No. 35/08/31/th.XVIII, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DKI JAKARTA 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DKI JAKARTA 2015 SEBESAR 85,32 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 0,62 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI DKI JAKARTA 2014 SEBESAR 84,70. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DKI Jakarta 2015 sebesar 85,32 (skala 0 sampai 100), angka ini naik 0,62 poin dibandingkan dengan IDI DKI Jakarta 2014 yang sebesar 84,70. Dengan nilai ini, IDI DKI Jakarta tetap berada pada kategori baik sama seperti tahun 2014. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Kenaikan IDI DKI Jakarta dari tahun 2014 ke 2015 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) turun 2,08 poin (dari 91,72 menjadi 89,64), Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 9,25 poin (dari 73,94 menjadi 83,19), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) turun 9,71 poin (dari 92,97 poin menjadi 83,26). Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
1.
Perkembangan IDI DKI Jakarta 2015
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DKI Jakarta 2015 sebesar 85,32 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 0,62 poin dibandingkan dengan IDI DKI Jakarta 2014 sebesar 84,70. Dengan nilai ini, IDI DKI Jakarta tetap berada pada kategori baik sama seperti pada tahun 2014. Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2015 di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi (2009 sebesar 73,91; 2010 sebesar 77,44; 2011 sebesar 77,81; 2012 sebesar 77,72; 2013 sebesar 71,18; 2014 sebesar 84,70; dan 2015 sebesar 85,32). Tingkat demokrasi DKI Jakarta berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 berada pada kategori sedang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi kategori baik, dan pada tahun 2015 tetap berkategori baik. Nilai IDI DKI Jakarta tahun 2015 ini merupakan capaian tertinggi selama 7 tahun penghitungan IDI (2009-2015). IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/th.XVIII, 3 Agustus 2016
1
Grafik 1. Perkembangan IDI DKI Jakarta, 2009-2015 100
Baik 80
73,91 77,44
77,81
77,72
71,18
2011
2012
2013
84,70
85,32
2014
2015
Sedang 60
Buruk
0
2009
2010
Perkembangan Indeks Aspek IDI DKI Jakarta
2.
Angka IDI DKI Jakarta 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil sebesar 89,64; aspek hak-hak politik sebesar 83,19; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 83,26.
Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI DKI Jakarta, 2009-2015 100
092
092
086
092
094 089 090
093 089
090 Baik
092
088
083 083
80
075
074 Sedang
60
052
056
058
063 055 Buruk
2009
2010
2011
Kebebasan Sipil
2012
2013
Hak-hak Politik
2014
2015
Institusi Demokrasi
Nilai IDI DKI Jakarta 2015 yang diukur dalam tiga aspek demokrasi seluruhnya mengalami perubahan dari tahun 2014. Indeks hak-hak politik mengalami peningkatan sebesar 9,25 poin. Sedangkan untuk dua aspek yang lain mengalami penurunan angka. Nilai indeks kebebasan sipil turun sebesar 2,08 poin, dan nilai indeks institusi demokrasi turun 9,71 poin. Pola sebaran ini menyebabkan indeks hak-hak politik meningkat dari kategori sedang menjadi “baik”, sedangkan indeks kebebasan sipil dan institusi demokrasi masih sama berkategori “baik”. 2
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XVIII, 3 Agustus 2016
3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI DKI Jakarta
Berdasarkan IDI DKI Jakarta 2015, terdapat 5 variabel yang mengalami penurunan skor dibanding tahun 2014, yaitu kebebasan berpendapat yang turun 6,94 poin dari 77,77 menjadi 70,83; kebebasan berkeyakinan turun 2,58 poin dari 100 menjadi 97,42; kebebasan dari diskriminasi turun 1,96 poin dari 77,10 menjadi 75,14; dan peran partai politik turun 1,99 poin dari 100 menjadi 98,01; dan peran birokrasi daerah turun 42,44 poin dari 100 menjadi 57,56. Sementara itu, empat variabel lainnya mengalami peningkatan skor. Variabel tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat meningkat 6,41 poin dari 91,25 menjadi 97,55; hak memilih dan dipilih meningkat 0,08 point dari 77,18 menjadi 77,26; partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan meningkat 18,42 poin dari 70,71 menjadi 89,13; serta peran DPRD meningkat 1,62 poin dari 66,26 menjadi 67,88. Perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI DKI Jakarta, 2014-2015 2014
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen
100 80
2015 Kebebasan Berpendapat
60 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
40
Kebebasan Berkeyakinan
20 0 Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
4.
Kebebasan dari Diskriminasi
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
Perkembangan Skor Indikator IDI DKI Jakarta
Pada IDI DKI Jakarta 2015 terdapat 16 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, dan 28 (lihat Tabel 2) perkembangan skor indikator 2014-2015). Kendati demikian, masih terdapat indikator berkategori buruk seperti indikator 4, 8, 15, 21, 22, dan 25 (merupakan indikator yang memiliki skor di bawah 60), yaitu ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat; aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya; persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi; Perda yang merupakan inisiatif DPRD; rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan kebijakan pejabat Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/th.XVIII, 3 Agustus 2016
3
pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik.
Penjelasan Teknis
5.
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia, sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah.
Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
4
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XVIII, 3 Agustus 2016
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi, dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). 6.
