Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
9 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 27 -35
PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA NASABAH DENGAN BANK MENURUT SISTEM SYARIAH DAN SISTEM KONVENSIONAL (SUATU STUDI PERBANDINGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK) 1)
Ledi Riana1, Adwani2, Mujibussalim2 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala e-mail :
[email protected] Diterima : 24/11/2014 Reviewer : 29/06/2016 Dipublish : 15/11/2015
Abstract: The objectives of this research are to: 1) explain the difference of selling-purchase agreement between the banks and their customer based on syaria’ vs. conventional systems; 2) clarify whether Islamic banking has been applying the syaria’ system in the selling-purchase agreement. In order to acquire an accurate and a relevant data, therefore, data was collected based on descriptive analysis, normative and empirical juridical approach. Data collecting was conducted through literature study and purposive sampling. Data analysis was conducted qualitatively through law approach, while results were written in the form of deductive method. Results showed that the main difference in terms of selling-purchase agreement between syaria’ based- and conventional-system was distinguished with several factors, e.g. the relationship between banks and their customers, business revenues’ system, organization, funding distribution, general risk level of business, kinds of agreement, financial orientation, disputes settlement. This study also revealed that the basic purpose of syaria’ based system in term of selling-purchase agreement has been impured due to business element. This study recommends the involved banks, e.g. BNI Syaria and Bank Aceh Syaria to clarify explisicitely the difference between syaria’ vs. conventional systems and to implement immediately the syaria’ systems by the selling-purchase agreement. Moreover, human resources’ improvement in terms of islamic banking expertise and progressive efforts from all stakeholders, e.g. government, religious leader, banking practitioners, and especially academics are highly encouraged in order to secure the existence and development of Islamic banks. Keywords: Aceh, islamic finance, juridical approach, selling-purchase, syaria’ banking. Abstrak: Tujuan dari penelitian adalah untuk: 1) menjelaskan perbedaan perjanjian jual-beli antara bank dan nasabahnya menurut sistem syariah dan konvensional; 2) menjelaskan apakah perbankan syariah telah menjalankan sistem syariah pada perjanjian jual beli. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, untuk itu data dikumpulkan berdasarkan analisis deskriptif, pendekatan normative dan empiris yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan purposive sampling. Data analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, sementara itu hasilnya dituangkan dalam bentuk metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbedaan utama dalam perjanjian jual-beli antara sistem syariah dan konvensional dibedakan berdasarkan hubungan antar bank dengan nasabahnya, sistem pendapatan usaha, organisasi, penyaluran pembiayaan, tingkat resiko umum dalam usaha, jenis perjanjian, orientasi pembiayaan dan penyelesaian sengketa. Studi ini juga mengungkapan bahwa tujuan dasar dari sistem syariah dalam perjanjian jual beli telah dikontaminasikan dengan adanya unsur bisnis. Studi ini menyarankan kepada bank-bank syariah yang terlibat, yaitu BNI Syariah dan Bank Aceh Syariah untuk segera memperjelas perbedaan antara sistem syariah dengan konvensional dan segera melaksanakan sistem syariah dalam perjanjian jual-beli. Selain itu, peningkatan kualitas SDM dalam hal keahlian di bidang perbankan syariah serta upaya progesif dari semua pihak, misalnya kalangan pemerintah, ulama, praktisi perbankan, khususnya kalangan akademisi sangat didukung untuk menjamin keberadaan dan pengembangan bank syariah. Kata Kunci: Aceh, keuangan berbasis islam, pendekatan yuridis, jual-beli, bank syaria
-27
Volume 3, No. 4. November 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang
PENDAHULUAN
dibiayai dan lingkungan kerja. Undang-Undang Perbankan merupakan suatu sarana yang
No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-
strategis dalam rangka pembangunan ekonomi.
Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan
Peran
telah
yang
strategis
tersebut
terutama
memberikan
amanat
kepada
Bank
disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai
Indonesia untuk mengakomodasi pengaturan dan
penghimpun
pengawasan
dan
penyalur
dana
dari
perbankan berdasarkan
prinsip
masyarakat secara efektif dan efisien untuk
syariah yang ditandai dengan keberadaan Dual
mencapai tujuan pembangunan nasional (Riana,
Banking System atau Sistem Perbankan Ganda,
2010). Bank merupakan salah satu lembaga
yaitu perbankan berdasar konvensional dan
keuangan yang mempunyai peranan penting
syariah. Undang-Undang tersebut memberikan
dalam perekonomian suatu negara sebagai
arahan bagi bank-bank konvensional untuk
lembaga perantara keuangan. Bank dalam
membuka
Pasal 1 angka (2) UU No. 10 Tahun 1998
mengkonversi diri secara total menjadi bank
tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992
syariah. Perbedaan antara bank syariah dengan
tentang perbankan adalah badan usaha yang
bank konvensional adalah terletak pada prinsip
menghimpun dana dari masyarakat dalam
yang
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
menggunakan
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
menghindari riba, sedangkan bank konvensional
bentuk-bentuk
menggunakan
lain
dalam
rangka
cabang
digunakan.
syariah
Bank
prinsip
bunga
atau
syariah bagi
dalam
mungkin
beroperasi
hasil
untuk
operasi
dan
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis
berprinsip meraih untung sebesar-besarnya.
bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis
Selain itu pada bank syariah terdapat Dewan
bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran
Pengawas
bunga atau bagi hasil usaha yaitu; (1) Bank
konvensional tidak ada.
Syariah
sedangkan
pada
bank
yang melakukan usaha secara konvensional;
Tulisan ini membahas perjanjian jual beli
dan (2) Bank yang melakukan usaha secara
antara debitur dengan bank menurut sistem
syariah.
syariah dan sistem konvensional. Dalam sistem
Bank konvensional dan bank syariah
syariah, perjanjian jual beli dikenal dengan
dalam beberapa hal memiliki persamaan,
Pembiayaan Murabahah. Murabahah merupakan
terutama dalam sisi teknis penerimaan uang,
pembiayaan
mekanisme transfer, teknologi komputer yang
sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan
digunakan, syarat-syarat umum memperoleh
operasional murabahah ini murni menggunakan
pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal,
rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat
laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan
beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual
yang
memposisikan
nasabah
beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut Volume 3, No. 4. November 2015
- 28
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta
perbaikan konkrit dari para pengambil kebijakan,
ada akad yang menyertai perjanjian jual beli
maka bisa dipastikan bahwa kesyariahan dari
ini.
produk serta aplikasi Perbankan Syariah akan Dalam hal ini dapat dilihat contoh, jika
hilang oleh kondisi bisnis yang semakin ketat.
nasabah membutuhkan pembiayaan untuk
Perbankan syariah jangan hanya dijadikan
membeli bahan bangunan guna merenovasi
sebagai sebuah peluang bisnis baru, sehingga
rumahnya, nasabah akan mengajukan daftar
substansi syariah itu sendiri akan sangat
pembelian barang yang berisikan kebutuhan-
gampang terabaikan demi mencapai tujuan dari
kebutuhan material bangunan yang akan
perusahaan.
dimanfaatkan oleh nasabah. Secara konsep,
mengenai syariah compliance, sudah saatnya
Bank Syariah akan membelikan barang-barang
syariah dibawa ke ranah bisnis islami jangan ke
yang dimintakan oleh nasabah tersebut, yang
ranah
kemudian akan dijual kembali kepada nasabah
merupakan
dengan
mengacu
menambahkan
keuntungan/margin
Sudah
bisnis
saatnya
bicara
konvensional.
bank pada
yang hukum
konkrit
Bank
kegiatan Islam,
Syariah usahanya
dan
dalam
bank. Sehingga dalam transaksinya akan ada
kegiatannya tidak membebankan bunga maupun
harga beli (harga pokok pembelian barang),
tidak
ada margin (keuntungan yang diambil oleh
Imbalan yang diterima oleh bank syariah
bank), serta ada harga jual (harga pokok
maupun
ditambah dengan margin keuntungan).
