INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SULTRA 2016

No. 51/09/Th. XX, 14 September 2017

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SULTRA 2016 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SULAWESI TENGGARA 2016 TERCATAT 71,13 (SKALA 0 – 100), NAIK 1,69 POIN DIBANDING IDI SULAWESI TENGGARA 2015 (69,44).





Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara tahun 2016 tercatat sebesar 71,13 (skala 0 – 100), naik 1,69 poin dibandingkan capaian tahun 2015 (69,44). Pada tingkatan tersebut kinerja demokrasi di Sulawesi Tenggara tercatat berada pada kategori “sedang”. Secara umum tingkat demokrasi wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Peningkatan IDI Sulawesi Tenggara 2016 bersumber dari nilai indeks aspek “Lembaga-lembaga Demokrasi” yang naik 12,67 poin (dari 61,99 menjadi 74,66). Sementara indeks aspek “Kebebasan Sipil” mengalami penurunan 3,07 poin (dari 91,14 menjadi 88,07) dan aspek “Hak-Hak Politik” turun 1,44 poin (dari 56,95 menjadi 55,51). Data IDI dihimpun dari 4 (empat) sumber yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dlsb), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Tenggara 2016 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara 2016 tercatat sebesar 71,13 (skala 0 – 100), angka ini naik 1,69 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Tenggara 2015 yang tercatat sebesar 69,44. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Sulawesi Tenggara masih dalam kategori “sedang”. Dari tahun 2009 hingga tahun 2016 IDI Sulawesi Tenggara tercatat mengalami fluktuasi (2009 sebesar 64,29; 2010 sebesar 54,79; 2011 sebesar 57,56; 2012 sebesar 57,26; 2013 sebesar 52,61; 2014 sebesar 70,13; 2015 sebesar 69,44; dan 2016 sebesar 71,13). Nilai IDI Sulawesi Tenggara 2016 merupakan capaian tertinggi selama 8 tahun penghitungan IDI (2009-2016). Fluktuatifnya angka IDI merefleksikan cerminan dinamika situasi demokrasi di wilayah Sulawesi Tenggara. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Berita Resmi Statistik No. 51/09/Th. XX, 14 September 2017

1

Grafik 1. Perkembangan IDI Sulawesi Tenggara, 2009-2016 100

Baik 80

64,29

Sedang 60

54.79

57.56

57.26

2010

2011

2012

70,13

69.44

2014

2015

71.13

52,61

Buruk

0

2009

2013

2016

2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Angka IDI Sulawesi Tenggara 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek “Kebebasan Sipil” dengan indeks sebesar 88,07; aspek “Hak-hak Politik” sebesar 55,51; dan aspek “Lembaga Demokrasi” sebesar 74,66. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sulawesi Tenggara, 2009-2016

buruk

sedang baik

100

94.66 83.71 85.81

91.39 84.32

90.89

91.14

88.07

80 70.92

67.11 60 58.37 57.06

58.44

61.99 50.32 53.20

56.95

74.66

55.51

40 43.97 20

30.46 29.18 29.50 28.95

0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nilai indeks aspek “lembaga demokrasi” pada 2016 mengalami peningkatan cukup berarti yaitu sebesar 12,67 poin dibandingkan 2015. Sedangkan, 2 (dua) aspek demokrasi lain yang diukur mengalami penurunan. Indeks aspek “Kebebasan Sipil” mengalami penurunan terbesar yaitu 3,07 poin dibandingkan indeks aspek “Hak-Hak Politik” yang mengalami penurunan sebesar 1,44 poin. Meskipun Berita Resmi Statistik No. 51/09/Th. XX, 14 September 2016

