BPS PROVINSI LAMPUNG No. 16/08/Th. II, 13 Agustus 2015
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2014 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) LAMPUNG 2014 SEBESAR 71,62 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 8,49 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI LAMPUNG 2013 SEBESAR 63,13.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2014 sebesar 71,62 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 8,49 poin dibandingkan dengan IDI Lampung 2013 sebesar 63,13. Meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi Lampung masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Kenaikan angka IDI periode 2013-2014 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang naik 1,31 poin dari 70,75 menjadi 72,06, Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 18,22 poin dari 45,57 menjadi 63,69 sedangkan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) naik 2,08 poin dari 81,58 menjadi 83,66. Pemilu legislatif 2014 yang semula dikhawatirkan terjadi peristiwa kontrademokratis justru menyumbang kenaikan IDI yang cukup signifikan. Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2014 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2014 sebesar 71,62 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 8,49 poin dibandingkan dengan IDI Lampung 2013 sebesar 63,13. Meskipun mengalami peningkatan tingkat demokrasi Lampung masih tetap berada pada kategori sedang. Perkembangan IDI Lampung dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,47, 2010 sebesar 67,8, 2011 sebesar 74,08, 2012 sebesar 72,26, 2013 sebesar 63,13 dan 2014 sebesar 71,62). Meskipun demikian, tingkat demokrasi Lampung berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2014 tetap masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.
Berita Resmi Statistik No. 16/07/Th. I, 4 Juli 2014
1
Grafik 1. Perkembangan IDI Lampung, 2009-2014 100
Baik 80 67,30 sedang
74,08
67,8
72,26
71,62
63,13
60
Buruk
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Angka IDI merupakan indeks komposit yang dihitung dengan rata-rata tertimbang dari indeks tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Indeks aspek kebebasan sipil di Lampung 2014 sebesar 72,06, indeks aspek hak-hak politik 63,69 dan indeks aspek lembaga demokrasi mencapai kategori Baik dengan nilai 83,66. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Lampung, 2009-2014
94,39
100 Baik
94,14
93,14
90,57
Kebebasan Sipil
79,16
80 Sedang
81,58 70,75
70,64 63,27
63,69
61,15 51,81
72,06
Lembaga Demokrasi 56,44
60
83,66
53,90
Hak-hak Politik
50,60
Buruk
45,47
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nilai indeks dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada 2014 mengalami peningkatan dibandingkan 2013. Indeks aspek Hak-hak politik mengalami peningkatan terbesar 18,22 poin sehingga mendongkrak nilai IDI 2014. Sementara nilai kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan berturut-turut 1,31 dan 2,08 poin. Peningkatan nilai indeks menyebabkan pola sebaran kategori berubah dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu kebebasan sipil secara umum Berita Resmi Statistik No. 16/08/Th.II, 13 Agustus 2015
2
masih berada pada kategori “sedang”, dan hak-hak politik berubah dari “buruk” menjadi “sedang”, sementara aspek lembaga demokrasi menembus kategori “baik” setelah sebelumnya berada pada kategori “sedang”. Perlu menjadi perhatian, pada aspek hak-hak politik kendati terdapat perbaikan pada hak memilih dan dipilih namun masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah. Sementara dari aspek lembaga demokrasi, peran DPRD masih cenderung rendah. Walaupun pada tahun 2014 cukup banyak Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD tetapi tidak cukup untuk meningkatkan nilai variabel Peran DPRD dikarenakan rendahnya rekomendasi yang dikeluarkan DPRD kepada eksekutif. 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Variabel pada IDI 2014 terdapat sembilan variabel yang mengalami peningkatan indeks, satu variabel tidak mengalami perubahan dan satu variabel mengalami penurunan. Dari sembilan variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya meningkat cukup berarti. Kenaikan terbesar pada indeks variabel hak memilih dan dipilih. Grafik 3 memperlihatkan variabel hak memilih dan dipilih meningkat dari kategori buruk menjadi sedang, dari 50,43 pada 2013 menjadi 77,39 pada 2014. Indeks variabel lain yang meningkat cukup berarti diantaranya pemilu yang bebas dan adil dan peran birokrasi pemerintah daerah. Satu variabel yang mengalami penurunan indeks adalah peran peradilan yang independen mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu sebesar 25,00 poin dari 100,00 pada 2013 menjadi 75,00 pada 2014. Perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2013-2014
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
100
Peran Peradilan yang Independen
80
Kebebasan Berpendapat
60 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
40
Kebebasan Berkeyakinan
20 0 Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Kebebasan dari Diskriminasi
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
Berita Resmi Statistik No. 16/07/Th. I, 4 Juli 2014
2013 2014
3
4. Perkembangan Skor Indikator IDI Indikator pada IDI 2014 terdapat 13 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 2, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, dan 28 (lihat Tabel 2 angka yang bercetak tebal). Pada tahun 2014 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, alokasi anggaran pendidikan/kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan keputusan hakim yang kontroversial. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik. 5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
Berita Resmi Statistik No. 16/08/Th.II, 13 Agustus 2015
4
Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2014
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Berita Resmi Statistik No. 16/07/Th. I, 4 Juli 2014
5
6. Tabel-tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Lampung, 2013-2014 No
Nama Variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD Peran Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Peran Peradilan yang Independen
IDI
Berita Resmi Statistik No. 16/08/Th.II, 13 Agustus 2015
2013 56,25 0 77,83 86,1 50,43 40,51 76,99 47,28 98,06 81,69 100
63,13
2014
Selisih
56,25 6,68 78,96 86,22 77,39 50,00 100,00 49,41 99,06 97,73 75,00
0,00 6,68 1,13 0,12 26,96 9,49 23,01 2,13 1,00 16,04 -25,00
71,62
8,49
6
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2013 dan 2014 Nomor
1
Indikator
2013
2014
Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
50.00
50.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00 78.26 87.50 70.00 100.00 50.00 100.00
40.00 78.26 50.00 100.00 100.00 90.00 66.67
82.69 50.00 30.00 74.34 58.56 3.04 77.98
96.79 60.00 78.28 75.07 54.90 0.00 100.00
81.82 72.15 61.72 29.41 10.71 100.00 80.65 98.24 65.15 100.00
100.00 100.00 59.39 53.13 10.71 100.00 90.63 100.00 95.54 50.00
100.00
100.00
2
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
3
Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender Hak-Hak Politik Hak memilih atau dipilih terhambat Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Voters turnout % Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Lembaga Demokrasi Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu Kecurangan dalam penghitungan suara Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Perda yang merupakan inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu % perempuan pengurus partai politik Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu Keputusan hakim yang kontroversial
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Berita Resmi Statistik No. 16/07/Th. I, 4 Juli 2014
7
Keterangan lebih lanjut hubungi : Bidang Statistik Sosial Up. Mukhamad Mukhanif, S.Si., M.Si. Telepon (0721) 482909/484329 Pswt 120 Email:
[email protected] Homepage: http://lampung.bps.go.id
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG Jl. Basuki Rahmat No. 54 Teluk Betung Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 482909, 484329 Faksimili (0721) 484329 Email:
[email protected] Homepage: http://lampung.bps.go.id
Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung No. 06/05/18/Th.VII, 5 Mei 2014
