Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 43- 58
16 Pages
PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEGIATAN PENGENDALIAN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN SKPD PADA PROVINSI ACEH Hendra Wansyah1, Darwanis2, Usman Bakar3 1)
Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract: The purpose of this study to examine the effect implementation of the influence of human resource capacities, exploiting of information technology and operation activity for information value of financial reporting SKPD at Province Aceh. The population in this study where 42 SKPD in Province Aceh and each represented by three person namely the Head SKPD, Financial Administration Officer (PPK), and financial reporting staff as respondents. The study is a census of research and data collection is done directly by using a questionnaire containing 31 statements. While the tools of analysis used was multiple regression with SPSS program. The results show that the variable human resource capacities, exploiting of information technology and operation activity simultaneously have influence to information value of financial reporting SKPD. The results show that the partial human resource capacities, exploiting of information technology and operation activity implementation has influence to the informastion value o ianncial reporting SKPD at Province Aceh. Keywords: Human Resource Capacities, Exploiting of Information Technology, Operation Activity, Information Value of Financial Reporting
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini yaitu 42 SKPD pada provinsi Aceh dan tiap SKPD diwakili oleh 3 orang yaitu Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK) serta staf pelaporan keuangan sebagai responden. Penelitian ini merupakan penelitian sensus, dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 31 pernyataan. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Kata Kunci : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kegiatan Pengendalian, Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
2003
PENDAHULUAN
Sebagai
salah
satu
pertanggungjawaban
tentang Keuangan
Negara
dan
bentuk
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dalam
tentang
Pemerintahan
Daerah,
upaya
penyelenggaraan pemerintahan yang diatur
konkrit untuk mewujudkan transparansi
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
43 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah
adalah
menyampaikan pertanggungjawaban
berupa
1.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas
dengan
laporan keuangan Pemerintah Aceh
laporan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
laporan
Aceh (DPRA). Dari hasil pemantauan
keuangan.
terhadap
penyelesaian
kerugian
Laporan keuangan pemerintah yang
daerah per 26 Agustus 2011, terdapat
dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip
145 kasus senilai Rp 43,03 miliar
tepat waktu dan disusun dengan mengikuti
yang terjadi pada periode TA 2004
standar akuntansi pemerintahan yang telah
hingga 2009. Dari 145 kasus yang
diterima secara umum. Laporan keuangan
sudah ditanggani, baru 40 kasus yang
pemerintah daerah merupakan kompilasi
sudah ditindaklanjuti senilai Rp 3,59
laporan keuangan seluruh SKPD yang
miliar. Dan sisanya 105 kasus senilai
menjadi perangkat daerah, laporan tersebut
Rp
merupakan bentuk pertanggungjawaban
Sedangkan ada 15 temuan yang
keuangan kepala daerah kepada lembaga
bersifat
legislatif (DPR/DPRD) dan masyarakat
kelemahan sistem dan prosedur dan
umum
dua
setelah
diaudit
oleh
Badan
39,43
miliar
belum
administratif,
temuan
12
tuntas.
temuan
mengenai
ekonimos,
dan
efektivitas.
Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan
efisiensi
keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah
Keterlambatan penyerahan LHP-BPK
daerah akan digunakan oleh beberapa
atas laporan keuangan penggunaan
pihak yang berkepentingan sebagai dasar
anggaran APBA 2011 dikarenakan
untuk pengambilan keputusan.
Pemerintah
Fenomena
pelaporan
Aceh
lambat
keuangan
menyerahkan laporan keuangan dan
pemerintah daerah di Indonesia merupakan
lambat menanggapi hasil pemeriksaan
sesuatu hal yang menarik untuk dikaji
BPK. www.medanbisnisdaily.com
lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang
2.
Selain itu, temuan potensi kerugian
berhasil peneliti temukan dari internet,
negara
ternyata di dalam laporan keuangan SKPD
kekurangan
maupun pemerintah daerah masih banyak
Rp1,93
disajikan data-data yang tidak sesuai.
administratif, kelemahan sistem dan
Selain
prosedur sebanyak 27 temuan. Selain
itu
juga
masih
penyimpangan-penyimpangan
banyak yang
Rp38,7
pelaksanaan
meningkatkan
keuangan
penerimaan
daerah
menindaklanjuti Sekda
laporan
temuan
miliar
berhasil ditemukan oleh BPK dalam audit
miliar,
juga
pemerintah daerah. Beberapa tulisan yang
menyampaikan
berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:
tepat
serta
temuan
temuan
tersebut,
mengimbau
waktu.
