No.54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 SEBESAR 72,31 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI TURUN 3,01 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI TAHUN 2014 SEBESAR 75,32.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kep. Bangka Belitung 2015 sebesar 72,31 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun sebesar 3,01 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung 2014 sebesar 75,32. Walaupun terjadi penurunan nilai IDI yang cukup signifikan, tingkat demokrasi di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Kenaikan dan penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang turun sebesar 8,55 poin dari 89,80 pada 2014 menjadi 81,25 pada 2015, Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights) sebesar 66,95 pada 2015 atau naik sebesar 10,55 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 56,48. Tidak berbeda dengan aspek Kebebasan Sipil, Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 17,41 poin, dari 87,01 pada tahun 2014 menjadi 69,60 pada tahun 2015. Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kep. Bangka Belitung 2015 sebesar 72,31 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun sebesar 3,01 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung 2014 sebesar 75,32. Walaupun terjadi penurunan nilai IDI yang cukup signifikan, tingkat demokrasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung masih tetap berada pada kategori sedang. Perkembangan IDI Bangka Belitung dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,01; 2010 yang sebesar 65,94; 2011 sebesar 67,13; 2012 sebesar 69,37; 2013 sebesar 68,79; 2014 sebesar 75,32 dan 2015 sebesar 72,31). Walaupun mengalami fluktuasi yaitu terjadinya peningkatan maupun penurunan yang cukup signifikan selama 7 tahun terakhir, namun tingkat demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2015 tetap Berita Resmi Statistik No. 54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa IDI sebagai salah satu alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naikturunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi di masyarakat. Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2009-2015 76
72
68
64
75.32
67.01
65.94
67.13
69.37
68.79
2012
2013
72.31
60
2009
2010
2011
2014
2015
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 81,25, aspek hak-hak politik sebesar 66,95; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 69,60. Secara lebih rinci, pada 2015 distribusi indeks pada dua aspek, yaitu aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga demokrasi mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu berturut-turut sebesar 8,55 poin pada aspek Kebebasan Sipil dan penurunan tertinggi pada aspek Lembaga Demokrasi yaitu turun sebesar 17,41 poin. Sedangkan pada aspek kedua yaitu aspek Hak-hak politik mengalami kenaikan 10,55 poin. Walaupun terjadi penurunan nilai indeks yang cukup signifikan, pola sebaran nilai IDI Babel masih sama dengan pengukuran tahun sebelumnya, yaitu masih dalam kategori “Sedang”. Jika dilihat dari aspek IDI yang pertama yaitu aspek kebebasan sipil, walaupun nilainya mengalami penurunan, secara umum masih berkategori “Baik”, sedangkan untuk aspek lembaga demokrasi dan aspek hak-hak Politik masih berada dalam kategori “Sedang”. Dari data IDI 2015 diperoleh informasi pada aspek hakhak politik dan lembaga demokrasi masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah. Selain itu fungsi dan kinerja pemerintah baik eksekutif maupun legislatif harus dievaluasi secara menyeluruh karena terdapat beberapa indikator pada kedua aspek tersebut yang perlu mendapatkan perhatian secara serius.
