No. 42/08/94/Th.III, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI PAPUA (IDI) 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI PAPUA 2015 SEBESAR 57,55 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI TURUN 4,6 POIN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2014 SEBESAR 62,15.
1.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua 2015 sebesar 57,55 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 4,6 poin dibandingkan dengan IDI 2014 sebesar 62,15. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi di Papua pada level “buruk”. Sebagaimana pengelompokan tingkat demokrasi, dikatakan “baik” jika indeks di atas 80, dikatakan “sedang” jika indeksnya antara 60 – 80, dan dikatakan “buruk” jika indeks di bawah 60. Penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi oleh penurunan seluruh aspek demokrasi. Penurunan terbesar terjadi pada aspek lembaga demokrasi yang mencapai 12,88 poin dari 63,75 pada tahun 2014 menjadi 50,87 pada tahun 2015. Disusul aspek kebebasan politik yang turun 2,96 poin dari 85,69 pada tahun 2014 menjadi 82,72 dan aspek hak-hak politik yang turun 0,69 poin dari 42,51 pada tahun 2014 menjadi 41,81 pada tahun 2015. Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua 2015
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua 2015 sebesar 57,55 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 4,6 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2014 sebesar 62,15. Nilai indeks ini menempatkan tingkat demokrasi di Papua pada kategori “buruk”. Perkembangan IDI di Papua dari 2009 hingga 2015 mengalami kondisi pasang surut. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2009, indeks demokrasi di Papua tercatat sebesar 63,80. Indeks ini terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011 (59,05) dan menempatkan posisi demokrasi di Papua termasuk kategori “buruk” pada tahun tersebut. Namun pada tahun berikutnya, kondisi demokrasi di Papua menunjukkan perbaikan yang positif, sampai pada tahun 2014 indeksnya naik sebesar 3,1 poin dari tahun 2011 menjadi 62,15. Namun pada tahun 2015 IDI Provinsi Papua kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 4,6 poin dari 62,15 menjadi 57,55 dan kembali menempatkan posisi demokrasi Papua pada kategori “buruk”.
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua
No. 42/ 08/ 94/ Th.III, 3 Agustus 2016 1
Fluktuasi angka IDI adalah cermin situasi dinamika demokrasi di negara kita. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.
Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Papua, 2009-2015 100
Baik 80 sedang 63.80
60.26
60
59.05
60.71
60.92
62.15 57.55
Buruk
0
2.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Perkembangan Indeks Aspek IDI
Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi Papua 2015 nilai indeks aspek kebebasan sipil sebesar 82,72; aspek Hak-hak Politik sebesar 41,81; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 50,87. Secara lebih rinci, pada 2015 distribusi indeks ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat bahwa keseluruhan aspek mengalami penurunan. Aspek kebebasan sipil turun sebesar 2,96 poin, aspek hak-hak politik turun 0,69 poin dan aspek lembaga demokrasi turun cukup signifikan hingga mencapai 12,88 poin. . Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2015 masih ada indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil merupakan aspek yang secara kategori stabil. sejak pengukuran pada 2009 hingga 2015 tetap pada kategori “baik”. Sementara untuk aspek hak-hak politik masih berada pada kategori “buruk” sejak penghitungan 2009. Selama kurun waktu 7 tahun IDI dihitung baru pada tahun 2015 aspek lembaga demokrasi masuk dalam kategori “buruk”. Sejak dihitung pada tahun 2009 hingga tahun 2014 indeks ini tetap berada pada kategori “sedang” walaupun dengan nilai yang berfluktuatif.
2 Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 42/ 08/ 94/ Th.III, 3 Agustus 2016
Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Papua, 2009-2015 100
92.83
90.72
87.73
Baik
91.11
85.69
Kebebasan Sipil
80 Sedang
67.22 58.97
70.04
71.01
66.50
63.75
43.84
50.87
Hak-hak Politik 31.76
Buruk 0
82.72
Lembaga Demokrasi
60
3.
