No. 46/08/82/Th.XV, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) MALUKU UTARA, 2015 TINGKAT DEMOKRASI DI MALUKU UTARA BERADA PADA KATEGORI SEDANG
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Maluku Utara 2015 sebesar 61,52 dari skala 0.sampai 100. Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat demokrasi Maluku Utara masih berada pada kategori sedang. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
IDI Provinsi Maluku Utara merupakan indeks komposit dari tiga aspek demokrasi di Provinsi Maluku Utara, yaitu aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberty) sebesar 73,53, aspek Hak-Hak Politik (Political Rights) sebesar 61,00 dan aspek Lembaga - Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) sebesar 47,25 poin.
Indeks pada aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberty) pada tahun 2009 sebesar 93,61 (kategori baik) terus menerus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2015, yaitu 73,53 (kategori sedang). Meskipun demikian, aspek ini merupakan aspek dengan nilai indeks tertinggi dibandingkan dengan kedua aspek lainnya.
Aspek Hak-Hak Politik sejak tahun 2009 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun mengalami perbaikan indeks pada dua tahun terakhir sehingga termasuk dalam kategori sedang, yaitu sebesar 60,61 pada 2014 dan 61,00 pada tahun 2015.
Pada periode 2009 – 2014, capaian Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi termasuk dalam kateori sedang. Namun pada tahun 2015, aspek ini mencapai nilai indeks terendah yaitu sebesar 47,25 (kategori buruk).
Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4).wawancara mendalam (in-depth Interview).
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 46/08/82/Th.XV, 3 Agustus 2016
1
1.
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku Utara
Perkembangan IDI Maluku Utara dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,21; 2010 sebesar 59,92; 2011 sebesar 59,17; 2012 sebesar 66,83; 2013 sebesar 64,06, 2014 sebesar 67,90 dan 2015 sebesar 61,52). Tingkat demokrasi Maluku Utara selama tahun 2010 hingga 2011 sempat masuk dalam kategori “buruk”, tetapi dalam empat tahun pengukuran IDI terakhir berada pada kategori “sedang”. Hal ini menandakan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi. Fluktuasi angka IDI Maluku Utara merupakan cerminan dinamika demokrasi di Provinsi Maluku Utara. IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1 Perkembangan IDI Maluku Utara, 2009-2015 100
80
67.21 60
66.83 59.92
59.17
2010
2011
64.06
67.90
61.52
40
20
0 2009
2.
2012
2013
2014
2015
Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku Utara
Angka IDI Maluku Utara 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai sebesar 73,53; aspek hak-hak politik sebesar 61,00; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 47,25. Distrubusi indeks selama enam tahun pengukuran IDI (2009-2015), dua dari tiga aspek demokrasi yang diukur yaitu aspek hak-hak politik dan aspek lembaga-lembaga demokrasi terlihat fluktuatif. Aspek hak-hak politik cenderung mengalami peningkatan sehingga dalam dua tahun terakhir (tahun 2014-2015) termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan aspek lembaga-lembaga demokrasi cenderung mengalami 2
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No.46/08/Th.XV, 3 Agustus 2016
penurunan, bahkan pada tahun 2015 merupakan titik terendah sejak tahun 2009 dan termasuk dalam kategori buruk. Sementara itu nilai indeks aspek kebebasan sipil pada periode 2009-2015 selalu mengalami penurunan yang mana pada pada dua tahun terakhir (tahun 2014-2015) termasuk dalam kategori sedang. Selama kurun waktu 7 tahun sejak tahun 2009, baru pada tahun 2015 indeks aspek hak-hak politik lebih tinggi dibandingkan aspek lembaga-lembaga demokrasi. Sementara nilai aspek kebebasan sipil selalu lebih tinggi daripada dua aspek lainnya. Kemudian dibandingkan tahun 2014, indeks aspek Hak-hak politik mengalami peningkatan 0,39 poin. Sementara nilai kebebasan sipil dan lembaga-lembaga demokrasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,37 dan 20,91 poin. Grafik 2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku Utara, 2009-2015 100.00 Baik
80.00 Sedang
93.61
92.59
90.04
88.15
83.67 76.90
67.23
65.06
62.56
66.55
63.40
73.53
68.16
60.00 60.61
Buruk 40.00
46.30
20.00
30.82
32.61
2010
2011
50.13
48.94
2012
2013
61.00
47.25
2009
2014
2015
Kebebasan Sipil (Civil Liberties) Hak-Hak Politik (Political Rights) Lembaga-Lembaga Demokrasi (Democratic Institutions)
Dari data IDI 2015 diperoleh informasi pada aspek kebebasan sipil masih terdapat ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Selain itu juga terdapat ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berpendapat dan menghambat kebebasan berkeyakinan. Sedangkan pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor serta aset pemerintah. Selanjutnya pada aspek lembaga-lembaga demokrasi, masih terjadi praktek penyalahgunaan wewenang Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 46/08/82/Th.XV, 3 Agustus 2016
3
oleh pejabat pemerintah daerah yang berujung gugatan di PTUN dan terdapat penghentian penyidikan oleh jaksa ataupun polisi yang dianggap kontroversial, serta kurang optimalnya peran partai politik, DPRD, dan pemerintah daerah dalam penerapan demokrasi di Provinsi Maluku Utara. 3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI Maluku Utara
Dari 11 variabel IDI 2015, semuanya mengalami perubahan dibanding IDI 2014 kecuali pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan serta variabel pemilu yang bebas dan adil. Terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan nilai indeks, yakni variabel kebebasan berpendapat (naik dari 0,00 menjadi 41,65), variabel kebebasan dari diskriminasi (naik dari 86,22 menjadi 89,48), variabel hak memilih dan dipilih (naik dari 71,22 menjadi 72,00), variabel peran DPRD (naik dari 29,63 menjadi 35,96), dan variabel peran partai politik (naik dari 8,73 menjadi 20,62). Kemudian terdapat empat variabel yang mengalami penurunan nilai indeks. Keempat variabel tersebut antara lain adalah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat (turun dari 55,00 menjadi 31,25), variabel kebebasan berkeyakinan (turun dari 88,47 menjadi 78,16), variabel peran birokrasi pemerintah daerah (turun dari 100,00 menjadi 42,09) dan variabel peran peradilan yang independen (turun dari 100,00 menjadi 50,00). Grafik 3 Perkembangan Indeks Variabel IDI Maluku Utara, 2014-2015
4.
