INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

No. 57/08/Th.II, 13 Agustus 2015

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 SEBESAR 75,32 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 6,53 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI TAHUN 2013 SEBESAR 68,79.







Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kep. Bangka Belitung 2014 sebesar 75,32 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 6,53 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung 2013 sebesar 68,79. Meskipun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tingkat demokrasi di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Kenaikanangka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang naik 4,64 poin dari 85,16 pada 2013 menjadi 89,80 pada 2014, Hak-Hak Politik (Political Rights) sebesar56,48pada 2013 atau naik sebesar 5,88 poin dibandingkan tahun 2013 sebesar 50,60.Dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) yang juga naik sebesar 9,92 poinyaitu dari 77,09 pada 2013 menjadi 87,01 pada 2014. Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2014 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kep. Bangka Belitung 2014 sebesar 75,32 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik sebesar 6,53poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung 2013 sebesar 68,79. Meskipun kenaikan angka IDI cukup signifikan, tingkat demokrasi Provinsi Kep. Bangka Belitung masih tetap berada pada kategori sedang. Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,01; 2010 sebesar 65,94; 2011 sebesar 67,13, 2012 sebesar 69,37, 2013 sebesar 68,79 dan 2014 sebesar 75,32). Meskipun demikian, tingkat demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2014 tetap masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia, memang dirancang untuk

Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.57/08/19/Th.II, 13 Agustus 2015

1

sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2009-2014

2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Angka IDI 2014 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 89,80 aspek hak-hak politik sebesar 56,48; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 87,01. Secara lebih rinci, pada 2014 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat mengalami peningkatan berturut turut sebesar 4,64 poin, aspek Lembaga Demokrasi meningkat sebesar 5,88 poin dan aspek Hak-hak politik meningkat sebesar 9,92 poin. Namun walaupun terjadi peningkatan nilaiindeks, pola sebaran nilai IDI Babel masih sama dengan pengukuran tahun sebelumnya, yaitu masih dalam kategori “Sedang”. Jika dilihat dari aspek IDI yaitu kebebasan sipil secara umum berkategori “Baik”, aspek lembaga demokrasi juga berkategori “Baik”, sementara aspek hak-hak Politik masih berada dalam kategori “Buruk”. Dari data IDI 2014 diperoleh informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2011-2014

100.0 80.0

83.1

83.1

60.0 40.0

72.3

85.2

81.0

89.8

47.1

77.1

51.2

87.01

50.6

20.0

56.48

0.0 Kebebasan Sipil

Hak-Hak Politik

2011 2

2012

2013

Lembaga Demokrasi

2014

Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 57/05/Th.II, 13 Mei 2015

3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Dari sisi variabel, pada IDI 2014 hanya ada satu variabel yang mengalami penurunanskor yakni partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (turun dari 51,88 poin pada 2013 menjadi 38,96 pada 2014).Sementara itu, ada 2 (dua) variabel dengan skor tetapyaitu indikator Kebebasan berkumpul dan berserikat dan indikator Peran Peradilan yang independen. Indikator 8 (delapan) indikator lainnya mengalami peningkatan skor. Peningkatan Skor tertinggi terdapat pada variabel Peran Partai Politik yaitu meningkat sebesar 19,69 poin dibandingkan tahun 2013. Secara rinci perkembangan skor Variabel IDI Provinsi Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 1. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Bangka Belitung, 2013-2014 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100 Peran Peradilan yang Kebebasan Berpendapat Independen 80 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

60 Kebebasan Berkeyakinan

40 20 0

Kebebasan dari Diskriminasi

Peran Partai Politik

Peran DPRD

Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Pemilu yang Bebas dan Adil

2013

2014

4. Perkembangan Skor Indikator IDI Dari sisi indikator, pada IDI 2014 terdapat 19 indikator yang mengalami kinerja baik(merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27dan 28 (lihat tabel 2 perkembangan skor indikator 2013 dan 2014). Kendati demikian, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 15, 17, 20, dan 21(merupakan indikator yang memiliki skor dibawah 50), diantaranya adalahpersentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, alokasi anggaran pendidikan/kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik. Perkembangan Indikator IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 2.


3

5. Perkembangan IDI Provinsi Terdapat empat provinsi mengalami kenaikan kinerja demokrasi dari kategori “sedang” menjadi “baik” yakni DKI Jakarta naik dari 71,18 pada 2013 menjadi 84,70 pada 2014. Tiga provinsi lainnya adalah DI Yogyakarta naik dari 72,36 pada 2013 menjadi 82,71 pada 2014; Kalimantan Barat naik dari 67,51 pada 2013 menjadi 80,58 pada 2014 dan Sulawesi Utara yang naik dari 73,11 pada 2013 menjadi 83,94 pada 2014 (lihat Tabel 3). Capaian empat provinsi menembus kategori kinerja demokrasi “baik” merupakan hal yang baru terjadi selama enam tahun pengukuran IDI. Sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”. Termasuk juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kelompok ini. Secara keseluruhan dari 33 Provinsi, nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke-11 di Indonesia. Suatu realita bahwa pada 2014 semua provinsi berada pada kategori “sedang” dan “baik”. Hal ini memberikan indikasi peningkatan kinerja demokrasi secara umum di Indonesia dibandingkan 2013, dimana masih terdapat enam provinsi yang berada pada kategori “buruk”. Secara lengkap perkembangan IDI setiap provinsi tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel 3. 6. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia itulah maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf, Prof Musdah Mulia, Dr. Syarif Hidayat, dan Dr. Abdul Malik Gismarmerumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, diantaranya adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level Nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