2

terjadi peningkatan nilai indeks demokrasi di Sulawesi Tenggara, namun hal tersebut tidak menyebabkan pola sebaran kategori berubah dibandingkan dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu “Kebebasan Sipil” secara umum masih berada pada kategori “baik”, aspek “Hak-hak Politik” masih berada pada kategori “buruk” karena belum mencapai angka 60, dan aspek “Lembaga Demokrasi” masih berada pada kategori “sedang”. Perlu menjadi perhatian, pada aspek “Hak-Hak Politik” dalam rincian komponennya terdapat penurunan pada “hak memilih dan dipilih” karena masih dijumpai kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang diwarnai kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap fasilitas publik. Sementara dari aspek “Lembaga Demokrasi”, peran DPRD dan partai politik terindikasi mampu menunjukkan perbaikan yang berarti. 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Tenggara Pada IDI Sulawesi Tenggara 2016 terdapat 3 (tiga) variabel yang mengalami peningkatan indeks, 3 (tiga) variabel tidak mengalami perubahan dan 5 (lima) variabel mengalami penurunan. Dari 3 (tiga) variabel yang mengalami kenaikan, 2 (dua) di antaranya meningkat sangat berarti. Kenaikan terbesar tercatat pada indeks variabel “Peran Partai Politik”. Grafik 3 memperlihatkan variabel “Peran Partai Politik” meningkat dari dari 7,37 pada 2015 menjadi 86,96 pada 2016. Indeks variabel lain yang meningkat cukup berarti adalah variabel “Peran DPRD” dari 44,52 pada 2015 menjadi 52,84 pada 2016. Satu variabel yang tercatat mengalami penurunan indeks terbesar adalah variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah” yaitu dari 61,11 pada 2015 menjadi 40,60 pada 2016, sedangkan 3 (tiga) variabel yang tercatat tidak mengalami perubahan yaitu “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat”, “Pemilu yang Bebas dan Adil”, dan “Peran Peradilan yang Independen”. Perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Tenggara, 2015-2016

Peran peradilan yang independen

Kebebasan berkumpul dan berserikat 100.00 Kebebasan Berpendapat

80.00 60.00

Peran Birokrasi Pemerintah daerah

Kebebasan Berkeyakinan

40.00 20.00 -

Kebebasan dari Diskriminasi

Peran Partai Politik

Peran DPRD

Hak memilih dan dipilih Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

Pemilu yang bebas dan adil 2015

2016


3

4. Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Tenggara Pada IDI Sulawesi Tenggara 2016 terdapat 14 indikator yang tercatat mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 23, 24, 27, dan 28 (Tabel 2 angka yang bercetak tebal). Di sisi lain IDI Sulawesi Tenggara 2016 masih mencatat masalah “kronis” yakni pada variabel “Peran DPRD” dan “ Peran Birokrasi Pemerintah” yang terus terperangkap pada kategori “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah alokasi anggaran pendidikan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Selain itu masih ada juga indikator lain yang memiliki skor berkategori buruk di tahun 2016 yaitu ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan serta pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kiranya indikator tersebut membutuhkan perhatian ekstra agar nilainya dapat membaik pada kesempatan mendatang. 5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang layak dipandang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat terbukti tidak mudah. Pengukuran pembangunan demokrasi memerlukan data terukur untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI yang merupakan indikator komposit menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia atau wilayah. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights) dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI juga dimaksudkan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsiprovinsi seluruh Indonesia. Sebagai indikator IDI tidak hanya memperlihatkan gambaran demokratisasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan produk bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.


4

Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2016

Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding (coding) surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah lebih lanjut di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Dari sisi penghitungan Indeks, besaran angka IDI harus didapat melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif, dengan 0 untuk menggambarkan tingkat terendah dan 100 untuk menggambarkan tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).


5

6. Tabel-tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Tenggara, 2015-2016 No

Nama Variabel

2015

2016

Selisih

I

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

100.00

100.00

0,00

II

Kebebasan Berpendapat

62.48

61.09

-1.39

III

Kebebasan Berkeyakinan

90.85

85.77

-5.08

IV

Kebebasan dari Diskriminasi

99.90

100.00

0.10

V

Hak Memilih dan Dipilih

77.75

77.23

-0.52

VI

Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

36.15

33.79

-2.36

VII

Pemilu yang Bebas dan Adil

100.00

100.00

0.00

VIII

Peran DPRD

44.52

52.84

8.32

IX

Peran Partai Politik

7.37

86.96

79.59

X

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

61.11

40.60

-20.51

XI

Peran Peradilan yang Independen

100.00

100.00

0.00


6

Tabel 2. Skor Indikator Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015- 2016 Nomor

2015

2016

Aspek Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

100.00

100.00

2

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

100.00

100.00

3

Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

75.00

70.83

4

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender Aspek Hak-Hak Politik Hak memilih atau dipilih terhambat

0.00

12.50

86.96

86.96

100.00

87.50

100.00

80.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

60.00

60.00

76.29 72.34 66.67 0.00 72.29

76.29 72.34 62.02 53.26 14.31

100.00

100.00

100.00 13.01 79.86 25.00 42.86 0.00 73.69

100.00 26.16 96.74 75.00 3.57 85.71 98.17

84.21

78.95

41.67 100.00 100.00

8.33 100.00 100.00

1

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a 20b 21 22 23 24 25 26 27 28

