Nomor : 052/09/63/Th. XXI/14 September 2017
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2016 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) KALIMANTAN SELATAN 2016 SEBESAR 73,43 MENGALAMI PENURUNAN 1,33 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI 2015 SEBESAR 74,76.
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Selatan 2016 mencapai angka 73,43 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 74,76. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan angka IDI Kalimantan Selatan dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi, yaitu (1) Kebebasan Sipil naik 6,89 poin (dari 54,15 menjadi 61,04), (2) Hak-Hak Politik turun 2,19 poin (dari 85,77 menjadi 83,58), dan (3) Lembaga Demokrasi turun 10,28 poin (dari 83,17 menjadi 72,89).
1. Perkembangan IDI Kalimantan Selatan 2016 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Selatan tahun 2016 mencapai 73,43 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 74,76. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di Kalimantan Selatan tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”. Capaian IDI Kalimantan Selatan dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami naik-turun. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI di Kalimantan Selatan hanya sebesar 66,63. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya pada tahun 2012 sebesar 61,13. Setelah Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/63/Th. XXI/14 September 2017
1
itu angka IDI terus mengalami kenaikan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2015 sebesar 74,76. Pada tahun 2016, capaian IDI Kalimantan Selatan kembali mengalami penurunan menjadi 73,43. Meski demikian, angka IDI tahun 2016 merupakan capaian kedua tertinggi setelah tahun 2015 selama periode 2009 sampai 2016. Naik-turunnya angka IDI adalah cerminan dinamika situasi demokrasi di Indonesia hingga level provinsi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Kalimantan Selatan, 2009-2016 100
Baik 80 Sedang 66,63
70,94
66,47
60
61,13
63,71
2012
2013
70,84
74,76
73,43
2015
2016
Buruk
0
2009
2010
2011
2014
2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Kalimantan Selatan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yaitu aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Nilai aspek Kebebasan Sipil tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,89 poin dari 54,15 pada tahun 2015 menjadi 61,04 pada tahun 2016. Namun demikian, aspek Kebebasan Sipil memiliki capaian terendah. Sebaliknya, kedua aspek lainnya menunjukkan penurunan angka dibandingkan tahun 2015. Aspek Hak-Hak Politik di Kalimantan Selatan pada tahun 2016 sebesar 83,58 mengalami penurunan sebesar 2,19 poin dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 85,77. Sementara itu, capaian aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan terbanyak, yaitu sebesar 10,28 poin dari 83,17 pada tahun 2015 menjadi 72,89 pada tahun 2016. Pada tahun 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Aspek Kebebasan Sipil yang semula berada pada kategori “buruk” sejak tahun 2011 naik menjadi kategori “sedang” pada tahun 2016. Indeks aspek Hak-Hak Politik tetap pada kategori “baik” sebagaimana pada tahun 2015. Sementara aspek Lembaga Demokrasi yang di tahun 2015 berada pada kategori “baik”, di tahun 2016 ini turun menjadi kategori “sedang”.
Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/Th. XXI/14 September 2017
2
Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Kalimantan Selatan, 2009-2016 100
89,33
Baik
82,54
82,76
80
70,95 Sedang 68,24 62,63 60
72,66
64,25 56,33
52,59
2009
2010
2011
83,17
58,03 56,35
58,43
2013
2014
49,51
Buruk 0
77,53 76,45
72,25
67,74
85,77
2012
83,77
Hak-Hak Politik
72,89
Lembaga Demokrasi
61,04
Kebebasan Sipil
54,15
2015
2016
3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Kalimantan Selatan, 2015-2016 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
100 80 60 40
Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan
20 0 Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
2015
Kebebasan dari Diskriminasi
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
2016
Dari sebelas variabel IDI Kalimantan Selatan pada 2016, terdapat lima variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Dua variabel yang mengalami penurunan paling tajam adalah variabel Peran Partai Politik dan variabel Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/63/Th. XXI/14 September 2017
3
