No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DI PROVINSI RIAU TAHUN 2015 MENCAPAI ANGKA 65,83.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau Tahun 2015 mencapai angka 65,83 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini turun 2,57 poin dibandingkan dengan angka IDI 2014 yang sebesar 68,40. Capaian kinerja demokrasi di Provinsi Riau tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan dari 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil turun 7,89 poin (dari 74,35 menjadi 66,46), (2) Hak-Hak Politik yang naik 6,87 poin (dari 59,74 menjadi 66,61), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 10,89 poin (dari 74,69 menjadi 63,80). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau 2015 mencapai 65,83 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2014 yang capaiannya sebesar 68,40. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih dalam kategori “sedang”. Capaian IDI Provinsi Riau tahun dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009, IDI Provinsi Riau sebesar 75,85. Kemudian turun pada 2010 menjadi sebesar 71,45, lalu turun lagi pada 2011 menjadi 70,65, kemudian turun pada 2012 menjadi 67,00, tahun 2013 naik menjadi sebesar 68,37, tahun 2014 naik lagi menjadi 68,40, dan tahun 2015 kembali turun menjadi 65,83. Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
1
Fluktuasi angka IDI adalah cermin situasi dinamika demokrasi di negara kita. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI di Provinsi Riau, 2009-2015
2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi di Provinsi Riau tahun 2015 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 66,46; aspek Hak-hak Politik sebesar 66,61; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 63,80. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI di Provinsi Riau, 2009-2015 100
93.14
Baik
83.12
85.39
80
81.89
83.18
80.21
70.68
Sedang 60
91.02
65.40
82.32
74.69
77.71
59.74
52.90
Buruk
47.19
40
66.61 66.46
74.35
63.80
52.19
47.16
20
0 2009
2010
Kebebasan Sipil
2011
2012
Hak-Hak Politik
2013
2014
2015
Lembaga Demokrasi
Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
2
Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada tahun 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Riau pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun pada tahun 2014 aspek ini menjadi kategori sedang. Sedangkan pada setahun terakhir pengukuran aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada kategori “sedang”. Sementara pada aspek Hak-hak Politik di Provinsi Riau pada tahun 2009 berada pada kategori “sedang”. Namun sejak tahun 2010 hingga 2014, indeks aspek Hak-hak Politik stabil pada kategori “buruk”. Pada IDI 2015 terjadi perubahan yang signifikan pada aspek Hak-hak Politik dimana indeksnya berubah menjadi kategori “sedang”. Sedangkan pada aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau pada tahun 2009 berada pada kategori “sedang”. Sejak tahun 2010 hingga 2013, indeks aspek Lembaga Demokrasi melonjak cukup signifikan menjadi kategori “baik”. Namun pada tahun 2014 hingga 2015, indeks aspek Lembaga Demokrasi kembali turun pada kategori “sedang”. Selama kurun waktu 7 tahun IDI dihitung, baru pertama kali ini indeks aspek Hak-hak Politik lebih tinggi dibandingkan aspek Lembaga Demokrasi. Bahkan nilai indeks aspek Hak-hak Politik mampu berada di atas nilai indeks aspek Kebebasan Sipil. Pada tahun 2015 merupakan waktu dimana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 63,80-66,61. Pada tahun-tahun sebelumnya rentang nilainya lebih lebar. Ini terjadi karena adanya peningkatan aspek Hak-hak Politik yang cukup bermakna. Indeks aspek Hak-hak politik mengalami peningkatan 6,87 poin. Sementara nilai kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,89 dan 10,89 poin.
3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Menurut nilai indeks variabel IDI di Provinsi Riau tahun 2015 terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan indeks dan tiga variabel mengalami penurunan, sedangkan tiga variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Dari lima variabel yang mengalami kenaikan, dua diantaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel Kebebasan Berpendapat. Pada Grafik 3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2014 dengan plot tahun 2015, memperlihatkan variabel Kebebasan Berpendapat meningkat paling besar yaitu sebesar 29,17, dari kategori buruk tembus menjadi sedang, dari 36,12 pada 2014 menjadi 65,29 pada 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Peran Peradilan yang Independen yang meningkat sebesar 28,13 dari 50,00 pada 2014 menjadi 78,13 pada 2015. Selebihnya meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
3
Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI di Provinsi Riau, 2014-2015 Kebebasan Berkumpul dan… Peran Peradilan yang Independen
100 80
Kebebasan Berpendapat
60
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Kebebasan Berkeyakinan
40 20 0
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
2014
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam…
2015
Pada Grafik 3 dapat diketahui variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sangat tajam sebesar 70,22, dari 100,00 pada 2014 menjadi 29,78 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, kategori indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merosot dari kategori “baik” menjadi “buruk”. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2015 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berubah. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Indikator pada IDI Provinsi Riau tahun 2015 terdapat 13 indikator dari 28 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23, dan 28 (lihat Tabel 1). Namun, pada tahun 2015 masih terlihat masalah kronis yakni terdapat kinerja indikator demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah (3) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat; (6) Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya; (8) Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya; (16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, (20) Besaran Alokasi Anggaran Pendidikan/kesehatan, (21) Perda yang berasal dari Hak Inisiatif DPRD; (22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif; (25) Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh PTUN; (26) Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah; dan (27) Keputusan hakim yang kontroversial. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
