Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 85- 93
9 Pages
KEBERADAAN BADAN INVESTASI DAN PROMOSI DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN LOKASI HAK GUNA USAHA BAGI USAHA PATUNGAN PENANAMAN MODAL ASING DI ACEH Mustabsyirah1, Mujibussalim2, Yusri Z. Abidin3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Investment season is increasing nowadays; it can be influenced by the increase of global economy, one of them through capital investment. The sorts of capital investment in Indonesia are divided into Domestic Capital Investment and Foreign Capital Investment, as worded in Article 1 point 2, and 3 of the Act Number, 25, 2007 regarding Capital Investment. Central and Regional Government are responsible for making easy people to invest the capital, one of them is the license of cultivation rights. In Aceh, the institution having the power to provide recommendation/consideration for it is Promotion and Investment Board as mentioned in Qanun (local law) Number 5, 2009 regarding Capital Investment. The issuance of the location for the right is obliged based on the existing laws and it can be obtained after having recommendation/consideration from the Board.This research aims to know and explain the existence of Promotion and Investment Board in providing the license of location for cultivation right for foreign capital investment based on the existing rules, to know and explain the obstacles for the Promotion and Investment Board in providing technical recommendation/consideration towards the issuance of the location for cultivation rights for foreign investment capital, and to know and explain the effort to overcome the obstacle in providing the recommendation by the Board. Juridical normative and juridical empiric methods are applied for this research with the specification of the research is analytical descriptive research. Keywords : capital investment, cultivation right location license Abstrak: Iklim investasi makin berkembang didunia saat ini, hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global, salah satunya melalui penanaman modal. Adapun bentuk penanaman modal di indonesia dibagi dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan bagi penanam modal untuk berinvestasi, salah satunya izin lokasi hak guna usaha. Di Aceh, instansi yang berwenang dalam hal pemberian rekomendasi/pertimbangan yaitu Badan Investasi dan Promosi, sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Pemberian izin lokasi hak guna usaha diharuskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut diperoleh setelah mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Badan Investasi dan Promosi Aceh. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan keberadaan Badan Investasi dan Promosi dalam pemberian izin lokasi Hak Guna Usaha bagi penanaman modal asing di Aceh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui dan menjelaskan hambatan bagi Badan Investasi dan Promosi dalam memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis terhadap izin lokasi Hak Guna Usaha bagi penanaman modal asing. Dan, mengetahui serta menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam pemberian rekomendasi oleh Badan Investasi dan Promosi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dan yuridis empiris,dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Kata kunci : Badan investasi dan promosi, rekomendasi
PENDAHULUAN
meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
berkelanjutan,
meningkatkan
kapasitas
dan
2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan
kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan
bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari
kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem
penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai
perekonomian yang berdaya saing (IBR Supancana,
upaya
2010:1).
85 -
untuk
menciptakan
lapangan
Volume 3, No. 1, Februari 2015
kerja,
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Guna
memudahkan
penanam
modal
( Iskandar,2013: 5).
melakukan usahanya di daerah, maka pemerintah
Guna memudahkan proses pemenuhan dan
memberikan beberapa kemudahan sebagaimana
pelayanan administrasi bagi penanam modal yang
disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 25
ingin berinvestasi di Aceh, maka dibentuklah
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana
beberapa lembaga yang bertugas melayani perizinan
kemudahan tersebut terdiri hak atas tanah, fasilitas
usaha. Lembaga tersebut baik dalam bentuk
pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor.
pelayanan satu pintu menurut ketentuan Peraturan
Hal yang perlu dicermati dalam proses izin
Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
lokasi di atas adalah adanya monopoli hak atas tanah.
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
Sudah menjadi persepsi yang umum bahwa investor
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun
yang memegang izin lokasi seakan-akan investor
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
tersebut sudah memiliki kontrol atas tanah yang
Satu Pintu, maupun lembaga lainnya seperti Badan
berada dalam izin lokasinya (Ismail Suny, 1968:108).