Berita Resmi Statistik No. 54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2009-2015 100 Baik 96.51
88.27
85.95
85.2
83.09
89.8 87.01
80 Sedang
68.57
80.97
72.3
81.25
72,24
69.6
59.65 60 48.29
66.95 48.44
51.2
47.1
56.48
50.6
Buruk 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Dari sisi variabel, pada IDI 2015 terdapat 6 (enam) variabel yang mengalami penurunan skor yakni variabel kebebasan berkeyakinan (dari 89,64 menjadi 74,14), variabel kebebasan dari diskriminasi (turun sebesar 0,09 poin), variabel hak-hak memilih dan dipilih (turun 0,64 poin), variabel peran partai politik (turun sebesar 2,11 poin), variabel peran birokrasi pemerintah daerah (turun sebesar 30,76 poin) dan variabel peran peradilan yang independen (turun dari 100 pada 2014 menjadi 50,0 pada 2015). Sementara itu variabel dengan skor tetap yaitu variabel Kebebasan berkumpul dan berserikat dan indikator yang berkaitan dengan pemilu. Beberapa variabel yang mengalami kenaikan adalah variabel kebebasan berpendapat (naik 5,54 poin), variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (naik 21,56 poin) dan variabel peran DPRD (naik 6,79 poin). Secara rinci perkembangan skor Variabel IDI Provinsi Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 1. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Bangka Belitung, 2014-2015
Peran Peradilan yang Independen
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100 80 60
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
40
Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan
20 0
Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan…
2014
2015
Berita Resmi Statistik No. 54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
4. Perkembangan Skor Indikator IDI Pada IDI 2015 terdapat 14 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) di antaranya indikator 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 25, dan indikator 27 (lihat tabel 2 perkembangan skor indikator 2014 dan 2015). Kendati demikian, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 4,15, 20, 21, 26 dan 28 (merupakan indikator yang memiliki skor di bawah 50), di antaranya adalah jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi, alokasi anggaran pendidikan/kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah serta indikator jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa/polisi. Indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya membaik. Perkembangan Indikator IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 2. 5. Perkembangan IDI Provinsi Terdapat 3 (tiga) provinsi yang mengalami kenaikan kinerja demokrasi dari kategori “sedang” menjadi “baik” yakni provinsi Kalimantan Timur yaitu dari 77,77 menjadi 81,24 dan Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk, dengan nilai IDI sebesar 80,16. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta berhasil mempertahankan posisinya yaitu pada level baik dengan nilai 85,32 (naik 0,62 poin) untuk DKI Jakarta dan 83,19 untuk DIY (naik 0,48 poin). Capaian beberapa provinsi menembus kategori kinerja demokrasi “baik” merupakan hal yang baru terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir dalam pengukuran IDI. Masih terdapat 2 (dua) provinsi dengan kinerja “buruk”, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan sebanyak 28 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”. Termasuk juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kelompok ini. Secara keseluruhan dari 33 Provinsi, nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke-17 di Indonesia. Posisi ini turun setelah sebelumnya pada 2014 Provinsi Kep. Bangka Belitung menempati urutan ke 11 di Indonesia. Sedangkan untuk daerah Sumatera, Bangka Belitung menempati posisi ketiga setelah provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Secara lengkap perkembangan IDI setiap provinsi tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel 3. 6. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia itulah maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf, Prof Musdah Mulia, Dr. Syarif Hidayat, dan Dr. Abdul Malik Gismar merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, di antaranya adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat Berita Resmi Statistik No. 54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level Nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Berita Resmi Statistik No. 54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
7. Tabel-tabel Tabel 1. Perkembangan Skor Variabel IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2014-2015 No
Variabel
1 2 3 4 5
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD Peran Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Peran Peradilan yang Independen
6 7 8 9 10 11
2014
2015
Perubahan
100 72.23 89.64 93.47 74.01
