BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU No. 66/08/21/Th. XI, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2015 PROVINSI KEPULAUAN RIAU INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2015 SEBESAR 70,26 DALAM SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK DIBANDINGKAN DENGAN 2014 SEBESAR 68,39.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau 2015 sebesar 70,26 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 1,87 poin dibandingkan dengan IDI 2014 sebesar 68,39. Kinerja demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau masih berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60).
Perubahan IDI dari 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil turun 2,31 poin (dari 82,47 menjadi 80,16), Hak-Hak Politik naik 6,66 poin (dari 58,35 menjadi 65,01) sedangkan Lembaga Demokrasi turun 0,48 poin (dari 66,61 menjadi 66,13).
Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
1.
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau 2015
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau 2015 sebesar 70,26 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 1,87 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Kepulauan Riau 2014 sebesar 68,39. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Provinsi Kepulauan Riau secara umum masih dalam kategori sedang. Perubahan IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 73,61; 2010 sebesar 62,89, 2011 sebesar 70,78, 2012 sebesar 65,61, 2013 sebesar 66,50, 2014 sebesar 68,39 dan 2015 sebesar 70,26). Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau No.66/08/21/Th.XI, 3 Agustus 2016
1
Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Kepulauan Riau, 2009-2015
100 Baik 73,61 Sedang
80
70,78
66,5
65,61
62,89
68,39
70,26
60 Buruk
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil dengan indeks 80,16; aspek Hak-hak Politik sebesar 65,01; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 66,13. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Kepulauan Riau, 2009-2015 100 Baik
96,22
87,15
87,04
82,68
80 69,20
Sedang 60 Buruk
39,80
82,47
80,16
73,66
68,95
67,62
59,47
80,08
56,00
76,21
66,61
66,13 65,01
58,35
49,98 49,63
40
20 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nilai indeks dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada 2015, 1 indeks mengalami peningkatan dibandingkan 2014, sedangkan 2 indeks mengalami penurunan. Indeks aspek Hakhak politik mengalami peningkatan sebesar 6,66 poin sehingga mampu mendongkrak nilai IDI 2015. Sementara aspek kebebasan sipil turun 2,31 poin dan indeks aspek Lembaga Demokrasi turun 0,48 poin,. Perlu menjadi perhatian, bahwa kenaikan indeks pada aspek hak-hak politik lebih disebabkan oleh semakin berkurangnya penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah. Sementara dari aspek lembaga demokrasi peran DPRD dan partai politik masih cenderung rendah. Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau No.66/08/21/Th.XI, 3 Agustus 2016
2
3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI
Pada IDI 2015 terdapat 7 (tujuh) variabel yang mengalami peningkatan indeks dan 3 (tiga) variabel mengalami penurunan, sedangkan satu variabel nilainya sama dengan tahun 2014. Variabel pemilu yang bebas dan adil memiliki nilai indeks yang sama disebabkan variabel tersebut merupakan variabel yang mengukur penyelenggaraan pemilu legislatif 2014, sehingga data untuk tahun 2015 sama dengan data di tahun 2014. Data pada variabel tersebut dikumpulkan lima tahun sekali, yaitu pada saat diselenggarakan pemilu legislatif. Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, dua diantaranya meningkat cukup berarti. Kenaikan terbesar pada indeks variabel peran partai politik. Grafik 3 memperlihatkan variabel peran partai politik naik cukup tinggi dari 10,00 di tahun 2014 menjadi 57,09 di tahun 2015, meskipun nilai indeks masih pada kategori buruk (di bawah 60). Hal serupa terjadi pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, yang naik 40,63 poin, dari kategori buruk menjadi kategori baik. Perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2015
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 96,88 Peran Peradilan yang 100,00 Independen Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 100,00
Peran Partai Politik
87,50
91,11 Kebebasan Berkeyakinan 92,43
50,00
42,21 51,69
10,00
57,09
39,82 37,15
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan 97,09 Adil 97,09
4.
Kebebasan Berpendapat 69,42
56,25
50,00
Kebebasan dari 79,98 Diskriminasi 66,76 66,70
63,26
Hak Memilih dan Dipilih
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
2015 2014
Perkembangan Skor Indikator IDI
Indikator pada IDI 2015 terdapat 10 (sepuluh) indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 3, 5, 7, 11, 17, 18, 19, 27, 28 (lihat Tabel 2). Pada tahun 2015 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Ada sebanyak 9 (sembilan) indikator yang masuk dalam kategori buruk. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah, jumlah ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (4), jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya (10), persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi (15), demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan (16), perda inisiatif DPRD (21), jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif (22), kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu (23), persentase perempuan pengurus partai politik (24), dan kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN (25). Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau No.66/08/21/Th.XI, 3 Agustus 2016
3
5.
Penjelasan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil ( Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
Komponen Penghitungan IDI 2009-2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau No.66/08/21/Th.XI, 3 Agustus 2016
4
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh dewan ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarki terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0-100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretis dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoretis dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0-100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60).
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau No.66/08/21/Th.XI, 3 Agustus 2016
5
6.
Tabel-tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2015 No.
Nama Variabel
2014
2015
Selisih
1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
56,25
96,88
40,63
2
Kebebasan Berpendapat
50,00
69,42
19,42
3
Kebebasan Berkeyakinan
92,43
91,11
-1,32
4
Kebebasan dari Diskriminasi
79,98
51,69
-28,29
5
Hak Memilih dan Dipilih
66,70
66,76
0,06
6
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
50,00
63,26
13,26
7
Pemilu yang Bebas dan Adil
97,09
97,09
0,00
8
Peran DPRD
37,15
39,82
2,67
9
Peran Partai Politik
10,00
57,09
47,09
10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
100,00
42,21
-57,79
11
Peran Peradilan yang Independen
87,50
100,00
12,50
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau No.66/08/21/Th.XI, 3 Agustus 2016
6
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi Kepulauan Riau 2014 dan 2015 No.
Indikator
2014
2015
Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
50,00
100,00
100,00
75,00
50,00
83,33
4
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
50,00
0,00
5
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
91,30
91,30
6
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
87,50
75,00
7
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
100,00
100,00
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
66,67
66,67
75,00
62,50
100,00
25,00
1 2 3
9 10
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Hak-Hak Politik
11
Hak memilih atau dipilih terhambat
100,00
100,00
12
Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
60,00
60,00
13
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
60,00
60,00
14
Voters turnout
67,46
67,46
15
% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi
44,44
44,44
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
0,00
34,78
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
100,00
91,74
Lembaga Demokrasi 18
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
95,45
95,45
19
Kecurangan dalam penghitungan suara
98,73
98,73
20
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
37,63
60,42
21
Perda yang merupakan inisiatif DPRD
0,00
0,00
22
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
3,57
0,00
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
0,00
57,14
24
% perempuan pengurus partai politik
100,00
56,65
25
Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol
100,00
-
-
13,16
75,00
-
-
66,67
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 26
Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
27
Keputusan hakim yang kontroversial
75,00
100,00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
100,00
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau No.66/08/21/Th.XI, 3 Agustus 2016
7
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau No.66/08/21/Th.XI, 3 Agustus 2016
8
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU Informasi Lebih Lanjut hubungi:
Dr. Faharuddin, M.Si. Kepala Bidang Statistik Sosial Jl. Ahmad Yani No.21 Telp. (0771) 4500155, Fax: (0771) 4500157 – Tanjungpinang 29124, Email:
[email protected]
Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau No.66/08/21/Th.XI, 3 Agustus 2016
9
