No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SULAWESI UTARA TAHUN 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SULAWESI UTARA TAHUN 2015 SEBESAR 79,40 DALAM SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI TURUN 4,54 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI SULAWESI UTARA 2014 SEBESAR 83,94.
1.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara 2015 sebesar 79,40 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini turun 4,54 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Utara 2014 sebesar 83,94. Kinerja demokrasi Sulawesi Utara mengalami penurunan dari yang tahun sebelumnya berada pada kategori “baik”, pada tahun 2015 berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Penurunan IDI Sulawesi Utara dari 2014-2015 dipengaruhi oleh penurunan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil turun 6,85 poin (dari 93,56 menjadi 86,71), Hak-Hak Politik yang turun 2,97 poin (dari 80,89 menjadi 77,92, dan Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 4,15 poin (dari 76,68 menjadi 72,53). Angka IDI Sulawesi Utara berada di atas angka IDI Nasional yang hanya sebesar 72,82. Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Utara 2015
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara 2015 sebesar 79,40 dari skala 0 sampai 100. Angka ini turun 4,54 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Utara 2014 sebesar 83,94. Kinerja demokrasi Sulawesi Utara tahun 2015 berada pada kategori “sedang” dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada kategori “baik”. Walaupun demikian IDI Sulawesi Utara berada di atas angka IDI Nasional yang hanya sebesar 72,82. Perubahan IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 70,94; 2010 sebesar 65,94; 2011 sebesar 71,19; 2012 sebesar 76,50; 2013 sebesar 73,11; 2014 sebesar 83,94 dan 2015 sebesar 79,40). Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di daerah kita. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
1
Grafik 1. Perkembangan IDI Sulawesi Utara, 2009-2015 100 Baik 80
70.94
Sedang
65.94
71.19
76.50
83.94
79.4
2014
2015
73.11
60
Buruk
0
2.
2009
2010
2011
2012
2013
Perkembangan Indeks Aspek IDI Sulawesi Utara
Angka IDI Sulawesi Utara 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 86,71; aspek Hak-hak Politik sebesar 77,92; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 72,53. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sulawesi Utara, 2009-2015
100 92.23
92.98
98.44
95.64
92.44
86.71
Baik
80.89 76.68
80.77
80 Sedang
60
93.56
63.91 58.50
65.34
66.03 58.65
77.92 72.53
65.56 62.55
52.86 44.90
Buruk
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nilai indeks dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada 2015 mengalami penurunan dibandingkan 2014. Indeks aspek kebebasan sipil mengalami penurunan terbesar 6,85 poin, sementara indeks aspek lembaga demokrasi dan hak-hak politik masing-masing mengalami penurunan sebesar 4,15 dan 2,97 poin. Penurunan nilai indeks menyebabkan pola sebaran kategori untuk aspek hak-hak politik mengalami perubahan dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu dari kategori “baik” menjadi “sedang”, sementara aspek kebebasan sipil masih tetap dalam kategori “baik” dan aspek lembaga demokrasi masih tetap dalam kategori “sedang”. Tren aspek hak-hak politik dari pengukuran tahun 2009 cenderung naik akan tetapi pada tahun 2015 kembali turun. Sementara aspek Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
2
kebebasan sipil cenderung stabil dan lembaga demokrasi berfluktuasi cukup tajam atau cenderung tidak stabil.
3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Utara
Grafik 3 menunjukkan perkembangan variabel-variabel IDI Sulawesi Utara 2015. Terlihat ada dua variabel yang mengalami peningkatan indeks, dua variabel tetap dan tujuh mengalami penurunan. Dari dua variabel yang mengalami kenaikan, variabel peran partai politik meningkat sangat berarti dari 57,57 tahun 2014 meningkat menjadi 97,71 pada tahun 2015. Sementara dari tujuh variabel yang mengalami penurunan terdapat dua variabel yang turun cukup signifikan yaitu variabel kebebasan berpendapat dari 67,77 tahun 2014 turun menjadi 13,88 tahun 2015 dan peran birokrasi pemerintah daerah dari 97,65 tahun 2014 turun menjadi 48,74 tahun 2015. Perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Utara, 2014-2015 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen
100.00 80.00
Kebebasan Berpendapat
60.00 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Kebebasan Berkeyakinan
40.00 20.00 0.00
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran Partai Politik
Peran DPRD
Pemilu yang Bebas dan Adil
4.
