Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 80- 90
11 Pages
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI ACEH) Mawarni1, Darwanis2, Syukriy Abdullah2 1)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: This study aims to test and prove empirically the effect of revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) for capital expenditures and their impact on regional economic growth. The population of this research is the local government district and city in the province of Aceh as many as 23 districts / cities, and which meet the criteria in the sample were 21 districts / cities, so the number of observations were analyzed to 105. The data used is data GDP at constant prices to see economic growth and the realization of PAD, DAU and capital expenditures in the districts / cities in Aceh province from 2005 to 2011. The data is sourced from DJKD Ministry of Finance and the Central Bureau of Statistics province. Testing is done with path analysis (Path Analysis). The analysis showed that PAD is a significant positive impact on capital spending and economic growth, DAU negatively affect perpengaruh capital expenditures and significant positive impact on economic growth. While capital expenditures are not perpengaruh economic growth. Keywords: Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditures, Economic Growth
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 21 kabupaten/kota, sehingga jumlah amatan yang dianalisis menjadi 105. Data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan realisasi PAD, DAU serta belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Data tersebut bersumber dari DJKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (Path Analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan perpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak perpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi
ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2011 hanya
PENDAHULUAN
Target pemerintah provinsi Aceh untuk
mencapai 5,02% dengan minyak dan gas dan
mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6
5,89% tanpa minyak dan gas. Namun demikian
hingga 6,5% pada tahun 2012 ternyata tidak
capaian ini mengalami peningkatan yang cukup
bisa
signifikan
tercapai,
kenyataannya
pertumbuhan
jika
dibandingkan
dengan
ekonomi justru berada di bawah rata-rata angka
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 yang
nasional.
hanya mencapai 2,79 % dengan minyak dan
Realisasi
angka
pertumbuhan
Volume 2, No.2, Mei 2013
- 80
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala gas, dan 5,49% tanpa minyak dan gas (BPS
masyarakat. Provinsi Aceh dengan luas wilayah
Aceh, 2012).
57365,57 km 2 dan terdiri dari 18 kabupaten
Sementara itu nilai Produk Domestik
dan 5 (lima) kota merupakan daerah dengan
Regional Brutto (PDRB) atas dasar harga
struktur geografi dan kultur sosial ekonomi
berlaku meningkat menjadi 22,55 triliun Rupiah
masyarakat
pada triwulan IV 2011 dengan minyak dan gas,
menyebabkan proses pembangunan daerah
sementara tanpa minyak dan gas angka yang
daerah
dicapai sebesar 18,92 triliun Rupiah. Sehingga
menunjukkan dinamika yang relatif berbeda
kumulatif pada tahun 2011 dengan migas
antara satu dengan lainnya. Di antara sejumlah
mencapai 85,54 triliun Rupiah dan tanpa migas
kabupaten/kota di provinsi Aceh terdapat
mencapai 71,66 triliun Rupiah. Sedangkan
beberapa kabupaten/kota yang memiliki nilai
berdasarkan ADHK 2000, PBRD triwulan IV-
PDRB yang sangat tinggi dari sektor pertanian
2011 dengan migas tercatat sebesar 8,87 triliun
sehingga daerah-daerah ini merupakan daerah
Rupiah dan tanpa migas menjadi 7,88 triliun
kantong
Rupiah. Sehingga kumulatif PDRB Aceh
disebabkan
ADHK 2000 dengan migas pada tahun 2011
pertanian, sementara daerah lainnya memiliki
mencapai 34,78 triliun Rupiah dan tanpa migas
kantong produksi di sektor non pertanian.
sebesar 30,80 triliun Rupiah (BPS, 2012).