Indikator

Ketersediaan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Voters turnout Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Aspek Lembaga Demokrasi Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu Kecurangan dalam penghitungan suara Alokasi anggaran pendidikan Alokasi anggaran kesehatan Perda yang merupakan inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu Perempuan pengurus partai politik Kebijakan Pejabat Pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi


7

Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2015-2016 IDI 2015

IDI 2016

Aceh

67,78

Aspek Kebebasan Sipil 74,81

63,98

Aspek Lembaga Demokrasi 64,97

72,48

Aspek Kebebasan Sipil 92,92

63,94

Aspek Lembaga Demokrasi 60,33

Sumatera Utara

69,01

82,02

62,17

63,52

67,37

82,71

62,29

56,13

Sumatera Barat

67,46

52,99

69,77

82,01

54,41

51,01

54,33

58,82

Riau

65,83

66,46

66,61

63,80

71,89

71,78

77,98

62,34

Jambi

70,68

75,89

62,12

77,72

68,89

84,39

65,63

54,58

Sumatera Selatan

79,81

96,06

78,79

61,00

80,95

91,17

81,94

66,53

Bengkulu

73,60

78,50

68,45

75,61

74,23

85,14

63,84

77,01

Lampung

65,95

71,99

63,19

62,74

61,00

60,49

59,32

64,31

Kep. Bangka Belitung

72,31

81,25

66,95

69,60

83,00

87,65

81,09

80,20

Kepulauan Riau

70,26

80,16

65,01

66,13

72,84

85,43

71,28

59,48

DKI Jakarta

85,32

89,64

83,19

83,26

70,85

81,11

67,54

63,19

Jawa Barat

73,04

79,10

81,89

51,37

66,82

73,37

72,34

49,79

Jawa Tengah

69,75

79,44

67,28

61,48

66,71

66,06

67,24

66,69

D.I.Yogyakarta

83,19

90,41

77,98

82,38

85,58

90,00

81,59

86,37

Jawa Timur

76,90

85,26

67,44

81,39

72,24

73,73

76,49

63,63

Banten

68,46

74,28

63,72

68,66

71,36

83,47

68,30

60,99

Bali

79,83

94,42

77,42

65,31

78,95

96,94

69,60

71,18

Nusa Tenggara Barat

65,08

51,59

61,11

88,36

65,41

65,06

62,08

71,13

Nusa Tenggara Timur

78,47

93,19

71,69

70,73

82,49

96,25

81,68

66,46

Kalimantan Barat

76,40

96,81

65,57

67,95

75,28

83,29

75,70

64,54

Kalimantan Tengah

73,46

85,07

68,31

67,05

74,77

84,98

70,66

68,43

Kalimantan Selatan

74,76

54,15

85,77

83,17

73,43

61,04

83,58

72,89

Kalimantan Timur

81,24

93,07

82,74

63,99

73,64

78,25

78,35

60,36

Kalimantan Utara

80,16

98,10

83,65

52,05

76,98

100,00

66,64

64,48

Sulawesi Utara

79,40

86,71

77,92

72,53

76,34

96,31

70,42

60,62

Sulawesi Tengah

76,67

94,60

68,85

66,53

72,20

80,39

67,89

68,76

Sulawesi Selatan

67,90

69,38

64,25

71,84

68,53

75,54

61,51

70,86

Sulawesi Tenggara

69,44

91,14

56,95

61,99

71,13

88,07

55,51

74,66

Gorontalo

76,77

81,35

69,97

81,81

77,48

82,35

75,54

74,42

Sulawesi Barat

68,25

81,88

61,16

62,37

72,37

82,89

69,02

64,47

Maluku

65,90

76,04

63,20

57,43

78,20

87,17

76,18

70,13

Maluku Utara

61,52

73,53

61,00

47,25

73,27

92,27

61,79

67,59

Papua Barat

59,97

92,33

39,48

51,81

60,35

93,67

38,05

53,85

Papua

57,55

82,72

41,81

50,87

61,02

92,15

41,13

53,45

INDONESIA

72,82

80,30

70,63

66,87

70,09

76,45

70,11

62,05

Provinsi

IDI

Aspek Hak-hak

Politik


IDI

Aspek Hak-hak

Politik

8

Homepage: http://sultra.bps.go.id

Informasi Lebih Lanjut Hubungi: Dani Jaelani S.Si, M.T. Kepala Bidang Statistik Sosial Telepon: 0401-3121751 E-mail: [email protected]


9

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SULTRA 2016

Recommend Documents