No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 SEBESAR 74,77 ➢
➢
➢
➢
1.
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 74,77 dalam skala 0 sampai 100, angka ini naik 1,31 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2015 yang hanya berada di angka 73,46. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan IDI dari 2015–2016 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil turun 0,09 poin (dari 85,07 menjadi 84,98), (2) Hak-hak Politik yang naik 2,35 poin (dari 68,31 menjadi 70,66), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 1,38 poin (dari 67,05 menjadi 68,43).
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2016
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 74,77 dalam skala indeks 0 sampai 100, angka ini naik 1,31 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2015 yang hanya mencapai 73,46. Tingkat demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut secara umum masih dalam kategori “sedang”. Capaian IDI dari 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi, pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 IDI sebesar 77,63. Kemudian turun pada 2010 menjadi sebesar 71,10, tahun 2011 naik menjadi 76,28, tahun 2012 turun menjadi 65,78, lalu turun lagi pada 2013 menjadi 64,15, tahun 2014 naik menjadi 79,00, tahun 2015 turun menjadi 73,46 dan tahun 2016 naik kembali menjadi 74,77. Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
1
untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Kalimantan Tengah, 2009-2016 100 Baik77.63
79.00
76.28 71.10
80
73.46 65.78
64.15
2012
2013
74.77
Sedang 60
Buruk
0
2.
2009
2010
2011
2014
2015
2016
Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI 2016
Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2016 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 84,98; aspek Hak-hak Politik sebesar 70,66; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 68,43. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Kalimantan Tengah, 2009-2016 100 Baik
98.45
94.51
90.04 80
92.93
92.56 85.52
78.69
Sedang
81.89
65.57 60.50
85.07
68.31
68.44
66.42 67.05
63.21
60
84.98 70.66 68.43
51.05
56.05 Buruk
81.48
54.73
Kebebasan Sipil
50.69 Hak-hak Politik
Lembaga Demokrasi
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
2
Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun, pada 2012 aspek ini menjadi kategori sedang. Empat tahun terakhir pengukuran aspek Kebebasan Sipil meningkat mencapai kategori “baik”. Sementara pada aspek Hak-hak Politik awalnya 2009 berkategori “sedang”, kemudian 2010 hingga 2013 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, aspek ini menembus kategori “sedang”. Pada IDI 2015 dan IDI 2016 aspek Hak-hak Politik mengalami peningkatan berturut-turut namun tetap pada pada kategori “sedang”. Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang fluktuatif, pada 2009-2010 berkategori “sedang”, kemudian 2011-2012 meningkat menjadi kategori “baik”, turun lagi pada 2013 menjadi kategori “sedang”, meningkat lagi pada 2014 menjadi kategori “baik”, namun turun lagi pada 2015 menjadi kategori “sedang”. Pada IDI 2016 ini mengalami peningkatan namun tetap pada kategori “sedang”. Selama kurun waktu 8 tahun IDI dihitung, dua tahun terakhir indeks aspek Hak-hak Politik lebih tinggi dibandingkan aspek Lembaga Demokrasi. Sementara nilai aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas aspek lainnya. Pada tahun 2016 merupakan waktu dimana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 68,43–84,98. Pada tahun-tahun sebelumnya rentang nilainya lebih lebar. Indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan 0,09 poin. Sementara nilai Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,35 dan 1,38 poin.
3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI
Menurut nilai indeks variabel IDI 2016 terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan indeks dan dua variabel mengalami penurunan. Dari lima variabel yang mengalami kenaikan, dua diantaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel Kebebasan Berpendapat. Pada Grafik 3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2015 dengan plot tahun 2016, memperlihatkan variabel Kebebasan Berpendapat meningkat paling besar, dari 75,70 pada 2015 menjadi 91,65 pada 2016. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang meningkat sebesar 12,37 dari 69,59 pada 2015 menjadi 81,96 pada 2016, variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan meningkat sebesar 4,06 dari 59,17 pada 2015 menjadi 63,23 pada 2016, variabel Kebebasan dan Diskriminasi meningkat sebesar 2,13 dari 83,40 pada 2015 menjadi 85,53 pada 2016 dan variabel Hak Memilih dan Dipilih meningkat sebesar 0,64 dari 77,45 pada 2015 menjadi 78,09 pada 2016. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Berbeda dari tahun lalu yang mengalami peningkatan paling besar, di tahun 2016 ini variabel Peran DPRD justru mengalami penurunan paling besar seperti yang terlihat pada Grafik 3, yakni menurun sebesar 7,22 dari 58,74 pada 2015 menjadi 51,52 pada 2016 dan masih tetap berada di kategori “buruk”. Selain itu variabel yang mengalami penurunan adalah kebebasan Berkeyakinan, dari 85,10 pada 2015 menjadi 81,54 pada 2016, meskipun mengalami Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
3
penurunan, variabel ini tetap berada dalam kategori “baik”. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Kalimantan Tengah, 2014-2015
Peran Peradilan yang Independen
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100 80
2015
2016
kebebasan Berpendapat
60 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
40
Kebebasan Berkeyakinan
20 0 Peran Partai Politik
Peran DPRD
Hak Memilih dan Dipilih
Pemilu yang bebas dan Adil
4.