SKPD
kualitas laporan
serta keuangan
Terlambatnya
Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 44
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penyampaian
3.
laporan
keuangan
(Tuasikal, 2007). Disinilah peran aparatur
SKPD tersebut menyebabkan telatnya
sebagai
penyampaian laporan keuangan oleh
memiliki kapasaitas yang baik untuk
Pemerintah
mengelola keuangan daerah. Salah satu
Aceh
kepada
BPK.
sumber
daya
manusia
yang
http://liranews.com
cara yang dapat ditempuh aparatur dalam
Keterlambatan tersebut semata-mata
peningkatan
karena masalah teknis karena ada
dilakukan dengan pemanfaatan teknologi
sejumlah SKPD yang belum selesai
informasi, sehingga tujuan pengelolaan
menyusun Rencana Kerja Anggaran-
keuangan daerah yang baik dapat dicapai.
nya
(RKA)
untuk
tahun
2012.
kapasitas
Kewajiban
SDM
pemanfaatan
dapat
teknologi
Molornya pengesahan APBA, jelas
informasi oleh Pemerintah Daerah dan
tidak sehat. Ini artinya, masa kerja
SKPD diatur dalam Peraturan Pemerintah
APBA 2012 akan semakin singkat dan
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
dampaknya,
anggaran
Informasi Keuangan Daerah. Manfaat yang
tercapai
ditawarkan oleh suatu teknologi informasi
kuantitas
antara lain kecepatan pemrosesan transaksi
untuk
penggunaan
pembangunan
maksimal,
baik
maupun
kualitas.
tak
secara
http://harian-
aceh.com
dan
penyiapan
laporan,
keakuratan
perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih
Berdasarkan
fenomena-fenomena
rendah, dan kemampuan multiprocessing
tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan
(Wahana
keuangan yang dihasilkan oleh SKPD
pengimplementasian teknologi informasi
maupun pemerintah daerah masih belum
membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
memenuhi kriteria nilai informasi yang
Oleh
disyaratkan, diantaranya keandalan dan
informasi
ketepatwaktuan.
dimanfaatkan
Mengingat
bahwa
Komputer,2003).
karena
itu,
tidak
Namun,
apabila
atau
teknologi
belum
secara
mampu
optimal,
maka
keandalan dan ketepatwaktuan merupakan
implementasi teknologi menjadi sia-sia dan
unsur penting dalam Laporan Keuangan
semakin mahal.
Perangkat Daerah (LKPD) sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk
menghasilkan
Untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
informasi
pemerintah daerah yang tercermin dari
keuangan yang bermanfaat bagi para
keandalan laporan keuangan, efisiensi dan
pemakai, maka laporan keuangan harus
efektivitas
disusun oleh personel yang memiliki
kegiatan
kompetensi
perundang-undangan,
di
bidang
pengelolaan
keuangan daerah dan sistem akuntansi 45 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
suatu
pelaksanaan serta
proses
program
dipatuhinya maka
dan
peraturan diperlukan
pengendalian
intern.
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
1.
Untuk mengetahui pengaruh kapasitas
Pengelolaan
sumber daya manusia, pemanfaatan
Keuangan Daerah terdapat 3 fungsi yang
teknologi
terlihat dari definisi pengendalian intern
pengendalian terhadap nilai informasi
yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan,
pelaporan
(b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c)
Provinsi Aceh.
kepatuhan
terhadap
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
2.
informasi
dan kegiatan
keuangan
SKPD
pada
Untuk mengetahui pengaruh kapasitas
yang
sumber daya manusia terhadap nilai
berlaku.
informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. 3.
Rumusan Masalah
Untuk
Perumusan masalah dalam penelitian
pemanfaatan
ini adalah : 1.
Apakah manusia,
mengetahui
pengaruh
teknologi
informasi
terhadap nilai informasi pelaporan kapasitas
sumber
pemanfaatan
daya
teknologi
keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. 4.
Untuk mengetahui pengaruh kegiatan
informasi dan kegiatan pengendalian
pengendalian terhadap nilai informasi
berpengaruh terhadap nilai informasi
pelaporan
pelaporan
Provinsi Aceh.
keuangan
SKPD
pada
sumber
daya
keuangan
SKPD
pada
Provinsi Aceh. 2.
Apakah
kapasitas
manusia berpengaruh terhadap nilai
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Pelaporan Keuangan SKPD Laporan keuangan pada dasarnya
informasi pelaporan keuangan SKPD
adalah
pada Provinsi Aceh. 3.
