Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 69- 77
9 Pages
PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT DAERAH DAN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Enzus Tinianus,1Faisal A. Rani,2Adwani3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh e-mail :
[email protected] 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Article 156 of the Act Number 11, 2006 on Governing Aceh permits the Government of Aceh to manage Aceh's natural resources both on land and at sea, including the authority to manage marine resources in the region and provide sea boundaries area. The determination of the territorial sea boundary areas requiring accuracy and certainty aspects of the scientific approach that includes legal aspects, geomorphology, and engineering aspects, the current district or city governments in Aceh have not done setting boundaries. Based on the Act, the the Government has the authority in the management of marine natural resources including mining and energy, fisheries, and shipping are not already implementing regulations, the national authorities are also governed by laws and regulations are different. It is recommended that the district and city governments in Aceh to immediately establish boundaries hence it is more focused development planning and to avoid border disputes in the future. In addition, the central government to immediately enact legislation as the implementation of the Law on Governing Aceh, it is important as an effort to accelerate the development and maintaining peace. Keywords:Determination of Regional Sea Border, Authority Abstrak: Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alam Aceh baik di darat maupun di laut, termasuk kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan memberikan batas daerah di wilayah lautPenentuan batas wilayah laut daerah memerlukan aspek ketepatan dan kepastian dengan pendekatan ilmiah yang meliputi aspek hukum, aspek geomorfologi, dan aspek teknik, saat ini pemerintah kabupaten/kota di Aceh belum melakukan penetapan batas wilayah. Menurut UUPA, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dibidang pengelolaan sumber daya alam laut diantaranya bidang pertambangan dan energi,perikanan, dan pelayaran yang belum diatur peraturan pelaksanaannya, kewenangan tersebut secara nasional diatur juga dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.Disarankan kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk segera menetapkan batas wilayah supaya perencanaan pembangunan lebih terarah dan menghindari sengketa perbatasan di kemudian hari.Kepada pemerintah pusat disarankan untuk segera mengeluarkan peraturan perundangundangan sebagai implementasi dari Undang-Undang Pemerintah Aceh, hal ini penting sebagai upaya mempercepat pembangunan dan menjaga perdamaian. Kata kunci :Penetapan Batas Wilayah Laut, Kewenangan
PENDAHULUAN
Eksklusif (ZEE) 238.807 km².
Wilayah pantai
Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat
dan lautnya secara umum di pengaruhi oleh
Indonesia, secara geografis di kelilingi oleh laut
persimpangan dan gerakan arus Samudera Hindia,
yaitu Selat Malaka, Samudera Hindia dan pantai
Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang
utaranya berbatasan dengan Selat Benggala.
berinteraksi dengan daratan pulau Sumatera,
Panjang garis pantai 1.660 km dengan luas
Semenanjung Malaka, Kepulauan Andaman dan
wilayah perairan laut 295.370 km², yang terdiri
Nicobar. Ekosistem demikian sangat sesuai bagi
dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan
kehidupan biota laut.
kepulauan) 56.563 km² dan Zona Ekonomi
Kondisi
69 -
Volume 2, No. 4, November 2014
ini
sangat
strategis
untuk
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dikemukakan
baik melalui usaha perikanan, pertambangan,
memperoleh
pariwisata maupun sumberdaya lainnya yang
Hadjon,1997 : 2) Pendapat ini seirama dengan
berbasis kelautan. Dengan sentuhan teknologi
yang dikemukakan Henc Van Maarseveen, bahwa
yang lebih modern dan tepat guna menggantikan
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam
teknologi sederhana/tradisional yang masih ada,
melakukan
maka sektor ini mempunyai peluang besar dan
pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata
dapat menjadi sektor dominan dan andalan yang
usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan
dapat mengangkat serta meningkatkan pendapatan
yang diperoleh secara “atribusi”, “delegasi”;
(income generating) dan kesejahteraan masyarakat
maupun “mandat”.