Peran Peradilan yang Independen. Variabel Peran Partai Politik menukik sebesar 39,44 poin dari 74,07 pada tahun 2015 menjadi 34,63 pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena jumlah kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu ditemukan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, proporsi perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat provinsi yang menduduki tiga besar perolehan kursi di DPRD provinsi pun berkurang jumlahnya. Penurunan yang sangat tajam pada tahun 2016 tersebut menyebabkan indeks variabel Peran Partai Politik turun dari kategori “sedang” pada tahun 2015 menjadi kembali kategori “buruk”, sama dengan kategori variabel tersebut pada tahun 2014. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Peran Peradilan yang Independen yang turun 9,38 poin menjadi 90,63 pada tahun 2016 dari tidak ditemukan kasus pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh ditemukannya keputusan hakim yang kontroversial di Kalimantan Selatan sehingga mencederai rasa keadilan di masyarakat pada tahun 2016. Sebaliknya, peningkatan indeks variabel terjadi pada keempat variabel penyusun aspek Kebebasan Sipil akibat semakin berkurangnya kasus yang ditemukan pada tahun 2016 dibandingkan yang ditemukan pada tahun 2015. Selain itu semakin berkurangnya jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya, meski tidak banyak, berkontribusi meningkatkan indeks pada variabel Kebebasan Berkeyakinan. Meski demikian, indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan di Kalimantan Selatan masih konsisten berada dalam kategori “buruk”. Selain dua variabel dengan capaian indeks berkategori “buruk” pada tahun 2016 sebagaimana disebutkan diatas, terdapat empat variabel yang capaian indeksnya berada dalam kategori “sedang”, yakni variabel Kebebasan Berpendapat, variabel Memilih dan Dipilih, variabel Peran DPRD, dan variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Kalimantan Selatan Pada IDI Kalimantan Selatan 2016, dari 28 indikator terdapat 16 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor diatas 80), meliputi: a. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, b. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, c. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, d. Indikator 7, Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok Masyarakat Terhadap Kelompok Masyarakat Lain Terkait Dengan Ajaran Agama, e. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok, f. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok, g. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat (kondisi pemilu legislatif 2014), h. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, i. Indikator 17, Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan j. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu (kondisi pemilu legislatif 2014), k. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara (kondisi pemilu legislatif 2014), l. Indikator 20, Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan, m. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik, Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/Th. XXI/14 September 2017
4
n. o. p.
Indikator 25, Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN, Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial, dan Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.
IDI adalah cerminan kehidupan berdemokrasi selama satu tahun di suatu wilayah. Oleh karenanya, capaian angka IDI akan selalu dinamis tiap tahun mengikuti potret kehidupan demokrasi yang terjadi, begitu pula di Kalimantan Selatan. Kendati 16 indikator diatas sudah berkategori “baik” pada tahun 2016, perbaikan terhadap indikator-indikator tersebut diatas terus diperlukan untuk mengurangi kejadiankejadian yang menghambat kehidupan berdemokrasi yang masih terjadi atau mencegah agar tidak sampai terjadi. Misalnya, masih terjadinya ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan dan keputusan hakim yang kontroversial pada tahun 2016 di Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi di Kalimantan Selatan yang berkategori “sedang” (skor diantara 60 s.d. 80) atau “buruk” (skor dibawah 60) di tahun 2016. Indikatorindikator tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak agar nilainya bisa membaik kedepannya. Tentunya, dengan semakin baiknya nilai indikator diharapkan mampu mencerminkan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori “buruk” sebagai berikut: a. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, b. Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, c. Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, d. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, dan e. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu. Sementara indikator-indikator yang termasuk dalam kategori “sedang” adalah: a. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, b. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, c. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif Dalam Hal Gender, Etnis, atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya, d. Indikator 12, Kejadian yang Menunjukkan Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas Sehingga Kelompok Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih (kondisi pemilu legislatif 2014), e. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap/DPT (kondisi pemilu legislatif 2014), f. Indikator 14, Persentase Penduduk yang Menggunakan Hak Pilih Dibandingkan Dengan yang Memiliki Hak Untuk Memilih Dalam Pemilu/Voters Turnout (kondisi pemilu legislatif 2014), g. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. 5.
