No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) MALUKU UTARA, 2016 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) MALUKU UTARA 2016 MENGALAMI PENINGKATAN DIBANDINGKAN DENGAN IDI MALUKU UTARA 2015.
➢
➢
➢
➢
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku Utara 2016 mencapai angka 73,27 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 61,52. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang meningkat 18,74 poin (dari 73,53 menjadi 92,27), (2) HakHak Politik yang meningkat 0,79 poin (dari 61,00 menjadi 61,79), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang meningkat 20,34 poin (dari 47,25 menjadi 67,59).
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku Utara Perkembangan IDI Maluku Utara dari 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,21; 2010 sebesar 59,92; 2011 sebesar 59,17; 2012 sebesar 66,83; 2013 sebesar 64,06, 2014 sebesar 67,90; 2015 sebesar 61,52 dan 2016 sebesar 73,27). Tingkat demokrasi Maluku Utara selama 2010 hingga 2011 sempat masuk dalam kategori “buruk”, tetapi dalam dua tahun pengukuran IDI terakhir terus mengalami peningkatan dan berada pada kategori “sedang”. Hal ini menandakan sudah mulai matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi. Fluktuasi angka IDI Maluku Utara merupakan cerminan dinamika demokrasi di Provinsi Maluku Utara. IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
1
sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1 Perkembangan IDI Maluku Utara, 2009-2016 100
80
73,27 67,21
60
66,83 59,92
59,17
2010
2011
64,06
67,90
61,52
40
20
0 2009
1.
2012
2013
2014
2015
2016
Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku Utara
Angka IDI Maluku Utara 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai sebesar 92,27; aspek hak-hak politik sebesar 61,79; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 67,59. Perkembangan selama delapan tahun pengukuran IDI (2009-2016), dua dari tiga aspek demokrasi yang diukur yaitu aspek hak-hak politik dan aspek lembaga-lembaga demokrasi terlihat fluktuatif. Aspek hakhak politik cenderung mengalami peningkatan sehingga pada dua tahun terakhir (2015-2016) termasuk dalam kategori sedang. Aspek lembaga-lembaga demokrasi juga mengalami peningkatan. Pada 2015 mengalami titik terendah sejak 2009 hingga masuk dalam kategori buruk, namun pada 2016 aspek lembaga demokrasi meningkat cukup signifikan dan kembali pada kategori sedang. Sementara itu, pada 2016 nilai indeks aspek kebebasan sipil sebesar 92,27 yang meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Capaian ini mengembalikan indeks aspek kebebasan sipil pada kategori baik setelah pada dua tahun terakhir (2014-2015) termasuk kategori sedang. Selama kurun waktu delapan tahun sejak 2009, nilai aspek kebebasan sipil selalu lebih tinggi daripada dua aspek lainnya. Kemudian dibandingkan 2015, ketiga indeks mengalami peningkatan terutama pada aspek pada nilai lembaga-lembaga demokrasi dan kebebasan sipil. Pada kedua aspek tersebut masing-masing meningkat sebesar 20,34 dan 18,74 poin. Sementara nilai hak-hak politik mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,79 poin. 2
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
Grafik 2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku Utara, 2009-2016 100,00 Baik
93,61
92,59
90,04
88,15
92,27 83,67 76,90
80,00 Sedang
67,23
65,06
62,56
66,55
63,40
73,53
67,59
68,16
60,00 60,61
Buruk 40,00
46,30
20,00
30,82
32,61
2010
2011
50,13
48,94
2012
2013
61,00
61,79
47,25
2009
2014
2015
2016
Kebebasan Sipil (Civil Liberties) Hak-Hak Politik (Political Rights) Lembaga-Lembaga Demokrasi (Democratic Institutions)
Dari data IDI 2016 diperoleh informasi pada aspek kebebasan sipil tidak ditemukan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Masih ditemukan adanya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berpendapat dan menghambat kebebasan berkeyakinan. Sedangkan pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor serta aset publik. Selanjutnya pada aspek lembaga-lembaga demokrasi, masih terdapat penghentian penyidikan oleh jaksa ataupun polisi yang dianggap kontroversial, serta kurang optimalnya peran DPRD, dan birokrasi pemerintah daerah. 2.