4


Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2013

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). 7. Tabel-tabel Tabel 1. Perkembangan Skor Variabel IDI Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2013-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD Peran Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Peran Peradilan yang Independen

2013

2014

Selisih

100 62.21 85.77 87.39 49.31

100 72.23 89.64 93.47 74.01

0 10.02 3.87 6.08 24.7

51.88

38.96

-12.92

89.64 19.54 83.56 90.12 100

94.94 39.23 98.74 100 100

5.3 19.69 15.18 9.88 0


5

Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator Pada IDI Bangka Belitung, 2013 - 2014 No

Indikator

2013

2014

Perubahan

Aspek Kebebasan Sipil 1

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

100.00

100.00

0

2

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

100.00

100.00

0

3

Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

66.67

66.67

0

4

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

40.00

100.00

60

5

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama

86.96

86.96

0

6

Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama

87.50

90.00

2.5

7

Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama

80.00

100.00

20

8

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok

83.33

83.33

0

9

Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst

90.00

100.00

10

10

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender

90.00

100.00

10

Aspek Hak-Hak Politik 11

Hak memilih atau dipilih terhambat

96.15

94.23

-1.92

12

Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih

50.00

60.00

10

13

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)

30.00

76.63

46.63

14

Voters turnout

69.77

72.5

2.73

15

% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi

29.63

37.04

7.41

16

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

78.26

59.57

-18.69

17

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

25.5

18.35

-7.15

Aspek Lembaga Demokrasi 18

Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

81.82

100.00

18.18

19

Kecurangan dalam penghitungan suara

97.47

89.87

20

Persentase Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan pendidikan kesehatan

32.65 10.09 45.12

36.96 11.11 51.7

21

Perda yang merupakan inisiatif DPRD

0

0

-7.6 4.31 1.02 6.58 0

22

Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif

7.14

100.00

92.86

23

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu

85.71

100.00

14.29

24

% perempuan pengurus partai politik

64.14

87.38

23.24

25

Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol

96.92

100.00

3.08

26

Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu

83.33

100.00

16.67

27

Keputusan hakim yang kontroversial

100.00

100.00

0

28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

100.00

100.00

0

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung

68.79

75.32

6.53

6


Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2013-2014

Provinsi

IDI 2013

IDI 2014

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

IDI 63.56 58.80 54.11 68.37 64.41 67.12 59.17 63.13 68.79 66.50 71.18 65.18 60.84 72.36 59.32 69.79 72.22 57.22 73.29 67.52 64.15 63.71 68.13 73.11 64.50 65.20 52.61 67.21 64.02 66.23 64.06 60.70 60.92

Aspek 1 71.78 73.65 54.88 77.71 84.95 91.45 71.57 70.75 85.16 80.08 88.72 79.84 79.18 90.78 71.37 81.39 92.55 59.68 95.59 97.54 81.89 58.03 92.14 92.44 90.03 81.30 84.32 79.31 88.51 81.52 83.67 92.33 90.21

Aspek 2 48.59 49.50 38.97 52.19 41.91 50.32 49.28 45.47 50.60 49.63 55.08 46.74 46.29 50.65 35.43 51.03 52.87 49.60 58.83 49.36 50.69 56.35 55.36 62.55 36.78 50.62 28.95 58.26 44.05 50.53 48.94 35.93 31.37

Aspek 3 76.97 54.90 77.17 82.32 74.34 63.22 59.28 81.58 77.09 76.21 74.69 76.05 60.89 83.69 82.10 85.00 77.38 66.24 68.23 58.61 63.21 82.54 58.20 65.56 76.44 68.10 50.32 66.22 64.94 71.95 63.40 60.26 71.01

IDI 72.29 68.02 63.99 68.40 71.15 74.82 71.70 71.62 75.32 68.39 84.70 71.52 77.44 82.71 70.36 75.50 76.13 62.62 68.81 80.58 79.00 70.84 77.77 83.94 74.36 75.30 70.13 73.82 76.69 72.72 67.90 65.65 62.15

Aspek 1 69.76 79.86 47.21 74.35 78.23 86.09 79.49 72.06 89.80 82.47 91.72 83.95 87.87 86.25 81.62 81.10 92.16 58.73 85.92 98.44 92.93 58.43 93.28 93.56 86.56 86.27 90.89 82.19 90.22 90.85 76.90 97.93 85.69

Aspek 2 63.94 61.97 61.82 59.74 54.01 63.57 63.98 63.69 56.48 58.35 73.94 65.22 67.08 76.07 56.29 63.68 61.27 62.08 65.13 63.12 66.42 76.45 70.42 80.89 59.01 73.99 53.20 63.67 63.64 60.03 60.61 39.29 42.51

Aspek 3 88.73 62.75 88.56 74.69 89.48 78.53 74.16 83.66 87.01 66.61 92.97 65.89 80.77 88.82 78.54 87.22 79.56 68.38 53.12 85.84 81.48 77.53 69.94 76.68 83.42 63.58 70.92 79.41 80.39 70.09 68.16 66.93 63.75

INDONESIA

63.72

79.00

46.25

72.24

73.04

82.62

63.72

75.81

Catatan : Aspek 1 : Kebebesan Sipil Aspek 2 : Hak-hak Politik Aspek 3 : Lembaga Demokrasi


7

BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Informasilebihlanjuthubungi: Ir.Herum Fajarwati, MM Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telepon: 0717-439422 Fax: 0717-439425 E-mail: [email protected]

8


INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

Recommend Documents