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
2014 2015
Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Utara
Melihat indikator yang ada pada IDI 2015 terdapat sejumlah 16 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, dan 28. Terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2014 yang sebanyak 18 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik”. Pada tahun 2015 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah jumlah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan juga masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan thd total APBD, jumlah perda inisiatif DPRD, jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (indikator baru).
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
3
Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik.
5.
Perkembangan IDI Provinsi-Provinsi
Terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi dengan kategori “baik” yakni DKI Jakarta naik dari 84,70 pada 2014 menjadi 85,32 pada 2015. Tiga provinsi lainnya adalah DI Yogyakarta naik dari 82,71 pada 2014 menjadi 83,19 pada 2015, Kalimantan Timur naik dari 74,82 pada 2014 menjadi 81,24 pada 2015 dan Kalimantan Utara yang sebesar 80,16 pada 2015. Sebanyak 28 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”, dan pada 2015 ada dua provinsi yakni Papua Barat dan Papua yang masuk dalam kategori “buruk”. Hal ini memberikan indikasi kinerja demokrasi yang merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meski pada IDI 2014 tidak ada provinsi berada pada kategori “buruk”.
6.
Perbandingan IDI di Pulau Sulawesi
Nilai IDI Sulawesi Utara yang sebesar 79,40 pada tahun 2015 menempatkan Sulawesi Utara pada posisi ketujuh setelah DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara (baru diukur tahun 2015), Bali dan Sumatera Selatan. Jika dilihat pada tahun 2014 IDI Sulawesi Utara berada posisi kedua dengan nilai IDI sebesar 83,94 setelah DKI Jakarta. Dengan demikian jika dilihat dalam level provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi maka Sulawesi Utara berada pada posisi pertama dan kemudian diikuti mulai dari posisi tertinggi oleh Gorontalo (76,77), Sulawesi Tengah (76,67), Sulawesi Tenggara (69,44), Sulawesi Barat (68,25) dan Sulawesi Selatan (67,90). Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi ini memilik kinerja demokrasi berkategori “sedang”.
7.
Penjelasan Teknis
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsiprovinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
4
demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
5
Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
6
8.
Tabel-tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Utara, 2014-2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD Peran Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Peran Peradilan yang Independen
2014 90,00 67,77 98,21 93,47 79,83 81,96 88,49 35,62 57,57 97,65 100,00
2015 100,00 13,88 93,67 93,38 78,13 77,72 88,49 30,81 97,71 48,74 100,00
Selisih 10,00 -53,89 -4,54 -0,09 -1,70 -4,24 0,00 -4,81 40,14 -48,91 0,00
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Utara, 2014-2015 Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Indikator Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender Hak-Hak Politik Hak memilih atau dipilih terhambat Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Voters turnout % Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Lembaga Demokrasi Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu Kecurangan dalam penghitungan suara Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Perda yang merupakan inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu Persentase perempuan pengurus partai politik Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
