Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
9 Pages
ISSN 2302-0164 pp. 33 -41
PENGARUH INVESTASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA DAMPAKNYA PADA KEMAMPUAN DAERAH MEMBIAYAI BELANJA PEGAWAI (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) 1)
1)
Ifrizal, 2)Dr. Darwanis, SE, M.Si, Ak, 3)Dr. Sulaiman, SE, MM Magister Akutansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: This research aims to; (1) Testing the effect of partial investment to regional revenue to the district/city in the province of Aceh. (2) Testing the influence of investment and regional revenue either simultaneously or partially on the region's ability to finance government spending on personnel at the district/city in the province of Aceh.The object of this study is the Report of the Regional Budget Realization districts/cities in Aceh province from the period 2009-2013 which has been audited by the BPK. Source of data used in this study include primary data and secondary data. While research data collection techniques done with documentation techniques. The analytical method used is Path Analysis and Multiple Linear Regression Analysis.The results showed that; (1) Investment partial effect on regional revenue to the district/city in the province of Aceh. (2) Investment and Local Revenue affect both simultaneously and partially on the region's ability to finance government spending on personnel at the district/city in the province of Aceh. Keywords : Investment, Local Revenue, Regional Capability, Employee Expenditures. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk; (1) Menguji pengaruh investasi secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. (2) Menguji pengaruh investasi dan Pendapatan Asli Daerah baik secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari periode 2009-2013 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Path Analysis dan Analisis Regresi Linear Berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Investasi berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. (2) Investasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kata kunci : Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Kemampuan Daerah, Belanja Pegawai.
PENDAHULUAN
Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu
tahun 2004, Pemerintah daerah mempunyai hak dan
menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
kewenangan yang luas untuk menggunakan
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai
sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
daya dalam APBD.
berkembang di daerah. Untuk itu, Pemerintah 33 -
Volume 3, No. 2, Mei 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Pasal 38 Angka 1 menyebutkan
lebih
tinggi
serta
pihak-pihak
lain
sesuai
“belanja pegawai merupakan belanja kompensasi,
ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku”.
dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan
Menurut Peraturan Pemerintah Republik
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang
yang
ketentuan
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan
perundang-undangan”. Fungsi dari belanja pegawai
umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah
adalah untuk menjalankan atau menyelenggarakan
adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam
kegiatan
daerah.
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang
Kenyataannya masih terdapat daerah yang memiliki
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total
segala bentuk kekayaan daerah tersebut”.
ditetapkan
sesuai
pengelolaan
dengan
pemerintah
penerimaan
daerah,
namun
pengeluaran
daerah
yang
memiliki besar,
total
sehingga
mengakibatkan daerah tersebut mengalami defisit.
Kemampuan Keuangan Daerah Menurut Kaho (1997) bahwa kemampuan
Faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi
daerah dalam bidang keuangan menentukan
PAD terhadap total penerimaan daerah antara lain
keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah,
adalah
sumber
karena kemampuan keuangan merupakan salah satu
pendapatan potensial yang belum dapat digali dari
indikator penting untuk mengukur tingkat otonomi
suatu daerah. Selanjutnya Mardiasmo (2002:25)
suatu daerah. Dengan kata lain, faktor keuangan
menjelaskan, masalah yang sering muncul adalah
merupakan faktor yang penting dalam mengatur
rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk
tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan
menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan
otonomi daerah.
karena
masih
terdapatnya
daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat
Data keuangan daerah yang memberikan
dipungut secara optimal. Dana untuk pembiayaan
gambaran statistik perkembangan anggaran dan
pembangunan daerah terutama digali dari sumber
realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan
kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan
analisa terhadapnya merupakan informasi yang
kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan.
penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat
KAJIAN KEPUSTAKAAN Keuangan Daerah Menurut Halim (2004:19) “keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang
kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001). Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai
pelaksanaan
pemerintahan
dan
pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Belanja Pegawai Berdasarkan
Keputusan
Menteri
Volume 3, No. 2, Mei 2014
Dalam - 34
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan belanja
merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari
pegawai sebagai ”pengeluaran pemerintah daerah
penggalian potensi daerah sesuai dengan ketentuan
untuk orang/personal yang tidak berhubungan
perundang-undangan yang berlaku.
secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai”.
