pengukuran Kinerja merupakan metoda Performance Gap, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan, meliputi input, output, outcome, benefit dan impact yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Namun, pengukuran indikator benefit dan impact relatif sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan sebagian besar program/kegiatan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun untuk mengetahui benefit dan impactnya.

B. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana suatu kegiatan/program terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengevaluasi dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2009. Evaluasi kinerja juga dapat memberikan

gambaran

tentang kendala/hambatan

yang dihadapi

dalam

pelaksanaan kegiatan/program dan cara mengatasinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik pada tahun berikutnya. 25 Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2009


Dari hasil evaluasi atas pencapaian sasaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

NO 1

SASARAN

INDIKATOR

Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat

2

Pengurangan jumlah penduduk Miskin

3

Penanggulangan berbagai masalah kesejahteraan sosial

4

Meningkatnya pendidikan

5

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia bidang kesehatan yang tinggi

derajat

1. Peningkatan pertumbuhan PDRB Daerah 2. Peningkatan pendapatan perkapita 3. Peningkatan daya beli masyarakat 4. Peningkatan capaian PAD 5. Peningkatan produksi UMKM 1. Menurunnya angka pengangguran terbuka 2. Menurunnya jumlah orang miskin Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani (panti sosial) 1. Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 90% dari total penduduk 15 tahun ke atas 2. Angka rata-rata lama sekolah minimal 9,5 tahun 3. Prasarana dan sarana pendidikan tercukupi 100% dengan kualitas yang baik 4. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Parepare tertinggi di Sulawesi Selatan 2. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran 3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 4. Cakupan kunjungan ibu hamil K1 5. Cakupan kunjungan ibu hamil dengan komplikasi 6. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 7. Cakupan pelayanan ibu nifas 8. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 9. Cakupan kunjungan bayi 10. Cakupan kelurahan UCI 11. Balita yang naik berat badannya 12. Balita bawah garis merah 13. Cakupan pemberian vitamin A 2 kali setahun 14. Cakupan bayi mendapatkan ASI eksklusif


% CAPAIAN

92,90

99,86

93,09

93,49

88,86


6

Apresiasi seni-budaya mewarnai dinamika kehidupan masyarakat ditopang daya adaptasi terhadap perubahan melalui penguasaan atas perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi

7

Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga

8

Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik

9

Tata air kota efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman

10

Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan

11

Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup meningkat

12

Dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan diatasi

15. Cakupan gizi buruk mendapat perawatan 16. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD sederajat 17. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP 18. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC 19. Cakupan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin 20. Cakupan kelurahan siaga aktif 21. Cakupan Kunjungan hamil K4 22. Persentase keluarga yang memiliki akses air bersih 1. Meningkatnya jumlah kegiatan seni budaya 2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana seni budaya 3. Sarana dan Prasarana Kesenian dan kebudayaan tersedia dan fungsional 4. Sistem informasi elektronik terpadu (website/situs pemerintah kota) berfungsi dengan baik 1. Peningkatan Prestasi dalam Penyelenggaraan Porda 2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan 1. Terbangunnya sarana jalan 50.000 meter tersebar dalam kota 2. Terbangunnya sarana jembatan 5 (lima) buah 3. Rintisan jalan 40.000 meter 4. Trotoar 10.000 meter 1. Berfungsinya saluran drainase 50.000 meter 2. Gorong-gorong 150 Buah 3. Duiker 40 Unit 4. Penutup selokan 5.000 meter 1. Terbangunnya turap/talud/bronjong 1.500 m2 2. Saluran sanitasi 5.500 m, sarana reservoir kapasitas 1.000 m3 dan pompa distribusi kapasitas 20 liter/dtk 2 unit 1. Peningkatan persentase jumlah masyarakat/institusi mendapatkan layanan informasi tentang lingkungan hidup 2. Pembentukan gerakan peduli lingkungan di 42 RW Diterapkannya secara konsisten dokumen-dokumen Amdal kegiatan


86,16

89,64

95,35

92,17

92,17

85,33

89,32


13

14

15

16

17

18

19

20

secara komprehensif dan tuntas Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup Kebersihan dan keindahan kota tertata efektif, terpadu dan berkelanjutan

