Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 114- 123
10 Pages
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENGARUHNYATERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHKABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH Rediansyah Arief1, Nadirsyah2, Syukriy Abdullah2 1)
Magister AkuntansiProgram Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract:The purpose of thisstudywas to find outthe factorsthat affectlocal revenuesdistricts/citiesinAcehprovince. The factors that influenceare local taxesand retributions. This study wasconducted usinga sampling techniqueintentionalorpurposivesampling/judgment sampling.Samplein this studyis a reporton thebudget realizationlocal revenues23 districts/citiesinAcehprovinceduring thefourthperiod(2008-2011) with atotalsample of92samples.The methodof analysis usedin this studyismultiple regressions andcorrelationwasthen analyzedusing SPSS(Statictical Packagefor SocialSciences).From the data processing, the partialinfluence onincrease inlocal taxlocal revenuesplays an important roletotheregion's financialcontributionso that it canbe usedto financelocal development. Partiallyretributionsinfluencelocal revenuesincrease, thoughretributions smallercontributionfromlocal taxes, however it stillhas acontributionto regional developmentwhich aimsat thewelfare of the community. Simultaneously,local taxesand retributionsinfluential on the local revenuesincreasein the implementation ofregional autonomyindistricts/cities inAcehprovincein theyear 2008 to 2011periodwith the amount ofinfluenceby 45.7percent. Keywords :local revenues, local taxes, retributionsand local autonomy Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Faktor yang mempengaruhi yakni variabel pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja atau purposive sampling / judgement sampling. Sampel pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama 4 periode (2008-2011) dengan total sampel sebanyak 92 sampel.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan korelasi berganda yang selanjutnya dianalisis dengan program SPSS (Statictical Package for Social Sciences).Dari hasil pengolahan data, secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, yang berperan penting untuk kontribusi pada keuangan daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.Secara parsial retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, meskipun kontribusi retribusi daerah lebih kecil dari pajak daerah namun tetap memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh dalam periode waktu 2008-2011 dengan besaran pengaruh sebesar 45,7 persen. Kata kunci : pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan otonomi daerah
sumber keuangan akan tetapi juga sanggup
PENDAHULUAN
Untuk menjalankan fungsi pemerintahan,
mengelola dan menggunakan secara value for
faktor keuangan adalah suatu hal yang sangat
money dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
penting karena
kegiatan
daerah, sehinggaketergantungan kepada bantuan
pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.
pemerintahpusat harus seminimal mungkin.Dengan
hampir tidak ada
Pemerintah daerah tidak saja menggali sumberVolume 3, No. 1, Februari 2014
- 114
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dikuranginya ketergantungan kepada pemerintah
Undang tentang pajak dan retribusi daerah
pusat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD)menjadi
sehingga menciptakan kesesuaian kebijakan
sumber keuangan terbesar (Kaho, 1997:124).
perpajakan dengan kondisi daerah, timbulnya
Komponen
yang
paling
dominan
daya saing antar daerah sehingga tercipta iklim
mendukung PAD adalah komponen pajak
investasi
daerah dan komponen retribusi daerah, yang
kejelasan,kepastian dan kesinambungan dalam
mempunyai fungsi budgeter (anggaran), yaitu
melaksanakan tanggung jawab pembangunan di
sebagai sumber penerimaan negara untuk
daerah, pertumbuhan ekonomi daerah akan
membiayai pengeluaran negara. Kedua adalah
cepat
fungsipengaturan, yaitu sebagai alat untuk
didorong dengan sumber pendanaan yang
mengatur
cukup
atau
melaksanakan
kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
yang
kondusif,
berkembang
untuk
kearah
terciptanya
positif
memenuhi
karena
kebutuhan
pembangunan daerah.
