No. 51/09/75/Th. XI, 14 September 2017
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2016 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) GORONTALO 2016 MENGALAMI PENINGKATAN TIPIS DIBANDINGKAN DENGAN IDI GORONTALO 2015.
➢
➢
➢
➢
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mencapai angka 77,48 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan tipis dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 76,77. Capaian kinerja demokrasi Gorontalo tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik satu poin (dari 81,35 menjadi 82,35), (2) Hak-Hak Politik yang naik 5,57 poin (dari 69,97 menjadi 75,54), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 7,39 poin (dari 81,81 menjadi 74,42).
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2016 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Gorontalo tahun 2016 mencapai 77,48 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan tipis dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 76,77. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Gorontalo tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”. Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Gorontalo sebesar 73,50. Walaupun sempat mengalami tren yang menurun dalam kurun 2010-2012—dengan momen terendahnya pada tahun 2012 sebesar 59,37, namun selepas tahun 2012 IDI Gorontalo terus mengalami peningkatan hingga mencapai 77,48 pada tahun 2016.
Berita Resmi Statistik No. 51/09/75/Th. XI, 14 September 2017
1
Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Gorontalo. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidencebased) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Gorontalo, 2009-2016 100 Baik
Sedang
76.77 77.48
73.82
73.5
80
64.97
62.77
2010
2011
67.21 59.37
60
Buruk
40
20
0 2009
2012
2013
2014
2015
2016
2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 82,35; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 75,54; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 74,42. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Gorontalo, 2009-2016 100.00 Baik
96.05
82.55
81.80
80.00
73.25 63.90
Sedang 72.32
51.72
40.00
82.35 74.42 75.54
79.41 69.97
55.59 58.26
56.39
81.35
82.19
81.81 66.22
68.08
60.00 Buruk
79.31
63.67
50.76 44.36
20.00 Kebebasan Sipil
Lembaga Demokrasi
Hak-Hak Politik
0.00 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Berita Resmi Statistik No. 51/09/75/Th. XI, 14 September 2017
2015
2016
2
Pada tahun 2016, aspek lembaga demokrasi menjadi satu-satunya aspek yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 7,39 poin, dan membuatnya berubah dari aspek yang berada pada kategori “baik” menjadi kategori “sedang”. Adapun aspek hak politik melanjutkan kecenderungan tahun-tahun sebelumnya yaitu mengalami peningkatan yang cukup pesat, di mana pada tahun 2016 meningkat sebesar 5,57 poin dibandingkan tahun 2015. Sedangkan aspek kebebasan sipil tetap menjadi aspek dengan capaian tertinggi yaitu 82,35 atau mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar satu poin. Serupa dengan tahun 2015, pada tahun 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Aspek Lembaga Demokrasi yang di tahun sebelumnya berada pada kategori “baik”, di tahun 2016 ini turun menjadi kategori “sedang”. Adapun indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik tetap pada kategori “baik” dan “sedang” seperti tahun pada tahun sebelumnya.