Aceh di masa depan. Agar
sebagai
cara
wewenang.
tindakan
tersendiri
untuk
(Philipus
M.
nyata,
mengadakan
Kewenangan daerah dalam suatu negara
sumberdaya
dapat
kesatuan seperti halnya Indonesia, tidak dapat
mensejahterahkan rakyat, terlestarikan dan tidak
diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu
menimbulkan konflik antar sektor dan daerah
daerah untuk menjalankan hak dan fungsi
dikemudian
otonominya
hari
yang
haruslah
ada
dipetakan
dan
sekehendak
daerah
tanpa
dilindungi dengan peraturan dan perundang-
mempertimbangkan kepentingan nasional secara
undangan yang memadai, sehingga pemanfaatan
keseluruhan,
sesuai dengan kebutuhan dan
selanjutnya atas
kemungkinan untuk memberikan kewenangan
setiap pelanggaran dapat dilakukan penegakan
yang lebih luas kepada daerah yang berdasarkan
hukum. Perangkat hukum yang mengatur masalah
asas desentralisasi.
kelautan terdapat dalam instrument internasional, nasional dan daerah.
walaupun
tidak
tertutup
Pada prinsipnya daerah dapat mengatur dan mengurus sesuatu urusan pemerintahan sebagai
Dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor
urusan rumah tangga sendiri atas dasar kebebasan
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
dan inisiatif sendiri., meskipun urusan tersebut
disebutkan:
belum diserahkan. Bagir Manan mengatakan
(1)
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.
bahwa “isi rumah tangga daerah dalam sistem rumah tangga formal tidak diberikan (toekennen) tetapi sesuatu yang dibiarkan tumbuh (toelaten) atau diberi pengakuan (erkennen).(Bagir Manan, 1998 : 89)
KAJIAN KEPUSTAKAAN Dalam negara,
perspektif
sumber
hukum
kewenangan
Dengan demikian, hakekatnya otonomi administrasi
daerah menurut sistem rumah tanggal formal
atau
bukanlah
cara
merupakan
sesuatu
yang
sifatnya
memperoleh wewenang itu sendiri menurut
pemberian, melainkan sesuatu yang dibiarkan
Philips M. Hadjon dikemukakan melalui 2 (dua)
tumbuh secara alami dan diberi pengakuan. Hal
cara utama yakni kewenangan diperoleh secara
ini merupakan indikasi bahwa otonomi daerah
atributif
secara kodrati telah melekat dalam
dan
delegatif,
sedangkan
mandat
diri suatu
Volume 2, No. 4, November 2014
- 70
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala daerah sebagai layaknya hak melekat dalam diri
studi
manusia untuk melakukan segala sesuatu yang
urgensinya untuk mendukung analisis, maka data
dianggap penting bagi dirinya sendiri. (Bagir
kepustakaan tersebut dibagi menjadi tiga kategori
Manan, 1998 : 89)
bahan hukum.(Soerjono Soekanto, 1986 : 10)
Dalam
hal
ini
Dann
Sugandha
kepustakaan.
tingkat
HASIL PENELITIAN
mengatakan bahwa:
Sumber
Wewenang yang diserahkan kepada daerah tidaklah diperinci satu per satu melainkan menunggu apa yang telah diatur oleh pusat untuk menjadi wewenang pusat, itulah lapangan wewenang daerah. Jadi dalam hal ini daerah hanya mendapatkan sisanya dari urusan-urusan pemerintahan. Daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur dan diurus oleh pusat, cara ini sering disebut teori sisa atau residutheorie.(Dann Sugandha : 1986, 92).
Berdasarkan
daya
peranannya
alam
sangat
dalam
manusia.Kelangsungan
penting
kehidupan hidup
manusia
sepenuhnya tergantung pada kelestarian sumber daya alam secara memadai.Dalam hal ini terlihat jelas keterkaitan sumber daya alam dengan manusia dalam perspektif hak asasi manusia. Berkaitan dengan hak sumberdaya alam dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa dalam batas
METODELOGI PENELITIAN
yurisdiksi teritorial suatu negara yang berdaulat
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis
berupa
penggambaran
dan
analisis
maka hak ini milik masyarakatnya, yaitu rakyat yang ada pada negara tersebut berhak
untuk
terhadap obyek yang diteliti, yaitu Pemerintah
mengolah sumber daya alam yang terkandung
Aceh kewenangannya sebagai lembaga otonom
dinegaranya, namun hak yang dimaksud ini
baik secara vertikal maupun secara horizontal.