90.21
2009
32.99
29.43
2010
2011
2012
31.37
2013
41.81
42.51
2014
2015
Perkembangan Indeks Variabel IDI
Dari sisi variabel pembentuk IDI, terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan skor dibandingkan dengan tahun 2014 dimana kenaikan terbesar pada variabel peran peradilan yang independen yang naik sebesar 12,50 poin, disusul variabel kebebasan dari diskriminasi yang naik sebesar 6,92 poin, kemudian variabel kebebasan berpendapat yang naik sebesar 4,47 poin, variabel hak memilih dan dipilih naik sebesar 0,64 poin dan variabel peran partai politik yang naik 0,33 poin. Sementara itu, ada empat variabel yang mengalami penurunan indeks, yaitu peran birokrasi pemerintah daerah yang turun cukup drastis yakni mencapai 68,73 poin, kebebasan berkeyakinan turun 8,62 poin, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan turun 2,02 poin, dan peran DPRD yang turun 0,89 poin. Sedangkan dua veriabel kebebasan berkumpul dan berserikat dan pemilu yang bebas dan adil tidak mengalami perubahan. Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Papua, 2014-2015 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Peran Peradilan yang Independen Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
100.00 80.00
Kebebasan Berpendapat
60.00
Kebebasan Berkeyakinan
40.00 20.00 0.00
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan…
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua
2014 2015
No. 42/ 08/ 94/ Th.III, 3 Agustus 2016 3
4. Perkembangan Skor Indikator IDI Dari sisi indikator, pada IDI 2015 terdapat 14 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 24, 27, 28. Kendati demikian, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, dan 26 (merupakan indikator yang memiliki skor di bawah 60), diantaranya adalah jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, perda inisiatif DPRD, dan alokasi anggaran pendidikan/kesehatan. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar kinerjanya dapat membaik.
5.
Catatan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
4 Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 42/ 08/ 94/ Th.III, 3 Agustus 2016
Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2014
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua
No. 42/ 08/ 94/ Th.III, 3 Agustus 2016 5
Tabel 1: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI 2014-2015
A. I. 1 2 II. 3 4 III. 5 6 7 IV. 8 9 10 B. V. 11 12 13 14 15 VI. 16 17 C. VII. 18 19 VIII. 20 21 22 IX. 23 24
o ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI PAPUA KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) Kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) Hak memilih dan dipilih Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Perempuan terpilih di DPRD provinsi Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) Pemilu yang bebas dan adil Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara Peran DPRD Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada eksekutif Peran Partai politik Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
6 Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 42/ 08/ 94/ Th.III, 3 Agustus 2016
2014
2015
62,15 85,69 100,00
57,55 82,72 100,00
100,00
100.00
100,00
100.00
40,00
44,47
40,00
33.33
40,00
100.00
98,59
89.97
100,00
96.74
87,50
62.50
100,00
80.00
66,92
73.83
33,33
33.33
75,00
100.00
100,00
100.00
42,51 67,58 100,00
41,81 68.22 100.00
60,00
60.00
55,00
55.00
94,12
94.12
36,36 17,43 0,00 34,86 63,75 100,00 100,00 100,00 39,51 31.01 10,00 0,00 8,37 0,00 83,66
42.42 15.41 0.00 30.83 50,87 100.00 100.00 100.00 21.12 32.06 0.00 0.00 8.69 0.00 86.94
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 25 Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 26 Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah/ Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif XI. Peran Peradilan yang independen 27 Keputusan hakim yang kontroversial 28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
2014
2015
100,00 -
31.27 68.42
100,00
-
100,00 87,50 75,00 100,00
0.00 100.00 100.00 100.00
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Jl.Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura Papua Telp. (0967) 534519, 533028 (Hunting), Fax. (0967) 536490 Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 42/ 08/ 94/ Th.III, 3 Agustus 2016 E-mail:
[email protected] Homepage: http://papua.bps.go.id
7