Investasi dan Promosi yang dibentuk menurut Pasal
Sebagaimana prinsip otonomi daerah yang
107 Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan
telah diberlakukan dengan diundangkannya Undang-
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe
Daerah, menekankan pada pembangunan riil baik
Aceh Darussalam.
dari sektor industri maupun perekonomian untuk
Atas dasar amanah dari Undang-Undang No.
kemajuan daerah provinsi. Berdasarkan Pasal 176
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
Pemerintahan
bahwa
dalam Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157,
meningkatkan
Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 165, Pasal 166,
perekonomian daerah dapat memberikan insentif
Pasal 213 dan Pasal 253, perlu pengaturan lebih
dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau
lanjut
investor
memperhatikan norma, standar dan prosedur yang
“Pemerintah
Daerah daerah
yang
diatur
disebutkan dalam
dalam
Perda
dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Sementara itu, Aceh merupakan salah satu
mengenai
penanaman
modal
dengan
berlaku secara nasional untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan penanaman
provinsi di Indonesia yang memperoleh status
modal.
otonomi khusus, dengan diberlakukannya Undang-
Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, yang
Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
kemudian telah diubah dengan Qanun No. 4 Tahun
Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut, Aceh
2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 5
diberikan
Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.
kebebasan
dalam
melaksanakan
Sehingga diberlakukanlah Qanun No. 5
kewenangannya, salah satunya adalah dalam hal
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 di Qanun No.
penanaman modal. Sebagai daerah provinsi, Aceh
4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dapat
dikenal sebagai wilayah yang strategis bagi investor
dilihat terdapat beberapa lembaga yang bertugas Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 86
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam hal pemberian izin usaha bidang penanaman
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan
modal. Lembaga tersebut terdiri dari Kantor
dalam pemberian rekomendasi teknis terhadap
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Badan
izin lokasi oleh Badan Investasi dan Promosi?
Investasi dan Promosi. Realisasi Investasi baik dari Penanaman Modal
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Teori
Asing (PMA), maupun Penanaman Modal Daerah atau Nasional (PMDN), hingga triwulan pertama tahun 2013, mencapai 2,013 triliyun atau meningkat 153 persen dibandingkan tahun 2012. Data realisasi investasi triwulan pertama tersebut berdasarkan data yang dihimpun dari dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), yang disampaikan oleh perusahaan yang berinvestasi di Aceh, yang terdiri dari
22 perusahaan Penanaman Modal Asing
(PMA), dan 35 perusahaan Penanaman Modal Daerah atau Nasional (PMDN). Badan Investasi dan Promoosi (BIP) Aceh menargetkan hingga tahun
adalah
untuk
menerangkan
dan
menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu, dan
suatu
teori
menghadapkannya
harus
diuji
dengan
pada fakta-fakta yang dapat
menunjukkan ketidak benarannya.
Fungsi teori
dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena itu teori ini diarahkan secara khas ilmu hukum (JJJ M. Wuismen, 1996:203). Teori Negara Hukum
2017 nilai investasi di Aceh bisa mencapai Rp
Negara Indonesia merupakan salah satu negara
42,814 triliun. Adapun Rinciannya, masing-masing
yang berlandaskan hukum, sebagaimana ditentukan
besaran realisasi dari Penanaman Modal Dalam
dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu negara
Negeri atau PMDN mencapai Rp 12,473 triliun, dan
republik indonesia adalah negara hukum. Di dalam
Penanaman Modal Asing atau PMA sebesar Rp
negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan
30,240 triliun.
baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam
Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:
lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas.
1. Apakah keberadaan Badan Investasi dan
Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan
Promosi dalam pemberian rekomendasi izin
pemerintahan tanpa dasar kewenangan (Faisal A.
lokasi Hak Guna Usaha bagi penanaman modal
Rani, 2009:29)
asing di Aceh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Dalam kepustakaan Indonesia sudah sangat populer dengan penggunaan istilah “negara hukum”,
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Badan
yang merupakan terjemahan langsung dari istilah
Investasi dan Promosi dalam memberikan
“rechtsstaat”. Di samping istilah rechtsstaat, istilah
rekomendasi/pertimbangan teknis terhadap izin
lain yang juga sangat populer di Indonesia adalah the
lokasi Hak Guna Usaha bagi penanaman modal
rule of law, yang juga digunakan untuk maksud
asing?
negara hukum (Sudikno Mertokusumo, 1995:12).
87 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Cita hukum Indonesia adalah Pancasila
pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD)
sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD
atau peraturan perundang-undangan (Kusnardi Muh.
1945. Salah satu norma paling mendasar didalam
dan Bintan R Saragih, 1983:31).
cita hukum adalah cita tentang keadilan, artinya
Pelimpahan wewenang adalah penyerahan
hukum diciptakan haruslah hukum yang adil bagi
sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada
semua pihak (Yusril Ihza Mahendra, 1996:90)
bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri.
Teori Organ
Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk
Secara definitif alat-alat kelengkapan negara
menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur
atau lazim disebut lembaga negara adalah institusi-
komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang
institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-
tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan
fungsi negara. Sebagaimana pengertian diatas maka
perundang-undangan yang berlaku (Kusnardi Muh.
dalam penerapan sistem ketatanegaraan Indonesia menganut
separation
of
power
(pemisahan
kekuasaan). Muh.
dan Bintan R Saragih, 1983:32).
Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan
Kusnardi
dalam
bukunya
juga
biasanya pihak pemberi wewenang memiliki
menyebutkan bahwa: kegunaan dari prinsip trias
kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan
politica yaitu untuk mencegah adanya konsentrasi
wewenang.
kekuasaan dibawah satu tangan dan prinsip checks and balances guna mencegah adanya campur tangan antar badan, sehingga lembaga yang satu tidak dapat
Teori Sistem Hukum Sistem hukum tidak hanya mengacu pada
melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh
aturan
(codes
of
rules)
dan
peraturan
lembaga lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang
(regulations), namun mencakup bidang yang
diatur dalam konstitusi (Kusnardi Muh. dan Bintan
luas, meliputi struktur, lembaga dan proses
R Saragih, 1983:31).
(procedure) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat
Teori Atribusi dan Delegasi Kekuasaan
(living law) dan budaya hukum (legal structure).
Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang (delegasi). Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ negara dalam
menjalankan
tugasnya
berdasarkan
kewenangan yang dibentuk oleh konstitusi maupun
Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal
structure),
substansi
hukum
(legal
substance) dan budaya hukum (legal culture) ( Lawrence Friedman, 1984: 6). Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait,
seperti
Kejaksaan,
Kepolisian,
pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 88
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengadilan,
Komisi
Komisi
Sumber data yang digunakan yaitu data
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
sekunder yang mencakupi, bahan hukum primer,
Sedangkan substansi hukum adalah mengenai
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
norma,
undang-undang.
Selain itu, dilakukan juga mekanisme penelitian
Sementara itu, budaya hukum adalah meliputi
lapangan dengan menentukan responden dan
pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari
informan.
peraturan
Judisial,
maupun
masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan
Setelah data dikumpulkan, data tersebut
pengharapan dari sistim hukum yang berlaku,
diidentifikasi, diolah, dan dianalisis, kemudian
dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah
disusun kedalam suatu bentuk karya dengan
iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana
menggunakan metode penelitian kualitatif.
hukum
itu
diaplikasikan,
dilanggar
atau HASIL PEMBAHASAN
dilaksanakan. Apabila melihat teori legal sistem yang dikemukakan oleh Friedmann yang mencakupi substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum dapat ditekankan bahwa keberadaan BIP Aceh
dalam
pelaksanaan
kewenangannya
merupakan manifestasi dari aturan hukum yaitu peraturan
perundang-undangan
bidang
penanaman modal, yang mana tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi penanam modal dalam menginvestasikan usahanya di
Badan Investasi Dan Promosi Dalam Kaitan Pemberian Izin Lokasi Hak Guna Usaha Bagi Penanaman Modal Asing Salah satu keunggulan investasi di Aceh adalah letak geografis Aceh di seputaran India dan China. Iskandar juga memaparkan sektor potensial untuk investasi Aceh seperti agroindustri, energi dan infrastruktur, kawasan industri Aceh, serta pelabuhan bebas Sabang (Iskandar, 2013). Keberadaan BIP dalam hal penanaman modal khusus bagi PMA adalah untuk memberikan
Aceh.
rekomendasi
kepada
penanam
modal
guna
memperoleh izin usaha di Aceh. Khusus di Kota
METODE PENELITIAN metode
Sabang telah diakomodir aturan khusus yaitu
sebuah
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah norma
IND/PER/7/2011 Tentang Tata Cara Pemberian Izin
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
Usaha Industri Dan Izin Perluasan Di Kawasan
Selain itu juga dilakukan penelitian dengan metode
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang.
yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan
Aturan tersebut berlaku bagi penanam modal
dengan
dibidang usaha industri.
Penelitian pendekatan
ini
yuridis
cara
menggunakan normative,
meneliti
yaitu
penerapan
peraturan dengan
Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh
permasalahan yang diteliti di lapangan. Dengan kata
merupakan lembaga baru yang bertugas sebagai
lain yaitu melihat hukum dari aspek penerapannya
lembaga
perundang-undangan
89 -
yang
relevan
Volume 3, No. 1, Februari 2015
konsultatif
dalam
aspek
perizinan.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Keberadaan BIP terkait perizinan disyaratkan tidak
triliun.
sebagai pelengkap namun juga sebagai salah satu
Secara kelembagaan BIP Aceh mempunyai
syarat dalam memperoleh izin usaha. Hal tersebut
tugas dan fungsi yang didasari oleh qanun serta
tidak lepas dari pesatnya perkembangan dunia usaha
peraturan perundang-undangan bidang investasi.
dalam maupun luar negeri.