Jenis penerimaan negara atau daerah yang memenuhi kedua fungsi tersebut secara utuh
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Otonomi Daerah
adalah penerimaan dari jenis pajak.Sedangkan untuk retribusi lebih menonjolkan
fungsi
anggarannya (Murajad, 1995 dalam Kristina, 2005). Penjelasan
UU
No.28/2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah ketiga
menyebutkan
bahwa
ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah.
Untuk
meningkatkan
akuntabilitas
penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih
besar
dalam
perpajakan
dan
retribusi.Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah yang sudah ada, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Dengan 115 -
Ayat (5) tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
Dalam
lembar
Berdasarkan UU No.32/2004 Pasal 1
adanya
perubahan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus
kepentingan prakarsa
Volume 3, No. 1, Februari 2014
urusan
pemerintahan
masyarakat setempat sendiri
berdasarkan
dan
menurut aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri
utama
suatu
daerah
mampu
melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah, yakni daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
Undang-
Daerah
keuangan,
mengelola
dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala memadai
untuk
membiayai
penyelenggara
yang berjumlah 60 persen, kontribusi terbesar
kepada
diperoleh dari sektor pajak daerah, yakni 31
bantuan pusat harus seminimal mungkin agar
persen. Di Filipina, posisi pajak daerah adalah
PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan
penyumbang
terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah
Pendapatan propinsi dari sektor ini mencapai
daerah menjadi lebih besar (Halim, 2001:167).
66,78 persen, sedangkan cities mencapai 71,26
permerintahandanketergantungan
terbesar
penerimaan
daerah.
persen dan municipalities sebesar 57,79 persen Pendapatan Asli Daerah
(Kaho, 1991:135).
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu
sumber
pendapatan
daerah
yang
Pajak Daerah
diusahakan langsung oleh pemerintah daerah
Pajak daerah, yang selanjutnya disebut
yangbersumber dari: pajak daerah, retribusi
pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
yang terhutang oleh orang pribadi atau badan
dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah
yang
yang sah. Oleh karena itu, daerah seharusnya
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
dapat melakukan maksimalisasi PAD,Sehingga
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
dapat
menggali
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk
sumber-sumber penerimaan yang baru (UU
kemakmuran rakyat (UU No.28/2009, Pasal 1
No.33/2004, Pasal 6).
Ayat 10).
meningkatkan
PAD
dan
Relatif kecilnya angka PAD terhadap
bersifat
memaksa
dan
berdasarkan
Selama ini pungutan daerah yang berupa
pendapatan daerah pada kabupaten/kota di
pajak
Provinsi Aceh menunjukkan belum tergalinya
No.34/2000.Sesuai
secara maksimal potensi PAD terutama pajak
tersebut, daerah diberi kewenangan untuk
daerah dan retribusi daerah. Hal ini bermakna
memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4
bahwa otonomi daerah belum menjadikan
(empat) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis
daerah mandiri secara finansial, terutama jika
pajak
dibandingkan dengan pemerintah daerah di
kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan
negara-negara
seperti
untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang
Amerika Serikat misalnya, 70 persen dari
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam
anggaran pendapatan belanja cities diperoleh
Undang-Undang.
dari
mengatur
pajak
lain.
daerah.
Negara
maju
Sedangkan
unit-unit
dan
retribusi
dengan
kabupaten
tarif
diatur
dengan
UU
Undang-Undang
/kota.
Selain
itu,
UU
No.34/2000
juga
pajak
maksimum
untuk
pemerintahan daerah lainnya, seperti country,
kesebelas jenis pajak tersebut. UU No.34/2000
town, township, village, borough, special
kemudian diganti oleh UU No.28/2009 tentang
district dan school district. 50 persen dari
pajak daerah dan retribusi daerah.
pengeluarannya dipenuhi oleh pajak daerah. Di Inggris, dari keseluruhan pendapatan asli daerah 116 -Volume 2, No. 1, November 2013
Tujuan umum perubahan UU No.34/2000 menjadi
UU
No.28/2009
adalah
untuk
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menyesuaikan pengaturan pemungutan pajak daerah,
terutama
untuk
Hipotesis Penelitian
meningkatkan
Berdasarkan kerangka pemikiran yang
kemandirian dan akuntabilitas daerah dalam
telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis
memperoleh sendiri penerimaan daerahnya, dan
yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
meningkatkan kepastian hukum bagi wajib
1)
Kontribusi pajak daerah berpengaruh
pajak serta memperbaiki iklim investasi di
terhadap peningkatan Pendapatan Asli
daerah (Nugroho dan Yuniza, 2012).