Apakah
pemanfaatan
teknologi
informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD
Apakah
kegiatan
pengendalian
berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan
keuangan
dari
pihak
manajemen
pemerintah yang menyajikan informasi yang
berguna
keputusan
dan
untuk
pengambilan
untuk
menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber
pada Provinsi Aceh. 4.
asersi
SKPD
pada
daya
yang
kepadanya.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk
membandingkan
pendapatan,
Provinsi Aceh.
dipercayakan
belanja,
realisasi
transfer,
dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
Tujuan Penelitian Tujuan adalah :
dilakukan
penelitian
ini
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya
Volume 1, No.1, Agustus 2012
terhadap - 46
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala peraturan perundang-undangan.
adalah tersedianya informasi bagi pembuat
Adapun laporan keuangan pokok yang harus
disusun
oleh
keputusan pada saat dibutuhkan sebelum
pemerintah
informasi tersebut kehilangan kekuatan
sebagaimana tercantum dalam PP Nomor
untuk mempengaruhi keputusan. Dalam
71 Tahun 2010 meliputi: (1) Laporan
hal tertentu, mengejar keberpautan dan
Realisasi
ketepatwaktuan
Anggaran,
(2)
Laporan
untuk
mencapai
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3)
kebermanfaatan harus dibarengi dengan
Neraca, (4) Laporan Operasional, (5)
mengorbankan
Laporan Arus Kas, dan (6) Laporan
keakuratan/presisi
Perubahan
atau keterandalan.
Laporan
Ekuitas, Keuangan.
(7)
Catatan
Mengingat
atas
kualitas
lain
yaitu
(accuracy/precision)
pada
Pemerintah Aceh masih dalam tahap
Kapasitas Sumber Daya Manusia
peralihan (transisi), maka yang digunakan
Berdasarkan laporan akhir studi GTZ
adalah PP Nomor 71 tahun 2010 tentang
&
USAID/CLEAN
Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran
menyebutkan
II.
manusia merupakan suatu kemampuan baik
Menurut PP 71 Tahun 2010 informasi laporan
pengertian
kapasitas
dalam
(2001),
sumber
tingkatan
daya
individu,
organisasi/kelembagaan, maupun sistem
Nilai Informasi
dalam
Urban
keuangan
yang
bebas
menyesatkan
untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau
dari
kewenangannya untuk mencapai tujuannya
dan
secara efektif dan efisien. Kapasitas harus
kesalahan material, menyajikan setiap
dilihat
fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
mencapai kinerja, untuk menghasilkan
Informasi mungkin relevan, tetapi jika
keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil
hakikat atau penyajiannya tidak dapat
(outcomes).
diandalkan maka penggunaan informasi tersebut
secara
menyesatkan.
potensial
Keterandalan
sebagai
kemampuan
untuk
Dalam pengelolaan keuangan daerah
dapat
yang baik, SKPD harus memiliki sumber
adalah
daya manusia yang berkualitas, yang
kemampuan informasi untuk memberi
didukung
keyakinan bahwa informasi tersebut benar
pendidikan akuntansi, sering mengikuti
atau valid.
pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai
Tepat waktu berdasarkan PP 71 Tahun
dengan
untuk
disajikan dengan tepat waktu maka akan
sumber
berpengaruh
berkualitas
berguna
dalam
pengambilan keputusan. Ketepatwaktuan 47 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
belakang
pengalaman di bidang keuangan. Sehingga
2010 dimasudkan bahwa informasi yang
dan
latar
menerapkan daya
sistem
manusia tersebut
akuntansi,
(SDM) akan
yang mampu
memahami logika akuntansi dengan baik.
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kegagalan
sumber
daya
manusia
melipatgandakan
kemampuan
yang
Pemerintah Daerah dalam memahami dan
dimiliki manusia dan komputer juga bisa
menerapkan
mengerjakan
logika
berdampak
pada
akuntansi kekeliruan
akan laporan
keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian
manusia
Kegiatan Pengendalian Untuk
menghasilkan
laporan
keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan
Menurut Jurnali dan Supomo (2002) teknologi
akuntabel,
bupati/walikota
Pemanfaatan Teknologi Informasi
pemanfaatan
yang
mungkin tidak mampu melakukannya.
laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2009).
sesuatu
informasi
pengendalian
gubernur wajib
atas
kegiatan
dan
melakukan
penyelenggaraan
pemerintah.
Kegiatan
merupakan tingkat integrasi teknologi
pengendalian merupakan aplikasi dari
informasi pada pelaksanaan tugas-tugas
Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada
akuntansi.
teknologi
pemerintah daerah, yang dirancang dengan
informasi tersebut mencakup adanya (a)
berpedoman pada Peraturan Pemerintah
pengolahan data, pengolahan informasi,
(PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
sistem manajemen dan proses kerja secara
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Pemanfaatan
elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan
PP No. 60 Tahun 2008 Bagian III
teknologi informasi agar pelayanan publik
menyebutkan
dapat diakses secara mudah dan murah
pengendalian intern adalah kebijakan dan
oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri
prosedur
ini (Hamzah, 2009).
memastikan
Teknologi
informasi
komputer
(mainframe,
perangkat
lunak
meliputi
mini,
(software),
micro), database,
pimpinan
bahwa
yang
dapat
kegiatan
membantu
dilaksanakannya Instansi
Pemerintah
arahan untuk
mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.
jaringan (internet, intranet), electronic commerce,
dan
jenis
lainnya
yang
berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software)
untuk
pemrosesan
dan
penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai
teknologi
komunikasi
untuk
penyebaran informasi. Komputer sebagai salah
satu
informasi
komponen merupakan
dari alat
teknologi yang
bisa
METODE PENELITIAN
Populasi Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian sensus karena semua anggota populasi dijadikan
responden.