Investasi
Sedangkan menurut Darise (2008:43) belanja
Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam
2005, Investasi adalah penempatan sejumlah dana
bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lain
dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam
yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
jangka panjang untuk investasi pembelian surat
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
berharga dan investasi langsung, yang mampu
undangan, termasuk dalam pengertian tersebut uang
mengembalikan nilai pokok ditambah dengan
representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya
DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan
dalam jangka waktu tertentu.
wakil kepala daerah serta penghasilan dan
Investasi daerah dapat dianggarkan apabila
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
jumlah yang akan dianggarkan disertakan dalam
peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
bentuk belanja pegawai.
peraturan
daerah
tentang
penyertaan
modal
investasi. Besarnya penyertaan modal investasi daerah berimbas pada pengeluaran pemerintah
Pendapatan Asli Daerah Menurut Halim (2007:96) Pendapatan Asli Daerah
yang
selanjutnya
disingkat
daerah.
PAD
Berdasarkan PP No.1/2008 Tentang Investasi,
“merupakan semua penerimaan daerah yang berasal
dinyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan
dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dipisahkan
Investasi
menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak
penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi,
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
pengawasan dan divestasi.
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.”
METODE PENELITIAN
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal
Penelitian ini mempunyai tujuan studi untuk
1 menyebutkan bahwa “PAD adalah penerimaan
mengetahui sifat dan hubungan antara variabel
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam
dalam suatu pengujian hipotesa, yaitu untuk
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
peraturan
peraturan
variabel dependen. Unit analisis penelitian ini
perundang-undangan yang berlaku”.Berdasarkan
adalah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang
beberapa teori yang telah disebutkan mengenai
menerbitkan
PAD maka dapat disimpulkan bahwa PAD
pertanggungjawaban APBK pada tahun 2009-2013.
35 -
daerah
sesuai
dengan
Volume 3, No. 2, Mei 2014
laporan
keuangan
dalam
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah
kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2009-2013,
persentase perbandingan antara PAD dengan total
dimana Provinsi Aceh terdapat 23 pemerintahan
pendapatan. Skala yang digunakan adalah rasio.
daerah yang terdiri dari 18 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 23 kabupaten/kota akan diamati selama 5 periode
Belanja Pegawai (Z) Berdasarkan
pasal
tentang
37
Permendagri
sehingga jumlah pengamatan sebanyak 115
No.13/2006
Pedoman
Pengelolaan
pengamatan. Sumber data penelitian diperoleh dari
Keuangan Daerah, Belanja pegawai didefinisikan
data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik
sebagai Belanja Pegawai merupakan belanja
pengumpulan data dilakukan dengan teknik
kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta
dokumentasi.
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil.
Operasionalisasi Variabel
Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah
Investasi (X) Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
persentase perbandingan antara belanja pegawai
2005, Investasi adalah penempatan sejumlah dana
dengan total belanja daerah. Skala yang digunakan
dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam
adalah rasio.
jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan
Metode Analisis Metode
analisis
dalam
penelitian
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya
menggunakan Path Analysis untuk menguji
dalam jangka waktu tertentu.
pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel
Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah realisasi
jumlah
pengeluaran
dependen (Y) dan juga variabel intervening (Z).
pembiayaan
Koefisien jalur dari Path Analysis tersebut dilihat
penyertaan modal Investasi daerah. Skala yang
pada Standardized Coefficient dari Analisis Regresi
digunakan adalah rasio.
Linear Berganda. Rancangan pengujian hipotesis dilakukan
Pendapatan Asli Daerah (Y) Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal
untuk menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.
1 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah
Pengujian
adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari
menggunakan model analisis jalur (path analysis)
sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang
yang merupakan perluasan dari model analisis
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
regresi linear berganda.