Daerah
(PAD)
dalam
pelaksanaan
otonomi daerah pada kabupaten/kota di Retribusi Daerah
Provinsi Aceh.
Retribusi daerah yang selanjutnya disebut
2)
Kontribusi retribusi daerah berpengaruh
retribusi adalah pungutan daerah sebagai
terhadap peningkatan Pendapatan Asli
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
Daerah
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
otonomi daerah pada kabupaten/kota di
diberikan
Provinsi Aceh.
oleh
pemerintah
daerah
untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian,
retribusi
tidak
lain
merupakan
pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi
3)
(PAD)
dalam
pelaksanaan
Kontribusi pajak dan retribusi daerah berpengaruh
secara
bersama-sama
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
dalam
pelaksanaan
otonomi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
kepentingan warga masyarakat baik individu maupun
badan
atau
koorporasi
dengan
kewajiban memberikanpengganti berupa uang sebagai
pemasukan
kas
daerah
(UU
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel Penelitian Penelitian menggunakan
No.28/2009, Pasal 1 Ayat 64).
ini
dilakukan
metode
penelitian
dengan survei,
Dalam penjelasan umum lembar kelima
mengingat jumlah populasi yang banyak dan
UU No.28/2009 disebutkan bahwa, dengan
dengan alasan aktualitas data (mencerminkan
peraturan pemerintah masih dibuka peluang
kebaruan) maka penelitian ini mengambil data
untuk dapat menambah jenis retribusi selain
PAD periode 4 tahun terakhir dari 2008 sampai
yang
sepanjang
2011 dengandengan teknik judgement sampling
memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam
yaitu salah satu jenis teknik purposive sampling
Undang-Undang.Adanya
untuk
yang memilih berdasarkan penilaian terhadap
menambah jenis retribusi dengan peraturan
beberapa karakteristik anggota sampel yang
pemerintah
disesuaikan
telah
ditetapkan
juga
dalam
peluang
dimaksudkan
untuk
dengan
maksud
dan
tujuan
mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan
penelitian, sampel pada penelitian ini adalah
dan perizinan dari pemerintah kepada daerah
sebanyak 92 sampel.
yang juga diatur dengan peraturan pemerintah. 117 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Operasionalisasi Variabel
berbentuk angka-angka yang dapat dihitung.
Variabel Dependen (Y)
Pengujian asumsi klasik dilakukan agar hasil
1.
Pendapatan Asli Daerah (Y)
analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (Best,
Pendapatan Asli Daerah merupakan total
Linear, Unbiased Estimator) hal ini penting
pendapatan
daerah
yang
diperoleh
dilakukan agar diperoleh parameter yang valid
kabupaten/kota sebagai daerah otonom dan
dan andal (Ghozali, 2006).Pengujian asumsi
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
klasik yang digunakan dalam penelitian ini
dengan peraturan perundang-undangan yang
adalah:
berlaku yang meliputi: Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah
yang
dipisahkan
dan
1)
lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
Uji Norrmalitas Uji ini bertujuan untuk mengetahui
bahwa data penelitian mempunyai distribusi normal.