Populasi
dalam
penelitian ini seluruh kepala SKPD (PA), kepala bagian akuntansi (PPK) dan staf bagian akuntansi yang berjumlah 126 responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti pada Tabel 1. Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 48
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Tabel 1.
Data Responden Penelitian
No
Nama SKPD
1 2
Dinas Pendidikan Badan Pendidikan Dayah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Dinas Bina Marga & Cipta Karya Dinas Pengairan Bappeda Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika & Telematika Bappedalda Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Badan Investasi & Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat Majelis Adat Aceh Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Inspektorat Aceh Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Syariat Islam Sekretariat MPU Badan Baitul Maal KIP/KPUD/PANWAS Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Dinas Kesehatan Hewan dan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
49 -
KPA, PPK&PP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Peternakan Dinas Kehutanan dan 39 3 Perkebunan Dinas Pertambangan dan 40 3 Energi 41 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Dinas Perindustrian, 42 Perdagangan, Koperasi dan 3 UKM Jumlah 126 Sumber: Qanun Aceh No.5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah
Teknik Pengumpulan Data Metode
pengumpulan
data
yang
3
digunakan dalam penelitian ini berupa
3
penelitian lapangan (field research), yaitu
3
data yang diperoleh dengan menggunakan survey
kuesioner
dalam
bentuk
3 3
pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur
3
dimana setiap responden dibatasi dalam
3
memberikan
3 3
jawaban tertentu saja. Kuisioner diberikan
3 3 3 3
jawaban
pada
alternatif
langsung kepada Kepala SKPA, PPK dan staf bagian akuntansi.
Operasionalisasi Variabel Variabel dalam penelitian ini terdiri
3 3
dari variabel independen yaitu kapasitas
3
sumber daya mansuia (X1), pemanfaatan
3
teknologi
3 3 3 3 3 3 3 3 3
informasi
pengendalian
(X3).
(X2),
kegiatan
Sedangkan
yang
menjadi variabel dependen adalah nilai informasi pelaporan keuangan SKPD (Y). Berikut
dijelaskan
definisi
dan
operasionalisasi variabel: a. Kapasitas sumber daya manusia (X1) yaitu suatu kemampuan baik dalam tingkatan
individu,
3 3
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
organisasi/kelembagaan,
maupun
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sistem untuk melaksanakan fungsi-
Metode Analisis
fungsi atau kewenangannya untuk
Untuk menganalisis data digunakan
mencapai tujuannya secara efektif dan
metode kualitatif dan metode kuantitatif.
efisien.
Pada metode kualitatif, semua data yang
Kapasitas
harus
dilihat
sebagai kemampuan untuk mencapai
terkumpul
kinerja, untuk menghasilkan keluaran-
berdasarkan pendapat para ahli sebagai
keluaran (outputs) dan hasil-hasil
landasan teori. Kuesioner yang telah diisi
(outcomes). GTZ & USAID/CLEAN
oleh responden dikuantitatifkan terlebih
Urban (2001).
dahulu sehingga menghasilkan keluaran-
b. Pemanfaatan teknologi akuntansi (X2) yaitu,
tingkat
integrasi
teknologi
dianalisis
secara
kualitatif
keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis
melalui
program
SPSS
informasi pada pelaksanaan tugas-
(Statistical Package for Social Science).
tugas akuntansi. (Jurnali dan Supomo:
Untuk
2002).
pengujian data dan pengujian hipotesis.
menganalisis
data
dilakukan
c. Kegiatan pengendalian (X3), yaitu proses yang integral pada tindakan
Uji validitas
dan kegiatan yang dilakukan secara
Uji
terus menerus oleh pimpinan dan
mengukur sejauh mana instrumen yang
seluruh pegawai untuk memberikan
digunakan benar-benar mengukur apa yang
keyakinan memadai atas tercapainya
seharusnya diukur dan memastikan bahwa
tujuan organisasi melalui kegiatan
masing-masing
yang efektif dan efisien, keandalan
terklasifikasi pada variabel yang telah
pelaporan keuangan, pengamanan aset
ditetapkan (construk validity). Untuk uji
negara,
terhadap
validitas dalam penelitian ini digunakan
peraturan perundang-undangan (PP
factor analysis yang menjelaskan korelasi
No 60 Tahun 2008).
