INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2016

No. 47/ 09 /91 Th.XI, 14 September 2017

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2016 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PAPUA BARAT 2016 SEBESAR 60,35 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI MENINGKAT 0,38 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI PAPUA BARAT 2015 SEBESAR 59,97.



IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).



Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 Provinsi Papua Barat mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015.



IDI Papua Barat 2016 sebesar 60,35 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 0,38 poin dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 59,97 poin. Kondisi demokrasi Papua Barat tahun 2015 yang terkategori “Kondisi Demokrasi Buruk” (indeks < 60), mengalami perbaikan di tahun 2016 sehingga terkategori “Kondisi Demokrasi Sedang” (nilai indeks : 60-80).



Perbaikan nilai indeks dari 2015-2016 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil meningkat 1,34 poin (dari 92,33 menjadi 93,67), (2) Aspek Lembaga Demokrasi yang naik 2,04 poin (dari 51,81 menjadi 53,85). Untuk Aspek Hak-Hak Politik mengalami kemunduran dan turun 1,43 poin (dari 39,48 menjadi 38,05).



Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.

Berita Resmi Statistik No. 47/ 09 /91 Th.XI, 14 September 2017

1

1. Perkembangan IDI Papua Barat 2016 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional 2016 berada pada angka 70,09 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami revisit dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 72,82. Meskipun sedikit mengalami penurunan, tingkat demokrasi secara nasiona masih dalam kategori “Sedang”. Capaian IDI Provinsi Papua Barat 2015 sebesar 59,97. Angka ini merupakan pencapaian “Terburuk” Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Pada tahun 2016, capaian IDI Papua Barat sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,38 poin menjadi 60,35 poin. Capaian ini berdampak pada perubahan status kondisi demokrasi Papua Barat menjadi kategori “Sedang”. Fluktuasi angka IDI Papua Barat adalah cermin dinamika demokrasi di Provinsi Papua Barat. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Capaian IDI Papua Barat dari 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 IDI Papua Barat sebesar 63,06. Kemudian meningkat pada 2010 menjadi sebesar 67,75, dan kembali turun menjadi 61,78 di tahun 2011. Pada tahun 2012 IDI Papua Barat kembali meningkat menjadi 65,70 dan kembali merosot di tahun 2013 sebesar 60,70 dan kembali naik menjadi 65,65 di tahun 2014 dan pada tahun 2015 merupakan puncak kemerosotan demokrasi di Papua Barat, dimana angka IDI Papua Barat turun menjadi 59,97 dan terkategori buruk (indeks<60), dan kembali meningkat menjadi 60,35 di tahun 2016 dan berkategori sedang. Grafik 1. Perkembangan IDI Papua Barat, 2009-2016


2

2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Angka IDI Papua Barat 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2016 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 93,67; aspek Hak-hak Politik sebesar 38,05; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 53,85. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Papua Barat, 2009-2016

100 Kebebasan Sipil 80 60 Lembaga Demokrasi Hak-hak Politik

0

Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2016 hanya indeks aspek kebebasan sipil yang berkategori “baik”, sedangkan aspek lembaga demokrasi dan aspek hak-hak politik berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil sejak awal pengukuran tahun 2009 hingga saat ini merupakan satu-satunya aspek yang nilainya diatas 90,00 dengan kategori “baik”, sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga tahun 2016 stabil pada kategori “buruk”. Fenomena yang menarik adalah pada aspek Lembaga Demokrasi. Capaian nilai indeks aspek ini pada tahun 2015 terkategori “sedang”. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2015 aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori berfluktuasi dan pada periode 2009-2010 aspek ini berfluktuasi tetapi masih terkategori “sedang”, kemudian tahun 2011 aspek ini menurundrastis 14,70 poin (dari 64,73 menjadi 50,03) dan terkategori “buruk”. Hal senada juga terjadi pada tahun 2015 dimana kemerosotan aspek ini cukup parah hingga turun mencapai 15,11 poin. Kemerosotan ini merupakan kondisi terburuk selama 7 (tujuh) terakhir dari aspek lembaga demokrasi. Hal menarik dan perlu pencermatan khusus yaitu pada aspek hak-hak politik. Selama kurun waktu 8 tahun IDI dihitung, aspek Hak-hak Politik selalu berada pada posisi di bawah diantara dua aspek lainnya dan selalu berkategori “buruk”. Kisaran angka aspek ini selalu dibawah 50 poin. Jika ditelaah lanjut, capaian buruk aspek ini disebabkan karena proses demokrasi yang terjadi cukup memprihatinkan. Kasus-kasus demonstrasi yang bersifat kekerasan, pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Berita Resmi Statistik No. 47/ 09 /91 Th.XI, 14 September 2017