Variabel Independen (X) 1.
adalah
metode
yang
dapat
Normal Probability Plot, yang membandingkan
Pajak daerah yang dimaksud dalam ini
satu
digunakan dalam uji normalitas adalah metode
Pajak Daerah (X1)
penelitian
Salah
total
pajak
daerah
kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan aturan perundang–undangan yang berlaku, yang
distribusi kualitatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kualitatif dari distribusi normal (Ghozali, 2001:76). 2)
tidak memberikan kontra prestasi langsung dan digunakan untuk pembangunan daerah. Untuk pajak daerah dapat dilihat dari LRA kabupaten/ kota Provinsi Aceh.
Uji Multikolinieritas Pengujian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui hubungan linier antara satu variabel dengan variabel lain yang dilakukan dengan menggunakan nilai tolerance and Variance Inflating Factor (VIF) (Ghozali, 2006:82).
2.
Retribusi Daerah (X2)
3)
Retribusi adalah total pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh
kabupaten/kota
untuk
pemerintah kepentingan
daerah orang
pribadi atau badan. Untuk retribusi daerah dapat dilihat dari LRA kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas
dimana
dalam
merupakan
model
regresi
situasi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2001:54). 4)
Uji Korelasi Uji Korelasi adalah bahwa nilai dari
variabel dependen tidak berhubungan dengan
Metode Analisis metode
nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel
analisis kuantitatifyang merupakan tata cara
sebelumnya atau nilai periode sesudahnya
penelitian yang menghasilkan data 118 -Volume 2, No. 1, November 2013
(Santosa&Ashari, 2005:240).
Penelitian
ini
menggunakan
yang
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dimana:
Rancangan Pengujian Hipotesis Data yang terkumpul akan ditabulasikan
F:F hitung yang diperoleh
dalam bentuk angka-angka yang selanjutnya
R2: Koefisien determinasi
dianalisis dengan program SPSS (Statictical
k :Jumlah variabel bebas
Package for Social Sciences) setelah dilakukan
n : Jumlah sampel
pengukuran variabel dalam penelitian ini, maka
Maka dengan demikian;
dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji
F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha
t untuk melihat pengaruh secara parsial dengan
diterima yang berarti ada pengaruh yang
rumus:
nyata secara bersama-sama antara variabelvariabel bebas terhadap variabel terikat. .................... (1)
F hitung < F tabel Maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti ada pengaruh
Dimana:
yang tidak nyata secara bersama-sama
t : t hitung yang diperoleh
antara variabel-variabel bebas terhadap
β1: Koefisien regresi
variabel terikat.
se : Standard error n : Jumlah data
HASIL PEMBAHASAN
k : Jumlah variabel bebas Dari rumus tersebut akan dapat diperoleh
1.
Hasil Penelitian
a)
Analisis Deskriptif
hasil yang dapat dikategorikan sebagai berikut: thitung > t
tabel
dengan taraf signifikan sebesar
α = 5%, maka hipotesis ditolak. thitung< t tabel
dengan taraf signifikan
F dilakukan
untuk
mengetahui
apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi
variabel
variabel-variabel
variabel penelitian yaitu: Pendapatan Asli Daerah (Y), Pajak Daerah (X1), Retribusi
sebesar α = 5%, maka hipotesis diterima. Uji
Analisis deskriptif dilakukan untuk setiap
Daerah (X2)agar dapat mengetahui trend pajak dan retribusi daerah pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2008 sampai dengan 2011. Pendapatan Asli Daerah
dependen.Maka secara
daerah, dimana penerimaan keuangan itu
keseluruhan atau secara bersama-sama variabel
bersumber dari potensi-potensi yang ada di
tersebut
variabel
daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi
dependen. Nilai F hitung dirumuskan sebagai
daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan
berikut:
yang diatur oleh perda/qanun. Ditinjau dari
berpegaruh
independen
PAD adalah penerimaan keuangan suatu
terhadap
komposisi PAD pada 23 kabupaten/kotasecara ...................... (2) 119 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
umum
terjaditrend
peningkatan
yang
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala fluktuatif.Hal ini banyak diakibatkan karena
perolehan retribusi daerah.