Kebebasan dan Diskriminasi
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
Perkembangan Skor Indikator IDI
Pada IDI 2016, dari 28 indikator terdapat 15 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi : a. Indikator 1, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, b. Indikator 2, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, c. Indikator 3, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, d. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya, e. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya, f. Indikator 9, Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya, g. Indikator 11, Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat, h. Indikator 15, Persentase anggota perempuan DPRD Provinsi, i. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, j. Indikator 18, Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
4
k. Indikator 19, Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara, l. Indikator 24, Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi, m. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, n. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial, dan o. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi, (lihat Tabel 2 angka yang bercetak tebal). Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2016. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: a. Indikator 4, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, b. Indikator 6, Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya, c. Indikator 16, Demonstrasi/ mogok yang bersifat kekerasan, d. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan e. Indikator 23,Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.
5.
Perkembangan IDI Provinsi
Terdapat empat provinsi yang berkategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DI Yogyakarta yang naik dari 83,19 pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016. Tiga provinsi lainnya adalah Kepulauan Bangka-Belitung naik dari 72,31 pada 2015 menjadi 83,00 pada 2016, Nusa Tenggara Timur naik dari 78,47 pada 2015 menjadi 82,49 pada 2016, dan Sumatera Selatan yang naik dari 79,81 pada 2015 menjadi 80,95 pada 2016 (lihat Tabel 3). Sedangkan sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kategori “sedang”. Hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2015, nilai IDI di 15 provinsi mengalami penurunan. Penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun 14,47 poin dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Barat yang turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 menjadi 54,41 pada 2016. Penurunan ini menyebabkan Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi pada tahun 2016 yang masuk dalam kategori “buruk”. 6.
Penjelasan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
5
akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2016 Aspek
1. Kebebasan Sipil
2. Hak-Hak Politik
3. Lembaga Demokrasi
Nama Variabel
Indikator *)
1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
2 indikator
2. Kebebasan Berpendapat
2 indikator
3. Kebebasan Berkeyakinan
3 indikator
4. Kebebasan dari Diskriminasi
3 indikator
5. Hak Memilih dan Dipilih
5 indikator
6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
2 indikator
7. Pemilu yang Bebas dan Adil
2 indikator
8. Peran DPRD
3 indikator
9. Peran Partai Politik
2 indikator
10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
2 indikator
11. Peran Peradilan yang Independen
2 indikator
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1 Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
6
daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0–100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0–100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).
7.
Tabel-Tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Kalimantan Tengah, 2015-2016 No
Nama Variabel
2015
2016
Selisih
1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
100,00
100,00
0
2
Kebebasan Berpendapat
75,70
91,65
15,95
3
Kebebasan Berkeyakinan
85,10
81,54
-3,56
4
Kebebasan dari Diskriminasi
83,40
85,53
2,13
5
Hak Memilih dan Dipilih
77,45
78,09
0,64
6
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
59,17
63,23
4,06
7
Pemilu yang Bebas dan Adil
98,73
98,73
0
8
Peran DPRD
58,74
51,52
-7,22
9
Peran Partai Politik
10,00
10,00
0
10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
69,59
81,96
12,37
11
Peran Peradilan yang Independen
100,00
100,00
0
Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
7
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2015-2016 o
2015
2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
73,46
