No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2016*) INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DI PROVINSI RIAU TAHUN 2016 SEBESAR 71,89, MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN TAHUN 2015 SEBESAR 65,83.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mencapai angka 71,89 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 65,83. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau dari tahun 2015 ke tahun 2016 dipengaruhi oleh dua aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 5,32 poin (dari 66,46 menjadi 71,78), (2) Hak-Hak Politik yang naik 11,37 poin (dari 66,61 menjadi 77,98), sedangkan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi turun 1,46 poin (dari 63,80 menjadi 62,34). Dari 11 variabel pembentuk angka IDI Provinsi Riau tahun 2016, ada 5 variabel mengalami kenaikan, 2 variabel tidak mengalami perubahan dan 4 variabel yang mengalami penurunan. Variabel yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Sedangkan variabel yang mengalami penurunan yang tertinggi adalah Peran Peradilan yang Independen. Dari 28 indikator pembentuk angka IDI Provinsi Riau tahun 2016 terdapat 13 Indikator yang mencapai Kinerja kategori “baik”, 7 Indikator kategori “sedang” dan 8 indikator kategori “Buruk”. *) Lihat penjelasan teknis
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2016 Provinsi Riau Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau tahun 2016 mencapai 71,89 (dalam skala indeks 0 sampai 100). Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 65,83. Meskipun cukup banyak mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”. Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI di Provinsi Riau sebesar 75,85 kemudian angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 67,00 di tahun 2012. IDI Provinsi Riau kemudian mengalami kenaikan Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
1
hingga sebesar 68,40 pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 65,83 dan kemudian mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 71,89 di tahun 2016. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Riau. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidencebased) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Riau, 2009-2016 100
Baik 80
75,85
71.45
70.65
Sedang
67,00
68,37
68,40
2012
2013
2014
71.89
65,83
60
Buruk
0 2009
2010
2011
2015
2016
2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Provinsi Riau Angka IDI 2016 Provinsi Riau merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 71,78; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 77,98; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 62,34. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Riau, 2009-2016 100
93.14
Baik
91.02 85.39
83.18 83.12
80 70.68
81.89 80.21
Sedang 60
82,32 77.71
77.98 74.69
66,61
74.35
66.46 71.78
65.40 59.74 52.90 47.19
Buruk
63.80
62.34
2015
2016
52.19 47.16
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
2
Pada tahun 2016, dua aspek mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015. Meskipun mengalami kenaikan, aspek Kebebasan Sipil menunjukkan kecenderungan trend yang semakin menurun sedangkan aspek hak politik merupakan mengalami kenaikan yang cukup tajam dengan nilai tertinggi. Sementara itu, aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan semenjak tahun 2013. Indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami kenaikan 5,32 poin dibandingkan tahun 2015. sedangkan, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan 11,37 poin dibandingkan tahun 2015 yang merupakan kenaikan nilai tertinggi, sementara itu nilai aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 1,46 dibandingkan tahun 2015. Serupa dengan tahun 2015, pada tahun 2016 tidak ada indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi masih tetap pada kategori “sedang”, dan tidak juga termasuk pada kategori “baik”. 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Riau Pada tahun 2016 terdapat lima variabel yang mengalami kenaikan indeks, empat variabel yang mengalami penurunan dan dua variabel tidak mengalami perubahan. Dari empat variabel yang mengalami penurunan, dua di antaranya menurun cukup tajam. Variabel Peran Peradilan yang Independen menurun paling tajam yaitu sebesar 28,13 poin, dari 78,13 pada 2015 menjadi 50,00 pada 2016. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Kebebasan Berpendapat yang turun 25,70 poin, dari 65,29 pada 2015 menjadi 39,59 pada 2016. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Riau, 2015-2016
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen
100
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
80 60 40
Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan
20 0 Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Kebebasan dari Diskriminasi
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan…
2015 2016
Di sisi lain, variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan meningkat secara bermakna sebesar 22,82 poin, dari 57,61 pada 2015 menjadi 80,43 pada 2016 meningkat dari kategori “buruk” menjadi kategori “baik”. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Peran Partai Politik. Variabel ini meningkat sebesar 15,20 poin dari 84,02 pada 2015 menjadi 99,22 pada 2016. Variabel Kebebasan Berkeyakinan juga meningkat sebesar 13,55 poin dari 64,14 Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
3