tergantung dari akad dan perjanjian antara
Saat ini perkembangan dan juga faktor
membayar
bunga
kepada
yang dibayarkan
kepada
nasabah.
nasabah
nasabah dan bank (Fauzi, 2015).
bisnis telah merajai dan mulai menjadi tuhan
Bank syariah dan bank konvensional agar
pada produk-produk perbankan syariah. Target
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik,
perusahaan
telah
maka harus mempunyai kinerja keuangan yang
dianggarkan terasa lebih penting daripada
baik. Informasi yang disajikan dalam kinerja
berpegang teguh kepada syariah compliance.
keuangan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak
Padahal perbankan syariah bukan hanya
yang terkait seperti investor, kreditor, dan pihak-
berperan sebagai lembaga intermediasi, akan
pihak luar perbankan untuk memprediksi kinerja
tetapi
memberikan
keuangan yang sebenarnya pada setiap periode.
pengetahuan mengenai seluk beluk perbankan
Atas dasar latar belakang tersebut maka rumusan
syariah
maupun
masalah yang dibahas adalah; Apa perbedaan
aplikasinya. Kalau kondisi di atas tetap
perjanjian jual beli antara nasabah dengan bank
dipertahankan tanpa ada perubahan yang
menurut
mendasar, maka pencerdasan syariah kepada
konvensional? Dan Apakah perbankan syariah
nasabah bisa dikatakan tidak akan pernah
telah menjalankan sistem syariah pada perjanjian
berhasil. Jika tetap dibiarkan tanpa ada
jual beli?
-29
dan
juga
baik
pencapaian
berperan
dari
untuk
sisi
yang
prinsip
Volume 3, No. 4. November 2015
sistem
syariah
dan
sistem
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penelitian termasuk asas-asas hukum.
METODE PENELITIAN
Kedua,
Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan,
maka
dilaksanakan
teknik pengumpulan
dengan
penelitian
data
deskriptif
bahan
hukum
sekunder
yaitu
merupakan bahan pustaka yang meliputi bukubuku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan
penemuan
ilmiah
berupa
dasar-dasar
analitis dengan pendekatan yuridis normative
teoretik/doktrin hukum yang berkaitan dengan
dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data
permasalahan yang dibahas.
dilakukan melalui studi kepustakaan dan
Ketiga, bahan hukum tertier yaitu bahan
penentuan sampel secara “purposive sampling”.
hukum yang berfungsi memberikan penjelasan
Teknik analisis dilakukan secara kualitatif
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
melalui
perundang-undangan,
sekunder berupa bahan pustaka seperti kamus
hasilnya dituangkan dalam bentuk metode
hukum dan kamus lainnya yang berasal dari
deduktif. Jenis Penelitian dalam tesis ini
Ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.
pendekatan
merupakan deskriptif analitis yang bertujuan
Selanjutnya
juga
dilakukan
penentuan
menggambarkan dengan suatu interprestasi,
sampel
evaluasi dan pengetahuan umum terhadap
keseluruhan populasi dipilih beberapa sampel
realitas objek yang diteliti, karena fakta tidak
yang terdiri dari responden yang diperkirakan
akan mempunyai arti tanpa interprestasi,
dapat memberikan data relevan dan mewakili
evaluasi dan pengetahuan umum (Susanto,
keseluruhan populasi. Adapun sampel dalam
1990).