3

yang selalu meningkat, serta kejadian-kejadian pada saat Pilkada seperti terhambatnya hak pemilih, keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan kasus-kasus lainnya yang sangat intolerir terhadap kondisi demokrasi yang sebenarnya. 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Perkembangan pencapaian nilai indeks variabel tahun 2015 hingga tahun 2016 sangat menarik untuk dicermati. Menurut nilai indeks variabel IDI 2015-2016 terdapat empat variabel yang mengalami penurunan indeks, dua variabel tidak mengalami perubahan dan lima variabel yang mengalami peningkatan. Ke empat variabel yang mengalami kemunduran antara lain indeks variabel kebebasan berpendapat yang turun 2,11 poin, berikutnya indeks variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan turun sebesar 3,56 poin, indeks variabel Peran Partai Politik yang turun 1,07 poin serta indeks variabel Peran Peradilan yang Independen merosot 9,38 poin. Pada Grafik 3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2015 dengan plot tahun 2016, memperlihatkan variabel Peran Peradilan yang Independen merosot paling besar. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Papua Barat, 2015-2016

Untuk indeks variabel yang meningkat adalah variabel Kebebasan Berkeyakinan yang meningkat 2,58 poin, indeks variabel Kebebasan dari Diskriminasi naik 0,10 poin, indeks variabel Hak Memilih dan Dilipilih naik 0,71 poin, indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintahan naik 4,52 poin. Indeks varibel selanjutnya yang meningkat cukup signifikan adalah Peran DPRD sebesar 16,99 poin. Peningkatan kinerja anggota DPRD di tahun 2016 adalah faktor pendorong peningkatan indeks variabel Peran DPRD. Adapun Berita Resmi Statistik No. 47/ 09 /91 Th.XI, 14 September 2017

4

faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, meningkatnya jumlah perda yang dihasilkan, serta rekomendasi dewan ke eksekutif yang meningkat. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Indikator pada IDI 2016 terdapat 16 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 24, 25, 27 dan 28 (lihat Tabel 1). Namun, pada tahun 2016 masih terlihat masalah kronis yakni terdapat kinerja indikator demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah (ind.3) ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, (ind.4) ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (ind.13) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT), (ind.15) Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi, (ind.16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, (ind.17) Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, (20) Alokasi Anggaran Pendidikan/kesehatan, (21) Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, (22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, (23) Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu, dan (26) Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik karena trendnya selalu buruk. Menarik perhatian adalah pada aspek Lembaga Demokrasi yang selama dua periode (2015-2016) selalu berkategori “buruk” .Dari perubahan indikatornya dapat diketahui salah satu penyebab utamanya dipicu oleh indikator ke 26 terkait penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat yang angkanya dibawah 10 poin. Hal ini dikarenakan kondisi riil lapangan bahwasannya pemerintah daerah Provinsi Papua Barat belum menyediakan informasi APBD di website daerah yang disajikan rinci menurut 12 butir indikator terkait anggaran. Untuk Indikator 25 dan 26 sesungguhnya merupakan indikator baru yang menggantikan indikator sebelumnya. Indikator 25 adalah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh PTUN. Indikator 26 adalah Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Selengkapnya untuk indeks indikator dapat dilihat pada lampiran. 5. Perkembangan Aspek IDI wilayah Maluku dan Papua Perbandingan kondisi demokrasi di wilayah timur Indonesia (Maluku & Papua) tahun 2016 memperlihatkan bahwa keempat provinsi (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) terkategori kondisi demokrasi “sedang” (nilai indeks 60-80).