pada 2015 menjadi 77,69 pada 2016. Posisi variabel ini masih dalam kategori “sedang”. Sedangkan variabel Peran DPRD dan variabel peran Birokasi Pemerintah daerah mengalami kenaikan tetapi masih pada kategori “buruk”. Angka perkembangan indeks IDI Provinsi Riau tahun 2015 dan 2016 variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3. 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi Riau Pada tahun 2016 dari 28 indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagaimana dapat dicermati pada keterangan berikut ini. Pada IDI 2016, dari 28 indikator terdapat 13 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi: a. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, b. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, c. Indikator 7, Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari satu Kelompok Masyarakat terhadap Kelompok Masyarakat Lain terkait dengan Ajaran Agama, d. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat Pemerintah Daerah yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis atau terhadap dan Kelompok Rentan lainnya, e. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat karena Alasan Gender, Etnis atau terhadap Kelompok Rentan lainnya, f. Indikator 11, Kejadian dimana Hak Memilih atau Dipilih Masyarakat Terhambat, g. Indikator 15, Persentase Anggota Perempuan DPRD Provinsi, h. Indikator 17, Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan, i. Indikator 18, Kejadian yang Menunjukkan Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu, j. Indikator 19, Kejadian atau Pelaporan tentang Kecurangan dalam Penghitungan Suara, k. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan Parpol Peserta Pemilu, l. Indikator 24, Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi, m. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial. Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2016. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: a. Indikator 3, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, b. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, c. Indikator 8, Aturan tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender Etnis, atau Terhadap Kelompok Rentan lainnya, d. Indikator 21, Persentase Jumlah Perda yang Berasal dari Hak Inisiatif DPRD terhadap Jumlah Total Perda yang dihasilkan, e. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif, f. Indikator 25, Jumlah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN, g. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah, h. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi. Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
4
Dari 8 Indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik di tahun mendatang. Selanjutnya pada IDI Provinsi Riau 2016 masih juga terdapat 7 indikator yang termasuk kategori “sedang”, tidak kalah pentingnya menjadi perhatian kita semua dan perlu di waspadai untuk tidak turun menjadi kategori “buruk”. Indikator tersebut sebagai berikut : a. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan atau Mengharuskan Masyarakat dalam Menjalankan Agamanya, b. Indikator 6, Tindakan atau Pernyataan Pejabat Pemerintah yang Membatasi Kebebasan atau mengharuskan Masyarakat untuk Menjalankan Ajaran Agamanya, c. Indikator 12, Kejadian yang Menunjukkan Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas Sehingga Kelompok Penyandang Cacat tidak dapat Menggunakan Hak Memilih, d. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), e. Indikator 14, Persentase Penduduk yang Menggunakan Hak Pilih dibandingkan dengan yang Memiliki Hak untuk Memilih dalam Pemilu (voters turnout), f. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, g. Indikator 20, Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Total APBD.. 5. Perkembangan IDI Menurut Provinsi Tahun 2016 Terdapat empat provinsi yang berkategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DI Yogyakarta yang naik dari 83,19 pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016. Tiga provinsi lainnya adalah Kepulauan Bangka-Belitung naik dari 72,31 pada 2015 menjadi 83,00 pada 2016, Nusa Tenggara Timur naik dari 78,47 pada 2015 menjadi 82,49 pada 2016, dan Sumatera Selatan yang naik dari 79,81 pada 2015 menjadi 80,95 pada 2016 (lihat Tabel 3). Sedangkan sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kategori “sedang”, sementara 1 provinsi kategori “buruk” yaitu Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2015, nilai IDI di 15 provinsi mengalami penurunan. Penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun 14,47 poin dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Barat yang turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 menjadi 54,41 pada 2016. Penurunan ini menyebabkan Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi pada tahun 2016 yang masuk dalam kategori “buruk”.
Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
5
Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan LembagaLembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2016 Aspek 1. Kebebasan Sipil
2. Hak-Hak Politik
3. Lembaga Demokrasi
Variabel 1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2. Kebebasan Berpendapat 3. Kebebasan Berkeyakinan 4. Kebebasan dari Diskriminasi 5. Hak Memilih dan Dipilih 6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan 7. Pemilu yang Bebas dan Adil 8.Peran DPRD 9. Peran Partai Politik 10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 11. Peradilan yang Independen
Indikator *) 2 indikator 2 indikator 3 indikator 3 indikator 5 indikator 2 indikator 2 indikator 3 indikator 2 indikator 2 indikator 2 indikator