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”.
hipotesis
dilakukan
dengan
Penelitian ini merupakan penelitian sensus, oleh karena itu tidak dilakukan uji asumsi klasik, uji normalitas,
uji
multikolinearitas,
Volume 3, No. 2, Mei 2014
uji - 36
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala heteroskedastisitas, uji autokorelasi maupun uji
yaitu0,012. Penentuan hipotesis menyebutkan
statistik. Kesimpulan diambil langsung dari nilai
jika βi(i=1) ≠ 0 : H0 ditolak. Artinya variabel
koefisien
independen secara parsial berpengaruh terhadap
jalur
masing-masing
variabel
dan
variabel dependen. Hal ini bermakna bahwa
2
koefisien determinasi (R ).
investasi berpengaruh terhadap PAD. Hasil ini HASIL PENELITIAN
mendukung hipotesis pertama (H1) yang telah
Gambaran Umum Observasi Penelitian
dirumuskan yaitu investasi berpengaruh secara
Penelitian ini mengambil populasi pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil
dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh
penelitian
menunjukkan
adanya
periode 2009-2013. Unit analisis penelitian ini
pengaruh investasi terhadap PAD, namun
adalah
dalam
pengaruh yang dihasilkan sangat lemah yaitu
pertanggungjawaban APBK pada tahun 2009-
hanya 0,012. Hal tersebut juga didukung
2013 yang berjumlah 115 LKPD (23 kab/kota
dengan perolehan nilai Koefisien Determinasi
dikali
pengamatan).
(R2) sebesar 0,000. Artinya bahwa variabel
Selanjutnya 115 LKPD tersebut akan dilakukan
investasi tidak mampu menjelaskan variasi atau
pengujian
perubahan dari variabel PAD dengan persentase
laporan
5
tahun
keuangan
periode
statistik
berdasarkan
metode
penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.
0%.
Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Pengujian Hipotesis II Hasil pengujian hipotesis II dari pengaruh
Hasil Pengujian Hipotesis I Hasil pengujian hipotesis I dari pengaruh investasi terhadapPAD dapat dilihat pada
PAD terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai dapat dilihat pada Tabel 1.2.
Tabel1.1.
Tabel 1.2 Hasil Regresi Linear Berganda
Tabel 1.1 Hasil Regresi Linear Berganda Persamaan Regresi Yit = ρYitXit β= 0,012 Sig = 0,902 R= 0,012 R2= 0,000 Fvalue/ Sig.= 0,15/0,902
+e
Persamaan Regresi Zit = ρZitXit +ρZitYit + e β = -0,017 0,366 Sig = 0,851 0,000 R = 0,366 R2 = 0,134 Fvalue / Sig.= 8,667/0,000
Hasil Pengujian Hipotesis II untuk Pengaruh Hasil Pengujian Hipotesis I untuk Pengaruh
Investasi
Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah
terhadap Kemampuan Daerah Membiayai
Hasil
pengujian
menunjukkan
nilai
koefisien jalur terhadap variabel investasi 37 -
Volume 3, No. 2, Mei 2014
dan
Belanja Pegawai
Pendapatan
Asli
Daerah
Hasil
pengujian
secara
parsial
analysis) dapat dilihat pada Tabel 1.3.
menunjukkan nilai koefisien regresi terhadap variabel investasi adalah -0,017 dan nilai koefisien
jalur
terhadap
variabel
PAD
adalah0,366. Penentuan hipotesis menyebutkan jika βi (i=1,2) ≠ 0 : H0 ditolak. Artinya investasi dan PAD secara parsial berpengaruh terhadap kemampuan
daerah
membiayai
menunjukkan nilai koefisien masing-masing variabel investasi dan PAD adalah -0,017 dan 0,366. Penentuan hipotesis menyebutkan jika paling sedikit ada satu β1,2 ≠ 0 : H0 ditolak. Artinya variabel investasi dan PAD secara berpengaruh
kemampuan
daerah
terhadap
variabel
membiayai
belanja
pegawai. Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H2) yang telah dirumuskan yaitu investasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh baik parsial
maupun
simultan
terhadap
kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Pengaru h Tidak Langsung 0,004 -
Total Pengar uh -0,013 1,379
Sumber: Data Primer, 2014 (diolah).
Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Hasil
penelitian
menunjukkan
adanya
pengaruh secara simultan investasi dan PAD terhadap kemampuan daerah membayai belanja pegawai. Hal tersebut juga didukung dengan perolehan nilai Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,134. Artinya bahwa variabel investasi dan PAD secara bersama mampu menjelaskan variasi atau perubahan dari variabel belanja pegawai dengan persentase 13,4%.
penelitian
menunjukkan
bahwa
terdapat pengaruh investasi terhadap PAD. Namun pengaruh yang dihasilkan sangat lemah yaitu hanya sebesar 0,012. Sedangkan nilai Koefisien Determinasi (R2) adalah 0,000. Artinya bahwa variabel investasi tidak mampu menjelaskan
variasi
atau
perubahan
dari
variabel PAD dengan persentase 0%. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di Provinsi Aceh tidak setiap tahunnya menyertakan modal dalam
Aceh. Hasil
Pengar uh Langsung -0,017 1,379
Pembahasan
Selanjutnya pengujian secara simultan
secara
Arah Hubungan atau Pengaruh X Y Z Y Z
belanja
pegawai.
simultan
Tabel 1.3 Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis)
bentuk
investasi
dalam
kegiatan
kepemerintahannya. Hal tersebut karena harus disesuaikan
dengan
kemampuan
keuangan
daerah dan tergantung kebijakan kepala daerah masing-masng. investasi
atau
Walaupun penyertaan
terdapat
dana
modal
pada
kabupaten/kota dalam satu periode tahun anggaran,
namun
nilai
yang
dijadikan
penyertaan modal sebagai investasi juga masih belum signifikan. Sehingga investasi atau penyertaan modal belum bisa memberikan
Hasil Pengujian Analisis Jalur Selanjutnya hasil uji analisis jalur (path
kontribusi yang besar terhadap PAD masingmasing kabupaten/kota. Volume 3, No. 2, Mei 2014
- 38
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dalam struktur pendapatan daerah terdapat
variabel investasi dan PAD secara bersama-
komponen PAD yang berasal dari hasil
sama
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
perubahan dari variabel belanja pegawai dengan
Pengelolaan
persentase 13,4%.
atas
kekayaan
daerah
yang
mampu
menjelaskan
variasi
atau
dipisahkan menjadi sangat penting ketika
Penerapan otonomi daerah diharapkan
pemda berusaha meningkatkan pendapatannya
semakin meningkatnya pelayanan diberbagai
untuk membiayai
publik yang
sektor, terutama sektor publik sehingga mampu
outcomes-nya dapat dirasakan langsung oleh
menarik investor untuk melakukan investasi di
masyarakat. Namun pada kenyataannya, hasil
daerah. Apabila suatu daerah memiliki sarana
yang diperoleh dari aset yang dipisahkan ini
prasarana yang memadai maka investor akan
sangat
berinvestasi dan masyarakat dapat melakukan
minim,
pelayanan
sehingga
investasi
yang
dilakukan secara terus menerus justru hanya
aktivitasnya
seperti menjadi biaya hangus, membebani
sehingga tingkat produktivitas akan semakin
APBD
meningkat.
dan
terhadap
tidak
memberikan
peningkatan
kontribusi
pelayanan
kepada
masyarakat (Utami, 2013).
sehari-hari
dengan
Peningkatan
nyaman
produktivitas
masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan
Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten
investasi maka akan meningkatkan PAD yang
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
selanjutnya akan berdampak pada peningkatan
Anwar, Yunizar dan Nidar (2007) yang
belanja daerah (Abimanyu, 2005).
membuktikan
adanya
pengaruh
investasi
Peningkatan
belanja
daerah
termasuk
terhadap PAD. Namun hasil penelitian ini tidak
didalamnya belanja pegawai diharapkan dapat
sesuai dengan hasil penelitian Berutu (2011)
berdampak positif terhadap kinerja aparatur
yang membutkikan tidak terdapatnya pengaruh
daerah untuk terus berusaha meningkatkan
investasi terhadap PAD.
