No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI BENGKULU 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI BENGKULU 2015 SEBESAR 73,60 DALAM SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK DIBANDINGKAN DENGAN IDI PROVINSI BENGKULU 2014 SEBESAR 71,70.
1.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu 2015 sebesar 73,60 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 1,9 poin dibandingkan dengan IDI 2014 sebesar 71,70. Kinerja demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu masih berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Kenaikan IDI dari 2014 - 2015 dipengaruhi perubahan dua aspek demokrasi yakni Hak-Hak Politik yang naik 4,47 poin (dari 63,98 menjadi 68,45) dan Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 1,45 poin (dari 74,16 menjadi 75,61) sedangkan aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 0,99 poin (dari 79,49 menjadi 78,50). Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
Perkembangan Indeks Demokrasi Provinsi Bengkulu 2015
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu 2015 sebesar Berita Resmi Statistik No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
1
73,60 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 1,90 poin dibandingkan dengan IDI Tahun 2014 sebesar 71,70. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi di Provinsi Bengkulu secara umum masih dalam kategori sedang. Perubahan IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 64,76; 2014 sebesar 71,70; dan 2015 sebesar 73,60 ). Nilai IDI Provinsi Bengkulu 2015 merupakan capaian tertinggi selama 7 tahun penghitungan IDI (2009-2015). Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di negara kita (khususnya Provinsi Bengkulu). IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Bengkulu 2009 - 2015 100 Baik 80
sedang 60
70.78
71.36
64.76
73.6
71.7 61.7
59.17
2012
2013
Buruk
0
2.
2009
2010
2011
2014
2015
Perkembangan Indeks Aspek IDI
Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 78,5; aspek Hak-hak Politik sebesar 68,45; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 75,61. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Bengkulu, 2009 - 2015 100 94.26
94.40
94.10
Kebebasan Sipil
Baik 80
77.76
Hak-hak Politik
Sedang
64.35
60
Buruk
51.29 54.03 44.70
71.57 61.63 59.47
78.50 79.49 74.16
61.79 59.28 48.93
63.98
75.61 68.45
49.28
Lembaga Demokrasi
0
2009
2
2010
2011
2012
Berita Resmi Statistik No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
2013
2014
2015
Pada tahun 2015 merupakan waktu dimana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 68,45-78,50. Pada tahun-tahun sebelumnya rentang nilainya lebih lebar. Ini terjadi karena dua aspek demokrasi yang mengalami peningkatan pada 2015 yaitu aspek hak-hak politik sebesar 4,47 poin dan aspek lembaga demokrasi sebesar 1,45 poin. Sedangkan aspek kebebasan sipil sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 0,99 poin. Walaupun terjadi penurunan pada aspek kebebasan sipil namun pola sebaran kategori tidak berubah dengan tahun pengukuran sebelumnya secara umum tetap kategori “sedang”. Perlu menjadi perhatian, pada aspek kebebasan sipil kendati terdapat perbaikan pada kebebasan berpendapat namun masih terdapat ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Sementara dari aspek lembaga demokrasi peran DPRD sebagai fungsi legislasi masih tetap cenderung rendah. 3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Bengkulu
Menurut nilai indeks variabel IDI 2015 terdapat enam variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel mengalami kenaikan. Dari enam variabel yang mengalami penurunan, lima diantaranya merupakan penurunan yang cukup berarti. Penurunan terbesar pada indeks variabel kebebasan berkumpul dan berserikat. Grafik 3 memperlihatkan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat menurun dari kategori baik menjadi buruk, dari 100,00 pada 2014 menjadi 23,44 pada 2015. Indeks variabel lain yang menurun cukup berarti diantaranya peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen. Tiga variabel yang mengalami kenaikan indeks adalah kebebasan berpendapat, peran partai politik dan peran DPRD sebagai fungsi anggaran masing-masing naik sebesar 86,12 poin, 25,71 poin dan 17,40 poin. Perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Bengkulu, 2014-2015 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen
100 80 60
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
40
Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan
20 0 Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
4.
Kebebasan dari Diskriminasi
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
2014 2015
Perkembangan Skor Indikator IDI
Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi Berita Resmi Statistik No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
3
lapangan yang terkini. Dua indikator tersebut adalah indikator 25 (Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang bersalah oleh keputusan PTUN) dan indikator 26 (Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah Daerah). Indikator pada IDI 2015 terdapat 16 indikator mencapai kinerja kategori “baik”(skor di atas 80) yaitu indikator 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, dan 28 (lihat Tabel 1 angka yang bercetak tebal). Pada tahun 2015 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60) sebanyak 6 indikator. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik.