Kondisi ini adalah salah satu faktor yang
Provinsi Aceh merupakan salah satu
yang
berbeda.
kabupaten/kota
produksi oleh
di
Kondisi
provinsi
pertanian, keberadaan
ini
Aceh
antara
lain
sumberdaya
menyebabkan berbedanya nilai PDRB yang
daerah yang diberikan otonomi khusus oleh
diterima
pemerintah pusat melalui UU No.18/2001
kabupaten/kota. Perbedaan ini disebabkan oleh
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah
ketidakseimbangan
Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe
khususnya antara sektor pertanian sebagai
Aceh Darussalam. Proporsi pendapatan untuk
sektor tradisional dan sektor industri maupun
sumber daya minyak dan gas adalah 70%.
sektor-sektor lainnya. Dilihat dari sumber alam
Ketetapan ini melebihi otonomi biasa yang
yang dimiliki, maka mayoritas daerah-daerah di
mengatur
provinsi
provinsi Aceh didominasi oleh sektor pertanian,
hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas.
hanya beberapa daerah di antaranya dengan
Pemberian otonomi dan proporsi pendapatan
struktur perdagangan dan jasa perusahaan yang
yang cenderung besar ini diharapkan dapat
kuat.
pembagian
menggenjot
pembangunan
pertumbuhan provinsi
pendapatan
ekonomi
Aceh
yang
ekonomi
kabupaten/kota jauh
oleh
masing-masing
pertumbuhan
daerah
sektoral
dan di
tertinggal
dibandingkan kemajuan ekonomi provinsi lain
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam
UU
No.33/2004
tentang
di Indonesia, yang pada akhirnya pencapaian
Perimbangan Keuangan
tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi
Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan
81 -
Volume 2, No.2, Mei 2013
antara Pemerintah
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bahwa
pendapatan
adalah
dengan konsep kesenjangan fiskal (fiscal gap)
yang
yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
(fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal
dengan peraturan perundang-undangan. Pada
capacity). DAU bertujuan sebagai instrumen
pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan
untuk mengatasi masalah horizontal imbalance
memberikan kewenangan kepada pemerintah
yang
daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi
penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh
daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai
daerah (block grants). Konsep dasar formulasi
perwujudan desentralisasi.
DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam
pendapatan
yang
Sementara
asli
daerah
diperoleh
pada
daerah
dimana
Daerah,
penjabaran dari teori govermental transfer yang
disebutkan bahwa pendapatan asli daerah, yaitu
berbasis pada konsepsi fiscal gap. Dengan
pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak
konsepsi fiscal gap nantinya kesenjangan fiscal
daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan
yang
milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
kebutuhan
daerah
dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup
yang
79
antar
UU No.25/1999 itu secara implisit merupakan
tentang
pasal
dialokasikan
UU
No.22/1999
itu
daerah
Pemerintah
dipisahkan
dan
lain-lain
merupakan fiskal
selisih dengan
negatif
antara
kapasitas
fiskal
pendapatan asli daerah yang sah.
melalui transfer pemerintah pusat.
Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Modal
PP Perimbangan, merupakan
No.55/2005
tentang
menyebutkan dana
bahwa bersumber
DAU
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007
tentang
Bagan
Akun
dari
Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
modal merupakan pengeluaran anggaran yang
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
digunakan dalam rangka memperoleh atau
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
menambah aset tetap dan aset lainnya yang
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU
memberi manfaat lebih dari satu periode
dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten
akuntansi serta melebihi batasan minimal
dan kota yang besarannya ditetapkan sekurang-
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang
kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri
ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut
netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi
dipergunakan
DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota
sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk
ditetapkan
dijual.
sesuai
yang
Dana
dengan
imbangan
untuk
operasional
kegiatan
kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.
