INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DKI JAKARTA 2014

No. 40/08/31/th.XVII, 13 Agustus 2015

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DKI JAKARTA 2014 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DKI JAKARTA 2014 SEBESAR 84,70 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 13,52 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI DKI JAKARTA 2013 SEBESAR 71,18. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DKI Jakarta 2014 sebesar 84,70 (skala 0 sampai 100), angka ini naik 13,52 poin dibandingkan dengan IDI DKI Jakarta 2013 sebesar 71,18. Dengan nilai ini, IDI DKI Jakarta berubah dari kategori sedang pada tahun 2013 menjadi kategori baik pada tahun 2014. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).  Kenaikan IDI DKI Jakarta dari tahun 2013 ke 2014 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) naik 3,00 poin (dari 88,72 menjadi 91,72), Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 18,86 poin (dari 55,08 menjadi 73,94), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) naik 18,28 poin (dari 74,69 poin menjadi 92,97).  Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. 

1.

Perkembangan IDI DKI Jakarta 2014

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DKI Jakarta 2014 sebesar 84,70 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 13,52 poin dibandingkan dengan IDI DKI Jakarta 2013 sebesar 71,18. Dengan nilai ini, IDI DKI Jakarta berubah dari kategori sedang pada tahun 2013 menjadi kategori baik pada tahun 2014. Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2014 di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi (2009 sebesar 73,91; 2010 sebesar 77,44; 2011 sebesar 77,81; 2012 sebesar 77,72; 2013 sebesar 71,18; dan 2014 sebesar 84,70). Tingkat demokrasi DKI Jakarta berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 berada pada kategori sedang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi kategori baik. Nilai IDI DKI Jakarta tahun 2014 ini merupakan capaian tertinggi selama 6 tahun penghitungan IDI (20092014). IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 40/08/31/Th.XVII, 13 Agustus 2015

1

Grafik 1. Perkembangan IDI DKI Jakarta, 2009-2014 100

Baik 80 Sedang

73,91 77,44

84,70

77,81

77,72

71,18

2011

2012

2013

60

Buruk

0

2009

2010

2014

Perkembangan Indeks Aspek IDI DKI Jakarta

2.

Angka IDI DKI Jakarta 2014 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil sebesar 91,72; aspek hak-hak politik sebesar 73,94; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 92,97.

Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI DKI Jakarta, 2009-2014 100

92,30 86,09 91,65

92,46

93,50

92,97 88,81

89,94

88,11

88,72

91,72

Baik

74,69

80

73,94 Sedang 62,52

60

56,19

58,32

55,08

52,20

Buruk

2009

2010 Kebebasan Sipil

2011

2012 Hak-hak Politik

2013

2014 Institusi Demokrasi

Nilai IDI DKI Jakarta 2014 yang diukur dalam tiga aspek demokrasi seluruhnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013. Indeks hak-hak politik mengalami peningkatan terbesar yaitu sebesar 18,86 poin, nilai indeks lembaga demokrasi meningkat sebesar 18,28 poin, dan nilai indeks kebebasan sipil meningkat 3,00 poin. Pola sebaran ini menyebabkan indeks hak-hak politik meningkat dari kategori buruk menjadi “sedang” dan indeks lembaga demokrasi meningkat dari kategori sedang menjadi “baik”, sedangkan indeks kebebasan sipil masih sama berkategori “baik”. 2


3.

Perkembangan Indeks Variabel IDI DKI Jakarta

Berdasarkan IDI DKI Jakarta 2014, terdapat 3 variabel yang mengalami penurunan skor dibanding tahun 2013 diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat yang turun 7,50 poin dari 98,75 menjadi 91,25; pemilu yang bebas dan adil turun 2,53 poin dari 100,00 menjadi 97,47; dan peran DPRD turun 1,12 poin dari 67,38 menjadi 66,26. Sementara itu, delapan variabel lainnya mengalami peningkatan skor. Peningkatan terbesar pada variabel peran partai politik, sedangkan peningkatan yang cukup berarti diantaranya hak memilih dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan pengawasan. Perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI DKI Jakarta, 2013-2014 2013

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen

100 80

2014 Kebebasan Berpendapat

60 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

40

Kebebasan Berkeyakinan

20 0 Peran Partai Politik

Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil

4.

Kebebasan dari Diskriminasi

Hak Memilih dan Dipilih

Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Perkembangan Skor Indikator IDI DKI Jakarta

Pada IDI DKI Jakarta 2014 terdapat 18 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 (lihat Tabel 2 perkembangan skor indikator 2013-2014). Kendati demikian, masih terdapat indikator berkategori buruk seperti indikator 4, 8, 15, 21, dan 22 (merupakan indikator yang memiliki skor di bawah 60), yaitu ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat; aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok; persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi; Perda yang merupakan inisiatif DPRD; dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik.