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
6
dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
7
Tabel-Tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Riau, 2015-2016 No
Nama Variabel
2015
2016
Selisih
1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
100,00
97,66
-2,34
2
Kebebasan Berpendapat
65,29
39,59
-25,70
3
Kebebasan Berkeyakinan
64,14
77,69
13,55
4
Kebebasan dari Diskriminasi
60,80
60,80
0,00
5
Hak Memilih dan Dipilih
75,60
75,53
-0,07
6
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
57,61
80,43
22,82
7
Pemilu yang Bebas dan Adil
91,14
91,14
0,00
8
Peran DPRD
45,17
47,96
2,79
9
Peran Partai Politik
84,02
99,22
15,20
10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
29,78
35,85
6,07
11
Peran Peradilan yang Independen
78,13
50,00
-28,13
Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
8
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2015 dan 2016 Nomor
Indikator
2015
2016
1
Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
100,00
2
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
81,25
3
Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
58,33
37,50
4
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
100,00
50,00
5
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
65,22
78,26
6
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
0,00
62,50
7
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
100,00
85,00
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
0,00
0,00
9
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
100,00
100,00
10
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok
100,00
100,00
11
Hak-Hak Politik Hak memilih atau dipilih terhambat
97,44
97,44
12
Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
60,00
60,00
13
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
68,82
68,82
14
Voters turnout
69,48
69,48
15
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
92,31
92,31
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
15,22
60,87
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
100,00
100,00
18
Lembaga Demokrasi Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
100,00
100,00
19
Kecurangan dalam penghitungan suara
82,28
82,28
20
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
55,80
66,80
21
Perda yang merupakan inisiatif DPRD
53,85
25,00
22
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
0,00
0,00
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
85,71
100,00
24
Persentase perempuan pengurus partai politik
68,74
92,15
25
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
55,26
28,95
26
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
8,33
41,66
27
Keputusan hakim yang kontroversial
56,25
100,00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
0,00
Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
9
Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2015-2016 IDI 2015
IDI 2016
Aceh
67,78
Aspek Kebebasan Sipil 74,81
63,94
Aspek Lembaga Demokrasi 60,33
Sumatera Utara
69,01
82,02
62,17
63,52
67,37
27
82,71
62,29
56,13
Sumatera Barat
67,46
52,99
69,77
82,01
54,41
Riau
65,83
66,46
66,61
63,80
71,89
34
51,01
54,33
58,82
21
71,78
77,98
62,34
Jambi
70,68
75,89
62,12
77,72
68,89
25
84,39
65,63
54,58
Sumatera Selatan
79,81
96,06
78,79
61,00
80,95
4
91,17
81,94
66,53
Bengkulu
73,60
78,50
Lampung
65,95
71,99
68,45
75,61
74,23
12
85,14
63,84
77,01
63,19
62,74
61,00
32
60,49
59,32
64,31
Kep. Bangka Belitung
72,31
81,25
66,95
69,60
83,00
2
87,65
81,09
80,20
Kepulauan Riau
70,26
80,16
65,01
66,13
72,84
16
85,43
71,28
59,48
DKI Jakarta
85,32
89,64
83,19
83,26
70,85
24
81,11
67,54
63,19
Jawa Barat
73,04
79,10
81,89
51,37
66,82
28
73,37
72,34
49,79
Jawa Tengah
69,75
79,44
67,28
61,48
66,71
29
66,06
67,24
66,69
D.I.Yogyakarta
83,19
90,41
77,98
82,38
85,58
1
90,00
81,59
86,37
Jawa Timur
76,90
85,26
67,44
81,39
72,24
19
73,73
76,49
63,63
Banten
68,46
74,28
63,72
68,66
71,36
22
83,47
68,30
60,99
Bali
79,83
94,42
77,42
65,31
78,95
5
96,94
69,60
71,18
Nusa Tenggara Barat
65,08
51,59
61,11
88,36
65,41
30
65,06
62,08
71,13
Nusa Tenggara Timur
78,47
93,19
71,69
70,73
82,49
3
96,25
81,68
66,46
Kalimantan Barat
76,40
96,81
65,57
67,95
75,28
10
83,29
75,70
64,54
Kalimantan Tengah
73,46
85,07
68,31
67,05
74,77
11
84,98
70,66
68,43
Kalimantan Selatan
74,76
54,15
85,77
83,17
73,43
14
61,04
83,58
72,89
Kalimantan Timur
81,24
93,07
82,74
63,99
73,64
13
78,25
78,35
60,36
Kalimantan Utara
80,16
98,10
83,65
52,05
76,98
8
100,00
66,64
64,48
Sulawesi Utara
79,40
86,71
77,92
72,53
76,34
9
96,31
70,42
60,62
Sulawesi Tengah
76,67
94,60
68,85
66,53
72,20
20
80,39
67,89
68,76
Sulawesi Selatan
67,90
69,38
64,25
71,84
68,53
26
75,54
61,51
70,86
Sulawesi Tenggara
69,44
91,14
56,95
61,99
71,13
23
88,07
55,51
74,66
Gorontalo
76,77
81,35
69,97
81,81
77,48
7
82,35
75,54
74,42
Sulawesi Barat
68,25
81,88
61,16
62,37
72,37
18
82,89
69,02
64,47
Maluku
65,90
76,04
63,20
57,43
78,20
6
87,17
76,18
70,13
Maluku Utara
61,52
73,53
61,00
47,25
73,27
15
92,27
61,79
67,59
Papua Barat
59,97
92,33
39,48
51,81
60,35
33
93,67
38,05
53,85
Papua
57,55
82,72
41,81
50,87
61,02
31
92,15
41,13
53,45
INDONESIA
72,82
80,30
70,63
66,87
70,09
76,45
70,11
62,05
Provinsi
IDI
IDI
Rank
63,98
Aspek Lembaga Demokrasi 64,97
72,48
17
Aspek Kebebasan Sipil 92,92
Aspek
Hak-hak
Politik
Aspek
Hak-hak
Politik
================ 000================
Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 43/09/14/Th. XVIII, 14 September 2017
10