4
Menarik perhatian mengapa aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan yang cukup bermakna dari 74,69 pada 2014 menjadi 63,80 pada tahun 2015 atau menurun 10,89. Dari perubahan indikatornya dapat diketahui penurunan tersebut utamanya dipicu oleh indikator ke 26 yang menurun hingga 91,67 poin. Indikator 25 dan 26 sesungguhnya merupakan indikator baru yang menggantikan indikator sebelumnya. Indikator 25 adalah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh PTUN. Indikator 26 adalah Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Tabel 1: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI di Provinsi Riau Tahun 2014-2015 o A. I. 1 2 II. 3 4 III. 5 6 7 IV. 8 9 10 B. V. 11 12 13 14 15 VI. 16 17
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
2014
2015
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) Kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi
68.40 74.35 100.00
65.83 66.46 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
36.12
65.29
33.33
58.33
50.00
100.00
82.29
64.14
86.96
65.22
25.00
0.00
100.00
100.00
60.80
60.80
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
59.74 75.53 97.44
66.61 75.60 97.44
60.00
60.00
68.82
68.82
69.48
69.48
92.31 43.94 0.00 87.89
92.31 57.61 15.22 100.00
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) Hak memilih dan dipilih Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Perempuan terpilih di DPRD provinsi Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
5
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
2014
2015
LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) Pemilu yang bebas dan adil Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara Peran DPRD
74.69 91.14 100.00 82.28
63.80 91.14 100.00 82.28
35.96
45.17
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
46.78
55.80
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada eksekutif Peran Partai politik
20.00 10.71 100.00
53.85 0.00 84.02
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
24 X. 25
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah/ Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif Peran Peradilan yang independen Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100.00 100.00 100.00 100.00
85.71 68.74 29.78 55.26
100.00
8.33
50.00 100.00 0.00
78.13 56.25 100.00
C. VII. 18 19 VIII. 20 21 22 IX.
26 XI. 27 28
Tabel 2. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014 Provinsi IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
IDI 2015 IDI
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aceh
72,29
69,76
63,94
88,73
67.78
74.81
63.98
64.97
Sumatera Utara
68,02
79,86
61,97
62,75
69.01
82.02
62.17
63.52
Sumatera Barat
63,99
47,21
61,82
88,56
67.46
52.99
69.77
82.01
Riau
68,40
74,35
59,74
74,69
65.83
66.46
66.61
63.80
Jambi
71,15
78,23
54,01
89,48
70.68
75.89
62.12
77.72
Sumatera Selatan
74,82
86,09
63,57
78,53
79.81
96.06
78.79
61.00
Bengkulu
71,70
79,49
63,98
74,16
73.60
78.50
68.45
75.61
Lampung
71,62
72,06
63,69
83,66
65.95
71.99
63.19
62.74
Kep. Bangka Belitung
75,32
89,80
56,48
87,01
72.31
81.25
66.95
69.60
Kepulauan Riau
68,39
82,47
58,35
66,61
70.26
80.16
65.01
66.13
DKI Jakarta
84,70
91,72
73,94
92,97
85.32
89.64
83.19
83.26
Jawa Barat
71,52
83,95
65,22
65,89
73.04
79.10
81.89
51.37
Jawa Tengah
77,44
87,87
67,08
80,77
69.75
79.44
67.28
61.48
D.I.Yogyakarta
82,71
86,25
76,07
88,82
83.19
90.41
77.98
82.38
Jawa Timur
70,36
81,62
56,29
78,54
76.90
85.26
67.44
81.39
Banten
75,50
81,10
63,68
87,22
68.46
74.28
63.72
68.66
Bali
76,13
92,16
61,27
79,56
79.83
94.42
77.42
65.31
Nusa Tenggara Barat
62,62
58,73
62,08
68,38
65.08
51.59
61.11
88.36
Nusa Tenggara Timur
68,81
85,92
65,13
53,12
78.47
93.19
71.69
70.73
Kalimantan Barat
80,58
98,44
63,12
85,84
76.40
96.81
65.57
67.95
Kalimantan Tengah
79,00
92,93
66,42
81,48
73.46
85.07
68.31
67.05
Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
6
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
76,45
77,53
74.76
54.15
85.77
83.17
Kalimantan Timur
77,77
93,28
70,42
69,94
81.24
93.07
82.74
63.99
Kalimantan Utara
-
-
-
-
80.16
98.10
83.65
52.05
Sulawesi Utara
83,94
93,56
80,89
76,68
79.40
86.71
77.92
72.53
Sulawesi Tengah
74,36
86,56
59,01
83,42
76.67
94.60
68.85
66.53
Sulawesi Selatan
75,30
86,27
73,99
63,58
67.90
69.38
64.25
71.84
Sulawesi Tenggara
70,13
90,89
53,20
70,92
69.44
91.14
56.95
61.99
Gorontalo
73,82
82,19
63,67
79,41
76.77
81.35
69.97
81.81
Sulawesi Barat
76,69
90,22
63,64
80,39
68.25
81.88
61.16
62.37
Maluku
72,72
90,85
60,03
70,09
65.90
76.04
63.20
57.43
Maluku Utara
67,90
76,90
60,61
68,16
61.52
73.53
61.00
47.25
Papua Barat
65,65
97,93
39,29
66,93
59.97
92.33
39.48
51.81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57.55
82.72
41.81
50.87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72.82
80.30
70.63
66.87
5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
7
Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
8
yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” sebelumnya dahulu Tahun 2009-2014 yaitu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu untuk Tahun 2009-2014 “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
================ 000================
Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th. XVII, 03 Agustus 2016
9