3

Penjelasan Teknis

5.

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2014

Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus 4


group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Tabel-tabel

6.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI DKI Jakarta, 2013-2014 No

Nama Variabel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD Peran Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Peran Peradilan yang Independen

2013

2014

98,75 67,77 98,21 70,15 52,64 57,52 100,00 67,38 10,00 99,93 95,00

91,25 77,77 100,00 77,10 77,18 70,71 97,47 66,26 100,00 100,00 100,00


5

Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI DKI Jakarta, 2013-2014 Nomor

Indikator

1

Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

2

2013

2014

100,00

90,00

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

90,00

100,00

3

Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

73,33

83,33

4

40,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7 8 9 10

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender

90,00 50,00 75,00 90,00

100,00 50,00 100,00 90,00

11

Hak-Hak Politik Hak memilih atau dipilih terhambat

100,00

98,72

12 13

Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)

50,00 30,00

60,00 78,92

14 15

Voters turnout % Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi

56,90 78,01

66,48 59,75

16 17

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Lembaga Demokrasi Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

55,22 59,82

72,61 68,81

Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu Keputusan hakim yang kontroversial

100,00 100,00 99,40 5,88 3,57 0,00 100,00 99,85 100,00 90,00

100,00 94,94 92,31 5,26 10,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

100,00

100,00

6


5 6

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kecurangan dalam penghitungan suara Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Perda yang merupakan inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu % perempuan pengurus partai politik

Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2013-2014

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

IDI 2013

IDI 2014

IDI 63,56 58,80 54,11 68,37 64,41 67,12 59,17 63,13

Aspek 1 71,78 73,65 54,88 77,71 84,95 91,45 71,57 70,75

Aspek 2 48,59 49,50 38,97 52,19 41,91 50,32 49,28 45,47

Aspek 3 76,97 54,90 77,17 82,32 74,34 63,22 59,28 81,58

IDI 72,29 68,02 63,99 68,40 71,15 74,82 71,70 71,62

Aspek 1 69,76 79,86 47,21 74,35 78,23 86,09 79,49 72,06

Aspek 2 63,94 61,97 61,82 59,74 54,01 63,57 63,98 63,69

Aspek 3 88,73 62,75 88,56 74,69 89,48 78,53 74,16 83,66

68,79

85,16

50,60

77,09

75,32

89,80

56,48

87,01

66,50 71,18 65,18 60,84 72,36 59,32 69,79 72,22

80,08 88,72 79,84 79,18 90,78 71,37 81,39 92,55

49,63 55,08 46,74 46,29 50,65 35,43 51,03 52,87

76,21 74,69 76,05 60,89 83,69 82,10 85,00 77,38

68,39 84,70 71,52 77,44 82,71 70,36 75,50 76,13

82,47 91,72 83,95 87,87 86,25 81,62 81,10 92,16

58,35 73,94 65,22 67,08 76,07 56,29 63,68 61,27

66,61 92,97 65,89 80,77 88,82 78,54 87,22 79,56

57,22

59,68

49,60

66,24

62,62

58,73

62,08

68,38

73,29

95,59

58,83

68,23

68,81

85,92

65,13

53,12

67,52 64,15 63,71 68,13 73,11 64,50 65,20 52,61 67,21 64,02 66,23 64,06 60,70 60,92

97,54 81,89 58,03 92,14 92,44 90,03 81,30 84,32 79,31 88,51 81,52 83,67 92,33 90,21

49,36 50,69 56,35 55,36 62,55 36,78 50,62 28,95 58,26 44,05 50,53 48,94 35,93 31,37

58,61 63,21 82,54 58,20 65,56 76,44 68,10 50,32 66,22 64,94 71,95 63,40 60,26 71,01

80,58 79,00 70,84 77,77 83,94 74,36 75,30 70,13 73,82 76,69 72,72 67,90 65,65 62,15

98,44 92,93 58,43 93,28 93,56 86,56 86,27 90,89 82,19 90,22 90,85 76,90 97,93 85,69

63,12 66,42 76,45 70,42 80,89 59,01 73,99 53,20 63,67 63,64 60,03 60,61 39,29 42,51

85,84 81,48 77,53 69,94 76,68 83,42 63,58 70,92 79,41 80,39 70,09 68,16 66,93 63,75

63,72

79,00

46,25

72,24

73,04

82,62

63,72

75,81

Catatan : Aspek 1 : Kebebasan Sipil Aspek 2 : Hak-hak Politik Aspek 3 : Lembaga Demokrasi


7

BPS PROVINSI DKI JAKARTA Informasi lebih lanjut hubungi : Ir. Sri Santo Budi M, MA Kepala Bidang Statistik Sosial Telepon Fax e-mail Homepage

8

: 021-31928493, 31928496 : 021-3152004 : [email protected] : http://jakarta.bps.go.id


INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DKI JAKARTA 2014

Recommend Documents