73,46
A
KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
85,07
84,98
I
Kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,70
91,65
70,83
100,00
100,00
50,00
85,10
81,54
95,65
100,00
50,00
0,00
65,00
60,00
83,40
85,53
100,00
100,00
100,00
87,50
50,00
66,67
1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
B
HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)
68,31
70,66
V
Hak memilih dan dipilih
77,45
78,09
11
Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
99,36
99,36
12
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih
60,00
60,00
13
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
72,50
72,50
14
Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)
69,53
69,53
15
Perempuan terpilih di DPRD provinsi
88,89
96,30
VI
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
59,17
63,23
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
26,09
39,13
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
92,25
87,34
Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
8
o
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
2015
2016
C
LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)
67,05
68,43
VII
Pemilu yang bebas dan adil
98,73
98,73
18
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu
100,00
100,00
19
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara
97,47
97,47
VIII
Peran DPRD
58,74
51,52
20
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
87,14
61,41
21
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD
0,00
66,67
22
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
7,14
3,57
IX
Peran Partai politik
10,00
10,00
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
0,00
0,00
24
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
100,00
100,00
X
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
69,59
81,96
63,16
60,53
-
-
75,00
100,00
-
-
25
26
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif
XI
Peran Peradilan yang independen
100,00
100,00
27
Keputusan hakim yang kontroversial
100,00
100,00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
100,00
Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
9
Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2015-2016 IDI 2015
IDI 2016
Aceh
67,78
Aspek Kebebasan Sipil 74,81
63,94
Aspek Lembaga Demokrasi 60,33
Sumatera Utara
69,01
82,02
62,17
63,52
67,37
82,71
62,29
56,13
Sumatera Barat
67,46
52,99
69,77
82,01
54,41
51,01
54,33
58,82
Riau
65,83
66,46
66,61
63,80
71,89
71,78
77,98
62,34
Jambi
70,68
75,89
Sumatera Selatan
79,81
96,06
62,12
77,72
68,89
84,39
65,63
54,58
78,79
61,00
80,95
91,17
81,94
66,53
Bengkulu
73,60
78,50
68,45
75,61
74,23
85,14
63,84
77,01
Lampung
65,95
71,99
63,19
62,74
61,00
60,49
59,32
64,31
Kep. Bangka Belitung
72,31
81,25
66,95
69,60
83,00
87,65
81,09
80,20
Kepulauan Riau
70,26
80,16
65,01
66,13
72,84
85,43
71,28
59,48
DKI Jakarta
85,32
89,64
83,19
83,26
70,85
81,11
67,54
63,19
Jawa Barat
73,04
79,10
81,89
51,37
66,82
73,37
72,34
49,79
Jawa Tengah
69,75
79,44
67,28
61,48
66,71
66,06
67,24
66,69
D.I.Yogyakarta
83,19
90,41
77,98
82,38
85,58
90,00
81,59
86,37
Jawa Timur
76,90
85,26
67,44
81,39
72,24
73,73
76,49
63,63
Banten
68,46
74,28
63,72
68,66
71,36
83,47
68,30
60,99
Bali
79,83
94,42
77,42
65,31
78,95
96,94
69,60
71,18
Nusa Tenggara Barat
65,08
51,59
61,11
88,36
65,41
65,06
62,08
71,13
Nusa Tenggara Timur
78,47
93,19
71,69
70,73
82,49
96,25
81,68
66,46
Kalimantan Barat
76,40
96,81
65,57
67,95
75,28
83,29
75,70
64,54
Kalimantan Tengah
73,46
85,07
68,31
67,05
74,77
84,98
70,66
68,43
Kalimantan Selatan
74,76
54,15
85,77
83,17
73,43
61,04
83,58
72,89
Kalimantan Timur
81,24
93,07
82,74
63,99
73,64
78,25
78,35
60,36
Kalimantan Utara
80,16
98,10
83,65
52,05
76,98
100,00
66,64
64,48
Sulawesi Utara
79,40
86,71
77,92
72,53
76,34
96,31
70,42
60,62
Sulawesi Tengah
76,67
94,60
68,85
66,53
72,20
80,39
67,89
68,76
Sulawesi Selatan
67,90
69,38
64,25
71,84
68,53
75,54
61,51
70,86
Sulawesi Tenggara
69,44
91,14
56,95
61,99
71,13
88,07
55,51
74,66
Gorontalo
76,77
81,35
69,97
81,81
77,48
82,35
75,54
74,42
Sulawesi Barat
68,25
81,88
61,16
62,37
72,37
82,89
69,02
64,47
Maluku
65,90
76,04
63,20
57,43
78,20
87,17
76,18
70,13
Maluku Utara
61,52
73,53
61,00
47,25
73,27
92,27
61,79
67,59
Papua Barat
59,97
92,33
39,48
51,81
60,35
93,67
38,05
53,85
Papua
57,55
82,72
41,81
50,87
61,02
92,15
41,13
53,45
INDONESIA
72,82
80,30
70,63
66,87
70,09
76,45
70,11
62,05
Provinsi
IDI
63,98
Aspek Lembaga Demokrasi 64,97
72,48
Aspek Kebebasan Sipil 92,92
Aspek Hak-hak
Politik
IDI
Aspek Hak-hak
Politik
================ 000================
Berita Resmi Statistik No. 14/09/62/Th. XI, 14 September 2017
10
