Nomor : 044/08/63/Th.XX/ 03 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2015 IDI KALIMANTAN SELATAN 2015 SEBESAR 74,76 DALAM SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 3,92 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI 2014 SEBESAR 70,84
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Selatan 2015 sebesar 74,76 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 3,92 poin dibandingkan dengan IDI 2014 sebesar 70,84. Kinerja demokrasi Kalimantan Selatan masih berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Angka IDI 2015 dipengaruhi oleh perubahan nilai tiga aspek demokrasi. Aspek Kebebasan Sipil turun 4,28 poin (dari 58,43 menjadi 54,15), aspek Hak-Hak Politik naik 9,32 poin (dari 76,45 menjadi 85,77 dan aspek Lembaga Demokrasi naik sebesar 5,64 poin (dari 77,53 menjadi 83,17). Aspek Hak Hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi berada pada kategori “Baik” dengan nilai aspek diatas 80. Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
1. Perkembangan IDI Kalimantan Selatan 2015 Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Selatan tahun 2015 tercatat sebesar 74,76. Dari skala 0 sampai 100, IDI 2015 naik 3,92 poin dibandingkan dengan IDI 2014 sebesar 70,84. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi di Kalimantan Selatan masih dalam kategori sedang. Perkembangan IDI Kalimantan Selatan dalam periode 2009 - 2015 mengalami pasang surut. Capaian kinerja demokrasi Kalimantan Selatan tahun 2015 merupakan yang tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Secara berturutturut IDI Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : tahun 2009 sebesar 66,63, tahun 2010 sebesar 70,94, tahun 2011 sebesar 66,47, tahun 2012 sebesar 61,13, tahun 2013 sebesar 63,71, tahun 2014 sebesar 70,84, dan tahun 2015 sebesar 74,76. Fluktuatifnya angka IDI merupakan cermin dinamika situasi demokrasi di Kalimantan Selatan. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. IDI Berita Resmi Statistik Nomor : 044/08/63/Th.XX/03 Agustus 2016
1
disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Grafik 1 Perkembangan IDI Kalimantan Selatan, 2009-2015
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Kalimantan Selatan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-Hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Nilai aspek Kebebasan Sipil tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,28 poin. Tahun 2014 nilai aspek kebebasan Sipil sebesar 58,43 turun menjadi 54,15. Selanjutnya untuk aspek Hak-Hak Politik tahun 2014 adalah 76,45 naik 9,32 poin menjadi 85,77 pada tahun 2015. Demikian pula dengan aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2014 sebesar 77,53 naik 5,64 poin menjadi 83,17 pada tahun 2015. Aspek Kebebasan Sipil mengalami sedikit penurunan dan masih berada pada kategori “buruk”. Aspek Hak-Hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2015 masuk dalam kategori “baik” berubah kearah yang positif dari semula kategori “sedang”. Aspek Kebebasan Sipil masih perlu mendapat perhatian khusus di Kalimantan Selatan. Selama lima tahun terakhir nilai aspek ini masih masuk dalam kategori “buruk” . Rendahnya nilai aspek Kebebasan Sipil karena masih berlakunya aturan tertulis yang sifatnya membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya. Pada tahun 2015 terjadi adanya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat yang membatasi kebebasan berpendapat. Walaupun nilai aspek Hak-Hak Politik sudah masuk kategori baik, yang perlu ditingkatkan adalah persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi. Demikian pula dengan aspek Lembaga Demokrasi, yang masih perlu untuk ditingkatkan adalah peran DPRD dalam menghasilkan perda-perda inisiatif dan jika jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif meningkat kualitasnya serta didokumentasikan dengan baik.
Berita Resmi Statistik Nomor : 044/08/63/Th.XX/03 Agustus 2016
2
Grafik 2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Kalimantan Selatan, 2009-2015
3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Dari sebelas variabel IDI, terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan nilai. Kenaikan nilai tertinggi pada variabel Peran Partai Politik (naik 39,22 poin). Hal ini terjadi karena jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu partisipasi perempuan duduk sebagai pengurus parpol di tingkat provinsi juga bertambah jumlahnya. Nilai variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan naik 17,39 poin. Ini menunjukkan arah yang positif. Selama tahun 2015, demostrasi yang bersifat kekerasan mulai berkurang. Penyampaian pendapat oleh masyarakat dilakukan dengan cara yang lebih santun. Selanjutnya nilai variabel Kebebasan Berkeyakinan juga mengalami kenaikan walau sedikit yaitu 2,27 poin. Keadaan ini terjadi karena ada perda yang sebelumnya dikategorikan sebagai perda yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya pada tahun 2015 dikategorikan sebaliknya. Variabel lainnya yang nilai mengalami kenaikan adalah variabel Kebebasan dari Diskriminasi (naik 3,23 poin), Hak memilih dan Dipilih (naik 1,24 poin), variabel Peran DPRD (naik 18,61) Nilai variabel Kebebasan Berpendapat turun sangat signifikan yaitu sebesar 38,91 poin. Penyebab turunnya nilai indeks ini, karena pada tahun 2015 ditemukan adanya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat dan aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Nilai variabel yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan adalah nilai variabel Berita Resmi Statistik Nomor : 044/08/63/Th.XX/03 Agustus 2016
3
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yaitu turun 32,81. Turunnya nilai indeks ini disebabkan karena selama tahun 2015 terdapat ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Sedangkan untuk nilai variabel peran Birokrasi Pemerintah Daerah bila dibandingkan dengan nilai variabel tersebut keadaan tahun 2014 kurang relevan, karena dua indikator yang membangun variabel ini adalah indikator yang baru digunakan pada tahun 2015. Indikator lama sudah tidak lagi digunakan karena indikator tersebut sudah tidak sensitif untuk mengukur kinerja demokrasi. Indikator yang pas untuk mengukur kinerja demokrasi untuk variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah adalah indikator Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah yang merugikan masyarakat dan indikator Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Dari sebanyak 11 variabel, ada empat variabel yang bernilai “baik”, enam variabel masuk kategori “sedang” dan hanya satu variabel masuk kategori “buruk”. Selama dua tahun berturut turut 2014 dan 2015, nilai variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dan nilai variabel Peran Peradilan Yang Independen mendapat nilai 100. Kinerja demokrasi untuk dua variabel tersebut diharapkan tetap bagus untuk tahun tahun berikutnya. Sedangkan ada satu variabel yang masih perlu ditingkatkan nilai masuk kategori „buruk‟ yaitu variabel Kebebasan Berkeyakinan.