mempunyai
Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan
yuridisnormatif,
alasan
pilihan
ini
adalah
hukum
atau
kaedah.
yuridis,
artinya
harus
dimanfaatkan secara bertanggung jawab. (Flora Pricilia Kalalo, 2009 : 66). Saat ini Indonesia sedang menghadapi
pendekatan ini karena sasaran yang dinilai dari penelitian
batasan
krisis multi dimensi, sehinngga dibutuhkan suatu
Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah
kebijakan
dalam arti sempit (value), peraturan hukum
ekonomi dari sector rill secara terpadu dan
konkret.(Sudikno
29)
berkelanjutan tanpa merusak daya dukung dan
Penelitian yang berobjekan hukum normatif
fungsi lingkungan.Salah satu sector rill yaitu
berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf
pemanfaatan sumber daya alam laut.
Mertokusumo,2001
:
meningkatkan
pertumbuhan
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32
sinkronisasi vertikal dan horisonta1.(Soerjono Tahun
Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001 : 70).
untuk
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
juga
menyebutkan bahwa Otonomi Daerah diartikan
yang
sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah
menggambarkan penerapan kaidah hukum pada
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
tataran praktis.
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
Pendekatan digunakan
sebagai
yuridis-sosiologis verifikasi
Sumber data penelitian ini adalah sumber sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui 71 -
Volume 2, No. 4, November 2014
setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah, dilakukan
dengan
mendesentralisasikan
maupun kabupaten/kota) atas wilayah laut. Lima tahun kemudian yaitu pada tahun 2004 pemerintah
kewenangan yang selama ini tersentralisasi di
merevisi Undang-undang
No 22 tahun 1999
tangan pemerintah kekuasaan pemerintah pusat
menjadi Undang-undang
No 32 tahun 2004.
dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan
Dalam hal pemberian batasan wilayah laut dan
daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud
kewenangannya di dalamnya kepada daerah tidak
pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah
terdapat
kabupaten dan kota di seluruh indonesia.(Jimly
2011 : 7-11).
Asshiddiqie,2011 : 226).
Setiyono,dkk,
Selama era reformasi perihal wilayah laut
Perubahan kedua UUD 1945 dilakukan perubahan
perubahan.(Haryoso
daerah
di
berbagai
daerah
menjadi
bahan
diktum secara parsial yang diatur
persengketaan antara sesama masyarakat berbeda
dalam UUD 1945 dengan sasaran: mewujudkan
daerah maupun sesama pemerintah daerah yang
penyelenggaraan
demokratis,
saling berbatasan laut.(Kusnadi, 2002). Wilayah
transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi
Indonesia secara geografis berupa kepulauan
manusia.(Sri Soemantri,2006 : 291).
dengan perbandingan wilayah darat dibanding
negara
yang
Pasal 18 memberikan landasan pembentukan daerah
ototom
administratif.
sebagian besar wilayah pemerintahan daerah
Pasal 18B ayat (i) menyebutkan
berhadapan dengan laut, sehingga kondisi itu pula
negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
menyebabkan hampir setiap pemerintan daerah
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
memiliki hak atas wilayah laut daerah dengan
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
tingkat permasalahan batas wilayah laut yang
undang.
sangat rumit.
Sementara
dan
wilayah
wilayah laut yaitu 1:3. Hampir dipastikan
Pasal 18 B UUD 1945 tersebut turut
Penentuan batas wilayah laut daerah
mengilhami lahirnya Undang-Undang Nomor. 11
memerlukan aspek ketepatan dan kepastian agar
Tahun
Republik
tidak menimbulkan perselisihan antara daerah satu
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62) Tentang
dengan daerah lainnya, sehingga memerlukan
Pemerintahan
pendekatan ilmiah yang meliputi aspek hukum
2006
(Lembaran Aceh,yang
Negara dibentuk
melalui
kesepakatan perdamaian MoU antara GAM dan
(hukum
laut
RI, berdasar hasil-hasil MoU.