Pemerintah daerah mengalokasikan dana
DAU adalah salah satu komponen di
dalam bentuk anggaran belanja modal dalam
dalam Dana Perimbangan di APBN yang
APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi
pengalokasiannya didasarkan atas FORMULA
belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan Volume 2, No.2, Mei 2013
- 82
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk
infrastruktur;
kelancaran
pemerintah
pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang
kualitas
dapat mendorong investasi baik asing maupun
pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya
lokal; menyediakan perumahan dengan biaya
meningkatkan
rendah; melakukan restorasi lingkungan serta
maupun
pelaksanaan untuk
pemerintah
tugas
meningkatkan
kualitas daerah
pelayanan
seharusnya
publik,
mengubah
peningkatan
pendidikan;
penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009).
komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja
Produk Domestik Regional Bruto
rutin yang relatif kurang produktif. Saragih
Produk
Domestik
Bruto
(PDB)
(2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja
merupakan salah satu indicator makro ekonomi
hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif,
yang
misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.
mengukur kineja ekonomi di suatu negara.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine dalam
Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi
Darwanto
(2007)
bahwa
maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk
penerimaan
pemerintah
lebih
Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori
banyak untuk program-program layanan publik.
dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan
Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya
bagian dari PDB, sehingga dengan demikian
mengalokasikan
perubahan yang terjadi di tingkat regional akan
menyatakan
belanja
hendaknya
untuk
berbagai
kepentingan publik.
pada
umumnya
digunakan
untuk
berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Hasil penelitian Valadkhani (1998) yang dilakukan di Iran, menemukan bahwa belanja
Pertumbuhan Ekonomi Menurut
33),
modal pemerintah memiliki pengaruh yang
pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan
positif dan signifikan terhadap PDB, khususnya
output perkapita yang terus menerus dalam
di sektor produksi barang. Sementara penelitian
jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut
di negara-negara OECD diperoleh bukti empiris
merupakan salah satu indikator keberhasilan
bahwa terjadi korelasi positif struktural antara
pembangunan.
belanja
tingginya
Sukirno
Dengan
pertumbuhan
(1996,
demikian ekonomi
makin biasanya
publik
dengan
PDB
per
kapita
(Lamartina, 2008).
makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.
METODE PENELITIAN Yang menjadi tujuan dari penelitian ini
Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar
adalah untuk menguji dan memperoleh bukti
untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah
empiris dari pengaruh pendapatan asli daerah
dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat
dan dana alokasi umum terhadap belanja modal
dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
serta pengaruh pendapatan asli daerah, dana
dengan
memprioritaskan:
alokasi umum dan belanja modal terhadap
83 -
Volume 2, No.2, Mei 2013
perbaikan
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pertumbuhan ekonomi. Maka jenis penelitian
mempengaruhi Z
yang digunakan adalah penelitian hipotesis (hypothesis testing research).
HASIL PEMBAHASAN
Data yang dianalisis dalam penelitian ini
Hasil Pengujian Hipotesis
bersumber dari Badan Pusat Statistik yang di
Pengujian hipotesis dilakukan dengan
akses melalui website BPS masing-masing
menggunakan analisis jalur (path analysis),
kabupaten kota berupa data PDRB, sementara
setelah semua asumsi klasik di uji dan
untuk data APBD kabupaten/kota provinsi
ditemukan bahwa model sudah dapat digunakan.
Aceh yang terdiri dari realisasi PAD, DAU dan
Hipotesis 1. PAD dan DAU berpengaruh baik
belanja modal, diambil dari Keuangan
Departemen
secara simultan maupun parsial
yang di akses melalui website
www.djkd.depkeu.go.id.
terhadap Belanja Modal. Hipotesis 2. PAD, DAU dan Belanja Modal
Metode analisis data dalam penelitian ini
berpengaruh baik secara simultan
menggunakan analisis jalur (path analysis).