Penekanan keberadaan BIP tidak hanya sebagai
Badan Investasi dan Promosi (BIP) turut memegang
peranan
penting
dalam
lembaga pendukung belaka, namun sebagai sendi
proses
utama dalam menopang perekonomian di Aceh
permohonan izin usaha bagi calon investor baik
melalui penanaman modal asing maupun dalam
investor dalam negeri maupun investor asing, oleh
negeri.
karena sebelum calon investor mengajukan izin usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2SP) terlebih dahulu calon investor
Realiasi Investasi PMA dan PMDN di Aceh telah menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 11.336 orang. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 56,12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012. Dengan adanya realisasi investasi di Aceh diharapkan akan dapat membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat pengangguran
dan
Dalam
Memberikan
Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Terhadap
harus mendapat rekomendasi dari BIP.
mengurangi
Hambatan Bagi Badan Investasi Dan Promosi
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (Anonimous, 2013:2). Badan Investasi dan Promosi Aceh selama ini terus melakukan upaya-upaya percepatan investasi di Aceh. Inisiatif selama ini telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya rencana investasi dan realisasinya pada tiwulan I tahun 2013. Tingginya investasi di Aceh menandakan bahwa Aceh semakin kondusif, dan kepercayaan investor terhadap pemerintahan Aceh semakin tinggi. Jika dilihat dari Persetujuan Rencana Investasi pada triwulan I tahun 2013, angka rencana investasi di Aceh mencapai Rp 4,778 triliun, terdiri dari rencana PMA sebesar Rp 115 miliar, dan rencana PMDN sebesar Rp 4,663
Izin Lokasi Hak Guna Usaha Bagi Penanaman Modal Asing Pelaksanaan kewenangan BIP Aceh dalam memberikan
rekomendasi/pertimbangan
bagi
perusahaan asing guna memperoleh hak guna usaha, juga mendapatkan kesulitan. Hal tersebut ditandai dari aspek pelayanan internal instansi maupun di luar instansi. Realita yang didapatkan di lapangan, kendala/hambatan tersebut terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Cakupan dari kedua faktor penghambat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktor internal: kenyataan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan terkait penanaman modal belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan menunjukkan belum maksimalnya pelayanan perizinan yang diberikan. Sungguhpun, penanam modal telah memperoleh rekomendasi dari BIP Aceh, namun dalam hal pelayanan izin melalui pelayanan terpadu masih terkendala. Kendala tersebut diakibatkan penilaian atas rumitnya prosedur administrasi dalam Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 90
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perizinan, khususnya bagi penanam modal asing.
perlu dilakukan oleh pemerintah adalah masalah
Lambannya pengurusan maupun prosedur
koordinasi. Dalam hal ini pemerintah harus tegas
yang berbelit-belit, dimana seharusnya dapat
bahwa koordinasi nasional mengenai penanaman
diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja, tetapi aparat
modal
pemerintah menyelesaikannya lebih dari 10 hari
hubungannya dengan kelembagaan daerah dalam
kerja.
bidang penanaman modal. Ketiga, ada baiknya
di
Indonesia
adalah
BKPM,
dan
Faktor eksternal: terdapat beberapa macam
pemerintah pusat membantu sungguh-sungguh
kendala yaitu kondisi lokasi usaha yang masih
upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan
belum cocok bagi investor, standar kriteria tenaga
proses perizinan penanaman modal di daerah.
kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan asing, dan
Walaupun ada sejumlah daerah provinsi lainnya
terlambatnya
Kegiatan
telah berhasil membuat pelayanan satu atap, namun
Penanaman Modal (LKPM) Oleh Perusahaan Asing.
masih lebih banyak lagi daerah yang bahkan sama
Hambatan di atas, secara langsung maupun
sekali tidak tahu bagaimana memulai pembangunan
penyampaian
Laporan
tidak langsung juga mempengaruhi kinerja BIP Aceh
satu atap.
dalam memberikan pertimbangan/rekomendasi bagi
Menurut Jalaluddin mengungkapkan dalam
penanam modal. Dimana rekomendasi yang telah
menghadapi kendala rekomendasi pemberian izin
dipaparkan/disampaikan oleh BIP telah mencakupi
usaha penanaman modal di Aceh dapat dilakukan
semua aspek agar usaha yang dilakukan oleh
dengan beberapa cara diantaranya yaitu:
penanam modal tidak terkendala dikemudian hari.
a. Menyusun dan menyempurnakan peraturan
Dan LPKM yang menjadi salah satu syarat bagi
perundang-undangan
penanam modal disampaikan kepada BIP untuk
yang telah diundangkan pada tahun 2006.