geomorfologi
atau
hukum
(terutama
wilayah),
geomorfologi
aspek dan
Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia
geometri pantai), dan aspek teknik (teknik
mengeluarkan Undang-undang No 22 tahun 1999
pemetaan).Ketiga aspek tersebut tidak dapat
tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi
berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan fungsi
undang-undang pemerintah daerah sebelumnya
dengan urutan pertama aspek hukum yang
yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
menjadi dasar pijakan yang utama, sementara
kondisi zaman. Dalam undang-undang tersebut
aspek geomorfologi dan aspek teknik berfungsi
muncul
sebagai implementasi dari aspek hukum tersebut.
sesuatu
yang
baru,
yaitu
adanya
pemberian kewenangan kepada daerah (provinsi
Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 1 Volume 2, No. 4, November 2014
- 72
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menyebutkan bahwa batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu
daerah
menyatakan
dengan
daerah
penegasan
lain.Pasal
batas
2
daerah
dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis aupun fisik di lapangan. Batas wilayah laut atau batas maritim pada dasarnya adalah rangkaian titik-titik batas yang terhubung dengan segmen-segmen garisbatas.(I Made Andi Asrana, 2007 : 102). Secara normatif batas darah di laut menurut Pasal 1 angka (6) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan BatasDaerah, pengertian batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan
sumber
daya
di
wilayah
laut.Penentuan batas wilayah laut antar daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Penegasan Batas Daerah. Bila kita memperhatikan penjelasan Peraturan Menteri diatas, Penegasan batas daerah di wilayah laut secara umum terdiri dua macam yaitu : a. Penetapan Batas Daerah di Laut (Secara Kartometrik) yang berupa : 1. Menyiapkan Peta-peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional (Peta LLN) dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Peta LPI). 2. Untuk Batas Provinsi menggunakan peta laut dan peta Lingkungan Laut Nasional, untuk batas daerah kabupaten dan daerah kota gunakan peta laut dan peta Lingkungan Pantai Indonesia.
73 -
Volume 2, No. 4, November 2014
3. Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya. Perhatikan garis pantai yang ada, pelajari kemungkinan penerapan garis dasar lurus dan garis dasar normal dengan memperhatikan panjang maksimum yakni 12 mil laut. 4. Memberi tanda rencana titik awal yang akan digunakan 5. Melihat peta laut dengan skala terbesar yang terdapat pada daerah tersebut. Baca dan catat titik awal dengan melihat angka lintang dan bujur yang terdapat pada sisi kiri dan atas atau sisi kanan dan bawah dari peta yang digunakan. 6. Mengeplot dalam peta titik-titik awal yang diperoleh dan menghubungkan titiktitik dimaksud untuk mendapatkan garis dasar lurus yang tidak lebih dari 12 mil laut. 7. Menarik garis sejajar dengan garis dasar yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya. 8. Batas daerah di wilayah laut sudah tergambar beserta daftar koordinat. 9. Membuat peta batas daerah di laut lengkap dengan daftar koordinatnya yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri b. Penegasan batas daerah di laut (melalui pengukuran di lapangan) yang berupa : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
penelitian dokumen; pelacakan batas; pemasangan pilar di titik acuan; penentuan titik awal dan garis dasar; pengukuran dan penentuan batas; dan pembuatan peta batas. (Pasal 10)
Pasal 18 menyatakan penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari : (1) Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat. (2) Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi, dan (3) Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota.
Penegasan
Batas
Wilayah
Laut
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kewenangan Daerah perlu dilakukan Pemilihan
penginderaan jauh atau disingkat inderaja (remote
Peta, Titik Awal dan Garis Dasar.Pada saat daerah
sensing).
mengukur
dan
menetapkan
batas
wilayah
Pemerintah kabupaten/kota di Aceh belum
kewenangannya di laut, diharapkan dipakai peta
melakukan
dengan skala yang lebih besar, setidak-tidaknya
sebagaimana peraturan menteri dimaksud. Selama
1:250.000.