penelitian ini adalah ;
Teknik
yang
digunakan
untuk
Gubernur; c) Direktur Bank BNI Cabang Banda Aceh; d) Staf bagian pembiayaan Murabahah BNI
dengan materi penelitian. Berdasarkan tingkat urgensinya untuk mendukung analisis dibagi
Syariah 1 orang; e) Staf bagian pinjaman kredit Bank Aceh
menjadi tiga kategori bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yaitu
1 orang; dan f) Para nasabah Bank Syariah dan Bank
mencakup bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah maupun pengertian baru
dari
b) Direktur Bank Aceh Cabang Kantor
majalah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan
sampling”,
Banda Aceh;
mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan penulis dengan membaca buku,
“purposive
a) Direktur Bank Aceh Cabang Syariah
pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan yaitu
secara
Konvensional 2 orang. Di
samping
melakukan
pengumpulan
tentang fakta yang diketahui mengenai suatu
mengenai bahan hukum juga dikumpulkan data
ide atau gagasan seperti peraturan perundang-
primer
yang
dilakukan
penulis
dengan
undangan yang terkait langsung dengan objek Volume 3, No. 4. November 2015
- 30
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala melakukan wawancara (interview). Wawancara
KUHPerdata, pada intinya menyatakan bahwa
dilakukan terhadap para pihak yang berkaitan
terdapat kebebasan membuat kontrak apapun
dengan proses perjanjian jual beli antara
sejauh tidak
nasabah dengan bank menurut sistem syariah
ketertiban
dan
dan sistem konvensional dan data tersebut
bukunya
Pokok-pokok
berupa data hasil penelitian langsung dari
menyebutkan orang leluasa untuk membuat
lapangan ataupun data dari hasil penelitian
perjanjian apa saja, asal tidak melanggar
pihak lain yang berkaitan.
ketertiban
umum
umumnya
juga
HASIL DAN PEMBAHASAN Pendekatan berkontrak
terhadap
berdasarkan
asas
bertentangan
dengan
kesusilaan.
atau boleh
hukum,
Subekti
Hukum
dalam Perdata,
kesusilaan,
pada
mengenyampingkan
peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku kebebasan
hukum
alam,
III
karena
Buku
III
merupakan
“hukum
pelengkap” (aanvullend recht) bukan hukum
dikemukakan oleh Hugo de Groot dan Thomas
keras atau hukum yang memaksa.
Hobbes. Grotius sebagai penganjur terkemuka
Historis
dari ajaran hukum alam berpendapat bahwa
meliputi lima macam kebebasan, yaitu; (a)
hak untuk mengadakan perjanjian adalah hak
kebebasan para pihak menutup atau tidak
asasi manusia. Ia beranggapan, suatu kontrak
menutup kontrak; (b) kebebasan menentukan
adalah suatu tindakan sukarela dari seseorang
dengan siapa para pihak akan menutup kontrak;
yang berjanji sesuatu kepada orang lain dengan
(c) kebebasan para pihak menetukan bentuk
maksud orang lain itu menerimanya. Kontrak
kontrak; (d) kebebasan para pihak menentukan
lebih dari sekedar janji karena suatu janji tidak
isi kontrak ; dan (e) kebebasan para pihak
dapat memberikan hak kepada pihak lain atas
menentukan cara penutupan kontrak. (Subekti,
pelaksanaan janji itu. Selanjutnya Hobbes
2005).
menyatakan
bahwa
kebebasan
berkontrak
kebebasan
Menurut
Felix
berkontrak
O.
Secara
sebenarnya
Soebagjo,
dalam
sebagai kebebasan manusia yang fundamental.
penerapan asas kebebasan berkontrak, bukan
Kontrak adalah metode dimana hak-hak
berarti dapat dilakukan bebas sebebasnya, akan
fundamental
tetapi juga ada pembatasan yang diterapkan oleh
manusia
dapat
dialihkan
(Sjahdeni, 1993). Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada
pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan (Soebagjo, 1993).
para pihak untuk membuat atau tidak membuat
Pacta Sun Servanda, bahwa perjanjian
kontrak, demikian juga kebebasan untuk
mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau
mengatur sendiri isi kontrak tersebut ( Fuady,
setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.
2002).