pembangunan 1. Terpenuhinya ruang terbuka hijau 93,23 2. Terpenuhinya hutan kota 3. Terpenuhinya taman kota 1. Tersusunnya Dokumen sistem 97,17 Manajamen Operasional Persampahan dan TPA 2. Tersedianya sarana dan prasarana sampah pada lokasi yang rawan sampah 3. Meningkatnya pengelolaan persampahan 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan 5. Keindahan kota semakin tertata dan semarak Masyarakat dan pemerintah Tersusunnya Master Plan Mitigasi 95,71 memiliki kesiapan dalam Bencana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global Peningkatan Kehidupan 1. Meningkatnya jumlah kegiatan 85,80 spiritual-keagamaan dakwah/bimbingan agama 2. Meningkatnya jumlah pendakwah agama di Kota Parepare 3. Meningkatnya presentase anak bebas buta aksara Al-Quran Kelembagaan masyarakat pada 1. Peningkatan Kelembagaan 94,23 berbagai bidang kehidupan masyarakat berbasis aksi kolektif efektif berfungsi dalam tradisional pemenuhan kebutuhan 2. Peningkatan Kelembagaan mendasar masyarakat masyarakat berbasis organisasi sosial 3. Peningkatan Kelembagaan masyarakat dalam bidang pengembangan ekonomi berbasis komunitas 4. Meningkatnya Kelembagaan masyarakat yang dibentuk melalui program pembangunan Peningkatan Teknostruktur 1. Peningkatan produk spesifik yang 91,06 masyarakat dalam bernilai tinggi dihasilkan oleh menghasilkan produk unggulan masyarakat sesuai potensi lokalitas dan 2. Peningkatan teknologi tepat guna peluang yang dapat berkembang dan terdiseminasikan dimanfaatkan dalam masyarakat 3. Sumberdaya aparatur memiliki 1. Peningkatan jumlah pegawai yang 88,63 kapasitas dan komptensi yang telah mengikuti diklat handal dan terus meningkat 2. Peningkatan kualitas rekruitmen sesuai tuntutan kebutuhan dalam menduduki jabatan dalam menjalankan tugas 3. Peningkatan kinerja pegawai yang pokok dan fungsinya telah mengikuti pelatihan Organisasi pemerintahan 1. Persentase SKPD yang memiliki 97.66



21

memiliki struktur yang senantiasa dapat mengkondisikan tercapainya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan melalui kejelasan tugas setiap unit, kordinasi dan kolaborasi diantara unit-unit tersebut, serta hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit

Renstra 2. Peningkatan Sinkronisasi program kegiatan SKPD dengan RPJMD 3. Peningkatan efektifitas monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan 4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik /Musrenbang 5. Pemberlakuan sistem pagu indikatif

1. Persentase SKPD yang melaporkan kinerjanya secara obyetif dan tepat waktu 2. Persentase SKPD yang melaporkan kinerja keuangan 3. Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal 4. Presentase peningkatan tindak lanjut LHP APFP

99,95

C. EVALUASI KEUANGAN Evaluasi keuangan menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan guna mengetahui besaran anggaran yang mampu diserap dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah Kota Parepare dibiayai dari APBD Kota Parepare Tahun 2009, sehingga tingkat serapan anggaran menjadi hal penting mengingat APBD merupakan trigger (pemicu) bagi roda perekonomian yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara garis besar APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 terdiri atas 3 (tiga) bagian; yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dimana dalam Pendapatan diuraikan mengenai sumber-sumber perolehan dana, pada bagian Belanja diuraikan mengenai penggunaan dana dan pada bagian Pembiayaan Daerah diuraikan mengenai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Struktur APBD Kota Parepare Tahun 2009 dapat dilihat sebagai berikut :



1 . Pendapatan No Urut

Uraian

1

2

1

Pendapatan

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Restribusi Daerah

1.1.3

1.1.4

1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Jumlah (Rp) Anggaran 2009

Realisasi

3

4

Bertambah/(Berkurang) (Rp) % 5=4-3

6=5:3

380.450.090.492,00

367.764.342.715,17

(12.685.747.776,83)

96,67

33.121.019.700,00

37.378.318.089,91

4.257.298.389,91

112,85

4.465.000.000,00

4.920.298.409,00

455.298.409,00

110,20

21.030.019.700,00

23.104.875.157,56

2.074.855.457,56

109,87

1.650.000.000,00

1.633.659.242,94

(16.340.757,06)

99,01

5.976.000.000,00

7.719.485.280,00

1.743.485.280,41

129,17

317.108.459.792,00

309.581.865.255,26

(7.526.594.536,74)

97,63

35.375.209.792,00

23.086.862.255,26

(12.288.347.536,74)

65,26

1.2.2

Dana Alokasi Umum

237.302.250.000,00

242.064.003.000,00

4.761.753.000,00

102,01

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

44.431.000.000,00

44.431.000.000,00

0,00

100,00

30.220.611.000,00

20.804.159.370,00

(9.416.451.630,00)

68,84

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000.0000,00

0,00

(3.500.000.000,00)

0,00

18.350.000.000,00

12.695.699.570,00

(5.654.300.430,00)

69,19

2.947.611.000,00

2.957.611.000,00

10.000.000,00

105,00

5.423.000.000,00

5.150.848.800,00

(272.151.200,00)

94,98

Lain-lain Pendapatan Daerah

1.3

yang Sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

1.3.4

1.4.5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainya

2. Belanja No Urut

Uraian

1

2

Jumlah (Rp) Anggaran 2009

Realisasi

3

4

Bertambah/(Berkurang) (Rp) % 5=4-3

6=5:3

2.