ini penetapan hanya didasarkan pada peta ilustratif
Peta
batas
wilayah
laut
menyajikan
koordinat dari titik-titik batas di laut, koordinat dari titik-titik acuan yang dipakai serta koordinat titikdasar
di
pantai
yang
dipakai
dalam
proses
penetapan
batas
wilayah
tanpa memperhatikan aspek tehnis dan aspek geomorfologi. Pemerintah melakukan
Aceh
pengaturan
berwenang dan
untuk
pengelolaan
di
menggambarkan batas di laut.Peta laut merupakan
wilayah laut Aceh.Kewenangan itu diantaranya
data geospasial utama yang diperlukan untuk
adalah dibidang pertambangan minyak dan gas
menggambar titik pangkal, garis pangkal, zona
bumi, perikanan, dan pelayaran.
maritim
Pasal 156 UUPA menyebutkan : (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan. (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat : a. membentuk badan usaha milik daerah; dan b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara. (5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing. (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
yang
diklaim
dan
garis
batas
maritim.Batas di laut ini tidak hanya berhenti pada permukaan laut tetapi ditarik vertikal sampai ke dasar laut, sehingga sumberdaya kelautan yang berada dalam batas 12 mil laut di dasar laut menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya. Dalam pengukuran batas terdapat tiga kondisi yang berbeda yakni pantai yang bebas, pantai ang saling berhadapan dan pantai saling berdampingan.
Untuk
pantai
yang
bebas
pengukuran batas sejauh 12 mil laut dari garis dasar (baik garis dasar lurus dan atau garis dasar normal). Pemetaan atau pembuatan peta sangat erat dengan kegiatan yang mendahuluinya yaitu kegiatan survei.Survei (survey) adalah kegiatan pengumpulan data tentang dunia nyata (bumi dan unsurunsurnya)
melalui
(1)
pengukuran
(surveying), (2) pengamatan (observations) dan (3) penginderaan (sensing). (Jacub Rais, 2003). Yang terakhir ini dilakukan melalui jarak jauh tanpa
menyentuh
objeknya
dan
disebut
Volume 2, No. 4, November 2014
- 74
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 156 UUPA, Pemerintah Aceh telah menyiapkan draft
turunan
berupa
Rancangan
Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh (RPP Migas).Pasal 3 RPP menyebutkan : (1) Kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Aceh sampai dengan 200 mil Laut dilaksanakan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Aceh. (2) Untuk melakukan pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh membentuk badan pengelolaan minyak dan gas bumi di Aceh. Mencermati kewenangan pengelolaan sampai 200 mill laut, tentu merupakan sesuatu
Menyangkut bidang perikanan, Pasal 162 UUPA menyebutkan : (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh. (2) Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut; b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; d. pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan e. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
yang luar biasa. Kewenangan seperti ini belum dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Sangat disayangkan, bahkan ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono sudah hampir berakhir, RPP ini belum juga disahkan oleh pemerintah
menuntut
pengelolaan
Pengaturan Pengelolaan sampai jarak 200 mill laut juga mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983. Kedua undang-undang ini sejalan dengan ketentuan Bab IV, V dan VI Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United ations on the Law of the Sea 1982. Volume 2, No. 4, November 2014
khususnya
pelabuhan
diserahkan pemda setempat. Sebagaimana sesuai Undang-undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004.Sampai
pusat.
75 -
Di bidang pelayaran ,Pemerintah Daerah
saat
Kabupaten/Kota
ini
yang
belum
ada
memiliki
pemda
kewenangan
mengelola pelabuhan, kewenangan mereka hanya sebatas
membangun
dan
mengoperasikan
pelabuhan.Padahal peran Pemda dalam bidang pelabuhan laut, diatur dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.Disebutkan, pemerintah daerah
tidak
(membangun
hanya dan
sebagai
pelaksana
mengoperasikan),
tetapi
berkewenangan mengelola pelabuhan laut, yaitu jenis pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan sungai/danau.Tujuan mempercepat masyarakat
otonomi
terwujudnya melalui
daerah,
yakni
kesejahteraan
peningkatan,
pelayanan,
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan
menteri merupakan penjabaran lebih lanjut dari
peningkatan daya saing daerah yang diwujudkan
UNCLOS 1982. Pemerintah kabupaten/kota di
dengan
Aceh belum melakukan penetapan batas
memperhatikan
pemerataan,
keadilan,
prinsip serta
otonomi/desentralisasi.Karena
demokrasi,
prinsip
2. Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun
apabila pemerintah daerah tidak diberdayakan
2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah
dengan adanya kewenangan pengelola pelabuhan,
Aceh
khususnya perikanan.