maupun parsial terhadap
Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis
Pertumbuhan Ekonomi
regresi linier berganda, atau analisis jalur
Berdasarkan hipotesis maka kerangka
adalah penggunaan analisis regresi untuk
hubungan kausal empiris antara jalur dapat
menaksir hubungan kausalitas antar variabel
dibuat melalui persamaan sebagai berikut:
yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2011: 249). Secara mengikuti
matematika,
pola
model
analisis
struktural
jalur
PZX1
PAD (X1) PYX 1
sebagai
berikut:
BM (Y)
PZY
PE (Z)
1. Sub Struktur I 2 PYX
Y = P YX1 X1 + P YX2 X2 + ρ Y ε1 2. Sub Struktur II Z = P ZX1 X1 + P ZX2 X2 + P ZY Z + ρ Z ε2 Di mana:
DAU (X2)
2 PZX
Gambar 1. Hubungan Struktur X1, X2 dan Y terhadap Z
Z
= Pertumbuhan Ekonomi
Y
= Belanja Modal
Hasil Pengujian Hipotesis 1 (Sub-Struktur 1)
X1
= Pendapatan Asli Daerah
Hasil Pengujian Secara Bersama
X2
= Dana Alokasi Umum
P
= Koefesien regresi
sebesar 14,877 dengan nilai probabilitas (sig) =
ε1
= Variabel lainnya yang
0.000 < 0.05 dengan demikian maka Ha
mempengaruhi Y
diterima, yang artinya secara bersama-sama
ε2
Dari hasil pengujian diperoleh nilai F
= Variabel lainnya yang Volume 2, No.2, Mei 2013
- 84
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap
Hasil Pengujian Secara Parsial PAD terhadap
BM.
Pertumbuhan Ekonomi Nilai yang diperoleh dari tabel koefisien
Hasil Pengujian Secara Parsial PAD terhadap
sub-struktur 2 adalah t = 6.075, dengan nilai
Belanja Modal
probabilitas (sig) = 0.000 < 0.05, maka Ha
Dari hasil pengujian diperoleh nilai t = 5.443 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.000 <
diterima yang artinya PAD berpengaruh secara signifikan terhadap PE.
0.05. Dengan demikian Ha diterima. Artinya PAD berpengaruh secara signifikan terhadap
Hasil Pengujian Secara Parsial DAU terhadap
belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi
Aceh.
Nilai yang diperoleh dari tabel koefisien sub-struktur 2 adalah t = 4.951, dengan nilai
Hasil Pengujian Secara Parsial DAU terhadap
probabilitas (sig) = 0.000 < 0.05, maka Ha
Belanja Modal
diterima yang artinya DAU berpengaruh secara
Dari hasil pengujian diperoleh nilai t = -
signifikan terhadap PE.
2.233 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.03 < 0.05. Dengan demikian maka Ha diterima.
Hasil Pengujian Secara Parsial Belanja
Artinya DAU berpengaruh negatif secara
Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
signifikan terhadap BM.
Nilai yang diperoleh dari tabel koefisien
Berdasarkan hasil analisis jalur sub-
sub-struktur 2 adalah t = 1.576, dengan nilai
struktur 1 (X1 X2 dan Y) diperoleh nilai masing-
probabilitas (sig) = 0.118 > 0.05, maka Ho
masing:
diterima yang artinya BM tidak berpengaruh
a. PYx1 = Beta = 0.506 [ t = 5.443 dan probabilitas (sig) = 0.000 b. PYx2 = Beta = -0.208 [ t = -2.233 dan probabilitas (sig) = 0.028
secara signifikan terhadap PE. Berdasarkan hasil analisis jalur sub-struktur 2 (X1; X2; Y dan Z), diperoleh nilai masing-masing: a. PZx1 = Beta = 0.489 [ t = 6.075 dan probabilitas (sig) = 0.000] b. PZx2 = Beta = 0.360 [ t = 4.951 dan
Hasil Pengujian Hipotesis 2 (Sub-Struktur 2) Hasil Pengujian Secara Bersama Dari hasil pengujian diperoleh nilai F
probabilitas (sig) = 0.000] c. PZY = Beta = 0.119 [ t = 1.576 dan probabilitas (sig) = 0.118]
sebesar 41.749, dengan nilai probabilitas (sig) =
Hasil analisis menunjukkan bahwa ada
0.000 < 0.05, maka Ha diterima. Artinya PAD,
koefisien jalur yang tidak signifikan yaitu
DAU dan belanja modal secara bersama-sama
variabel Y (BM), dengan demikian maka model
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
perlu diperbaiki melalui metode triming, yaitu mengeluarkan variabel Y (BM) karena hasil
85 -
Volume 2, No.2, Mei 2013
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala koefisien jalurnya tidak signifikan. Kemudian
ρZX1 =
PAD (X1) ρY X
model diuji kembali tanpa mengikutsertakan
1=
variabel Y (BM).