(hubungan) diantara sejumlah variabel
dan
ketaatan
Validitas
dimaksudkan
pertanyaan
untuk
akan
d. Nilai informasi pelaporan keuangan
dengan menggunakan satu set dimensi
SKPD (Y), yaitu memiliki tingkat
yang disebut faktor. Untuk mengetahui
keterandalan dimana informasi yang
apakah
dihasilkan dapat memberi keyakinan
memiliki validitas atau tidak, maka akan
bahwa informasi tersebut benar atau
dilakukan
valid.
menggunakan
Dan
memiliki
tingkat
instrumen
pengujian uji
yang
digunakan
statistik pearson
dengan product
ketepatwaktuan dimana tersedianya
moment. Ukuran data dianggap valid
informasi pada saat dibutuhkan (PP
apabila nilai korelasi lebih besar dari nilai
Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP).
kritis pada tingkat keyakinan 95%.
Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 50
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Uji
Reliabilitas,
kehandalan
untuk
kuesioner,
mengukur
digunakan
uji
reliabilitas. Umumnya pendekatan yang
HASIL PEMBAHASAN
Lingkup Pengembalian Kuesioner
digunakan adalah dengan cara menghitung
Kuesioner merupakan data primer
Cronbach Alpha masing-masing variabel
yang digunakan dalam penelitian ini.
yang terlibat. Cronbach Alpha menafsirkan
Kuesioner yang disebarkan sebanyak 126
korelasi antara skala yang dibuat dengan
kuesioner pada 42 SKPD di Provinsi Aceh.
semua skala variabel yang ada. Dimana
Pengembalian kuesioner yang diterima
suatu instrumen dapat dikatakan reliabel
peneliti sebanyak 122 kuesioner. Alasan
bila memiliki koefisien keandalan atau
pengembalian
alpha sebesar : (a) <0.6 tidak reliabel, (b)
dengan jumlah yang telah ditetapkan
0.6-0.7 acceptable, (c) 0.7-0.8 baik dan (d)
dalam penelitian ini karena ada kuesioner
>0.8 sangat baik (Sekaran,2006).
yang tidak dapat dipakai (tidak lengkap
kuesioner
tidak
sesuai
lembar kuesioner) dan ada beberapa responden
Rancangan Pengujian Hipotesis
pada
SKPD
yang
tidak
Tehnik analisis data pada pengujian
mengembalikan kuesioner yang diterima.
hipotesis menggunakan pengujian analisis
Berdasarkan hal tersebut maka jumlah
regresi linier berganda yang merupakan
kuesioner yang diterima dengan baik dan
tehnik statistik yang digunakan untuk
dapat diolah sebanyak 122 kuesioner.
menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh
Karakteristik responden berdasarkan
secara parsial dan simultan. Persamaan digunakan
model
dalam
empiris
meneliti
yang
pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen yaitu: Y = + 1X1 + 2 X 2 + 3X3 + e ............ (1) Keterangan : Y = Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD. X1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia. X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi. X3 = Kegiatan Pengendalian. 1,2,3 = Koefisien X1,X2,X3. = konstanta. ε = error..
51 -
Karakteristik Responden
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
kuesioner yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Data Karakteristik Responden No
Jenis Kelamin
Jumlah
%
1
Laki-Laki
84
69%
2
Perempuan
38
31%
Jumlah
122
100%
No
Bidang Ilmu
Jumlah
1
Akuntansi
77
63%
2
Lain-lain
45
37%
Jumlah
122
100
No
Umur
Jumlah
%
%
1
26-30 Tahun
38
31%
2
31-35 Tahun
32
26%
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3
36-40 Tahun
21
17%
sumber daya manusia, pemanfaatan
4
> 40 Tahun
31
26%
teknologi
Jumlah
122
100%
informasi
pengendalian
dan kegiatan
memiliki
hubungan
terhadap nilai informasi pelaporan Hasil Uji Validitas
keuangan sebesar 60,1%.
Berdasarkan output komputer dari 31
2.
pernyataan dinyatakan valid karena nilai
0,362
korelasi yang diperoleh masing-masing
informasi, dan kegiatan pengendalian
N=122) yaitu 0,176. Jika nilai korelasi nilai
pernyataan-pernyataan
kritis
tersebut
sedangkan sebesar 63,8% dipengaruhi
maka
oleh
adalah
signifikan dan valid.
variabel
3.
untuk
sumber
kegiatan
masing-masing
daya
manusia,
kuesioner
dianggap
diperoleh dari variabel nilai informasi
yang
pelaporan keuangan adalah sebesar
dijadikan alat ukur dalam penelitian ini layak untuk digunakan.
pengendalin
konstan, maka besarnya nilai yang
variabel berada diatas 0,60, sehingga dapat bahwa
tidak
pemanfaatan teknologi informasi dan
Hasil Uji Reliabilitas diketahui nilai
disimpulkan
yang
Konstanta sebesar 1,098 artinya jika kapasitas
alpha
lain
dimasukkan dalam penelitian ini.
