BPSPRO VINSI JAW ATIMUR No. 53/08/35/Th. XIV, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) JAWA TIMUR 2015 MENCAPAI 76,90
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur 2015 mencapai angka 76,90 dalam skala 0 sampai 100, angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,54 poin dibandingkan dengan angka IDI Jawa Timur 2014 sebesar 70,36. Capaian kinerja demokrasi Jawa Timur tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan IDI Jawa Timur dari 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang naik 3,64 poin (dari 81,62 menjadi 85,26), Hak-Hak Politik (Political Rights) yang naik 11,15 poin (dari 56,29 menjadi 67,44), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) yang naik 2,85 poin (dari 78,54 menjadi 81,39). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. 1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur 2014 mencapai 76,90 dalam skala 0 sampai 100, angka ini naik 6,54 poin dibandingkan dengan IDI Jawa Timur 2014 sebesar 70,36. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Jawa Timur masih berada pada kategori “sedang”. Capaian IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 angka IDI sebesar 62,49. Kemudian turun pada 2010 menjadi sebesar 55,12, lalu naik pada 2011 menjadi 55,98, kemudian turun pada 2012 menjadi 54,99, kemudian naik pada 2013 menjadi 59,32, lalu naik cukup tinggi pada 2014 menjadi 70,36, dan pada tahun 2015 kembali naik menjadi 76,90. Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naikturunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No.53/08/35/Th.XIV, 3 Agustus 2016
1
Grafik 1. Perkembangan IDI Jawa Timur, 2009-2015 100
Baik 80
70.36
Sedang
62.49
60
55.12
55.98
54.99
2010
2011
2012
76.90
59.32
Buruk
0
2009
2013
2014
2015
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2015 nilai indeks aspek kebebasan sipil sebesar 85,26; aspek hak-hak politik sebesar 67,44; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 81,39. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Jawa Timur, 2009-2015 100 Baik
83.30
80
71.58
Sedang 60
80.97
78.48
82.10 71.37
81.62
85.26 81.39
78.54 67.44
61.23 54.64
56.29
52.22 46.47 40.32
Buruk 50.96
36.17
42.06
35.43
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, “buruk”, pada 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek kebebasan sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun pada tahun-tahun selanjutnya mengalami fluktuasi, pada 2010, 2012, 2013 aspek ini menjadi kategori “sedang”. Dua tahun terakhir pengukuran aspek kebebasan sipil meningkat mencapai kategori “baik”. Sementara pada aspek hak-hak politik sejak 2009 hingga 2014 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan kategori baru terjadi pada 2015, dimana aspek ini menembus kategori “sedang”. Aspek lembaga demokrasi merupakan satu-satunya aspek yang telah melalui ketiga kategori. Pada awal pengukuran 2009, 2010 berkategori “buruk”, pada 2011 pernah menembus kategori “sedang”, namun pada 2012 kembali kategori “buruk”. Peningkatan aspek ini terjadi pada 2013 yang menembus kategori “baik”. Namun, pada 2014 berada pada kategori “sedang” dan pada 2015 kembali hasil pengukuran aspek lembaga demokrasi berada pada kategori “baik”. Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 53/08/35/Th.XIV, 3 Agustus 2016
2
Selama kurun waktu 7 tahun IDI dihitung, nilai aspek hak-hak politik selalu berada pada posisi di bawah aspek lainnya. Pada tahun 2015 merupakan waktu dimana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 67,44 - 85,26. Pada tahun-tahun sebelumnya rentang nilainya lebih lebar. Ini terjadi karena peningkatan aspek hak-hak politik yang cukup bermakna. Indeks aspek hak-hak politik mengalami peningkatan 11,15 poin. Sementara nilai aspek kebebasan sipil mengalami kenaikan 3,64 poin dan aspek lembaga demokrasi mengalami kenaikan sebesar 2,85 poin. 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Menurut nilai indeks variabel IDI 2015 terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan indeks dan dua variabel mengalami penurunan, sementara dua variabel lainnya tetap. Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya meningkat cukup bermakna yakni kebebasan dari diskriminasi (naik 17,85 poin), partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (naik 22,21 poin), dan peran DPRD (naik 9,36 poin). Selebihnya meningkat tidak cukup bermakna, yakni kebebasan berkeyakinan (naik 0,26 poin), hak memilih dan dipilih (naik 0,08 poin), peran partai politik (naik 0,39 poin), dan peran peradilan yang independen (naik 50 poin). No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Jawa Timur, 2014-2015 Nama Variabel 2014 2015 Selisih Kebebasan berkumpul dan berserikat 100,00 100,00 0,00 Kebebasan berpendapat 91,67 83,33 -8,34 Kebebasan berkeyakinan 77,20 77,46 0,26 Kebebasan dari diskriminasi 82,05 99,90 17,85 Hak memilih dan dipilih 78,26 78,34 0,08 Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 34,33 56,54 22,21 Pemilu yang bebas dan adil 100,00 100,00 0,00 Peran DPRD 54,04 63,40 9,36 Peran Partai Politik 99,61 100,00 0,39 *) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 95,70 49,78 -45,92 Peran Peradilan yang Independen 50,00 100,00 50,00
Keterangan: *) mulai periode 2015 diterapkan dua indikator baru dalam Variabel 10
Pada tabel 1 dapat diketahui variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sangat tajam sebesar 45,92 poin dari 95,70 pada 2014 menjadi 49,78 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, kategori indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merosot dari kategori “baik” menjadi “buruk”. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2015 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berubah. 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Indikator pada IDI 2015 terdapat 17 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 23, 24, 26, 27, dan 28 (lihat Tabel 2 Perkembangan Skor Indikator IDI 2014 dan 2015). Namun, pada tahun 2015 masih terlihat masalah kronis yakni terdapat kinerja indikator demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori “buruk” terdapat di kinerja tiga indikator yakni indikator (15) persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi, (16) demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, dan (22) rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Indikator dengan kategori “buruk” juga terdapat pada satu indikator baru yakni Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No.53/08/35/Th.XIV, 3 Agustus 2016
3
indikator (25) Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN. Keempat indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI 2014 dan 2015 Nomor
2014
2015
100,00
100,00
100,00
100,00
90,00
87,50
100,00
62,50
73,91
69,57
77,50
90,63
90,00
100,00
100,00
100,00
75,00
100,00
66,67
100,00
82,69
82,69
60,00
60,00
86,07
86,07
74,80
74,80
15
Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadaian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Perempuan terpilih di DPRD Provinsi
50,00
50,00
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
26,09
39,13
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
42,57
73,94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indikator Kebebasan Sipil Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya Hak-Hak Politik
Lembaga-Lembaga Demokrasi 18
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
100,00
100,00
19
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara
100,00
100,00
20
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
55,10
79,14
21
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD
71,43
63,64
22
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
35,71
7,14
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
100,00
100,00
24
96,11
100,00
27
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif Keputusan hakim yang kontroversial
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
25
26
Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 53/08/35/Th.XIV, 3 Agustus 2016
0,00 98,97 91,67 92,42 100,00
100,00
0,00
100,00 4
5.
Penjelasan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasusBerita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No.53/08/35/Th.XIV, 3 Agustus 2016
5
kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 53/08/35/Th.XIV, 3 Agustus 2016
6
