Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 140- 149
10 Pages
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH Yudi Satrya Aprizay1, Darwanis2, Muhammad Arfan2 1)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: this study is aimed to test the effect of Local Government Revenue (PAD), Transfer Funds, and Surplus of Budget Financing altogether in allocating Capital Expenditure in districts/cities in Aceh Province. Population in this study is all local governments in Aceh Province for year of 2010 – 2012. In Aceh Province, there are 23 local governments which consist of 18 districts and 5 cities. The 23 local governments were observed for 3 periods so that the total observations are 69 observations. The data used is Budget Realisation Statements of districts/cities in Aceh Province which had been audited by BPK. Analytical method used is double linear regression. The result of this research shows that either altogether or in partial, Local Government Revenue (PAD), Transfer Funds, and Surplus of Budget Financing have influence to Captal Expenditure. Keywords: Local Government Revenue (PAD), Transfer Funds, Surplus of Budget Financing, Captal Expenditure Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Propinsi Aceh tahun 2010-2012. Dimana Provinsi Aceh terdapat 23 pemerintahan daerah yang terdiri dari 18 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 23 kabupaten/kota akan diamati selama 3 periode sehingga jumlah pengamatan sebanyak 69 pengamatan. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah diaudit oleh BPK. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara bersama maupun parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengruh terhadap Belanja Modal. Kata kunci:
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal
Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 140
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kualitas jasa (service quality management), yakni
PENDAHULUAN
Anggaran
rencana
upaya meminimasi kesenjangan (gap) antara
keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan
tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen
pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran
(Bastian, 2006:274). Dengan demikian, Pemerintah
daerah disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan
Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran
Belanja Daerah) baik untuk provinsi maupun
belanja modal dengan baik karena belanja modal
kabupaten dan kota. Seluruh penerimaan dan
merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah
pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk
Daerah untuk memberikan pelayanan kepada
uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus
publik.
dianggarakan
daerah
merupakan
dalam APBD
dkk,
Pemerintah daerah mengalokasikan dana
2008:100). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005
dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “APBD
untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal
merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah
ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.
dengan Peraturan Daerah”.
Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan
Secara
teoretis,
(Kawedar
penganggaran
suatu
kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah
komponen belanja dapat terpisah dari belanja
seharusnya
lainnya. Belanja pegawai ditentukan berdasarkan
Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan
regulasi yang berlaku di daerah, seperti Peraturan
untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.
Pemerintah,
Keputusan
Presiden,
mengubah
komposisi
belanjanya.
Peneliti Public Expenditure Analysis and
Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan
Capacity
Menteri Dalam Negeri, dan peraturan daerah.
mencatat sejak 2008 sampai 2012, sebesar Rp 5,4
Sementara belanja barang dan jasa disesuaikan
trilliun belanja modal telah dibelanjakan oleh
dengan kebutuhan daerah, mengikuti harga yang
pemerintah Aceh. Pembangunan jalan dan jembatan
berlaku, dan diatur dalam surat keputusan Kepala
memilki porsi terbesar dari belanja infrastruktur
Daerah (Asmara, 2010).
Aceh,
Darwanto
44
%.
(PECAPP)
Berdasarkan
Daftar
Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Bina Marga
menyatakan bahwa “Pemanfaatan anggaran belanja
2012 menunjukkan bahwa belanja infrastruktur
seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif,
terhitung sebesar Rp1,5 Trilliun dan sebesar Rp682
misalnya untuk pembangunan. Oleh karena itu,
milliar dibelanjakan untuk pembangunan jalan dan
penerimaan
seharusnya
jembatan, sedangkan belanja untuk infrastruktur
dialokasikan untuk program-program layanan
perdesaan hanya 14 % atau Rp 211 miliar. Namun,
publik”. Peningkatan kualitas pelayanan publik
besarnya belanja infrastruktur di Aceh belum
dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen
terdistribusi secara merata. Wilayah pantai barat dan
pemerintah
Yustikasari
sebesar
Program
(2007)
141 -
dan
Strengthening
daerah
Volume 3, No. 1, Februari
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala wilayah tengah Aceh memiliki sarana infrastruktur
Dana Perimbangan
yang masih sangat rendah.