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 -31
Volume 3, No. 4. November 2015
sebagai undang undang bagi mereka yang
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala membuatnya. Dengan demikian kita melihat
bank. Sehingga dalam transaksinya akan ada
bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik
harga beli (harga pokok pembelian barang), ada
KUHPerdata, akan tetapi bersifat universal
margin (keuntungan yang diambil oleh bank),
(Badrulzaman, 1993).
serta ada harga jual (harga pokok ditambah
Hasil penelitian pada Bank Aceh Syariah
dengan margin keuntungan).
dan BNI Syariah dibandingkan dengan Bank
Bank Aceh Syariah yang telah terbentuk
Aceh diketahui bahwa jumlah persentase
sejak tahun 2005 sampai saat ini masih menuju
marjin keuntungan yang dipakai bank syariah
ke syariah compliance,
dalam pembiayaan murabahah sama persis
pembiayaan murabahah ini sama persis dengan
dengan perjanjian kredit modal kerja dalam
kredit modal kerja dalam hal syarat pembiayaan,
bank konvensional. Bahkan antara Bank Aceh
surat
Syariah dan Bank Aceh Konvensional tidak
angsurannya dengan Bank Aceh konvensional.
permohonan
dan
bahkan sistem
bahkan
daftar
ada beda sama sekali dalam hal perjanjial jual
Produk murabahah ini biasa digunakan
beli ini, baik itu pada persyaratan administrasi
untuk pembiayaan untuk property, pembelian
maupun pencairan dana.
kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif,
Murabahah merupakan pembiayaan yang
pembelian kebutuhan barang dagangan dan
memposisikan nasabah sebagai pembeli dan
kebutuhan-kebutuhan lainnya. Akan tetapi akan
bank
operasional
ada beberapa permasalahan yang muncul seperti,
murabahah ini murni menggunakan rukun dan
disaat nasabah memiliki langganan dan juga
syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal
tempat pembelian barang yang lebih murah
yang harus ada dalam transaksi jual beli
dibandingkan dengan toko dimana bank akan
tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek
membeli barang. Untuk memfasilitasi keinginan
yang diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta
nasabah tersebut, bank memberikan kewenangan
ada akad yang menyertai perjanjian jual beli
kepada nasabah untuk melakukan jual beli
ini.
nasabah
terhadap barang kebutuhan nasabah dengan
membutuhkan pembiayaan untuk membeli
melakukan perjanjian wakalah (perwakilan).
bahan bangunan guna merenovasi rumahnya,
Pada akhirnya nasabah harus menyerahkan
nasabah akan mengajukan daftar pembelian
kwitansi
barang yang berisikan kebutuhan-kebutuhan
sebagai bukti bahwa murabahah yang telah
material bangunan yang akan dimanfaatkan
ditandatangani akadnya bisa berjalan sesuai
oleh nasabah. Secara konsep, Bank Syariah
dengan prosedurnya. Setelah kwitansi diterima
akan
yang
oleh bank, barulah murabahah bisa dijalankan
yang
sebagaimana
sebagai
penjual,
Seperti
membelikan
dimintakan
oleh
dan
contoh,
jika
barang-barang nasabah
tersebut,
kemudian akan di jual kembali kepada nasabah dengan
menambahkan
keuntungan/margin
pembelian
barang-barang
persyaratan
tersebut
pembiayaan
murabahah. Saat ini perkembangan dan juga faktor Volume 3, No. 4. November 2015
- 32
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bisnis telah merajai dan mulai menjadi tuhan
nasabah,
pada produk-produk perbankan syariah. Target
menyerahkan
perusahaan
bahwa barang tersebut telah dibeli,
dan
pencapaian
yang
telah
nasabahpun kwitansi
tidak
diwajibkan
ataupun
keterangan sehingga
dianggarkan terasa lebih penting daripada
kepastian akad murabahah dan juga wakalah
berpegang teguh kepada syariah compliance.