Hasil Uji Reliabilitas
koefisien
informasi
daya manusia, pemanfaatan teknologi
hasil yang diperoleh nilai kritis 5% (untuk
dari
nilai
dipengaruhi oleh kapasitas sumber
nilai kritis korelasi product moment. Dari
besar
artinya
pelaporan keuangan sebesar 36,2%
pernyataan untuk 31 item berada di atas
lebih
Koefisien determinasi (R2) sebesar
1,098 pada satuan skala likert. a.
Koefisien regresi (β1) sebesar 0,316 menunjukkan bahwa setiap kenaikan
Hasil Pengujian Hipotesis Dari persamaan
hasil regresi
analisis
kapasitas didapatkan
berganda
kenaikan nilai informasi pelaporan
persamaan
(2)
asumsi variabel independent lainnya
tersebut,
tetap (konstan). Dengan demikian
dapat diketahui hasil-hasil penelitian yaitu:
hipotesis HA diterima (1 ≠ 0) dan
Koefisien korelasi (R) sebesar 0,601 menunjukkan
manusia
keuangan sebesar 31,6%. Dengan
Y =1,098 +0,316X1+0,140X2+0,314X3+e
1.
daya
sebesar 1% maka akan diikuti oleh
sebagai
berikut: Berdasarkan
sumber
bahwa
menolak H0.
derajat
hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 60,1%. Artinya kapasitas
b.
Koefisien regresi (β2) sebesar 0,140 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pemanfaatan
teknologi
informasi
sebesar 1% maka akan diikuti oleh Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 52
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
c.
kenaikan nilai informasi pelaporan
kegiatan
keuangan
terhadap
sebesar
14%.
Dengan
pengendalian nilai
berpengaruh
informasi
asumsi variabel independent lainnya
keuangan SKPD.
tetap (konstan). Dengan demikian
Dengan
pelaporan
memperhatikan
dan
hipotesis HA diterima (2 ≠ 0) dan
meningkatkan
menolak H0.
manusia yang dimiliki baik pada tingkatan
Koefisien regresi (β3) sebesar 0,314
sistem, kelembagaan, maupun individu,
menunjukkan bahwa setiap kenaikan
kemudian didukung dengan pemanfaatan
kegiatan pengendalian sebesar 1%
teknologi informasi seoptimal mungkin,
maka akan diikuti oleh kenaikan nilai
serta
informasi pelaporan keuangan sebesar
pengendalian yang memadai diharapkan
31,4%.
pihak
Dengan
asumsi
variabel
kapasitas
adanya
sumber
rancangan
pengelola
daya
kegiatan
keuangan
daerah
independent lainnya tetap (konstan).
khususnya bagian akuntansi pada seluruh
Dengan
SKPD
demikian
hipotesis
HA
diterima (3 ≠ 0) dan menolak H0.
di
Provinsi
Aceh,
mampu
melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan
baik
yang
akhirnya
Pengujian Secara Simultan Pengaruh
menghasilkan
Kapasitas
pemerintah daerah yang bernilai yaitu
Sumber
Daya
Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan
laporan
dapat
keuangan
andal dan tepat waktu.
Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Pengaruh
Informasi Pelaporan Keuangan Pengujian secara simultan dilakukan dengan melihat nilai R2. Berdasarkan hasil
Manusia
Kapasitas terhadap
Sumber Nilai
Daya
Informasi
Pelaporan Keuangan
pengujian pengaruh kapasitas sumber daya
Pengujian secara parsial dilakukan
manusia, pemanfaatan teknologi informasi,
dengan melihat nilai koefisien regresi (β)
dan kegiatan pengendalian terhadap nilai
variabel
informasi
secara
menunjukkan nilai β untuk X1 adalah 0,316.
simultan diperoleh nilai koefisien R2
Berdasarkan hasil tersebut terbukti bahwa
sebesar
terdapat
pelaporan
0,362
pengaruh
atau
antara
keuangan
36,2%,
variabel
artinya
independen
independen.
hubungan
Hasil
antara
pengujian
variabel
independen terhadap variabel dependen
terhadap dependen sebesar 36,2%. Hasil
sebesar
penelitian
hipotesis
mendukung hipotesis kedua yang telah
bahwa
dirumuskan yaitu kapasitas sumber daya
pertama
ini yang
kapasitas
mendukung menyebutkan
sumber
pemanfaatan
teknologi
daya
manusia,
informasi
dan
manusia
31,6%.