5

Grafik 4. Perkembangan Capaian IDI Wilayah Maluku dan Papua, 2015-2016

Jika dirinci menurut indeks ketiga aspek IDI, untuk aspek kebebasan sipil, Provinsi Papua Barat memiliki capaian terbaik dengan besar indeks variabel sebesar 93,67. Untuk aspek ini, Provinsi Maluku memiliki capaian terendah yakni 87,17, dan secara kategori keempat provinsi ini terkategori “baik”, Hal berkebalikan terjadi untuk aspek hak-hak politik. Wilayah Papua (Papua dan Papua Barat) paling rendah pencapaiannya yakni 41,13 dan 38,05 serta terkategori “buruk”. Kondisi demokrasi terkait aspek ini di Provinsi Papua dan Papua Barat disebabkan oleh hal yang sama yakni permasalahan ketika pelaksanaan Pilkada. Selain itu tingginya itensitas demonstrasi yang bersifat kekerasan (pemalangan) yang terjadi di kedua wilayah ini. Hal serupa terjadi juga pada Aspek Lembaga Demokrasi. Untuk aspek ini pencapaian Provinsi Papua dan Papua Barat masih terkategori “buruk” sedangkan untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara Peran Lembaga Demokrasi (eksekutif dan legislatif) berada pada kondisi “Sedang”. Grafik 5. Perkembangan Aspek IDI Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2016


6

6. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.


7

Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2016

Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling


8

rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.


9

Tabel 1: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI Papua Barat 2015-2016 o

2015

2016

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

59,79

60,35

KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)

92,33

93.67

Kebebasan berkumpul dan berserikat

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

34,05

31,94

20,83

33,33

100,00

25,00

97,42

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

85,00

100,00

99,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)

39,48

38,05

V.

Hak memilih dan dipilih

60,99

61,70

11

Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat

83,33

83,33

12

Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan

60,00

60,00

55,00

55,00

A. I. 1

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

2

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

II. 3

Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

4

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

III. 5

Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya

6

Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya

7

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

IV. 8

Kebebasan dari diskriminasi Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

9

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

10

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

B.

keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih 13

Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)


10

14

Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk

83,54

83,54

Perempuan terpilih di DPRD provinsi

14,81

22,73

Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

17,96

14,40

16

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

0,00

0,00

17

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

35,92

28,81

C.

LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)

51,81

53,85

VII.

Pemilu yang bebas dan adil

98,10

98,10

18

Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu

100,00

100,00

19

Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

96,20

96,20

Peran DPRD

10,83

27,82

20

Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan

16,43

25,49

21

Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD

0,00

66,67

22

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

0,00

3,57

Peran Partai politik

10,00

8,93

23

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu

0,00

0,00

24

Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

100,00

89,33

X.

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

44,50

49,02

25

Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN

97,37

97,37

26

Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah

0,00

8,33

XI.

Peran Peradilan yang independen

100,00

90,63

27

Keputusan hakim yang kontroversial

100,00

81,25

28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

100,00

100,00

memilih dalam pemilu (voters turnout) 15 VI.

VIII.

IX.


