No. 52/09/34/Th. XVIII, 1 September 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) IDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 SEBESAR 83,19
1.
IDI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2015 mencapai angka 83,19 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini meningkat dibandingkan dengan IDI 2014 yang sebesar 82,71. Capaian kinerja demokrasi tersebut berada pada kategori “baik”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Perubahan pada periode 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil naik 5,82 poin (dari 84,59 menjadi 90,41), (2) Hak-Hak Politik juga naik 1,64 poin (dari 76,06 menjadi 77,70), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 6,44 poin (dari 88,82 menjadi 82,38).
Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dan lain-lainl), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2015
IDI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2015 sebesar 83,19 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 0,48 poin dibandingkan dengan IDI DIY tahun 2014 yang sebesar 82,71. Hasil IDI 2014 dan 2015 menunjukkan nilai perubahan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan tersebut membawa DIY masuk kategori “baik”. Sementara itu tingkat demokrasi di DIY berdasarkan penghitungan indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 masih berada pada kategori “sedang”. Perkembangan IDI DIY dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (tahun 2009 sebesar 67,55; 2010 sebesar 74,33; 2011 sebesar 71,67; 2012 sebesar 72,96; 2013 sebesar 72,36; 2014 sebesar 82,71 dan 2015 sebesar 83,19). Hal ini menggambarkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, menunjukkan sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta No. 52/09/34/Th.XVIII, 1 September 2016
1
Grafik 1. Perkembangan IDI DIY, 2009-2015 100
Baik 80 67,55 sedang
74,33
71,67
72,96
72,36
2010
2011
2012
2013
82,71
83,19
2014
2015
60
Buruk
0
2.
2009
Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI
Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2015 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 90,41; aspek Hak-hak Politik sebesar 77,98; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 82,38. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY, 2009-2015
100
92,15
80
91,24
82,25
60 60,48
55,96
87,22 82,81
52,35
87,39
90,78
88,82
90,41
83,69
84,59
82,38 77,98
82,52
76,06
55,52 50,65
52,52
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, atau “buruk”, pada 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Kebebasan Sipil merupakan aspek yang secara kategori stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2015 aspek kebebasan sipil tetap pada kategori “baik”. Sementara indeks aspek Hak-hak Politik merupakan aspek yang paling rendah dibandingkan aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi. Sejak pengukuran dari 2009 hingga 2013 aspek Hak-Hak Politik berada pada kategori “buruk”, selanjutnya pada tahun 2014 terjadi perubahan dan menembus kategori “sedang” dan bertahan hingga 2015.
2
Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta No. 52/09/34/Th.XVIII, 1 September 2016
Aspek Lembaga Demokrasi pada pengukuran 2009 berada sedikit di atas ambang batas kategori “sedang”. Sejak 2010 terjadi perubahan dan menembus kategori “baik”. Setelah itu terus bergerak dengan kecenderungan meningkat hingga 2015. Selama kurun waktu 6 tahun IDI dihitung, nilai aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas aspek lainnya. Pada tahun 2014 merupakan waktu di mana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 76,07-88,82. Pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2015 rentang nilainya lebih lebar. Ini terjadi karena adanya peningkatan indeks aspek Hak-hak Politik yang cukup bermakna. Pada tahun 2015 indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik mengalami peningkatan masing-masing 5,82 dan 1,64 poin. Sementara indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 6,44 poin.
