No. 46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SULAWESI TENGAH 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SULAWESI TENGAH 2015 MENINGKAT DIBANDINGKAN DENGAN IDI SULAWESI TENGAH 2014.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah 2015 sebesar 76,67 dari skala 0 sampai 100. Angka ini naik 2,31 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Tengah 2014 sebesar 74,36. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi di Sulawesi Tengah masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang naik 8,04 poin dari 86,56 pada 2014 menjadi 94,60 pada 2015, Hak-Hak Politik (Political Rights) yang naik 9,84 poin dari 59,01 pada 2014 menjadi 68,85 pada 2015, dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) yang turun 16,89 poin dari 83,42 pada 2014 menjadi 66,53 pada 2015. Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah 2015 sebesar 76,67 dari skala 0 sampai 100. Angka ini naik 2,31 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Tengah 2014 sebesar 74,36. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Sulawesi Tengah masih tetap berada pada kategori sedang. Angka indeks tersebut untuk saat ini juga telah berada di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 sebesar 75,00, sekaligus juga melampaui angka IDI 2015 nasional sebesar 72,82. Perubahan IDI Sulawesi Tengah sejak 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,30; 2010 sebesar 66,63, 2011 sebesar 64,00, 2012 sebesar 64,97, 2013 sebesar 64,50, 2014 sebesar 74,36, dan 2015 sebesar 76,67). Nilai IDI 2015 merupakan capaian tertinggi selama 7 tahun penghitungan IDI (2009-2015). Berita Resmi Statistik No. 46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
1
Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di negara kita, khususnya Sulawesi Tengah. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (fakta/kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Sulawesi Tengah, 2009-2015
Baik
Sedang
Buruk
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Angka IDI Sulawesi Tengah 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil sebesar 94,60; aspek hak-hak politik sebesar 68,85; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 66,53. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sulawesi Tengah, 2009-2015 100 98.51
92.19
Baik
71.36
Sedang
Buruk
40 45.90
93.43
Kebebasan Sipil
80 60 57.14
92.23
90.03 76.44
72.55
94.60 86.56 83.42
Lembaga Demokrasi
58.01
68.85 66.53
59.01
51.82
Hak-hak Politik
37.01
37.65
36.78
2011
2012
2013
20
0 2009
2010
Berita Resmi Statistik No.46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
2014
2015
2
Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil sejak awal pengukuran 2009 selalu berada pada kategori “baik”. Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2014 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2015, dimana aspek ini menembus kategori “sedang”. Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang secara kategori paling berfluktuasi. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2010 aspek ini berada pada kategori “buruk”. Pada 2011 hingga 2013 selalu bertahan pada kategori “sedang”, kemudian sempat menembus kategori “baik” pada 2014, tetapi kemudian turun kembali ke kategori “sedang” pada 2015. Selama kurun waktu 7 tahun IDI dihitung, baru pertama kali ini indeks aspek Hak-hak Politik lebih tinggi dibandingkan aspek Lembaga Demokrasi. Sementara nilai aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas aspek lainnya. Pada tahun 2015 rentang nilai ketiga aspek cukup rapat, yakni antara 66,53-80,30. Pada tahun-tahun sebelum 2014 rentang nilainya lebih lebar. Ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan aspek Hak-hak Politik yang cukup bermakna. Indeks aspek Hak-hak politik mengalami peningkatan 9,84 poin. 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Dari sisi variabel, pada IDI Sulawesi Tengah 2015 terdapat tiga variabel yang mengalami peningkatan indeks dan enam variabel mengalami penurunan. Dari tiga variabel yang mengalami kenaikan, ketiganya meningkat cukup berarti. Kenaikan terbesar pada indeks variabel kebebasan berpendapat. Pada Grafik 3 memperlihatkan lebarnya jarak plot tahun 2014 dengan plot tahun 2015, menunjukkan bahwa variabel kebebasan berpendapat meningkat sangat signifikan dari kategori buruk menjadi baik, dari 50,00 pada 2014 menjadi 100,00 pada 2015. Dua variabel lain yang indeksnya meningkat cukup berarti adalah kebebasan dari diskriminasi yang meningkat sebesar 16,98 poin, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang meningkat sebesar 19,60 poin. Pada Grafik 3 dapat diketahui variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sangat tajam. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah turun sebesar 38,89 poin dari 100,00 pada 2014 menjadi 61,11 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, kategori indeks kedua variabel tersebut merosot dari kategori “baik” menjadi “sedang”. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2015 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berubah. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Berita Resmi Statistik No. 46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
3
Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Tengah, 2014-2015
Peran Peradilan yang Independen
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100.00
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
80.00
Kebebasan Berpendapat
60.00
Kebebasan Berkeyakinan
40.00 20.00 0.00
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
2014 2015
4. Perkembangan Skor Indikator IDI Pada IDI 2015 terdapat 15 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 25, dan 28 (lihat Tabel 2 angka yang bercetak tebal). Namun, pada tahun 2015 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah (15) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, (16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, (20) Alokasi Anggaran Pendidikan/kesehatan, (21) Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, (22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, (23) Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu, dan (26) Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik. 5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Berita Resmi Statistik No.46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
4
dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten Berita Resmi Statistik No. 46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
5
memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
Berita Resmi Statistik No.46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
6
Tabel 1: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI 2014-2015 o A. I. 1 2 II. 3 4 III. 5 6 7 IV. 8 9 10 B. V. 11 12 13 14 15 VI. 16 17 C. VII. 18 19 VIII. 20 21 22 IX.
