No. 47/8/ 13/Th. XIX, 03 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SUMATERA BARAT 2015 SEBESAR 67,46 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 3,47 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI 2014 SEBESAR 63,99.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat 2015 sebesar 67,46 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 3,47 poin dibandingkan dengan IDI Sumatera Barat 2014 sebesar 63,99. Dengan Indeks sebesar 67,46 ini, maka tingkat demokrasi di Sumatera Barat masih dalam kategori “sedang”, sama dengan tahun sebelumnya. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang naik 5,78 poin dari 47,21 pada 2014 menjadi 52,99 pada 2015, Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 7,95 poin dari tahun 2014 sebesar 61,82 menjadi 69,77 pada tahun 2015, dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) yang turun 6,55 poin dari 88,56 pada 2014 menjadi 82,01 pada 2015. Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Barat 2015 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat 2015 sebesar 67,46 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 3,47 poin dibandingkan dengan IDI Sumatera Barat 2014 sebesar 63,99. Dengan kenaikan ini, maka tingkat demokrasi di Sumatera Barat pada tahun 2015 masih berada pada tingkat yang “sedang”. Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 60,29; 2010 sebesar 63,04, 2011 sebesar 65,02, 2012 sebesar 60,82, 2013 sebesar 54,11, 2014 sebesar 63,99 dan 2015 sebesar 67,46). Meskipun demikian, tingkat demokrasi Indonesia berdasarkan penghitungan Indeks yang tahun 2009 hingga 2012 yang masih berada pada kategori “sedang”, pada tahun 2013 jatuh ketingkat yang “buruk”, tahun 2014 dan 2015 naik menjadi “sedang” kembali. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
1
Grafik 1. Perkembangan IDI Sumatera Barat, 2009-2015 100
Baik 80
Sedang 60,29
60,82
65,02
63,04
63,99
67,46
2014
2015
54,11
60
Buruk
0
2009
2010
2011
2012
2013
2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan rata-rata Sumatera Barat 52,99; aspek hak-hak politik sebesar 69,77; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 82,01. Secara lebih rinci, pada 2015 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil, mengalami kenaikan 5,78 poin, dan aspek hak-hak politik juga meningkat 7,95 poin. sedangkan lembaga demokrasi turun sebesar 6,55 poin. Dengan demikian, pola sebaran nilai di atas sama dengan tahun pengukuran sebelumnya. Dari data IDI 2015 diperoleh informasi pada aspek kebebasan sipil masuk kategori buruk karena masih banyaknya jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Barat, 2009-2015 100
88,56
Baik
Lembaga Demokrasi
80
Sedang
67,48
67,59
79,83
81,32 72,24
63,90
63,06
60,57
57,10
60
Buruk
53,57
58,34
82,01
59,21
Hak-hak Politik 69,77
61,82 54,88 47,21
50,85
52,99
Kebebasan Sipil 38,97
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
2015
2
3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Dari sisi variabel, pada IDI 2015 terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan skor yakni kebebasan berkumpul dan berserikat (naik 10,00 poin dari 90,00 tahun 2014 menjadi 100,00 tahun 2015), kebebasan berkeyakinan (naik 2,57 poin dari 24,06 pada tahun 2014 menjadi 26,63 tahun 2015), kebebasan dari diskriminasi (naik 21,91 poin dari 71,47 pada tahun 2014 menjadi 93,38 tahun 2015), hak memilih dan ,dipilih, (naik 0,08 poin dari 73,63 pada tahun 2014 menjadi 73,71 tahun 2015), partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (naik 15,83 poin dari 50,00 tahun 2014 menjadi 65,83 tahun 2015. Sementara itu, terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan skor diantaranya kebebasan berpendapat yang turun 19,42 poin dari 91,65 pada tahun 2014 menjadi 72,23 tahun 2015, peran DPRD yang turun 19,39 poin dari 41,92 pada 2014 menjadi 22,53 pada 2015, serta peran birokrasi pemerintah daerah turun 12,03 poin dari 100,00 pada tahun 2014 menjadi 87,97 pada tahun 2015 Kemudian sisanya tidak mengalami perubahan atau relatif sama.
Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Barat, 2014-2015
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen
100 80
Kebebasan Berpendapat
60
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Kebebasan Berkeyakinan
40 20 0
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran Partai Politik
Peran DPRD
Hak memilih dan Dipilih
Pemilu yang Bebas dan Adil
2014
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
2015
4. Perkembangan Skor Indikator IDI Dari sisi indikator, pada IDI 2015 terdapat 15 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 23, 24, 26, 27 dan 28 (lihat Tabel 2 perkembangan skor indikator 2014 dan 2015), Kendati demikian, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 5, 6, 15, 17, 20, 21 dan 22 (merupakan indikator yang memiliki skor di bawah 60), diantaranya adalah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan menjalankan ibadah agama, tindakan/pernyataan pejabat Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
3
membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama , persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, Perda yang merupakan inisiatif DPRD dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik. Tabel 1: Perkembangan Skor Variabel IDI Sumatera Barat, 2014-2015
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD Peran Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Peran Peradilan yang Independen
2014
2015
Selisih
90,00 91,65 24,06 71,47 73,63 50,00
100,00 72,23 26,63 93,38 73,71 65,83
10,00 -19,42 2,57 21,91 0,08 15,83
100,00 41,92 100,00 100,00 100,00
100,00 22,53 100,00 87,97 100,00
0,00 -19,39 0,00 -12,03 0,00
5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah, Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah, Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat, Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof, Maswadi Rauf (UI), Prof, Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr, Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr, Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy), IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi, Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur, Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia, IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
4
hukum, Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja, Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi, Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI, Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen, Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI, Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional, Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain, Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI, Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi, Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional, Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100, Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi, Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0), Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi, Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut
Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
5
dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60), Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”,
Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
6
Tabel 2: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI 2014-2015
o
2014
2015
63,99 47,21 90,00 90,00
67,46 52,99 100,00 100,00
90,00
100,00
91,65 100,00
72,23 66,67
50,00
100,00
24,06 8,70
26,63 4,35
0,00
50,00
100,00
100,00
71,47
93,38
83,33
83,33
100,00
100,00
33,33
100,00
61,82 73,63 100,00 60,00
69,77 73,71 100,00 60,00
76,31 68,43
76,31 68,43
30,77 50,00 68,26 31,74 88,56 100,00 100,00 100,00 41,92
30,77 65,83 78,26 53,39 82,01 100,00 100,00 100,00 22,53
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
57,55
28,80
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada eksekutif Peran Partai politik
8,33 14,29 100,00
14,29 7,14 100,00
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
100,00
100,00
24
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
100,00
100,00
A, I, 1 2 II, 3 4 III, 5 6 7 IV, 8 9 10 B, V, 11 12 13 14 15 VI, 16 17 C, VII, 18 19 VII I, 20 21 22 IX,
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) Kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) Hak memilih dan dipilih Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Perempuan terpilih di DPRD provinsi Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) Pemilu yang bebas dan adil Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara Peran DPRD
Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
7
X, 25
26 XI, 27 28
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
2014
2015
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah/ Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif Peran Peradilan yang independen Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
87,97
100,00
73,68
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
8
Tabel 3: Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014 Provinsi IDI
IDI 2015
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
IDI
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aceh
72,29
69,76
63,94
88,73
67.78
74.81
63.98
64.97
Sumatera Utara
68,02
79,86
61,97
62,75
69.01
82.02
62.17
63.52
Sumatera Barat
63,99
47,21
61,82
88,56
67.46
52.99
69.77
82.01
Riau
68,40
74,35
59,74
74,69
65.83
66.46
66.61
63.80
Jambi
71,15
78,23
54,01
89,48
70.68
75.89
62.12
77.72
Sumatera Selatan
74,82
86,09
63,57
78,53
79.81
96.06
78.79
61.00
Bengkulu
71,70
79,49
63,98
74,16
73.60
78.50
68.45
75.61
Lampung
71,62
72,06
63,69
83,66
65.95
71.99
63.19
62.74
Kep. Bangka Belitung
75,32
89,80
56,48
87,01
72.31
81.25
66.95
69.60
Kepulauan Riau
68,39
82,47
58,35
66,61
70.26
80.16
65.01
66.13
DKI Jakarta
84,70
91,72
73,94
92,97
85.32
89.64
83.19
83.26
Jawa Barat
71,52
83,95
65,22
65,89
73.04
79.10
81.89
51.37
Jawa Tengah
77,44
87,87
67,08
80,77
69.75
79.44
67.28
61.48
D.I.Yogyakarta
82,71
86,25
76,07
88,82
83.19
90.41
77.98
82.38
Jawa Timur
70,36
81,62
56,29
78,54
76.90
85.26
67.44
81.39
Banten
75,50
81,10
63,68
87,22
68.46
74.28
63.72
68.66
Bali
76,13
92,16
61,27
79,56
79.83
94.42
77.42
65.31
Nusa Tenggara Barat
62,62
58,73
62,08
68,38
65.08
51.59
61.11
88.36
Nusa Tenggara Timur
68,81
85,92
65,13
53,12
78.47
93.19
71.69
70.73
Kalimantan Barat
80,58
98,44
63,12
85,84
76.40
96.81
65.57
67.95
Kalimantan Tengah
79,00
92,93
66,42
81,48
73.46
85.07
68.31
67.05
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
76,45
77,53
74.76
54.15
85.77
83.17
Kalimantan Timur
77,77
93,28
70,42
69,94
81.24
93.07
82.74
63.99
Kalimantan Utara
-
-
-
-
80.16
98.10
83.65
52.05
Sulawesi Utara
83,94
93,56
80,89
76,68
79.40
86.71
77.92
72.53
Sulawesi Tengah
74,36
86,56
59,01
83,42
76.67
94.60
68.85
66.53
Sulawesi Selatan
75,30
86,27
73,99
63,58
67.90
69.38
64.25
71.84
Sulawesi Tenggara
70,13
90,89
53,20
70,92
69.44
91.14
56.95
61.99
Gorontalo
73,82
82,19
63,67
79,41
76.77
81.35
69.97
81.81
Sulawesi Barat
76,69
90,22
63,64
80,39
68.25
81.88
61.16
62.37
Maluku
72,72
90,85
60,03
70,09
65.90
76.04
63.20
57.43
Maluku Utara
67,90
76,90
60,61
68,16
61.52
73.53
61.00
47.25
Papua Barat
65,65
97,93
39,29
66,93
59.97
92.33
39.48
51.81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57.55
82.72
41.81
50.87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72.82
80.30
70.63
66.87
Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
9
Informasi lebih lanjut hubungi:
Dody Herlando, M.Econ Kepala BPS Propinsi Sumatera Barat Telepon: 0751 442158-59 E-mail
[email protected]
Berita Resmi Statistik No. 47/8/13 /Th. XIX, 03 Agustus 2016
10