0.5 0
0.550
ε2 = 0.457
ε1 = 0.774
6
BM (Y)
ρZY = 0.119
PE (Z)
Berdasarkan hasil analisis jalur substruktur 2 (X1; X2; dan Z) seperti terlihat pada tabel koefisien model 2 sub-struktur 2 diperoleh nilai masing-masing:
2 ρYX
= -0.2
08 ρZX2
DAU (X2)
35 = 0.3
Gambar 2. Persamaan Hubungan Kausalitas X1, X2
d. ρZx1 = Beta = 0.550 [ t = 7.695 dan
dan Y terhadap Z
probabilitas (sig) = 0.000] e. ρZx2 = Beta = 0.335 [ t = 4.688 dan
Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
probabilitas (sig) = 0.000] Besarnya koefisien diterminan X1, dan X2
Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Hasil
secara simultan terhadap Z sebesar: (R
= R
Square
ZX1X2)
= (ρZX1) . (rZX1) + (ρZx2) .
pengujian
statistik
dengan
menggunakan SPSS 21 terhadap PAD, DAU dan belanja modal menunjukkan bahwa PAD
(rZX2) R2 ZX1X2 = (0.550) . (0.666) + (0.335) . (0.526)
dan DAU berpengaruh secara simultan dan
R2 ZX1X2 = 0.366 + 0.176
signifikan terhadap belanja modal. Pengujian
R2
secara simultan menunjukkan bahwa nilai R2
= 0.543 Berdasarkan hasil pengujian koefisien
sebesar 0.226, artinya 22,6% perubahan pada
jalur sub-struktur 1 dan sub-struktur 2, maka
variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh
persamaan sub-struktur adalah sebagai berikut:
variabel PAD dan variabel DAU, sedangkan
Y = ρYx1 X1 + ρYx2 X2 + ρY ε1 dan R2 YX1X2
77,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar
= 0.506 X1 - 0.208 X2 + 0.774 ε1 dan
variabel
yang
dimasukkan
dalam
penelitian ini.
R2 YX1X2 = 0.226 Z = ρzx1 X1 + ρZx2 X2 + ρZY Y+ ρY ε1 dan R2
ZX1X2
= 0.550 X1 + 0.335 X2 + 0.774 ε2 dan
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
R2 ZX1X2 = 0.543 secara
Hasil pengujian koefisien jalur sub-
keseluruhan diagram hubungan kausal empiris
struktur 1 terhadap PAD terhadap belanja modal
antar variabel X1, X2 dan Y terhadap Z, sebagai
menunjukkan nilai beta sebesar 0.506 dengan
berikut:
nilai signifikansi 0.000 yang artinya PAD
Atau
dapat
digambarkan
berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia (2007) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Temuan ini juga Volume 2, No.2, Mei 2013
- 86
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mengkonfirmasi hasil penelitian Maimunah
nilai R2 sebesar 0.554 artinya 55,4% perubahan
(2006) bahwa PAD berpengaruh signifikan
pada variabel pertumbuhan ekonomi dapat
positif
terhadap
belanja
daerah
pada
dijelaskan oleh variabel PAD, DAU dan
pulau
Sumatera
dan
variabel belanja modal, sedangkan 44,6%
penelitian Abdullah dan Halim (2003) bahwa
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar
PAD berpengaruh positif terhadap belanja
penelitian.
kabupaten/kota
di
pemerintah pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali.