BELANJA DAERAH

474.000.411.373,00

391,893.814.834,41

(82.106.596.539,41)

82,68

2.1

Belanja tidak langsung

198.208.356.785,82

182.971.412.024,41

(15.236.944.761,41)

92.31

2.1.1

Belanja Pegawai

171.246.145.510,00

161.849.124.933,00

(9.397.020.577,00)

92,31

2.1.2

Belanja Bunga

4.266.815.375,82

2.376.826.817,41

(1.889.988.558,41)

55,70

2.1.3

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Belanja Hibah

16.520.020.900,00

12.954.300.401,00

(3.565.720.499,00)

78,42

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

5.825.375.000,00

5.662.709.873,00

(162.665.127,00)

97,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bagi Hasil Kepada 2.1.6

Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa



Belanja Bantuan Keuangan Kepada 2.1.7

Provinsi/Kabupaten/Kota/dan

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000.000,00

128.450.000,00

(221.550.000,00)

36,70

275.792.054.588,00

208.922.402.810,00

(66.869.651.778,00)

75,75

23.657.594.300,00

21.173.782.997,00

(2.483.811.303,00)

89.50

Pemerintahan Desa 2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

2.2.3

Belanja Modal

Surplus /(Defisit)

91.945.034.597,00

83.599.191.247,00

(8.345.843.350,00)

90,92

160.189.425.691.00

104.149.428.566,00

(56.039.997.125,00)

65,02

(93.550.320.881,82)

(24.129.472.119,24)

69.420.848.762,58

25,79

3. Pembiayaan Daerah No Urut

Uraian

1

2

Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3

4

Bertambah/(Berkurang) (Rp) 5=4-3

% 6=5:3

3

PEMBIAYAAN DAERAH

93.550.320.881,82

86.046.954.609,32

(7.222.124.820,50)

34,74

3.1

Penerimaan Pembiayaan

99.943.111.169,82

89.814.184.496,82

(10.128.926.673,00)

89.87

73.644.959.883,82

73.644.959.883,83

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.298.151.286,00

14.083.085.287,00

(12.215.065.999,00)

53,55

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.392.790.288,00

3.767.229.887,50

(2.906.801.852,50)

58,93

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200.000.000,00

2.500.000.000,00

(700.000.000)

0,00

3.192.790.288,00

985.988.435,50

(2.206.801.852,50)

30,88

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

12.706.700.000

12.753.200.000

46.500.000

0,37

Pembiayaan Neto

58.602.642.274

78.963.567.619,47

20.360.925.354,47

34,74

84.087.584.624,00

61.917.482.490,08

(22.170.102.133,92)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)



D. PENCAPAIAN KINERJA Dengan mengacu pada Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maka skala kinerja ditetapkan sebagai berikut :

NILAI

KETERANGAN

85 - 100

Sangat Baik

70 - 84

Baik

55 - 69

Sedang

< 55

Kurang Baik

Dari pengukuran tingkat capaian kinerja yang dilakukan, terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2009 adalah 92,47 % (Sangat Baik). Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi program/kegiatan, yaitu antara lain : a. Indikator sasaran strategis dalam RPJMD sebagian besar belum terukur, sehingga menyulitkan dalam melakukan pengukuran pencapaian sasaran. b. Kurangnya data dan informasi tentang hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dari SKPD, sehingga program/kegiatan prioritas tidak dapat terukur secara kuantitaf. c. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan belum maksimal sehingga banyak kegiatan yang baru mulai dilaksanakan pada trieulan ketiga sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerjanya.



BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kota Parepare

Tahun 2009 memberikan gambaran terhadap berbagai capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan stakeholders pembangunan daerah dapat memperoleh

gambaran

tentang

hasil

pembangunan

daerah

yang

telah

dilaksanakan. Untuk lebih menyempurnakan laporan ini akan dilakukan berbagai langkah agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan.

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008- 2013 yang merupakan wujud nyata pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2009. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh aparat pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai pihak dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut demi mewujudkan Visi Kota Parepare “Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan”. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, antara lain : 1. Untuk tahun 2009, Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Rencana Kerja yang berisi beberapa program dan kegiatan untuk mengimplementasikan visi dan misi. Penetapan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 33 Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2009


yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 2. Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator yang sebelumnya telah ditetapkan, yaitu indikator input, output dan outcome. Adapun indikator benefit dan impactnya belum dapat diukur karena masih memerlukan waktu untuk mengetahuinya. 3. Untuk tahun 2009, nilai capaian kinerja program/kegiatan Pemerintah Kota Parepare adalah 92,47 %, yang berarti mengalami sedikit perbaikan dibanding tahun 2008.