Perkembangan IDI Regional Kalimantan dan Nasional
IDI pada tahun 2016 di lima provinsi Regional Kalimantan adalah berkategori “sedang” dan angkanya berada diatas IDI Nasional. Kalimantan Utara memiliki IDI tertinggi diantara provinsi di Regional Kalimantan sebesar 76,98. Sebaliknya Kalimantan Selatan memiliki capaian IDI terendah sebesar 73,43. Capaian IDI tahun 2016 provinsi-provinsi di Regional Kalimantan cenderung turun Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/63/Th. XXI/14 September 2017
5
dibandingkan tahun 2015 kecuali Kalimantan Tengah yang naik 2 poin dari 72,77 pada tahun 2015 menjadi 74,77 pada tahun 2016. Kalimantan Timur mengalami penurunan capaian IDI yang paling besar diantara provinsi-provinsi di Regional Kalimantan, yaitu 7,98 poin dari 81,62 pada tahun 2015 menjadi 73,64 pada tahun 2016. Penurunan terbesar kedua adalah Kalimantan Utara yang turun 3,86 poin dari 80,84 pada tahun 2015 menjadi 76,98 pada tahun 2016. Penurunan capaian IDI di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2016 tersebut juga menyebabkan kedua provinsi tersebut turun secara kategori kehidupan berdemokrasi dari awalnya termasuk dalam kategori “baik” di tahun 2015 menjadi kategori “sedang” di tahun 2016. IDI Nasional pada tahun 2016 sebesar 70,09, turun sebesar 2,73 poin dari 72,82 pada tahun 2015. Grafik 4. Perkembangan IDI Regional Kalimantan dan Nasional, 2015-2016 100 90
Baik
80 70 76,91 75,28 72,77 74,77 74,76 73,43 60
81,62 80,84 76,98 73,64 72,82 70,09
Sedang
50 40
Buruk
30 20 10 0
Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Indonesia Barat Tengah Selatan Timur Utara 2015
2016
6. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/Th. XXI/14 September 2017
6
IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2016 Aspek 1. Kebebasan Sipil
2. Hak-Hak Politik
3. Lembaga Demokrasi
Variabel
Indikator *)
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan 7. Pemilu yang Bebas dan Adil 8. Peran DPRD 9. Peran Partai Politik 10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 11. Peradilan yang Independen
2 indikator 2 indikator 3 indikator 3 indikator 5 indikator 2 indikator
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
2 indikator 3 indikator 2 indikator 2 indikator 2 indikator
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari review surat kabar dan dokumen tertulis seperti perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di review surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga, data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yaitu pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/63/Th. XXI/14 September 2017
7
paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoretis dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yaitu “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). 7. Tabel-Tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Kalimantan Selatan, 2015-2016 No
Nama Variabel
2015
2016
Selisih
1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
67.19
100.00
32.81
2
Kebebasan Berpendapat
61.09
75.70
14.61
3
Kebebasan Berkeyakinan
37.79
42.51
4.73
4
Kebebasan dari Diskriminasi
86.87
86.93
0.07
5
Hak Memilih dan Dipilih
75.88
75.31
-0.57
6
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
95.65
91.85
-3.80
7
Pemilu yang Bebas dan Adil
100.00
100.00
0.00
8
Peran DPRD
69.68
67.75
-1.93
9
Peran Partai Politik
74.07
34.63
-39.44
10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
74.68
74.68
0.00
11
Peran Peradilan yang Independen
100.00
90.63
-9.38
Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/Th. XXI/14 September 2017
8
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator Kalimantan Selatan 2015-2016 No
Indikator
2015
2016
1
Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
62.50
100.00
2
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100.00
100.00
3
Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
70.83
70.83
12.50
100.00
17.39 90.63 85.00 66.67
26.09 78.13 85.00 66.67
100.00
100.00
100.00
100.00
92.31 60.00 77.10 73.93 49.38 83.70 100.00
92.31 60.00 77.10 73.93 49.38 83.70 100.00
100.00 100.00 100.00 20.00 3.57 71.43 97.87
100.00 100.00 88.84 54.55 3.57 28.57 89.15
84.21
84.21
66.67 100.00 100.00
66.66 81.25 100.00
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok Hak-Hak Politik Hak memilih atau dipilih terhambat Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Voters turnout Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Lembaga Demokrasi Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu Kecurangan dalam penghitungan suara Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Perda yang merupakan inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu Persentase perempuan pengurus partai politik Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/63/Th. XXI/14 September 2017
9
Tabel 3. Perkembangan IDI Regional Kalimantan dan Nasional Berdasarkan Aspek, 2015-2016 IDI 2015 Provinsi
IDI
IDI 2016
Aspek Aspek Aspek Kebebasan Hak-hak Lembaga Sipil Politik Demokrasi
IDI
Aspek Aspek Aspek Kebebasan Hak-hak Lembaga Sipil Politik Demokrasi
Kalimantan Barat
76,40
96,81
65,57
67,95
75,28
83,29
75,70
64,54
Kalimantan Tengah
73,46
85,07
68,31
67,05
74,77
84,98
70,66
68,43
Kalimantan Selatan
74,76
54,15
85,77
83,17
73,43
61,04
83,58
72,89
Kalimantan Timur
81,24
93,07
82,74
63,99
73,64
78,25
78,35
60,36
Kalimantan Utara
80,16
98,10
83,65
52,05
76,98
100,00
66,64
64,48
INDONESIA
72,82
80,30
70,63
66,87
70,09
76,45
70,11
62,05
Berita Resmi Statistik Nomor : 052/09/Th. XXI/14 September 2017
10