3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI
Menurut nilai indeks variabel IDI pada tahun 2015 terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan indeks dan tiga variabel mengalami penurunan. Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, tiga di antaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel Kebebasan berkumpul dan berserikat. Pada Grafik 3. terlihat lebarnya jarak plot tahun 2014 dengan plot tahun 2015, memperlihatkan variabel Kebebasan berkumpul dan berserikat meningkat paling besar, dari kategori “buruk” tembus menjadi “baik”, yaitu dari 46,25 pada 2014 menjadi 100,00 pada 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Peran DPRD yang meningkat dari 50,96 pada 2014 menjadi 87,33 pada 2015. Selebihnya indeks meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Grafik 3. juga menunjukkan indeks variabel Peran peradilan yang independen menurun sangat tajam dari 95,00 pada 2014 menjadi 62,50 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, kategori indeks variabel Peran peradilan yang independen merosot dari kategori “baik” menjadi “sedang”. Penurunan nilai indeks juga terjadi pada variabel Kebebasan berkeyakinan (dari 95,13 pada tahun 2014 menjadi 86,28 pada tahun 2015). Variabel peran birokrasi pemerintah daerah juga ada sedikit penurunan nilai indeks, meskipun harus diliaht secara berhati-hati. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2015 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran birokrasi pemerintah daerah berubah. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta No. 52/09/34/Th.XVIII, 1 September 2016
3
Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI DIY, 2014-2015
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen
100
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
80 60 40
Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan
20 0 Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
4.
Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan…
2014 2015
Perkembangan Skor Indikator IDI
Pada IDI 2015 terdapat 20 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, dan 27 (lihat Tabel 1). Namun, pada tahun 2015 masih terlihat masalah yakni terdapatnya kinerja indikator demokrasi kategori “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah indikator: (4) Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (7) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama, (15) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi, (21) Perda yang merupakan inisiatif DPRD, dan (28) Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa atau Polisi. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. Khususnya pada Indikator 7 dan 28 yang pada IDI 2015 masuk ke kategori “buruk”, ditengarai meningkatnya tindakan intoleransi dan keputusan penegak hukum yang kontroversial. Menarik perhatian, mengapa aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan indeks dari 88,82 pada 2014 menjadi 82,38 pada tahun 2015 atau menurun 6,44 poin. Dari indikatornya dapat diketahui penurunan tersebut utamanya dipicu oleh indikator 28 yang menurun hingga 75 poin. Indikator 25 dan 26 tidak bisa dibandingkan karena merupakan indikator baru yang menggantikan indikator sebelumnya. Indikator 25 adalah Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN. Indikator 26 adalah Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.
5.
Penjelasan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan 4
Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta No. 52/09/34/Th.XVIII, 1 September 2016
Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1
IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsiprovinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta No. 52/09/34/Th.XVIII, 1 September 2016
5
Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
6
Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta No. 52/09/34/Th.XVIII, 1 September 2016
Tabel 1: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel, dan Skor Indikator IDI DIY 2014-2015 o A. I. 1 2 II. 3 4
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
2014
2015
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
82,71
83,19
KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
84,59
90,41
Kebebasan berkumpul dan berserikat
46,25
100,00
40,00
100,00
90,00
100,00
81,65
83,30
90,00
100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi
40,00 95,13 95,65
0,00 86,28 95,65
100,00
100,00
90,00
40,00
80,40
99,90
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
50,00
100,00
9
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) Hak memilih dan dipilih Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih
100,00
100,00
100,00
100,00
76,06 77,62 100,00
77,98 77,70 100,00
60,00
60,00
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)
79,64
79,64
80,02
80,02
Perempuan terpilih di DPRD provinsi Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
36,36 74,53
36,36 78,26
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
63,91
56,52
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
85,14
100,00
LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)
88,82
82,38
Pemilu yang bebas dan adil
97,47
97,47
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu
100,00
100,00
94,94
94,94
III. 5 6 7 IV.
10 B. V. 11 12 13 14 15 VI.
C. VII. 18 19 VIII.
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara Peran DPRD
50,96
87,33
20
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
44,49
100,00
21
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD
20,00
18,75
22
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
100,00
100,00
Peran Partai politik
100,00
100,00
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
100,00
100,00
24
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
100,00
100,00
IX.
Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta No. 52/09/34/Th.XVIII, 1 September 2016
7
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
o X.
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
25
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif Peran Peradilan yang independen
XI. 27
Keputusan hakim yang kontroversial
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
2014
2015
100,00
72,56 89,47
100,00 58,33 100,00 95,00
62,50
90,00
100,00
100,00
25,00
============= 000================
8
Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta No. 52/09/34/Th.XVIII, 1 September 2016