Perkembangan Indeks Variabel IDI Maluku Utara
Dari 11 variabel IDI 2016, hampir seluruhnya mengalami perubahan dibanding IDI 2015 kecuali pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, variabel pemilu yang bebas dan adil serta variabel peran peradilan yang independen. Terdapat delapan variabel yang mengalami peningkatan nilai indeks, yakni variabel kebebasan berkumpul dan berserikat (naik dari 31,25 menjadi 100,00), variabel kebebasan berpendapat (naik dari 41,65 menjadi 81,24), variabel kebebasan berkeyakinan (naik dari 78,16 menjadi 89,75), variabel kebebasan dari diskriminasi (naik dari 89,48 menjadi 100,00), variabel hak memilih dan dipilih (naik dari 72,00 menjadi 73,59), variabel peran DPRD (naik dari 35,96 menjadi 51,84), variabel peran partai politik (naik dari 20,62 menjadi 100,00) dan variabel peran birokrasi pemerintah daerah (naik dari 42,09 menjadi 49,02) Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
3
Grafik 3 Perkembangan Indeks Variabel IDI Maluku Utara, 2015-2016
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100,00 Peran Peradilan yang 90,00 Kebebasan Berpendapat Independen 80,00 70,00 60,00 50,00 Peran Birokrasi Pemerintah Kebebasan Berkeyakinan 40,00 Daerah 30,00 20,00 10,00 0,00 Peran Partai Politik
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran DPRD
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
Pemilu yang Bebas dan Adil
2015
3.
4
2016
Perkembangan Skor Indikator IDI Maluku Utara Pada IDI 2016, dari 28 indikator terdapat 17 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi: a. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, b. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, c. Indikator 3, Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, d. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, e. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, f. Indikator 7, Ancaman/Penggunaan Kekerasan Dari Satu Kelompok Terkait Ajaran Agama, g. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok, h. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok, i. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok, j. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat, k. Indikator 17, Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan, l. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu, m. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara, n. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi Yang Dilakukan Partai Peserta Pemilu, Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
o. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik, p. Indikator 25, Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN, dan q. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial. Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2016. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: a. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, b. Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, c. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, d. Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, e. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, f. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah, dan g. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi. Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak.
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
5
Tabel 1 Perkembangan Skor Indikator IDI Maluku Utara, 2015 – 2016 No
Nama Indikator
2015
2016
5
Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
6
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
62,50
87,50
7
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
70,00
85,00
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
100,00
100,00
9
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
62,50
100,00
10 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender
100,00
100,00
100,00
100,00
12 Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
60,00
60,00
13 Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang 14 memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (Voters turnout) 15 Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi 16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
68,29
68,29
79,27
79,27
37,04 0,00
54,26 0,00
100,00
100,00
18 Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
100,00
100,00
19 Kecurangan dalam penghitungan suara
100,00
100,00
53,57
78,54
21 Perda yang merupakan inisiatif DPRD
0,00
0,00
22 Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
3,57
0,00
23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
14,29
100,00
24 Persentase perempuan pengurus partai politik Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan 25 PTUN 26 Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
77,68
100,00
92,11
97,37
0,00
8,33
100,00
100,00
0,00
0,00
1 2 3 4
25,00
100,00
75,00
100,00
50,00
87,50
0,00
50,00
82,61
91,30
Hak-Hak Politik 11 Hak memilih atau dipilih terhambat
17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Lembaga Demokrasi
20 Persentase alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap total APBD
27 Keputusan hakim yang kontroversial 28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
