No. 53/09/94/Th.IV, 14 September 2017
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI PAPUA (IDI) 2016 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI PAPUA 2016 SEBESAR 61,02 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 3,47 POIN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2015 SEBESAR 57,55.
1.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua 2016 sebesar 61,02 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 3,47 poin dibandingkan dengan IDI 2015 yang sebesar 57,55. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi di Papua pada level “sedang”. Sebagaimana pengelompokan tingkat demokrasi, dikatakan “baik” jika indeks di atas 80, dikatakan “sedang” jika indeksnya antara 60 – 80, dan dikatakan “buruk” jika indeks di bawah 60. Kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi oleh kenaikan di dua aspek demokrasi. Kenaikan terbesar terjadi pada aspek kebebasan sipil yang mencapai 9,43 poin dari 82,72 pada tahun 2015 menjadi 92,15 pada tahun 2016. Disusul aspek lembaga demokrasi yang naik 2,58 poin dari 50,87 pada tahun 2015 menjadi 53,45 pada tahun 2016. Aspek hak-hak politik turun 0,68 poin dari 41,81 pada tahun 2015 menjadi 41,13 pada tahun 2016. Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
Perkembangan Indeks Demokrasi Provinsi Papua 2016
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua 2016 sebesar 61,02 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 3,47 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2015 yang sebesar 57,55. Nilai indeks ini menempatkan tingkat demokrasi di Papua pada kategori “sedang”. Perkembangan IDI di Papua dari 2009 hingga 2015 mengalami kondisi pasang surut. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2009, indeks demokrasi di Papua tercatat sebesar 63,80. Indeks ini terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011 (59,05) dan menempatkan posisi demokrasi di Papua termasuk kategori “buruk” pada tahun tersebut. Namun pada tahun berikutnya, kondisi demokrasi di Papua menunjukkan perbaikan yang positif, sampai pada tahun 2014 indeksnya naik sebesar 3,1 poin dari tahun 2011 menjadi 62,15. Namun pada tahun 2015 IDI Provinsi Papua kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 57,55 dan kembali menempatkan posisi demokrasi Papua pada kategori “buruk”. Pada periode tahun 2016, kondisi demokrasi di papua kembali menunjukkan perubahan positif yang diintepretasikan dari peningkatan nilai IDI di Papua yang naik menjadi sebesar 61,02. Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 53/09/94/ Th.IV, 14 September 2017
1
Fluktuasi angka IDI adalah cermin situasi dinamika demokrasi di negara kita. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Papua, 2009-2015 100
Baik 80 sedang 63,80
60,26
59,05
60,71
60,92
62.15 57,55
60
61,02
Buruk
0 2009
2.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Perkembangan Indeks Aspek IDI
Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi di Papua tahun 2016, nilai indeks aspek kebebasan sipil sebesar 92,15; aspek Hak-hak Politik sebesar 41,13; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 53,45. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Papua, 2010-2016 100
92,83
90,72
Baik
87,73
91,11
90,21 85,69
Kebebasan Sipil
80 67,22 70,04
Sedang 58,97
92,15 82,72
72,24
66,50
63,75
Lembaga Demokrasi
60
50,87
Hak-hak Politik
43,84 Buruk
31,76
29,43
32,99
31,37
42,51
41,81
53,45 41,13
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Secara lebih rinci, pada tahun 2016, dari distribusi indeks ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat bahwa dua aspek mengalami kenaikan, sedangkan satu aspek mengalami penurunan. Aspek
2
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 53/09/94/Th.IV, 14 September 2017
kebebasan sipil naik cukup signifikan yaitu mencapai 9,43 poin, aspek hak-hak politik turun 0,68 poin dan aspek lembaga demokrasi turun sebesar 2,58 poin. Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2016 masih ada indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil merupakan aspek yang secara kategori stabil. sejak pengukuran pada 2009 hingga 2015 tetap pada kategori “baik”. Sementara untuk aspek hak-hak politik masih berada pada kategori “buruk” sejak penghitungan 2009. Selama kurun waktu 7 tahun IDI dihitung baru pada tahun 2015 aspek lembaga demokrasi masuk dalam kategori “buruk”. Sejak dihitung pada tahun 2009 hingga tahun 2014 indeks ini tetap berada pada kategori “sedang” walaupun dengan nilai yang berfluktuatif. Pada tahun 2016, nilai dari aspek lembaga demokrasi ini masih berada pada kategori buruk. 3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI
Dari sisi variabel pembentuk IDI, terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan skor dibandingkan dengan tahun 2015 dimana kenaikan terbesar pada variabel kebebasan berpendapat yang naik sebesar 47,18 poin, disusul variabel peran birokrasi pemerintah daerah, kemudian variabel kebebasan berkeyakinan yang naik sebesar 10,02 poin, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan naik sebesar 2,76 poin dan variabel peran DPRD yang naik 2,72 poin. Sementara itu, ada tiga variabel yang mengalami penurunan indeks, yaitu peran partai politik yang turun mencapai 4,52 poin, hak memilih dan dipilih turun 4,12 poin, dan kebebasan dari diskriminasi yang turun 3,43 poin. Sedangkan tiga veriabel lain yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, peran peradilan yang independen, dan pemilu yang bebas dan adil tidak mengalami perubahan. Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Papua, 2015-2016 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Peran Peradilan yang Independen
100,00
80,00
Kebebasan Berpendapat
60,00 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
40,00
Kebebasan Berkeyakinan
20,00
2016
0,00
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
2015
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 53/09/94/ Th.IV, 14 September 2017
3
4. Perkembangan Skor Indikator IDI Dari sisi indikator, pada IDI 2016 di Papua terdapat 15 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80, meliputi: a. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, b. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, c. Indikator 3, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, d. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, e. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, f. Indikator 7, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama, g. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok, h. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok, i. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat, j. Indikator 14, Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout), k. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu, l. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara, m. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik, n. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial, dan o. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi. Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2016. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: a. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, b. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok, c. Indikator 13, Kualitas DPT (Daftar Pemilih Tetap), d. Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, e. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, f. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, g. Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, h. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, i. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu, j. Indikator 24, Presentase perempuan dalam kepengurusan parpol peserta pemilu, dan k. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.