Hasil
berpengaruh
penelitian
terhadap
ini
nilai
informasi pelaporan keuangan SKPD. Pada SKPD di Provinsi Aceh, bagian
53 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala akuntansi/tata
usaha
keuangan
sudah
Dalam
penjelasan
Peraturan
dinilai memiliki kapasitas sumber daya
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
manusia yang baik, hal tersebut dapat
Sistem
dilihat dari jawaban kuesioner penelitian
disebutkan
terhadap variabel kapasitas sumber daya
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
manusia. Pada SKPD di Provinsi Aceh,
mengembangkan
latar belakang pendidikan yang dimiliki
kemajuan
oleh bagian akuntansi/tata usaha keuangan
meningkatkan
sebagian besar berlatar belakang ilmu
keuangan
daerah,
akuntansi sehingga bidang pekerjaan yang
Informasi
Keuangan
dijalankan sesuai dengan ilmu pengetahuan
pelayanan
publik.
yang dimiliki. Kemudian aparatur SKPD
teknologi informasi yang pesat serta
yang berada di bagian akuntansi/tata usaha
potensi pemanfaatannya secara luas, maka
keuangan rata-rata menjawab setuju/sangat
dapat membuka peluang bagi berbagai
setuju bahwa diperlukan pelatihan dan
pihak untuk mengakses, mengelola, dan
pendidikan guna membantu penguasaan
mendayagunakan
dan pengembangan keahlian dalam tugas.
daerah secara cepat dan akurat.
Hal
tersebut
bertujuan
akuntansi/tata menyusun
usaha
dan
agar
Keuangan
bahwa
Daerah
Pemerintah
dan
teknologi
dan
memanfaatkan informasi
kemampuan dan
untuk
mengelola menyalurkan
Daerah Dengan
informasi
kepada kemajuan
keuangan
bagian
keuangan
menghasilkan
Informasi
dapat laporan
keuangan yang bernilai.
Pengaruh
Kegiatan
Pengendalian
terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Hasil pengujian secara parsial yang
Teknologi
terakhir menunjukkan nilai β untuk X3
Informasi terhadap Nilai Informasi
adalah 0,314. Berdasarkan hasil tersebut
Pelaporan Keuangan
terbukti bahwa terdapat hubungan antara
Pengaruh
Hasil
Pemanfaatan
pengujian
secara
parsial
variabel independen terhadap variabel
selanjutnya menunjukkan nilai β untuk X2
dependen sebesar 31,4% . Hasil penelitian
adalah 0,140. Berdasarkan hasil tersebut
ini mendukung hipotesis keempat yang
terbukti bahwa terdapat hubungan antara
telah
variabel independen terhadap variabel
pengendalian berpengaruh terhadap nilai
dependen sebesar 14% Hasil penelitian ini
informasi pelaporan keuangan SKPD.
dirumuskan
yaitu
kegiatan
mendukung hipotesis ketiga yang telah
Masih ditemukannya penyimpangan
dirumuskan yaitu pemanfaatan teknologi
dan kebocoran di dalam laporan keuangan
informasi
oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan
berpengaruh
terhadap
informasi pelaporan keuangan SKPD.
nilai
keuangan SKPD maupun LKPD belum memenuhi
karakteristik/nilai
informasi
Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 54
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang
disyaratkan,
Permasalahan
yaitu
lain
terlambatnya
keandalan.
yaitu
penyampaian
masih laporan
dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Instrumen dan daftar pertanyaan yang
keuangan, dan hingga saat ini LKPD untuk
digunakan
Provinsi Aceh masih mendapatkan opini
sebagian besar dikembangkan sendiri
WDP (2005-2010). Berdasarkan kenyataan
oleh peneliti, selebihnya mengadopsi
tersebut
perbaikan
dari beberapa penelitian terdahulu
pengendalian intern khususnya kegiatan
yang memiliki variabel sama dengan
pengendalian terhadap nilai informasi
penelitian
pelaporan keaungan, sehingga laporan
menyesuaikan dengan kondisi yang
keuangan yang disajikan lebih bernilai.
ada dan telah melakukan beberapa
diperlukan
dalam
ini.
penelitian
Peneliti
ini
berusaha
kali perbaikan namun tetap memiliki KESIMPULAN DAN SARAN
kelemahan-kelemahan.
Kesimpulan Setelah
2. Kurangnya dilakukan
pengujian
dan
analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya: 1. Kapasitas
responden pernyataan sikap
pemahaman terhadap
daya
manusia,
pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan
pernyataan-
dalam kuisioner
kurang
kepedulian
serta dan
keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan
sumber
dari
yang
ada.
Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
keuangan SKPD. 2. Kapasitas
sumber
daya
manusia
berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD. 3. Pemanfaatan
teknologi
Saran Dalam
kaitannya
terhadap
kualitas audit, peneliti ingin memberikan informasi
saran-saran sebagai berikut:
berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD.