diberikan pertimbangan lebih lanjut, agar usaha
b. Menyederhanakan
penanaman
prosedur
modal,
dan
perusahaan asing tersebut mengalami peningkatan,
meningkatkan pelayanan penanaman modal
dan lebih dititik beratkan pada kepatuhan hukum
baik di tingkat pusat maupun daerah.
atas aturan hukum yang ada baik di daerah maupun nasional.
c. Fasilitasi kerjasama PMA dan PMDN dengan UKM (match-making). d. Peningkatan dalam penanganan pelanggaran
Dalam
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Pemberian Rekomendasi Oleh Badan Investasi
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Dan Promosi
Tidak Sehat
Upaya
Penyelesaian
Adapun
upaya
Hambatan
yang
dilakukan
dalam
e. Memprakarsai
dan
mengkoordinasikan
penyelesaian hambatan pemberian rekomendasi izin
pembangunan kawasan industry (Jalaluddin,
usaha yaitu salah satunya dengan merevisi dan
2013).
meninjau kembali aturan hukum dalam aspek penanaman modal di Indonesia. Hal kedua yang 91 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Selain
itu,
menciptakan
koordinasi
dan
kemitraan yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dengan dunia usaha. Adanya
Saran Disarankan kepada Badan Investasi dan
Integrasi yang baik di semua sektor pembangunan sehingga pembangunan lebih terarah, fokus dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan bentuk hilirisasi Industri disesuaikan dengan sektor primer, dukungan pengusaha dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya optimalisasi CSR. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik dan berkompeten
untuk
menjawab
tantangan
Promosi Aceh menggelar rapat bersama guna pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, yang bertujuan untuk membangun persamaan persepsi dan
penyelenggaran
pengendalian
penanaman
modal. Selain itu juga dimaksudkan untuk membangun harmonisasi, sinkronisasi data, dan juga memperoleh masukan dan saran dari pelaku investasi. Disarankan kepada Badan Investasi dan
pembangunan.
Promosi Aceh, dan juga Pemerintah Aceh agar KESIMPULAN DAN SARAN
merekomendasikan pembentukan tim reaksi cepat
Kesimpulan
investasi
Keberadaan Badan Investasi dan Promosi
agar
dapat
menyelesaikan
berbagai
hambatan yang dialami dunia usaha.
memberikan
Disarankan kepada Badan Investasi dan
rekomendasi/pertimbangan dilakukan menurut
Promosi bersama-sama Pemerintah Aceh agar dapat
Qanun No. 4 Tahun 2013 dan peraturan
berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk
perundang-undangan bidang penanaman modal.
meninjau kembali aturan hukum yang berlaku
Arah
bidang perizinan dan penanaman modal.
Aceh
dalam
rekomendasi
BIP
Aceh
adalah
memudahkan investor asing memperoleh izin HGU. Selain itu, BIP Aceh dapat berkoordinasi
DAFTAR KEPUSTAKAAN
dengan KP2TSP dan kantor BPN Aceh untuk pemberian HGU bagi penanam modal asing di Aceh. Hambatan yang ditemui di lapangan mencakupi faktor internal dan faktor eksternal. upaya yang dilakukan oleh Badan Investasi dan Promosi dalam menangani hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi terpadu dengan instansi peizinan lainnya, agar pelaksanaan proses perizinan bagi
perusahaan
asing
lebih
mudah
mengindahkan UU No. 25 Tahun 2007.
tanpa
Anonimous, 2013, Rencana Strategis Badan Investasi Dan Promosi Aceh Tahun 2013 2017, Badan Investasi dan Promosi Aceh, Banda Aceh. Hal: 2. Faisal A. Rani, 2009, Konsep Negara Hukum, Bahan Kuliah Perkembangan HTN, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Hal: 29. IBR Supancana, et., al., 2010, Ikhtisar Penanaman Modal, Dilengkapi Dengan Dasar Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanaman Modal, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta. Iskandar, 2013, Aceh “Surga” Untuk Investor, Tabloid Aceh Investment, Info Investasi. Hal:5. Ismail Suny, 1968, Tinjauan Dana Pembahasan
Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 92
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita. JJJ M. Wuismen, 1996, dengan penyunting M. Hisman, Penelitian Ilmu Sosial, Jilid 1, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kusnardi Muh. dan Bintan R Saragih, 1983, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, PT Gramedia. Sudikno Mertokusumo, 1995, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty. Yusril Ihza Mahendra, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik, Jakarta, Gema Insani Press.
93 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
