BPS
PROVINSI
ACEH No. 39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI ACEH TAHUN 2015 SEBESAR 67,78
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh 2015 sebesar 67,78 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini turun 4,51 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Aceh 2014 sebesar 72,29. Kinerja demokrasi Aceh masih berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Penurunan IDI dari 2014-2015 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil naik 5,05 poin (dari 69,76 menjadi 74,81), Hak-Hak Politik yang naik 0,04 poin (dari 63,94 menjadi 63,98), dan Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 23,76 poin (dari 88,73 menjadi 64,97). Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, Qanun, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. 1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh 2015 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh 2015 mencapai 67,78 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini menurun 4,51 poin dibandingkan dengan 2014 yang capaiannya sebesar 72,29. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi di Aceh tersebut secara umum masih dalam kategori “sedang”. Pada awal mula dihitung tahun 2009 capaian IDI Provinsi Aceh sebesar 66,29. Pada 2010-2012 menurun dengan capaian sebesar 65,36 (2010), 55,54 (2011) dan 54,02 (2012). Berikutnya pada 2013 naik menjadi 63,56 dan 2014 sebesar 72,29, kemudian turun pada 2015 menjadi sebesar 67,78. Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi di Provinsi Aceh. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naikturunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Berita Resmi Statistik No.39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
1
Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Aceh, 2009-2015 100
Baik 80 Sedang
66,29
72,29 65,36
60
67,78
63,56 55,54
54,02
2011
2012
Buruk
0
2009
2010
2013
2014
2015
2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2015 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 74,81; aspek Hak-hak Politik sebesar 63,98; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 64,97. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Aceh, 2009-2015 100
Lembaga Demokrasi
Baik
88,73
80 Sedang
64,42
60
62,13
76,97 71,78
Kebebasan Sipil
69,98
70,39
63,87
58,65 63,77
60,16
62,63
74,81
69,76
64,97
63,94 57,21
48,59
47,90
63,98
Hak-Hak Politik
47,16
Buruk 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 mencapai kategori “sedang”. Namun, pada 2011 aspek ini menjadi kategori “buruk”. Empat tahun terakhir pengukuran aspek Kebebasan Sipil mencapai kategori “sedang”. Aspek Hak-Hak Politik pada 2009 dan 2010 mencapai kategori “sedang”. Tiga tahun berikutnya 2011-2013 menjadi kategori ‘buruk”. Sedangkan dalam dua tahun terakhir pengukuran aspek Kebebasan Sipil kembali mencapai kategori “sedang”. 2
Berita Resmi Statistik No.39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
Sementara pada aspek Lembaga Demokrasi terjadi fluktuasi yaitu sejak 2009 hingga 2011 pada kategori “sedang”, pada 2012 aspek ini mencapai kategori “buruk”. Selanjutnya pada 2013 menjadi kategori “sedang” dan 2014 menjadi kategori “baik”. Pada 2015 aspek Hak-hak Politik kembali menjadi kategori “sedang”. Pada tahun 2015 indeks aspek Hak-hak Politik dan aspek Kebebasan Sipil mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5,05 dan 0,04 poin. Sementara indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 23,76 poin.
3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Menurut nilai indeks variabel IDI 2015 terdapat empat variabel yang mengalami peningkatan indeks dan lima variabel mengalami penurunan. Dari empat variabel yang mengalami kenaikan, dua diantaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan. Pada Grafik 3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2014 dengan plot tahun 2015, memperlihatkan variabel Kebebasan Berkeyakinan meningkat paling besar, dari kategori “sedang” tembus menjadi “baik”, yaitu dari 60,12 pada 2014 menjadi 82,20 pada 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Peran Partai Politik yang meningkat sebesar 9,88 dari 85,55 pada 2014 menjadi 95,43 pada 2015. Selebihnya meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Aceh, 2014-2015
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Peran Peradilan yang Independen
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Peran Partai Politik
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Kebebasan Berpendapat
Kebebasan Berkeyakinan
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran DPRD
Hak Memilih dan Dipilih
2015 2014
Pemilu yang Bebas dan Adil
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
Berita Resmi Statistik No.39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
3
Pada Grafik 3 dapat diketahui variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sangat tajam dari 100,00 pada 2014 menjadi 0 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, kategori indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merosot dari kategori “baik” menjadi “buruk”. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2015 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berubah. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Indikator pada IDI 2015 terdapat 11 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23, dan 28 (lihat Tabel 1 angka yang bercetak tebal). Namun, pada tahun 2015 masih terlihat masalah kronis yakni terdapat kinerja indikator demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: (1) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; (2) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; (3) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat; (4) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat; (7) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama; (15) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi; (16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan; (21) Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD; (22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, (24) Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi; dan (26) Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik karena trendnya selalu buruk. Menarik perhatian mengapa aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan yang sangat bermakna dari 88,73 pada 2014 menjadi 64,97 pada tahun 2015 atau menurun 23,76. Dari perubahan indikatornya dapat diketahui penurunan tersebut utamanya dipicu oleh indikator 25 dan 26 yang keduanya menurun hingga 0. Indikator 25 dan 26 sesungguhnya merupakan indikator baru yang menggantikan indikator sebelumnya. Indikator 25 adalah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh PTUN. Indikator 26 adalah Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. 5. Perkembangan IDI Provinsi Terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi dari kategori “baik” yakni DKI Jakarta naik dari 84,70 pada 2014 menjadi 86,87 pada 2015. Tiga provinsi lainnya adalah DI Yogyakarta naik dari 82,71 pada 2014 menjadi 84,65 pada 2015; Sumatera Selatan naik dari 74,82 pada 2014 menjadi 81,09 pada 2015 dan Kalimantan Utara yang sebesar 80,84 pada 2015 (lihat Tabel 2).