100 77.77 74.14 93.38 73.37
0 5.54 -15.5 -0.09 -0.64
38.96
60.52
21.56
94.94 39.23 98.74 100 100
94.94 46.02 96.63 69.24 100
0 6.79 -2.11 -30.76 0
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator Pada IDI Bangka Belitung, 2014 - 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender Hak-Hak Politik
2014
2015
Perubahan
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
0.00
66.67
83.33
16.66
100.00
50.00
-50.00
86.96
73.91
-13.05
90.00
65.63
-24.37
100.00
80.00
-20.00
83.33
83.83
0.50
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
0.00
11
Hak memilih atau dipilih terhambat
94.23
94.23
0.00
12
Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
60.00
60.00
0.00
13
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
76.63
76.63
0.00
14
Voters turnout
72.50
72.50
0.00
15
% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
37.04
29.63
-7.41
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
59.57
61.96
2.39
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
18.35
59.08
40.73
Berita Resmi Statistik No. 54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
Lembaga Demokrasi 18
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
100.00
100.00
0.00
19
Kecurangan dalam penghitungan suara
89.87
89.87
0.00
20
Persentase Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
36.96
37.58
0.62
21
Perda yang merupakan inisiatif DPRD
0.00
17.65
17.65
22
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
100.00
100.00
0.00
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
100.00
100.00
0.00
24
% perempuan pengurus partai politik
87.38
66.30
-21.08
25
Kebijakan Pemerintah Daerah yang merugikan masyarakat
-
92.11
-
26
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
-
50.00
-
27
Keputusan hakim yang kontroversial
100.00
100.00
0.00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100.00
0.00
-100.00
75.32
72.31
-3.01
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung
Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014 IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Aceh
72,29
Sumatera Utara
68,02
Sumatera Barat
IDI 2015
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
69,76
63,94
79,86
61,97
88,73
67.78
74.81
63.98
64.97
62,75
69.01
82.02
62.17
63.52
63,99
47,21
61,82
88,56
67.46
52.99
69.77
82.01
Riau
68,40
Jambi
71,15
74,35
59,74
74,69
65.83
66.46
66.61
63.80
78,23
54,01
89,48
70.68
75.89
62.12
77.72
Sumatera Selatan Bengkulu
74,82
86,09
63,57
78,53
79.81
96.06
78.79
61.00
71,70
79,49
63,98
74,16
73.60
78.50
68.45
75.61
Lampung
71,62
72,06
63,69
83,66
65.95
71.99
63.19
62.74
Kep. Bangka Belitung
75,32
89,80
56,48
87,01
72.31
81.25
66.95
69.60
Kepulauan Riau
68,39
82,47
58,35
66,61
70.26
80.16
65.01
66.13
DKI Jakarta
84,70
91,72
73,94
92,97
85.32
89.64
83.19
83.26
Jawa Barat
71,52
83,95
65,22
65,89
73.04
79.10
81.89
51.37
Jawa Tengah
77,44
87,87
67,08
80,77
69.75
79.44
67.28
61.48
D.I.Yogyakarta
82,71
86,25
76,07
88,82
83.19
90.41
77.98
82.38
Jawa Timur
70,36
81,62
56,29
78,54
76.90
85.26
67.44
81.39
Banten
75,50
81,10
63,68
87,22
68.46
74.28
63.72
68.66
Bali
76,13
92,16
61,27
79,56
79.83
94.42
77.42
65.31
Nusa Tenggara Barat
62,62
58,73
62,08
68,38
65.08
51.59
61.11
88.36
Nusa Tenggara Timur
68,81
85,92
65,13
53,12
78.47
93.19
71.69
70.73
Kalimantan Barat
80,58
98,44
63,12
85,84
76.40
96.81
65.57
67.95
Kalimantan Tengah
79,00
92,93
66,42
81,48
73.46
85.07
68.31
67.05
85.77
83.17
82.74
63.99
Provinsi
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
Kalimantan Timur
77,77
93,28
Aspek
76,45 70,42
77,53 69,94
74.76 81.24
54.15 93.07
Aspek
Berita Resmi Statistik No. 54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
Kalimantan Utara
-
-
-
-
80.16
98.10
83.65
52.05
Sulawesi Utara
83,94
93,56
80,89
76,68
79.40
86.71
77.92
72.53
Sulawesi Tengah
74,36
86,56
59,01
83,42
76.67
94.60
68.85
66.53
Sulawesi Selatan
75,30
86,27
73,99
63,58
67.90
69.38
64.25
71.84
Sulawesi Tenggara
70,13
90,89
53,20
70,92
69.44
91.14
56.95
61.99
Gorontalo
73,82
82,19
63,67
79,41
76.77
81.35
69.97
81.81
Sulawesi Barat
76,69
90,22
63,64
80,39
68.25
81.88
61.16
62.37
Maluku
72,72
90,85
60,03
70,09
65.90
76.04
63.20
57.43
Maluku Utara
67,90
76,90
60,61
68,16
61.52
73.53
61.00
47.25
Papua Barat
65,65
97,93
39,29
66,93
59.97
92.33
39.48
51.81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57.55
82.72
41.81
50.87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72.82
80.30
70.63
66.87
Catatan :
Aspek 1 : Kebebesan Sipil Aspek 2 : Hak-hak Politik Aspek 3 : Lembaga Demokrasi
Berita Resmi Statistik No. 54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Informasi lebih lanjut hubungi: Darwis Sitorus, M.Si Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telepon: 0717-439422 Fax: 0717-439425 E-mail:
[email protected]
Berita Resmi Statistik No. 54 /08/19/Th.III, 3 Agustus 2016