pengelolaan
pengelolaan
ini
dalam
tidak
wilayah.
adil
Selama
itu
dalam
pembangunan
pelabuhan,
daerah
dan belum
memiliki
kewenangan
sumber
daya
dibidang alam
laut
diantaranya bidang pertambangan dan energi, perikanan,
dan
pelayaran.
Kewenangan
dilibatkan.Pemerintah daerah hanya menyediakan
tersebut secara nasional diatur juga dalam
lahan.Setelah lahan dibebaskan, pembangunan
peraturan perundang-undangan yang berbeda
pelabuhan mulai dari kontraktor dan pengelolaan
sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan
diambil
pembangunan
pengaturan khusus, dan sampai saat ini
pelabuhan bisa menggunakan anggaran dana
pemerintah pusat belum menerbitkan peraturan
alokasi khusus dan dana alokasi umum, sehingga
yang merupakan turunan dari Undang-undang
pelabuhan itu bisa dikelola pemerintah daerah.
Pemerintah Aceh.
pusat.
Sebenarnya
KESIMPULAN DAN SARAN
Saran 1. Kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh
Kesimpulan
disarankan untuk segera menetapkan batas 1. Penentuan
batas
wilayah
laut
daerah
memerlukan aspek ketepatan dan kepastian dengan pendekatan ilmiah yang meliputi aspek hukum (hukum laut atau hukum wilayah), aspek geomorfologi (terutama geomorfologi dan geometri pantai), dan aspek teknik (teknik pemetaan).
Penegasan
batas
daerah
dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek
wilayah supaya perencanaan pembangunan lebih
terarah
dan
menghindari
sengketa
perbatasan di kemudian hari. 2. Kepada pemerintah pusat disarankan untuk segera mengeluarkan peraturan perundangundangan sebagai implementasi dari UndangUndang Pemerintah Aceh, hal ini penting sebagai upaya mempercepat pembangunan dan menjaga perdamaian.
yuridis aupun fisik di lapangan. Penentuan batas wilayah laut antar daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penegasan
Batas Daerah. Aspek hukum, geomorfologi, dan tehnik yang terdapat dalam Peraturan
DAFTAR KEPUSTAKAAN Bagir Manan, Peranan Hukum Dalam Mengikuti Perkembangan Ekonomi, Dialog Hukum dan Ekonomi: Urgensi Peranan Hukum dalam Menghadapi Kebijakan Ekonomi Pelita VII, Lembaga Kajian Keilmuan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Volume 2, No. 4, November 2014
- 76
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Indonesia, 17 April 1998, Jakarta. Dann
Sugandha, Organisasi dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, serta Pemerintahan Daerah, Sinar Baru, Bandung, 1986.
Flora Pricilia Kalalo, Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Di Indonesia, Buku 2.LoGos Publishing, Bandung, 2009. Haryoso Setiyono,dkk, Pendekatan Aspek Hukum, Geomorfologi, dan Tehnik dalam Penentuan Batas Wilayah laut Daerah, Bulletin Oseanografi Marina, Oktober 2011, vol. 1, hal. 7-11.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undangundang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Convention on the Law of the Sea 1982 Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Jacub Rais, 2003. Pedoman Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999, (USAID – Indonesia Coastal Reseources Management Project Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003).
Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
Jimly
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua2011.
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, dalam Majalah Yuridika Fakultas Hukum UNAIR Nomor 5 dan 6 Tahun XII, Surabaya, 1997. Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Draft bulan Juli 2008, Kementerian Dalam Negeri. Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni Bandung, edisi kedua cet 1 2006. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001.
77 -
Volume 2, No. 4, November 2014
Undang-undang Nomor Landas Kontinen.
1 Tahun 1973 tentang
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