Pengaruh
PAD
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap
Hasil pengujian koefisien jalur substruktur 2 model 2, pengaruh PAD terhadap
Belanja Modal Hasil pengujian koefisien jalur sub-
pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai beta
struktur 1 terhadap DAU terhadap belanja
sebesar 0.550 dengan nilai signifikansi 0.000
modal menunjukkan nilai beta sebesar -0.208
artinya PAD berpengaruh positif signifikan
dengan nilai signifikansi 0.028 artinya DAU
terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan
berpengaruh terhadap belanja modal namun
dengan
dalam bentuk yang negatif, temuan ini tidak
menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif
sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia
dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal
(2007) sebelumnya yang menyebutkan bahwa
ini juga mendukung pernyataan BAPENAS
DAU berpengaruh positif terhadap belanja
(2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan
modal pada kabupaten/kota di pulau Jawa.
ekonomi seharusnya sensitif terhadap kenaikan
Sementara penelitian Abdullah dan Halim yang
pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan
mengambil variabel belanja pemerintah sebagai
ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB
variabel independen menemukan bahwa DAU
dan Pendapatan Per Kapita.
berpengaruh
positif
terhadap
penelitian
Brata
(2004)
yang
belanja
pemerintah di Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.
Pengaruh
DAU
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi Pengaruh PAD, DAU dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil pengujian koefisien jalur substruktur 2 model 2, pengaruh DAU terhadap
Hasil pengujian koefesien jalur sub-
pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai beta
struktur 2 model 1 pengaruh PAD, DAU dan
sebesar 0.335 dengan nilai signifikansi 0.000
belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi
artinya DAU berpengaruh positif signifikan
menunjukkan bahwa PAD, DAU dan belanja
terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil pengujian
modal
berpengaruh secara simultan dan
ini sejalan dengan hasil penelitian Maryati dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Endrawati (2010) yang menemukan bahwa
Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa
DAU berpengaruh signifikan positif terhadap
87 -
Volume 2, No.2, Mei 2013
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap
Pengaruh
Belanja
Modal
pertumbuhan
ekonomi
pada
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Sementara itu untuk belanja modal, hasil
Keterbatasan
pengujian koefisien jalur sub-struktur 2 model 1,
Beberapa
keterbatasan
pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan
dalam penelitian ini adalah:
ekonomi dengan nilai t hitung sebesar 1.576
1.
dan
dengan
signifikansi
penelitian
ini
muncul
tidak
bisa
0.118
digeneralisirkan terhadap kabupaten/kota
menunjukkan bahwa belanja modal tidak
di provinsi lain dikarenakan pengambilan
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
sampel kabupaten/kota provinsi Aceh yang
ekonomi. Hasil pengujian ini mendukung hasil
mempunyai beberapa kekhususan dalam
penelitian yang dikemukakan oleh Fitriyanti
hal pembiayaan pembangunan selama
dan
belanja
rentang waktu penelitian, yaitu adanya
pembangunan tidak berpengaruh signifikan
dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh
terhadap pertumbuhan ekonomi.
pasca
Pratolo
nilai
Hasil
yang
(2009)
bahwa
tsunami
2004.
Disamping
itu
banyaknya daerah pemekaran baru yang KESIMPULAN, SARAN
KETERBATASAN
DAN
tidak ikut di teliti karena tidak memiliki
Kesimpulan Kesimpulan
data yang disyaratkan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah
2.
Pendeknya rentang waktu penelitian, yaitu
sebagai berikut:
dari tahun 2005 – 2011 diduga turut
1.
Hasil pengujian koefisien jalur ditemukan
mempengaruhi hasil penelitian, karena
bahwa secara simultan PAD dan DAU
umumnya pertumbuhan ekonomi atau
berpengaruh positif terhadap belanja modal
peningkatannya akan lebih terlihat dalam
pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
rentang waktu beberapa tahun. Terlebih
Sedangkan
secara
parsial
PAD
lagi angka PDRB untuk tahun 2011 adalah
berpengaruh
positif
sementara
DAU
angka PDRB sementara.
berpengaruh
negatif
terhadap
2.
belanja
3.
