No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN 2015 SEBESAR 68,46 DALAM SKALA 0 SAMPAI 100 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten 2015 mencapai angka 68,46 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini berkurang dibandingkan dengan angka IDI Banten 2014 yang sebesar 75,50. Meski mengalami penurunan, capaian kinerja demokrasi Banten masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil turun 6,82 poin (dari 81,10 menjadi 74,28), (2) Hak-Hak Politik yang naik 0,04 poin (dari 63,68 menjadi 63,72), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun cukup drastis 18,56 poin (dari 87,22 menjadi 68,66). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.
1.
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten 2015
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
1
100
Baik 80 67,98 sedang
67,37
65,29
2011
2012
60,6
69,79
75,50
2013
2014
68,46
60
Buruk
0
2.
2009
2010
2015
Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI
100
95,46
Baik
83,17
87,18
81,39
87,22
79,20 80 Sedang
66,99
72,24
80,41
74,28
81,10
70,42
62,83
68,66 63,68
60
51,03
49,47
63,72
51,03
44,57 38,70
Buruk 0
2009
2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI
Kebebasan Berkumpul dan…
Peran Peradilan 100,00 yang Independen 80,00 Peran Birokrasi Pemerintah… Peran Partai Politik
60,00 40,00 20,00 0,00
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam…
2014 2015
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
3
4.
Perkembangan Skor Indikator IDI
5.
Penjelasan Teknis
4
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
5
6
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
o A. I. 1 2 II. 3 4 III. 5 6 7 IV. 8 9 10 B. V. 11 12 13 14 15 VI. 16 17 C. VII. 18 19 VIII.
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
2014
2015
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) Kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi
75,50 81,10 98,75
68,46 74,28 92,97
100,00
100,00
90,00
43,75
81,65
45,83
90,00
50,00
40,00
25,00
76,66
66,71
69,57
60,87
100,00
50,00
90,00
100,00
85,53
97,29
100,00
100,00
87,50
90,63
66,67
100,00
63,68 77,36 99,36
63,72 77,44 99,36
60,00
60,00
77,19
77,12
70,83
70,83
62,75 50,00 0,00 100,00 87,22 88,49 90,91 86,08
62,75 50,00 0,00 100,00 68,66 88,49 90,91 86,08
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) Hak memilih dan dipilih Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Perempuan terpilih di DPRD provinsi Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) Pemilu yang bebas dan adil Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara Peran DPRD
47,95
18,23
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
32,88
27,67
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada eksekutif Peran Partai politik
50,00 100,00 97,97
0,00 0,00 59,99
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
24
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
100,00 79,66
57,14 85,57
20 21 22 IX.
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
7
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR X. 25
26 XI. 27 28
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif Peran Peradilan yang independen Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
8
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
2014
2015
98,34 -
75,32 65,79
99,71
-
96,97 100,00 100,00 100,00
83,33 100,00 100,00 100,00
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
9
BPS PROVINSI BANTEN Informasi lebih lanjut hubungi: Ir. Agoes Soebeno, M.Si. Kepala BPS Provinsi Banten Telepon: 0254-267027 E-mail :
[email protected] Website : banten.bps.go.id
10
Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 47/08/36/Th.X, 3 Agustus 2016