6
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
5. Perkembangan IDI Provinsi Tabel 2. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2015-2016 IDI 2015
IDI 2016
Aceh
67,78
Aspek Kebebasan Sipil 74,81
63,98
Aspek Lembaga Demokrasi 64,97
72,48
Aspek Kebebasan Sipil 92,92
63,94
Aspek Lembaga Demokrasi 60,33
Sumatera Utara
69,01
82,02
62,17
63,52
67,37
82,71
62,29
56,13
Sumatera Barat
67,46
52,99
69,77
82,01
54,41
51,01
54,33
58,82
Riau
65,83
66,46
66,61
63,80
71,89
71,78
77,98
62,34
Jambi
70,68
75,89
62,12
77,72
68,89
84,39
65,63
54,58
Sumatera Selatan
79,81
96,06
78,79
61,00
80,95
91,17
81,94
66,53
Bengkulu
73,60
78,50
68,45
75,61
74,23
85,14
63,84
77,01
Lampung
65,95
71,99
63,19
62,74
61,00
60,49
59,32
64,31
Kep. Bangka Belitung
72,31
81,25
66,95
69,60
83,00
87,65
81,09
80,20
Kepulauan Riau
70,26
80,16
65,01
66,13
72,84
85,43
71,28
59,48
DKI Jakarta
85,32
89,64
83,19
83,26
70,85
81,11
67,54
63,19
Jawa Barat
73,04
79,10
81,89
51,37
66,82
73,37
72,34
49,79
Jawa Tengah
69,75
79,44
67,28
61,48
66,71
66,06
67,24
66,69
D.I.Yogyakarta
83,19
90,41
77,98
82,38
85,58
90,00
81,59
86,37
Jawa Timur
76,90
85,26
67,44
81,39
72,24
73,73
76,49
63,63
Banten
68,46
74,28
63,72
68,66
71,36
83,47
68,30
60,99
Bali
79,83
94,42
77,42
65,31
78,95
96,94
69,60
71,18
Nusa Tenggara Barat
65,08
51,59
61,11
88,36
65,41
65,06
62,08
71,13
Nusa Tenggara Timur
78,47
93,19
71,69
70,73
82,49
96,25
81,68
66,46
Kalimantan Barat
76,40
96,81
65,57
67,95
75,28
83,29
75,70
64,54
Kalimantan Tengah
73,46
85,07
68,31
67,05
74,77
84,98
70,66
68,43
Kalimantan Selatan
74,76
54,15
85,77
83,17
73,43
61,04
83,58
72,89
Kalimantan Timur
81,24
93,07
82,74
63,99
73,64
78,25
78,35
60,36
Kalimantan Utara
80,16
98,10
83,65
52,05
76,98
100,00
66,64
64,48
Sulawesi Utara
79,40
86,71
77,92
72,53
76,34
96,31
70,42
60,62
Sulawesi Tengah
76,67
94,60
68,85
66,53
72,20
80,39
67,89
68,76
Sulawesi Selatan
67,90
69,38
64,25
71,84
68,53
75,54
61,51
70,86
Sulawesi Tenggara
69,44
91,14
56,95
61,99
71,13
88,07
55,51
74,66
Gorontalo
76,77
81,35
69,97
81,81
77,48
82,35
75,54
74,42
Sulawesi Barat
68,25
81,88
61,16
62,37
72,37
82,89
69,02
64,47
Maluku
65,90
76,04
63,20
57,43
78,20
87,17
76,18
70,13
Maluku Utara
61,52
73,53
61,00
47,25
73,27
92,27
61,79
67,59
Papua Barat
59,97
92,33
39,48
51,81
60,35
93,67
38,05
53,85
Papua
57,55
82,72
41,81
50,87
61,02
92,15
41,13
53,45
INDONESIA
72,82
80,30
70,63
66,87
70,09
76,45
70,11
62,05
Provinsi
IDI
Aspek
Hak-hak
Politik
IDI
Aspek
Hak-hak
Politik
Terdapat empat provinsi yang berkategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DI Yogyakarta yang naik dari 83,19 pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016. Tiga provinsi lainnya adalah Kepulauan Bangka-Belitung naik dari 72,31 pada 2015 menjadi 83,00 pada 2016, Nusa Tenggara Timur naik dari Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
7
78,47 pada 2015 menjadi 82,49 pada 2016, dan Sumatera Selatan yang naik dari 79,81 pada 2015 menjadi 80,95 pada 2016 (lihat Tabel 2). Sedangkan sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kategori “sedang”. Hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2015, nilai IDI di 15 provinsi mengalami penurunan. Penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun 14,47 poin dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Barat yang turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 menjadi 54,41 pada 2016. Penurunan ini menyebabkan Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi pada tahun 2016 yang masuk dalam kategori “buruk”. 6.
Catatan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia itulah maka sejak 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf, Prof Musdah Mulia, Dr. Syarif Hidayat, dan Dr. Abdul Malik Gismar merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, diantaranya adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. IDI dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi pada level provinsi dan nasional. Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikatorindikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.
8
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
Dari sisi penghitungan Indeks, dilakukan melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel ID. Selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Indeks Komposit ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Pada akhirnya indeks komposit provinsi menentukan IDI Nasional. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Sejak 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” yang sebelumnya adalah “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif”. Kemudian indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” yang sebelumnya adalah “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
---------------------o00o--------------------Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
9
Keterangan lebih lanjut: Hubungi: BPS PROVINSI MALUKU UTARA BIDANG STATISTIK SOSIAL, Telp (0921) 3127878; Fax (0921) 3126301 Website: http://malut.bps.go.id Email:
[email protected]
10
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 53/09/82/Th.XVI, 14 September 2017