Tabel-tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI DKI Jakarta, 2014-2015 No
Nama Variabel
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD Peran Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Peran Peradilan yang Independen
2014
2015
91,25 77,77 100,00 77,10 77,18 70,71 97,47 66,26 100,00 100,00 100,00
97,66 70,83 97,42 75,14 77,26 89,13 97,47 67,88 98,01 57,56 100,00
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/th.XVIII, 3 Agustus 2016
5
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI DKI Jakarta, 2014-2015 Nomor
2014
2015
1
Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
90,00
100,00
2
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
81,25
3
Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
83,33
75,00
4
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
50,00
50,00
5
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
100,00
100,00
100,00
100,00
6 7
Indikator
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
100,00
85,00
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
50,00
50,00
9
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
100,00
81,25
10
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender
90,00
100,00
Hak-Hak Politik 11
Hak memilih atau dipilih terhambat
98,72
98,72
12
Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
60,00
60,00
13
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
78,92
78,92
14
Voters turnout
66,48
66,48
15
% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
59,75
59,75
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
72,61
78,26
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
68,81
100,00 100,00
Lembaga Demokrasi 18
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
100,00
19
Kecurangan dalam penghitungan suara
94,94
94,94
20
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
92,31
100,00
21
Perda yang merupakan inisiatif DPRD
5,26
0,00
22
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
10,71
10,71
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
100,00
100,00
24
% perempuan pengurus partai politik Kebijakan pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
100,00
80,06
-
36,84
-
75,00
25 26
Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah
27
Keputusan hakim yang kontroversial
100,00
100,00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
100,00
6
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XVIII, 3 Agustus 2016
Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014 Provinsi IDI
IDI 2015
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
IDI
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aceh
72,29
69,76
63,94
88,73
67.78
74.81
63.98
64.97
Sumatera Utara
68,02
79,86
61,97
62,75
69.01
82.02
62.17
63.52
Sumatera Barat
63,99
47,21
61,82
88,56
67.46
52.99
69.77
82.01
Riau
68,40
74,35
59,74
74,69
65.83
66.46
66.61
63.80
Jambi
71,15
78,23
54,01
89,48
70.68
75.89
62.12
77.72
Sumatera Selatan
74,82
86,09
63,57
78,53
79.81
96.06
78.79
61.00
Bengkulu
71,70
79,49
63,98
74,16
73.60
78.50
68.45
75.61
Lampung
71,62
72,06
63,69
83,66
65.95
71.99
63.19
62.74
Kep. Bangka Belitung
75,32
89,80
56,48
87,01
72.31
81.25
66.95
69.60
Kepulauan Riau
68,39
82,47
58,35
66,61
70.26
80.16
65.01
66.13
DKI Jakarta
84,70
91,72
73,94
92,97
85.32
89.64
83.19
83.26
Jawa Barat
71,52
83,95
65,22
65,89
73.04
79.10
81.89
51.37
Jawa Tengah
77,44
87,87
67,08
80,77
69.75
79.44
67.28
61.48
D.I.Yogyakarta
82,71
86,25
76,07
88,82
83.19
90.41
77.98
82.38
Jawa Timur
70,36
81,62
56,29
78,54
76.90
85.26
67.44
81.39
Banten
75,50
81,10
63,68
87,22
68.46
74.28
63.72
68.66
Bali
76,13
92,16
61,27
79,56
79.83
94.42
77.42
65.31
Nusa Tenggara Barat
62,62
58,73
62,08
68,38
65.08
51.59
61.11
88.36
Nusa Tenggara Timur
68,81
85,92
65,13
53,12
78.47
93.19
71.69
70.73
Kalimantan Barat
80,58
98,44
63,12
85,84
76.40
96.81
65.57
67.95
Kalimantan Tengah
79,00
92,93
66,42
81,48
73.46
85.07
68.31
67.05
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
76,45
77,53
74.76
54.15
85.77
83.17
Kalimantan Timur
77,77
93,28
70,42
69,94
81.24
93.07
82.74
63.99
Kalimantan Utara
-
-
-
-
80.16
98.10
83.65
52.05
Sulawesi Utara
83,94
93,56
80,89
76,68
79.40
86.71
77.92
72.53
Sulawesi Tengah
74,36
86,56
59,01
83,42
76.67
94.60
68.85
66.53
Sulawesi Selatan
75,30
86,27
73,99
63,58
67.90
69.38
64.25
71.84
Sulawesi Tenggara
70,13
90,89
53,20
70,92
69.44
91.14
56.95
61.99
Gorontalo
73,82
82,19
63,67
79,41
76.77
81.35
69.97
81.81
Sulawesi Barat
76,69
90,22
63,64
80,39
68.25
81.88
61.16
62.37
Maluku
72,72
90,85
60,03
70,09
65.90
76.04
63.20
57.43
Maluku Utara
67,90
76,90
60,61
68,16
61.52
73.53
61.00
47.25
Papua Barat
65,65
97,93
39,29
66,93
59.97
92.33
39.48
51.81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57.55
82.72
41.81
50.87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72.82
80.30
70.63
66.87
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/th.XVIII, 3 Agustus 2016
7
BPS PROVINSI DKI JAKARTA Informasi lebih lanjut hubungi : Ir. Sri Santo Budi M, MA Kepala Bidang Statistik Sosial Telepon Fax e-mail Homepage
8
: 021-31928493, 31928496 : 021-3152004 :
[email protected] : http://jakarta.bps.go.id
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XVIII, 3 Agustus 2016