Darise
(2008:38)
menyebutkan
bahwa
Secara umum, 39 % jalan kabupaten di
“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber
seluruh Aceh dalam kondisi rusak. Pada tahun 2011
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
tercatat jalan kabupaten Nagan Raya dan Aceh Jaya
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
dalam keadaan rusak lebih dari 90%. Gayo Lues
rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk
juga memiliki lebih dari 50% jalan kabupaten
menciptakan keseimbangan antara pemerintah
dalam kondisi rusak. Hal ini hendaknya menjadi
pusat dan pemerintah daerah.”
salah satu pertimbangan perencanaan pembangunan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
infrastruktur
provinsi.
mencakup pembagian keuangan antara pemerintah
Pengalokasian anggaran yang berasal dari dana
pusat dan pemerintah daerah secara proporsional,
otonomi khusus belum sepenuhnya berdasarkan
demokratis,
kebutuhan dan kondisi di lapangan.
memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan
bagi
pemerintah
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh
Pendapatan
transparan
dengan
daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun
Perhitungan
2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor
Anggaran baik secara bersama-sama maupun
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
simultan
Keuangan Daerah, Dana perimbangan meliputi
dan
Sisa
terhadap
Daerah,
dan
Dana
Perimbangan,
Asli
adil,
Perimbangan
Lebih
Belanja
Modal
pada
kabupaten/kota di Provinsi Aceh
Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Khusus.
Pendapatan Asli Daerah Menurut Halim (2007:96), “Pendapatan Asli
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Menurut Menurut Permendagri Nomor 13
Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang daerah.
tahun 2006, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah
Selanjutnya pada Pasal 137 sampai dengan Pasal
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.”
153,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk
menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah
menutupi
adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari
pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja,
sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya
dengan
yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
berasal
berlaku”.
dari
sumber
peraturan
ekonomi
asli
perundang-undangan
yang
SiLPA
tahun
defisit
sebelumnya
anggaran
merupakan
apabila
realisasi
diselesaikan. Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 142
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala SiLPA mencakup
tahun
anggaran
pelampauan
Menurut Halim (2007:101), “belanja modal
sebelumnya
penerimaan
PAD,
merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan
perimbangan,
dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya
pelampauan
penerimaan
dana
pelampauan
penerimaan
lain-lain
pendapatan
yang memberi manfaat lebih dari satu periode
pelampauan
penerimaan
akuntansi.” Tersedianya infrastruktur yang baik
daerah
yang
sah,
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban
diharapkan
akan
kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun
efektifitas
belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah
pada gilirannya terjadi peningkatan kebutuhan
selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
ekonomi.
di
menciptakan
berbagai
efisiensi
sektor,
dan
produktivitas
pengeluaran selama suatu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode sensus,
pengeluaran selama satu tahun periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA (Lampiran IV PP
dimana
populasi
penelitian
adalah
seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012,
Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP).
dimana Provinsi Aceh terdapat 23 pemerintahan daerah yang terdiri dari 18 pemerintahan kabupaten
Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan
dan 5 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 23
Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun
kabupaten/kota akan diamati selama 3 periode
standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran
sehingga
yang digunakan dalam rangka memperoleh atau
pengamatan.
menambah aset lainnya yang memberi manfaat
lainnya yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “Belanja modal meliputi antara lain belanja modal
pengamatan
sebanyak
69
Operasional Variabel Penelitian
lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset
jumlah
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Angaran serta satu variabel dependen yaitu Belanja Modal, sebagai berikut:
untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud”. Dengan kata lain
Variabel Independen
belanja
1.
modal
dilakukan
dalam
rangka
Pendapatan Asli Daerah (X1)
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset
Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004
tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih
Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli
dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah
adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang
dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri
sifatnya mempertahankan atau menambah masa
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
dengan
143 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
peraturan
perundang-undangan
yang
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala berlaku”. Pengukuran (proxy) yang digunakan
menambah aset lainnya yang memberi manfaat
adalah persentase perbandingan antara PAD dengan
lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi
total pendapatan. Skala yang digunakan adalah
batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset
rasio.
lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengukuran (proxy)
2.