Perkembangan Skor Indikator IDI Maluku Utara Dari sisi indikator, pada IDI 2015 terdapat 9 indikator yang dikategorikan memiliki kinerja “baik” (merupakan indikator dengan skor di atas 80), yaitu indikator 5, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 25, dan 27 (lihat Tabel 1). Kendati demikian, masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang paling rendah (skor nol) yaitu: indikator 4 (Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat), indikator 16 (jumlah demonstrasi/mogok yang 4
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No.46/08/Th.XV, 3 Agustus 2016
bersifat kekerasan), indikator 21 (persentase Perda yang merupakan inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan), indikator 26 (Penyediaan informasi APBD oleh Pemda), dan indikator 28 (penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi). Selain itu perlu diperhatikan juga terdapat indikator-indikator yang berkinerja “buruk” (merupakan indikator dengan skor di bawah 60). Indikator-indikator yang berkinerja buruk (pengecualian untuk indikator yang bernilai 0 karena sudah disebutkan) terdapat pada indikator 1, 3, 15, 20, 22, 23, dan 26 (lihat Tabel 1). Tabel 1 Perkembangan Skor Indikator IDI Maluku Utara, 2014 - 2015 No
Nama Indikator
Kebebasan Sipil 1 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat 2 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat 3 Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat 4 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat 5 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama 6 Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama 7 Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama 8 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok 9 Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst 10 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender Hak-Hak Politik 11 Hak memilih atau dipilih terhambat 12 Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih 13 Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 14 Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (Voters turnout) 15 Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi 16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Lembaga Demokrasi 18 Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 19 Kecurangan dalam penghitungan suara 20 Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD 21 Perda yang merupakan inisiatif DPRD 22 Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif 23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu 24 Persentase perempuan pengurus partai politik Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Pemda yang merugikan masyarakat 25* Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol Penyediaan informasi APBD oleh Pemda 26* Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol 27 Keputusan hakim yang kontroversial 28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
2014
2015
50,00
25,00
90,00
75,00
0,00
50,00
0,00
0,00
91,30 100,00 70,00 100,00 90,00 66,67
82,61 62,50 70,00 100,00 62,50 100,00
100,00 60,00 68,29
100,00 60,00 68,29
79,27
79,27
29,63 0,00 100,00
37,04 0,00 100,00
100,00 100,00 44,88 0,00 0,00 0,00 87,30 100.00 100.00 100,00 100,00
100,00 100,00 53,57 0,00 3,57 14,29 77,68 92,11 0,00 100,00 0,00
*Terdapat perubahan indikator yang diterapkan pada tahun 2015 Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 46/08/82/Th.XV, 3 Agustus 2016
5
5.
Catatan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia itulah maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf, Prof Musdah Mulia, Dr. Syarif Hidayat, dan Dr. Abdul Malik Gismar merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, diantaranya adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsiprovinsi seluruh Indonesia. Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikatorindikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Dari sisi penghitungan Indeks, dilakukan melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.
6
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No.46/08/Th.XV, 3 Agustus 2016
Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” yang sebelumnya adalah “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif”. Kemudian indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” yang sebelumnya adalah “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
---------------------o00o---------------------
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 46/08/82/Th.XV, 3 Agustus 2016
7
Keterangan lebih lanjut: Hubungi: BPS PROVINSI MALUKU UTARA BIDANG STATISTIK SOSIAL, Telp (0921) 3127878; Fax (0921) 3126301 Website: http://malut.bps.go.id Email:
[email protected]
8
Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No.46/08/Th.XV, 3 Agustus 2016