Saran untuk SKPD di Kota Banda Aceh
4. Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD.
Dalam
upaya
informasi pelaporan keuangan, peneliti
1. Sebaiknya
55 -
nilai
memberi beberapa saran:
Keterbatasan Beberapa
peningkatan
aparatur-aparatur
yang
berada dan bekerja di seluruh instansi keterbatasan
yang
ada
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
pemerintahan harus sesuai dalam
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bidang
pekerjaan
dengan
ilmu
yang
digeluti
pengetahuan
manusia
yang
(dalam
aparatur).
hal
ini
Pemahaman
adalah
yang
baik
dimiliki (prinsip the right man in the
terhadap sotware yang digunakan
right place). Hal ini diharapkan agar
akan membuat aparatur lebih dapat
hasil yang diperoleh dapat lebih baik
menghasilkan laporan keuangan yang
sehingga
berkualitas.
meminimalisasikan
kesalahan tersebut
dan
kecurangan.
dapat
dilihat
dari
Hal data
Saran untuk Peneliti Selanjutnya
responden yang membuktikan bahwa masih
banyaknya
aparatur
yang
Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk
peneliti
selanjutnya.
Untuk
bekerja di bagian akuntansi/tata usaha
perbaikan selanjutnya peneliti memberi
keuangan
beberapa saran yaitu:
berlatar
belakang
pendidikan non akuntansi (Lain-lain).
1. Memperbaiki
terlebih
dahulu
2. Sebaiknya instansi pada pemerintah
kuesioner
yang digunakan dalam
daerah dapat bekerja dengan efektif
penelitian
ini
dan
kuesioner yang tingkat validitas dan
efisien
sehingga
laporan
keuangan dapat dihasilkan degan cepat. Hal ini juga merupakan langkah
atau
menggunakan
reliabilitasnya lebih tinggi. 2.
Mempertimbangkan
variabel-variabel
pemerintah daerah untuk menghindari
lain yang diduga berpengaruh terhadap
keterlambatan penyampaian laporan
nilai
keuangan
misalnya
seperti
permasalahan
yang
menjadi
selama
ini.
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat dihindari apabila pemerintah
daerah
informasi latar
pelaporan belakang
keuangan pendidikan,
pengalaman kerja aparatur, maupun peran internal auditor yang dianggap memiliki pengaruh
terhadap
nilai
informasi
pelaporan keuangan.
menerapkan
system pengendalian intern yang baik
DAFTAR KEPUSTAKAAN
diseluruh SKPD pada Provinsi Aceh.
Alimbudiono, R. S. & Fidelis, Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal: 18-30. Azhar, S., 2007, Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya. Arfianti, D., 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten
3. Sebaikanya aparatur yang bekerja di seluruh instansi pemerintah diberikan pendidikan dan pelatihan terhadap software akuntansi ataupun software yang
digunakan
dalam
bidang
pekerjaannya. Hal ini merupakan salah
satu
pemerintah
bentuk daerah
dari
langkah terhadap
peningkatan kapasitas sumber daya
Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 56
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Batang). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Bastian, I., 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Bastian, I., 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Bellamy, C., dan Taylor, J., A., 1998. Governing In The Information Age. Buckingham, UK: Open University Press. Darwanis dan Desi Dwi Mahyani. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterhandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 2. No. 2. Hal: 133-151. Hamzah, A., 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. UGM. Indriasari, D. dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Sistem Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VII. Pontianak. Istianingsih dan Setyo Hari Wijanto. 2008. Pengaruh Kualitas Sistem informasi, Kualitas Informasi, dan Percived Usefulness Terhadap Kepuasan Pengguna Software Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi IX. Pontianak. Jurnali, T. & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian TugasTeknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5 No. 2 Hal: 214-228. Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi
57 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Pemerintah. Vol. 2 No. 1. Hal: 1-17. Pemerintah Aceh. 2007. Qanun Aceh No.5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Risa, D., 2008. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, Penggunaan Software Akuntansi dan Nilai Laporan Keuangan Pemerintah. Fakultas Ekonomi, UNS. Sekaran, U., 2006. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. John Wiley & Sons, Inc. Thalib, S. B., 2008. Evaluasi Kesiapan Sumber Daya Manusia Di Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Ende Dalam Rangka Implementasi Konsep Value For Money Audit Untuk Penelitian Kinerja. Thesis. UGM. Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. www.gtzsfdm.or.id. Tuasikal, A. 2007. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 08, No. 01. Hal:1466-1468. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Warisno. 2009. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Universitas Sumatera Utara
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Medan. Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Yogyakarta: ANDI. Widodo, J., 2001. Good Governance : Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia. Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-OnWing. 2000. Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications. John Wiley and Sons. Inc. Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010.
Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto. http://www.medanbisnisdaily.com http://www.liranews.com http://www.harian-aceh.com
Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 58