4
Berita Resmi Statistik No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
5. Tabel-tabel
Berita Resmi Statistik No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
5
Tabel 1. Perkembangan Skor Indikator 2014 dan 2015 IDI Provinsi Bengkulu Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
Indikator A. ASPEK KEBEBASAN SIPIL I. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat II. Kebebasan Berpendapat Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat III. Kebebasan Berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama IV. Kebebasan dari Diskriminasi Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender B. ASPEK HAK-HAK POLITIK V. Hak Memilih dan Dipilih Hak memilih atau dipilih terhambat Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Voters turnout % Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi VI. Partisipasi politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
27
C. ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI VII. Pemilu yang Bebas dan Adil Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu Kecurangan dalam penghitungan suara VIII. Peran DPRD Alokasi anggaran pendidikan Alokasi Anggaran Kesehatan Perda yang merupakan inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif IX. Peran Partai Politik Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu % perempuan pengurus partai politik X. Peran Birokrasi pemerintah Daerah Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah XI. Peran Peradilam yang Independen Keputusan hakim yang kontroversial
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
18 19 20a 20b 21 22 23 24 25 26 25 26
6
Berita Resmi Statistik No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
2014
2015
100,00
12,50
100,00
100,00
0,00
83,33
0,00
100,00
95,65 27,50 70,00
83,70 62,50 80,00
100,00 77,50 100,00
100,00 62,50 100,00
100,00 60,00 76,14 79,28 59.26
100,00 60,00 76,14 79,28 51,85
0,00 100,00
32,61 86,56
100,00 93,67
100,00 93,67
33,55 100,00 28,57 0,00 14,29 100,00
100,00 0,00 0,00 42,86 100,00
99,85 100,00 92,11 66,67 100,00
81,25
100,00
100,00
Tabel 2. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014
IDI 2015
IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aceh
72,29
69,76
63,94
88,73
67.78
74.81
63.98
64.97
Sumatera Utara
68,02
79,86
61,97
62,75
69.01
82.02
62.17
63.52
Sumatera Barat
63,99
47,21
61,82
88,56
67.46
52.99
69.77
82.01
Riau
68,40
74,35
59,74
74,69
65.83
66.46
66.61
63.80
Jambi
71,15
78,23
54,01
89,48
70.68
75.89
62.12
77.72
Sumatera Selatan
74,82
86,09
63,57
78,53
79.81
96.06
78.79
61.00
Bengkulu
71,70
79,49
63,98
74,16
73.60
78.50
68.45
75.61
Lampung
71,62
72,06
63,69
83,66
65.95
71.99
63.19
62.74
Kep. Bangka Belitung
75,32
89,80
56,48
87,01
72.31
81.25
66.95
69.60
Kepulauan Riau
68,39
82,47
58,35
66,61
70.26
80.16
65.01
66.13
DKI Jakarta
84,70
91,72
73,94
92,97
85.32
89.64
83.19
83.26
Jawa Barat
71,52
83,95
65,22
65,89
73.04
79.10
81.89
51.37
Jawa Tengah
77,44
87,87
67,08
80,77
69.75
79.44
67.28
61.48
D.I.Yogyakarta
82,71
86,25
76,07
88,82
83.19
90.41
77.98
82.38
Jawa Timur
70,36
81,62
56,29
78,54
76.90
85.26
67.44
81.39
Banten
75,50
81,10
63,68
87,22
68.46
74.28
63.72
68.66
Bali
76,13
92,16
61,27
79,56
79.83
94.42
77.42
65.31
Nusa Tenggara Barat
62,62
58,73
62,08
68,38
65.08
51.59
61.11
88.36
Nusa Tenggara Timur
68,81
85,92
65,13
53,12
78.47
93.19
71.69
70.73
Kalimantan Barat
80,58
98,44
63,12
85,84
76.40
96.81
65.57
67.95
Kalimantan Tengah
79,00
92,93
66,42
81,48
73.46
85.07
68.31
67.05
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
76,45
77,53
74.76
54.15
85.77
83.17
Kalimantan Timur
77,77
93,28
70,42
69,94
81.24
93.07
82.74
63.99
Provinsi
Kalimantan Utara
Aspek
Aspek
-
-
-
-
80.16
98.10
83.65
52.05
Sulawesi Utara
83,94
93,56
80,89
76,68
79.40
86.71
77.92
72.53
Sulawesi Tengah
74,36
86,56
59,01
83,42
76.67
94.60
68.85
66.53
Sulawesi Selatan
75,30
86,27
73,99
63,58
67.90
69.38
64.25
71.84
Sulawesi Tenggara
70,13
90,89
53,20
70,92
69.44
91.14
56.95
61.99
Gorontalo
73,82
82,19
63,67
79,41
76.77
81.35
69.97
81.81
Sulawesi Barat
76,69
90,22
63,64
80,39
68.25
81.88
61.16
62.37
Maluku
72,72
90,85
60,03
70,09
65.90
76.04
63.20
57.43
Maluku Utara
67,90
76,90
60,61
68,16
61.52
73.53
61.00
47.25
Papua Barat
65,65
97,93
39,29
66,93
59.97
92.33
39.48
51.81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57.55
82.72
41.81
50.87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72.82
80.30
70.63
66.87
6.
Penjelasan Teknis Berita Resmi Statistik No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
7
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli. Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015 Aspek 1. Kebebasan Sipil
2. Hak-Hak Politik
3. Institusi Demokratis
Variabel
Indikator *)
1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
2 Indikator
2. Kebebasan Berpendapat
2 Indikator
3. Kebebasan Berkeyakinan
3 Indikator
4. Kebebasan dari Diskriminasi
3 Indikator
5. Hak Memilih dan Dipilih
5 Indikator
6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan
2 Indikator
7. Pemilu yang Bebas dan Adil
2 Indikator
8. Peran DPRD
3 Indikator
9. Peran Partai Politik
2 Indikator
10. Peran Birokrasi pemerintah Daerah
2 Indikator
11. Peradilan yang Independen
2 Indikator
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1
Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. 8
Berita Resmi Statistik No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
Berita Resmi Statistik No. 46/08/17/III, 3 Agustus 2016
9