terjadinya perubahan peraturan perundangundangan dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011.Kota Banda Aceh
b)
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
adalah daerah yang memiliki PAD tertinggi dan
Dari analisis kurva dapat dilihat bahwa
Kabupaten Pidie Jaya adalah daerah yang
data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti
memiliki PAD terendah dibandingkan dengan
model regresi sehingga dapat disimpulkan
kabupaten/kota lainnya.
bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas
Pajak Daerah Berbagai daya upaya telah dilakukan pemerintah
daerah
untuk
optimalisasi
pajak
daerah,
perumusan
perda/qanun
terpenuhi, seperti pada gambar 1 berikut.
mewujudkan mulai sampai
dari pada
pemberdayaan aparatur pemerintah.Hasil kerja nyata dari upaya-upaya tersebut dapat dilihat dari peningkatan fluktuatif penerimaan pajak daerah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh.Kota Banda Aceh merupakan daerah yang memperoleh
pajak
daerah
tertinggi
dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dan Kabupaten Simeuleu adalah daerah yang
Gambar 1.Normal P-P Plot of Regression Standardized
paling rendah perolehan pajak daerah.
Residual
Retribusi Daerah
Uji Multikolinieritas
Pajak dan retribusi daerah berbeda, pada pajak daerah tidak ada imbalan langsung antar pemberi
dan
penerima
iuran
pajak
daerah.Sedangkan dalam retribusi ada timbal
Dari hasil output data diperoleh bahwa nilai semua nilai VIF<10 ini berarti tidak terjadi multikolonieritas dan menyimpulkan bahwa uji multikolonieritas terpenuhi.
balik langsung antar pemberi dan penerima jasa meskipun demikian rata-rata angka retribusi daerah di 23 kabupaten/kota lebih kecil dari rata-rata angka pajak daerah namun tetap menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.Kota Banda Aceh merupakan daerah tertinggi untuk perolehan retribusi daerah dan Kota Subulussalam adalah daerah terendah 120 -Volume 2, No. 1, November 2013
Uji Heteroskedastisitas Tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 ada sumbu
Y.
sehingga
dapat
heteroskedastisitas terpenuhi.
dikatakan
uji
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pelaksanaan
otonomi
daerah
pada
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dengan nilai p-value yang lebih rendah dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari ttabel, maka variabel retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD. Uji Secara Bersama-sama Hasil pengujian hipotesis menyebutkan Gambar 2. Grafik Scatterplot
terdapat pengaruh yang secara bersama-sama
Uji Autokorelasi
dari penerimaan pajak dan retribusi daerah
Dasar pengambilan keputusan uji ini adalah,angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif, angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 1,217
terhadap PAD. Dengan F-value yang lebih rendah dari 0,05 dan memiliki nilai F hitung yang lebih besar dari F-tabel, maka ada pengaruh yang secara bersama-sama dari penerimaan
≤ 2 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. c)
pengaruh pajak daerah
terhadap peningkatan PAD dalam pelaksanaan daerah
Hasil
pengujian
regresi
berganda
menunjukkan nilai R² sebesar 45,7 persen yang menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah
penelitian ini. Faktor tersebut adalah hasil
Hasil pengujian menunjukkan t hitung > t
otonomi
daerah
dijelaskan faktor lain yang tidak diteliti dalam
Pengujian Hipotesis
n-k-1berartiadanya
retribusi
dapat menjelaskan PAD, sedangkan sisanya
Uji Secara Parsial α
dan
terhadappeningkatan PAD.
Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2, yakni -2 ≤ DW
pajak
pada
kabupaten/kota
di
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.Yang merupakan komponen PAD selain pajak dan retribusi daerah.