4
Berita Resmi Statistik No.39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
Sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”, dan pada 2015 hanya 1 provinsi yakni Papua yang masuk dalam kategori “buruk”. Hal ini memberikan indikasi kinerja demokrasi yang merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meski pada IDI 2014 tidak ada provinsi berada pada kategori “buruk”. 6. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1
Berita Resmi Statistik No.39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
5
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
6
Berita Resmi Statistik No.39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
Tabel 1: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI 2014-2015 o
A. I. 1 2 II. 3 4 III. 5 6 7 IV.
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
2014
2015
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI ACEH
72,29
67,78
KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
69,76
74,81
Kebebasan berkumpul dan berserikat
53,13
28,91
50,00
25,00
75,00
56,25
84,45
18,76
83,33
12,50
90,00
50,00
60,12
82,20
65,22
100,00
12,50
100,00
70,00
0,00
93,47
94,69
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
83,33
100,00
100,00
81,25
100,00
100,00
HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)
63,94
63,98
Hak memilih dan dipilih
77,88
77,96
11
Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
100,00
100,00
12
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih
60,00
60,00
13
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
78,42
78,42
14
Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)
77,58
77,58
15
Perempuan terpilih di DPRD provinsi
49,38
49,38
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
50,00
50,00
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
0,00
0,00
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
100,00
100,00
8 9 10 B. V.
VI.
Berita Resmi Statistik No.39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
7
C.
LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)
88,73
64,97
VII.
Pemilu yang bebas dan adil
100,00
100,00
18
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu
100,00
100,00
19
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara
100,00
100,00
Peran DPRD
57,26
56,40
20
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
72,34
76,94
21
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD
27,27
11,11
22
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
28,57
21,43
Peran Partai politik
85,55
95,43
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
85,71
100,00
24
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
84,07
54,33
X.
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
100,00
0,00
25
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
-
0,00
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif
100,00
-
-
0,00
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif
100,00
-
Peran Peradilan yang independen
100,00
87,50
27
Keputusan hakim yang kontroversial
100,00
75,00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
100,00
VIII.
IX.
26
XI.
8
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
Berita Resmi Statistik No.39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
Tabel 2. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014 Provinsi IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
IDI 2015 IDI
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi
72,29 68,02 63,99 68,40 71,15
69,76 79,86 47,21 74,35 78,23
63,94 61,97 61,82 59,74 54,01
88,73 62,75 88,56 74,69 89,48
67.78 69.01 67.46 65.83 70.68
74.81 82.02 52.99 66.46 75.89
63.98 62.17 69.77 66.61 62.12
64.97 63.52 82.01 63.80 77.72
Sumatera Selatan Bengkulu
74,82 71,70
86,09 79,49
63,57 63,98
78,53 74,16
79.81 73.60
96.06 78.50
78.79 68.45
61.00 75.61
Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta
71,62 75,32 68,39 84,70
72,06 89,80 82,47 91,72
63,69 56,48 58,35 73,94
83,66 87,01 66,61 92,97
65.95 72.31 70.26 85.32
71.99 81.25 80.16 89.64
63.19 66.95 65.01 83.19
62.74 69.60 66.13 83.26
Jawa Barat Jawa Tengah
71,52 77,44
83,95 87,87
65,22 67,08
65,89 80,77
73.04 69.75
79.10 79.44
81.89 67.28
51.37 61.48
D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten
82,71 70,36 75,50
86,25 81,62 81,10
76,07 56,29 63,68
88,82 78,54 87,22
83.19 76.90 68.46
90.41 85.26 74.28
77.98 67.44 63.72
82.38 81.39 68.66
Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah
76,13 62,62 68,81 80,58 79,00
92,16 58,73 85,92 98,44 92,93
61,27 62,08 65,13 63,12 66,42
79,56 68,38 53,12 85,84 81,48
79.83 65.08 78.47 76.40 73.46
94.42 51.59 93.19 96.81 85.07
77.42 61.11 71.69 65.57 68.31
65.31 88.36 70.73 67.95 67.05
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
76,45
77,53
74.76
54.15
85.77
83.17
Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan
77,77 83,94 74,36 75,30
93,28 93,56 86,56 86,27
70,42 80,89 59,01 73,99
69,94 76,68 83,42 63,58
81.24 80.16 79.40 76.67 67.90
93.07 98.10 86.71 94.60 69.38
82.74 83.65 77.92 68.85 64.25
63.99 52.05 72.53 66.53 71.84
Sulawesi Tenggara Gorontalo
70,13 73,82
90,89 82,19
53,20 63,67
70,92 79,41
69.44 76.77
91.14 81.35
56.95 69.97
61.99 81.81
Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat
76,69 72,72 67,90 65,65
90,22 90,85 76,90 97,93
63,64 60,03 60,61 39,29
80,39 70,09 68,16 66,93
68.25 65.90 61.52 59.97
81.88 76.04 73.53 92.33
61.16 63.20 61.00 39.48
62.37 57.43 47.25 51.81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57.55
82.72
41.81
50.87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72.82
80.30
70.63
66.87
Berita Resmi Statistik No.39/08/Th. XIX, 5 Agustus 2016
9