11

Tabel 2. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2015-2016

IDI 2014 Provinsi IDI

Aspek Kebebasan Sipil

Hak-hak

IDI 2015 IDI

Politik

Aspek Lembaga Demokrasi

Aspek

Aspek Kebebasan Sipil

Hak-hak

Politik

Aspek Lembaga Demokrasi

Aspek

Aceh

67.78

74.81

63.98

64.97

72,48

92,92

63,94

60,33

Sumatera Utara

69.01

82.02

62.17

63.52

67,37

82,71

62,29

56,13

Sumatera Barat

67.46

52.99

69.77

82.01

54,41

51,01

54,33

58,82

Riau Jambi

65.83 70.68

66.46 75.89

66.61 62.12

63.80 77.72

71,89 68,89

71,78 84,39

77,98 65,63

62,34 54,58

Sumatera Selatan

79.81

96.06

78.79

61.00

80,95

91,17

81,94

66,53

Bengkulu

73.60

78.50

68.45

75.61

74,23

85,14

63,84

77,01

Lampung Kep. Bangka Belitung

65.95 72.31

71.99 81.25

63.19 66.95

62.74 69.60

61,00 83,00

60,49 87,65

59,32 81,09

64,31 80,20

Kepulauan Riau

70.26

80.16

65.01

66.13

72,84

85,43

71,28

59,48

DKI Jakarta

85.32

89.64

83.19

83.26

70,85

81,11

67,54

63,19

Jawa Barat

73.04

79.10

81.89

51.37

66,82

73,37

72,34

49,79

Jawa Tengah

69.75

79.44

67.28

61.48

66,71

66,06

67,24

66,69

D.I.Yogyakarta

83.19

90.41

77.98

82.38

85,58

90,00

81,59

86,37

Jawa Timur

76.90

85.26

67.44

81.39

72,24

73,73

76,49

63,63

Banten Bali

68.46 79.83

74.28 94.42

63.72 77.42

68.66 65.31

71,36 78,95

83,47 96,94

68,30 69,60

60,99 71,18

Nusa Tenggara Barat

65.08

51.59

61.11

88.36

65,41

65,06

62,08

71,13

Nusa Tenggara Timur

78.47

93.19

71.69

70.73

82,49

96,25

81,68

66,46

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

76.40 73.46

96.81 85.07

65.57 68.31

67.95 67.05

75,28 74,77

83,29 84,98

75,70 70,66

64,54 68,43

Kalimantan Selatan

74.76

54.15

85.77

83.17

73,43

61,04

83,58

72,89

Kalimantan Timur

81.24

93.07

82.74

63.99

73,64

78,25

78,35

60,36

Kalimantan Utara

80.16

98.10

83.65

52.05

76,98

100,00

66,64

64,48

Sulawesi Utara

79.40

86.71

77.92

72.53

76,34

96,31

70,42

60,62

Sulawesi Tengah

76.67

94.60

68.85

66.53

72,20

80,39

67,89

68,76

Sulawesi Selatan

67.90

69.38

64.25

71.84

68,53

75,54

61,51

70,86

Sulawesi Tenggara

69.44

91.14

56.95

61.99

71,13

88,07

55,51

74,66

Gorontalo

76.77

81.35

69.97

81.81

77,48

82,35

75,54

74,42

Sulawesi Barat

68.25

81.88

61.16

62.37

72,37

82,89

69,02

64,47

Maluku

65.90

76.04

63.20

57.43

78,20

87,17

76,18

70,13

Maluku Utara Papua Barat

61.52 59.97

73.53 92.33

61.00 39.48

47.25 51.81

73,27 60,35

92,27 93,67

61,79 38,05

67,59 53,85

Papua

57.55

82.72

41.81

50.87

61,02

92,15

41,13

53,45

INDONESIA

72.82

80.30

70.63

66.87

70,09

76,45

70,11

62,05

================ 000================


12

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Jl. Sowi IV No. 99, Manokwari 98312 Telp (0986) 2702414

Info lebih lanjut hubungi : Dedi Cahyono SE., MA, M.S.E (Kabid Statistik Sosial) Cp : 0812 272 1488


13

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2016

Recommend Documents