Provinsi Aceh. Dengan nilai p-value yang lebih rendah dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung
2.
yang lebih besar dari t-tabel, maka variabel
Pembahasan Ditinjau dari komposisi PAD pada 23
pajak daerah memiliki pengaruh terhadap
kabupaten/kotasecara
peningkatan PAD.
peningkatan yang fluktuatif.Demikian juga
Hasil pengujian menunjukkan t hitung > t α
n-k-1
sehingga adanya pengaruh retribusi
daerah terhadap peningkatan PAD dalam 121 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
umum
terjaditrend
dengan pajak daerah dan retribusi daerah, Hal ini
banyak
perubahan
diakibatkan peraturan
karena
terjadinya
perundang-undangan
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan
baru serta kewenangan kepada daerah dalam
Tahun
telah
penetapan tarif menyebabkan peningkatan nilai
UU
pemungutan pajak dan retribusi daerah yang
2011
dan
diimplementasikannya
juga
dengan
baik
No.28/2009 oleh beberapa pemerintah daerah
berdampak
sehingga perolehan PAD meningkat.
PAD.Sehingga pajak dan retribusi daerah dapat
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
positif
pada
peningkatan
menjelaskan PAD sebesar 45,7 persen.
bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di kabupaten/kota Provinsi Aceh, dengan nilai p-value yang lebih rendah
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 1.
dari 0,05.Perolehan pajak daerah yang dikelola
pada PAD, pajak daerah dan retribusi
dengan baik dapat memberikan sumbangan
daerah di 23 kabupaten/kota Provinsi
signifikan dalam pembiayaan dan pembangunan daerah sehingga tercermin dalam signifikannya
Terjadi tren peningkatan yang fluktuatif
Aceh selama kurun waktu 2008-2011. 2.
penerimaan PAD.
Pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap PAD di 23 kabupaten/kota di
Retribusi daerah secara parsial juga berpengaruh terhadap PAD dengan nilai p-value
Aceh selama periode 2008-2011. 3.
yang lebih rendah dari 0,05.Retribusi daerah
Retribusi
daerah
berpengaruh
merupakan unggulan kedua PAD setelah pajak
secara
parsial
terhadapPAD
di
23
Kabupaten/Kota di Aceh selama periode
daerah, namun sumbangan PAD dapat lebih
2008-2011.
besar bersumber dari retribusi daerah jika pemerintah
daerah
peluang-peluang masyarakat
mampu
menciptakan
bisa
dimanfaatkan
yang
dan
pelaku
usaha,
4.
Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama
berpengaruh
terhadap
PAD di 23 Kabupaten/Kota di Aceh
dengan
selama periode 2008-2011.
sendirinya bisa mengutip jasa untuk biaya penggunaan, pemanfaatan tempat dan lokasi Saran
pemerintah daerah untuk lahan usaha. Secara retribusi
Simultan
daerah
berpengaruh
pajak
secara
terhadap
daerah
dan
1.
bersama-sama
PAD.
Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan kontribusi positif kepada
Pemberian
pemerintah
daerah
kabupaten/kota
wewenang yang lebih besar kepada pemerintah
dengan memperbaiki sistem penarikan
daerah dalam perpajakan dan retribusi yang
dan pengelolaan, perbaikan sistem dan
ditegaskan dalam UU No.28/2009 tentang pajak
pengelolaan yang akhirnya diharapkan
dan
akan mampu menambah jumlah pajak
retribusi
daerah
sangat
membantu
meningkatkan jumlah PAD.Memperluas basis pajak dan retribusi daerah, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak dan retribusi 122 -Volume 2, No. 1, November 2013
dan retribusi daerah. 2.
Sebagai
referensi
selanjutnya.
untuk
penelitian
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR KEPUSTAKAAN Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Kaho, Yosef Riwu. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. Santosa, P.B dan Ashari, 2005. Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. ________________, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ________________, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. ________________.Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nugroho, DwiAdrianto dan YunizaEka Mailinda. 2012. Pengaturan Pajak Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Mimbar Hukum Vol.24. No.1 Februari, Hlm: 1-186. Kristina, S. 2005. Analisis Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten SragenSpirit Publik Vol. 1 No. 2 Oktober, Hlm: 81-94
123 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