3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Pada tahun 2016 terdapat enam variabel yang mengalami penurunan indeks, tiga variabel stabil, dan dua variabel yang mengalami peningkatan. Dari enam variabel yang mengalami penurunan, empat di antaranya menurun cukup tajam yaitu variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, Peran Partai Politik, Kebebasan Berpendapat, dan Peran DPRD . Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun paling tajam yaitu sebesar 15,98 poin, dari 100 pada 2015 menjadi 84,02 pada 2016. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Peran Partai Politik yang turun 12,58 poin, dari 34,46 pada 2015 menjadi 21,88 pada 2016. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Gorontalo, 2015-2016
2015
2016 Peran Peradilan yang Independen
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100.00 80.00
Kebebasan Berpendapat
60.00 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
40.00
Kebebasan Berkeyakinan
20.00 Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Kebebasan dari Diskriminasi
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
Berita Resmi Statistik No. 51/09/75/Th. XI, 14 September 2017
3
Di sisi lain, variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan meningkat secara bermakna sebesar 11,92 poin, dari 57,07 pada 2015 menjadi 68,99 pada 2016. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Kebebasan dari Diskriminasi. Variabel ini meningkat sebesar 10,50 poin dari 73,83 pada 2015 menjadi 84,33 pada 2016. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3. 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Pada IDI 2016, dari 28 indikator terdapat 18 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi: a. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, b. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, c. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama d. Indikator 7, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama, e. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok, f. Indikator 10, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya, g. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat, h. Indikator 14, Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout), i. Indikator 15, Persentase anggota perempuan DPRD provinsi, j. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, k. Indikator 18, Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, l. Indikator 19, Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara, m. Indikator 20, Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, n. Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan, o. Indikator 24, Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi, p. Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, q. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial, r. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2016. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: a. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, b. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, dan c. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu.
Berita Resmi Statistik No. 51/09/75/Th. XI, 14 September 2017
4
Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. 5.
Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2016 Aspek 1. Kebebasan Sipil
2. Hak-Hak Politik
3. Lembaga Demokrasi
Variabel 1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2. Kebebasan Berpendapat 3. Kebebasan Berkeyakinan 4. Kebebasan dari Diskriminasi 5. Hak Memilih dan Dipilih 6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan 7. Pemilu yang Bebas dan Adil 8.Peran DPRD 9. Peran Partai Politik 10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 11. Peradilan yang Independen
Indikator *) 2 indikator 2 indikator 3 indikator 3 indikator 5 indikator 2 indikator 2 indikator 3 indikator 2 indikator 2 indikator 2 indikator
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Berita Resmi Statistik No. 51/09/75/Th. XI, 14 September 2017
5
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
6. Tabel-Tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Gorontalo, 2015-2016 No
Nama Variabel
1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
2
Kebebasan Berpendapat
3
Kebebasan Berkeyakinan
4
Kebebasan dari Diskriminasi
5
Hak Memilih dan Dipilih
6
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
7
Pemilu yang Bebas dan Adil
8
Peran DPRD
9
Peran Partai Politik
10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
11
Peran Peradilan yang Independen
Berita Resmi Statistik No. 51/09/75/Th. XI, 14 September 2017
2015
2016
Selisih
100,00
100,00
0
85,39
72,91
-12,48
81,11
80,51
-0,60
73,83
84,33
10,50
82,88
82,09
-0,79
57,07
68,99
11,92
99,37
99,37
0
73,70
67,20
-6,50
34,46
21,88
-12,58
100,00
84,02
15,98
100,00
100,00
0
6
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2015 dan 2016 Nomor
Indikator
2015
2016
1
Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
100.00
2
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
100.00
3
Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
100,00
75.00
4
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
12,50
62.50
5
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
78,26
78.26
6
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
100,00
87.50
7
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
80,00
85.00
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
33,33
66.67
9
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
100,00
90.63
10
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok
100,00
100.00
11
Hak-Hak Politik Hak memilih atau dipilih terhambat
96,79
96.79
12
Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
60,00
60.00
13
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
79,15
79.15
14
Voters turnout
81,56
81.56
15
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
96,30
88.89
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
14,13
42.39
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
100,00
95.60
18
Lembaga Demokrasi Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
100,00
100.00
19
Kecurangan dalam penghitungan suara
98,73
98.73
20
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
98,95
80,13
21
Perda yang merupakan inisiatif DPRD
37,50
92.31
22
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
14,29
0.00
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
28,57
14.29
24
Persentase perempuan pengurus partai politik
90.21
25
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
87,47 100,00
26
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
100,00
75.00
27
Keputusan hakim yang kontroversial
100,00
100.00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
100.00
94.74
================ 000================
Berita Resmi Statistik No. 51/09/75/Th. XI, 14 September 2017
7
