No.46/08/75/Th.X, 3 Agustus 2016
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) GORONTALO 2015 SEBESAR 76,77 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 2,95 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI GORONTALO 2014 SEBESAR 73,82.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Gorontalo 2015 sebesar 76,77dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 2,95 poin dibandingkan dengan IDI Gorontalo 2014 sebesar 73,82. Capaian kinerja demokrasi Gorontalo tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang turun 0,84 poin dari 82,19 pada 2014 menjadi 81,35 pada 2015, Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 6,30 poin, dari 63,67 pada 2014 menjadi 69,97 pada 2015, dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) yang naik 2,40 poin dari 79,41 pada 2014 menjadi 81,81 pada 2015. Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Gorontalo 2015 sebesar 76,77 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 2,95 poin dibandingkan dengan IDI Gorontalo 2014 sebesar 73,82. Pada tahun 2015 ini IDI Gorontalo mengalami peningkatan cukup besar. Tingkat demokrasi Gorontalo tersebut masih dalam kategori sedang. Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 IDI Gorontalo sebesar 73,50. Kemudian turun pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,97, lalu turun lagi Berita Resmi Statistik No.46/08/75/Th.X, 3Agustus 2016 1
pada tahun 2011 menjadi 62,77, kemudian tahun 2012 turun lagi menjadi 59,37. Pada tahun 2013 naik menjadi 67,21, lalu naik lagi pada tahun 2014 menjadi 73,82, dan tahun 2015 menjadi 76,77. Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi Gorontalo. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Gorontalo, 2009-2015 100 90 80
73.82
73.50 64.97
70
76.77
67.21
62.77
59.37
60 50 40 30 20 010 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Gorontalo, 2009-2014 100 96.05
82.55
81.80 73.25
80 63.90 56.39 40
82.19 79.41
72.32 60
79.31
68.08 55.59
51.72
44.36
2010
2011
50.76
66.22 58.26
63.67
81.81 81.35 69.97
20 0 2009
Kebebasan Sipil
2012 Hak-hak Politik
2013
2014
2015
Lembaga Demokrasi
Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan rata-rata 81,35; aspek hak-hak politik sebesar 69,97; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 81,81. Berita Resmi Statistik No.46/08/75/Th.X, 3Agustus 2016 2
Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil dan indeks aspek Hak-hak Politik sudah mencapai kategori “baik”. Sedangkan aspek Lembaga Demokrasi kategori “sedang”. Dibandingkan tahun 2014 indeks aspek kebebasan sipil pada tahun 2015 mengalami penurunan 0,84 poin. Sedangkan indeks aspek Hak-hak Politik dan indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan masing-masing 6,31 poin dan 2,40 poin. 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Menurut nilai indeks variabel IDI 2015 terdapat empat variabel yang mengalami peningkatan indeks, tiga variabel stabil, dan empat variabel mengalami penurunan. Dari empat variabel yang mengalami kenaikan, dua diantaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel Peran DPRD, naik 35,39 poin. Pada Grafik 3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2014 dengan plot tahun 2015, memperlihatkan variabel Peran DPRD meningkat paling besar, dari kategori “buruk” tembus menjadi “sedang”, dari 38,31 pada tahun 2014 menjadi 73,70 pada tahun 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang meningkat sebesar 11,83 poin dari 45,24 pada 2014 menjadi 57,07 pada 2015. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Gorontalo, 2013-2014
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100.00 100.00 Peran Peradilan yang 100.00 100.00 Kebebasan Berpendapat Independen 80.00
100.00 60.00 85.39 91.67 Peran Birokrasi Pemerintah 81.11Kebebasan Berkeyakinan 40.00 99.17 Daerah 81.53 20.00 0.00 34.46 73.83 73.87 Kebebasan dari 58.63 Peran Partai Politik Diskriminasi 38.31 45.24 82.09 73.70 82.88 57.07 Peran DPRD Hak Memilih dan Dipilih 99.37 99.37 Partisipasi Politik dalam 100.00
Pemilu yang Bebas dan Adil
2014
Pengambilan Keputusan…
2015
Berita Resmi Statistik No.46/08/75/Th.X, 3Agustus 2016 3
4. Perkembangan Skor Indikator IDI Dari sisi indikator, pada IDI 2015 terdapat 18 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, dan 28 (lihat Tabel 2). Kendati demikian, masih terdapat masalah, yakni terdapat kinerja indikator demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang masuk kategori tersebut adalah: (4) Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat; (8) Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis Atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya; (16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan; (21) Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD; (22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif; dan (23) Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik. 5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia itulah maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf, Prof Musdah Mulia, Dr. Syarif Hidayat, dan Dr. Abdul Malik Gismar merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, diantaranya adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group Berita Resmi Statistik No.46/08/75/Th.X, 3Agustus 2016 4
discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1
Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
Berita Resmi Statistik No.46/08/75/Th.X, 3Agustus 2016 5
Tabel 1. Perkembangan Skor Variabel IDI Gorontalo, 2014-2015 NO I.
VARIABEL Kebebasan berkumpul dan berserikat
2014
2015
II.
Kebebasan berpendapat
100,00 91,67
100,00 85,39
III.
Kebebasan berkeyakinan
81,53
81,11
IV.
Kebebasan dari diskriminasi
73,87
73,83
V.
Hak memilih dan dipilih
82,09
82,88
VI.
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
45,24
57,07
VII.
Pemilu yang bebas dan adil
99,37
99,37
VIII.
Peran DPRD
38,31
73,70
IX.
Peran Partai politik
58,63
34,46
X.
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
99,17
100,00
XI.
Peran Peradilan yang independen
100,00
100,00
Berita Resmi Statistik No.46/08/75/Th.X, 3Agustus 2016 6
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI Gorontalo, 2014-2015 NO 1
2014
2015
100,00
100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
100,00
3
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
90,00
100,00
4
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
100,00
12,50
5
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
73,91
78,26
6
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
100,00
100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
100,00
80,00
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
33,33
33,33
9
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
100,00
100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
100,00
100,00
11
Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
96,79
96,79
12
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih
60,00
60,00
13
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
79,15
79,15
14
Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)
81,56
81,56
15
Perempuan terpilih di DPRD provinsi
88,89
96,30
16
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
37,83
14,13
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
52,66
100,00
2
7
10
INDIKATOR Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
Berita Resmi Statistik No.46/08/75/Th.X, 3Agustus 2016 7
NO 18
INDIKATOR Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu
2014
2015
100,00
100,00
19
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara
98,73
98,73
20
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
51,35
98,95
21
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD
20,00
37,50
22
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
7,14
14,29
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
57,14
28,57
24
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
72,00
87,47
25
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
-
100,00
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif
99,85
-
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
-
100,00
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif
98,48
-
27
Keputusan hakim yang kontroversial
100,00
100,00
28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
100,00
26
Berita Resmi Statistik No.46/08/75/Th.X, 3Agustus 2016 8