2014
2015
90,00 90,00 73,33 40,00 100,00 100,00 90,00 83,33 100,00 100,00
100,00 100,00 16,67 0,00 100,00 90,63 70,00 83,33 100,00 100,00
95,51 60,00 74,07 77,83 100,00 63,91 100,00
95,51 60,00 74,07 77,83 81,48 55,43 100,00
90,91 86,08 49,03 12,50 7,14 52,86 100,00 99,85 95,45 100,00 100,00
90,91 86,08 45,75 0,00 3,57 100,00 77,13 86,84 16,67 100,00 100,00
7
Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014
IDI 2015
Aceh
72,29
Aspek Kebebasan Sipil 69,76
Sumatera Utara
68,02
79,86
61,97
62,75
69,01
82,02
62,17
63,52
Sumatera Barat
63,99
47,21
61,82
88,56
67,46
52,99
69,77
82,01
Riau
68,40
74,35
59,74
74,69
65,83
66,46
66,61
63,80
Jambi
71,15
78,23
54,01
89,48
70,68
75,89
62,12
77,72
Sumatera Selatan
74,82
86,09
63,57
78,53
79,81
96,06
78,79
61,00
Bengkulu
71,70
79,49
63,98
74,16
73,60
78,50
68,45
75,61
Lampung
71,62
72,06
63,69
83,66
65,95
71,99
63,19
62,74
Kep. Bangka Belitung
75,32
89,80
56,48
87,01
72,31
81,25
66,95
69,60
Kepulauan Riau
68,39
82,47
58,35
66,61
70,26
80,16
65,01
66,13
DKI Jakarta
84,70
91,72
73,94
92,97
85,32
89,64
83,19
83,26
Jawa Barat
71,52
83,95
65,22
65,89
73,04
79,10
81,89
51,37
Jawa Tengah
77,44
87,87
67,08
80,77
69,75
79,44
67,28
61,48
D.I.Yogyakarta
82,71
86,25
76,07
88,82
83,19
90,41
77,98
82,38
Jawa Timur
70,36
81,62
56,29
78,54
76,90
85,26
67,44
81,39
Banten
75,50
81,10
63,68
87,22
68,46
74,28
63,72
68,66
Bali
76,13
92,16
61,27
79,56
79,83
94,42
77,42
65,31
Nusa Tenggara Barat
62,62
58,73
62,08
68,38
65,08
51,59
61,11
88,36
Nusa Tenggara Timur
68,81
85,92
65,13
53,12
78,47
93,19
71,69
70,73
Kalimantan Barat
80,58
98,44
63,12
85,84
76,40
96,81
65,57
67,95
Kalimantan Tengah
79,00
92,93
66,42
81,48
73,46
85,07
68,31
67,05
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
76,45
77,53
74,76
54,15
85,77
83,17
Kalimantan Timur
77,77
93,28
70,42
69,94
81,24
93,07
82,74
63,99
Kalimantan Utara
-
-
-
-
80,16
98,10
83,65
52,05
Sulawesi Utara
83,94
93,56
80,89
76,68
79,40
86,71
77,92
72,53
Sulawesi Tengah
74,36
86,56
59,01
83,42
76,67
94,60
68,85
66,53
Sulawesi Selatan
75,30
86,27
73,99
63,58
67,90
69,38
64,25
71,84
Sulawesi Tenggara
70,13
90,89
53,20
70,92
69,44
91,14
56,95
61,99
Gorontalo
73,82
82,19
63,67
79,41
76,77
81,35
69,97
81,81
Sulawesi Barat
76,69
90,22
63,64
80,39
68,25
81,88
61,16
62,37
Maluku
72,72
90,85
60,03
70,09
65,90
76,04
63,20
57,43
Maluku Utara
67,90
76,90
60,61
68,16
61,52
73,53
61,00
47,25
Papua Barat
65,65
97,93
39,29
66,93
59,97
92,33
39,48
51,81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57,55
82,72
41,81
50,87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72,82
80,30
70,63
66,87
Provinsi
IDI
Aspek Hak-hak Politik 63,94
Aspek Lembaga Demokrasi 88,73
67,78
Aspek Kebebasan Sipil 74,81
Aspek Hak-hak Politik 63,98
Aspek Lembaga Demokrasi 64,97
IDI
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
8
BPS PROVINSI SULAWESI UTARA
Informasi lebih lanjut hubungi: Ahmad Azhari, S.Si Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara Telepon: 0431-847044 Fax.: 0431-862204 E-mail:
[email protected] Homepage : http://sulut.bps.go.id
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Utara No. 57/08/71/Th. X, 3 Agustus 2016
9