Grafik 3 Perkembangan Indeks Variabel IDI Kalimantan Selatan , 2014-2015
Berita Resmi Statistik Nomor : 044/08/63/Th.XX/03 Agustus 2016
4
4. Perkembangan Skor Indikator IDI Indikator pada IDI 2015 terdapat 15 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 2, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, dan 28 (Lihat Tabel 2 angka yang bercetak tebal dan miring). Pada tahun 2015 masih terdapat indikator yang nilainya masuk kategori “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah pertama, indikator jumlah ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat; kedua, indikator jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya; ketiga, indikator persentase anggota perempuan terhadap total DPRD Provinsi; keempat, indikator persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap total Perda yang dihasilkan, dan kelima, indikator Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Terhadap indikatorindikator tersebut perlu upaya khusus supaya nilainyamenuju kearah yang lebih baik.
5. Perkembangan IDI Regional Kalimantan dan Nasional Dari lima provinsi yang ada di regional Kalimantan, terdapat dua provinsi yang berkinerja demokarasi kategori “baik” yaitu provinsi Kalimantan Timur (81,24) dan Kalimantan Utara (80,16) sedangkan tiga provinsi lainnya yaitu Kalimantan Barat (76,40), Kalimantan Tengah (73,46), dan Kalimantan Selatan (74,76) masuk dalam kategori “sedang”. IDI Nasional pada tahun 2015 sebesar 72,82. Angka ini turun 0,22 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2014 sebesar 73,04.
6. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Berita Resmi Statistik Nomor : 044/08/63/Th.XX/03 Agustus 2016
5
IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah
Berita Resmi Statistik Nomor : 044/08/63/Th.XX/03 Agustus 2016
6
yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Tabel 1. Perkembangan Nilai Variabel IDI Kalimantan Selatan, 2014-2015 No
Nama Variabel
2014
2015
Perubahan
1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
100,00
67,19
-32,81
2
Kebebasan Berpendapat
100,00
61,09
-38,91
3
Kebebasan Berkeyakinan
35,51
37,79
2,27
4
Kebebasan dari Diskriminasi
83,63
86,87
3,23
5
Hak Memilih dan Dipilih
74,64
75,88
1,24
6
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
78,26
95,65
17,39
7
Pemilu yang Bebas dan Adil
100,00
100,00
0,00
8
Peran DPRD
51,07
69,68
18,61
9
Peran Partai Politik
34,85
74,07
39,22
10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
100,00
74,68
-25,32
11
Peran Peradilan yang Independen
100,00
100,00
0,00
Berita Resmi Statistik Nomor : 044/08/63/Th.XX/03 Agustus 2016
7
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator Kalimantan Selatan, 2014 dan 2015 Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 26 27 28
Indikator Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender Hak-Hak Politik Hak memilih atau dipilih terhambat Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Voters turnout Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Lembaga Demokrasi Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu Kecurangan dalam penghitungan suara Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap total Perda yang dihasilkan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu Persentase perempuan pengurus partai politik Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol (indikator lama) Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah yang merugikan masyarakat (indikator baru) Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu (indikator lama) Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (indikator baru) Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
Berita Resmi Statistik Nomor : 044/08/63/Th.XX/03 Agustus 2016
2014
2015
100,00
62,50
100,00
100,00
100,00
70,83
100,00
12,50
13,04
17,39
90,00
90,63
90,00 66,67 100,00 90,00
85,00 66,67 100,00 100,00
92,31
92,31
60,00
60,00
77,10 73,93 42,42 56,52 100,00
77,10 73,93 54,55 91,30 100,00
100,00 100,00 70,96
100,00 100,00 100,00
23,08
20,00
3,57 28,57 91,40 100,00
3,57 71,43 97,87 -
-
84,21
100,00
-
-
66,67
100,00 100,00
100,00 100,00
8