yang
Bank Syariah yang dulunya idealis dan selalu
murabahah tidak bisa terpenuhi secara baik. Hal
berada di garda terdepan pengawasan terhadap
ini terjadi pada pembiayaan murabahah pada
syariah compliance, mulai berbalik arah, hal
Bank Aceh Syariah dimana bank tidak meminta
ini
akan
kwitansi ataupun keterangan bahwa barang telah
perkembangan market dan strategi bisnis. Hal
dibeli. Bank hanya mencairkan dana sejumlah
ini bisa dibuktikan dari beberapa kenyataan
yang
lapangan yang membuktikan bahwa, nasabah
memperdulikan secara detail apakah sudah
tidak diharuskan memberikan daftar pembelian
sesuai dengan form daftar lampiran barang yang
barang/objek pembiayaan yang tidak jelas, dan
akan dibeli. Padahal perbankan syariah bukan
murabahah pun tetap bisa direalisasikan.
hanya berperan sebagai lembaga intermediasi,
tidak
lain
Nasabah
karena
kebutuhan
mendatangi
Bank
melekat
pada
diminta
produk
dan
pembiayaan
disepakati
tanpa
Syariah
akan tetapi juga berperan untuk memberikan
dengan membawa tabel angsuran ditangannya,
pengetahuan mengenai seluk beluk perbankan
setelah diadakan wawancara singkat dan segala
syariah baik dari sisi prinsip maupun aplikasinya.
persyaratan
administrasi
Kalau kondisi diatas tetap dipertahankan tanpa
pembiayaan
bisa
dilengkapi,
direalisasi
tanpa
ada
perubahan
yang
pencerdasan
belikan antara bank dengan nasabah. Nasabah
dikatakan tidak akan pernah berhasil. Kalau
yang sudah terbiasa dengan skim kredit
kondisi ini tetap dibiarkan tanpa ada perbaikan
konsumtif pada bank konvensional, pada
konkrit dari para pengambil kebijakan, maka
akhirnya
merasa
bisa dipastikan bahwa kesyariahan dari produk
dimudahkan karena prosedur yang diterapkan
serta aplikasi Perbankan Syariah akan tergerus
oleh bank syariah tersebut, sehingga akan
oleh kondisi bisnis yang semakin ketat.
terbantu
dan
kepada
maka
mempedulikan objek yang akan diperjual
sangat
syariah
mendasar, nasabah
bisa
keluar statement nasabah ”Bank Syariah sama
Perbankan syariah jangan hanya dijadikan
saja dengan Bank Konvensional”. Karena
sebagai sebuah peluang bisnis baru, sehingga
kebutuhan bukanlah untuk pembelian barang
substansi syariah itu sendiri akan sangat
melainkan untuk dana segar maka nasabah
gampang terabaikan demi mencapai tujuan dari
tidak akan terlalu kritis mempertanyakan
perusahaan.
apakah prosedur yang dijalankan tersebut telah
mengenai syariah compliance, sudah saatnya
sesuai dengan prinsip syariah.
syariah dibawa ke ranah bisnis islami jangan ke
Setelah dananya direalisasikan kepada -33
Volume 3, No. 4. November 2015
Sudah
saatnya
bicara
konkrit
ranah bisnis konvensional. Mudah-mudahan,
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan mulai banyaknya bisnis-bisnis syariah
Pada bank konvensional yang memakai
di Indonesia kita berharap akan banyak tercipta
sistem bunga.
praktisi-praktisi handal yang paham tentang
c. Organisasi, dewan pengawas bank syariah
bisnis syariah secara murni, sehingga akan
terdiri dari : Bank Indonesia, Bapepam
tercipta iklim kritis terhadap operasional serta
(untuk bank syariah yang telah go public),
aplikasi produk-produk syariah di Indonesia.
Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
Dan kita semua berharap, Perbankan Syariah
Pada bank konvensional, dewan pengawas
yang telah beroperasi di Indonesia saat ini
terdiri dari : Bank Indonesia, Bapepam,
benar-benar berpegang teguh kepada syariah
dan Komisaris.
compliance, agar niat suci dan juga keinginan
d. Penyaluran
Pembiayaan,
dari masyarakat islam bisa terjaga dan berjalan
pembiayaan
sesuai koridornya.
bersifat liberal untuk tujuan memperoleh
bank
konvensional
keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
KESIMPULAN 1. Perbedaan
pada
penyaluran
Sedangkan bank syariah adanya batasan-
perjanjian
jual
beli
antara
nasabah dengan bank menurut sistem syariah dan sistem konvensional adalah
batasan, memperhatikan unsur moral dan lingkungan. e. Tingkat risiko umum dalam usaha, pada bank
sebagai berikut :
konvensional
tingkat
risiko
nasabah,
menengah-tinggi karena adanya transaksi
Hubungan bank syariah dengan nasabah
spekulasi. Sedangkan bank syariah risiko
merupakan hubungan kemitraan. Kedua
menengah
pihak memiliki kedudukan yang sama
transaksi spekulasi.
a. Hubungan
sebagai
bank
mitra
bersama.
Pada
dengan
kerja bank
rendah
karena
melarang
usaha
f. Perjanjian, perjanjian yang digunakan
konvensional
dalam perikatan pada bank konvensional
dalam
hubungannya dengan nasabah adalah
menggunakan
sebagai kreditur dan debitur. Dimana
sebaliknya perjanjian yang dibuat dalam
bank sebagai kreditur dan nasabah
bentuk akad sesuai dengan syariah Islam
sebagai debitur.
digunakan bank konvensional.
b. Sistem pendapatan usaha, Bank syariah dalam
menentukan
pendapatannya
g. Orientasi pembiayaan
hukum
positif
pembiayaan, pada
bank
dan
orientasi konvensional
memakai sistem bagi hasil, marjin
untuk memperoleh keuntungan atas dana
keuntungan
telah
yang dipinjamkan. Sebaliknya orientasi
yang
pembiayaan bank syariah tidak hanya
diperjanjikan dikalikan dengan jumlah
untuk keuntungan akan tetapi juga falah
pendapatan/keuntungan yang diperoleh.
oriented,
dan
diperhitungkan
fee
dimana
nisbah
yaitu
berorientasi
Volume 3, No. 4. November 2015
pada - 34
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kesejahteraan masyarakat. h. Penyelesaian
sengketa,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. cara
penyelesaian sengketa yang dilakukan bank konvensional melalui pengadilan negeri
setempat.
Sedangkan
bank
syariah dalam penyelesaian sengketa, diupayakan
diselesaikan
secara
musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama. 2. Kesyariatan bank menurut sistem syariah dalam perjanjian jual beli saat ini telah terkontaminasi dengan adanya unsur bisnis. Bank Syariah yang dulunya idealis dan selalu berada di garda terdepan pengawasan terhadap
syariah
compliance,
kebutuhan akan perkembangan market dan strategi bisnis. UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih kepada responden, informan dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, saran serta telah banyak membantu. DAFTAR PUSTAKA Badrulzaman, M.D., (2001), Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung. M.A., (2015), Problematika Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Rumah Pada Bank Bank Syariah Mandiri, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol III No. 2 Juli-Desember 2015.
Fuady, M., (2002), Pengantar Hukum Bisnis, -35
Sjahdeni, S.R., (1993), Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta. Soebagjo, F.O., (1993), Perkembangan AsasAsas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir, Disampaikan dalam pertemuan ilmiah “Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia”, Badan Pengkajian Hukum Nasional. Jakarta. Subekti, (2005), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. ke-XXXIII, PT.Intermasa, Jakarta.
mulai
berbalik arah, hal ini tidak lain karena
Fauzi,
Riana, L., (2010), Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturrahman Di Aceh Besar, Skripsi Perdata Hukum Unsyiah.
Volume 3, No. 4. November 2015
Susanto, I.S., (1990), Kriminologi, FH Undip, Semarang. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.