B. SARAN TINDAK

Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan peyempurnaan sebagai berikut : 1. Perlunya menyempurnakan pendefinisian indikator sasaran strategis dalam RPJMD dengan indikator-indikator yang terukur. Dengan demikian RPJMD lebih berdaya guna dalam fungsinya sebagai strategi dan alat bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai Visi dan misi Kota Parepare. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan sehingga data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dapat disajikan secara faktual. 3. Perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga penyelesaian kegiatan dapat lebih optimal. 4. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

kegiatan

dengan

memperhatikan

karakteristik dan potensi sumber daya yang ada. 5. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat, khususnya Standar Pelayanan Minimal dan Standar Analisis Belanja. 6. Menyempurnakan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.





RINGKASAN EKSEKUTIF Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

mengendalikan

Semangat reformasi di berbagai

bidang telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah Kota Parepare da lam menyelenggarakan pemerintahan bertekad untuk memerangi Bad Governance yang dicirikan antara lain adanya pemborosan, kebocoran anggaran dan kolusi, korupsi dan nepotisme yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Parepare berupaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan

dan

cita-citanya.

Untuk

itu,

dibutuhkan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, akuntabel, transparan dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna

dan

berhasil guna. Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suaru lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kota Parepare

Tahun 2009 disusun. LAKIP Kota Parepare Tahun 2009 menyajikan capaian kinerja dari Pemerintah Kota Parepare selama tahun 2009 sebagai salah satu upaya

untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah daerah dalam

melaksanakan tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, i



pembangunan dan pelayanan publik dalam Wilayah Kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2009. Walaupun Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah,

mewajibkan setiap instansi

pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk menyusunn laporan akuntabilitas, namun penyusunan LAKIP juga merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Penyusunan LAKIP Kota Parepare disusun dengan mengacu pada arahan kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare tahun 2008 – 2013 yang telah ditetapkan melalui PERDA No. 5 Tahun 2009 serta mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 . Dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 telah ditetapkan Kebijakan umum pembangunan Kota Parepare yang merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan dalam upaya merealisasikan misi dan mewujudkan visi. Sebagai penjabaran dari poin-poin visi, misi, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka kebijakan umum ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai bandar madani yang didalamnya masyarakat hidup sejahtera, religius dan berkomitmen lingkungan.

Kebijakan umum

pembangunan Kota Parepare dijabarkan dalam enam poin kebijakan yang saling terkait dan bersinergi satu sama lain yakni: (1) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat; (2) Pengembangan Kualitas Manusia; (3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan; (4) Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan; (5) Pengembangan Kehidupan Beragama dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat ; (6) Perbaikan Tatakelola dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah.

ii



Adapun hasil pengukuran capaian sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare

mencapai

92,47%

dari sasaran yang

direncanakan. Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada; 2. Meningkatkan

koordinasi

dalam

pengelolaan

sumber

dana

dan

dekonsentrasi. 3. Meningkatkan profesionalisme pengelola kegiatan, baik secara internal maupun eksternal. 4. Meningkatkan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. 5. Penyediaan data dan informasi kegiatan yang cukup dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran kinerja.

Parepare,

Juni 2010

WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

iii



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

vi

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN I. Latar Belakang ……………………………………………………… ...

1

II. Struktur Organisasi ................................................................................

2

III. Maksud dan Tujuan ................................................................................

15

IV. Sistematika Penyajian .............................................................................

16

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) I. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 .................................................................

17

1. Pendahuluan ............................................................................ 17 2. Maksud dan Tujuan.................................................................. 18 3. Pernyataan Visi ........................................................................ 18 4. Pernyataan Misi ....................................................................... 19 5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .......................................... 20 6. Kebijakan dan Program ........................................................... 23 II. Penetapan Kinerja ...................................................................................

24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA I. Pengukuran Capaian Kinerja ..................................................................

25

II. Evaluasi Kinerja ....................................................................................

25

III. Evaluasi Keuangan ................................................................................

29

IV. Pencapaian Kinerja ................................................................................

32

BAB IV PENUTUP

iv

I. Kesimpulan ...........................................................................................

33

II. Saran Tindak ...........................................................................................

34



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 2. Lampiran 2. Rencana Kerja Tahun 2009 3. Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 4. Lampiran 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2009

v


KATA PENGANTAR. capaian kinerja ini disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Recommend Documents