Dana Perimbangan (X2) Menurut
(2008:38)
Darise
“Dana
yang
digunakan
adalah
persentase
perbandingan antara belanja modal dengan total belanja. Skala yang digunakan adalah rasio.
Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Rancangan Pengujian Hipotesis
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
Teknik analisis data yang digunakan adalah
rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk
regresi linear berganda. Untuk pengujian pengaruh
menciptakan keseimbangan antara pemerintah
dana
pusat dan pemerintah daerah”. Dana Perimbangan
pengujian dirinci lagi sesuai dengan komponen
meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil
dana perimbangannya untuk mengetahui komponen
Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana
yang lebih berpengaruh terhadap belanja modal.
Alokasi
Dimana hipotesisnya sebagai berikut:
Khusus.
Pengukuran
(proxy)
yang
digunakan adalah persentase perbandingan antara
1.
perimbangan
terhadap
belanja
Menentukan Hipotesis Nol (H0) dan
Dana Perimbangan dengan total pendapatan. Skala
Hipotesis Alternatif (HA)
yang digunakan adalah rasio.
H01 : βi (i=1,2,3) = 0; Pendapatan
3.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3)
Perimbangan,
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun
perbandingan
antara
adalah
SiLPA
Sisa
Lebih
HA1 : Paling sedikit ada satu βi ≠ 0
persentase
dengan
dan
Dana
Modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
anggaran selama satu periode anggaran Pengukuran digunakan
Daerah,
secara bersama-sama terhadap Belanja
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
yang
Asli
Perhitungan Anggara tidak berpengaruh
2006, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah
(proxy)
modal,
(i=1,2,3);
total
Pendapatan
penerimaan pembiayaan. Skala yang digunakan
Perimbangan,
adalah rasio.
Perhitungan
Asli
Daerah,
dan Anggaran
Sisa
Dana Lebih
berpengaruh
s
Variabel Dependen
secara bersama-sama terhadap Belanja
Belanja Modal
Modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan
2.
Menentukan kriteria penerimaan dan
Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun
penolakan hipotesis.
standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran
Jika βi (i=1,2,3) = 0 : H0 diterima.
yang digunakan dalam rangka memperoleh atau
Jika paling sedikit ada satu βi (i=1,2,3) ≠ 0 : H0 ditolak. Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 144
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala H0 diterima artinya variabel independen
HA4 : β3 ≠ 0;
secara bersama-sama tidak berpengaruh
Sisa
terhadap variabel dependen, sedangkan
berpengaruh terhadap Belanja Modal
H0 ditolak berarti variabel independen
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
secara
bersama-sama
berpengaruh
2.
Lebih
Perhitungan
Anggaran
Menentukan kriteria penerimaan dan
terhadap variabel dependen.
penolakan hipotesis
Selanjutnya untuk menguji pengaruh
Jika βi (i=1,2,3) = 0 : H0 diterima.
variabel independen secara terpisah terhadap
Jika βi (i=1,2,3) ≠ 0 : H0 ditolak.
variabel dependen dilakukan langkah-langkah
H0 diterima artinya variabel independen
sebagai berikut:
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen,
1.
Menentukan hipotesis Nol (H0) dan
sedangkan
H0
Hipotesis Alternatif (HA)
independen
berpengaruh
Hipotesis Kedua (H2)
dependen.
H02 : β1 = 0; Pendapatan
ditolak
berarti
variabel
terhadap
variabel
Menguji hipotesis kelima yaitu variabel Asli
Daerah
tidak
independen Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi
berpengaruh terhadap Belanja Modal
Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Dana
HA2 : β1 ≠ 0;
komponen Dana Perimbangan secara bersama
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
terhadap variabel dependen yaitu Belanja
terhadap Belanja Modal kabupaten/kota
Modal. Pengujian hipotesis kelima dilakukan
di Provinsi Aceh.
dengan tahap-tahap berikut:
Hipotesis Ketiga (H3)
1.
Alokasi
Khusus
yang
merupakan
Menentukan Hipotesis Nol (H0) dan
H03 : β2 = 0;
Hipotesis Alternatif (HA)
Dana Perimbangan tidak berpengaruh
H05 : βi (i=1,2,3,4) = 0;
terhadap Belanja Modal kabupaten/kota
Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil
di Provinsi Aceh.
Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan
HA3 : β2 ≠ 0;
Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh
Dana Perimbangan berpengaruh terhadap
secara bersama-sama dan secara terpisah
Belanja
terhadap Belanja Modal kabupaten/kota
Modal
kabupaten/kota
di
Provinsi Aceh.
di Provinsi Aceh.
Hipotesis Keempat (H4)
HA5 : Paling sedikit ada satu βi ≠ 0
H04 : β3 = 0; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak
(i=1,2,3,4); 2.
Menentukan kriteria penerimaan dan
berpengaruh terhadap Belanja Modal
penolakan hipotesis.
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Jika βi (i=1,2,3,4) = 0 : H0 diterima.
145 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
3.
Jika paling sedikit ada satu βi (i=1,2,3,4)
di Provinsi Aceh.
≠ 0 : H0 ditolak.
HA9 : β4 ≠ 0;
Menentukan hipotesis Nol (H0) dan
Dana
Hipotesis Alternatif (HA)
terhadap Belanja Modal kabupaten/kota
Hipotesis Keenam (H6)
di Provinsi Aceh.
H06 : β1 = 0;
4.
Alokasi
khusus
berpengaruh
Menentukan kriteria penerimaan dan
Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh
penolakan hipotesis
terhadap Belanja Modal kabupaten/kota
Jika βi (i=1,2,3,4) = 0 : H0 diterima.
di Provinsi Aceh.
Jika βi (i=1,2,3,4) ≠ 0 : H0 ditolak.
HA6 : β1 ≠ 0;
H0 diterima artinya variabel independen
Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan H0 ditolak berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Hipotesis Ketujuh (H7) H07 : β2 = 0;
HASIL PEMBAHASAN
Dana bagi Hasil Bukan Pajaki tidak
Pengujian Hipotesis
berpengaruh terhadap Belanja Modal
Hasil pengujian hipotesis pertama dari
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
pengaruh
Pendapatan
Asli
Daerah,
Dana
HA7 : β2 ≠ 0;
Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Pajak
Anggaran terhadap Belanja Modal, diperoleh
berpengaruh terhadap Belanja Modal
persamaan regresi linear berganda sebagai
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
berikut:
Dana
Bagi
Hasil
Bukan
Hipotesis Kedelapan (H8)
Y 1it = 60,404 - 1,750 X 1it - 0,424 X 2it + 0,002
H08 : β3 = 0;
X 3it +
ε it
Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota
Hasil pengujian hipotesis kedua dengan
di Provinsi Aceh.
menggunakan regresi linear berganda dari
HA8 : β3 ≠ 0;
komponen Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi berpengaruh
Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak,
terhadap Belanja Modal kabupaten/kota
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
di Provinsi Aceh.
terhadap Belanja Modal, diperoleh persamaan
Hipotesis Kesembilan (H9)
regresi linear berganda sebagai berikut:
Dana
Alokasi
Umum
H09 : β4 = 0; Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh
Y 2it = 43,071 - 0,399 X 1it - 0,298 X 2it - 0,452 X 3it + 1,162 X 4it + ε it
terhadap Belanja Modal kabupaten/kota Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 146
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pembahasan Hasil Penelitian
SiLPA meningkat 1% maka Belanja Modal juga
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Hasil pengujian menunjukkan bahwa
naik sebesar 47,3%. Hal ini menunjukkan
terdapat hubungan antara PAD, dengan Belanja Modal. Diperoleh pengaruh yang negatif antara PAD
dengan
Belanja
Modal
pada
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya bila PAD meningkat 1%, maka Belanja Modal akan menurun sebesar 175%. Hal ini disebabkan pendapatan yang diterima daerah ternyata tidak ditujukan
kepada
merupakan
Belanja
kebutuhan
Modal
terhadap
yang
pelayanan
bahwa Pemda telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk kepada pelayanan publik. Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Secara Bersamasama terhadap Belanja Modal
publik.