Dalam hal variabel penelitian, hanya tiga
modal pada kabupaten/kota di Provinsi
varibael
Aceh.
berpengaruh
Hasil pengujian koefisien jalur ditemukan
ekonomi yaitu PAD, DAU dan belanja
bahwa secara simultan PAD, DAU dan
modal.
yang
diteliti terhadap
yang
diduga
pertumbuhan
belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kabupaten/kota
ekonomi di
Provinsi
pada
Saran
Aceh.
Dengan melihat hasil penelitian serta
Sedangkan secara parsial menunjukkan
keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, Volume 2, No.2, Mei 2013
- 88
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala maka disarankan sebagai berikut:
lama
1.
variabel lainnya, seperti bagi hasil
Kepada
pemerintah
kabupaten/kota
provinsi Aceh:
menambahkan
variabel-
migas dan otsus.
a. Supaya lebih mengintensifkan sumbersumber pendapatan asli daerah (PAD) guna
dan
meningkatkan
b. Memilah variabel-variabel apa saja yang termasuk dalam belanja modal.
pertumbuhan
c. Menghitung terlebih dahulu berapa
ekonomi, karena peningkatan PAD
alokasi DAU yang bisa dialokasikan
secara langsung sangat berpengaruh
untuk belanja modal.
terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada
akhirnya
akan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
d. Menganalisa berapa tambahan belanja modal yang disebabkan oleh adanya dana otsus.
b. Supaya memprioritaskan alokasi DAU dan belanja modal pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan
publik,
seperti
infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat
mendorong
pertumbuhan
ekonomi. c. Untuk Pemda Provinsi agar membuat regulasi atau Peraturan Gubernur terkait dengan penganggaran belanja modal yang bersumber dari migas dan otsus dan melakukan serah terima aset tetap dari
kabupaten/kota
yang
sudah
dibangun di daerah tersebut. d. Untuk kabupaten/kota agar membuat kebijakan
atau
skala
prioritas
pembangunan fisik yang dianggarkan untuk belanja modal daerah sehingga sinkron dengan kebijakan penggunaan dana migas dan otsus di seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh. 2.
Kepada peneliti yang tertarik pada bidang ini, disarankan: a. Uuntuk mengambil sampel yang lebih banyak dengan rentang waktu lebih
89 -
Volume 2, No.2, Mei 2013
DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdullah, S. dan Abdul Halim, 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI. No. 2, Tahun XIII/25. Adi, P. H., 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Kritis. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. Adi, P. H. dan Laras Wulan Ndadari, 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya. Anonim, 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Procedding Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. BAPPENAS, 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktotrat Pengembangan Otonomi Daerah. BPS Provinsi Aceh, 2011. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV 2011. Darwanto dan Yulia, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. Fitriyanti, I. dan Suryo Pratolo, 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II. Balitbang Depdagri, Jakarta. Ghozali, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Harianto, D., 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar. Indriantoro, N.dan Bambang Supomo, 1999. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE. Kuncoro, M., 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Lamartina, S. dan Zaghini Andrea, 2007. Increasing Publik Expenditures: Wagner’s Law in OECD Countries, Center for Financial Studies. No. 2008/13. Maryati, U. dan Endarwati, 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi; Studi Kasus di Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol. 5, No. 2. Hal: 68-84. Maimunah, M., 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK: 6/2007 Tahun 2007 tetang Bagan Akun Standar.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Riduwan, K. dan Engkos Ahmad, 2008. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: Alfabeta. Saad, W. dan Kamel Kalakech, 2009. The Nature of Government Expenditure and its Impact on Sustainable Economic Growth. Middle Eastern Finance and Economics. Vol. 1, No. 4. Hal: 39-47. Saragih, J. P., 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghalia Indonesia. Sukirno, S., 1996. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: LPFE UI dengan Bina Grafika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Valadkhani, A., 1998. Effect of Government Capital Expenditure on GDP in the Iranian Economy Using Superexogeneity Testing, Applied Economics Letters. No. 5. Hal: 361-364. www.aceh.bps.go.id. www.djkd.depdagri.go.id. www.djpk.depkeu.go.id.
Volume 2, No.2, Mei 2013
- 90