pelayanan publik, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya juga
Pengaruh Investasi dan Pendapatan Asli
dapat meningkatkan kemampuan administrasi
Daerah
Daerah
pemungutan pajak di daerah sehingga sumber
Membiayai Belanja Pegawai pada Pemerintah
penting penerimaan daerah yaitu pajak dapat
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
digunakan untuk membiayai pembangunan baik
terhadap
Hasil
penelitian
Kemampuan
menunjukkan
adanya
fisik maupun non-fisik.
pengaruh investasi dan PAD baik secara parsial
Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten
maupun simultan terhadap kemampuan daerah
dengan hasil penelitian Jaya (2014) yang
membiayai belanja pegawai. Hal tersebut juga
menjelaskan bahwa investasi yang diperoleh
didukung dengan perolehan nilai Koefisien
pada kabupaten/kota Provinsi Bali merupakan
2
Determinasi (R ) sebesar 0,134. Artinya bahwa 39 -
Volume 3, No. 2, Mei 2014
salah satu komponen meningkatnya penerimaan
daerah yaitu PAD, yang berdampak pada
b. Menggunakan
data
non
peningkatan belanja daerah terutama belanja
seperti
pegawai dibandingkan dengan belanja modal.
wilayah yang diukur dari besarnya luas
Selanjutnya penelitian Rahmawati (2010) yang
wilayah
membuktikan bahwa terdapat pengaruh PAD
kabupaten/kotadan jumlah penduduk
terhadap belanja daerah termasuk didalamnya
masing-masing kabupaten/kota.
belanja pegawai pada Provinsi Jawa Tengah.
menggunakan
keuangan
variabel luas
masing-masing
c. Untuk
variabel
dependen,
dapat
menggunakan belanja modal yang lebih KESIMPULAN DAN SARAN
nyata dan pasti menjadi acuan dalam
Kesimpulan
perubahan alokasi belanja daerah.
Kesimpulan yang dapat diambil setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Investasi
berpengaruh
2. Saran bagi Pemda pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh: a. Untuk
secara
parsial
terus
penerimaan
menggali
PAD
potensi
sehingga
total
dapat
terhadap Pendapatan Asli Daerah pada
meningkatkan
penerimaan
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
pendapatan daerah yang diharapkan
Aceh.
dapat memenuhi kebutuhan belanja
2. Investasi dan Pendapatan Asli Daerah
daerah itu sendiri, baik belanja rutin
berpengaruh baik secara simultan maupun
maupun belanja pegawai. Penerimaan
parsial
PAD
terhadap
membiayai
kemampuan
belanja
daerah
pegawai
pada
yang
berdampak
terus
meningkat
pada
akan
menurunnya
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
penerimaan bantuan dari Pemerintah
Aceh.
Pusat maupun bantuan pihak lain. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kemandirian daerah.
Saran Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini
b. Pemda
kabupaten/kota
Provinsi
lebih
dapat
dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu:
Acehjuga
Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini
mengefisienkan jumlahpegawai yang
dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu:
dimilikinya dengan cara lebih fokus
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk: a. Menambah variabel independen lain yang
diduga
memiliki
pengaruh
harus
di
pada
kualitaspegawai
kuantitasnya teknologi,
dan
daripada pemanfaatan
denganbegitu
kabupaten/kota
diharapkan
terhadap PAD dan belanja pegawai,
Pemda
seperti Dana Alokasi Umum, Dana
menekan
Alokasi Khusus, dan Pendapatan Per
yang selama ini menjadi pengeluaran
Kapita.
terbesar belanja daerah.
anggaran
bisa
lebih
belanjapegawai
Volume 3, No. 2, Mei 2014
- 40
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR KEPUSTAKAAN Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bappeki Depkeu Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). PT. Mancanan Jaya Cemerlang. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. ---------. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 7, No.1: 79-92. Kaho, Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara RI. Jakarta. Rajawali Pers. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah --------.
2004. Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
41 -
Volume 3, No. 2, Mei 2014
--------. 2005. Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2006. Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ---------, 2002. Nomor 29 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Utami, Ayu Mita. 2013. Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Diakses melalui https://ml.scribd.com pada 10 Oktober 2014. Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah. Dalam Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Penyunting: Abdul Halim. Edisi Pertama. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