Selanjutnya hasil penelitian komponen
Pengaruh Dana Belanja Modal
Perimbangan
terhadap
Dana Perimbangan yang meliputi DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak), DBHBP (Dana Bagi Hasil
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Bukan Pajak), DAU (Dana Alokasi Umum),
terdapat hubungan antara DAPER dengan
dan DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh
Belanja Modal. Diperoleh pengaruh yang
secara bersama terhadap Belanja Modal dengan
negatif antara DAPER dengan Belanja Modal
nilai
pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya
dihasilkan tidak terlalu besar (<50%), namun
bila DAPER meningkat 1%, maka Belanja
derajat hubungan (korelasi) antara DBHP,
Modal akan turun sebesar 42,4%. Hal ini
DBHBP, DAU, dan DAK dengan belanja modal
disebabkan karena pemda tidak mengalokasikan
diperoleh nilai sebesar 61,1%.
dengan
baik
penerimaan
dana
pengaruh
37,3%.
Pengaruh
yang
transfer
pemerintah pusat terhadap belanja modal.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pemda lebih memilih memusatkan pengeluaran terhadap belanja rutin daerah yang tidak produktif. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.
Pendapatan
Asli
Daerah,
Dana
Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
secara
bersama-sama
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
berpengaruh terhadap belanja modal pada
berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
yang dihasilkan yaitu positif. Artinya bila 147 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2.
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
atau se Jawa. Serta menambah periode
terhadap
tahun
Belanja
Modal
pada
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 3.
4.
5.
Dana Perimbangan berpengaruh terhadap
yang
digunakan
Melanja Modal pada kabupaten/kota di
penelitian
akan
datang
Provinsi Aceh.
lengkap
dan
bervariasi
Lebih
Perhitungan
diharapkan dengan
menambah variabel independen lainnya,
berpengaruh terhadap Melanja Modal
seperti jenis-jenis penerimaan daerah
pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
lainnya maupun variabel non-keuangan
Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil
seperti kebijakan pemerintah. 10.
Optimalisasi potensi penerimaan daerah
Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara
dalam bentuk PAD merupakan salah satu
bersama-sama terhadap Belanja Modal
alternatif
pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Pemda. Untuk itu peningkatan PAD
Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh
dalam
terhadap
ekstensifikasi perlu mendapat perhatian
Dana
Belanja
Bagi
Modal
pada
Hasil
Bukan
sumber
bentuk
penerimaan
intensifikasi
utama
dan
Pemda, termasuk membenahi regulasi Pajak
yang terkait dengan peningkatan PAD. 11.
Bagi Pemda untuk lebih memperhatikan
pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
besar kecilnya SiLPA mengingat besaran
Dana
SiLPA
Alokasi
terhadap
9.
dalam
Anggaran
berpengaruh terhadap Belanja Modal
8.
minimal
Variabel
Sisa
2.
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 7.
dengan
pengamatan selama 5 tahun.
Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan
6.
pengamatan
Umum
Belanja
berpengaruh
Modal
pada
sangat
ditentukan
oleh
kemampuan Pemda dalam mengestimasi
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
pendapatan dan belanja, dan kemampuan
Dana
SKPD dalam melaksanakan kegiatan
Alokasi
terhadap
Khusus
Belanja
berpengaruh
Modal
pada
yang menjadi tanggung jawabnya.
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. DAFTAR KEPUSTAKAAN
Saran Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini ada beberapa hal sebagai berikut: 1.
Untuk peneliti selanjutnya, mengingat populasi penelitian yang berjumlah 23 kabupaten/kota
ada
baiknya
untuk
mengambil lingkup penelitian yang lebih besar, seperti kabupaten/kota se Sumatera
Asmara, Jhon Andra. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 3. No. 2:155-172. Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). PT. Mancanan Jaya Cemerlang. Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007), Jurnal Ilmiah “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 148
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”, Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X: 26–28. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Buku I. Cetakan I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Peraturan Pemerintah . 2005. Nomor 24 Standar Akuntansi Pemerintahan --------. 2010. Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan --------. 2005. Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2007. Nomor 59 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ---------.2006. Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar. Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP). 2013. Analisa Belanja Publik Aceh 2012. Melalui http://analisadaily.com/news/2013/27241/sdm -penyebab-penyimpangan anggaran-aceh [02/02/13]. Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah --------. 2004. Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah
149 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