4
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 53/09/94/Th.IV, 14 September 2017
5. Perkembangan IDI Provinsi Terdapat empat provinsi yang berkategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DI Yogyakarta yang naik dari 83,19 pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016. Tiga provinsi lainnya adalah Kepulauan Bangka-Belitung naik dari 72,31 pada 2015 menjadi 83,00 pada 2016, Nusa Tenggara Timur naik dari 78,47 pada 2015 menjadi 82,49 pada 2016, dan Sumatera Selatan yang naik dari 79,81 pada 2015 menjadi 80,95 pada 2016 (lihat Tabel 3). Sedangkan sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kategori “sedang”. Hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Grafik 3. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2016 D.I.Yogyakarta Kep. Bangka Belitung Nusa Tenggara Timur Sumatera Selatan Bali Maluku Gorontalo Kalimantan Utara Sulawesi Utara Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Bengkulu Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Maluku Utara Kepulauan Riau Aceh Sulawesi Barat Jawa Timur Sulawesi Tengah Riau Banten Sulawesi Tenggara DKI Jakarta Indonesia Jambi Sulawesi Selatan Sumatera Utara Jawa Barat Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Papua Lampung Papua Barat Sumatera Barat -10,00
85,58 83,00 82,49 80,95 78,95 78,20 77,48 76,98 76,34 75,28 74,77 74,23 73,64 73,43 73,27 72,84 72,48 72,37 72,24 72,20 71,89 71,36 71,13 70,85 70,09 68,89 68,53 67,37 66,82 66,71 65,41 61,02 61,00 60,35 54,41 10,00
30,00
50,00
70,00
90,00
Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2015, nilai IDI di 15 provinsi mengalami penurunan. Penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun 14,47 poin dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Barat yang turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 menjadi 54,41 pada 2016. Penurunan ini menyebabkan Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi pada tahun 2016 yang masuk dalam kategori “buruk”. Nilai IDI di Papua, meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, memiliki nilai yang masih dibawah angka nasional, dimana nilai indeks demokras indonesia di papua sebesar 61,02 sedangkan nilai IDI nasional adalah sebesar 70,09. Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 53/09/94/ Th.IV, 14 September 2017
5
6.
Catatan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2016
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group 6
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 53/09/94/Th.IV, 14 September 2017
discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). 7. Tabel Tabel 1: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI 2015-2016 INDIKATOR INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI PAPUA A, KEBEBASAN SIPIL (Civil Liberties) I, Kebebasan berkumpul dan berserikat 1 2
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
II, Kebebasan berpendapat 3 4
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
III,Kebebasan berkeyakinan 5 6 7
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
IV, Kebebasan dari diskriminasi 8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
2015
2016
57,55
61,02
73,04
92,15
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
44,7
91,65
33,33
100,00
100,00
50,00
89,97
100,00
96,74
100,00
62,50
100,00
80,00
100,00
73,83
70,39
33,33
33,33
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 53/09/94/ Th.IV, 14 September 2017
7
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang dikriminatif dalam hal
100,00
87,50
100,00
100,00
B, HAK – HAK POLITIK (Political Right)
41,81
41,13
V, Hak memilih dan dipilih
68,22
64,09
100,00
100,00
60,00
60,00
55,00
55,00
94,12
94,12
42,42
0,00
15,41
18,18
9 10
11 12 13 14 15
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kab/kota
VI, Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan 16
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok
23,73
26,09
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
30,83
10,28
50,87
53,43
100,00
100,00
C, LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (Institutions of Democracy) VII, Pemilu yang bebas dan adil 18
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
100,00
100,00
19
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara
100,00
100,00
21,12
23,85
32,06
11,18
VIII, Peran DPRD 20
Besaran alokasi anggaran pendidikan
61.08
Besaran alokasi anggaran kesehatan 21 22
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
IX, Peran Partai Politik 23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
24
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
X, Peran Birokrasi Pemerintahan 25
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
XI, Peran Peradilan yang Independen
0,00
0,00
0,00
0,00
8,69
4,17
0,00
0,00
86,94
41,67
31,27
44,21
68,42
86,84
0,00
8,33
100,00
100,00
27
Keputusan hakim yang kontroversial
100,00
100,00
28
Penghentian penyelidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
100,00
8
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Jl.Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura Papua Telp. (0967) 534519, 533028 (Hunting), Fax. (0967) 536490 Berita Resmi Statistik Provinsi PapuaHomepage: No. 53/09/94/Th.IV, 14 September 2017 E-mail:
[email protected] http://papua.bps.go.id