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
2014
2015
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) Kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi
74,36 86,56 100,00
76,67 94,60 97,66
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) Hak memilih dan dipilih Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Perempuan terpilih di DPRD provinsi Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) Pemilu yang bebas dan adil Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara Peran DPRD Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada eksekutif Peran Partai politik
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
24
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
100,00
100,00
100,00
81,25
50,00
100,00
50,00
100,00
50,00
100,00
95,13
94,33
95,65
95,65
100,00
100,00
90,00
85,00
75,10
92,08
100,00
100,00
50,00
71,88
66,67
100,00
59,01 76,27 100,00
68,85 76,26 100,00
60,00
60,00
75,03
75,03
75,95
75,95
51,85 41,84 13,04 70,64 83,42 83,54 100,00 67,09
51,85 61,44 32,61 90,28 66,53 83,54 100,00 67,09
44,30
41,59
55,22 42,11 7,14 98,62
59,75 10,00 3,57 60,44
100,00 86,23
57,14 90,15
Berita Resmi Statistik No. 46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
7
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR X. 25
26 XI. 27 28
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif Peran Peradilan yang independen Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
Berita Resmi Statistik No.46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
2014
2015
100,00 -
61,11 84,21
100,00
-
100,00 87,50 75,00 100,00
41,67 87,50 75,00 100,00
8
Tabel 2. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014 Provinsi IDI
IDI 2015
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
IDI
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aceh
72,29
69,76
63,94
88,73
67.78
74.81
63.98
64.97
Sumatera Utara
68,02
79,86
61,97
62,75
69.01
82.02
62.17
63.52
Sumatera Barat
63,99
47,21
61,82
88,56
67.46
52.99
69.77
82.01
Riau
68,40
74,35
59,74
74,69
65.83
66.46
66.61
63.80
Jambi
71,15
78,23
54,01
89,48
70.68
75.89
62.12
77.72
Sumatera Selatan
74,82
86,09
63,57
78,53
79.81
96.06
78.79
61.00
Bengkulu
71,70
79,49
63,98
74,16
73.60
78.50
68.45
75.61
Lampung
71,62
72,06
63,69
83,66
65.95
71.99
63.19
62.74
Kep. Bangka Belitung
75,32
89,80
56,48
87,01
72.31
81.25
66.95
69.60
Kepulauan Riau
68,39
82,47
58,35
66,61
70.26
80.16
65.01
66.13
DKI Jakarta
84,70
91,72
73,94
92,97
85.32
89.64
83.19
83.26
Jawa Barat
71,52
83,95
65,22
65,89
73.04
79.10
81.89
51.37
Jawa Tengah
77,44
87,87
67,08
80,77
69.75
79.44
67.28
61.48
D.I.Yogyakarta
82,71
86,25
76,07
88,82
83.19
90.41
77.98
82.38
Jawa Timur
70,36
81,62
56,29
78,54
76.90
85.26
67.44
81.39
Banten
75,50
81,10
63,68
87,22
68.46
74.28
63.72
68.66
Bali
76,13
92,16
61,27
79,56
79.83
94.42
77.42
65.31
Nusa Tenggara Barat
62,62
58,73
62,08
68,38
65.08
51.59
61.11
88.36
Nusa Tenggara Timur
68,81
85,92
65,13
53,12
78.47
93.19
71.69
70.73
Kalimantan Barat
80,58
98,44
63,12
85,84
76.40
96.81
65.57
67.95
Kalimantan Tengah
79,00
92,93
66,42
81,48
73.46
85.07
68.31
67.05
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
76,45
77,53
74.76
54.15
85.77
83.17
Kalimantan Timur
77,77
93,28
70,42
69,94
81.24
93.07
82.74
63.99
Kalimantan Utara
-
-
-
-
80.16
98.10
83.65
52.05
Sulawesi Utara
83,94
93,56
80,89
76,68
79.40
86.71
77.92
72.53
Sulawesi Tengah
74,36
86,56
59,01
83,42
76.67
94.60
68.85
66.53
Sulawesi Selatan
75,30
86,27
73,99
63,58
67.90
69.38
64.25
71.84
Sulawesi Tenggara
70,13
90,89
53,20
70,92
69.44
91.14
56.95
61.99
Gorontalo
73,82
82,19
63,67
79,41
76.77
81.35
69.97
81.81
Sulawesi Barat
76,69
90,22
63,64
80,39
68.25
81.88
61.16
62.37
Maluku
72,72
90,85
60,03
70,09
65.90
76.04
63.20
57.43
Maluku Utara
67,90
76,90
60,61
68,16
61.52
73.53
61.00
47.25
Papua Barat
65,65
97,93
39,29
66,93
59.97
92.33
39.48
51.81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57.55
82.72
41.81
50.87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72.82
80.30
70.63
66.87
Berita Resmi Statistik No. 46/08/72/Th. XIX, 3 Agustus 2016
9
